Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Menkomdigi Tiba-Tiba Sidak Kantor Pos di Bali, Ada Apa?

    Menkomdigi Tiba-Tiba Sidak Kantor Pos di Bali, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pos Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh di Abiansemal, Badung, Bali, pada Minggu (2/11/2025).

    Kunjungan ini bertujuan untuk memeriksa kesiapan PT Pos Indonesia (Persero) dalam menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat, yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi 2025.

    Program BLT ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 17 Oktober 2025 di Kantor Pos Cikini. Pemerintah menargetkan bantuan ini menyasar total 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), atau setara dengan 140 juta jiwa di seluruh Indonesia.

    Dari jumlah masif tersebut, PT Pos Indonesia mendapatkan tugas besar untuk menyalurkan bantuan kepada 17 hingga 18 juta KPM.

    “Hari ini Komdigi datang untuk memeriksa kesiapan salah satu Kantor Pos LPU,” ujar Meutya di lokasi. “Kita perlu memastikan bahwa Kantor Pos siap untuk menjalankan perintah dari Bapak Presiden, yaitu untuk memberikan BLT yang secara total jumlahnya 35 juta Keluarga Penerima Manfaat atau setara dengan 140 juta jiwa,” katanya. 

    Pemilihan LPU Blahkiuh, menurut Meutya, bukan tanpa alasan. Kantor pos ini dipilih sebagai simbolisasi dari 2.400 LPU di seluruh Indonesia yang menjadi “kaki tangan” pemerintah untuk menjangkau masyarakat di daerah pelosok, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pemerintah memberikan tenggat waktu yang ketat, di mana Presiden meminta seluruh bantuan ini selesai disalurkan paling lambat 20 November 2025.

    Meutya menjelaskan bahwa Kantor Pos mendapat mandat untuk menyalurkan bantuan kepada 17 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan target penyelesaian dari Presiden pada 20 November mendatang. Ia menyebut penyaluran baru dimulai pada 17 Oktober, sehingga waktu yang tersedia sekitar satu bulan.

    Meutya juga menambahkan, tahap pertama yang berlangsung pada 27 Oktober berjalan lancar, dengan lebih dari 600 ribu KPM telah menerima bantuan.

    Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, merinci tantangan data yang dihadapi dalam penyaluran ini. Ia menjelaskan bahwa dari total 35 juta KPM, sekitar 16 juta di antaranya merupakan penerima bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako. Sisanya merupakan data baru yang memerlukan validasi ketat.

    “Sisanya ini, tadi kami sampaikan, ada 7,5 juta yang memang fixed tidak punya rekening di perbankan. Ada sekitar 11 juta yang diindikasikan punya rekening, namun perlu dipastikan apakah masih aktif atau tidak, karena mereka dulu menerima bansosnya sudah lama. Karena itulah kenapa tadi perlu validasi itu,” papar Haris.

    Haris juga turut menepis anggapan bahwa PT Pos masih bekerja secara manual dalam penyaluran bantuan. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengadopsi digitalisasi untuk mempercepat proses. Penyaluran ini menggunakan sistem rekening giro khusus yang dibuatkan untuk setiap KPM.

    “Penerima manfaat ini kami beri namanya surat pemberitahuan yang di dalamnya ada barcode. Pada saat barcode di-scan oleh aplikasi kami, Pos Giro Cash namanya, itu secara otomatis kalau benar orangnya akan membuka blokir rekeningnya tadi. Baru kami salurkan secara tunai,” pungkasnya.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkomdigi Ajak Orangtua Lindungi Anak dari Ancaman Dunia Digital Lewat Microsite PP Tunas

    Menkomdigi Ajak Orangtua Lindungi Anak dari Ancaman Dunia Digital Lewat Microsite PP Tunas

