Tag: Meutya Hafid

  • XL Axiata-Smartfren Mau Merger, Hak Karyawan Jadi Perhatian

    XL Axiata-Smartfren Mau Merger, Hak Karyawan Jadi Perhatian

    Sleman

    Rencana merger XL Axiata-Smartfren segera memasuki babak akhir. Hak-hak karyawan akan diperhatikan sesuai regulasi.

    Aspek karyawan tentu menjadi hal yang menjadi perhatian dalam setiap proses merger dua perusahaan. Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan untuk menjaga proses merger ini nanti berjalan dengan lancar, tentunya akan melibatkan dan mendengarkan aspirasi stakeholder internal dan eksternal.

    “Perlunya pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” jelas Dian di sela XL Axiata Get Along with Media di Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (24/10/2024) malam.

    Sebelumnya, Dian mengatakan setelah due diligence, proses merger bisa maju ke tahap selanjutnya. Kedua pihak ingin merger bisa segera terlaksana. Bola selanjutnya di tangan pemerintah.

    “Bahwa memang target penyelesaiannya akhir tahun ini ya. Tapi kembali lagi bahwa closing dari merger ini sangat ditentukan oleh approval dari 2 institusi yang paling mempengaruhi dari Kementerian Komdigi dan dari OJK,” kata Dian.

    XL Axiata juga memahami situasi terkini yaitu pemerintahan baru, kabinet baru dan menteri komunikasi yang baru. Mereka memantau perkembangan yang baru dan berharap Menkomdigi Meutya Hafid bisa segera memberikan persetujuan.

    “Kita harapkan nanti dengan menteri yang baru juga bisa men-support untuk merger ini dan memberikan tentu saja approval sesuai dengan yang kita harapkan,” ujarnya.

    (fay/fyk)

  • Naik Hercules, para menteri tegang hingga berdoa kencang

    Naik Hercules, para menteri tegang hingga berdoa kencang

    Magelang, Jateng (ANTARA) – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih membagikan kesannya selama 60 menit menumpangi pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara dari Jakarta menuju Yogyakarta, Kamis.

    “Alhamdulillah, saya dengar banyak yang doanya agak kencang suaranya. Semua tanpa ajudan atau pendamping,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melalui pesan singkat saat tiba di Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta.

    Ia mengatakan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang duduk bersebelahan dengannya, tidak berhenti berzikir sepanjang perjalanan dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta hingga tiba di Yogyakarta.

    Baca juga: Komisi I: Pembekalan kabinet jangan dilihat dari lokasinya di Akmil

    “Alhamdulillah, saya bisa tidur. Waktu jurnalis sudah pernah ke Aceh, namun ini pesawat Hercules terbaru C-130J,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen dirinya bersama dengan para menteri saat naik Hercules di akun Instagram @smindrawati.

    “Pesawat baru tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Udara dibeli dengan APBN #uangkita. Pesawat ini juga digunakan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Bravo..!,” demikian petikan keterangan foto Sri Mulyani.

    Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pengalaman pertamanya naik pesawat Hercules penuh dengan ketegangan dan seru.

    “Pak Rosan, kita hidup serius sekali, penuh dengan ketegangan karena belum pernah naik Hercules,” kata Erick saat bertukar obrolan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di kabin pesawat Hercules.

    Diberitakan sebelumnya, jajaran menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang, Jawa Tengah, menumpang pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar 13.38 WIB.

    Mereka tiba di Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta, sekitar pukul 15.00 WIB untuk menuju ke Akademi Militer (Akmil), Magelang, menghadiri agenda pembekalan selama 24-27 Oktober 2024.

    Baca juga: Tiba di Yogyakarta, anggota kabinet menuju Akmil Magelang

    Baca juga: Jajaran anggota kabinet bertolak ke Magelang jalani pembekalan

    Baca juga: Hujan sambut kedatangan Presiden Prabowo di Akmil Magelang

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR segera ganti para Anggota DPR yang diangkat jadi menteri

    DPR segera ganti para Anggota DPR yang diangkat jadi menteri

    Kami akan segera melakukan PAW untuk pengisian mereka-mereka yang telah menjadi menteri kabinetJakarta (ANTARA) –

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadier mengatakan pihaknya mulai memproses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terkait pada Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang kini sudah diangkat menjadi menteri, wakil menteri, atau pejabat dalam Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

     

    “Mungkin dimulai satu sampai dua hari ini,” kata Adies di Kompleks, Parlemen, Jakarta, Rabu.

