Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Maling Rekening Berkeliaran, Kelompok Ini Paling Banyak Jadi Korban

    Maling Rekening Berkeliaran, Kelompok Ini Paling Banyak Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyebut korban penipuan transaksi keuangan digital terbanyak datang dari perempuan.

    Untuk itu Komdigi akan memfokuskan lebih banyak keberpihakan terhadap perempuan untuk literasi digital.

    “Kemudian untuk korban deepfake, misalnya, itu rata-rata juga badannya perempuan, wajahnya perempuan yang kemudian dibuat deepfake, sehingga akhirnya cenderung mengarah pornografi,” ujar Meutya saat konferensi pers di Kantor Komdigi, Senin (18/11/2024).

    “Jadi segala lini, baik itu transaksi keuangan, pornografi, itu banyak sekali korbannya perempuan di dunia maya,” imbuhnya.

    Hal serupa dikatakan oleh Menteri Menteri PPPA Arifah Fauzi. Ia mengatakan, pihaknya akan fokus supaya perempuan dan anak tidak menjadi korban penipuan.

    Untuk itu kementerian terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) fokus melakukan literasi bagaimana menggunakan medsos secara bijak.

    Mereka akan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar lebih maksimal lagi penangannanya.

    “Selama ini sudah ada, tetapi nanti mungkin kita maksimalkan dan kita basic-nya adalah di desa,” ujar Arifah.

    Kementerian PPPA akan merilis ruang bersama Merah Putih yang mempunyai satu data tentang perempuan dan anak. Yakni bagaimana kondisi perempuan dan anak-anak di suatu di desa itu.

    “Dan ini harus kolaborasi dengan hampir semua kementerian dan lembaga. Jadi ruang bersama merah putih ini bukan event, tetapi ini adalah sebuah gerakan. Bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap sesamanya,” ujarnya.

    Ruang kolaborasi ini diharapkan mampu menggerakkan masyarakat di desa tersebut untuk saling menguatkan. Sehingga kejadian-kejadian seperti korban KDRT, penipuan, antisipasi sejak dini.

    “Jadi kita kolaborasi ini sangat penting sekali.” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Pemerintah RI Mau Batasi Anak Main Medsos, Begini Caranya

    Pemerintah RI Mau Batasi Anak Main Medsos, Begini Caranya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bertemu dengan Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. Pertemuan tersebut membahas banyak hal, termasuk literasi digital untuk perempuan dan anak-anak.

    Menurutnya, media sosial saat ini bukan hanya berbahaya secara umum, tapi khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Hal ini menjadi perhatian mereka, karena dari beberapa kasus yang sedang KemenPPA tangani di lapangan masalah utamanya karena penggunaan media sosial yang tidak cermat.

    Untuk itu, mereka akan merilis sebuah program ruang bersama bernama Merah Putih. Rencananya program tersebut akan dirilis bertepatan dengan Hari Ibu 22 Desember mendatang.

    “Jadi dalam ruang bersama Merah Putih ini basic-nya adalah di tingkat desa jadi ruang bersama ini nanti menjadi kolaborasi dari seluruh Kementerian,” ujar Arifah saat konferesni pers di Kementerian Komdigi, Senin (18/11/2024).

    Menurutnya, anak-anak tidak bisa dilarang untuk bermain media sosial atau gadget, tetapi pemerintah harus memberikan solusinya. Salah satunya dengan menawarkan permainan-permainan tradisional.

    “Oke kalau saya tidak boleh main gadget apa solusinya? Maka salah satunya adalah kita akan tawarkan di sana kita sediakan permainan-permainan tradisional,” terangnya.

    Karena permainan tradisional itu, menurutnya memiliki filosofi yang sangat bagus di mana anak-anak di situ berkolaborasi, bekerja sama, sportif, tidak boleh curang dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya.

    Selain itu, KemenPPA juga meningkatkan kreativitas dan keahlian dari anak-anak.

    “Jadi mereka yang akan suka tari, kita akan datangkan pelatih tari, yang suka menulis, kemudian yang suka menggambar, yang suka menyanyi, yang suka main drama, kita akan datangkan mentor-mentornya,” kata dia.

    “Kemudian mungkin literasi digital akan kita maksimalkan kembali, bagaimana kita bisa memperluas koneksi dengan Bu Meutya, supaya kerja-kerja kita di lapangan bisa lebih maksimal.” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Menkomdigi Sebut Nvidia Jadi Magnet Investasi, Asing Tertarik Konsep Kedaulatan RI

    Menkomdigi Sebut Nvidia Jadi Magnet Investasi, Asing Tertarik Konsep Kedaulatan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengeklaim banyak perusahaan teknologi asing yang ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam membangun keamanan dan kedaulatan data. Hal itu disampaikan Meutya pasca bertemu dengan CEO Nvidia Jensen Huang pada Kamis (14/11/2024).

