Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Lembaga Pengawas PDP Tak Kunjung Hadir, Menkomdigi Beri Penjelasan

    Lembaga Pengawas PDP Tak Kunjung Hadir, Menkomdigi Beri Penjelasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan pemerintah masih menggodok regulasi lembaga pelindungan data pribadi sehingga ‘wasit’ pengawas sekaligus pelindung data masyarakat itu belum hadir hingga saat ini. 

    Lembaga pelindungan data pribadi seharusnya muncul setelah UU PDP resmi diterapkan pada 17 Oktober 2024. 

    “Terakhir itu masih dalam pembahasan, tentu kalau mengeluarkan regulasi ini yang tidak hanya menyangkut satu kementerian, itu kan di bawah kementerian koordinator, jadi masih dalam pembahasan, tetapi jangan khawatir, kami coba godok juga,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

    Lebih lanjut, dia menilai bahwa Lembaga PDP nantinya akan berjalan terpisah dari Kementerian yang dinaunginya. Apalagi, Lembaga Penyelenggara PDP merupakan sebuah urgensi yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah.

    Penyebabnya, instansi ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan keamanan siber, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran, peningkatan kesadaran dan edukasi, kolaborasi dengan pihak terkait serta meningkatkan kepercayaan investor serta konsumen.

    “Jadi mungkin bukan di dalam internal Kemkomdigi, itu nanti keputusannya dari Presiden. Untuk saat ini karena aturannya baru, mungkin membentuk suatu  direktorat khusus, atau mungkin nanti kesatuan atau badan. Ini masih dalam penggodokan,” tuturnya.

    Di sisi lain, dia memastikan pemerintah terus berfokus dalam upaya menekan maraknya kebocoran data yang terjadi serta juga menyebabkan meningkatnya penipuan-penipuan yang memanfaatkan data pribadi yang bocor tersebut.

    Dia melanjutkan bahwa alasan pemerintah belum menyelesaikan pembentukkan lembaga yang seharusnya hadir pada 17 Oktober 2023 lalu ini lantaran ada proses transisi pemerintahan yang terjadi.

    Meski begitu, Meutya menegaskan tak ada niat pemerintah untuk abai dalam menjaga keamanan data masyarakat Indonesia.

    “Kan kebetulan memang ada pergantian pemerintahan. Jadi ini kan pemerintahnya baru, baru 2 minggu setengah berjalan. Jadi, mohon waktu juga untuk mempelajari,” pungkas Meutya.

    Sekadar informasi, tepatnya pada 18 Oktober 2024 menjadi hari pertama Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mulai berlaku setelah ditetapkan dan disahkan pada 17 Oktober 2022.

  • Instruksi Prabowo Berantas Judi "Online": Tak Boleh Ada Beking-bekingan dan Tindak Tegas Nasional 6 November 2024

    Instruksi Prabowo Berantas Judi "Online": Tak Boleh Ada Beking-bekingan dan Tindak Tegas Nasional 6 November 2024

    Instruksi Prabowo Berantas Judi “Online”: Tak Boleh Ada Beking-bekingan dan Tindak Tegas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, sejak Januari-Juni 2024, jumlah perputaran dana terkait
    judi