     

    Selain itu, Adies yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengatakan PAW di terhadap para anggota partai berlambang pohon beringin itu bakal dilakukan segera.

    Menurut dia, Golkar tidak ingin ada kekosongan anggota-anggota dari Fraksi Golkar yang semestinya mengisi kursi di komisi-komisi.

     

    “Kami akan segera melakukan PAW untuk pengisian mereka-mereka yang telah menjadi menteri kabinet,” kata dia.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto telah melantik para pejabat kabinet yang diisi sebanyak 109 anggota, yang terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri. Selain itu, Presiden juga telag melantik pejabat-pejabat lainnya seperti kepala badan dan kepala lembaga, utusan khusus, hingga staf khusus.

     

    Nama-nama yang dilantik oleh Prabowo itu berasal dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, akademisi, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, hingga selebriti dan mantan atlet. Sejumlah politisi yang merupakan Anggota DPR RI pun turut diangkat menjadi pejabat kabinet.

     

    Berikut nama-nama Anggota DPR RI yang telah diangkat menjadi pejabat Kabinet Merah Putih:

    1. Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Digital)

    2. Nusron Wahid (Menteri Agraria dan Tata Ruang)

    3. Maman Abdurrahman (Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

    4. Ace Hasan Syadzily (Gubernur Lemhannas)

    5. Sugiono (Menteri Luar Negeri)

    6. Fadli Zon (Menteri Kebudayaan)

    7. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara)

    8. Teuku Riefky Harsya (Menteri Ekonomi Kreatif)

    9. Faisol Riza (Wakil Menteri Perindustrian)

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jadi Menkomdigi, Meutya Hafid Mau Cek Sinyal ke Pelosok

    Jadi Menkomdigi, Meutya Hafid Mau Cek Sinyal ke Pelosok

    Jakarta

    Usai resmi menjabat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid akan langsung mengecek sinyal internet di berbagai pelosok Tanah Air, terutama di Indonesia timur.

    Lokasi yang akan ditinjau Meutya berada di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Hal ini untuk memastikan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

    Sebagai informasi, tak hanya Meutya Hafid yang dilantik Presiden Prabowo Subianto, tapi juga Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, yaitu Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

    “Nanti kita bersama para Wamen dalam waktu dekat ke daerah-daerah 3T, terutama di timur Indonesia, untuk bagaimana memeriksa koneksi di sana, dengan harapan kalau kita mau basisnya digital, koneksi harus merata dan juga cepat,” tutur Meutya, Senin (21/10/2024).

    Selain itu, yang menjadi perhatian Meutya adalah bagaimana keberadaan layanan internet tak hanya mendorong transformasi digital tapi juga bisa ramah anak.

    “Bagaimana internet ramah anak, bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi, human traficking atau trafficking anak, pornografi anak, kekerasan anak. Itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembenahan ulang digital,” jelasnya.

    Berdasarkan informasi yang diterima detikINET, Meutya dan jajaran Komdigi akan menggelar rapat pimpinan pada hari ini, Selesa (22/10/2024). Salah satu pembahasan di rapim tersebut merancang strategi terkait Komdigi di kedepannya, termasuk rebranding dari Kominfo dan Komdigi.

    “Saat ini kita sudah sampai 98% koneksi, tetapi cepatnya belum merata, mudah-mudahan bisa lebih lebih cepat dirasakan,” kata Meutya.

    Meutya mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran menekankan sektor digital. Salah satu buktinya merubah nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Tentu, kalau kita lihat pidato pertama beliau sebagai presiden kemarin tentang digitalisasi untuk berbagai urusan pemerintahan itu menjadi fokus beliau,” ucapnya.

    (agt/fyk)

  • Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet pemerintahannya “Kabinet Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, sebagai berikut.