    Pasalnya, Meutya menyampaikan bahwa salah satu isu yang menjadi perhatian Presiden Prabowo adalah terkait keamanan data dan data yang berdaulat.

    “Sehingga tentu dalam rangka itu kita bicara dengan banyak global high tech companies, termasuk Nvidia,” kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Saat ditanya terkait bentuk kerja sama dengan Nvidia, Meutya menyampaikan bahwa ada banyak perusahaan yang tertarik bekerja sama dengan Indonesia.

    “Tadi kami juga sudah laporkan ke Pak Mensesneg, dan ada banyak sebetulnya alhamdulillah yang tertarik untuk kemudian bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, dalam kerangka data yang baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam acara Indonesia AI Day 2024 di hari yang sama, Meutya menuturkan bahwa perjalanan Indonesia untuk menjadi pemimpin regional dalam kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membutuhkan kemitraan yang kuat, salah satunya Nvidia.

    “Nvidia dapat menjadi peran penting dalam meningkatkan infrastruktur AI Indonesia, mendukung ambisi kami dalam transformasi digital dan meningkatkan kemampuan teknologi lokal,” terangnya.

    Menurut Meutya, kedatangan Jensen Huang ke Indonesia memberikan keyakinan bahwa Indonesia mampu dipandang sebagai salah satu pemain global dalam industri AI.

    “Dengan berkolaborasi dengan Nvidia, kami dapat mengembangkan solusi AI canggih yang mengatasi tantangan unik kami di sektor-sektor seperti pertanian, perawatan kesehatan, perencanaan kota, yang pada akhirnya mendorong masa depan digital yang lebih inklusif dan makmur untuk Indonesia,” pungkasnya.

  • Anak SD dan SMP Belajar Coding, Meutya Hafid Mulai Siapkan Kurikulum

    Anak SD dan SMP Belajar Coding, Meutya Hafid Mulai Siapkan Kurikulum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bahasa pemrograman komputer atau coding akan menjadi mata pelajaran pilihan bagi siswa SD atau SMP. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan telah membahas rencana tersebut.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan sudah berbicara dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti soal pendidikan coding di SD dan SMP.

    “Kemarin sudah ada perbicaraan awal sekali dengan Mendikdasmen. Kami pada prinsipnya betul, seperti yang sudah disampaikan, sudah supaya ada kurikulum terkait coding. Apakah nanti modulnya dibuat bersama,” kata Meutya.

    Pendidikan coding dalam kurikulum merupakan pekerjaan rumah (PR) baru dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Saya kira ini sangat baik dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding,” kata Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Dengan mata pelajaran coding di sekolah, ia berharap agar Indonesia emas benar-benar bisa dicapai. Ke depannya, lanjut Gibran, Indonesia akan dipenuhi banyak ahli termasuk coding dan machine learning.

    “Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi Bapak-Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya,” ucapnya.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikasmen) Abdul Mu’ti mengaku sudah mendapat amanat kehadiran mata pelajaran coding di sekolah. Untuk itu, pihaknya akan membahas hal tersebut sebagai langkah pembaruan kurikulum yang akan datang.

    “Kami sampaikan dalam rencana kami untuk pembaruan kurikulum yang akan datang itu akan menambahkan mata pelajaran Artificial Intelligence (AI) dan Coding,” kata Abdul dalam kesempatan yang sama.

    Namun, mata pelajaran AI dan coding akan bersifat pilihan saja dan dilakukan pada sekolah-sekolah yang mampu melaksanakannya. Alasan mengapa menjadi mata pelajaran pilihan karena dibutuhkan alat-alat yang canggih dan sarana internet yang baik.

    “Karena memang itu [mata pelajaran coding dan AI] membutuhkan alat-alat yang canggih, sarana internet yang juga harus bagus dan belum seluruh sekolah kita ini memiliki sarana itu,” terangnya.

    Kehadiran mata pelajaran coding dan AI di sekolah diharapkan bisa menjadi jawaban program Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait masalah digitalisasi.

    Digitalisasi juga menjadi upaya Kemendikdasmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi mendatang.

    “Digitalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi kita ini untuk lebih bisa bersaing di dunia global dengan terutama dua kemampuan ini selain yang lainnya, tentu saja adalah Artificial Intelligence dan Coding,” pungkasnya.

