Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Menkomdigi Minta ISP Sediakan Akses Internet Terjangkau untuk Masyarakat – Page 3

    Menkomdigi Minta ISP Sediakan Akses Internet Terjangkau untuk Masyarakat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid meminta para penyedia layanan internet (ISP) menghadirkan akses internet yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki tarif tinggi.

    “Kami meminta ISP berupaya maksimal untuk menghadirkan layanan internet yang murah untuk masyarakat,” ujar Meutya dalam audiensi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).

    Meutya menyoroti masih adanya ISP yang mematok harga tinggi di beberapa daerah karena kurangnya kompetitor.

    “Jangan sampai karena tidak ada pesaing di sana, lalu tarif dibuat semena-mena,” katanya.

    Menurut Meutya, pemerintah memahami bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas membutuhkan investasi besar, namun hal itu bisa diatasi melalui langkah kolaboratif.

    “Biaya mahal itu relatif. Operator seharusnya bisa menekan biaya dengan berbagai cara, termasuk kerja sama dan infrastructure sharing,” jelasnya.

    Menkomdigi juga menekankan pentingnya transparansi tarif dan kualitas layanan kepada pelanggan.

    “Saya paham industri juga sedang sulit, tapi ayo kita lihat daerah-daerah mana yang bisa diberi keringanan. Kalau di wilayah lain perlu penyesuaian harga, silakan, asalkan transparan,” katanya.

    Selain soal harga, Meutya menegaskan perlindungan hak pelanggan harus menjadi perhatian utama.

    “Jangan sampai ketika jaringan down, pelanggan tetap dikenakan biaya penuh. Itu tidak adil,” tegasnya.

    Ia berharap ISP dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkeadilan, di mana masyarakat dari berbagai lapisan tetap bisa menikmati layanan internet dengan harga wajar dan mutu terjamin.

  • Menkomdigi Meutya Hafid Sebut 90 Juta Lapangan Pekerjaan Baru akan Tercipta oleh AI

    Menkomdigi Meutya Hafid Sebut 90 Juta Lapangan Pekerjaan Baru akan Tercipta oleh AI

    GELORA.CO – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, meyakini bahwa Kecerdasan Artifisial atau Artificial intelligence (AI) merupakan peluang besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Alih-alih menjadi ancaman bagi tenaga kerja manusia.

     “Dikabarkan kecerdasan artifisial akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan di dunia pada tahun 2025. Namun, pada saat yang bersamaan, AI juga berpotensi menciptakan 90 juta pekerjaan baru di berbagai bidang. Karena itu, AI perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu ditakuti,” kata Meutya di Jakarta, dikutip Senin (27/10).

    Menurut Meutya, Indonesia tergolong negara yang paling optimis di dunia dalam menyikapi kemajuan AI. Masyarakat Indonesia dinilai memiliki kesiapan tinggi dalam mengadopsi teknologi baru tanpa kekhawatiran yang berlebihan.

    “Berdasarkan berbagai survei, Indonesia dinilai sebagai negara yang mampu menerima AI dengan baik, tidak takut, dan itu merupakan pertanda yang baik,” jelas dia.

    Meutya menekankan bahwa AI harus diposisikan sebagai penguat kemampuan manusia, bukan pengganti. “Kita coba melihat dan membicarakan AI dari perspektif yang berbeda. Bukan sekadar data dan angka, melainkan bagaimana AI bisa dimaknai sebagai alat bantu yang memperkuat manusia,” ujarnya.

    Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), jelas Meutya, sedang merancang Peta Jalan Nasional AI sebagai panduan strategis yang berlaku lintas sektor. Regulasi ini diharapkan dapat diterbitkan sebagai Peraturan Presiden pada awal tahun 2026. 

    “Insyaallah pada awal tahun 2026, Peraturan Presiden tentang peta jalan ini sudah dapat diterbitkan dan menjadi pedoman bagi kita semua,” ungkapnya.

    Selain regulasi, pemerintah juga fokus pada pemerataan akses digital untuk memastikan semua warga dapat menikmati manfaat AI. 

    “Yang juga penting adalah bagaimana membuat AI berikutnya menjadi inklusif. Kami juga telah melelang frekuensi 1,4 GHz untuk menghadirkan internet yang lebih murah dan merata,” jelasnya.

