Tag: Meutya Hafid

  • Meutya Hafid Ungkap Tolok Ukur Startup Bukan Lagi Unicorn, tapi Keberlanjutan

    Meutya Hafid Ungkap Tolok Ukur Startup Bukan Lagi Unicorn, tapi Keberlanjutan

    Bisnis.com, BANDUNG – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan ukuran keberhasilan startup Indonesia tidak lagi hanya ditentukan dari status sebagai unicorn atau decacorn.

    Dia menyebut aspek keberlanjutan, daya tahan, dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan justru menjadi indikator utama.

    “Mungkin sekarang tidak lagi diukur atau indikasinya tidak lagi menjadi unicorn, decacorn, tapi justru sustainability, berapa lama bertahan, dan justru berapa dampak yang terlahir dari sebuah startup,” kata Meutya dalam peluncuran Garuda Spark Innovation Hub, di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025).

    Sebagai catatan, unicorn merupakan sebutan bagi startup dengan valuasi di atas US$1 miliar, sedangkan decacorn adalah startup dengan valuasi di atas US$10 miliar. Sejumlah perusahaan rintisan Indonesia, khususnya di sektor e-commerce dan transportasi daring, pernah meraih status tersebut.

    Meutya menekankan sejak awal perkembangan ekosistem digital, Indonesia telah melahirkan banyak inovasi membanggakan. 

    “Sejarah Indonesia dari awal startup itu punya banyak cerita membanggakan, mulai dari e-commerce, kemudian untuk travel, kemudian sekarang QRIS juga cukup mendunia, dan sebagainya,” katanya.

    Dia menambahkan, dalam forum Menteri Digital ASEAN, startup asal Indonesia berhasil meraih hampir separuh penghargaan yang diperebutkan. 

    “Kemarin waktu kami menjadi perwakilan dari pemerintah, di forum Menteri Digital ASEAN kita juga merebut hampir, bukan hampir, 50% dari seluruh kategori award yang ada untuk karya-karya startup se-Asean,” katanya.

    Menurut Meutya, hal tersebut menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia. Namun, keberhasilan tidak boleh membuat ekosistem startup berhenti berinovasi. Dia mengingatkan, sejak digagasnya Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Indonesia telah melahirkan ribuan perusahaan rintisan.

    Dalam kesempatan yang sama, dia menyinggung kondisi terkini industri startup yang tengah menghadapi penurunan, termasuk akibat fenomena startup winter. Meski begitu, dia optimistis Indonesia mampu bangkit dengan kreativitas yang dimiliki masyarakat.

    “Startup memang saat ini mengalami sedikit penurunan dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Tapi kita amat meyakini dengan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia ini startup bisa kita dorong naik lagi,” katanya.

    Saat ini, Pemerintah pun membentuk Garuda Spark Innovation Hub. Wadah ini bukan hanya sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga ruang eksperimen. 

    “Kayaknya tidak cukup literasi itu dilakukan hanya dari penyampaian-penyampaian, seminar-seminar, tapi justru kita perlu siapkan sebuah wadah, sebuah ruang, di mana teman-teman kreatif di bidang digital bisa melakukan sharing dengan sendirinya, belajar dengan kawan-kawan lain di industri itu,“ katanya. 

    Melalui Innovation Hub, pemerintah berperan sebagai orkestrator untuk memperkuat ekosistem startup, termasuk mempertemukan pelaku industri yang sudah lebih mapan dengan yang baru memulai. Sistem mentoring, lanjut Meutya, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

    “Jadi ada perusahaan Indonesia yang sudah memiliki kantor di mancanegara, mementor mereka yang baru mulai sehingga mudah-mudahan dengan itu investasi atau funding-nya bisa lebih masuk. Tidak hanya dari dalam Indonesia tapi mancanegara,” kata Meutya.

  • Menkomdigi Soroti 2.333 Desa Belum Memiliki Koneksi Internet

    Menkomdigi Soroti 2.333 Desa Belum Memiliki Koneksi Internet

    Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan sebanyak 2.333 desa di Tanah Air belum memiliki koneksi internet. 

