Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Kampung Internet, Jurus Komdigi Kejar 50% Cakupan Fixed Broadband RI

    Kampung Internet, Jurus Komdigi Kejar 50% Cakupan Fixed Broadband RI

    Deli Serdang –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan Program Kampung Internet sebagai langkah strategis untuk mempercepat penetrasi jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) di Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi pekerjaan rumah penetrasi fixed broadband yang masih di angkat 21%.

    Komdigi menargetkan penetrasi cakupan internet tetap Indonesia pada tahun 2029 dapat mencapai 50% atau lebih dari dua kali lipat dari saat ini.

    Peluncuran perdana program Kampung Internet dilakukan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (29/9). Sumatera Utara menjadi provinsi pertama yang menerima alokasi 307 titik bantuan akses internet, tersebar di sejumlah desa, termasuk Desa Pulo Tagor Baru, Desa Baru Titi Besi, Desa Tanah Abang, Desa Tambak Cekur, dan Desa Manggis.

    Disampaikan Meutya bahwa program teranyar Komdigi ini tidak hanya membangun infrastruktur jaringan pita lebar tetap hingga ke desa, tetapi juga melibatkan pelatihan bagi sumber daya lokal agar mampu berperan dalam pemeliharaan jaringan serat optik. Dengan demikian, program ini diharapkan menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan.

    “Membangun jaringan internet hingga ke desa merupakan langkah strategis untuk membuka akses dan memperluas peluang ekonomi. Kami berharap akses internet, yang saat ini merupakan bentuk bantuan pemerintah, dapat berkembang secara alami dan menjadi penggerak pembangunan desa di era digital,” ujar Meutya.

    Komdigi juga menggandeng SMKN 1 Lubuk Pakam sebagai pusat pelatihan bidang teknologi komputer jaringan. Pelatihan ini berlangsung selama 12 bulan, dengan tujuan melahirkan teknisi lokal yang siap mendukung pemeliharaan jaringan serat optik di wilayahnya.

    Selain memberikan akses internet, Meutya menekankan pentingnya pemanfaatan positif layanan digital. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan koneksi untuk aktivitas ilegal seperti judi daring, pornografi, dan penipuan digital. Sebaliknya, pemerintah mendorong agar bantuan ini dimanfaatkan untuk pengembangan UMKM digital dan ekonomi desa.

    “Bantuan pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, manfaatkan internet ini untuk hal-hal produktif, terutama mendukung UMKM dan kegiatan ekonomi di desa,” tegasnya.

    Infrastruktur telekomunikasi fiber optik di program Kampung Internet di Desa Kramat Gajah, Deli Serdang, Sumatera Utara. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Meutya menambahkan, setelah masa bantuan berakhir, Komdigi berharap desa-desa penerima mampu melanjutkan layanan internet secara mandiri, sehingga dapat mendorong keberlanjutan digitalisasi desa dan memperkecil kesenjangan akses antarwilayah.

    “Program Kampung Internet ini adalah momentum untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal. Kita ingin memastikan konektivitas tidak hanya dinikmati di kota besar, tetapi juga menjangkau desa-desa,” tutupnya.

    (agt/afr)

  • Komdigi Perluas Akses Internet ke 1.194 Titik, Tambah Serat Optik 196 Kilometer

    Komdigi Perluas Akses Internet ke 1.194 Titik, Tambah Serat Optik 196 Kilometer

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan Program Kampung Internet 2025 untuk memperluas akses internet hingga ke pelosok desa. Sebanyak 1.194 titik penerima manfaat akan dibangun di lima provinsi, dimulai dengan 307 titik di Sumatera Utara.

    Peresmian perdana berlangsung di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Program ini akan menambah jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer dan menjadi langkah awal pemerataan layanan broadband nasional.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan akses internet menjadi hal yang penting bagi masyarakat desa. Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat.

    “Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” ujar Meutya, dikutip Selasa (30/9/2025).

    Selain Sumatera Utara, provinsi lain yang akan mendapatkan titik Kampung Internet pada 2025 adalah NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

    Program ini sekaligus mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan penetrasi broadband rumah tangga mencapai 50 persen, jaringan fiber optik hingga 90 persen kecamatan, dan kecepatan layanan 100 Mbps pada 2029.