    Di sisi lain, Meutya juga mengajak semua pihak untuk menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Menurutnya, ketika pemanfaatannya dilakukan dengan baik, AI akan membawa kebaikan. 

    “Demokrasi teknologi menuntut tanggung jawab bersama, dan kita semua memiliki peran yang sama penting dalam menentukan arah perkembangan AI ke depan,” tukas dia. (*)

  • Beban Baru WIFI-MyRepublic, Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Beban Baru WIFI-MyRepublic, Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan kepada para pemenang lelang pita 1,4 GHz, PT Telemedia Komunikasi Pratama dan PT Eka Mas Republik untuk menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah. 

    Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan baru karena selain harus menyiapkan ekosistem 1,4 GHz yang belum matang dan berinvestasi pada perangkat base transceiver station (BTS), keduanya juga harus dapat menyeimbangkan keuangan dengan harga internet rumah yang murah. 

    Sekadar informasi, Telemedia Komunikasi Pratama merupakan anak usaha dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI). Sementara itu Eka Mas Republik atau MyRepublic adalah anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA). 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta WIFI dan DSSA untuk merealisasikan target pembangunan 20 juta koneksi internet rumah (fixed broadband) sebagai bagian dari komitmen pengembangan konektivitas nasional.

    “Jadi memang kepada pemenangnya [lelang 1,4 Ghz] kita berikan target ataupun komitmen untuk membangun 20 juta koneksi internet rumah,” kata Meutya, Kamis (23/10/2025). 

    Menurut dia, hasil pembangunan jaringan dari lelang frekuensi ini kemungkinan belum akan terasa secara signifikan dalam waktu dekat, namun diperkirakan mulai berdampak pada 2026. 

    Sebelumnya, Komdigi telah membuka lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

    Seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar. Melalui lelang tersebut, pemerintah berharap dapat memperluas jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap atau fixed broadband, menghadirkan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat penggelaran jaringan serat optik.

    Dalam hasil seleksi,WIFI memenangkan Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua, dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar. WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar, dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

    Sementara itu, DSSA memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Eka Mas juga menjadi pemenang Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

    Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar dua kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya. 

    Jajaran direksi WIFI

    2X Pencapaian IndiHome

    Adapun target 20 juta rumah terhubung internet murah setara dua kali lipat dari torehan pelanggan pemimpin pasar fixed broadband IndiHome. Selama lebih dari 10 tahun beroperasi, IndiHome dapat melayani 10,1 juta pelanggan internet rumah per Juni 2025.

    Jumlah pelanggan itu tumbuh 10% secara tahunan. Pencapaian tersebut merupakan kerja keras Telkom-Telkomsel yang berfokus pada dua jalur utama yaitu untuk pemasaran dan layanan purna jual IndiHome. 

    Dalam mencapai target tersebut, Telkom mengandalkan sejumlah strategi, termasuk mendorong tenaga pemasar yang lebih banyak lewat program Sobat IndiHome.

    Informasi yang beredar lebih dari 31.000 Sobat IndiHome di seluruh Indonesia yang bertugas melakukan penawaran layanan door-to-door dan mendukung akuisisi pelanggan baru.

    Anggota ini bekerja sebagai tenaga lepas yang mendapat komisi berdasarkan keberhasilan mendapatkan pelanggan baru.  Telkom juga mengandalkan sekitar 16.000 teknisi yang menangani instalasi dan layanan purna jual kepada pelanggan berdasarkan data terakhir pada 2022. 

    Peluang dan Tantangan

    Komdigi menyebut frekuensi 1,4 GHz dapat membantu memperluas jangkauan akses internet broadband, khususnya untuk wilayah yang belum terjangkau fiber optik atau infrastruktur kabel. Pita ini nantinya akan digunakan untuk Fixed Wireless Access (FWA) dan kebutuhan internet rumah.

    Kecepatan internet yang diberikan besar seperti internet tetap, namun perusahaan telekomunikasi tidak perlu usaha keras untuk menarik kabel ke rumah-rumah untuk menjangkau pelanggan, sehingga secara ongkos seharusnya lebih murah dan mudah dalam menjangkau pelanggan.