    Menkomdigi Ajak Orangtua Lindungi Anak dari Ancaman Dunia Digital Lewat Microsite PP Tunas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak para orang tua, khususnya para ibu, untuk aktif berpartisipasi dalam melindungi anak-anak dari ancaman dunia digital melalui microsite PP Tunas, sebuah platform edukasi dan berbagi pengalaman terkait perlindungan anak di ruang digital.
    Meutya menjelaskan bahwa microsite tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
    “Ini tertuliskan dalam PP Tunas, di mana microsite ini nanti menjadi wadah pengetahuan bagi para bunda-bunda untuk mengerti bagaimana membawa anaknya di era digital,” ujar Meutya di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).
    Menurutnya, platform ini tidak hanya akan diisi oleh konten resmi dari pemerintah, tetapi juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan tips dari para orang tua.
    “Kita harapkan microsite ini nanti diisi oleh sharing pengalaman dari bunda-bunda, tips-tips parenting, dan juga dari para pakar yang akan mengisi konten-konten di sana,” katanya.
    Microsite PP Tunas nantinya akan memuat panduan terkait aplikasi dan permainan (game) yang aman bagi anak-anak.
    “Termasuk misalnya, mana aplikasi yang aman untuk anak, mana aplikasi yang untuk dewasa, mana games yang bisa dimainkan oleh anak-anak usia tertentu, karena ada games yang belum boleh untuk usia tertentu,” jelas Meutya.
    Ia menegaskan, tujuan utama platform ini adalah membantu orang tua menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak di ruang digital sebagaimana diatur dalam PP Tunas.
    Lebih lanjut, Meutya menyampaikan bahwa microsite ini diharapkan menjadi “rumah digital” bagi para orang tua.
    “Jadi pada dasarnya ini panduan untuk bisa menerapkan dan mengaktifkan PP Tunas,” katanya.
    “Kita membuatkan platform, tapi yang mengisi itu justru bunda-bunda. Mereka yang paling paham dan bisa saling berbagi pengalaman, termasuk para pendidik,” ujarnya.
    Meutya juga mengingatkan bahwa ancaman di dunia digital semakin kompleks, termasuk kekerasan seksual daring dan aktivitas rekrutmen terorisme melalui permainan online.
    “Sepintas kelihatan aman, tapi ternyata di dalamnya bisa ada macam-macam, bahkan kemarin BNPT melaporkan ada satu game yang digunakan untuk aktivitas rekrutmen teroris,” ungkapnya.
    Ia menegaskan, kolaborasi antarorang tua menjadi kunci dalam menjaga anak-anak agar tidak menjadi korban di ruang digital.
    “Tugas kita, bunda-bunda, untuk melindungi. Tapi agak sulit kalau tidak saling sharing, karena dunia digital ini luas sekali dan aplikasinya makin beragam,” ujar Meutya.
    Meutya mengajak masyarakat untuk tidak hanya berhenti pada peraturan semata, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
    “Ayo kita laksanakan peraturan ini agar tidak cuma menjadi pagar hiasan, tapi benar-benar menjadi pagar yang melindungi anak-anak kita,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 31.000 Rekening Warga RI Ditindak, Pemerintah Perang Lawan Judol

    31.000 Rekening Warga RI Ditindak, Pemerintah Perang Lawan Judol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Praktik judi online (judol) masih marak di tanah air. Temuan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), banyak konten yang di-takedown terkait dengan judol.

    Kementerian itu juga menemukan lebih dari 31 ribu rekening terindikasi judol. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Ini kerjasama dengan OJK luar biasa, kami sudah melakukan takedown kurang lebih 3 juta lebih konten dan sebagian besar adalah terkait dengan judi online. Tapi tidak hanya itu, kami juga melapor kepada OJK 31 ribu lebih rekening yang terindikasi terkait dengan judi online dan ditindaklanjuti dengan baik oleh OJK,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid, Kamis (30/10/2025).

    Dia juga mengatakan kolaborasi antar lembaga masih sangat penting. Karena akan percuma jika hanya dilakukan pemblokiran akun judol dari pihak Komdigi saja.

    “Karena kalau kami hanya melakukan takedown, akun-akunnya tidak diblokir oleh Bapak Ibu, karena ada teman-teman dari perbankan juga, ya kami kerjanya akan seperti menyapu ruang yang kotor, besoknya kotor lagi, disapu lagi, besoknya kotor lagi,” jelasnya.