    “Saat ini baru 21 persen rumah tangga yang memiliki akses broadband tetap. Artinya, pekerjaan rumah kita masih besar. Kampung Internet adalah salah satu cara untuk mengejar target itu,” tambah Meutya.

    Dalam acara peresmian, Kemkomdigi juga menyerahkan bantuan alat laboratorium fiber optik untuk SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Fasilitas ini akan dipakai untuk pelatihan guru dan siswa agar siap menjadi tenaga terampil di bidang jaringan.

    Program Kampung Internet terlaksana berkat kolaborasi Kemkomdigi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

    “Untuk membangun konektivitas kita tidak bisa sendiri. Pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat harus saling bergandengan,” tandas Meutya.

    Turut hadir dalam peresmian ini Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, perwakilan industri telekomunikasi, serta masyarakat Desa Kramat Gajah.

  • Meutya Hafid Hadirkan Internet Gratis 12 Bulan, Genjot Ekonomi Digital Desa

    Meutya Hafid Hadirkan Internet Gratis 12 Bulan, Genjot Ekonomi Digital Desa

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperluas akses internet di wilayah pedesaan melalui program Kampung Internet, sebuah inisiatif kolaboratif yang menghubungkan masyarakat desa dengan layanan broadband tetap (fixed broadband) dan pendampingan literasi digital.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, Kampung Internet sebagai upaya pemerintah dalam memastikan masyarakat di seluruh daerah dapat mengakses internet berkualitas.

    “Hari ini kita berkumpul di Desa Kramat Gajah untuk meresmikan program Kampung Internet, yaitu program bantuan akses internet pita lebar tetap atau fixed broadband. Ini adalah wujud kehadiran negara bahwa informasi dan konektivitas adalah milik semua, termasuk hingga pelosok desa ataupun kampung-kampung di berbagai wilayah di Indonesia,” ujar Meutya dalam sambutannya, Senin (29/9/2025).

    Untuk tahap awal, program Kampung Internet Komdigi ini menargetkan 20 desa dengan jumlah 1.194 titik yang tersebar di Sumatera Utara, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat.

    Khusus untuk wilayah Sumatera Utara yang diresmikan langsung oleh Menkomdigi Meutya, antara lain: Desa Keramat Gajah, Desa Pulo Tagor Baru, Desa Baru Titi Besi, Desa Tanah Abang yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian, Desa Tambak Cekur, dan Desa Manggis yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

    “Sumatera Utara istimewa karena menjadi daerah peluncuran pertama. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mempercepat transformasi digital,” tutur Meutya.

    Menkomdigi Meutya Hafid meresmikan program Kampung Internet. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Melalui program ini, Komdigi menggandeng berbagai mitra operator untuk menyediakan layanan internet rumah gratis selama 12 bulan bagi warga desa terpilih, disertai pelatihan teknisi fiber optik bagi pelajar SMK. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat literasi digital masyarakat.

    “Kami ingin manfaatnya berlapis, tidak hanya koneksi yang hadir, tapi juga ada transfer pengetahuan. Anak-anak SMK bisa ikut belajar jadi teknisi, dan masyarakat bisa pakai internetnya untuk usaha, belajar, atau pelayanan publik,” tambah Meutya.

    Lebih lanjut Meutya menjelaskan bahwa keberadaan akses internet pita lebar tetap yang memiliki keunggulan dari sisi keandalan, kecepatan, dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan jaringan seluler dapat mendorong perekonomian masyarakat desa.

    “Kami berharap layanan ini dapat menjadi bagian dari modal usaha yang membantu UMKM selama 12 bulan ke depan. Program ini harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

    Meutya mengungkapkan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan transformasi digital di tingkat akar rumput. Karena itu, ia mengajak pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri untuk bersama-sama memperluas cakupan dan manfaat Kampung Internet.