    Dari jumlah tersebut, 2.017 desa belum mendapat layanan 4G, sementara 316 desa lainnya mayoritas berupa ladang atau nonpemukiman yang juga perlu dibangun konektivitasnya.

    “Ada 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Ada 2.017 desa tanpa layanan atau belum mendapat layanan 4G. Ada 316 desa yang mayoritas berupa ladang, non-pemukiman yang juga perlu kita bangun konektivitasnya,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke 80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025). 

    Saat ini, menurut Menkomdigi, tingkat konektivitas nasional berada di angka 80%. Pemerintah menargetkan peningkatan yang lebih tinggi dengan semangat melanjutkan perjuangan para pendahulu di bidang pos dan telekomunikasi.

    Selain konektivitas seluler, Menkomdigi juga menyoroti rendahnya penetrasi fixed broadband rumah tangga yang baru mencapai 27,4%. Peningkatan akses fixed broadband dinilai penting untuk memperkuat fondasi digital masyarakat. “Pembangunan telekomunikasi adalah bagian dari strategi besar bangsa Indonesia,” katanya. 

    Meutya menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan target pertumbuhan ekonomi nasional perlu didorong ke angka 8%. Menurut dia, hal tersebut hanya dapat dicapai jika semua pihaknya berkontribusi, khususnya di bidang digitalisasi yang menjadi motor penggerak utama. 

    “Setiap menara yang terbangun, setiap kabel serat optik yang dibentangkan, dan setiap desa yang berhasil terhubung ke internet adalah fondasi nyata menuju target 8% tersebut,” katanya.

    Meutya juga menegaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga menyangkut pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

    “Karena itu bukan berlebihan untuk mengatakan bahwa infrastruktur telekomunikasi yang berdaulat adalah bagian dari pertahanan nasional. Dan karena itu perlu dan wajib kita jaga bersama,” tuturnya.

  • Bukan Lagi Jadi Unicorn, Ternyata Ini Tolak Ukur Kesuksesan Statup

    Bukan Lagi Jadi Unicorn, Ternyata Ini Tolak Ukur Kesuksesan Statup

    Bandung, CNBC Indonesia – Startup tak lagi diukur dengan titel unicorn atau decacorn. Namun, bagaimana startup tersebut bisa menjadi sesuatu yang berdampak dan berkelanjutan.

    “Kalau melihat catatan perjalanan penghargaan terhadap karya-karya anak bangsa, kita tahu kita memiliki sekarang mungkin tidak lagi diukur atau indikasinya tidak lagi menjadi unicorn, decacorn ya, tapi justru sustainability, berapa lama bertahan, dan justru berapa dampak yang terlahir dari sebuah startup,” jelas Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid dalam pembukaan Garuda Spark Innovation Hub, di kota Bandung, Sabtu (27/9/2025).

    Secara sejarah awalnya, memang perusahaan rintisan memiliki perkembangan luar biasa. Mulai dari jenisnya yang beragam, hingga bisa mencakup lebih banyak negara di luar Indonesia.

    Namun Meutya mengingatkan untuk tidak berhenti di situ. Komdigi sendiri memiliki beragam program untuk mendukung startup, seperti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital.

    “Nah kami kemudian di kantor Komdigi sejak menjabat jadi Menteri, diskusi dengan para eselon satu kami, bersama Wamen, kayaknya tidak cukup literasi itu dilakukan hanya dari penyampaian-penyampaian, seminar-seminar. Tapi justru kita perlu siapkan sebuah wadah, sebuah ruang, dimana teman-teman kreatif di bidang digital bisa melakukan sharing dengan sendirinya, belajar dengan kawan-kawan lain di industri itu, dan kemudian gagal, dan ujungnya berhasil, harapan kita seperti itu,” jelasnya.

    Dia mengharapkan Innovation Hub pertama di Indonesia bisa jadi ruang kegagalan. Pada akhirnya bisa berproses untuk belajar dan mencapai sukses.

    Innovation Hub tersebut menjadi wadah kolaborasi. Mereka yang memiliki startup bisa berbagi pengalaman dengan ekosistem terkait, termasuk pemerintah, stakeholder, hingga startup lain.