    Pemerintah Bangun Kampung Internet

    Selain penanganan judol, Meutya jyga menjelaskan beberapa program yang dilakukan kementerian dipimpinnya. Salah satu program Kampung Internet yang akan menghubungkan desa dengan internet.

    Pilot project Kampung Internet telah dilakukan di 1.194 titik. Tahun depan, Meutya juga mengatakan pihaknya akan terus melakukan percepatan.

    “Nah ini yang kita harapkan bisa terkoneksi melalui program Kampung Internet yang tersebar untuk pilot project-nya kemarin sudah kita lakukan di 1.194 titik tersebar di 20 desa, 9 kabupaten, 5 provinsi. Insya Allah di tahun 2026 ini juga akan kita lakukan percepatan,” ujarnya.

    Selain itu ada juga proyek untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti Digital Talent Scholarship dan AI Talent Factory dengan 72 ribu lulusan.

    Adapula peluncuran Hub.id untuk memilih 20 startup unggulan. Sejauh ini platform telah mencatatkan 900 startup dengan 250 investor yang bergabung.

    Komdigi juga telah meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta dan Bandung. Ini jadi tempat dari semua kalangan bisa berkumpul dan belajar dengan cepat.

    “Kita telah meluncurkan di Bandung Garuda Spark Innovation Hub di Bandung, Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta. Dalam hitungan hari kami akan meresmikan Garuda Spark Innovation Hub di Medan yang akan disusul dengan Aceh dan juga di Tangerang jadi lima kita kejar selesai untuk tahun ini. Tahun depan kita akan terbanyak kembali,” jelas Meutya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Area GBK Bakal Punya Wifi 7, Internet Bakal Ngebut

    Area GBK Bakal Punya Wifi 7, Internet Bakal Ngebut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah menyiapkan peluncuran jaringan Wifi teranyar dengan kecepatan tinggi di tanah air. Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah membuat regulasi soal Wifi 6 dan Wifi 7.

    “Regulasi yang mengatur mengenai Wi-Fi 6-7, internet dengan kecepatan tinggi, dan kita sudah lakukan inisiasinya bersama Cisco,” kata Meutya di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Dia juga mengatakan rencananya akan ada pilot project di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada awal tahun depan. Langkah tersebut jadi salah satu cara melakukan percepatan infrastruktur di Indonesia.

    “Dan rencananya akan diterapkan untuk pilot projecting di GBK di awal tahun depan. Jadi ini salah satu juga cara kita untuk melakukan percepatan di bidang infrastruktur,” ucapnya.

    Sebelumnya, Indonesia Technological Alliance (ITA) mengumumkan alokasi pita lower band 6 GHz untuk Wifi. Spektrum itu diperuntukkan untuk Wifi 6E dan 7 yang cepat dan latensi rendah.

    Wifi ini disebut bisa menghadirkan kecepatan jaringan 4 kali lipat dari Wifi yang sudah ada. Wifi juga dapat digunakan publik secara luas dan bersifat free license, selain itu bisa menggunakan AI application yang membutuhkan kecepatan tinggi.

    “Oleh karena itu, dengan hadirnya Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7 ini berbagai macam aplikasi yang sudah diimplementasikan di global Itu sekarang Indonesia sudah masuk di dalam era itu,” ujar Sekjen Komdigi, Ismail ditemui beberapa waktu lalu.

    Aturan lain yang juga dibuat oleh Komdigi terkait jaringan 1,4 Ghz. Lelang frekuensi telah dilakukan dan pemenangnya telah diumumkan bulan ini yakni MyRepublic dan Surge.

    Meutya berharap koneksi dengan teknologi Fixed Wireless Access itu dapat menambah koneksi internet yang murah. Kemungkinan pembangunannya baru akan dilakukan tahun depan.

    “Lelangnya baru selesai, baru diumumkan mudah-mudahan tahun depan pembangunannya mulai terasa,” ungkap dia.

    Selain itu, Komdigi berencana kembali melakukan lelang dan kali ini untuk jaringan 2,6 Ghz. Rencananya prosesnya akan dimulai pada akhir tahun ini.