    Sementara itu dari sisi tantangan, kesiapan ekosistem menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan telekomunikasi dalam pengembangan layanan data di pita frekuensi 1,4 GHz.  Adapun pita frekuensi 1,4 GHz termasuk kategori mid band atau frekuensi pita tengah yang memiliki karakteristik jangkauan lumayan luas dan kapasitas besar.

    Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

    Pekerja memperbaiki jaringan internet rumah

    Dia menjelaskan bahwa setiap pita frekuensi yang dialokasikan membutuhkan ekosistem komprehensif agar dapat dimanfaatkan secara efektif—dari pembuat chip, antena, hingga produsen perangkat yang dapat mendukung spektrum tersebut.

    Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

    Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas. 

    PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge  mengumumkan penandatanganan perjanjian kerja sama multi-tahun dengan Qualcomm Technologies, Inc. untuk penyediaan solusi platform Qualcomm Dragonwing FWA yang akan mendukung proyek broadband terjangkau Surge.

    Direktur Solusi Sinergi Digital Shannedy Ong menjelaskan kolaborasi ini merupakan pencapaian penting dalam misi WIFI untuk menghadirkan konektivitas broadband terjangkau ke seluruh pelosok Indonesia.

    “Dengan memanfaatkan platform Dragonwing FWA dalam perangkat CPE FWA 1,4 GHz kami, Surge dapat mempercepat penetrasi broadband dan menghadirkan akses internet cepat dan terjangkau bagi jutaan rumah tangga yang selama ini belum terlayani dengan baik,” ujar Shannedy dalam keterangan resminya, Rabu (22/10/2025).

  • Bahlil Ikuti Gaya Prabowo, Sebut Nama Anak Buahnya Satu Per Satu di Acara Golkar

    Bahlil Ikuti Gaya Prabowo, Sebut Nama Anak Buahnya Satu Per Satu di Acara Golkar

    Bahlil Ikuti Gaya Prabowo, Sebut Nama Anak Buahnya Satu Per Satu di Acara Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengikuti cara Presiden Prabowo Subianto yang sering menyebut bawahannya satu per satu dalam sebuah acara.
    Hal itu juga dilakukan Bahlil dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Partai Golkar di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Sabtu (25/10/2025) malam.
    “Wakil-wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, saya absen satu-satu. Ini kita ikut gaya-gaya Bapak Presiden Prabowo. Setuju ya?” kata Bahlil.
    Dia kemudian mulai menyebut sejumlah nama politikus Partai Golkar seperti Ahmad Doli Kurnia, Ace Hasan Syadzili, hingga Meutya Hafid.
    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo kerap mengabsen pejabat dan menteri yang hadir dalam pidatonya.
    Dalam acara itu, Bahlil mengatakan, dengan peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW dan rangkaian acara peringatan HUT Golkar, ada rasa ingin untuk meneladani sifat nabi.
    Sifat Nabi tersebut adalah jujur, amanah, komunikatif dan cerdas.
    “Karena kalau Partai tidak cerdas dan tidak komunikatif, maka saya pikir itu ada ruang yang tersumbat untuk kita memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujar Bahlil.
    Atas dasar tersebut, Bahlil meminta doa kepada para hadirin dalam acara tersebut agar bisa konsisten memberikan kontribusi terhadap negara.
    “Semoga segala yang kami lakukan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT,” katanya.
    Bahlil juga sempat menyinggung kontribusi santri karena acara tersebut berdekatan dengan peringatan Hari Santri.
    Menurut Bahlil, santri sudah berjuang untuk kemerdekaan dan harus lebih berdaya dan lebih cerdas dalam setiap perkembangan zaman.
    “Santri telah terbukti memberikan kontribusi maksimal bagi negara,” ujar Menteri ESDM ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ojol Tuntut Revisi, Grab Food dan GoFood Malah Kehilangan Payung Hukum

    Ojol Tuntut Revisi, Grab Food dan GoFood Malah Kehilangan Payung Hukum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Formula Tarif Layanan Pos Komersial menjadi salah satu peraturan yang diterbitkan di selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Formula tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 yang disahkan pada Mei lalu.

    Permenkomdigi tersebut merupakan pengganti aturan sebelumnya yaitu Permenkominfo No. 1/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Aturan yang lama ini sempat mengundang protes dan demonstrasi dari pengemudi ojol. Para ojol minta regulasi direvisi karena tidak menetapkan tarif bagi jasa pengiriman makanan dan minuman instan seperti Grab Food dan GoFood.

