Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UEA Kerja Sama Cetak 10 Juta Talenta Mahir Coding dalam 3 Tahun

    UEA Kerja Sama Cetak 10 Juta Talenta Mahir Coding dalam 3 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) dalam peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital. Kedua negara juga berkomitmen mencetak 10 juta talenta coding dalam 3 tahun ke depan.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan langkah ini diperlukan untuk menjawab keperluan konektivitas lebih dari 500 lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah.

    “Kami harus menghubungkan 500 kota/kabupaten dan bahkan pemerintahan di Jakarta dari hampir 50–70 lembaga, dan itulah tantangannya,” kata Meutya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Rabu (17/9/2025).

    Dia menambahkan, kementerian sejauh ini sudah melakukan restrukturisasi dengan membentuk Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, unit kerja baru yang fokus pada percepatan layanan pemerintahan digital.

    Terkait dengan hal itu, kata Meutya, Indonesia bisa belajar dari pengalaman UEA yang berhasil melakukan transformasi digital pemerintahan secara masif.

    “Saya rasa akan baik untuk saling berdiskusi karena sektor digital di UEAtelah banyak berkembang. Di Indonesia, tantangannya sangat besar dengan 280 juta penduduk, kita masih memiliki kesenjangan 50 juta yang belum memiliki akses,” ujarnya.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA untuk Daya Saing dan Pertukaran Pengetahuan, Abdulla Nasser Lootah, menambahkan negaranya sudah lama menjalankan Zero Bureaucracy.

    Yakni, sebuah inisiatif nasional sejak tahun 1990-an untuk merancang ulang proses layanan pemerintah menuju sistem e-government.

    “Kami mencapai era digital di mana melihat kendaraan digital seperti UEA Pass yang saat ini dimiliki semua orang di UEA. Kami juga memiliki UAE Wallet, dompet digital tempat anda dapat menyimpan dokumen dan layanan aktif dengan aman,” jelasnya.

    Selain kerja sama layanan pemerintahan digital, kedua negara juga meluncurkan Indonesia and UAE Government Experience Exchange Forum. Salah satu agenda besarnya adalah mencetak 10 juta talenta coder dalam tiga tahun ke depan.

  • 3 Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan? Nasional

    3 Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan? Nasional

    Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 11 nama yang ditunjuk menjadi menteri, wakil menteri (wamen), maupun pimpinan badan/lembaga, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam acara pelantikan tersebut, sebagian besar menteri dalam Kabinet Merah Putih tampak hadir di Istana Negara, Jakarta.
    Tampak para menteri laki-laki mengenakan setelan jas berwarna hitam, lengkap dengan dasi berwarna biru muda yang menjadi ciri khas pada setiap acara pelantikan jajaran pemerintahan.
    Hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
    Kemudian, ada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan jajarannya.
    Bahkan terlihat hadir Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua MPR Ahmad Muzani dalam pelantikan 11 nama tersebut.
    Justru orang nomor dua di Republik Indonesia, yakni Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat dalam acara pelantikan tersebut.
    Sosok Gibran tidak terlihat di barisan menteri dan pimpinan lembaga yang biasanya berdiri di sisi kiri ruang pelantikan jajaran pemerintahan.
    Usai acara pelantikan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Gibran tengah berada di luar kota untuk menjalankan tugasnya.
    “Beliau sedang di luar kota,” singkat Prasetyo, Rabu (17/9/2025).
    Pada hari yang sama dengan pelantikan, Gibran diketahui tengah meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua.
    Salah satu tempat yang ditinjau Gibran adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
    Kepala SMP Negeri 2 Sentani, Kelasina Yanggroserai mengatakan, kunjungan ini memberikan semangat baru bagi sekolah dalam melaksanakan program MBG.
    “Anak-anak bahagia sekali, mereka sangat senang karena program ini sangat menolong mereka untuk tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas,” ujar Kelasina dilansir dari ANTARA.
    ANTARA/Agustina Estevani Janggo Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMP Negeri 2 Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Rabu (17/9/2025.

    Menurut Kelasina, kedatangan Gibran menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan di Papua, terutama dalam memastikan program nasional dapat dirasakan langsung oleh siswa di daerah.
    “Kunjungan Wapres Gibran hari ini menjadi motivasi bagi guru dan tenaga kependidikan untuk terus mendukung pelaksanaan MBG agar memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik,” ujar Kelasina.
    Adapun di Istana, Prabowo kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam pelantikan hari ini, Prabowo resmi menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh 11 nama yang dilantik, Rabu (17/9/2025).
    Berikut adalah nama-nama yang dilantik Prabowo menjadi menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan Kabinet Merah Putih:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Cuma Wamenkomdigi, Prabowo Kasih Jabatan Baru ke Angga Raka

    Tak Cuma Wamenkomdigi, Prabowo Kasih Jabatan Baru ke Angga Raka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas baru buat Angga Raka Prabowo. Angga Raka kini tak hanya punya jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, tetapi juga sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    Angga Raka merupakan politisi Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Indonesia Terpilih Prabowo Subianto. Dikutip dari CNN Indonesia, Angga merupakan kader Gerindra sejak 2008. Ia juga sempat menjadi sekretaris Prabowo selama 2014 sampai 2017.