    Meutya mengatakan diharapkan pembangunannya bisa dirasakan juga tahun 2026 mendatang. Jaringan itu diperuntukkan untuk pembangunan 5G di Indonesia.

    “Mudah-mudahan terkejar lagi di akhir tahun ini kita juga akan melakukan lelang dari 2,6 GHz untuk pembangunan 5G yang Insyaallah kalau lancar tahun depan selesai dan pembangunannya juga sudah mulai dirasakan tahun depan,” kata Meutya.

    Tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto, dia mengatakan akan ditandai dengan berbagai percepatan pembangunan. Ini dilakukan setelah tahun sebelumnya adalah melakukan segala persiapan.

    “Jadi tahun kedua dari Presiden Prabowo insyaallah percepatan-percepatan itu akan dilakukan karena memang administrasi, paper work, dan persiapan di tahun pertama itu sudah dilakukan dengan timely,” tuturnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pendaftaran Internet Seluler 100 Mbps Bakal Dibuka Menkomdigi di Akhir 2025

    Pendaftaran Internet Seluler 100 Mbps Bakal Dibuka Menkomdigi di Akhir 2025

    Jakarta –

    Setelah menyelesaikan lelang frekuensi 1,4 GHz, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebutkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan akan membuka lelang pita frekuensi 2,6 GHz. Spektrum mid-band itu akan digelar pada akhir 2025.

    Meutya menyebutkan lelang frekuensi 2,6 GHz sebagai langkah untuk memperkuat koneksi 5G di Indonesia. Sebagai informasi, sejak dihadirkan pertengahan Mei 2021, jaringan seluler generasi kelima itu cakupannya baru 10%.

    “Mudah-mudahan untuk kejar akhir tahun ini, kita juga akan melakukan lelang dari 2,6 GHz untuk pembangunan 5G,” kata Meutya dalam acara FEKDI x IFSE 2025 di Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (30/10/2025)

    Dia menambahkan, meski seleksi frekuensi tersebut digelar akhir tahun ini, Komdigi membidik prosesnya baru rampung pada tahun depan. Kemudian, setelah itu, pembangunan jaringan 5G melalui frekuensi 2,6 GHz segera bisa dimulai.

    “Kalau lancar, (lelang frekuensi 2,6 GHz) tahun depan selesai dan pembangunannya juga sudah mulai dirasakan tahun depan,” kata Meutya.

    Pita frekuensi radio 2,6 GHz merupakan salah satu pita mid-band yang memiliki keunggulan kapasitas dengan bandwidth yang tersedia sebanyak 190 MHz. Spektrum dengan moda Time Division Duplex (TDD) diketahui memiliki ekosistem perangkat 4G dan 5G terbanyak kedua secara global.

    Komdigi menyebutkan dengan dilepasnya frekuensi 2,6 GHz dapat menambahkan kualitas mobile broadband yang dibutuhkan Indonesia untuk meningkatkan pengalaman internet yang lebih baik.

    Sementara itu, Komdigi yang baru saja menyelesaikan proses lelang frekuensi 1,4 GHz yang diperuntukkan layanan jaringan akses nirkabel pita lebar (fixed broadband), Meutya mengatakan, dapat memperluas akses internet rumah dengan harga terjangkau di Indonesia.

    “Jadi tahun kedua dari (pemerintahan) Presiden Prabowo percepatan-percepatan itu akan dilakukan karena memang administrasi, paperwork, dan persiapan di tahun pertama itu sudah dilakukan dengan baik,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Komdigi telah melakukan konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

    Kecepatan internet Indonesia yang lambat di kawasan Asia Tenggara jadi sorotan belakangan ini. Pemerintah menyiapkan frekuensi 2,6 GHz dapat meningkatkan kualitas internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) sebesar 100 Mbps pada 2029.

    (agt/fay)

  • Telkomsel Harap Frekuensi 1,4 GHz jadi Akselerator Pemerataan 5G di Indonesia

    Telkomsel Harap Frekuensi 1,4 GHz jadi Akselerator Pemerataan 5G di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berharap pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz dapat menjadi akselerator bagi perluasan dan pemerataan adopsi teknologi 5G di Indonesia.

