Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Menkomdigi Nonaktifkan 11 Pegawai yang Bekingi Situs Judol

    Menkomdigi Nonaktifkan 11 Pegawai yang Bekingi Situs Judol

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi) Meutya Hafid telah menonaktifkan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terkait judi online. Mereka kini telah ditahan oleh pihak kepolisian.

    Penonaktifan tersebut menjadi langkah awal dari komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital.

    “Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran. Nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkomdigi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan,” tutur Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Lebih lanjut, kata Meutya, dalam kurun waktu maksimal tujuh hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, Komdigi akan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat.

    “Langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Jika proses hukum mencapai status inkracht (putusan tetap), maka pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat,” ungkap dia.

    Menkomdigi mengingatkan kembali pentingnya komitmen seluruh pegawai terhadap pakta integritas yang telah disepakati, khususnya dalam memberantas praktik-praktik ilegal, termasuk aktivitas perjudian online yang makin meresahkan.

    “Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal,” kata Meutya.

    “Informasi lebih lanjut terkait perkembangan penanganan kasus ini akan disampaikan kepada pers dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kami,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • Kapolri Ungkap Menkomdigi Persilakan Pegawai Terlibat Mafia Akses Judol Diusut

    Kapolri Ungkap Menkomdigi Persilakan Pegawai Terlibat Mafia Akses Judol Diusut

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sepakat untuk memberantas judi online (judol) melibatkan pegawai di Kementerian Komdigi. Sigit menyebut Meutya mempersilakan polisi untuk mengusut tuntas kasus mafia akses judol tersebut.

    “Bahwa kami saat ini bekerja sama dengan Ibu Menteri Komdigi dan kita sepakat untuk melakukan pembersihan. Oleh karena itu, beliau mempersilahkan kepada tim kami untuk melakukan pedalaman lebih lanjut siapa saja yang terlibat,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

    Sigit memastikan pihaknya terus bekerja maksimal memberantas judi online. Namun, Sigit masih enggan mengungkap lebih lanjut proses penyidikan kasus tersebut.

    “Saya belum bisa menyebutkan nama-namanya karena ini bagian dari strategi penyidikan, yang jelas doakan untuk kita bisa bekerja maksimal,” ucapnya.

    Polisi sebelumnya mengungkap perkembangan kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Polisi kembali menetapkan 2 tersangka baru, total sudah 16 tersangka dalam kasus tersebut.

    “Kita telah melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka lainnya. Jadi jumlah tersangka 16 orang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan, Minggu (3/11).

    “(Tersangka baru) terdiri dari satu orang (pegawai) Komdigi dan satu orang sipil,” ujarnya.

    Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pihaknya akan bersih-bersih internal setelah salah satu pegawai di kementeriannya diamankan terkait kasus judol. Meutya juga sudah membuat pakta integritas agar semua jajaran di Kementerian Komdigi melawan judi online.

    “Jadi mohon doanya, teman-teman, mudah-mudahan ini juga jadi upaya baik untuk bersih-bersih. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk kita memberantas judi online itu ya,” lanjut Meutya.

    (fas/imk)

  • 100 hari pemerintahan Prabowo, Menko Polkam bentuk 7 desk lintas k/l

    100 hari pemerintahan Prabowo, Menko Polkam bentuk 7 desk lintas k/l

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan membentuk tujuh desk (satuan kerja) lintas kementerian/lembaga (k/l) untuk mempercepat penanganan tujuh persoalan yang menjadi prioritas 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI di Jakarta, Senin, Budi Gunawan, yang populer dengan panggilan BG,  mengumumkan tujuh desk tersebut mencakup Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Penanganan Judi Online, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

    “Sementara yang kami siapkan timeline (masa kerja desk) adalah tiga bulan, nanti bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan,” kata Menko Polkam menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

    Budi Gunawan menegaskan tujuh desk yang resmi dibentuk hari ini itu seluruhnya bakal langsung bekerja cepat.

    “Mulai hari ini, insya Allah semua langsung action bekerja di tujuh desk ini. Oleh karenanya, kami semua mohon doa dan dukungan,” kata Menko Polkam.

    Dari hasil rapat Menko Polkam bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, tujuh desk itu masing-masing dipimpin kementerian/lembaga tertentu sebagai leading sector.

