Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Kenalkan Sekolah Garuda di Ambon,Menkomdigi Dorong Siswa Bisa Kuliah di Top Universitas Global Nasional 8 Oktober 2025

    Kenalkan Sekolah Garuda di Ambon,Menkomdigi Dorong Siswa Bisa Kuliah di Top Universitas Global Nasional 8 Oktober 2025

    Kenalkan Sekolah Garuda di Ambon,Menkomdigi Dorong Siswa Bisa Kuliah di Top Universitas Global
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid memperkenalkan Sekolah Garuda di SMA Negeri Siwalima Ambon, Maluku, pada Rabu (8/10/2025).
    Sekolah ini merupakan bagian dari program nasional Garuda Transformasi yang digagas pemerintah untuk melahirkan generasi unggul Indonesia, baik di bidang akademik maupun karakter.
    Dalam sambutannya, Meutya menegaskan bahwa Sekolah Garuda dirancang bukan hanya untuk mencetak siswa berprestasi, tetapi juga menanamkan semangat kebersamaan dan daya juang.
    “Di sini nanti adik-adik akan ketemu kakak-kakak, adik-adik baru. Intinya kita membentuk keluarga baru, berjuang bersama-sama, dan mudah-mudahan nanti berhasil bersama-sama, menjadi generasi unggul bersama-sama,” ujar Meutya.
    Ia menjelaskan, salah satu fokus Sekolah Garuda adalah mendorong siswa untuk belajar ke luar negeri, agar dapat membawa kembali ilmu dan pengalaman ke tanah air.
    “Kenapa Sekolah Garuda juga fokus mengirimkan siswa ke luar negeri? Karena dibandingkan dengan negara seperti Cina dan India, tingkat pengiriman pelajar Indonesia ke luar negeri masih sedikit,” katanya.
    Menurut Meutya, pemerintah ingin memperbanyak perwakilan pelajar Indonesia di berbagai negara, membentuk diaspora muda berilmu, dan kelak berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
    “Presiden Prabowo Subianto menginginkan sekolah unggulan yang tidak hanya mencetak anak-anak unggul di bidang sains dan teknologi, tapi juga memiliki karakter yang kuat. Tidak ada orang pintar yang bisa menjadi unggul kalau tidak punya karakter,” tegasnya.
    Sebagai informasi, pemerintah memperkenalkan 16 Sekolah Garuda di seluruh Indonesia.
    Sebanyak 12 di antaranya merupakan sekolah transformasi, sedangkan 4 lainnya sekolah baru.
    Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 100 Sekolah Garuda hingga 2029, terdiri dari 80 sekolah transformasi dan 20 sekolah baru.
    Sekolah Garuda transformasi akan diberikan tambahan kurikulum khusus untuk mempersiapkan siswa mencapai universitas top dunia peringkat 20–100 global.
    Sementara itu, Sekolah Garuda baru akan menampung siswa-siswi terpilih sejak jenjang SMP.
    Program ini diharapkan membuka akses lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk melanjutkan studi ke luar negeri dan berperan dalam membangun bangsa di masa depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keterampilan Digital Masyarakat RI Bergantung pada Anggaran dan Investasi

    Keterampilan Digital Masyarakat RI Bergantung pada Anggaran dan Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai proyeksi peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada 2026 sangat bergantung pada konsistensi anggaran pemerintah untuk teknologi pemerintahan (Government Technology). 

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, mengatakan dukungan kebijakan investasi terhadap sektor telekomunikasi dan penyelenggara jaringan juga menjadi faktor utama. 

    “Tergantung konsistensi anggaran Government Technology dan dukungan kebijakan investasi terhadap telekomunikasi dan penyelenggara jaringan dan infrastruktur lainnya. Termasuk investasi dalam riset dan SDM,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Selasa (7/10/2025).

    Sarwoto menambahkan, tahun depan Indonesia tidak hanya akan memasuki fase digitalisasi menuju all clouds atau transformasi digital yang sepenuhnya berbasis komputasi awan, tetapi juga menghadapi era digitalisasi menuju all intelligence dengan maraknya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). 

    Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat pengguna dan industri perlu memastikan agar IMDI berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

    “Tahun disrupsi teknologi dan layanan harus dijawab dengan debottlenecking peraturan yang menghambat, dengan tetap menjunjung kepentingan nasional,” imbuhnya .

    Lebih lanjut, Sarwoto menjelaskan IMDI menilai empat pilar utama, yakni infrastruktur dan ekosistem, keterampilan, pemberdayaan masyarakat, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Kenaikan skor nasional mencerminkan arah positif transformasi digital, meski setiap pilar dapat mengalami fluktuasi.

    Menurut Mastel, salah satu pendorong peningkatan IMDI 2025 adalah perbaikan pada pilar infrastruktur dan ekosistem digital yang sempat turun 1–2 poin pada 2024 akibat keterlambatan pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). 

    “Terutama akses BTS 4G dan infrastruktur data center. Mastel berpendapat di pilar ini pemerintah dan operator atau pelaku lainnya mesti mendorong implementasi akses berbasis 5G, edge AI, karena use case [5G + AI] akan menjadi motor penggerak transformasi digital yang lebih efisien dan efektif,” katanya.

    Adapun untuk mempercepat peningkatan indeks di tahun-tahun mendatang, Mastel menilai literasi digital juga harus digarap lebih konkret dan tidak sekadar teoritis. Selain itu, Sarwoto mengatakan kasus nyata yang dihadapi sektor digitalisasi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan hubungan antarnegara. 

    “Perlu kerja sama dalam dan luar negeri untuk ini, kolaborasi, copy dan adaptasi terobosan cepat saat ini diperlukan. Perilaku ini jangan hanya dibebankan kepada masyarakat, namun terutama unsur pemerintah juga sangat perlu, banyak regulasi lintas sektor dinilai menghambat indeks IMDI,” kata Sarwoto.

    Menkomdigi menghadiri acara literasi digital

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat nilai IMDI 2025 mencapai 44,53 poin, meningkat 1,19 poin dari tahun sebelumnya sebesar 43,34. IMDI mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam aktivitas harian maupun pekerjaan. 

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi bukti nyata bahwa Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Komdigi.

    Pengukuran IMDI 2025 mencakup empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Dari keempatnya, pilar Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi 53,06, sedangkan pilar Pemberdayaan mencatat skor terendah 34,42.

    Indeks ini telah diukur sejak 2022 dan terus menunjukkan tren positif: 37,80 pada 2022, 43,18 pada 2023, 43,34 pada 2024, hingga 44,53 pada 2025. Tahun ini, pengukuran melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri di 514 kabupaten/kota.

    Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Boni Pudjianto, memproyeksikan IMDI 2026 akan meningkat menjadi 45,33 poin atau naik 0,8 poin dibandingkan tahun ini. Boni mengatakan peningkatan nilai IMDI nasional akan diupayakan melalui tiga langkah utama. Pertama, pengembangan dan penguatan infrastruktur digital dengan memastikan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau di seluruh Indonesia. 

    Kedua, penguatan ekosistem ruang digital dengan meningkatkan literasi serta keterampilan digital dasar masyarakat agar lebih produktif.

    “Ketiga pengembangan kompetensi digital SDM [sumber daya manusia] nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di masa depan,” kata Boni kepada Bisnis pada Senin (6/10/2025). 

  • Infrastruktur dan Ekosistem Pilar Utama Pendongkrak Indeks Masyarakat Digital 2025

    Infrastruktur dan Ekosistem Pilar Utama Pendongkrak Indeks Masyarakat Digital 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan faktor utama yang mendorong peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, yang naik menjadi 44,53 poin atau meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto mengatakan kenaikan nilai IMDI secara nasional terutama ditopang oleh dua pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem serta Pekerjaan.

