Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Isu Meutya Hafid Jadi Menkominfo Prabowo, Ini Reaksi Budi Arie

    Isu Meutya Hafid Jadi Menkominfo Prabowo, Ini Reaksi Budi Arie

    Jakarta –

    Tak hanya soal jumlah kementerian Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang jadi pembahasan hangat di masa transisi, tapi juga menteri yang akan mengisi instansi tersebut. Salah satunya Meutya Hafid yang dikabarkan akan menduduki jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mendatang.

    Budi Arie Setiadi yang saat ini mengembang tugas Menkominfo turut merespon kabar penunjukan Meutya.

    “Betul (Meutya Hafid jadi Menkominfo). Soal nanti bagaimana, itu terserah presiden,” ujar Budi ditemui awak media seusai acara Peluncuran Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Selasa (1/10/2024).

    Adapun, masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo dan Ma’aruf Amin tinggal menyisakan 19 hari lagi yang nantinya akan dilanjutkan oleh pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Selama sisa waktu itu, Budi menjelaskan akan terus menjalani tugas-tugas sebagai Menkominfo, seperti melakukan harmonisasi regulasi yang sampai sekarang menjadi pekerjaan rumah.

    “Salah satu pekerjaan rumah yang 19 hari ini bagaimana soal harmonisasi tentang regulasi-regulasi, khususnya tentang PDP (Pelindungan Data Pribadi) dan juga mengenai revisi PP 71 tentang daya tarik investasi, khususnya di sektor ITE, khususya lagi data center dan sebagainya,” tutur Budi.

    Lebih lanjut mengenai revisi PP 71 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik agar Indonesia dapat bersaing lagi mengenai investasi data center yang saat ini tengah berkembang seiring penggunaan layanan digital.

    “Direvisi supaya lebih atraktif karena kita kan bersaing dengan negara-negara lain dengan Johor di Malaysia. Kita harus membuat kebijakan yang lebih menarik,” kata Budi.

    “Contohnya begini, listrik di Johor 8 sen, kan kita harus compete dong, kan kita berkompetisi dengan negara lain soal hal-hal, seperti listrik harganya 8 sen per kWh, terus bebas pajak barang modal CPU dan GPU-nya. Nah, itu kan kita harus diskusikan dengan kementerian keuangan, kebijakan fiskalnya,” pungkasnya.

    [Gambas:Youtube]

    (agt/fyk)

  • Ketua Komisi I DPR Ingatkan TNI AD Soal Standar Penanganan Perawatan Alutsista

    Ketua Komisi I DPR Ingatkan TNI AD Soal Standar Penanganan Perawatan Alutsista

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyayangkan insiden ledakan yang terjadi di gudang amunisi milik Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 07/155 GS Kodam Jaya TNI AD di wilayah Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (30/3). Dia menilai, peristiwa tersebut menyebabkan gangguan bagi keamanan dan keselamatan penduduk sekitar.

    “TNI AD harus menyiapkan standar penanganan pengamanan pemeliharaan dan perawatan alutsista, terutama yang lokasi penyimpanannya berada di daerah padat penduduk seperti yang terjadi di Bekasi kemarin,” kata Meutya Hafid dalam keterangannya kepada media, Minggu (31/3/2024).

    Politisi Partai Golkar itu juga mengharapkan TNI AD dapat memperbaiki hal tersebut di masa mendatang, sekaligus melaksanakan petunjuk teknis mengenai pemeliharaan dan perawatan amunisi di lingkungan TNI secara lebih ketat.

    “Penanganan insiden ini dilakukan secara cepat dan tepat guna menghindari kerusakan lebih banyak terhadap fasilitas TNI maupun warga sekitar,” tegas Meutya.

    Dia juga meminta TNI AD proaktif mendata kerugian masyarakat terkait kerusakan rumah warga yang terdampak akibat kebakaran gudang amunisi Yonarmed milik Kodam Jaya. “TNI AD harus bertanggung jawab mengganti kerugian jika ada kerugian di masyarakat akibat kejadian kebakaran itu,” ujarnya. [hen/suf]

  • Bjorka Percepat Pengesahan RUU PDP?

    Bjorka Percepat Pengesahan RUU PDP?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah sah menjadi Undang-undang pada Selasa (20/9) diduga terkait dengan pembocor data Bjorka.

    Pasalnya, pengesahan itu berdekatan waktunya dengan kemunculan Bjorka yang membocorkan data-data sejumlah pejabat publik. Apakah Bjorka mempercepat pengesahan tersebut?

    Pendiri platform analisis media sosial Drone Emprit Ismail Fahmi menyinggung andil Bjorka terhadap proses pengesahan RUU PDP.

    “Thanks to Bjorka, sehingga RUU PDP jadi disahkan segera,” kicau dia, dengan melampirkan emoticon tersenyum, di akun Twitter-nya, Kamis (22/9).

    Sebagai bukti, dia melampirkan tangkapan layar proses pembahasan RUU PDP yang berlarut-larut. 

    Pembahasan RUU PDP ini dimulai dengan pengiriman Surat Presiden Nomor R-05/Pres/01/2020 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menugaskan Menkominfo, Menkumham, dan Mendagri membahas bersama-sama dengan DPR, 24 Januari 2020.

    Setidaknya delapan Pembicaraan Tingkat I (untuk mencari kesepakatan soal RUU di tingkat komisi dengan wakil pemerintah) dilalui sejak itu.

    [Gambas:Twitter]

    Setelah Pembicaraan Tingkat I terakhir pada 29 Mei 2022, Bjorka beraksi membocorkan data-data dan meledek Pemerintah mulai Agustus. Pada awal September, Komisi I DPR dan Pemerintah sepakat membawa RUU PDP ke Paripurna.

    “Sebagaimana kita dengar semua tadi 9 fraksi menyetujui, pemerintah juga menyetujui agar RUU PDP ini dibawa pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU,” ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (7/9).

    Pada 20 September, RUU PDP pun naik ke Pembicaraan Tahap II alias pengesahan di Sidang Paripurna DPR.

    Rapat Paripurna pun berlangsung di Gedung DPR RI pada Selasa (20/9). Pada Rapat itu, semua anggota DPR yang hadir setuju RUU PDP menjadi Undang-undang.

    “Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dalam rapat tersebut.

    “Kok pas momentumnya,” ucap akun @RTifany18, mengomentari unggahan Ismail.

    Bahkan, akun @ayoo_berlibur berspekulasi, “apakah mungkin bjorka bagian dari ini?”.

    Terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah spekulasi itu.

    “UU PDP ini kan sudah lama ditunggu. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan kebocoran data, karena ini jauh sebelum ribut-ribut soal Bjorka,” kata Mahfud di Surabaya, Rabu (21/9).

    Mahfud menyebut, sebelum disahkan, UU PDP sudah melewati pembahasan panjang dan komprehensif oleh pemerintah dan DPR RI. H itu berlangsung selama dua tahun lebih.

    “Dan ini sudah dua tahun lebih dibahas dan sudah diundangkan kemarin,” kata dia.

    Pengesahan UU PDP ini, kata Mahfud, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia.

    “Jadi itu bagus dan untuk peraturan perlindungan data pribadinya. Peraturan pelaksanaannya itu kami siapkan, jadi tinggal jalan,” klaimnya.

    Seperti diketahui, Bjorka membocorkan data-data yang berkaitan dengan Indonesia. Salah satunya ialah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Akun yang mengaku berbasis di Polandia itu juga membocorkan data-data pribadi pejabat publik mulai dari Menkominfo Johnny G Plate, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua PSSI Mochammad Iriawan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, hingga Mahfud MD.

    (lth/lth)