    Desk Pilkada, yang menangani urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sementara Desk Pencegahan Penyeludupan dipimpin oleh Menko Polkam.

    Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, kemudian Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

    Terakhir, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Tujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dan untuk memberikan stabilitas, yaitu di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa lancar sehingga ekonomi tumbuh, GDP kita juga meningkat, dan ujungnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” kata Menko Polkam.

    Di Kantor Kemenko Polkam RI, rapat pembentukan tujuh desk yang dipimpin Menko Polkam itu,  dihadiri oleh Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavanda.
    Baca juga: Budi Gunawan: Kita bangun sinergisitas untuk perkuat pertahanan siber
    Baca juga: Menko Polkam prioritaskan masalah penyelundupan barang dan judi online
    Baca juga: Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Budi Arie Pertanyakan Eks Anak Buah Soal Pembiaran Judi Online

    Budi Arie Pertanyakan Eks Anak Buah Soal Pembiaran Judi Online

    Jakarta –

    Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mendukung upaya pihak kepolisian memproses eks anak buahnya pegawai Komdigi (sebelumnya Kominfo) yang terlibat judi online (judol).

    Bahkan di postingan akun Instagram pribadinya @budiariesetiadi, ia mempertanyakan terkait arahan dari dirinya saat menjabat Menkominfo sebelumnya kepada bawahannya soal permainan haram tersebut.

    “Pertanyaan buat yang ditangkap dan seluruh pejabat Komdigi, pernahkan ada perintah baik lisan atau tertulis dari Menkominfo untuk tidak men-take down satu situs/website judol saja,” ucapnya, Senin (4/11/2024).

    Sebelumnya, Budi Arie jadi sorotan dan pembahasan netizen seiring ditangkapnya pegawai Komdigi yang ‘membina’ 1.000 situs judi online dan meraup keuntungan hingga Rp 8,5 juta per websitenya.

    Di media sosial, banyak warganet yang mempertanyakan tanggung jawabnya sebagai mantan Menkominfo. Sementara yang lain mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini.

    Sebanyak 16 orang termasuk di antaranya pegawai Kominfo ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelahgunaan wewenang kasus buka situs judi online.

    Semasa kepemimpinannya satu tahun lebih terakhir di Kominfo, Budi Arie terus menambuh genderang perang terhadap situs judi online. Berdasarkan data sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024, Kominfo memutus akses judi online sebanyak 3.796.902 konten bermuatan judi online.

    Selain itu, Kominfo juga telah memblokir setidaknya 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.

    “Kita dukung aparat penegak hukum/ kepolisian untuk menindak tegas siapa pun pelaku judi online tanpa pandang bulu,” ujar Budi Arie kepada detikINET,

    Lebih lanjut, Budi Arie menyakini masih banyak pegawai Komdigi yang punya integritas dan tanggungjawab untuk menunaikan tugas mulia ini.

    “Kita bersama- sama selamatkan rakyat dari tipuan dan jeratan judi online,” ucapnya.

    Budi Arie yang kini menjabat Menteri Koperasi menilai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berserta jajaran Kementerian Komdigi terus berupaya memberantas permainan haram tersebut.

    “Saya percaya Menteri dan seluruh jajaran Komdigi punya komitmen yang kuat untuk memberantas Judi Online,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Eks Menkominfo Budi Arie Setiadi Trending di X, Diduga Terlibat Judi Online, Ingat Lagi Pernyataannya yang Pernah Viral

    Eks Menkominfo Budi Arie Setiadi Trending di X, Diduga Terlibat Judi Online, Ingat Lagi Pernyataannya yang Pernah Viral

    GELORA.CO –  Pada Senin (4/11), nama Budi Arie Setiadi, bekas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo yang diganti Meutya Hafid beberapa waktu lalu trending di media sosial X. Topik terkait ‘Budi Arie’ menduduki puncak trending.

     

    Nama Budi Arie trending di X karena diduga terlibat kasus judi online. Beberapa hari ini, Kemenkominfo atau yang sekarang bernama Kemkomdigi tersebut memang sedang digoyang isu judi online yang melibatkan internalnya.