    Wadah itu tak hanya akan ada di Bandung saja. Namun Meutya mengatakan akan ada tiga lagi selama 2025 ini, yakni Jakarta, Medan, serta BSD.

    Setiap kota akan memiliki fokusnya masing-masing. Bandung dengan AI, Jakarta pada green technology, Medan pada agriculture, BSD untuk biomedical.

    “Jadi memang kita ingin juga startupnya itu muncul sesuai topik di berbagai daerah. Dan ini tergantung juga kita lihat memang kekuatannya kalau di kota Bandung itu misalnya kecerdasan artifisial,” ucapnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bukan Lagi Jadi Unicorn, Ternyata Ini Tolak Ukur Kesuksesan Statup

    Bukan Lagi Jadi Unicorn, Ternyata Ini Tolak Ukur Kesuksesan Startup

    Bandung, CNBC Indonesia – Startup tak lagi diukur dengan titel unicorn atau decacorn. Namun, bagaimana startup tersebut bisa menjadi sesuatu yang berdampak dan berkelanjutan.

    “Kalau melihat catatan perjalanan penghargaan terhadap karya-karya anak bangsa, kita tahu kita memiliki sekarang mungkin tidak lagi diukur atau indikasinya tidak lagi menjadi unicorn, decacorn ya, tapi justru sustainability, berapa lama bertahan, dan justru berapa dampak yang terlahir dari sebuah startup,” jelas Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid dalam pembukaan Garuda Spark Innovation Hub, di kota Bandung, Sabtu (27/9/2025).

    Secara sejarah awalnya, memang perusahaan rintisan memiliki perkembangan luar biasa. Mulai dari jenisnya yang beragam, hingga bisa mencakup lebih banyak negara di luar Indonesia.

    Namun Meutya mengingatkan untuk tidak berhenti di situ. Komdigi sendiri memiliki beragam program untuk mendukung startup, seperti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital.

    “Nah kami kemudian di kantor Komdigi sejak menjabat jadi Menteri, diskusi dengan para eselon satu kami, bersama Wamen, kayaknya tidak cukup literasi itu dilakukan hanya dari penyampaian-penyampaian, seminar-seminar. Tapi justru kita perlu siapkan sebuah wadah, sebuah ruang, dimana teman-teman kreatif di bidang digital bisa melakukan sharing dengan sendirinya, belajar dengan kawan-kawan lain di industri itu, dan kemudian gagal, dan ujungnya berhasil, harapan kita seperti itu,” jelasnya.

    Dia mengharapkan Innovation Hub pertama di Indonesia bisa jadi ruang kegagalan. Pada akhirnya bisa berproses untuk belajar dan mencapai sukses.

    Innovation Hub tersebut menjadi wadah kolaborasi. Mereka yang memiliki startup bisa berbagi pengalaman dengan ekosistem terkait, termasuk pemerintah, stakeholder, hingga startup lain.

    Wadah itu tak hanya akan ada di Bandung saja. Namun Meutya mengatakan akan ada tiga lagi selama 2025 ini, yakni Jakarta, Medan, serta BSD.

    Setiap kota akan memiliki fokusnya masing-masing. Bandung dengan AI, Jakarta pada green technology, Medan pada agriculture, BSD untuk biomedical.

    “Jadi memang kita ingin juga startupnya itu muncul sesuai topik di berbagai daerah. Dan ini tergantung juga kita lihat memang kekuatannya kalau di kota Bandung itu misalnya kecerdasan artifisial,” ucapnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menteri Komdigi Sebut 2.333 Desa Belum Terhubung Internet, Apa Solusinya?
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        27 September 2025

    Menteri Komdigi Sebut 2.333 Desa Belum Terhubung Internet, Apa Solusinya? Bandung 27 September 2025

