Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Menkomdigi Juga Tunjuk Plt Dirjen Infrastruktur dan Plt Ekosistem, Ini Sosoknya

    Menkomdigi Juga Tunjuk Plt Dirjen Infrastruktur dan Plt Ekosistem, Ini Sosoknya

    Jakarta –

    Selain menunjuk menunjuk perwira tinggi Polri, Brigjen Polisi Alexander Sabar, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komdigi, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid juga mengangkat dua jabatan dirjen lainnya.

    Jabatan yang dimaksud adalah Plt Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Ismail dan Plt Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Wayan Toni Supriyanto. Surat perintah untuk keduanya ditetapkan oleh Menkomdigi Meutya Viada Hafid pada 25 November 2024.

    Baik Ismail dan Wayan merupakan wajah lama di kementerian. Sebelumnya, Ismail menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) dan Wayan menjabat Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Dirjen PPI).

    Berdasarkan surat perintah Menkomdigi jabatan tersebut terhitung mulai tanggal 25 November 2024 disamping jabatannya sebagai Dirjen SDPPI dan Dirjen PPI, Ismail dan Wayan menjalankan tugas sebagai Plt Dirjen Infrastruktur Digital dan Plt Ekosistem Digital selama tiga bulan.

    “Pelaksana Tugas dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran,” dikutip dari salah satu isi surat perintah Menkomdigi.

    Adapun sebelumnya, Menkomdigi Meutya Hafid telah menujuk perwira tinggi Polri Alexander Sabar sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital.

    Seiring dengan perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dilakukan pula penataan ulang struktur organisasi lembaga di jajaran Eselon I.

    Ketika bernama Kominfo, kementerian ini punya empat direktorat, yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP).

    Dengan perubahan Kominfo ke Komdigi, berubah pula direktorat dan fungsinya yang kini menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media.

    (agt/fay)

  • Menkomdigi Meutya Hafid Kunjungi Kantor Perusahaan Media Emtek – Page 3

    Menkomdigi Meutya Hafid Kunjungi Kantor Perusahaan Media Emtek – Page 3

    “Karena Presiden memerintahkan untuk namanya berubah jadi Komunikasi dan Digital, sehingga dalam pembobotan, digital menjadi lebih banyak,” kata dia.

    Saat ini di Kementerian Komunikasi dan Digital, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, organisasi Komdigi dipimpin menteri komunikasi dan digital, dua wakil menteri, satu sekretaris jenderal dan lima direktur jenderal dan satu inspektur jenderal serta satu Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Komdigi.

    Ditjen dibagi menjadi infrastrukur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital serta komunikasi publik dan media.

    Dalam kesempatan dengan pemimpin perusahaan Emtek Group, Meutya mengungkapkan, Ditjen Aplikasi Informatika yang sebelumnya menangani seluruh masalah digital kini dipecah dan berbagi tugas dengan direktorat jenderal lain terkait dengan digital.

    Turut hadir dalam pertemuan dengan Menkominfo Meutya Hafid, antara lain jajaran direktur di SCM, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi Liputan6.com Elin Yunita, Pemimpin Redaksi Merdeka.com Dorojatun, Chief Content Officer KLY Wenseslaus Manggut, Deputy CEO & COO Vidio Hermawan Sutanto, dan lainnya.

  • Tugas Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Eselon I Baru di Kantor Meutya Hafid

    Tugas Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Eselon I Baru di Kantor Meutya Hafid

    Jakarta –

    Seiring dengan perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dilakukan pula penataan ulang struktur organisasi lembaga di jajaran Eselon I.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid telah menunjuk perwira tinggi Polri, Brigjen Polisi Alexander Sabar, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komdigi.

    “Kolaborasi antara Komdigi dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan, terutama dalam situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang semakin kompleks terutama pada isu judi online yang sangat merugikan masyarakat,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid kepada detikINET, Senin (25/11) kemarin.

    Alexander akan menempati direktorat baru hasil perombakan seiring fokus Kementerian Komdigi yang akan memperkuat ranah digital. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital merupakan salah satu pemisahan dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) saat masih bernama Kementerian Kominfo.

    Tugas dan Fungsi Dirjen Pengawasan Ruang Digital

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditetapkan pada 5 November 2024, tepatnya pada Pasal 21 Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan data pribadi.

