Tag: Meutya Hafid

Jakarta –

Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akan membenahi keamanan digital bagi anak dan perempuan. Namun upaya Meutya itu masih belum menyentuh hal fundamental yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia, khususnya di industri digital.

Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala mengatakan sebagai tulang punggung utama digitalisasi, sektor telekomunikasi menghadapi persoalan besar, mulai dari keterbatasan infrastruktur, ketidakmerataan akses di daerah terpencil, hingga persaingan ketat antara operator telekomunikasi lokal dan platform over the top (OTT), seperti Google, Netflix, Meta, dan lainnya.

“Kapasitas Menkomdigi harus di-upgrade agar dapat memenuhi objektif Presiden Prabowo dan tantangan industri digital nasional di tengah serbuan perusahaan multi nasional. Sehingga program Menkomdigi harus lebih substantif tidak hanya dipermukaan saja, kan Kemenkominfo sebelumnya sudah membuat Visi Indonesia Digital 2045 sehingga program Menkomdigi seharusnya mengacu pada perencanaan tersebut,” ucap Kamilov, Jumat (1/11/2024).

Mantan Komisioner BRTI ini mengingatkan bahwa infrastruktur adalah fondasi yang sangat penting untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Sesuai dengan rencana VID 2045, di mana pada tahun 2025 hingga 2029 adalah fase awal yang dirancang khusus untuk pembangunan infrastruktur digital, agar pada akhirnya Indonesia dapat menikmati ekosistem digital yang mapan dan dapat bersaing secara global pada tahun 2045.

Maka dari itu, kata Kamilov, segala upaya Komdigi seharusnya diarahkan ke pembangunan fondasi infrastruktur yang dapat menopang ekosistem digital dalam jangka panjang sehingga dapat mewujudkan kemandirian tanpa bergantung oleh Asing.

“Presiden Prabowo menginginkan agar Indonesia tak didikte oleh Asing. Salah satu untuk menjaga keamanan suatu negara yang sudah dilakukan oleh Cina adalah dengan menggunakan seluruh sumberdaya yang ada untuk kebutuhannya sendiri,”kata Kamilov.

Agar objektif Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat penuh, Kamilov merekomendasikan agar Menkomdigi dapat melakukan penjaringan aspirasi dari pelaku industri dan asosiasi terkait, seperti Mastel, ATSI, APJII, dan ATVSI.

“Pertemuan dengan asosiasi ini perlu dilakukan untuk menyerap aspirasi dan masalah yang tengah dihadapi industri. Karena perubahan teknologi sangat cepat, maka diperlukan komunikasi yang intensif antara Menkomdigi dan pelaku usaha agar dapat membuat regulasi yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ucapnya.

Lanjut Kamilov, saat ini industri di bawah naungan Kemenkomdigi makin lama makin menciut karena makin banyak direduksi oleh regulasi yang dibuat yang memberatkan mereka berusaha. Padahal OTT global mendapatkan manfaat dari keberadaan infrastruktur digital di Indonesia.

Penjaringan aspirasi langsung dari pelaku industri penting agar kebijakan yang diambil dapat menjawab tantangan riil. Sehingga nantinya Menkomdigi dapat membuat regulasi yang dapat membantu pelaku usaha nasional. Jangan hanya pelaku usaha global saja yang diberikan kemudahan. Keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha nasional juga dibutuhkan. Sehingga nantinya ada keseimbangan antara OTT global dengan pelaku usaha nasional.

“Menkomdigi harus seperti ibu yang mau mendengar permasalahan yang dihadapi anak-anaknya. Ibu yang baik itu harus dapat melindungi anak-anaknya,”pungkas Kamilov.

(agt/rns)