    Menteri Komdigi Sebut 2.333 Desa Belum Terhubung Internet, Apa Solusinya?
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI Meutya Hafid mengungkapkan bahwa masih ada 2.333 desa di Indonesia yang belum terkoneksi internet.
    Dari jumlah itu, 2.017 desa belum mendapat layanan 4G, sedangkan 316 desa non-pemukiman juga membutuhkan pembangunan konektivitas.
    Menurut Meutya, kesenjangan konektivitas ini masih bisa dituntaskan jika ada kolaborasi semua pihak.
    Terlebih, pemerintah menargetkan tingkat konektivitas nasional bisa mencapai 80 persen.
    “Angka ini semua kami yakini adalah angka target yang masuk akal. Jika kita semua bergandeng tangan untuk menyelesaikan PR-PR ini bersama. Dan untuk terus menaikkan konektivitas di angka 80 persen,” ujar Mutya saat peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 Tahun 2025 di Gedung Pos Telepon dan Telegraf (PTT) Kantor Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).
    Selain akses internet desa, ia juga mengakui rendahnya penetrasi fixed broadband rumah tangga yang baru mencapai 27,4 persen.
    “Kita juga masih perlu meningkatkan fixed broadband rumah tangga yang saat ini adalah 27,4 persen. Untuk terus meningkat, agar penetrasi fixed broadband rumah tangga bisa kita tingkatkan,” tutur Meutya.
    Ia menegaskan, pembangunan telekomunikasi adalah bagian dari strategi besar mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
    Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen, dan digitalisasi menjadi salah satu kunci pencapaiannya
    “Setiap menara yang terbangun, setiap kabel serat optik yang dibentangkan, dan setiap desa yang berhasil terhubung internet adalah fondasi nyata menuju target 8 persen tersebut. Peran infrastruktur telekomunikasi tentunya turut membantu kedaulatan bangsa,” pungkas Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Miris! Menkomdigi Ungkap Masih Ada Wilayah RI Belum Tersambung 4G

    Miris! Menkomdigi Ungkap Masih Ada Wilayah RI Belum Tersambung 4G

    Bandung, CNBC Indonesia – Di tengah perkembangan informasi yang pesat, ternyata masih ada banyak daerah di Indonesia belum terhubung Internet. Bahkan ribuan desa di Tanah Air masih belum mencicipi layanan 4G. Hal ini menjadi sorotan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid.

    “Kita masih punya PR yang saya yakin bisa kita lakukan kalau kita melakukan aksi-aksi kolaborasi bersama. Ada 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet ada 2.017 desa tanpa layanan atau belum mendapat layanan 4G ada 316 desa yang mayoritas berupa ladang, non-pemukiman yang juga perlu kita bangun konektifitasnya,” kata Meutya saat upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke-80 di kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).

    Selain itu juga masih perlu meningkatkan cakupan jaringan fix broadband rumah tangga. Saat ini tercatat baru ada 27,4% dan perlu dilakukan peningkatan.

    Dia mengatakan angka tersebut target yang masuk akal. Caranya dengan bergandeng tangan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut.

    “Angka ini semua kami yakini adalah angka yang target yang masuk akal jika kita semua bergandeng tangan untuk menyelesaikan PR-PR ini bersama dan untuk terus menaikkan konektivitas di angka 80% dari posisi saat ini ada 80%,” jelasnya.

    Meutya memastikan perjuangan belum selesai. Namun perjuangan konektivitas bukanlah sesuatu yang berat.

    “Saya rasa perjuangan untuk membangun konektifitas berkolaborasi adalah bukan PR yang teramat berat kita harus lanjutkan perjuangan dari para pendahulu kita yang telah berjasa di bidang pos dan telekomunikasi,” jelas Meutya.

    Dia juga menegaskan target pertumbuhan ekonomi nasional pemerintahan Prabowo Subianto sebesar 8% bisa dicapai jika semua bisa berkontribusi. Khususnya untuk bidang digitalisasi.

    “Ini hanya dapat dicapai jika kita semua berkontribusi khususnya di bidang digitalisasi yang menjadi motor penggerak utama setiap menara yang terbangun, setiap kabel serat optik yang dibentangkan dan setiap desa yang berhasil terhubung internet adalah fondasi nyata menuju target 8%,” ucapnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Nasib Ojol hingga Keamanan Siber

    Nasib Ojol hingga Keamanan Siber

    Jakarta

    DPR RI resmi menetapkan 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Dari puluhan RUU tersebut, terdapat yang berkaitan dengan sektor teknologi.