    “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh dukungan semua pihak agar percepatan digitalisasi ini benar-benar menyentuh masyarakat desa,” pungkasnya

    (agt/fyk)

  • Menkomdigi Luncurkan Program Kampung Internet, Dimulai dari Deli Serdang

    Menkomdigi Luncurkan Program Kampung Internet, Dimulai dari Deli Serdang

    Deli Serdang –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meluncurkan Program Kampung Internet sebagai upaya mempercepat pemerataan akses digital di Indonesia. Peluncuran perdana dilakukan di Desa Keramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (29/9).

    Program ini merupakan bagian dari Bantuan Akses Internet Pita Lebar Tetap (Fixed Broadband) yang digagas pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Melalui program ini, desa-desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dukungan infrastruktur jaringan internet berkecepatan tinggi sekaligus pendampingan ekosistem digital.

    “Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita berkumpul di Desa Keramat Gajah untuk meresmikan Program Desa Internet, yaitu Program Bantuan Akses Internet Pita Lebar Tetap. Inilah wujud nyata negara, bahwa informasi dan konektivitas adalah milik semua orang, termasuk warga desa,” ujar Meutya dalam sambutannya.

    Menkomdigi menegaskan, pembangunan jaringan internet hingga ke desa merupakan langkah strategis untuk membuka akses informasi dan memperluas peluang ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, program ini tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pelatihan dan pemberdayaan SDM lokal.

    “Asosiasi dan operator telekomunikasi kami dorong untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Anak-anak muda di desa akan dilatih menjadi tenaga terampil yang memahami cara membangun dan memelihara jaringan serat optik,” jelas Meutya.

    Menkomdigi Meutya Hafid meluncurkan program Kampung Internet di Deli Serdang, Sumatera Utara. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Manfaat untuk UMKM dan Ekonomi Desa

    Meutya menekankan, akses internet pita lebar tetap memiliki keunggulan dari sisi keandalan, kecepatan, dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan jaringan seluler. Karena itu, penerima manfaat utama program ini adalah pelaku UMKM dan masyarakat desa.

    “Kami berharap layanan ini dapat menjadi bagian dari modal usaha yang membantu UMKM selama 12 bulan ke depan. Program ini harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

    Menkomdigi juga mengingatkan agar pemanfaatan jaringan internet di desa digunakan untuk hal-hal positif dan produktif.

    “Gunakan untuk memperkuat ekonomi desa, bukan untuk hal-hal yang merugikan seperti judi online, pornografi, atau penipuan digital,” imbaunya.

    Program Kampung Internet ini untuk mendorong percepatan digitalisasi di daerah. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Seperti disampaikan Meutya bahwa program Kampung Internet di Sumatera Utara akan menjangkau sejumlah desa, antara lain: Desa Keramat Gajah, Desa Pulo Tagor Baru, Desa Baru Titi Besi, Desa Tanah Abang yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian, Desa Tambak Cekur, dan Desa Manggis yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

    “Sumatera Utara istimewa karena menjadi daerah peluncuran pertama. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mempercepat transformasi digital,” tutur Meutya.

    Meutya menjelaskan, hingga akhir tahun 2025 pemerintah menargetkan 1.194 titik akses internet tetap di 20 desa di seluruh Indonesia. Tahun depan, Komdigi akan memperluas cakupan program ke lebih banyak daerah, termasuk tambahan alokasi di Sumatera Utara.

    “Insya Allah, tahun depan Program Desa Internet juga akan berlanjut. Jadi, Sumatera Utara masih berpeluang mendapat tambahan desa penerima manfaat,” pungkasnya.

    (agt/rns)

  • Heboh Kartu Liputan Wartawan Sempat Dicabut Istana, Ini Respon Menkomdigi

    Heboh Kartu Liputan Wartawan Sempat Dicabut Istana, Ini Respon Menkomdigi

    Deli Serdang –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menanggapi isu terkait pencabutan kartu liputan wartawan oleh Istana. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan secara baik melalui dialog dan silaturahmi.

    Sebagai informasi, Dewan Pers merupakan lembaga independen mitra dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), namun tidak ada garis koordinasi. Selain itu, ada juga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Komisi Informasi Pusat.