    “Berdasarkan hasil pengukuran IMDI 2025, peningkatan nilai IMDI secara nasional didorong oleh kontribusi yang cukup tinggi dari pilar 1 [Infrastruktur dan Ekosistem] yang mengalami peningkatan 0,36 poin,” kata Boni kepada Bisnis pada Senin (6/10/2025). 

    Boni mengatakan peningkatan ada pilar ini menjadi fondasi dan pengungkit bagi peningkatan pilar lainnya melalui efek domino dari perbaikan infrastruktur digital. Dia menambahkan, pilar Pekerjaan juga menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 4,8 poin, yang dipengaruhi oleh meningkatnya ketersediaan talenta digital yang relevan dengan kebutuhan industri.

    Boni menambahkan langkah-langkah strategis yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut meliputi perluasan akses internet dan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah perdesaan, peningkatan kompetensi digital masyarakat melalui pelatihan dan sertifikasi nasional. 

    “Serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk mendorong transformasi digital,” katanya.

    Menurut Boni, IMDI berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Dia menambahkan peningkatan nilai IMDI juga memerlukan kolaborasi lintas sektor baik pemerintah, masyarakat, maupun industri. 

    “Secara umum, program-program strategis pemerintah berkontribusi positif terhadap peningkatan IMDI. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal, terutama di bidang pemberdayaan digital dan pemerataan di daerah-daerah tertinggal,” kata Boni.

    Teknisi memperbaiki pemancar internet

    Dia mencontohkan beberapa inisiatif strategis yang telah berperan dalam peningkatan nilai IMDI, seperti program pelatihan digital Digital Talent Scholarship dan program Literasi Digital yang menyasar berbagai kalangan masyarakat. Meski cakupannya luas, menurutnya, proporsi peserta masih relatif kecil dibandingkan populasi Indonesia secara keseluruhan.

    Selain itu, pemerataan infrastruktur digital seperti pembangunan BTS 4G dan 5G di berbagai wilayah juga turut berkontribusi dalam mendukung pilar Infrastruktur dan Ekosistem.

    “Meskipun bukan sebagai indikator tunggal, pemerataan Infrastruktur Digital melalui pembangunan BTS 4G dan 5G di berbagai lokasi dapat berkontribusi dalam menyokong pilar Infrastruktur & Ekosistem,” tutur Boni.

    Sementara itu, berdasarkan data resmi Komdigi, nilai IMDI 2025 mencapai 44,53 poin, meningkat dari 43,34 poin pada 2024. 

    IMDI merupakan pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Pengukuran IMDI dilakukan setiap tahun sejak 2022.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti konkret bahwa Indonesia terus bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya Hafid, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (6/10/2025).

    Dia menambahkan pemanfaatan IMDI sebagai rujukan strategis sangat penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia berbasis data. Dengan demikian, setiap program penguatan keterampilan digital nasional dapat dirancang secara tepat sasaran.

    Pengukuran IMDI mencakup empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Dari keempat pilar tersebut, Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06, sedangkan pilar Pemberdayaan masih berada di posisi terendah dengan 34,42 poin. Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy yang merupakan hasil capaian forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

    Untuk tahun 2025, pengukuran dilakukan pada Juli—Agustus dengan melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Tahun ini, IMDI juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), memberikan gambaran yang lebih komprehensif hingga level kabupaten/kota.

    Sejak pertama kali diukur pada 2022 dengan skor 37,80, IMDI terus menunjukkan tren positif, meningkat menjadi 43,18 pada 2023 dan 43,34 pada 2024 sebelum kembali naik ke 44,53 pada 2025.

  • Komdigi Targetkan Masyarakat Makin Melek Digital 2026, Skor IMDI Naik Jadi 45,33

    Komdigi Targetkan Masyarakat Makin Melek Digital 2026, Skor IMDI Naik Jadi 45,33

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memproyeksikan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2026 mencapai nilai 45,33, atau meningkat 0,8 poin dari capaian tahun ini. 

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, mengatakan peningkatan nilai IMDI nasional akan diupayakan melalui tiga langkah utama. Pertama, pengembangan dan penguatan infrastruktur digital dengan memastikan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau di seluruh Indonesia.