    Berdasarkan pantauan detikINET, ada lima RUU Prolegnas Prioritas 2026 yang nantinya akan dibahas oleh pemerintah dan DPR, satu di antaranya akan mengalami perubahan dari sebelumnya, yaitu berkaitan dengan data pribadi.

    Sementara itu, yang terbilang baru adalah RUU Transportasi Online. Regulasi ini akan membahas nasib ojek online (ojol), taksi online, termasuk keamanan, tarif, perlindungan pengguna dan pengemudi, hingga industrinya.

    RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sudah diusulkan pada periode 2014-2019 berdasarkan inisiatif DPR. Namun RUU ini tidak disahkan dalam periode tersebut karena belum ada kesepakatan final dan ditunda.

    Lalu, ada RUU Satu Data Indonesia (SDI) yang mengenai data nasional yang terintegrasi dan standar pengelolaan data antar lembaga. Sebelumnya, Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada integritas dan keterkinian data yang disajikan.

    Untuk memastikan kualitas data terjaga, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan tim internal khusus yang akan bertugas mengawal penyelenggaraan SDI di tingkat nasional.

    Tim internal ini terdiri dari jajaran strategis, yaitu Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Direktur Infrastruktur Pemerintahan Digital, Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, serta Direktur Pengendalian Ruang Digital dalam kelompok kerja keamanan data.

    Kemudian, RUU tentang Pekerja Lepas Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG ini berkaitan regulasi yang memberikan perlindungan legal kepada para pekerja gig, yaitu jenis pekerjaan yang fleksibel, aplikasi digital, bukan kerja tetap dengan kontrak formal. Pekerja gig ini biasanya ada di sektor yang mengandalkan aplikasi/platform digital, seperti ojol, programer, konten kreator, dan lainnya.

    Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2026 yang berkaitan dengan bidang teknologi, yaitu:

    1. RUU tentang Satu Data Indonesia
    2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
    3. RUU tentang Transportasi Online
    4. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
    5. RUU tentang Pekerja Lepas Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG

    DPR RI menetapkan 67 RUU Prolegnas Prioritas 2026 berdasarkan hasil rapat paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, yang digelar di ruang paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Mulanya, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan melaporkan hasil pembahasan RUU Prolegnas Prioritas 2026. Kemudian, Puan pun menanyakan persetujuan para anggota dewan yang hadir. Para anggota pun kompak menyetujuinya.

    “Apakah prolegnas prioritas tahun 2026 dapat disetujui?” tanya Puan dikutip dari detiknews.

    Lalu para anggota rapat sepakat menjawab, “Setuju.”

    (agt/rns)

  • Menkomdigi Meutya Hafid Puji Karya Mahasiswa MMTC, Yakin Industri Game Indonesia Terus Tumbuh – Page 3

    Menkomdigi Meutya Hafid Puji Karya Mahasiswa MMTC, Yakin Industri Game Indonesia Terus Tumbuh – Page 3

    Di sisi lain, pihak Roblox berkomitmen untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam melindungi anak-anak di ruang digital.

    Pernyataan ini disampaikan langsung oleh pengembang Roblox, setelah mereka bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, pada Agustus lalu.

    Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Roblox menekankan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan Indonesia Game Rating System (IGRS).

    Harapannya, kolaborasi platform global dengan IGRS ini dapat melakukan peninjauan klasifikasi game dan menyesuaikan bila diperlukan. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyambut baik komitmen ini.

    “Kami mengapresiasi langkah Roblox menegaskan kesediaan mereka untuk menyesuaikan diri dengan regulasi Indonesia,” ucap Menkomdigi Meutya, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya, Kamis (11/9/2025).

    Dia menambahkan, “Ini menunjukkan dialog konstruktif dapat menghasilkan langkah nyata untuk melindungi anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat ekosistem industri kreatif digital.”

  • Mayoritas untuk Perawatan, Tambahan Aset Baru Minim

    Mayoritas untuk Perawatan, Tambahan Aset Baru Minim

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dengan anggaran Rp8 triliun pada tahun ini, porsi pembangunan infrastruktur baru kemungkinan akan relatif kecil.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komdigi, Ismail, menjelaskan pembangunan infrastruktur baru akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Untuk saat ini, Komdigi lebih memprioritaskan kelanjutan program yang sudah ada.