    “Sebelumnya, setelah berdiskusi dan juga bersilaturahmi, saya rasa sudah selesai dan dikembalikan. Dan saya rasa itu adalah keputusan dan langkah terbaik yang bisa kita ambil dari hal tersebut. Terima kasih,” ujar Meutya di sela-sela meninjau penerima manfaat fixed broadband di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Sumatera Utara, Senin (29/9/2025).

    Meutya menambahkan, penyelesaian melalui komunikasi yang terbuka merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga hubungan baik dengan insan pers serta menjamin kebebasan pers di Indonesia.

    Istana Kepresidenan mengembalikan kartu identitas (ID) peliputan khusus Istana wartawan CNN Indonesia TV, Diana Valencia. Istana menjamin kejadian serupa tidak akan terulang di kemudian hari.

    “Pagi ini kami telah bertemu dengan Pemred CNN, juga dengan Pak Totok (Wakil Ketua Dewan Pers), dengan bu Diana. Kita berdiskusi Istana ini sangat terbuka. Bu Diana ingin berkomunikasi, ingin mengajak bertemu. Kami pun meluangkan waktu, tentu saja karena ini menjadi prioritas kami untuk ditindaklanjuti,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Istana, Muhammad Yusuf Permana, di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/9/2025).

    Sebagaimana dikutip dari detiknews, Yusuf menegaskan bahwa ID pers yang diambil di Biro Pers lalu dikembalikan adalah ID khusus bertugas di Istana, bukan ID pers tempat Diana Valencia kerja berasal.

    Yusuf mengatakan Biro Pers menjunjung tinggi asas keterbukaan dan kebebasan pers sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Istana menghormati peran jurnalis selaku pilar keempat demokrasi dalam menyampaikan berita akurat, kritis, dan akuntabel.

    “Kemudian kami juga memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali. Jadi teman-teman yang bertugas di Istana, kita memahami bahwa tidak akan lagi terulang kembali kejadian ini. Dan Kepala Biro Pers dan media juga telah telah menyesal begitu untuk menarik ID teman-teman,” ujar Yusuf.

    Dalam kesempatan yang sama, Pemred CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengucapkan terima kasih kepada Biro Pers yang menggelar pertemuan dan dialog. Titin juga mengucapkan terima kasih karena ID pers Istana Diana telah dikembalikan.

    “Jadi inilah jawaban yang tentu harus kami sampaikan ke rekan-rekan yang men-support kami, termasuk mas Toto, Wakil Ketua Dewan Pers yang sejak awal mengikuti isu ini. Concern teman-teman pers, concern kami semua hari ini terjawab. ID ini artinya dapat jaminan bahwa mbak Diana dapat kembali menjalankan tugas seperti sebelumnya, sebaik-baiknya dan mendapat perlakuan yang tetap sebaik-baiknya, seperti sebelumnya,” ujarnya.

    (agt/rns)

  • 2.233 Desa Tak Tersentuh 4G, Pengusaha Usul Komdigi Petakan Wilayah Prioritas

    2.233 Desa Tak Tersentuh 4G, Pengusaha Usul Komdigi Petakan Wilayah Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai masih adanya ribuan desa di Indonesia yang belum terkoneksi layanan internet 4G perlu ditangani dengan strategi yang tepat dan prioritas, mengingat kondisi geografis dan skala ekonomis setiap wilayah berbeda-beda.

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir mengatakan untuk mengatasi masalah blankspot di lebih dari 2.000 desa, pemerintah pertama-tama perlu melakukan pemetaan wilayah dengan cermat. 

    “Apakah dia sudah ada coverage, namun tidak optimum. Berarti dioptimalisasi. Kedua apakah dia tidak ada coverage sama sekali. Berarti kan harus dilakukan penambahan site. Biasanya kan juga harus ada perjanjian siapa operator yang akan ditunjuk di area situ,” kata Marwan ditemui usai upacara peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025), 

    Menurut Marwan, tidak mungkin semua operator masuk sekaligus ke wilayah yang sama karena harus mempertimbangkan skala keekonomian. Dia menambahkan, wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) biasanya dapat dilayani oleh dua operator. 