    “Kedua, penguatan ekosistem ruang digital dengan meningkatkan literasi serta keterampilan digital dasar masyarakat agar lebih produktif,” kata Boni kepada Bisnis pada Senin (6/10/2025). 

    Ketiga, lanjut Boni, pengembangan kompetensi digital sumber daya manusia (SDM) nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di masa depan. Dia menambahkan hasil IMDI 2025 masih menunjukkan adanya kesenjangan, utamanya untuk wilayah-wilayah di kawasan timur Indonesia. 

    Dia mengatakan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengutamakan daerah-daerah dengan nilai IMDI terendah sebagai sasaran prioritas lokasi pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) digital.

    Dia menambahkan peningkatan nilai IMDI dan pengurangan kesenjangan antarwilayah tidak bisa dilakukan hanya oleh Komdigi. 

    “Peningkatan nilai IMDI dan pengurangan gap antar wilayah tidak dapat dicapai melalui program inisiatif dari Kemkomdigi saja, melainkan perlu kerjasama berbagai stakeholder, khususnya Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” katanya.

    Boni mencontohkan, bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah antara lain dengan menginisiasi penggunaan keuangan digital seperti e-wallet sebagai alat pembayaran utama, atau mendorong masyarakat memanfaatkan layanan publik berbasis digital yang telah dikembangkan di daerah masing-masing.

    Nelayan membuka aplikasi di smartphone

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai proyeksi peningkatan IMDI pada tahun depan cukup realistis. Menurutnya, adopsi teknologi digital di masyarakat sudah berkembang pesat dan diperkirakan akan terus meningkat.

    “Tahun depan minimal akan sama atau naik. Kita menyaksikan, sebagian besar masyarakat Indonesia cepat mengadopsi dan mengadaptasi perkembangan teknologi digital. Terutama sangat nampak pada masa pandemi. Tahun 2026 akan tetap baik,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Senin (6/10/2025).

    Agung menilai, sektor keuangan digital menjadi pendorong utama peningkatan IMDI tahun depan. 

    “Sektor penentu kenaikan IMDI pada tahun depan yakni sektor keuangan, terutama payment, teknologi semisal QRIS. Kesempatan yang baik untuk mengembangkan layanan sejenis QRIS ini. Hal sejenis dapat diterapkan di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan,” tambahnya.

    Sebelumnya diberitakan, Komdigi mencatat IMDI 2025 mencapai 44,53 poin, naik 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,34. 

    IMDI merupakan alat ukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi bukti nyata Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya.

    Menurutnya, pemanfaatan indeks tersebut sebagai rujukan strategis penting untuk memastikan kebijakan pengembangan SDM digital berbasis data yang akurat dan tepat sasaran.

    IMDI diukur berdasarkan empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan. Tahun ini, pilar Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06, sementara pilar Pemberdayaan menjadi yang terendah dengan 34,42.

    Pengukuran IMDI dilakukan setiap tahun di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri. 

    Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2022 dengan skor nasional 37,80, IMDI terus menunjukkan tren peningkatan menjadi 43,18 pada 2023, 43,34 pada 2024, dan kini mencapai 44,53 pada 2025.

    Infrastruktur Internet

    Tahun ini, Komdigi juga memberikan penghargaan kepada daerah dengan capaian tertinggi. Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki skor IMDI tertinggi secara nasional sebesar 56,97, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05). 

    Untuk kategori kabupaten/kota, Kota Bandung, Kota Malang, dan Jakarta Barat menjadi yang terdepan di wilayah barat. Di wilayah tengah, posisi teratas ditempati oleh Kota Bontang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Tarakan, sedangkan di wilayah timur ada Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong.

  • Skor Digital RI (IMDI) Capai 44,53: Infrastruktur Tertinggi, Pemberdayaan Terendah

    Skor Digital RI (IMDI) Capai 44,53: Infrastruktur Tertinggi, Pemberdayaan Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2025 mencapai 44,53 poin. Infrastruktur digital di Indonesia dinilai cukup matang, namun belum mampu membuat masyarakat berdaya. 