    online
    mencapai Rp 13,2 triliun. Data itu berdasarkan 10 hasil laporan analisis yang dilakukan PPATK.
    Kemudian, Ivan mengatakan, perputaran transaksi terkait judi
    online
     cenderung meningkat. Sebab, berdasarkan data PPATK, pada tahun 2021 mencapai Rp 57,91 triliun. Kemudian, meningkat menjadi Rp 104,42 triliun pada 2022.
    Perputaran transaksi tahun 2023 semakin melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama tahun 2024 sudah mencapai 174,56 triliun.
    Di sisi lain, Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi
    online
    yang ternyata 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
    Menanggapi data dan fakta tersebut, presiden
    Prabowo
    Subianto lantas dengan tegas berpesan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Polri untuk tidak ada yang membekingi judi
    online
    .
    Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat ditanya mengenai pesan Presiden mengenai permasalahan judi
    online
    .
    “Terkait judi
    online
    , dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi
    judi online
    . Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik,” ujar Meutya dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    “Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apa pun itu,” katanya lagi.
    Meutya juga menyebut bahwa Prabowo secara tegas mengatakan judi
    online
    harus diperangi. Sebab, mayoritas korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu.
    “Ini juga mengutip persis ucapan beliau, ‘bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online’,” ujar Meutya.
    Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurut dia, Presiden dalam sidang kabinet paripurna menekankan kepada jajarannya agar tidak main-main dalam mengatasi judi
    online
    , narkoba, penyelundupan, dan korupsi.
    “Presiden juga menekankan, ada empat persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi
    online
    , yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi,” ujar Hasan dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu.
    Kemudian, Hasan mengungkapkan, Prabowo meminta agar penegak hukum tidak ragu dalam menindak empat persoalan tersebut. Bahkan, pesan tersebut diminta langsung kepada Jaksa Agung dan Kapolri.
    “Yang diminta oleh Bapak Presiden, jangan ragu untuk menindak tegas soal empat hal tadi,” katanya.
    Sebagaimana diberitakan, Kepala PPATK mengungkapkan terjadi peningkatan perputaran transaksi terkait judi
    online
    pada 2024. Hal itu diungkapkannya saat menjabarkan data dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Rabu ini.
    “Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi di tahun 2024 semester satu saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen,” ujar Ivan, Rabu.
    Bahkan, Ivan mengungkapkan, ada kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen gaji untuk judi
    online
    .
    “Kalau dulu orang terima Rp 1 juta hanya akan menggunakan Rp100.000-200.000 untuk judi online, sekarang sudah hampir Rp 900.000 dipakai untuk judi online. Jadi, kami melihat semakin
    addict
    -nya (ketagihannya) masyarakat melakukan judi online,” katanya.
    Sementara itu, Ivan mengatakan bahwa data tersebut juga dikonfirmasi dengan data jumlah pelaku judi
    online
    berdasarkan nominal deposit di rekening bank.
    “Jumlah terbesar pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang melakukan deposit kecil. Jadi, depositnya cenderung Rp 100.000 sampai dengan Rp 1 juta,” ujarnya.
    Ivan mengungkapkan bahwa sekitar 25,15 persen masyarakat mendepositkan uangnya pada kisaran Rp 10.000-100.000.
    Dia lantas mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan transaksi judi
    online
    semakin meningkat. Salah satunya karena banyak bandar judi yang memecah transaksi judi
    online
    dengan nominal yang lebih kecil.
    Selain itu, Ivan menyebut, transaksi judi dengan nominal kecil juga dapat diakses anak-anak, termasuk usia kurang dari 10 tahun.
    “Umur pemain judi
    online
    cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang,” katanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Budi Arie Akui Kenal 11 Pegawai Kemenkomdigi yang Jadi Tersangka Judi Online

    Budi Arie Akui Kenal 11 Pegawai Kemenkomdigi yang Jadi Tersangka Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengakui dirinya mengenal 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online.

    “Ya tahulah (kenal dengan 11 tersangka),” ujar Budi Arie, yang saat ini menjabat sebagai menteri koperasi, setelah menghadiri sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Meski mengenal para tersangka, Budi Arie dengan tegas membantah adanya keterlibatannya dalam kasus tersebut.

    “Pasti enggak (terlibat),” tegas Budi.

    Budi menyatakan siap jika pihak kepolisian memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut keterlibatannya dalam kasus yang masih terus berjalan tersebut.

    “Tunggu saja, dalami saja. Kita siap,” tambahnya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh memberikan dukungan atau “backing” kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas judi daring (online). Ia juga menekankan perlunya memerangi kejahatan ini demi melindungi masyarakat.

    Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang mengutip arahan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden pada Rabu.

    “Tadi disampaikan bahwa beberapa institusi atau lembaga, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenko Polkam, serta seluruh lembaga lainnya harus bekerja sama. Tidak boleh ada backing-backingan, tidak boleh ada yang mendukung atau membantu aktivitas judi online,” ujar Meutya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

  • Prabowo Larang Lembaga Negara Jadi Backing untuk Judi Online

    Prabowo Larang Lembaga Negara Jadi Backing untuk Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan institusi dan lembaga penegak hukum tidak boleh memberikan dukungan atau backing kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas judi daring (online). Ia juga menekankan pentingnya memerangi kejahatan tersebut demi melindungi masyarakat.

    Pesan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, yang mengutip arahan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu (6/11/2024).

    “Tadi disampaikan bahwa beberapa institusi atau lembaga, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenko Polkam, serta seluruh lembaga lainnya harus bekerja sama. Tidak boleh ada backing-backingan, tidak boleh ada yang mendukung atau membantu aktivitas judi online,” kata Meutya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Meutya menjelaskan Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga bersatu dalam memerangi judi online, mengingat banyak korban dari aktivitas ini berasal dari kalangan masyarakat tidak mampu. Prabowo menegaskan tidak boleh ada kongkalikong antara institusi dengan oknum yang terlibat dalam kejahatan judi online.