    “Itu kan sudah jadi aset yang dibeli, dibangun sebelumnya. Nah, aset-asetnya harus operation maintenance-nya jangan sampai mangkrak di aset-aset itu lebih mayoritas. Mungkin ada porsi sedikit [pembangunan baru] tapi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya untuk yang aset baru itu,” kata Ismail dalam acara Ngopi Bareng Media, Jumat (19/9/2025).

    Menurutnya, sebagian besar anggaran Rp8 triliun akan dialokasikan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), termasuk untuk melanjutkan komitmen jangka panjang seperti Palapa Ring dan Satelit Satria I. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk operation maintenance, termasuk pengoperasian BTS.

    “Jadi, kalau ditanya 8T itu, sebagian besar fokusnya itu adalah untuk melanjutkan,” ujarnya.

    Ismail menambahkan, anggaran juga digunakan untuk membayar gaji sekitar 4.000 pegawai Komdigi di seluruh Indonesia serta biaya operasional kantor. Meski demikian, dia mengakui dana tersebut belum sepenuhnya mencukupi, terutama karena masih ada kebutuhan baru yang harus dibiayai, salah satunya pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang.

    “Anggaran yang sedang kami usulkan untuk ditambahkan. Jadi, tapi semua terkontrol lah. Artinya kita memahami syarat dari Presiden dan Kementerian Keuangan,” kata Ismail.

    Menara BTS di daerah 3T

    Untuk efisiensi, Komdigi menerapkan sejumlah strategi, seperti memangkas biaya rapat tatap muka dengan memperbanyak rapat daring. Selain itu, Komdigi juga mengurangi jumlah mobil operasional yang dinilai berlebihan. Ismail menambahkan efisiensi juga diterapkan dalam perjalanan dinas, meskipun ada unit-unit tertentu yang tetap harus turun ke lapangan.

    “Misalnya pengawasan spektrum frekuensi radio yang sampai ke pelosok-pelosok. Ya, ini kita siapkan anggaran karena mereka memang harus turun lapangan, kerjaannya memang seperti itu. Bukan di belakang meja, bukan di kantor,” katanya.

    Ismail menyimpulkan sebagian besar anggaran tahun ini difokuskan untuk operation maintenance, belanja pegawai, serta operasional kantor. Sementara itu, inisiatif baru dilakukan secara selektif untuk mendukung program prioritas pemerintah.

    “Termasuk kita juga mendapatkan banyak penugasan karena di setiap program prioritas presiden itu ada persoalan solusi digital yang diperlukan. Contohnya misalnya untuk sekolah rakyat itu ya di dalam sekolah rakyat itu ada solusi digital,” katanya.

    Menurutnya, dukungan Komdigi terhadap program prioritas presiden mencakup penyediaan koneksi internet di sekolah, pelatihan talenta digital bagi guru dan siswa, hingga mendukung program koperasi desa Merah Putih dan makan bergizi gratis.

    Sebelumnya, Komdigi menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I DPR pada Senin (15/9/2025). Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan rapat tersebut membahas alokasi anggaran Komdigi. Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), pagu Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan usulan awal.

    “[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian menjadi pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

    Meutya menegaskan pihaknya akan mematuhi keputusan Banggar dan menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program utama, khususnya yang terkait dengan Asta Cita Presiden serta quick wins Komdigi, tetap berjalan. Dia menyebut sejumlah program prioritas Komdigi antara lain pembangunan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital yang aman, hingga komunikasi publik yang mendukung ekosistem startup.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi memperoleh alokasi Rp8,08 triliun, lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.

  • Buka Munas IMI Ke-X, Bamsoet Dorong Prestasi Balap Indonesia Mendunia

    Buka Munas IMI Ke-X, Bamsoet Dorong Prestasi Balap Indonesia Mendunia

    Jakarta

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo membuka Musyawarah Nasional (Munas) IMI ke-X di Yogyakarta, kemarin. Dalam sambutannya, Bamsoet optimistis Indonesia tak hanya dapat menjadi tuan rumah ajang balap dunia, tetapi juga sebagai negara yang melahirkan juara dunia.