    Pada dasarnya Permenkomdigi no. 8 2025 mengatur tarif layanan pos komersial atau ongkos kirim. Salah satu yang dibahas adalah terkait tarif layanan pengantaran.

    Dalam aturan itu dijelaskan tarif layanan pos komersial ditetapkan penyelenggara pos. Namun ini berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Perhitungannya ada di pasal 41, yakni biaya produksi atau biaya operasional ditambah margin pada platform layanan. Biaya operasionalnya diatur dalam ayat (4), terdiri dari biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, biaya karena kerja sama penyedia sarana dan prasarana, serta akibat kerja sama dengan pelaku usaha orang perseorangan.

    Pemerintah tidak menetapkan tarif atas dan bawah untuk ongkos pengiriman dalam aturan tersebut. Sebab Direktur Pos dan Penyiaran Ditjen Ekosistem Digital Komdigi, Gunawan Hutagalung menjelaskan tarif tidak diatur pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pos.

    “Tapi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula tarif. Nah, formula tarif yang di PM ini dijelaskan lagi. Oh kalau mau buat tarif, ini loh biaya-biayanya,” jelas Gunawan ditemui beberapa waktu yang lalu.

    Namun tak menutup kemungkinan tarif bisa ditentukan pemerintah, berdasarkan adanya laporan dari pelaku usaha terkait tarif. Kemudian, menteri akan melakukan evaluasi terkait tarif tersebut.

    Sejumlah pengemudi ojek daring (ojol) menggelar aksi demo di depan gedung Kominfo, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)

    Dalam pasal 42 ayat (2) ditetapkan evaluasi akan dilakukan berdasarkan lima hal. Mulai dari ulasan pasar, kajian biaya, penilaian dampak terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan, dan keberlangsungan layanan pos.

    Penetapan tarif batas atau bawah oleh pemerintah tersebut tetapi hanya sementara, yaitu berlaku paling lama sepanjang 6 bulan.

    Namun, pengelola aplikasi menyatakan penetapan tarif untuk layanan pesan antar makanan seperti GrabFood dan Gofood masih mengacu pada Permenkominfo No. 1/2012. Alasannya, Permenkomdigi No. 8/2025 tidak mengatur pengiriman dari titik ke titik.

    Kedua aturan sama-sama menyatakan bahwa tarif pos komersial ditetapkan oleh penyelenggaraan layanan pos komersial dan terdiri dari komponen biaya ditambah margin. Perbedaannya ada pada komponen perhitungan komponen biaya.

    Aturan yang lama menyatakan, kelompok biaya komponen perhitungan tarif terdiri dari kelompok biaya operasi/produksi (termasuk biaya resiko), kelompok biaya pemasaran, kelompok biaya administrasi, kelompok biaya umum; dan biaya yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi.

    Sedangkan Permenkomdigi no. 8/2025 mencantumkan cara perhitungan biaya produksi yang jauh lebih detail, yaitu mencakup biaya tenaga kerja atau karyawan, biaya transportasi, biaya aplikasi, biaya teknologi, biaya yang timbul akibat kerja sama penyediaan sarana dan prasarana, dan biaya yang timbul akibat kerja sama dengan pelaku usaha orang perseorangan.

    Penumpang menggunakan jasa ojek daring di Stasiun Palmerah, Jakarta, Kamis (8/9/2022). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

    “Judulnya sama, yakni layanan pos komersial. Dulu, diatur sama, kami masuk ke aturan ini. Akan tetapi, kami layanan point to point yang berbeda dengan layanan logistik yang memakai pergudangan, tidak diatur [di Permenkomdigi]. Ini masih didiskusikan,” kata juru bicara Grab dalam pertemuan dengan media.

    Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa aturan soal tarif pengantaran makanan dan barang online seperti GrabFood dan GoFood, ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Karena kalau Permen (Peraturan Menteri) tentang pos memang mengaturnya pos, jadi memang tidak mengatur itu. Tapi betul bahwa ada ranah aturan di Kemenhub, tarif itu adanya di Kemenhub,” ujar Meutya saat ditemui usah Raker dengan Komisi I DPR, Juli lalu.