     

    Belasan pegawai Komdigi ditangkap karena menjadi beking judi online. Pegawai tersebut berperan menjaga puluhan bahkan ratusan situs judi online agar tidak diblokir oleh pemerintah dan diduga, Budi Arie Setiadi sebagai menteri saat itu mengetahui praktik demikian.

    Budi Arie Setiadi diduga terlibat menjadi beking ratusan situs judi online yang dijalankan oleh pegawainya. Hal tersebut membuat spekulasi dan topik di media sosial ramai membahas Budi Arie hingga muncul trending.

     

    “Jir ane dapat info katanya dari hasil penangkapan 16 karyawan komdigi, ada kemungkinan Menkominfo akan di tangkap juga. Tinggal tunggu waktunya aja,” kata akun X @valenxxsia.

     

    Ribuan netizen lainnya juga percaya akan hal tersebut karena Budi Arie Setiadi disebut tidak mungkin tidak mengetahui praktik bawahannya. Apalagi saat menjabat, Budi Arie sering teriak-teriak atau fokal terhadap pemberantasan judi online.

    Nama Budi Arie trending di X bermula setelah akun @PartaiSocmed mengunggah postingan dugaan ini dengan kalimat, “Kami meminta Polri untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Arie dalam kasus judi online di Komdigi (Kominfo)”.

     

    Akun tersebut diketahui kerap menyinggung isu politik dan pemerintah Indonesia itu membuat Threads yang berisi dugaan keterlibatan Budi Arie dengan sejumlah pegawai di Komdigi yang telah ditangkap oleh Kepolisian terkait kasus judi online. Warganet menginginkan peran Budi Arie dalam perkara ini dibongkar secara tuntas.

     

    Salah satu pernyataan Budi Arie terkait judi online yakni pada awal Oktober lalu adalah, “Kami hajar penyebar materi promosi judi online, tidak ada kompromi,”.

    Bahkan sebelumnya atau pada September, jutaan situs judi online diklaim berhasil di-take down oleh pemerintah. Sejak dilantik jadi Menkominfo pada 17 Juli 2023 menggantikan Johnny G Plate yang terjerat kasus korupsi, Budi Arie menyebut Kominfo sudah menangkal 3 juta lebih situs judi online.

     

    “Dalam kurun waktu satu tahun dua bulan sejak saya dilantik, kita telah berhasil menutup akses 3,4 juta konten perjudian online,” ungkapnya dalam Puncak Peringatan HUT ke-23 Kementerian Kominfo September lalu.

     

    Selain itu, Budi Arie juga diketahui pernah mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Dalam Jaringan, yang ditujukan kepada seluruh pejabat pimpinan di Kementerian Kominfo. 

    Terkait isu judi online baru-baru ini, Budi Arie yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi enggan menanggapi masalah di tubuh bekas Kementerian yang dipimpinnya itu. 

     

    Budi Arie menyebut, mendukung langkah Kepolisian untuk berantas judi online. Namun, Budi tidak berkomentar banyak tentang kasus tersebut karena mengaku sedang fokus mengurusi urusan koperasi.

     

    “Kita menghormati, bagus itu sebagai langkah aparat hukum, Kita mengapresiasi bagus. Pokoknya kita menghormati langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat. Saya fokus mengurusi koperasi dan rakyat ya,” komentar Budi Arie.

  • Said Didu: Darah Sulawesi Terus Konsisten Tegakkan Kebenaran

    Said Didu: Darah Sulawesi Terus Konsisten Tegakkan Kebenaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengunggah kebersamaannya dengan Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Meutya Hafid serta Jurnalis Senior Najwa Shihab. 

    Said Didu menyebut dirinya dan Meutya serta Najwa merupakan putera-puteri dari Sulawesi yang akan terus berupaya menegakkan kebenaran di posisi manapun.

    “Darah Sulawesi (Bu Menteri @meutya_hafid dan Mba @NajwaShihab), kami berupaya terus konsisten tegakkan kebenaran – di posisi apapun,” kata Said Didu, dalam akun X, Senin, (4/11/2024). 

    Diketahui, Said Didu merupakan pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan. Di masa kabinet Kerja Jokowi, Said Didu menjadi Staf Khusus Menteri ESDM Sudirman Said pada 2014. 