    (dem/dem)

  • Top 3 Tekno: Pesan Bos Nvidia ke Erick Thohir soal Manfaat AI untuk Timnas Indonesia Jadi Sorotan – Page 3

    Top 3 Tekno: Pesan Bos Nvidia ke Erick Thohir soal Manfaat AI untuk Timnas Indonesia Jadi Sorotan – Page 3

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjadi keynote speaker di Indonesia AI Day 2024 yang digelar Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) beserta sejumlah mitra di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Salah satu hal yang dipaparkan Meutya adalah bocoran kalau Indonesia akan membangun pusat AI atau AI Center yang berlokasi di Jayapura, Papua, pada awal 2025.

    Informasi ini berdasarkan obrolannya dengan Presiden Direktur sekaligus CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha.

    “Kami mendapatkan komitmen dari mitra dan partner-partner kami yang luar biasa termasuk Pak Vikram, Januari atau Februari (2025) kita akan punya AI Center di Jayapura,” kata Menkomdigi Meutya Hafid saat jadi pembicara di Indonesia AI Day 2024.

    Menurut Meutya, dalam bidang AI, saat ini pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan AI yang komprehensif melalui penyusunan kebijakan dengan memperhatikan aspek 3P.

    Pertama adalah policy atau kebijakan. Lalu people atau sumber daya manusia, dan ketiga adalah platform.

    “Policy ini akan berfokus pada kebijakan (tentang AI) yang memberi kepastian hukum namun tidak membatasi potensi teknologi,” kata Meutya.

    Baca selengkapnya di sini 

     

  • Indosat Bangun Pusat AI di Jayapura pada 2025

    Indosat Bangun Pusat AI di Jayapura pada 2025

    Jakarta –

    Pusat kecerdasan buatan atau AI akan dibangun di Jayapura, Papua pada 2025. Hal tersebut diungkap Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

    “Komitmen dari mitra, partner-partner kita luar biasa termasuk Pak Vikram. Januari atau Februari kita akan punya AI Center di Jayapura, Papua,” kata Meutya saat menyampaikan keynote Indonesia AI Day, Jakarta (14/11/2024).

    Membahas lebih lanjut, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), Muhammad Danny Buldansyah mengatakan data center sejatinya ada di setiap pulau. Sebab di setiap pulau memiliki industri.

    “Ada industri, ada penghasilan, resources segala macam. Nah itu dengan eranya AI sekarang artinya kita butuh data center di setiap pulau,” ungkap Danny.

    Alasannya banyak industri, seperti pertambangan dan kehutanan berada di luar Jawa. Data yang mereka miliki cukup besar yang kalau data center-nya terpusat di Jawa dan butuh realtime maka tidak akan realistis.

    Karenanya seperti Papua yang memiliki banyak pertambangan, kehutanan dan resource yang lain membutuhkan data center.

    “Jadi bukan sekedar bahwa, oh ini kayak CSR gitu ya, enggak. Ini adalah potensi-potensinya ada,” ujar Danny.

    Danny yakin dengan ada AI Center di Jayapura akan membawa demokratis kemajuan. Karena akan membentuk ekosistem yang dibangun oleh talenta asal Papua.

    “Struktur tanah di Papua beda dengan di Jawa. Sehingga kita butuh juga talent-talent digital di Papua yang punya pengalaman misalnya pertanian atau pertambangan, karena mereka tahu kondisinya. Kalau itu yang dipakai adalah yang di Jawa, enggak match,” ujarnya.

    “Sehingga akhirnya ekosistem ini terbentuk, infrastrukturnya terbentuk dengan kita membangun. Kemudian siapa yang kerjainnya? Ya dari talent-talent yang ada di Papua juga.” imbuh Danny.

    Menjawab kekhawatiran soal koneksi, Danny menilai bukan jadi masalah kendati latensi koneksi satelit dan fiber optic masih tinggi. “Karena itu kan cuma pengiriman data untuk replikasi saja,” ungkapnya.

    (afr/afr)

  • Berantas Judi Online, Menkominfo Terus Kembangkan Situs CekRekening.id

    Berantas Judi Online, Menkominfo Terus Kembangkan Situs CekRekening.id

    Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat untuk memperkuat regulasi guna menangani perkembangan teknologi, termasuk judi online, demi menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya. Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan situs CekRekening.id, yang nantinya akan terhubung dengan anti scam center yang digagas oleh OJK.

    “Kita akan terhubung. Jadi antara CekRekening dan juga anti scam dari OJK kita akan open API nama teknologinya, jadi akan terhubung ke sistemnya,” kata Meutya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis 14 November 2024.