    Adapun di Pasal 22, dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 21, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menyelenggarakan fungsi:

    a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan data pribadi;
    b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan data pribadi;
    c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan data pribadi;
    d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

    Penugasan kepada Alexander Sabar ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, yang mencerminkan perubahan nomenklatur kementerian sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan era transformasi digital saat ini, di mana dibentuk satu kedirjenan baru yang mengawasi kejahatan di ruang digital.

    Menkomdigi Meutya Hafid berharap penugasan Brigjen Alexander dapat mempercepat upaya bersih-bersih di dalam tubuh Kemkomdigi dari ancaman kejahatan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan ruang digital di Indonesia.

    Brigjen Pol Alexander Sabar ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri dengan nomor Sprin/3346/XI/KEP./2024 tanggal 18 November 2024 kepada Brigjen Pol Alexander Sabar, S.I.K., M.H. sebagai Pati Bareskrim Polri, yang sekarang bertugas pada BNN, untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

    (agt/fay)

  • Top 3 Tekno: Cara Kerja Bandar Judi Online hingga Menkomdigi Kerja Sama Strategis dengan Jerman – Page 3

    Top 3 Tekno: Cara Kerja Bandar Judi Online hingga Menkomdigi Kerja Sama Strategis dengan Jerman – Page 3

    Dalam konferensi International Digital Dialogue Conference (IDDC) 2024 di Berlin, Jerman, Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam transformasi digital yang meliputi inklusivitas, pemberdayaan, dan kepercayaan.

    “Transformasi digital harus didorong dengan prinsip-prinsip fundamental seperti inklusivitas, pemberdayaan, dan kepercayaan,” ujar Menkomdigi, dikutip Senin (25/11/2024).

    Oleh karena itu, ia melanjutkan, pemerintah Indonesia (khususnya Komdigi), memprioritaskan tersedianya akses internet yang dapat diandalkan dan terjangkau bagi semua warga negara, menciptakan ekosistem ekonomi digital yang memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan literasi media dan digital di kalangan masyarakat.

    Baca Selengkapnya di Sini

  • Menkomdigi Tunjuk Perwira Tinggi Polri Buat Lawan Hacker dan Judol

    Menkomdigi Tunjuk Perwira Tinggi Polri Buat Lawan Hacker dan Judol

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menunjuk perwira tinggi Polri Brigjen Alexander Sabar sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Simak tugasnya.

    Berdasarkan keterangan resmi dari Komdigi, Alexander bakal ditugaskan menangani kompleksitas kejahatan digital, termasuk pencurian data, penyebaran konten ilegal, hingga judi online.

    “Kolaborasi antara Komdigi dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan, terutama dalam situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang makin kompleks, terutama pada isu judi online yang sangat merugikan masyarakat,” kata Meutya dalam keterangan resminya, Senin (25/11).

    Penugasan Alexander sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Komdigi, yang mencerminkan perubahan nomenklatur kementerian sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan era transformasi digital saat ini. Salah satunya adalah pembentukan ditjen baru yang akan mengawasi kejahatan di ruang digital.

    Meutya berharap penugasan Alexander dapat mempercepat upaya bersih-bersih dalam tubuh Komdigi, yang belum lama ini sejumlah karyawan mereka tersangkut dalam kasus judi online, dari ancaman kejahatan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan ruang digital.

    Alexander ditunjuk sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital berdasarkan Surat Perintah Kapolri nomor Sprin/3346/XI/KEP/2024 tanggal 18 November 2024.

    Ia memiliki rekam jejak dalam penegakkan hukum dan pengawasan dunia maya, termasuk keahilannya di bidang investigasi dan forensik digital.

    Alexander telah menempuh berbagai pelatihan khusus yang mendukung kompetensinya, seperti Computer Investigation and Forensics dari Interpol Amerika Serikat, The VFC Method Training yang diselenggarakan oleh Cyber Crimes Investigation Center, serta Computer Investigation and Forensic Training oleh International Criminal Investigative Training Assistance.

    Tidak hanya itu, Alex juga sempat mengikuti the 2nd Interpol Train the Trainer Workshop on Computer Forensics for Asia and South Pacific yang diadakan oleh Interpol.