    Angka tersebut meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,34. 

    IMDI merupakan pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. 

    Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak 2022 dan dilakukan setiap tahun.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti nyata bahwa Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045. 

    Dia menegaskan IMDI 2025 telah melampaui fungsi dasarnya sebagai alat evaluasi.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya Hafid, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (6/10/2025).

    Meutya Hafid mengatakan, pemanfaatan indeks tersebut sebagai rujukan strategis sangat krusial dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tepat sasaran. Dengan begitu, setiap program penguatan keterampilan digital nasional dapat berbasis pada data yang akurat.

    Pengukuran IMDI mencakup empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

    Dari keempat pilar tersebut, Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06. Sementara itu, pilar Pemberdayaan menempati posisi terendah dengan skor 34,42, yang menandakan masih adanya area yang perlu mendapat perhatian lebih.

    Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy, hasil capaian penting dari forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

    Untuk tahun 2025, pengukuran dilakukan pada Juli—Agustus dengan melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri. 

    Tahun ini, IMDI juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terkini hingga level kabupaten/kota.

    IMDI diukur setiap tahun dengan cakupan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi masyarakat digital di seluruh wilayah Indonesia.

    Pada 2022, skor nasional tercatat sebesar 37,80. IMDI terus menunjukkan tren positif dengan kenaikan signifikan pada 2023 menjadi 43,18. Pada 2024, skor kembali meningkat menjadi 43,34.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, menjelaskan nilai nasional merupakan rata-rata dari seluruh nilai provinsi, yang bersumber dari rata-rata nilai kabupaten/kota.

     Komdigi juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan pencapaian tertinggi. 

    Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih skor IMDI tertinggi secara nasional sebesar 56,97, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05). 

    Untuk kategori kabupaten/kota, Pemerintah Kota Bandung memimpin di wilayah barat, diikuti oleh Kota Malang dan Jakarta Barat. Di wilayah tengah, Kota Bontang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Tarakan menempati posisi teratas. 

    Sementara itu, di wilayah timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong mencatatkan skor tertinggi.

  • Menkomdigi Meutya Hafid: Tantangan Pers di Era Digitalisasi Tidak Mudah Regional 4 Oktober 2025

    Menkomdigi Meutya Hafid: Tantangan Pers di Era Digitalisasi Tidak Mudah Regional 4 Oktober 2025

    Menkomdigi Meutya Hafid: Tantangan Pers di Era Digitalisasi Tidak Mudah
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid, berharap pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 melahirkan terobosan dan inovasi dalam menghadapi tantangan pers di era digitalisasi.
    Pernyataan itu disampaikan Meutya saat menghadiri pengukuhan pengurus PWI Pusat periode 2025-2030 di Monumen Pers Nasional di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/10/2025).
    “Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi PWI yang makin tidak hanya bersatu, tapi juga transformatif dan membuat langkah-langkah baru. Karena memang tantangan pers di era digitalisasi juga tidak mudah, seperti yang kita harapkan banyak lahir inovasi-inovasi dari PWI yang baru saja dikukuhkan,” kata Meutya.
    Meutya menceritakan, Monumen Pers Nasional adalah simbol perjalanan panjang bangsa Indonesia.
    Di tempat bersejarah ini, katanya, PWI dilahirkan.
    “Ini kan bersejarah sekali. Makanya kita pilih Kota Solo dan Monumen Pers karena dulunya memang dilahirkan di sini PWI dan kembali ke sini,” ungkap dia.
    “Dari sini lahir peristiwa bersejarah denyut kebangsaan yang membuat PWI sejak dilahirkan di tempat ini menjadi bagian dari garda terdepan menjaga memori kolektif bangsa sekaligus mengawal demokrasi,” sambung Meutya.
    Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengatakan alasan Monumen Pers menjadi tempat pengukuhan pengurus PWI Pusat merupakan hasil diskusi dengan Menkomdigi.
    “Permintaan pengukuhan pengurus PWI ini di Kota Surakarta dan tepatnya di Monumen Pers ini adalah permintaan dari Ibu Meutya Hafid,” katanya.
    Akhmad menambahkan, Monumen Pers memiliki spirit persatuan dan perjuangan untuk mengakhiri dualisme.
    “Kami sadar bahwa sebelum kongres, persatuan PWI terbelah. PWI terbelah dan semuanya berada dalam titik nadir tentang eksistensi organisasi,” katanya.
    Menurut dia, dualisme membuat PWI mengalami stagnasi kegiatan selama hampir dua tahun.
    “Hampir semua PWI di seluruh Indonesia dan kabupaten/kota menjadi lumpuh,” ungkap dia.
    “Oleh karena itu, kami berharap dengan semangat spirit perjuangan kita semua, kita mengembalikan marwah PWI dan masyarakat pers Indonesia,” sambung Akhmad.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Komdigi sebut PWI dibutuhkan bangsa dan negara