    Setelah Sudirman Said dicopot pada 2016, Said Didu pun mundur dan mulai terlihat kritis terhadap kebijakan penguasa.

    Lewat akun media sosialnya, Said Didu yang pakar dalam bidang energi ini makin tersohor sebagai pengritik pemerintah.

    Sementara itu, Meutya Hafid merupakan wanita kelahiran 3 Mei 1978 (umur 46) Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Seorang wartawati dan politikus Indonesia.

    Meutya Hafid merupakan wanita berdarah Bugis Tettikenrarae Kecamatan Marioriwawo, Soppeng dari sang ayah, Anwar Hafid. 

    Sebelumnya Meutya menjadi Anggota DPR-RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Seorang kader Partai Golongan Karya, ia mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara

    Adapun Najwa Shihab merupakan seorang pemeran dan wartawan Indonesia berdarah campuran Bugis dan Arab. Lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. 

  • Judi Online di Komdigi, Pakar Minta Kepolisian Usut hingga Akar

    Judi Online di Komdigi, Pakar Minta Kepolisian Usut hingga Akar

    Bisnis.com, JAKARTA – Praktik pelindungan situs judi online yang menjerat belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dinilia hanya puncak gunung es. Pengamat telekomunikasi menduga masih banyak pihak di internal Komdigi yang terlibat. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan terungkapnya belasan oknum Komdigi bukanlah akhir dari kasus ini. Menurutnya, para pelaku yang tertangkap masih ‘secuil’ dari jumlah pelaku yang terlibat, terlebih kepolisian belum melakukan pemeriksaan kepada para petinggi dan mantan pejabat Komdigi. 

    “Atasan-atasannya belum ada yang diperiksa. Kemudian, ini kan hanya baru yang kejadian belakangan saja, karena mungkin praktik nakal ini sudah dijalankan lama, yang mungkin sudah bertahun-tahun. Para bandar atau penghubung dari Komdigi ke bandar juga belum ditangkap. Sehingga, harusnya masih akan bertambah,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (11/4/2024).

    Heru menambahkan Komdigi merupakan garda terdepan pemberantasan judi online. Artinya, akan sangat sulit membersihkan judi online kalau pengawasan dan regulatornya kurang bersih. 

    Apalagi, kata Heru, kabarnya Komdigi tahu pegawai yang nakal-nakal tetapi dipindah ke bagian lain. Harusnya pegawai tersebut diproses, laporkan polisi dan pecat sehingga tidak terkesan adanya pembiaran di kalangan petinggi Komdigi.

    “Sama saja menyapu kantor dengan sapu kotor, ya akan selalu kotor permainnya dan judi online gagal diberantas,” kata Heru. 

    Dia menyarankan kepada Menkomdigi Meutya Hafid untuk bersih-bersih, dengan meminta bantuan PPATK untuk mengaudit semua transaksi keuangan seluruh pegawai Komdigi dan bila tidak dapat dipertanggungjawabkan serahkan pada polisi untuk diproses. 

    “Lakukan rotasi dan mutasi, sebab tidak ada transformasi berarti di Komdigi dalam 10 tahun terakhir,” kata Heru. 

    Menteri Komunikasi Digital (Komdigi) Meutya Hafid meminta kepolisian untuk bergerak cepat mengusut tuntas pegawai Komindigi yang terlibat dalam praktik judi online. 

    Meutya mengaku terkejut dengan ditemukannya belasan oknum di internalnya yang terlibat dalam melindungi 1.000 situs terkait judi online. Meutya mendorong kepolisian untuk bergerak cepat dan membuka diri jika kepolisian ingin melakukan penyidikan lebih dalam. 

    “Kami sangat mendukung dan membuka pintu kepada kepolisian jika memerlukan pengembangan penyidikan, termasuk jika memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi,” kata Meutya, Jumat (1/11/2024). 

    Komdigi, lanjut Meutya, telah melakukan sterilisasi di lantai tempat para pelaku beraksi. Komdigi juga telah mengeluarkan surat edaran yang melarang seluruh PNS dan pegawainya terlibat dalam praktik judi online. 

    Komdigi berkomitmen untuk terus memerangi judi online sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam 20 hari sejak dilantik, Komdigi telah memblokir 187.000 situs. 

    “Terbanyak dalam rentang 10 sepanjang sejarah,” kata Meutya. 