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, mengatakan melalui implementasi teknologi wireless, kehadiran Broadband Wireless Access (BWA) 1,4 GHz berpotensi memperkuat infrastruktur telekomunikasi nasional serta mendorong peningkatan penetrasi layanan fixed broadband.

    “Serta mendukung tersedianya layanan digital yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Kamis (30/10/2025).

    Dia menambahkan, sinergi antara operator telekomunikasi, pemerintah, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci agar pemanfaatan pita frekuensi tersebut berjalan optimal dan memberikan nilai tambah bagi ekosistem digital nasional.

    “Hal ini sejalan dengan arah kebijakan transformasi digital yang dicanangkan Komdigi, yaitu mewujudkan konektivitas yang merata, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta perekonomian digital Indonesia,” ujar Fahmi.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para pemenang lelang pita frekuensi 1,4 GHz untuk merealisasikan target pembangunan 20 juta koneksi internet rumah (fixed broadband) sebagai bagian dari komitmen pengembangan konektivitas nasional.

    “Jadi memang kepada pemenangnya [lelang 1,4 GHz] kita berikan target ataupun komitmen untuk membangun 20 juta koneksi internet rumah,” kata Meutya di Jakarta pada 23 Oktober 2025.

    Menurut Meutya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru saja menuntaskan proses lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang diperuntukkan bagi pengembangan teknologi Fixed Wireless Access (FWA). Teknologi ini diharapkan dapat menghadirkan konektivitas yang lebih baik, khususnya di kawasan perumahan.

    “Dan FWA ini juga mendorong internet lebih murah dan juga lebih merata,” imbuhnya.

    Meutya menambahkan, dampak pembangunan jaringan hasil lelang frekuensi tersebut kemungkinan belum akan terasa signifikan dalam waktu dekat, namun diperkirakan mulai terlihat pada 2026.

    Selain itu, pemerintah juga menyiapkan lelang pita frekuensi 2,6 GHz untuk mendukung pengembangan jaringan 5G di Indonesia.

    “Lelang berikutnya akan kita lakukan terhadap frekuensi 2,6 GHz untuk 5G. Jadi ada untuk FWA, ada untuk 5G agar juga ada percepatan dan juga koneksi yang lebih baik daripada 4G yang saat ini kita gunakan,” jelas Meutya.

  • Kapasitas Data Center Meningkat 52% dalam 8 Bulan

    Kapasitas Data Center Meningkat 52% dalam 8 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat jumlah kapasitas data center di Indonesia meningkat 52% dalam kurun waktu kurang dari setahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan total kapasitas pusat data nasional pada awal pemerintahan Presiden Prabowo, yakni bulan Oktober 2024, sebesar 190 megawatt (MW). Angka tersebut meningkat menjadi 290 MW pada  Juni 2025.

    “Dalam waktu kurang dari setahun kapasitas (pusat data) meningkat lebih dari 52%, jadi dalam satu tahun pemerintahan pak Presiden Prabowo peningkatannya sampai 52 persen dari 190 MW ke 290 MW,” kata Meutya dilansir dari Antara, Kamis (30/10/2025).

    Dia menilai peningkatan ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari perusahaan teknologi global untuk berinvestasi pada pembangunan pusat data di Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ujar Meutya, telah mengumumkan ada 12 perusahaan asal Amerika Serikat yang membangun ekosistem pusat data di Indonesia.

    Lebih lanjut, Meutya memaparkan hingga April 2025, sudah ada 180 pusat data yang telah beroperasi di Indonesia dari berbagai skala. Delapan di antaranya dikategorikan sebagai “Tier 4” atau memiliki kemampuan operasional terbaik, sementara tiga pusat data lainnya berfokus pada teknologi kecerdasan buatan (AI).

    “Jadi (pusat data) sudah (beroperasi) dengan teknologi terbaru yaitu artificial intelligence,” ucapnya.