    “Bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online,” ujar Meutya, mengutip perkataan Prabowo.

    Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan upaya memerangi judi online juga bertujuan meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan menekan aktivitas perjudian, masyarakat dapat terhindar dari dampak ekonomi negatif yang merugikan.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) juga terus mendukung penyidikan terhadap pegawai yang diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak melakukan pemblokiran situs judi online. Namun, Meutya mengakui bahwa pihaknya belum bisa melakukan audit atau perubahan sistem teknologi secara menyeluruh karena masih dalam tahap pengawasan dan penyidikan oleh Kepolisian.

    “Kami belum bisa melakukan perbaikan sistem secara masif karena saat ini masih dalam proses penyidikan. Jadi, mohon bersabar. Setiap nama baru yang diberikan oleh kepolisian langsung kami nonaktifkan,” jelas Meutya.

  • RI Darurat Judi Online, Ini Perintah Prabowo Sebelum ke China-AS

    RI Darurat Judi Online, Ini Perintah Prabowo Sebelum ke China-AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto akan berkunjung ke luar negeri pada 8-24 November 2024 dalam rangkaian acara KTT APEC. Dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden pada hari ini, Rabu (6/11/2024), Prabowo menitip 4 hal ke jejeran menteri di Kabinet Merah Putih.

    Kepala Komunikasi Kantor Presiden (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, salah satu yang ditekankan Prabowo adalah persoalan judi online.

    Selain itu juga persoalan narkoba, penyelundupan, dan korupsi.

    “Presiden meminta untuk keempat persoalan tadi, penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum. Jadi, jaksa agung, kepolisian, yang diminta oleh Presiden, jangan ragu untuk menindak tegas soal empat hal tadi,” kata Hasan dalam keterangan pers.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan sesuai arahan Prabowo, maka semua pihak harus memerangi judi online.

    “Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apapun itu,” kata Meutya.

    Ia mengatakan Prabowo menegaskan soal dampak judi online yang memakan korban masyarakat kecil. Sehingga, tidak boleh ada kongkalikong dalam pemberantasannya.

    “Beliau juga melihat selain memang dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat terutama yang tidak mampu, beliau juga melihat bahwa kalau misalnya judi online dapat berhasil kita perangi bersama, ini bisa membantu daya beli dan pertumbuhan ekonomi bisa naik,” Meutya menuturkan.

    Ia mengatakan perbaikan sistem secara masif di internal Komdigi saat ini belum bisa dilakukan. Sebab, proses penyidikan masih berlangsung terkait kasus judi online yang melibatkan oknum di lingkungan Komdigi.

    “Jadi teman-teman mohon bersabar, setiap ada nama baru yang diberikan oleh kepolisian, langsung kami nonaktifkan. Dan rapat barusan juga kami gunakan kesempatan sesudahnya untuk berdiskusi dengan Polri, Kapolri khususnya, mengenai langkah-langkah ke depan yang tentunya ini tertutup,” ia menjelaskan.

    Sebagai informasi, per 3 November sejak Meutya Hafid dilantik sebagai Menkomdigi selama 2,5 minggu, Komdigi telah memblokir lebih dari 220 ribu konten terkait judi online di internet.

    “Kami bukan menganggap ini prestasi berlebihan, ini memang seharusnya seperti itu, tapi untuk teman-teman pahami juga ini mungkin dalam kurun waktu 2 setengah minggu yang terbesar dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Belum cukup, kita akan kejar terus,” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Jangan Kasih Kendur, Terima Kasih

    Jangan Kasih Kendur, Terima Kasih

    GELORA.CO – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi buka suara tanggapi tudingan keterlibatannya dalam kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdig).

    Tudingan ini muncul karena Budi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024), Budi Arie menegaskan, “Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendur, terima kasih.”

    Ia menekankan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menjalankan tugas barunya di Kementerian Koperasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Budi Arie menambahkan, “Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat.” Meskipun demikian, ia tetap mendukung proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terkait kasus judi online di Polda Metro Jaya.

    Saat ini, pihak kepolisian telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus judi online tersebut.

    Diduga, para pegawai Kemkomdig yang terlibat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memelihara sekitar 1.000 website judi online.

    Dicecar DPR

    Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mencecar Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi soal kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Di mana, pegawai tersebut diduga merupakan orang dekat Budi Arie semasa menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Hal ini disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    “Ternyata setelah usut punya usut ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Arie di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya,” kata Mufti.

    Mufti meminta Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) itu untuk mengklarifikasi dugaan tersebut.