    Namun, kata dia, tata kelola PSE termasuk juga Grab dan Gojek, itu ada di Kementerian Komdigi. Menurut Meutya, ke depannya, Komdigi akan duduk sama-sama dengan Kemenhub untuk membahas hal ini.Komdigi akan duduk sama-sama dengan Kemenhub untuk membahas hal ini.

    “Tapi tidak benar bahwa tarifnya di Komdigi, tarifnya di Kemenhub. Tapi tata kelolanya ada di Komdigi, mungkin di situ ada irisan yang nanti kami akan duduk sama-sama dengan Kemenhub,” terangnya.

    CNBC Indonesia sudah mencoba mengonfirmasi kepada Komdigi mengenai kelanjutan pembahasan mengenai tarif pengantaran makanan dan barang untuk layanan on-demand seperti Grab dan Gojek, namun belum ada jawaban.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkomdigi Klaim Tercipta 90 Juta Lapangan Kerja Baru Gegara AI

    Menkomdigi Klaim Tercipta 90 Juta Lapangan Kerja Baru Gegara AI

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan keberadaan kecerdasan artifisial (AI) menghadirkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, bukan ancaman bagi tenaga kerja manusia. Bahkan, lapangan pekerjaan baru muncul karena teknologi anyar tersebut.

    “Dikabarkan kecerdasan artifisial akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan pada tahun 2025. Namun, pada saat yang bersamaan, AI juga berpotensi menciptakan 90 juta pekerjaan baru di berbagai bidang. Karena itu, AI perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu ditakuti,” ujar dikutip dari siaran pers, Jumat (24/10/2025).

    Menurut Meutya, Indonesia termasuk salah satu negara paling optimistis di dunia dalam menghadapi perkembangan AI. Disampaikannya bahwa masyarakat menunjukkan kesiapan tinggi dalam menerima teknologi baru tanpa rasa takut berlebihan.

    “Berdasarkan berbagai survei, Indonesia dinilai sebagai negara yang mampu menerima AI dengan baik, tidak takut, dan itu merupakan pertanda yang baik,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Meutya menambahkan, kehadiran AI saat ini harus diposisikan untuk memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikannya.

    “Kita coba melihat dan membicarakan AI dari perspektif yang berbeda. Bukan sekadar data dan angka, melainkan bagaimana AI bisa dimaknai sebagai alat bantu yang memperkuat manusia,” tuturnya.

    Menkomdigi menyebutkan pemerintah tengah menyusun Peta Jalan Nasional AI sebagai panduan strategis lintas sektor. Regulasi ini diharapkan terbit pada awal 2026 melalui Peraturan Presiden.

    “Insyaallah pada awal tahun 2026, Peraturan Presiden tentang peta jalan ini sudah dapat diterbitkan dan menjadi pedoman bagi kita semua,” jelasnya.

    Selain menyiapkan regulasi, pemerintah juga berfokus pada pemerataan akses digital agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat AI.

    “Yang juga penting adalah bagaimana membuat AI berikutnya menjadi inklusif. Kami juga telah melelang frekuensi 1,4 GHz untuk menghadirkan internet yang lebih murah dan merata,” kata Meutya.

    Meutya pun mengajak agar semua pihak memanfaatkan AI secara bijak dan bertanggung jawab.

    “Ketika pemanfaatannya dilakukan dengan baik, AI akan membawa kebaikan. Demokrasi teknologi menuntut tanggung jawab bersama, dan kita semua memiliki peran yang sama penting dalam menentukan arah perkembangan AI ke depan,” pungkasnya.

    (agt/rns)

  • Mempercepat Dampak Nyata Kolaborasi Penerapan AI

    Mempercepat Dampak Nyata Kolaborasi Penerapan AI

    Bisnis.com, JAKARTA – kumparan AI for Indonesia kembali digelar di The Ballroom at Djakarta Theater, pada Kamis, 23 Oktober 2025, dengan tema “Accelerating Impact with Applied AI”. Forum ini menyoroti bagaimana teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi dan produktivitas, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data yang berdampak nyata bagi masyarakat, bisnis, dan kebijakan publik.