  • Usut Tuntas Pegawai Komdigi yang Terlibat Judi Online

    Usut Tuntas Pegawai Komdigi yang Terlibat Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi Digital (Komdigi) Meutya Hafid meminta kepolisian untuk bergerak cepat mengusut tuntas pegawai Komindigi yang terlibat dalam praktik judi online. 

    Meutya mengaku terkejut dengan ditemukannya belasan oknum di internalnya yang terlibat dalam melindungi 1.000 situs terkait judi online. Meutya mendorong kepolisian untuk bergerak cepat dan membuka diri jika kepolisian ingin melakukan penyidikan lebih dalam. 

    “Kami sangat mendukung dan membuka pintu kepada kepolisian jika memerlukan pengembangan penyidikan, termasuk jika memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi,” kata Meutya, Jumat (1/11/2024). 

    Komdigi, lanjut Meutya, telah melakukan sterilisasi di lantai tempat para pelaku beraksi. Komdigi juga telah mengeluarkan surat edaran yang melarang seluruh PNS dan pegawainya terlibat dalam praktik judi online. 

    Komdigi berkomitmen untuk terus memerangi judi online sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam 20 hari sejak dilantik, Komdigi telah memblokir 187.000 situs. 

    “Terbanyak dalam rentang 10 sepanjang sejarah,” kata Meutya. 

    Ilustrasi judi onlinePerbesar

    Meutya mengatakan jika tidak ada hambatan pemblokiran terhadap situs judi online ditargetkan mencapai 1,8 juta – 2 juta situs dalam 3 bulan ke depan. 

    Sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia

    Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Komdigi.

    Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawah Kemenkomdigi.

    “Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

    Polda Metro Jaya membeberkan bahwa jumlah tersangka kasus judi online telah bertambah, kini menjadi 16 tersangka dari yang sebelumnya 14 tersangka.

    Direktur Reserse Kriminal Umum pada Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan bahwa dua orang tersangka itu salah satunya adalah pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sedangkan satu orang lagi dari sipil.

    Dia menjelaskan bahwa dua tersangka baru tersebut sudah diamankan dan langsung dilakukan penahanan terhadap keduanya.

    “Kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap dua orang tersangka lainnya. Jadi total jumlah tersangka saat ini ada 16 orang tersangka,” kata Satya di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menilai bahwa tim penyidik tidak hanya melakukan penangkapan terhadap para tersangka saja, tetapi juga akan memburu aset tersangka yang terkait dengan kasus judi online.

    “Kami akan terus melakukan penangkapan kepada semua para pelaku dan menyita semua aset-aset hasil kejahatan,” ujarnya.

    Sebelumnya, polisi telah mengamankan 14 orang terkait dengan perkara dugaan judi online, di mana 11 orang di antara pelaku itu terdapat oknum yang diduga pegawai dari Komdigi.

    Oknum Komdigi tersebut turut ditangkap karena menyalahgunakan wewenang. Alih-alih memblokir situs judi online (Judol), malahan membiarkan situs judi online tetap beredar di Indonesia.

    Polda Metro Jaya tidak hanya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, tetapi tim penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di Kantor Komdigi selama 1 jam lamanya dan mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus judi online itu.

    Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa oknum pegawai Komdigi yang diduga terlibat kasus judi online di Kota Bekasi mendapatkan keuntungan Rp8,5 juta per situs.

    Seorang pegawai dari Komdigi yang belum diketahui identitasnya tersebut mengatakan terdapat 1.000 situs judi online yang dijaga olehnya agar tak kena blokir dan 4.000 situs yang dilaporkan ke atasannya untuk diblokir.

    Pelaku mengaku mendapatkan senilai Rp8,5 juta dari tiap situs judi online yang tak diblokir. Dari hasil menjaga situasi itu, dia bahkan dapat memberi upah sejumlah pegawai sebagai admin dan operator senilai Rp5 juta tiap bulannya.

  • Kasus Judi Online Komdigi, Budi Arie Jadi Sorotan di Medsos

    Kasus Judi Online Komdigi, Budi Arie Jadi Sorotan di Medsos

    Jakarta –

    Sebanyak 16 orang pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditetapkan sebagai tersangka kasus buka blokir situs judi online. Mantan Menkominfo Budi Arie jadi sorotan di media sosial.