    Baca juga: Penting! Peran Keluarga Jadi Kekuatan Utama Mengatasi Kecanduan Judol

    Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas rekening yang berpotensi terlibat dalam kejahatan ilegal, termasuk judi online. Jika ditemukan indikasi tersebut, rekening yang terafiliasi akan segera diblokir. 

    “Kalau memang ini terpantau, mohon maaf kita akan block. Kita akan tegas. Kemkomdigi akan mengirimkan data-data itu. Ketua OJK sudah menyatakan kalau memang ini sudah jelas aktivitas keuangan ilegal, maka akan langsung diblock,” tegas Meutya.

    Sebagai bagian dari pencapaian bersama, hingga saat ini, sekitar 10.000 rekening bank yang terindikasi terhubung dengan judi online telah diblokir. “Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan OJK dan perbankan,” tambahnya.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa pihaknya akan menerima data dari Kemkomdigi untuk melakukan pemblokiran rekening di bank terkait. “Informasi yang diterima dari Kementerian Komdigi, kemudian pada gilirannya kami menghubungi bank-bank tempat rekening ini berada untuk melakukan blokir pembekuan dari transaksi itu, itu langkah yang pertama,” jelas Mahendra.

    Lebih lanjut, Mahendra mengatakan bahwa OJK juga meminta perbankan untuk mendalami lebih lanjut rekening yang telah diblokir dan melakukan penilaian menyeluruh. “Sehingga pada akhirnya jumlah rekening yang diblokir lebih banyak daripada jumlah semula yang 10.000 itu,” ujarnya.
     

    Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat untuk memperkuat regulasi guna menangani perkembangan teknologi, termasuk judi online, demi menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya. Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan situs CekRekening.id, yang nantinya akan terhubung dengan anti scam center yang digagas oleh OJK.
     
    “Kita akan terhubung. Jadi antara CekRekening dan juga anti scam dari OJK kita akan open API nama teknologinya, jadi akan terhubung ke sistemnya,” kata Meutya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis 14 November 2024.
     
    Baca juga: Penting! Peran Keluarga Jadi Kekuatan Utama Mengatasi Kecanduan Judol
    Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas rekening yang berpotensi terlibat dalam kejahatan ilegal, termasuk judi online. Jika ditemukan indikasi tersebut, rekening yang terafiliasi akan segera diblokir. 
     
    “Kalau memang ini terpantau, mohon maaf kita akan block. Kita akan tegas. Kemkomdigi akan mengirimkan data-data itu. Ketua OJK sudah menyatakan kalau memang ini sudah jelas aktivitas keuangan ilegal, maka akan langsung diblock,” tegas Meutya.
     
    Sebagai bagian dari pencapaian bersama, hingga saat ini, sekitar 10.000 rekening bank yang terindikasi terhubung dengan judi online telah diblokir. “Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan OJK dan perbankan,” tambahnya.
     
    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa pihaknya akan menerima data dari Kemkomdigi untuk melakukan pemblokiran rekening di bank terkait. “Informasi yang diterima dari Kementerian Komdigi, kemudian pada gilirannya kami menghubungi bank-bank tempat rekening ini berada untuk melakukan blokir pembekuan dari transaksi itu, itu langkah yang pertama,” jelas Mahendra.
     
    Lebih lanjut, Mahendra mengatakan bahwa OJK juga meminta perbankan untuk mendalami lebih lanjut rekening yang telah diblokir dan melakukan penilaian menyeluruh. “Sehingga pada akhirnya jumlah rekening yang diblokir lebih banyak daripada jumlah semula yang 10.000 itu,” ujarnya.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Meutya Hafid Temui Mensesneg, Bahas Asta Cita Prabowo hingga Penanganan Judi Online

    Meutya Hafid Temui Mensesneg, Bahas Asta Cita Prabowo hingga Penanganan Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat sejumlah program prioritas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), seperti penanganan judi online untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid seusai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, pada Kamis (14/11/2024).

    “Intinya adalah koordinasi terkait arahan dari Pak Presiden mengenai banyak hal yang terkait dengan Asta Cita,” kata Meutya.

    Meutya menyampaikan bahwa baik Komdigi maupun Kemensesneg akan memperkuat kolaborasi untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, salah satunya dalam menangani judi online.

    “Kami juga tadi menyampaikan bahwa Kemkomdigi memiliki sejumlah program prioritas yang di antaranya tentu salah satu arahan Presiden adalah penanganan judi online,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut Meutya, Komdigi juga berkomitmen untuk menciptakan ruang digital yang ramah, termasuk memberantas kejahatan digital keuangan seperti judi online. Serta, meningkatkan jaringan konektivitas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk perihal keamanan data dan data yang berdaulat.