    Tahun ini, kumparan merilis Indonesia AI Report 2025, sebuah riset kolaboratif bersama Populix yang menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia memandang, memanfaatkan, dan beradaptasi dengan kecerdasan buatan. Riset ini melibatkan 1.000 responden dari berbagai kota besar di Indonesia dengan latar usia dan profesi yang beragam. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat kini melihat AI sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru, meski sebagian besar masih memahami manfaatnya tanpa benar-benar mengerti cara kerjanya. Indonesia AI Report 2025 dapat diunduh secara lengkap melalui platform kumparan dengan mengunjungi tautan kum.pr/aireport2025.

    Chief of AI & Corporate Strategy kumparan Andrias Ekoyuono menjelaskan bahwa perubahan akibat AI kini terlihat nyata di ruang ekonomi, sosial, dan budaya. “Sebanyak 95 persen responden percaya AI akan mengubah cara mereka bekerja dalam lima tahun ke depan, meski 68 persen juga khawatir pekerjaannya bisa tergantikan,” ujar Andrias.

    The PLAIGROUND, Indonesia AI Report 2025: How We Live, Work, and Think with AI.

    Foto: kumparan

    Andrias juga menambahkan bahwa implementasi AI di kumparan kini mendapat pengakuan global. Berdasarkan laporan terbaru Ahrefs tentang Global Top 50 Most Cited Brands in AI Assistants, kumparan tercatat sebagai salah satu brand asal Indonesia yang menjadi rujukan utama bagi ChatGPT, Perplexity, dan Google AI Overviews. “Kami ingin mendorong bagaimana AI dapat diimplementasikan secara konkret, bukan hanya membahas konsep tetapi menampilkan hasil nyata dan kolaborasi yang mempercepat dampak positif bagi masyarakat,” tambah Andrias.

    Dalam keynote speech, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, menyampaikan bahwa kecerdasan buatan bukan ancaman, melainkan peluang besar bagi bangsa jika dikembangkan dengan nilai dan etika yang benar. Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa kemajuan teknologi harus berpihak pada manusia dan membawa manfaat bagi semua. “AI bukan sekadar algoritma, tapi cermin dari nilai yang kita tanamkan. Karena itu, setiap langkah inovasi harus bersifat inklusif agar tidak meninggalkan siapa pun,” pesan Meutya.

    Selaras dengan hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyoroti peran penting AI sebagai pendorong efisiensi dan inovasi industri nasional. “AI telah menjadi fondasi yang penting bagi daya saing industri masa depan dan ini bukan lagi sekedar tren teknologi. Saat ini, 66% Chief Information Officer di berbagai perusahaan juga menyatakan kekhawatiran akan tertinggal dari kompetitor apabila mereka tidak segera mengimplementasikan AI dalam perusahaan masing-masing. Kondisi ini tentu menggambarkan urgency yang tinggi untuk bergerak cepat dan melakukan langkah strategis yang terukur yang bisa dibantu melalui AI,” ungkap Agus.

    Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, menekankan peran pendidikan, riset, inovasi, serta kolaborasi lintas lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan Indonesia memiliki talenta yang adaptif terhadap kemajuan teknologi AI. “AI bisa menggantikan pekerjaan tapi juga bisa menciptakan pekerjaan. AI bisa menurunkan keamanan, tetapi juga bisa mendeteksi ancaman lebih akurat. Kita bisa menggunakan AI untuk memeriksa reliabilitas informasi. Di Indonesia, kita bisa menggunakan AI sama seperti negara maju, karena AI adalah penyeimbang,” tutur Stella.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, memberikan pandangan mengenai bagaimana pemanfaatan AI berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, mulai dari deteksi dini penyakit, efisiensi operasional rumah sakit, hingga percepatan riset medis yang berbasis data. “AI itu ‘kan butuh belajar, butuh data. Ternyata yang kita lakukan tentang digitalisasi, konektivitas, robotik, bioteknologi, nanti akan berdampak sangat besar terhadap perkembangan AI di kesehatan, yang nanti akan berdampak sangat besar terhadap layanan kesehatan di Indonesia,” jelas Budi.