    Menteri Koordinator

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
    Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

    Menteri

    Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
    Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
    Menteri Luar Negeri: Sugiono
    Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
    Menteri Agama: Nasaruddin Umar
    Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
    Menteri HAM: Natalius Pigai
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
    Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
    Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
    Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
    Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
    Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
    Menteri Perdagangan: Budi Santoso
    Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
    Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
    Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
    Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
    Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
    Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
    Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
    Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
    Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy
    Menteri PAN RB: Rini Widyantini
    Menteri BUMN: Erick Thohir
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
    Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
    Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
    Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo.​​​​​

    Lembaga/badan setingkat menteri

    Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
    Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
    Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi
    Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya

    Baca juga: Prabowo umumkan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih

    Baca juga: PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo 

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Paloh harap kepemimpinan Prabowo tingkatkan capaian kinerja pemerintah

    Paloh harap kepemimpinan Prabowo tingkatkan capaian kinerja pemerintah

    “Kita semua, saya pikir, punya satu pesan yang sama, harapan yang sama agar pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini bisa lebih meningkatkan kemampuan output kinerja pemerintahan ke depan,”Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap kepemimpinan Presiden RI Periode Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan dapat meningkatkan capaian kinerja pemerintah dari yang telah dicapai selama ini, sehingga Indonesia dapat berkembang menjadi bangsa yang lebih baik.

    “Kita semua, saya pikir, punya satu pesan yang sama, harapan yang sama agar pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini bisa lebih meningkatkan kemampuan output kinerja pemerintahan ke depan,” ucap Surya Paloh saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Selain itu, Surya Paloh juga berharap agar pemerintahan Prabowo memiliki kontinuitas dari jalannya pembangunan yang telah ada.

    Di sisi lain, dia menyebut kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada periode sebelumnya telah meninggalkan legasi yang baik.

    “Saya pikir telah dilakukan apa yang terbaik ya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Realitanya kita bisa melihat dari perspektif pemikiran yang objektif, banyak kemajuan yang telah kita capai,” tuturnya.

    Menurut Surya Paloh, capaian kinerja dan etos kerja pemerintahan Jokowi perlu diteruskan oleh Prabowo. Dia meyakini Prabowo dapat meneruskan hal itu.

    “Saya pikir terus terang saja, output dari kinerja itu sendiri, bekerja dari waktu ke waktu tanpa mengenal batasan waktu, itu saya pikir dengan etos yang perlu kita apresiasi. Bisa, Prabowo juga bisa,” kata dia.

    Baca juga: Prabowo-Gibran ucapkan sumpah jabatan Presiden-Wapres RI
    Baca juga: Meutya Hafid harap pelantikan jadi awal mulusnya pemerintahan ke depan

    Pada hari ini, Minggu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Dengan berbalut setelan jas dan kain tradisional Betawi, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan itu secara lancar di bawah kitab suci Al-Quran.

    “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Prabowo membacakan sumpahnya.

    Gibran pun mengucapkan sumpahnya sebagai Wakil Presiden RI. Setelah itu, keduanya menandatangani Berita Acara Pelantikan.

    Sebanyak 709 dari 731 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI itu juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan, antara lain, Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

    Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Baca juga: MPR ucapkan terima kasih dan apresiasi kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin
    Baca juga: Muzani harap Presiden Prabowo terus perjuangkan kemerdekaan Palestina

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Budi Arie sebut Kominfo harus lebih baik di tangan menteri yang baru

    Budi Arie sebut Kominfo harus lebih baik di tangan menteri yang baru

    “Ya pokoknya Kominfo harus lebih mantap,”Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan dirinya meninggalkan pesan kepada calon penggantinya Meutya Hafid yang dikabarkan akan jadi Menteri Kominfo.

    “Ya pokoknya Kominfo harus lebih mantap,” kata Budi saat menghadiri acara relawan Solmate di Taman Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat.

    Budi Arie mengaku dirinya tidak meninggalkan banyak wejangan kepada penerusnya itu. Budi yakin Meutya Hafid bisa menyelesaikan banyak hal seperti penguatan Pusat Data Nasional (PDN) di tiga wilayah dan pekerjaan rumah lainnya yang dia tinggalkan.