    Sebab, kata dia, dampak judi online terhadap masyarakat sangat luar biasa, bahkan jiwa kemanusiaan hilang.

    “Mereka (pelaku judi online) bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya,” ujar Mufti.

    Mufti mengatakan, Budi Arie harus mengklarifikasi agar lebih fokus untuk mengurus Kementerian Koperasi.

    Diketahui Polri baru-baru ini menangkap 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital karena diduga melindungi judi online.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengatakan 11 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

    “11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada sipil dan beberapa di antaranya Komdigi ada juga beberapa staf ahli komdigi,” katanya, Jumat (1/11/2024).

    Ade Ary menjelaskan bahwa oknum Komdigi diduga menyalahgunakan wewenang.

    “Mereka dikasih kewenangan untuk melakukan pengecekan dan pemblokiran web judi online. Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ucap dia.

    Bisa bertambah

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI Meutya Hafid mengatakan jumlah pejabat atau pegawai Komdigi yang dinonaktifkan karena terlibat judi online kemungkinan bisa bertambah.

    Sebelumnya, 11  pejabat dan pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online sudah disanksi penonaktifan.

    “Dari nama-nama yang sudah ditahan polisi kan sebenarnya kami tidak tahu persis namanya. Hanya nama singkatan yang diketahui dari kepolisian.”

    “Namun, yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya namanya AB tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi terlebih dahulu.”

    “Sehingga sampai saat ini masih 11 dan tidak tertutup kemungkinan penonaktifan bertambah,” kata Meutya, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Meutya juga menyampaikan sejumlah pegawai Komdigi yang terlibat judi online itu baru bisa diproses pemberhentian sementara dari PNS setelah surat penahanan dikeluarkan oleh kepolisian.

    Kemudian, setelah itu, seluruh pegawai atau pejabat yang terlibat judi online baru akan ditindak pemberhentian dengan tidak hormat setelah adanya putusan inkrah dari persidangan.

    “Dalam menghormati asas praduga tidak bersalah pemecatan baru akan dilakukan kalau proses hukumnya sudah inkrah dan memang pemecatannya akan dilakukan dengan tidak hormat,” katanya.

    “Sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan kami dalam mengoreksi kesalahan di internal kami. Kami senantiasa menyampaikan ke dalam, bahwa ini upaya bersih bersih, moral harus tetap dijaga karena tugas tetap berat,” katanya

  • Wapres Gibran Terima Kunjungan PM Singapura Lawrence Wong di Hutan Kota Senayan

    Wapres Gibran Terima Kunjungan PM Singapura Lawrence Wong di Hutan Kota Senayan

    GELORA.CO –  Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan dari Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 6 November 2024. 

    Berdasarkan pantauan VIVA di lokasi pukul 13.41 WIB, Gibran memakai setelan jas berwarna hitam serta dasi berwarna merah. 

    Terlihat rombongan PM Lawrence Wong tiba di Hutan Kota. Setelah itu, PM Lawrence Wong turun dari kendaraan dinasnya. Ia juga memakai setelan jas berwarna hitam dengan dasi biru. 

    Usai penyambutan, Gibran dan PM Lawrence Wong tampak berbincang sambil berjalan ke arah tempat pertemuan di Hutan Kota Plataran. Belum ada informasi secara rinci terkait pembahasan dalam pertemuan tersebut.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 6 November 2024. Tentunya, kedua pemimpin negara ini akan melakukan bpertemuan bilateral secara tertutup.

    Kedatangan PM Lawrence diiringi oleh pasukan berkuda Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), dan marching band begitu tiba di Istana Merdeka. Selain itu, PM Lawrence juga disambut oleh anak-anak yang memakai baju adat tradisional Indonesia sambil memegang bendera.

    Setelah mengumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, Presiden Prabowo dan PM Lawrence mengenalkan delegasi masing-masing negara. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan PM Lawrence memasuki ruang credential untuk sesi foto bersama dan pengisian buku tamu, dilanjutkan pertemuan bilateral.

    Adapun, delegasi dari Indonesia di antaranya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; Menteri Luar Negeri Sugiono; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid; Menteri Tenaga Kerja Yassierli; Menteri Perdagangan Budi Santoso; Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.

  • Prabowo Terima Kunjungan PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka

    Prabowo Terima Kunjungan PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

    Kehadiran PM Wong kali ini merupakan kunjungan kenegaraan perdana yang diterima oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    PM Lee bersama delegasi tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 9.45 WIB dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo. Kedua pemimpin kemudian memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara.