    Persaingan pusat data (data center) khusus AI makin panas setelah perusahaan asal Dubai, EDGNEX Data Centers by DAMAC, di Jakarta dengan total investasi mencapai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37,54 triliun (asumsi kurs Rp16.323 per dolar AS).

    Dalam 2 bulan terakhir, jumlah data center jumbo di Indonesia bertambah cukup banyak. Damac menyusul PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) dan Kongsi Equinix-Astra yang sebelumnya juga telah merilis data center baru di Indonesia.

    Proyek milik perusahaan yang berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab itu menjadi salah satu pengembangan khusus AI terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan kapasitas tambahan di masa mendatang sebesar 144 Megawatt (MW).

    Untuk diketahui, EDGNEX beroperasi di 11 negara, yakni Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Arab Saudi, Turki, Thailand, Malaysia, Yunani, Spanyol, Finlandia, Italia, termasuk Indonesia.

    Pendiri DAMAC Group Hussain Sajwani mengatakan setelah proses akuisisi lahan yang diselesaikan pada Maret lalu oleh DAMAC, lokasi ini telah memasuki tahap awal konstruksi dengan fase pertama yang diperkirakan siap beroperasi pada Desember 2026.

    Nantinya, pusat data ini akan mengadopsi rak AI berdensitas tinggi, sehingga menetapkan standar baru untuk infrastruktur generasi berikutnya di kawasan Asia Tenggara.

    “Ini adalah pembangunan kedua kami di Indonesia, yang semakin menegaskan komitmen kami untuk menjembatani kesenjangan digital di pasar yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” kata Sajwani dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

    Sajwani mengatakan dengan pesatnya adopsi AI di berbagai sektor, proyek ini hadir untuk memenuhi kebutuhan akan infrastruktur yang skalabel dan hemat energi.

    Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa proyek pusat data yang mengadopsi AI ini dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya.

    “Dengan meningkatnya skala beban kerja AI, kebutuhan akan infrastruktur generasi baru yang lebih kuat dan efisien pun tumbuh dan proyek ini merupakan bagian dari komitmen besar kami di Asia Tenggara, di mana kami telah menginvestasikan lebih dari US$3 miliar untuk pengembangan infrastruktur digital,” ungkapnya.

  • Digitalisasi Kopdes Merah Putih Dorong Literasi SDM

    Digitalisasi Kopdes Merah Putih Dorong Literasi SDM

    Bisnis.com, MALANG — Sudah lebih dari 3 bulan, Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang, beroperasi. Denyut usaha di koperasi desa ini mulai terasa manfaatnya bagi masyarakat.

    Koperasi Desa Merah Putih (KMP) Karangbesuki ini mengoptimalkan jalur pemasaran berbasis digital secara sederhana yakni memanfaatkan saluran media sosial. Seluruh produk yang dijual kepada konsumen dan anggota, dapat dipantau langsung melalui media sosial.

    Dengan pendekatan tersebut, ada dua aspek yang ingin dijangkau oleh pengurus dan pengelola KMP Karangbesuki. Pertama, informasi yang cepat mengenai produk kepada anggota. Kedua, memantau langsung keaktifan anggota dalam berorganisasi di koperasi.

    “Informasi mengenai produk-produk yang dijual, jumlah stok, dan permintaan anggota, semua bisa dipantau secara digital,” kata Ketua KMP Karangbesuki R. Susy Devi Kurnia kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

    Menurut Susy, seluruh pengurus dan pengawas di KMP Karangbesuki telah memperoleh pembekalan dan pelatihan mengenai pemanfaatan serta literasi digital.

    Meskipun pelatihan digital masih relatif sederhana, katanya hal itu sangat membantu dalam mengelola informasi yang benar terkait dengan sumber-sumber utama yang kaitannya dengan pengelolaan KMP.

    “Semua pengurus yang berjumlah 7 orang dan 5 orang pengawas telah dilatih digital. Sekarang kan informasi berkembang cepat, kami sadar kalau tidak dapat sumber yang terpercaya atau tidak tahu cara mengakses ke sumber-sumber resmi, malah bisa merugikan kami sebagai pengelola,” katanya.