    Saat ditanya lebih lanjut oleh awak media soal pergantian menteri, Budi Arie enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

    Sebelumnya, Meutya Hafid terlihat hadir di kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kartanegara IV Jakarta Selatan, Senin (14/10). Dia hadir bersamaan dengan para tokoh yang akan ditunjuk Prabowo menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

    Tidak hanya Meutya Hafid, Budi Arie juga hadir di kediaman Prabowo pada Selasa (15/10). Namun setelah keduanya keluar dari rumah Prabowo, mereka tidak mau mengatakan kepada awak media terkait kementerian apa yang akan dipimpin.

    Belakangan, beredar informasi di sosial media berisi daftar nama tokoh beserta jabatan menteri yang akan diemban. Dalam daftar tersebut, Meutya didapuk menjadi Menkominfo.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Isu Meutya Hafid Jadi Menkominfo Prabowo, Ini Reaksi Budi Arie

    Isu Meutya Hafid Jadi Menkominfo Prabowo, Ini Reaksi Budi Arie

    Jakarta

    Tak hanya soal jumlah kementerian Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang jadi pembahasan hangat di masa transisi, tapi juga menteri yang akan mengisi instansi tersebut. Salah satunya Meutya Hafid yang dikabarkan akan menduduki jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mendatang.

    Budi Arie Setiadi yang saat ini mengembang tugas Menkominfo turut merespon kabar penunjukan Meutya.

    “Betul (Meutya Hafid jadi Menkominfo). Soal nanti bagaimana, itu terserah presiden,” ujar Budi ditemui awak media seusai acara Peluncuran Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Selasa (1/10/2024).

    Adapun, masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo dan Ma’aruf Amin tinggal menyisakan 19 hari lagi yang nantinya akan dilanjutkan oleh pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Selama sisa waktu itu, Budi menjelaskan akan terus menjalani tugas-tugas sebagai Menkominfo, seperti melakukan harmonisasi regulasi yang sampai sekarang menjadi pekerjaan rumah.

    “Salah satu pekerjaan rumah yang 19 hari ini bagaimana soal harmonisasi tentang regulasi-regulasi, khususnya tentang PDP (Pelindungan Data Pribadi) dan juga mengenai revisi PP 71 tentang daya tarik investasi, khususnya di sektor ITE, khususya lagi data center dan sebagainya,” tutur Budi.

    Lebih lanjut mengenai revisi PP 71 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik agar Indonesia dapat bersaing lagi mengenai investasi data center yang saat ini tengah berkembang seiring penggunaan layanan digital.

    “Direvisi supaya lebih atraktif karena kita kan bersaing dengan negara-negara lain dengan Johor di Malaysia. Kita harus membuat kebijakan yang lebih menarik,” kata Budi.

    “Contohnya begini, listrik di Johor 8 sen, kan kita harus compete dong, kan kita berkompetisi dengan negara lain soal hal-hal, seperti listrik harganya 8 sen per kWh, terus bebas pajak barang modal CPU dan GPU-nya. Nah, itu kan kita harus diskusikan dengan kementerian keuangan, kebijakan fiskalnya,” pungkasnya.

    [Gambas:Youtube]

    (agt/fyk)

  • Ketua Komisi I DPR Ingatkan TNI AD Soal Standar Penanganan Perawatan Alutsista

    Ketua Komisi I DPR Ingatkan TNI AD Soal Standar Penanganan Perawatan Alutsista

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyayangkan insiden ledakan yang terjadi di gudang amunisi milik Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 07/155 GS Kodam Jaya TNI AD di wilayah Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (30/3). Dia menilai, peristiwa tersebut menyebabkan gangguan bagi keamanan dan keselamatan penduduk sekitar.

    “TNI AD harus menyiapkan standar penanganan pengamanan pemeliharaan dan perawatan alutsista, terutama yang lokasi penyimpanannya berada di daerah padat penduduk seperti yang terjadi di Bekasi kemarin,” kata Meutya Hafid dalam keterangannya kepada media, Minggu (31/3/2024).

    Politisi Partai Golkar itu juga mengharapkan TNI AD dapat memperbaiki hal tersebut di masa mendatang, sekaligus melaksanakan petunjuk teknis mengenai pemeliharaan dan perawatan amunisi di lingkungan TNI secara lebih ketat.