    Budi Arie gencar melakukan pemblokiran situs judi online selama menjabat sebagai Menkominfo. Pun begitu muncul pertanyaan mengenai pengawasan internal di Kominfo yang memungkinkan terjadinya kasus ini.

    Respons Netizen

    Di media sosial, banyak warganet yang mempertanyakan tanggung jawabnya sebagai mantan Menkominfo.Sementara yang lain mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini.

    “Kami berharap kepada seluruh yg tertangkap terlibat judol di Komdigi membuka selebar lebarnya, agar kedepannya tidak ada lagi yg bermasalah, dan kepada penyidik kejar semua yg terlibat jangan ada yg ditutupi karena Pak Presiden tegas memberantas judol ini,” ujar @SBaigin.

    “Penasaran… Budi Arie baru menjabat Menkominfo sejak 17/07/2023-20/10/2024. Hanya menjabat selama 15 bln. Sdgkan kasus Judol sdh ramai semenjak thn 2020 saat Johny G. plate menjabat yg akhirnya dicopot krn kasus BTS. Kekosongan Menkominfo diisi oleh @mohmahfudmd slm 2 bln,” kata @iam_zelt.

    “Kalo komdigi membina judol artinya komdigi tahu siapa bandarnya! Jangan cuma staf komdigi yg ditangkap, seret bandar judol yg pernah disebut budi arie !!!,” kata @gurutua7.

    “Keliatannya sih budi arie, ngga tau, karena ngga ngerti IT 🤣🤣 Logikanya kalo dia ikut terlibat, dibawa keluar tuh org2 yg dia bw ke kominfo, dan ditutup akun2 judol yg sdh kerjasama. Tp ini dia tinggalin aja stlh kabinet berakhir. Ya kyk org kerja asal kerja lah si BA ini 😀,” kata
    @gajahmadabiru.

    “Siapapun orang itu tidak ada di negeri ini orang yg kebal hukum. Karena kita negara hukum dan kedudukan kita sama di dalam hukum. Jadi ane setuju Budi Arie segera diperiksa. Bebaskan negeri ini dari mahluk terkutuk bernama JUDOL karena telah merusak mental masyarakat negeri ini,” usul @sukardiyahya162.

    “Pak Ari, maaf… saat bapak menjabat sbg Menkominfo dulu, bapak melakukan checking kerja anak buahnya di lapangan, atau tidak pak?
    Atau sekedar membaca laporan dari anak buah & percaya??? Kayaknya gitu deh, karena kalau melakukan checking harusnya tahu, ada yg ngga beres…,” tanya @ariefbudiawan7.

    “Menurutku kalau budi arie itu emang martir yg sengaja dilempar ke sarang penyamum buat mancing penjahat2 judol pengkhianat bangsa, bener ga sih,” ujar @warga_hogwart.

    Tanggapan Budi Arie

    Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi buka suara terkait ditangkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) -sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)- terkait melindungi situs judi online.
    Semasa kepemimpinannya satu tahun lebih terakhir di Kominfo, Budi Arie terus menambuh genderang perang terhadap situs judi online. Berdasarkan data sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024, Kominfo memutus akses judi online sebanyak 3.796.902 konten bermuatan judi online.

    Selain itu, Kominfo juga telah memblokir setidaknya 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.

    “Kita dukung aparat penegak hukum/ kepolisian untuk menindak tegas siapa pun pelaku judi online tanpa pandang bulu,” ujar Budi Arie kepada detikINET,

    Lebih lanjut, Budi Arie menyakini masih banyak pegawai Komdigi yang punya integritas dan tanggungjawab untuk menunaikan tugas mulia ini.

    “Kita bersama- sama selamatkan rakyat dari tipuan dan jeratan judi online,” ucapnya.

    Budi Arie yang kini menjabat Menteri Koperasi menilai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berserta jajaran Kementerian Komdigi terus berupaya memberantas permainan haram tersebut.

    “Saya percaya Menteri dan seluruh jajaran Komdigi punya komitmen yang kuat untuk memberantas Judi Online,” pungkasnya.