    Pengetahuan lain yang juga terus dipelajari dengan adanya pembekalan digital yakni terkait dengan pemanfaatan aplikasi untuk mendukung bisnis koperasi, seperti aplikasi pengelolaan keuangan, antar jemput barang, layanan transaksi pembayaran, dan lain sebagainya.

    Dalam menjalankan bisnis, KMP Karangbesuki menjual beras, gula, tepung, minyak goreng, telur, dan gas elpiji. Saat ini, jumlah anggota KMP sebanyak 54 orang.

    Produk komoditas beras, gula, tepung, telur, dan minyak goreng, kata Susy dipasok dari Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas), BUMD milik Pemkot Malang dengan konsentrasi bisnis pada pangan.

    Perumda Tunas tidak mensyaratkan koperasi harus menempatkan terlebih dulu dana kemudian baru bisa dipasok komoditas pangan. Ketika ada permintaan dari KMP, Perumda Tunas langsung memasok ke koperasi.

    KMP Karangbesuki di Kota Malang ini menjadi salah satu proyek percontohan digitalisasi yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Talenta Digital

    Pada Agustus 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berkesempatan mengunjungi KMP Karangbesuki untuk memberikan dukungan dalam kegiatan pelatihan dan upskilling digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih.

    Tujuan dari kegiatan pelatihan agar KMP dapat dijalankan lebih modern dengan pendekatan layanan yang bisa dijalankan secara transparan, cepat, dan efisien.

    Pelatihan digital tersebut sejalan dengan upaya dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mendorong masyarakat yang memiliki literasi digital secara mumpuni dan menciptakan talenta digital.

    Salah satu yang dikembangkan Komdigi dalam mendukung talenta digital melalui program Digital Talent Scholarship. Tahun ini, total peserta pelatihan sebanyak 366.571 orang dengan lulusan mencapai 274.971 orang.

    Lima besar untuk peserta terbanyak di program Digital Talent Scholarship terkonsentrasi di pelatihan pemasaran digital dasar (44.016), lalu kewirausahaan digital dasar (21.457), junior web developer (20.944), video content creator (20.462), dan data science (19.269). 

    Dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 disebutkan bahwa perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan, dapat mentransformasi pasar tenaga kerja secara signifikan, sehingga menuntut adaptasi yang cepat dari para tenaga kerja untuk mengejar perkembangan teknologi yang pesat. 

    Apabila perkembangan digitalisasi tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan yang cepat, digitalisasi dapat mengakibatkan job displacement yang akan memengaruhi kehidupan sosial ekonomi suatu negara secara signifikan.

    Pemerintah terus berupaya memperluas akses terhadap infrastruktur teknologi digital dan kemampuan penguasaan teknologi di seluruh wilayah.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menuturkan lebih dari 907.000 orang saat ini telah menjadi anggota Kopdes Merah Putih dan lebih dari 640.000 orang menjadi pengurus dan pengawas Kopdes Merah Putih. 

    “Ada juga potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 20 hingga 25 orang tenaga kerja per Kopdes Merah Putih, sebagai karyawan pada tujuh unit usaha koperasi,” kata Menkop.

    Selain itu, Kementerian Koperasi merekrut 1.104 orang Project Management Officer (PMO) yang ditempatkan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta 8.000 orang Business Assistant (BA) yang mendampingi koperasi di lapangan. 

    Tenaga kerja Kopdes Merah Putih dibekali dengan pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolaan lembaga dan usaha koperasi. 

    “Kami juga telah melakukan pelatihan bagi 7.587 orang pengurus Kopdes Merah Putih dan 159 dinas provinsi, kabupaten, kota guna mendorong operasionalisasi Kopdes Merah Putih dan segera menyerap tenaga kerja.” (*)

  • Tarif Internet Dinilai Mahal, Menkomdigi Minta Turunkan Harga ke APJII

    Tarif Internet Dinilai Mahal, Menkomdigi Minta Turunkan Harga ke APJII

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para penyedia layanan internet (ISP) menghadirkan akses internet yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki tarif tinggi.

    Hal itu diungkapkan Meutya saat audiensi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (27/10/2025).