    “Dalam Munas ke-X ini kita akan menetapkan keputusan strategis dalam meningkatkan prestasi olahraga otomotif Indonesia di pentas dunia. Termasuk melaksanakan pemilihan Ketua Umum IMI secara musyawarah dan mufakat. Tradisi ini adalah wujud kedewasaan organisasi yang perlu kita jaga dan kita teruskan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (21/9/2025).

    Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan Munas IMI bukan sekadar agenda rutin empat tahunan, melainkan momen meneguhkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan melaui spirit ‘Standing and Growing Together’.

    Bamsoet mengatakan semangat inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi seluruh keluarga besar IMI dalam menjaga harmoni, membangun solidaritas, serta menggerakkan roda organisasi.

    “Kita menyadari masih banyak yang harus kita perbaiki dan sempurnakan. Saya bersama pengurus lainnya percaya bahwa kepengurusan IMI yang baru, dengan Ketua Umum IMI yang baru, IMI akan lebih maju dan terus mendunia dengan prestasi tinggi yang membanggakan bagi bangsa dan negara Indonesia,” papar Bamsoet.

    Sederet Capaian IMI

    Bamsoet memaparkan selama empat tahun kepemimpinannya, IMI telah mencatat sejumlah capaian. Kini, Indonesia semakin diakui sebagai salah satu tuan rumah penting kejuaraan dunia otomotif, baik roda dua maupun roda empat.

    Tercatat, ajang MotoGP Mandalika sukses digelar tiga kali, diikuti dengan MXGP di Lombok sebanyak tiga kali, serta dua kali World Superbike di Mandalika. Pada kategori mobil, Formula E di Ancol Jakarta telah berlangsung tiga kali, Asia Pacific Rally Championship (APRC) digelar tiga kali di Sumatera Utara, dan F1 Powerboat tercatat dua kali digelar di perairan Danau Toba.

    “Rangkaian kejuaraan balap internasional tersebut menjadi bukti bahwa Federasi Otomotif Dunia (FIA) dan Federasi Motor Internasional (FIM) menaruh kepercayaan besar kepada Indonesia. Ajang balap internasional tersebut sekaligus membuka ruang bagi pembalap muda Indonesia untuk belajar dan bersaing dalam kompetisi level dunia,” ucap Bamsoet.

    Bamsoet menjelaskan salah satu capaian penting lainnya adalah restrukturisasi organisasi yang menghasilkan terbentuknya 37 IMI provinsi, termasuk provinsi baru di Papua. Hingga kini, 276 IMI kabupaten/kota telah terbentuk atau sekitar 54 persen dari total wilayah di Indonesia. Hal tersebut menjadi tonggak penting agar pembinaan atlet balap dan pengelolaan olahraga otomotif lebih merata di daerah.

    IMI juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejak tahun 2021 hingga 2025, IMI telah menerbitkan 1.942 lisensi bagi steward, pimpinan lomba, penyelenggara event, teknisi mobil-motor, hingga tenaga medis olahraga.

    “Keanggotaan IMI juga melonjak signifikan, dengan lebih dari 26 ribu Kartu Tanda Anggota Pro dan Mobilitas, 1.217 tanda klub terdaftar, serta 2.564 kartu izin start. Kita harapkan IMI kedepan akan terus melahirkan prestasi, memperkuat persaudaraan otomotif, dan menjadi motor kemajuan bangsa,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pembukaan Munas IMI ke-X di Yogyakarta juga dilakukan bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Hadir dalam kegiatan ini, antara lain Menteri Komdigi RI Meutya Hafid, Wakil Ketum KONI Pusat Tursandi Alwi, Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujawo, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal, Pembina IMI Tinton Soeprapto, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, Komjen Pol (Purn) M Iriawan, Musa Rajekshah, Prasetyo Edi Marsudi, Ningrum Natasha Sirait, Robert J. Kardinal dan Boy H. Joedo, Calon Ketua Umum IMI Moreno Soeprapto, para pengurus IMI Pusat dan para Pengurus IMI Provinsi.

    (akn/ega)