    Menteri Komdigi sebut PWI dibutuhkan bangsa dan negara

    Solo (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibutuhkan oleh bangsa dan negara.

    “Persatuan PWI makin relevan karena kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak perusahaan pers yang sulit bertahan, artinya PWI menjadi makin relevan, makin dibutuhkan, maka persatuan PWI tidak hanya dibutuhkan oleh insan pers, tetapi juga oleh bangsa dan negara,” kata Meutya pada acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030 di Monumen Pers Nasional Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu.

    Ia mengatakan tantangan digitalisasi termasuk juga AI akan menyulitkan masyarakat melihat mana berita betul dan mana berita hoaks.

    “Kami dari pemerintah selalu menyampaikan di forum apapun, mari kembali bersandar pada karya yang patuh pada etika jurnalistik di tengah tantangan-tantangan yang berat. Itu (etika jurnalistik) ada pada media mainstream, media konvensional yang telah menjaga bangsa ini, sejak bangsa ini lahir sampai sekarang, tanpa mengecilkan media sosial yang sepuluh terakhir berkembang pesat,” katanya.

    Ia juga mengajak insan pers untuk mengingat jejak para pendahulu yang memberitakan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

    “Yang memberitakan bangsa ini baik di dalam negeri maupun mancanegara, dan catatan itu tidak dimiliki oleh media sosial. Oleh karena itu, kombinasi keduanya menjadi penting, tidak boleh satu melampaui yang lain, keduanya harus berjalan beriringan dengan baik,” katanya.

    Ia mengatakan dalam kerangka perjalanan antara media sosial dan media mainstream yang sudah ada sejak bangsa ini lahir, pemerintah wajib membuat regulasi yang memudahkan dan memuat aspirasi harapan PWI, salah satunya Perpres Publisher Rights.

    “Waktu itu kami masih di Komisi 1 (DPR RI), saat itu Pak Jokowi saat Hari Pers Nasional menyampaikan ini harus jadi. Silahkan teman-teman wartawan menggodok, saat itu agak lama karena banyak pemikiran baik. Sampai kemudian kami menerima satu draf yang ditandatangani Presiden Jokowi pada saat itu,” katanya.

    “Pada pemerintahan Presiden Prabowo ini dikukuhkan, komite dibentuk. Kemudian kami undang platform untuk mau patuh. Ada satu platform, Google yang membantu ekosistem media yang sudah ada, ketika mengambil karya produk jurnalistik mereka wajib memberikan kompensasi,” katanya menambahkan.

    Ia berharap langkah ini membantu ekosistem media yang sudah ada. Dengan demikian, media sosial dan media mainstream dapat bersanding sama kuat.

    Sementara itu, terkait dengan pengukuhan pengurus PWI pusat ini, dikatakannya, merupakan momentum kebangkitan baru. Ia mengatakan PWI harus jadi rumah yang aman dan produktif bagi para anggotanya agar menghasilkan karya yang kredibel, independen, dan penuh integritas.