    Saksikan juga Sosok: Oey Tjin Eng, Penjaga Budaya Cina Benteng

    (afr/afr)

  • Mau Akses Internet RI Merata, Ini Saran Pakar Buat Menteri Meutya Hafid

    Mau Akses Internet RI Merata, Ini Saran Pakar Buat Menteri Meutya Hafid

    Jakarta –

    Salah satu prioritas Meutya Hafid saat menjabat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) di Kabinet Merah Putih, yakni pemerataan akses internet dan ramah untuk semua orang, termasuk anak-anak. Pakar telekomunikasi pun memberikan saran kepada Meutya mengatasi persoalan tersebut.

    Dalam pertemuan antara Menkomdigi Meutya Hafid dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (29/10/2024) salah satu pembahasan mengenai bagaimana sinyal internet bisa mengalir hingga ke daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).

    Saat ini program unggulan pemerintah dalam memberikan pemerataan internet adalah membangun BTS (base transceiver station). Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat menantang, menurut Pengamat Telekomunikasi ITB Ian Josef Matheus Edward, pembangunan BTS di3T menjadi tantangan tersendiri.

    “Pemerataan internet bukan hanya soal membangun menara BTS atau jaringan serat optik, tetapi juga mencakup tantangan untuk memastikan akses yang merata hingga ke pelosok,” ungkap Ian Joseph, Minggu (3/11/2024).

    Disampaikannya bahwa kolaborasi antara pemerintah dan operator telekomunikasi sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, baik melalui layanan mobile, kabel tetap (fix-cable), maupun satelit.

    “Dengan berbagi infrastruktur yang ada, kita dapat mempercepat penetrasi jaringan di wilayah-wilayah sulit tanpa membebani operator dengan biaya pembangunan tinggi, Menkomdigi harus segera membuat pedoman mengenai kebijakan sharing ini” kata Ian.

    Salah satu kebijakan lainnya yang dapat dipertimbangkan Komdigi untuk dapat segera mewujudkan pemerataan internet adalah dengan membuat aturan mengenai implementasi Universal Service Obligation (USO) non-cash. Langkah ini memungkinkan operator melaksanakan program USO dalam bentuk penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah non-ekonomis.

    Sebab dalam UU telekomunikasi yang saat ini masih berlaku, di Pasal 16 disebutkan bahwa kontribusi pelayanan universal yang harus diberikan penyelenggara telekomunikasi sejatinya adalah penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi.

    Agar operator telekomunikasi ‘getol’ membangun di daerah non komersial, Ian menyarankan agar Komdigi dapat membuat kebijakan yang mengatur pemenuhan kewajiban USO melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Komdigi dapat berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk merancang model kebijakan dimaksud yang memberikan efisiensi bagi operator telekomunikasi dan negara.

    Ian juga menekankan pentingnya regulasi fair play antara operator telekomunikasi lokal dan penyedia layanan digital global (OTT).

    “Kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan tanggung jawab antara OTT dan operator, sehingga persaingan menjadi lebih adil dan kondusif bagi industri telekomunikasi lokal,” jelas Ian.

    Dalam rangka mendukung arahan Presiden Prabowo terkait kedaulatan bangsa, Ian mengusulkan agar Komdigi mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk OTT, untuk menempatkan data di dalam negeri.

    “Kewajiban ini penting, terutama terkait data pribadi masyarakat Indonesia, guna memastikan keamanan dan kedaulatan data nasional,” tegas Ian.

    Langkah ini, menurut Ian, akan memperkuat pelindungan data dan memberikan equal playing field kepada pelaku industri dalam negeri.

    Ian juga menekankan pentingnya pengaturan kompetisi yang sehat di industri telekomunikasi. Dengan kebijakan yang mendukung persaingan adil, pemerintah dapat menjaga keberlanjutan operator serta meningkatkan kapasitas mereka dalam membangun infrastruktur di seluruh Indonesia.

    “Regulasi yang kondusif akan memperkuat sektor telekomunikasi, sehingga operator dapat lebih optimal dalam memperluas jaringan dan melayani masyarakat,” tambah Ian.

    Dengan akses internet yang merata, Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, sesuai dengan visi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

    “Pemerataan internet bukan hanya soal konektivitas; ini tentang membuka akses ekonomi dan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Ian Joseph.

    (agt/agt)