    Angga kemudian mengisi posisi Ketua Bidang Komunikasi / Direktur Media Kampanye untuk Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilihan Presiden 2024.

    Kemudian, Prabowo mengangkat Angga Raka sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital di jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengelola Kementerian Komdigi bersama Menkomdigi Meutya Hafid dan Wamenkomdigi Nezar Patria.

    Selain sebagai wakil menteri, sosok kelahiran Jakarta, 8 September 1989 itu juga memegang jabatan seperti Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dan juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

    Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga anggota Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Turut hadir dalam pelantikan sejumlah menteri koordinator, menteri, kepala, dan wakil kepala lembaga anggota Kabinet Merah Putih.

    Berikut adalah daftar lengkapnya:

    Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
    Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
    Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
    Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan.
    Faridah Farichah, sebagai Wakil Menteri Koperasi.
    Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
    Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
    Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.
    Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
    Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
    Sara Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Erick Thohir tiba di Istana, dikabarkan bakal jadi Menpora

    Erick Thohir tiba di Istana, dikabarkan bakal jadi Menpora

    Jakarta (ANTARA) – Menteri BUMN Erick Thohir beserta istrinya tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, untuk menghadiri acara pelantikan sejumlah pejabat baru hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-3 Kabinet Merah Putih.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan Istana, Erick Thohir dikabarkan akan dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) setelah jabatan itu sempat kosong selama 9 hari. Namun, Erick belum dapat membenarkan informasi mengenai dirinya dilantik sebagai menpora.

    “Seskab (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, red.) telepon saya diminta hadir untuk menghadap Pak Presiden,” kata Erick menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Erick tiba di Istana sekitar pukul 14.30 WIB. Dia hadir mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan kopiah hitam dan dasi biru muda. Setelan jas dengan dasi biru muda kerap menjadi “dress code” para pejabat negara saat mereka dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

    Di Istana, Erick tiba bersama istrinya, yang mengenakan baju kurung berwarna kuning. Istrinya Erick menolak berkomentar saat ditanya wartawan, dan menyerahkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada suaminya.

    Upacara pelantikan menteri dan wakil menteri baru hasil reshuffle jilid ke-3 Kabinet Merah Putih dijadwalkan berlangsung pada Rabu sore. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih telah hadir untuk mengikuti prosesi pelantikan, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian, ada pula beberapa pejabat yang dikabarkan akan dilantik hari ini, yaitu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, politisi PKB Farida Farichah, dan mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Ahmad Dofiri, dan politisi Partai Demokrat Afriansyah Noor.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Reshuffle Kabinet, Meutya Hafid dan Angga Raka Tiba di Istana

    Prabowo Reshuffle Kabinet, Meutya Hafid dan Angga Raka Tiba di Istana

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto akan kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada hari ini, Rabu (17/9/2025). Tampak beberapa orang sudah hadir di Istana Negara.

    Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo sekitar pukul 14.30 WIB.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat tiba di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Meutya mengenakan setelan jas hitam, sementara Angga Raka mengenakan jas hitam disertai dasi biru. Belum jelas apakah kedua pejabat negara tersebut akan turut terdampak reshuffle terbaru.

    “Diminta Presiden perkuat di bidang komunikasi, tapi namanya belum tahu. Kita tunggu habis acara,” kata Angga Raka kepada media saat hendak memasuki Istana Negara.

    Sebagai informasi, saat reshuffle Kabinet Merah Putih pertama dilakukan pekan lalu, ada dua posisi menteri yang belum terisi. Jabatan itu antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Saat ini, Menko Polkam dijabat sementara (ad interim) oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggaran Rp12,6 Triliun Komdigi Mental, Proyek BTS 3T Sebatas Pemeliharaan

    Anggaran Rp12,6 Triliun Komdigi Mental, Proyek BTS 3T Sebatas Pemeliharaan

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyarankan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mencari skema alternatif agar program pembangunan infrastruktur tidak terhambat. 

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno menilai keterbatasan anggaran Komdigi akan berdampak pada berkurangnya alokasi untuk investasi di sektor digital. 

    Anggaran yang ditetapkan untuk Komdigi pada tahun depan sebesar Rp8 triliun sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar). 

    Komdigi sebelumnya sempat mengusulkan tambahan anggaran Rp12,6 triliun. Jika disetujui, total kebutuhan anggaran Komdigi tahun anggaran 2026 seharusnya mencapai Rp20,3 triliun.