    Ia berharap pengukuhan ini bukan hanya seremonial tetapi juga menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali arti penting pers sebagai cahaya penguat persatuan bangsa.

    Ia juga meminta kerja sama PWI dengan pemerintah pusat yang sudah berjalan harus dibarengi dengan upaya yang sama antara PWI daerah dengan pemerintah daerah.

    “Oleh karena itu, kami mohon masing-masing pengurus daerah bisa berkomunikasi dengan pemda. Kami juga akan sampaikan ke Kadis Kominfo bahwa pemda wajib bekerja sama dengan PWI di seluruh Indonesia. Pemerintah harus mendukung PWI dan ekosistem media tanah air,” katanya.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengurus baru PWI Pusat komitmen perkuat ekosistem pers nasional

    Pengurus baru PWI Pusat komitmen perkuat ekosistem pers nasional

    Solo (ANTARA) – Pengurus baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat masa bakti 2025-2030 berkomitmen memperkuat ekosistem pers nasional.

    Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir pada acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030 di Monumen Pers Nasional Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu, mengatakan PWI bersama dengan mitra kerja termasuk juga pemerintah akan menguatkan ekosistem pers nasional agar sehat, kuat, dan berkualitas.

    “Kuat dalam ekonominya, perusahaan pers besar, kecil, menengah hidup, produk pers sehat dan berkualitas. dan publik dapat informasi yang sehat,” katanya.

    Munir juga ingin meningkatkan kemampuan digitalisasi para anggota PWI.

    “Dengan adanya AI (kecerdasan buatan), disrupsi media, kami ingin teman-teman makin akrab dengan itu, termasuk di kelembagaan PWI-nya. Kami juga akan mendorong kemajuan organisasi dengan digitalisasi yang maju,” katanya.

    Mengenai pengukuhan pengurus PWI yang diselenggarakan di Kota Solo, Munir mengatakan hal itu tidak lepas dari keinginan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    “Karena Ibu Meutya Hafid sadar betul karena beliau juga darahnya wartawan sehingga sangat menjiwai sebuah aura yang harus disatukan. Kami sadar bahwa sebelum kongres persatuan, PWI terbelah dan semuanya berada dalam titik nadir tentang eksistensi organisasi,” kata Direktur Utama Perum LKBN ANTARA itu.

    Oleh karena itu, kata Munir, dengan tergelarnya kongres persatuan dan dengan tersusunnya pengurus kabinet persatuan ini, diharapkan semangat persatuan dan perjuangan dari para senior pers yang melahirkan PWI di Monumen Pers Nasional bisa menjadi roh bagi insan pers Indonesia.

    “Persatuan adalah kata kunci bagi kita semua, karena kami mengalami sebuah stagnasi kegiatan selama hampir dua tahun. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan para stakeholder saat itu kebingungan, apa yang harus dilakukan ketika kita berhadapan dengan masyarakat pers. Hampir semua ke PWI di seluruh kabupaten kota menjadi lumpuh,” katanya.

    Oleh karena itu, ia berharap semangat persatuan dan perjuangan tersebut dapat mengembalikan marwah PWI.

    “Sekarang informasi itu bercampur-baur. Pemerintah ingin mengajak masyarakat, publik untuk makan informasi yang sehat dan bergizi. Inilah tugas kita bahwa pers Indonesia, PWI bisa menjadikan informasi yang sehat dan bergizi,” katanya.

    Ia juga berharap pemerintah bersama dengan PWI mampu memastikan komunikasi informasi sampai ke masyarakat dengan baik.

    “Dengan begitu masyarakat sehat, pers sehat, pers kuat, dan berkualitas,” katanya.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkomdigi Meutya Targetkan 4 Juta Talenta Digital Lahir Lewat Garuda Spark

    Menkomdigi Meutya Targetkan 4 Juta Talenta Digital Lahir Lewat Garuda Spark

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menargetkan empat juga talenta digital dapat tercipta melalui pusat inovasi Garuda Spark. Sumber daya manusia disiapkan untuk menghadapi era ekonomi digital dan bonus demografi Indonesia pada 2030.