    Acara kumparan AI for Indonesia 2025 menghadirkan berbagai diskusi panel lintas sektor yang membahas kolaborasi industri, etika penggunaan AI, hingga implementasinya dalam layanan publik dan ekonomi digital. Dari sektor pemerintahan hadir Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan. Dari sektor swasta hadir Founder & Group CEO VIDA Niki Luhur, CTO GDP Venture & CEO GDP Labs On Lee, Chief Data & AI Officer Indosat Ooredoo Hutchison Chirag Sukhadia, VP Technology Strategy and Consumer Product Development Telkomsel Ronald Limoa, VP IT Automation & Security NeutraDC MD Septianto (Adhie), Data Science Assistant Vice President Blibli Welly Dwi Putra, Deputy EGM Digital Product Telkom Indonesia Fauzan Feisal, Group Head Enterprise Data Management & Analytics BRI Ajutorius Pinem, dan Wakil Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Yayasan Mitra Netra Budi Darmulyana.

  • Komdigi Wajibkan WIFI-MyRepublic Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Komdigi Wajibkan WIFI-MyRepublic Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para pemenang lelang pita frekuensi 1,4 GHz untuk merealisasikan target pembangunan 20 juta koneksi internet rumah (fixed broadband) sebagai bagian dari komitmen pengembangan konektivitas nasional.

    “Jadi memang kepada pemenangnya [lelang 1,4 Ghz] kita berikan target ataupun komitmen untuk membangun 20 juta koneksi internet rumah,” kata Meutya di Jakarta pada 23 Oktober 2025.

    Meutya menjelaskan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru saja menyelesaikan proses lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang diperuntukkan bagi pengembangan teknologi Fixed Wireless Access(FWA). 

    Teknologi ini diharapkan dapat menjadi pendekatan baru untuk menghadirkan konektivitas yang lebih baik, khususnya di kawasan perumahan.

    “Dan FWA ini juga mendorong internet lebih murah dan juga lebih merata,” imbuhnya.

    Menurut dia, hasil pembangunan jaringan dari lelang frekuensi ini kemungkinan belum akan terasa secara signifikan dalam waktu dekat, namun diperkirakan mulai berdampak pada 2026.

    Selain itu, Komdigi juga berencana melakukan lelang frekuensi 2,6 GHz untuk mendukung pengembangan jaringan 5G di Indonesia. 

    “Lelang berikutnya akan kita lakukan terhadap frekuensi 2,6 GHz untuk 5G. Jadi ada untuk FWA, ada untuk 5G agar juga ada percepatan dan juga koneksi yang lebih baik daripada 4G yang saat ini kita gunakan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Komdigi telah membuka lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

    Seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar. Melalui lelang tersebut, pemerintah berharap dapat memperluas jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap atau fixed broadband, menghadirkan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat penggelaran jaringan serat optik.

    Dalam hasil seleksi, PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), memenangkan Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua, dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar.

    WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar, dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

    Sementara itu, PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Eka Mas juga menjadi pemenang Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

    Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar tiga kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya. Komdigi memberi waktu kepada peserta seleksi untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil seleksi paling lambat Jumat, 17 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB.

    Apabila tidak ada sanggahan, proses seleksi akan dilanjutkan ke tahap penyampaian laporan hasil seleksi dan penetapan resmi pemenang oleh Menteri Komunikasi dan Digital.

  • Menkomdigi Tegaskan AI Tak Akan Menggantikan Manusia

    Menkomdigi Tegaskan AI Tak Akan Menggantikan Manusia

    Bisnis.com, JAKARTA— Kekhawatiran publik tentang potensi kecerdasan buatan (AI) menggantikan manusia terus bergema di tengah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri teknologi. 

    Namun, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengakui secara global, ada kekhawatiran besar terkait dampak AI terhadap lapangan pekerjaan.

    “Dikabarkan kecerdasan artificial akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan pada 2025. Ini angka yang menakutkan di dunia ya. Tapi di saat yang bersamaan kita juga membaca literatur yang mengatakan AI juga bisa atau berpotensi menciptakan 90 juta pekerjaan baru di berbagai bidang seperti data science dan kolaborasi manusia kecerdasan artificial,” kata Meutya dalam acara Kumparan AI for Indonesia pada Kamis (23/10/2025). 

    Meutya juga menyebut Indonesia berada pada posisi yang cukup optimistis dalam menyikapi fenomena tersebut. Menurutnya, sikap optimistis masyarakat Indonesia terhadap AI merupakan tanda baik. 

    Meutya menambahkan pentingnya menempatkan AI bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk menciptakan nilai baru.