    “Mastel melihat pembatasan ini untuk pengeluaran konsumsi dan produksi [opex dan capex] fasilitas digital yang ada dan sudah dibangun [satelit, BTS 4G, PDN],” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Selasa (16/9/2025). 

    Sarwoto menambahkan, dengan adanya pembatasan anggaran tersebut, pengeluaran untuk belanja modal atau investasi kemungkinan besar akan terpangkas. Akibatnya, tugas Komdigi atas kewajiban pelayanan umum seperti penyediaan internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hanya akan sebatas pemeliharaan.

    Sarwoto menambahkan, oleh karena itu Mastel menyarankan agar ekspansi infrastruktur GovTech, bila diperlukan, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan penyelenggara swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Menurutnya Komdigi dapat membuka kesempatan kepada penyelenggara BUMN atau swasta dengan kompensasi non cash dengan memanfaatkan kapasitas jaringan internetnya, data center, bahkan pembangunan aplikasinya. 

    Menurutnya, kolaborasi dengan swasta maupun BUMN menjadi solusi yang realistis menghadapi keterbatasan fiskal pemerintah. 

    “Kerja sama bentuk baru ini suatu keniscayaan untuk solusi keterbatasan anggaran yang ada,” kata Sarwoto.

    Selain itu, Mastel juga menilai perlu adanya evaluasi terhadap tata kelola manajemen kewajiban pelayanan umum atau Universal Service Obligation (USO) dengan pendekatan baru yang lebih adaptif. 

    Sarwoto menuturkan akselerasi diperlukan karena target pertumbuhan ekonomi 8% tidak mungkin terjadi apabila digital ekonomi tidak tumbuh minimal 16%. Perlu terobosan kebijakan dan regulasi.

    “Saatnya untuk meninjau ulang tata kelola manajemen kewajiban pelayanan umum atau dikenal dengan nama Universal Service Obligation/USO untuk jaringan dan jasa internet dengan pendekatan baru,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Komdigi menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (15/9/2025). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan, rapat tersebut membahas pagu anggaran Komdigi yang ditetapkan sebesar Rp8 triliun sesuai hasil pembahasan Banggar. 

    “[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian menjadi pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

    Meskipun tidak mendapatkan tambahan anggaran, Meutya mengatakan pihaknya akan patuh pada keputusan Banggar. Dia menambahkan Komdigi juga akan segera menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program utama tetap dapat dijalankan. 

    Beberapa program prioritas yang disiapkan antara lain pembangunan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital yang aman untuk masyarakat, hingga komunikasi publik untuk mendukung ekosistem startup.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi mendapat alokasi sebesar Rp8,08 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.

  • Komdigi Hanya Kantongi Rp8 Triliun, Digitalisasi Terancam hingga Kesenjangan Melebar

    Komdigi Hanya Kantongi Rp8 Triliun, Digitalisasi Terancam hingga Kesenjangan Melebar

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebesar Rp8 triliun pada 2026 akan berdampak signifikan terhadap digitalisasi di Indonesia.

    Padahal, sebelumnya Komdigi sempat mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun. Jika usulan itu disetujui, total kebutuhan anggaran Komdigi untuk tahun anggaran 2026 seharusnya mencapai Rp20,3 triliun.

    “Penyediaan internet di daerah terpencil, seperti Indonesia Timur, akan terhambat, memperlebar kesenjangan digital. Proyek strategis seperti pusat data nasional (PDN) dan pengembangan AI bisa tertunda, yang dipastikan ini bisa mengurangi daya saing ekonomi digital di ASEAN,” kata Heru kepada Bisnis pada Senin (15/9/2025).

    Heru menambahkan, transformasi layanan publik, seperti aplikasi terpadu, juga berisiko melambat sehingga mempengaruhi efisiensi birokrasi. 

    Selain itu, startup lokal mungkin kesulitan mendapat dukungan infrastruktur, yang bisa menghambat inovasi. Dengan anggaran terbatas, lanjut dia, fokus mungkin bergeser ke pemeliharaan sistem existing ketimbang ekspansi ambisius. 

    “Meski begitu, kolaborasi dengan swasta bisa menjadi solusi untuk menjaga momentum. Tanpa strategi cerdas, Indonesia berisiko tertinggal dalam revolusi digital global,” kata Heru.

    Menurutnya, Komdigi harus memprioritaskan proyek berdampak tinggi dengan anggaran Rp8 triliun tersebut. Seperti halnya perluasan infrastruktur digital di wilayah 3T, meningkatkan kecepatan broadband ke 100 Mbps di wilayah strategis. 

    “Prioritaskan keamanan ruang digital, seperti mencegah konten negatif demi perlindungan masyarakat,” kata Heru.

    Heru mengaku khawatir digitalisasi bisa terpinggirkan, sehingga menghambat investasi di sektor AI, big data, maupun keamanan siber. 