    “Penanganan insiden ini dilakukan secara cepat dan tepat guna menghindari kerusakan lebih banyak terhadap fasilitas TNI maupun warga sekitar,” tegas Meutya.

    Dia juga meminta TNI AD proaktif mendata kerugian masyarakat terkait kerusakan rumah warga yang terdampak akibat kebakaran gudang amunisi Yonarmed milik Kodam Jaya. “TNI AD harus bertanggung jawab mengganti kerugian jika ada kerugian di masyarakat akibat kejadian kebakaran itu,” ujarnya. [hen/suf]

  • Bjorka Percepat Pengesahan RUU PDP?

    Bjorka Percepat Pengesahan RUU PDP?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah sah menjadi Undang-undang pada Selasa (20/9) diduga terkait dengan pembocor data Bjorka.

    Pasalnya, pengesahan itu berdekatan waktunya dengan kemunculan Bjorka yang membocorkan data-data sejumlah pejabat publik. Apakah Bjorka mempercepat pengesahan tersebut?

    Pendiri platform analisis media sosial Drone Emprit Ismail Fahmi menyinggung andil Bjorka terhadap proses pengesahan RUU PDP.

    “Thanks to Bjorka, sehingga RUU PDP jadi disahkan segera,” kicau dia, dengan melampirkan emoticon tersenyum, di akun Twitter-nya, Kamis (22/9).

    Sebagai bukti, dia melampirkan tangkapan layar proses pembahasan RUU PDP yang berlarut-larut. 

    Pembahasan RUU PDP ini dimulai dengan pengiriman Surat Presiden Nomor R-05/Pres/01/2020 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menugaskan Menkominfo, Menkumham, dan Mendagri membahas bersama-sama dengan DPR, 24 Januari 2020.

    Setidaknya delapan Pembicaraan Tingkat I (untuk mencari kesepakatan soal RUU di tingkat komisi dengan wakil pemerintah) dilalui sejak itu.

    [Gambas:Twitter]

    Setelah Pembicaraan Tingkat I terakhir pada 29 Mei 2022, Bjorka beraksi membocorkan data-data dan meledek Pemerintah mulai Agustus. Pada awal September, Komisi I DPR dan Pemerintah sepakat membawa RUU PDP ke Paripurna.

    “Sebagaimana kita dengar semua tadi 9 fraksi menyetujui, pemerintah juga menyetujui agar RUU PDP ini dibawa pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU,” ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (7/9).

    Pada 20 September, RUU PDP pun naik ke Pembicaraan Tahap II alias pengesahan di Sidang Paripurna DPR.

    Rapat Paripurna pun berlangsung di Gedung DPR RI pada Selasa (20/9). Pada Rapat itu, semua anggota DPR yang hadir setuju RUU PDP menjadi Undang-undang.

    “Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dalam rapat tersebut.

    “Kok pas momentumnya,” ucap akun @RTifany18, mengomentari unggahan Ismail.

    Bahkan, akun @ayoo_berlibur berspekulasi, “apakah mungkin bjorka bagian dari ini?”.

    Terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah spekulasi itu.

    “UU PDP ini kan sudah lama ditunggu. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan kebocoran data, karena ini jauh sebelum ribut-ribut soal Bjorka,” kata Mahfud di Surabaya, Rabu (21/9).

    Mahfud menyebut, sebelum disahkan, UU PDP sudah melewati pembahasan panjang dan komprehensif oleh pemerintah dan DPR RI. H itu berlangsung selama dua tahun lebih.

    “Dan ini sudah dua tahun lebih dibahas dan sudah diundangkan kemarin,” kata dia.

    Pengesahan UU PDP ini, kata Mahfud, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia.

    “Jadi itu bagus dan untuk peraturan perlindungan data pribadinya. Peraturan pelaksanaannya itu kami siapkan, jadi tinggal jalan,” klaimnya.

    Seperti diketahui, Bjorka membocorkan data-data yang berkaitan dengan Indonesia. Salah satunya ialah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Akun yang mengaku berbasis di Polandia itu juga membocorkan data-data pribadi pejabat publik mulai dari Menkominfo Johnny G Plate, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua PSSI Mochammad Iriawan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, hingga Mahfud MD.

    (lth/lth)