    Adapun untuk mengatasi masalah konektivitas di 3T juga tidak mudah. Sebab, kebutuhan infrastruktur penunjang hingga akses transportasi masih sangat terbatas.

    “Infrastruktur harus dipikirkan. Infrastruktur apa? Skala penunjang, listrik, jalan, pengangkutan. Karena banyak barang material dan logistik yang dibawa itu ternyata sampai ke area itu tidak mudah. Tantangannya itu begitu banyak. Jadi itu juga jadi PR kita,” kata Marwan.

    Komitmen

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif mendorong kolaborasi dalam mewujudkan percepatan pemerataan internet di Indonesia. Terlebih Indonesia memiliki wilayah sangat luas dengan karakteristik topografi dan masyarakat yang beragam.

    Untuk mendukung percepatan digitalisasi, pihaknya siap menggerakkan lebih dari 1.300 anggotanya menjadi jembatan bagi ribuan desa yang belum terkoneksi untuk mendapatkan layanan jaringan internet.

    “Tidak hanya dari Komdigi sendiri tapi dari komunitas yang ada. Lebih dari 10 komunitas asosiasi, infrastruktur dan lainnya tadi melalukan deklarasi. Jadi saya pikir kolaborasi ini memang penting untuk mendukung visi Indonesia Digital 2045,” kata Arif.

    Senada, Direktur ICT Strategy & Bussines Huawei Indonesia Mohamad Rosidi mengatakan kolaborasi semua pihak menjadi momentum penting dalam percepatan digitalisasi sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia.

    “Huawei bersama ekosistem industri, mendukung penuh percepatan pemerataan broadband konektivitas, transformasi digital , dan pengembangan talenta digital di Indonesia,” kata Rosidi.

    Selain Huawei dan APJII, para pemangku kepentingan di sektor digital juga melakukan deklarasi untuk mendukung digitalisasi Indonesia.

    Deklarasi bersama industri ICT dan digital dibacakan oleh Co-Founder Indotelko Heru Sutadi. Selanjutnya dilakukan penandatangan dukungan oleh perwakilan industri dan asosiasi, meliputi PT Telkom Indonesia, PT Telkomsel, PT Indosat Tbk, PT. XL Smart Tbk, Huawei Indonesia, Ericsson Indonesia, Aspimtel, APJII, Apjatel, Askalsi, ATSI, Asiot, Indotelko, Pos Indonesia, Bakti Komdigi, serta Pandi. 

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut masih terdapat 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Dari jumlah tersebut, 2.017 desa belum mendapat layanan 4G, sementara 316 desa lainnya mayoritas berupa ladang atau nonpemukiman.

    “Ada 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Ada 2.017 desa tanpa layanan atau belum mendapat layanan 4G. Ada 316 desa yang mayoritas berupa ladang, non-pemukiman yang juga perlu kita bangun konektivitasnya,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).

    Menurut Menkomdigi, saat ini tingkat konektivitas nasional berada di angka 80%. Pemerintah menargetkan peningkatan yang lebih tinggi, termasuk penetrasi fixed broadband rumah tangga yang saat ini baru mencapai 27,4%.

  • Menkomdigi Meutya Hafid Kenang Sejarah Hari Bhakti Postel

    Menkomdigi Meutya Hafid Kenang Sejarah Hari Bhakti Postel

    Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengenang kembali sejarah perjuangan Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dalam momentum peringatan Hari Bhakti Postel yang jatuh setiap 27 September.

    “Kita tahu 80 tahun yang lalu bagaimana disampaikan sebelumnya pada 27 September 1945 hanya beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan para pemuda angkatan muda pos, telegraf, dan telepon atau PTT di Bandung telah berhasil merebut kantor pos, telegraf, dan telepon dari tangan penjajah,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke 80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025). 

    Menurut Meutya, dari tempat tersebut telegram pertama tentang kemerdekaan Indonesia disebarkan ke dunia pada 27 September 1945. Dia menambahkan momentum bersejarah tersebut telah menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan kemerdekaannya kepada dunia.

    “Hanya beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian menjadi tanggal sakti hingga hari ini. Ia menjadi kesaksian bagi dunia internasional bahwa Indonesia telah merdeka dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat,” katanya.