    “Kesenjangan akses internet Jawa-luar Jawa bakal melebar, proyek seperti pusat data nasional (PDN) yang melambat dan transformasi layanan publik mandek. Ekonomi digital, yang seharusnya jadi pendorong pertumbuhan 5,4 persen, berisiko tertinggal dari ASEAN,” paparnya.

    Dia menambahkan, meski ada peluang dukungan anggaran dari kementerian lain, misalnya untuk pertanian digital, tanpa prioritas yang jelas Indonesia bisa kehilangan momentum menuju Indonesia 5.0. 

    “Mau tidak mau harus dimaksimalkan kolaborasi dengan swasta meski tetap tantangannya juga besar menanti,” ujarnya.

    Infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T

    Heru juga menilai tidak adanya tambahan anggaran ini menjadi sinyal undervaluation atas potensi digital sebagai pendorong pertumbuhan jangka panjang, terutama di tengah revolusi AI global. 

    “Absennya pembangunan digital dari delapan agenda utama menunjukkan kurangnya komitmen politik kuat dan berisiko membuat Indonesia ketinggalan momentum transformasi besar menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

    Menurutnya, pemangkasan ini menandakan Indonesia terlalu fokus pada kebutuhan jangka pendek dan mengesampingkan fondasi jangka panjang. Padahal, lanjut dia, dunia kini berlomba di AI, big data, dan konektivitas. Dia menyoroti Singapura dan Korea Selatan yang alokasikan miliaran dolar untuk digital. 

    “Mengabaikan sektor ini menunjukkan kurangnya visi strategis untuk bersaing di ekonomi global, dimana digital diprediksi sumbang 20% PDB dunia pada 2030,” tutur Heru.

    Heru menilai ekonomi digital Indonesia yang saat ini baru berkontribusi sekitar 4–5% terhadap PDB membutuhkan dorongan besar agar bisa mencapai target ambisius 8 persen. Dia menegaskan, jika sektor digital diabaikan, maka efisiensi, inovasi, dan daya saing akan terancam, sehingga visi pertumbuhan ekonomi besar menjadi sulit tercapai.

    Sebelumnya, Komdigi menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (15/9/2025). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan rapat tersebut membahas anggaran Komdigi. Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), anggaran Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan pagu awal.

    “[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian menjadi pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

    Meutya menegaskan, pihaknya akan patuh pada keputusan Banggar dan menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program utama, khususnya yang terkait dengan Asta Cita Presiden serta quick wins Komdigi, tetap bisa dijalankan.

    Dia menyebut terdapat sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital yang aman untuk masyarakat, hingga komunikasi publik yang dapat mendukung pertumbuhan ekosistem startup.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi mendapat alokasi sebesar Rp8,08 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.

  • Cerita Menkomdigi Tentang Robot AI yang Jadi Menteri di Albania Nasional 15 September 2025

    Cerita Menkomdigi Tentang Robot AI yang Jadi Menteri di Albania Nasional 15 September 2025

    Cerita Menkomdigi Tentang Robot AI yang Jadi Menteri di Albania
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menceritakan fenomena unik terkait hadirnya robot kecerdasan buatan (AI) yang ditugaskan sebagai menteri di Albania.
    “Ada menteri kecerdasan AI, ditugaskan hal yang strategis yaitu menyisir dan melakukan program serta lelang besar di pemerintahan Albania,” kata Meutya, di acara HUT ke-30 Kompas.com, di Menara Kompas, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    “Itu sudah di depan mata dan sudah terjadi meski dari etika dan hukum masih menjadi perdebatan, tapi itu sungguh di depan mata,” ujar dia.
    Ia menekankan, perkembangan teknologi digital tidak pernah menunggu, dan kecepatannya tidak bisa dikendalikan secara tunggal oleh pemerintah.
    “Kekhasan teknologi ini tidak menunggu, dan tidak ada pemerintah di dunia yang memastikan dan memutuskan laju kecepatan internet itu hadir di negaranya,” ujar dia.
    “Karena akan sangat tergantung dengan negara sebelahnya dan negara teman-temannya. Jadi tidak ada satupun pemerintah yang bisa menentukan sendiri di kecepatannya mana bisa dibatasi dan di mana teknologi masuk,” tambah dia.
    Lebih jauh, Menkomdigi mengingatkan bahwa setelah persiapan literasi digital, tantangan berikutnya akan datang dari AI.
    “Ketika kita mempersiapkan literasi, tantangan berikutnya datang dari AI, yang memang lebih jauh gagap gempita dalam kecepatannya,” ujar dia.
    “Dengan kecepatan ini kita berharap Kompas.com bisa membaca hal ini. Kadang teman media lebih cepat membacanya, kita perlu kolaborasi di literasi,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.