    “Kami meminta ISP berupaya maksimal untuk menghadirkan layanan internet yang murah untuk masyarakat,” ujar Meutya dikutip dari siaran pers diterima detikINET, Selasa (28/10/2025).

    Meski tidak menyebutkan secara spesifik tarif yang dimaksud, Menkomdigi mengatakan kepada APJII karena ia menemukan masih ada penyedia jasa internet yang mematok harga tinggi di beberapa daerah karena kurangnya kompetitor.

    “Jangan sampai karena tidak ada pesaing di sana, lalu tarif dibuat semena-mena,” ucapnya.

    Disampaikan Meutya, pemerintah memahami bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas membutuhkan investasi besar, namun hal itu bisa diatasi melalui langkah kolaboratif.

    “Biaya mahal itu relatif. Operator seharusnya bisa menekan biaya dengan berbagai cara, termasuk kerja sama dan infrastructure sharing,” jelasnya.

    “Saya paham industri juga sedang sulit, tapi ayo kita lihat daerah-daerah mana yang bisa diberi keringanan. Kalau di wilayah lain perlu penyesuaian harga, silakan, asalkan transparan,” ungkap menambahkan.

    Selain soal harga, Meutya mengatakan kepada APJII mengenai perlindungan hak pelanggan harus menjadi perhatian utama.

    “Jangan sampai ketika jaringan down, pelanggan tetap dikenakan biaya penuh. Itu tidak adil,” pungkas Menkomdigi.

    (agt/rns)

  • Karena Tak Ada Persaingan Jangan Semena-mena

    Karena Tak Ada Persaingan Jangan Semena-mena

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para penyedia layanan internet (ISP) menghadirkan akses internet yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki tarif tinggi.

    Meutya mengakui meski tidak mudah, kehadiran internet yang terjangkau bagi masyarakat harus diupayakan.

    “Kami meminta ISP berupaya maksimal untuk menghadirkan layanan internet yang murah untuk masyarakat,” ujar Meutya dikutip, Selasa (28/10/2025).

    Meutya menyoroti masih adanya ISP yang mematok harga tinggi di beberapa daerah karena kurangnya kompetitor. Dia berharap agar operator memperhatikan harga yang diberikan kepada pelanggan.

    “Jangan sampai karena tidak ada pesaing di sana, lalu tarif dibuat semena-mena,” ujarnya.

    Menurut Meutya, pemerintah memahami bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas membutuhkan investasi besar, namun hal itu bisa diatasi melalui langkah kolaboratif, termasuk dengan skema berbagi infrastruktur dengan operator lain sehingga ongkos gelar dapat ditekan menjadi lebih terjangkau.

    “Biaya mahal itu relatif,” kata Meutya.

    Menkomdigi juga menekankan pentingnya transparansi tarif dan kualitas layanan kepada pelanggan. Selain soal harga, Meutya menegaskan perlindungan hak pelanggan harus menjadi perhatian utama.

    Dia berharap ISP dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkeadilan, di mana masyarakat dari berbagai lapisan tetap bisa menikmati layanan internet dengan harga wajar dan mutu terjamin.

    “Jangan sampai ketika jaringan down, pelanggan tetap dikenakan biaya penuh. Itu tidak adil,” tegasnya.

    Sebelumnya, harga langganan internet tetap atau fixed broadband di Indonesia mencapai US$0,41 megabit per detik (Mbps), paling mahal dibandingkan dengan biaya internet di negara Asia Tenggara lainnya.

    Dilansir dari laman Visual Capitalist mengacu data We Are Social, harga yang dibayarkan orang untuk mengakses internet bervariasi di seluruh dunia. 

    Di Filipina, biaya rata-rata yang dihabiskan untuk berlangganan internet rumah mencapai US$0,14. Sementara itu Malaysia dan Vietnam masing-masing sekitar US$0,09 dan US$0,04. Singapura terendah di Asia Tenggara dengan tarif US$0,03 per Mbps. 

    Data dari We Are Social membandingkan biaya langganan internet dari lebih dari 60 negara pada 2025. Data tersebut membandingkan biaya internet fixed broadband per Mbps.