    Delegasi Indonesia yang hadir yaitu Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, ⁠Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ⁠Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, ⁠Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ⁠Menteri Tenaga Kerja Yassierli, ⁠Menteri Perdagangan Budi Santoso, ⁠Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, ⁠Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo, ⁠Direktur Jenderal untuk Urusan Asia Pasik Abdul Khadir Djaellani

    Sementara itu, delegasi Singapura yang hadir adalah Menteri Pertahanan Dr Ng Eng Hen, Menteri Luar Negeri Dr Vivian Balakrishnan, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Dr Tan See Leng, Menteri Negara Pengembangan Digital, Informasi, dan Kesehatan Rahayu Mahzam, Duta Besar Singapura untuk Indonesia H.E. Kwok Fook Seng, Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Singapura Albert Chua, Principal Private Secretary to Prime Minister, Lin Qinghui, ⁠Director-General (Southeast Asia I) Heng Aik Yeow, ⁠Deputy Chief of Mission Terrence Teo

    Setelah saling memperkenalkan delegasi masing-masing, Presiden Ke-8 RI itu kemudian mengajak PM Wong untuk berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Kredensil, Istana Merdeka.

    Sebelumnya, PM Wong telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa (5/11/2024) malam. Ketibaannya di Indonesia dalam rangka kunjungan resmi ke Indonesia yang akan berlangsung selama dua hari yaitu tanggal 5-6 November 2024. 

    Pesawat yang ditumpangi PM Wong dan delegasi tiba sekitar pukul 18.02 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura Suryo Pratomo.

  • Prabowo terima kunjungan kenegaraan PM Singapura di Istana Merdeka

    Prabowo terima kunjungan kenegaraan PM Singapura di Istana Merdeka

    sejumlah anak-anak sekolah pun menyambut kedatangan kepala negara dengan mengucapkan “Welcome to Indonesia”Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

    Iring-iringan kendaraan PM Lawrence telah dimulai sejak pukul 09.50 WIB yang diawali dengan barisan pasukan Nusantara, pasukan berkuda, dan korps musik Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

    Rute iring-iringan kendaraan itu dimulai dari lapangan Monumen Nasional kemudian menuju gerbang Istana Merdeka.

    Saat kendaraan PM Lawrence memasuki kawasan Istana Merdeka Jakarta, sejumlah anak-anak sekolah pun menyambut kedatangan kepala negara dengan mengucapkan “Welcome to Indonesia”.

    Presiden Prabowo pun menyambut PM Lawrence saat keluar dari kendaraan. Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan kedua negara dan diiringi dentuman meriam sebanyak 19 kali.

    Baca juga: PM Singapura dijadwalkan berkunjung ke Jakarta temui Presiden Prabowo

    Setelah dentuman meriam selesai, Presiden dan PM Lawrence kemudian melakukan inspeksi pasukan kehormatan.

    Kedua pemimpin selanjutnya saling memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara yang turut hadir mengikuti upacara.

    Delegasi Indonesia yang hadir antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo dan Dirjen Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani.

    Setelah saling memperkenalkan delegasi masing-masing, Presiden Prabowo kemudian mengajak PM Lawrence untuk berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Kredensial, Istana Merdeka.

    Kedua pemimpin kemudian menuju Ruang Jepara untuk melakukan pertemuan tatap muka (tete-a-tete).

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Operasional PDN Berpotensi Molor, Menkomdigi Minta Restu DPR Perpanjang Sewa PDNS

    Operasional PDN Berpotensi Molor, Menkomdigi Minta Restu DPR Perpanjang Sewa PDNS

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menuturkan operasional pusat data nasional (PDN) kemungkinan akan molor dari target awal Januari 2025. Pemerintah membuka opsi untuk memperpanjang sewa PDNS. 

    Diketahui saat ini pemerintah menyewa 3 PDNS yang terletak di Surabaya, Banten, dan Batam. Adapun PDNS 1 Surabaya, beberapa waktu mendapat serangan siber yang membuat ratusan data pemerintah di dalamnya terkunci berbulan-bulan.

    Adapun, PDN pertama di Cikarang yang menelan investasi senilai Rp2,7 triliun akan mulai beroperasi pada awal 2025.

    “Untuk PDN memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Dengan kemungkinan terlambat operasional PDN, Meutya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi I DPR RI.

    Sebab, anggaran untuk PDN sebelumnya tidak diperhitungkan untuk perpanjangan, dengan asumsi bahwa PDN akan beroperasi tepat waktu.

    “Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang saat ini menjadi Komdigi menargetkan Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Cikarang yang menelan investasi senilai Rp2,7 triliun akan mulai beroperasi pada awal 2025.