    Saat ini, lanjut Meutya, peristiwa tersebut menjadi pengingat kedaulatan komunikasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan bangsa. Prinsip ini tidak pernah berubah, bahkan semakin mendesak untuk ditegakkan di era digitalisasi dengan tantangan yang kian kompleks.

    Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Meutya menegaskan pemerintah terus memperkuat ekosistem pos nasional melalui kebijakan baru yakni Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersil.

    Menurut dia, aturan tersebut sebagai tambahan regulasi demi menguatkan ekosistem pos di tanah air, serta mendorong pos yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

    Dengan adanya kolaborasi antara pelaku usaha di sektor pos diharapkan mampu menjangkau lebih dari 50% wilayah provinsi di Indonesia, bukan hanya terfokus di Jawa dan wilayah barat.

    “Karena sekali lagi Indonesia bukan hanya di Jawa, bukan hanya di barat Indonesia, tapi jauh sampai timur di Indonesia dan layanan-layanan ini demi keadilan dapat terasa ke berbagai wilayah di Indonesia dan bagi seluruh bangsa Indonesia,” kata Meutya.

    Dia menambahkan, setiap paket pos bukan sekadar barang yang bergerak, melainkan juga membawa data, pesan, hingga harapan masyarakat. Oleh sebab itu, industri pos harus dikelola dengan standar keamanan tinggi serta berpihak pada kepentingan nasional.

    “Jika sektor ini tidak berdaulat, data tersebut bisa menjadi celah strategis yang bisa dimanfaatkan oleh pihak luar,” ujarnya.

    Indonesia turut menentukan arah industri pos global..

  • Masih Ada Daerah yang Belum Tersentuh Internet 4G, Ini Kata ATSI

    Masih Ada Daerah yang Belum Tersentuh Internet 4G, Ini Kata ATSI

    Bandung, CNBC Indonesia – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) buka suara terkait beberapa daerah yang belum terkoneksi internet, bahkan belum terjangkau 4G.

    Pada upacara perayaan hari Bhakti Postel ke-80, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengatakan masih ada pekerjaan rumah terkait koneksi internet. Sebanyak 2.333 desa belum terkoneksi internet dan 2.017 desa tanpa layanan 4G.

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir memastikan mendukung pemerintah mengenai jangkauan internet tersebut. Sejatinya, diperlukan adanya diskusi soal hal tersebut.

    “Kita lihat nanti, kita pelajari lagi. Di working group ATSI, kami ada Working Group 3T. Kami akan pelajari lagi, kita lihat lagi. Ada enggak ya site-site sedekat itu yang bisa dioptimalisasi,” jelas Marwan, di Bandung, Sabtu (27/9/2025).

    Salah satu yang perlu dilakukan adalah memilah setiap daerahnya. Misalnya apakah suatu daerah sudah masuk dalam jangkauan namun belum optimal, artinya tinggal melakukan optimalisasi.

    Selain itu juga bisa karena daerah itu tidak tercover sama sekali. Jadi perlu ada penambahan site baru di sana. “Biasanya kan juga harus ada jaminan siapa operator yang akan ditunjuk di area situ. Nah, mungkin tiga-tiganya.

    Karena skala ekonomisnya seperti apa. Kita harus hitung betul skala ekonomisnya. Apakah secara skala ekonomis dia bisa 1 operator, 2 operator, 3 operator,” ujarnya.

    Dia menambahkan terdapat sejumlah tantangan. Misalnya material logistik yang dibawa ternyata tidak mudah mencapai suatu daerah.

    Selain itu juga ada penambahan daerah karena wilayahnya dimekarkan. Jadi perlu dipelajari lagi lebih lanjut ke depannya. “Prinsipnya kita dukung. Namun perlu evaluasi bersama. Perlu bicara,” kata Marwan.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah dan Industri ICT Siap Kolaborasi Atasi 2.333 Desa yang Belum Terkoneksi Internet – Page 3

    Pemerintah dan Industri ICT Siap Kolaborasi Atasi 2.333 Desa yang Belum Terkoneksi Internet – Page 3

    Liputan6.com, Bandung – Sebanyak 2.333 desa di Indonesia dilaporkan masih belum terhubung dengan layanan internet. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, komunitas industri teknologi informasi komunikasi (ICT) dan digital telah menyatakan kesiapan berkolaborasi penuh dengan pemerintah untuk mendukung percepatan digitalisasi nasional.