    Pemerintah menargetkan 12 juta talenta digital nasional, di mana angka tersebut naik dari sebelumnya sembilan juta. Dan, Garuda Spark Innovation Hub diharapkan dapat menyumbang empat juta manfaat yang terdiri dari talenta digita dan teknoprenuer.

    “Kita menargetkan pada ujungnya 4 juta penerima manfaat, 2 juta talenta digital dan 2 juta technopreneur hanya dari innovation ini saja,” ujar Meutya dalam peresmian Garuda Spark Innovation Hub Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Sebagai informasi, Garuda Spark Innovation Hub merupakan program yang diproyeksikan menjadi wadah kolaborasi pemerintah, swasta, dan komunitas digital dalam melahirkan jutaan talenta muda.

    Garuda Spark Innovation Hub pertama kali hadir di Bandung, kemudian disusul di Jakarta. Meutya menyebutkan kota selanjutnya yang akan tersedia pusat inovasi ini, yakni Medan dan Aceh.

    Disampaikan Meutya program tersebut akan diperluas ke tingkat kabupaten/kota. Dalam dua tahun mendatang, pemerintah menargetkan Garuda Spark mampu terkoneksi dengan ekosistem digital global.

    “Garuda spark kami bentuk untuk semangat kemajuan generasi muda kita dalam mempersiapkan kapabilitas di era ekonomi digital. Program ini disusun dengan beberapa fase, fase pondasi dan hari ini kita lakukan aktivasi langsung,” tutur Menkomdigi.

    Pada kesempatan ini juga, Meutya meminta para pelaku startup memiliki sikap optimistis dalam menghadapi tantangan global di tengah dinamika industri teknologi.

    “Kita tahu ada istilah winter is coming untuk industri teknologi, tetapi kita tidak boleh merasa lemah dengan ucapan tersebut. Kita yakin potensi Indonesia sangat besar dan tentu ekosistem digital kita akan bangkit,” pungkasnya.

    (agt/afr)

  • Lembaga PDP Masih Belum Dibentuk, Menkomdigi Ungkap Alasannya

    Lembaga PDP Masih Belum Dibentuk, Menkomdigi Ungkap Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait nasib Lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang tak kunjung dibentuk.

    Sebagai informasi, Undang-Undang PDP sudah disahkan sejak 2022. Hingga Oktober 2025, lembaga PDP belum dibentuk pemerintah, padahal diamanatkan sudah ada terhitung sejak dua tahun disahkannya UU PDP atau tepatnya Oktober 2024.

    Terkait hal itu, Menkomdigi mengatakan bahwa proses pembentukan badan tersebut masih dalam pembicaraan lintas kementerian dan lembaga terkait.

    “Untuk lembaga PDP memang masih dalam perbicaraan dan juga harmonisasi di tingkat Sekretariat Negara, dan juga Kementerian PANRB. Jadi, kami mengikuti nanti badannya seperti apa, masih dalam perbicaraan,” kata Meutya dalam peluncuran Garuda Spark Innovation Hub Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Lembaga PDP diamanatkan UU sebagai otoritas independen yang akan menjalankan fungsi pengawasan, penegakan, hingga mediasi terkait pelanggaran data pribadi di Indonesia. Namun hingga kini pemerintah belum menentukan bentuk dan desain kelembagaannya.

    Sementara itu, UU PDP yang menjadi acuan dari ‘wasit pelindungan data pribadi’ ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

    Chairman CISRReC Pratama Persadha turut merespon perubahan UU PDP yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2026.

    Menurut Pratama bahwa UU PDP yang sudah disahkan belum dijalankan secara penuh. Kebocoran data yang menimpa puluhan juta akun warga menunjukkan urgensinya, tetapi implementasi masih terhambat karena Badan PDP belum terbentuk dan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan belum selesai.

    “Jika revisi dilakukan sebelum UU benar-benar dijalankan, hal ini akan kontraproduktif dan berisiko mengaburkan fokus penegakan,” ungkapnya.

    (agt/agt)