    “Ini kemudian titipan kami, prioritas kami yang kami sampaikan kepada Mensesneg untuk kemudian bisa mendapatkan prioritas dan juga perhatian dari Presiden,” jelasnya.

    Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap bahwa pihaknya secara terbuka siap menjembatani Komdigi dengan kementerian lain, termasuk menawarkan bantuan perihal regulasi.

    Prasetyo juga sangat mengapresiasi gerak cepat Menkomdigi dalam mengatasi berbagai hal yang menjadi perhatian pemerintah, mulai dari judi online hingga kejahatan digital.

    Selain itu, dia menambahkan, akan pentingnya konektivitas dan pemerataan akses. Hal ini mengingat masih adanya beberapa daerah yang perlu diperkuat dalam hal pemanfaatan dan jaringan teknologi.

    “Karena perlu kita sadari hari ini, mau tidak mau, masalah komunikasi, perkembangan teknologi sudah sangat demikian pesat dan kita menyadari bahwa negara kita sangat luas,” tutupnya.

  • Menkomdigi Bakal Bahas UU PDP Pasca Prabowo Pulang Lawatan

    Menkomdigi Bakal Bahas UU PDP Pasca Prabowo Pulang Lawatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menindaklanjuti pembentukan lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) pasca Presiden Prabowo Subianto pulang ke Tanah Air. 

    Adapun, lembaga PDP seharusnya muncul setelah UU PDP resmi diterapkan pada 17 Oktober 2024. 

    Seperti diketahui, Prabowo tengah melakukan kunjungan ke lima negara selama 16 hari, sejak 8 November—23 November 2024.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa lembaga PDP menjadi salah satu agenda yang akan dibahas lebih lanjut saat Presiden Prabowo tiba di Indonesia.

    “Untuk [lembaga] pelindungan data pribadi, ini juga menjadi hal yang kita bahas, tentu ini carry over [diambil alih] dari pemerintahan sebelumnya, jadi nanti setelah Presiden pulang,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Tindak lanjut terkait perkembangan lembaga PDP ini pun langsung dilempar Meutya ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang dalam kesempatan itu hadir di konferensi pers. Sayangnya, Prasetyo tidak berbicara banyak.

    “Ditunggu saja dulu [lembaga PDP],” singkatnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Komdigi sempat menyebut bahwa untuk sementara ini lembaga PDP akan berada di bawah naungan Komdigi atau di Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

    Adapun, Direktorat ini merupakan bagian dari struktural baru sesuai dengan aturan yang tertuang Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 November 2024.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menuturkan bahwa kemungkinan besar lembaga PDP bakal berada di Ditjen Pengawasan Ruang Digital.

    “Mungkin ada di situ (Pengawasan Ruang Digital) akan exercise. Tungga saja, nanti akan diumumkan,” kata Nezar saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024). 

  • Misterius, Begini Nasib Lembaga Pengawasan Perlindungan Data Pribadi

    Misterius, Begini Nasib Lembaga Pengawasan Perlindungan Data Pribadi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah diimplementasikan sejak bulan lalu. Namun lembaga terkait pengawasan pelindungan data pribadi masih misterius.

    Ditanya soal hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tak berbicara banyak kepada awak media. Dia hanya mengatakan untuk menunggu saja.

    “Ditunggu saja,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kamis (14/11/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan UU PDP juga dibahas dengan Prasetyo. Nampaknya baru akan dibahas setelah Presiden Prabowo Subianto pulang lawatan dari luar negeri.

    “Tentu ini kayak carry over dari pemerintah sebelumnya. Jadi ini setelah Presiden pulang,” jelas Meutya.

    Lembaga PDP seharusnya disahkan 17 Oktober 2024 lalu. Fungsi dan wewenang Lembaga PDP berada dalam pasal 59 dan Pasal 60 UU PDP.

    Tugasnya adalah untuk mengawasi penyelenggaraan dan penegakan hukum administrasi pelanggaran aturan tersebut. Ditemui belum lama ini, Wakil Menkomdigi Nezar Patria menjelaskan lembaga itu akan di bawah Komdigi.

    Pengelolaan itu akan dilakukan hingga nantinya lembaga bisa berdiri secara independen. Saat itu, dia juga meminta untuk menunggu.

    “Iya lembaga PDP sementara dikelola dulu oleh Komdigi. Dengan persiapan untuk lepas akan berdiri secara independen,” kata dia ditemui di Jakarta, Senin (11/11/2024).

    (dce)