    Kolaborasi ini bertujuan mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat digitalisasi.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, merinci dari total 2.333 desa yang belum terkoneksi, 2.017 desa di antaranya belum terjangkau layanan 4G, sementara 316 desa sisanya merupakan desa tidak berpenghuni namun tetap tercatat dalam peta pembangunan.

    Selain itu, Meutya juga menyoroti perlunya peningkatan penetrasi fixed broadband rumah tangga yang saat ini masih berada di angka 27,4 persen.

    “Kita juga masih perlu meningkatkan fixed broadband rumah tangga yang saat ini adalah 27,4 persen untuk terus meningkat, agar penetrasi fixed broadband rumah tangga bisa kita tingkatkan,” ujat Meutya dalam acara peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 di Bandung, dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Menanggapi tantangan pemerataan digital, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menekankan pentingnya kolaborasi mengingat luasnya wilayah dan beragamnya topografi Indonesia.

     

  • Tanggapan ATSI Soal 2.017 Desa di Indonesia Belum Terkoneksi 4G

    Tanggapan ATSI Soal 2.017 Desa di Indonesia Belum Terkoneksi 4G

    Bisnis.com, BANDUNG — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai masih adanya ribuan desa di Indonesia yang belum terkoneksi layanan 4G perlu ditangani dengan strategi yang tepat, mengingat kondisi geografis dan skala ekonomis setiap wilayah berbeda-beda.

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menjelaskan pemetaan wilayah harus dilakukan dengan cermat. 

    “Mereka memang harus dipilah-pilah nih. Biasanya yang dipilah tuh, apakah dia sudah ada coverage, namun tidak optimum. Berarti dioptimalisasi. Kedua apakah dia tidak ada coverage sama sekali. Berarti kan harus dilakukan penambahan site. Biasanya kan juga harus ada janjian siapa operator yang akan ditunjuk di area situ,” kata Marwan ditemui usai upacara peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025), 

    Menurut Marwan, tidak mungkin semua operator masuk sekaligus ke wilayah yang sama karena harus mempertimbangkan keekonomian. Dia menambahkan, wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) biasanya dapat dilayani oleh dua operator. 

    Namun, tantangan di daerah ini sangat besar, mulai dari kebutuhan infrastruktur penunjang hingga akses transportasi.

    “Tapi juga tidak mudah ya area-area ini. Satu, infrastruktur harus dipikirkan. Infrastruktur apa? Skala penunjang, listrik, jalan, pengangkutan. Karena banyak barang material dan logistik yang dibawa itu ternyata sampai ke area itu tidak mudah. Tantangannya itu begitu banyak. Jadi itu juga jadi PR kita,” ungkapnya.

    Marwan juga menyinggung bahwa dinamika desa turut menjadi faktor. Pemekaran desa baru memunculkan kebutuhan tambahan infrastruktur telekomunikasi. 

    “Memang desa-desa ini dinamis. Contoh di Papua. Di Papua itu, masyarakatnya nggak berada di satu desa. Dia pindah desa antar desa,” imbuhnya 

    ATSI, kata Marwan, akan terus mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui kelompok kerja khusus. 

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut masih terdapat 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Dari jumlah tersebut, 2.017 desa belum mendapat layanan 4G, sementara 316 desa lainnya mayoritas berupa ladang atau nonpemukiman.

    “Ada 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Ada 2.017 desa tanpa layanan atau belum mendapat layanan 4G. Ada 316 desa yang mayoritas berupa ladang, non-pemukiman yang juga perlu kita bangun konektivitasnya,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).

    Menurut Menkomdigi, saat ini tingkat konektivitas nasional berada di angka 80%. Pemerintah menargetkan peningkatan yang lebih tinggi, termasuk penetrasi fixed broadband rumah tangga yang saat ini baru mencapai 27,4%.