    “Jadi kita sepakat dulu dalam pemahaman apakah AI sesuatu yang menakutkan atau tidak, ya rasanya diwaspadai perlu, tapi ditakuti sekali tidak.  Insya Allah tidak akan kemudian menggerus tanpa mengganti pekerjaan-pekerjaan yang saat ini ada,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Meutya menyoroti potensi ekonomi dari AI yang dinilai mampu mempercepat pertumbuhan global, di mana potensinya mencapai Rp15,7 triliun pada 2030.

    Senada dengan Meutya, CEO GDP Labs sekaligus CTO GDP Venture, On Lee, menilai AI bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan memperkuat kemampuan mereka.

    “Orang-orang yang tidak menggunakan AI, akan diganti dengan orang-orang yang menggunakan AI. AI sendiri tidak akan mengganti manusia,” ujarnya.

    Menurut On Lee, AI berperan sebagai amplifier atau penguat bagi keterampilan manusia. Dia juga menekankan kemampuan beradaptasi terhadap AI akan menjadi pembeda antara tenaga kerja berdaya saing tinggi dan yang tertinggal.

    “Jika seseorang berhasil menjadi native AI, tiba-tiba, ini akan menjadi performa tinggi terhadap orang-orang yang tidak mengambil AI,” ujarnya.

    Lebih jauh, On Lee menggambarkan bagaimana perusahaannya telah menerapkan AI dalam hampir seluruh proses bisnis, mulai dari otomatisasi hingga pengembangan digital workforce.

    “Sekarang, setiap pekerja di GDP, setidaknya memiliki satu AI yang membantu mereka. Perusahaan membayar uang ini karena produktivitas mereka meningkat dengan dua kali lipat,” ungkapnya.

  • Cegah Maraknya Judi Online, Pemkot Kediri dan OJK Gelar Sosialisasi Digital Sehat untuk

    Cegah Maraknya Judi Online, Pemkot Kediri dan OJK Gelar Sosialisasi Digital Sehat untuk

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri terus memperkuat upaya pencegahan judi online dengan menggelar Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Maraknya Judi Online bertema Digital Sehat Tanpa Judi Online, Kamis (23/10/2025).

    Kegiatan yang diselenggarakan secara daring oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kediri ini menyasar seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum. Acara menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri dan Dinas Sosial Kota Kediri.

    Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) RI Meutya Hafid dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas inisiatif melaksanakan sosialisasi pencegahan judi online secara serentak. Ia menilai langkah ini mencerminkan kepedulian dan komitmen nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman judi online di ruang digital.

    Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri Rony Yusianto yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa maraknya judi online kini menjadi ancaman serius bagi keamanan data pribadi masyarakat. Ia mengungkapkan, fenomena ini bahkan berdampak langsung pada program bantuan sosial di Kota Kediri.

    “Ironisnya, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dicoret bukanlah pemain judi aktif, melainkan korban eksploitasi data. Identitas mereka, seperti KTP dan KK, dengan mudah diberikan kepada pihak lain hanya demi iming-iming yang kemudian digunakan untuk transaksi judi,” jelasnya. Berdasarkan data PPATK, di Kota Kediri tercatat 467 penerima bantuan yang terindikasi terlibat judi online.

    Menurut data Kementerian Komdigi RI, selama enam bulan terakhir pemerintah telah memblokir 1,3 juta konten judi online, 1,19 juta situs judi online, serta 127 ribu promosi judi online di media sosial.

    Dari sisi ekonomi, laporan PPATK kuartal I 2025 mencatat total deposit transaksi judi online mencapai Rp 2,7 triliun, dengan pelaku terbanyak berada pada rentang usia 31–40 tahun. Sebanyak 71,6 persen di antaranya merupakan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan sebagian besar terjerat pinjaman online (pinjol).

    Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online pada 14 Juni 2024 yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Satgas ini berperan mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum, memperkuat koordinasi antar lembaga, menjalin kerja sama internasional, serta menyelaraskan kebijakan strategis terkait pemberantasan judi online.

    Rony Yusianto berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi diri, keluarga, dan aset dari bahaya judi online. Ia juga menegaskan pentingnya membangun budaya digital sehat yang berlandaskan literasi dan tanggung jawab bersama di era transformasi digital. [nm/aje]