    Pengalaman dan pendidikan tersebut dinilai mampu dalam menangani kompleksitas kejahatan digital, termasuk pencurian data, penyebaran konten ilegal, dan judi online.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Meutya Hafid Tunjuk Brigjen Pol Alexander Sabar jadi Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital

    Meutya Hafid Tunjuk Brigjen Pol Alexander Sabar jadi Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menunjuk perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Brigjen Pol Alexander Sabar, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

    Penunjukan Alexander, yang memiliki latar belakang penegakan hukum, pengawasan dunia maya, dan penanganan kasus kejahatan digital, adalah bagian dari upaya menghadapi tantangan era digital saat ini.

    Tantangan ini mencakup pencurian data, penyebaran konten ilegal, hingga judi online, yang membutuhkan kolaborasi erat antar lembaga, khususnya dengan aparat penegak hukum.

    “Kolaborasi antara Komdigi dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan, terutama dalam situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang makin kompleks, terutama pada isu judi online yang sangat merugikan masyarakat,” kata Meutya dalam keteranganya, Senin (25/11/2024).

    Penugasan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, yang mencerminkan perubahan nomenklatur kementerian sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan era transformasi digital saat ini.

    Dimana dibentuk satu kedirjenan baru yang mengawasi kejahatan di ruang digital adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Ruang Digital.

    Meutya berharap penugasan Alexander dapat mempercepat upaya bersih-bersih di dalam tubuh Kemkomdigi dari ancaman kejahatan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan ruang digital di Indonesia.

    Adapun, Brigjen Pol Alexander Sabar ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri dengan nomor Sprin/3346/XI/KEP./2024 tanggal 18 November 2024 kepada Brigjen Pol Alexander Sabar, S.I.K., M.H. sebagai Pati Bareskrim Polri, yang sekarang bertugas pada BNN, untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

  • Menkomdigi Perkuat Kerja Sama Transformasi Digital Global di Jerman

    Menkomdigi Perkuat Kerja Sama Transformasi Digital Global di Jerman

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan pentingnya kolaborasi global dalam mempercepat transformasi digital. Hal ini disampaikan saat menghadiri International Digital Dialogue Conference (IDDC) 2024 di Berlin, Jerman.

    Dalam kunjungan ini, Meutya juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) strategis dengan Kementerian Digital dan Perhubungan Jerman, serta menggelar sejumlah pertemuan bilateral.

    Pada pidatonya, Meutya menyoroti prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan transformasi digital di Indonesia, yaitu inklusivitas, pemberdayaan, dan kepercayaan.

    “Transformasi digital harus didorong dengan prinsip-prinsip fundamental seperti inklusivitas, pemberdayaan, dan kepercayaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/11).

    Maka dari itu, ia melanjutkan, pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, memprioritaskan tersedianya akses internet yang dapat diandalkan dan terjangkau bagi semua warga negara, menciptakan ekosistem ekonomi digital yang memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan literasi media dan digital di kalangan masyarakat.

    Sementara itu, penandatanganan MoU antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dengan Kementerian Digital dan Perhubungan Jerman merupakan langkah konkret dalam mempererat kerja sama kedua negara di bidang digitalisasi.

    MoU ini adalah kelanjutan dari progres forum tahunan Indonesian-German Digital Dialogue (IGDD) yang pada 2023 menghasilkan Joint Declaration of Intent (JDoI) on Cooperation in the Field of Digitalization. MOU yang ditandatangani oleh Meutya dan Menteri Digital dan Perhubungan Jerman, Volker Wissing, ini memuat enam area kerja sama strategis.

    Keenam kesepakatan tersebut antara lain, kebijakan dan strategi digital, kebijakan data, proses dan tata kelola internet, teknologi digital, transformasi digital berkelanjutan, dan inklusi digital, termasuk pengembangan infrastruktur ekonomi digital dan aksesibilitas internet.

    Selain agenda utama pada IDDC 2024, Meutya juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Takuo Imagawa. Pertemuan ini menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara dalam menghadapi tantangan digital termasuk AI dan memanfaatkan peluang yang diberikan transformasi digital global.

    “Pertemuan dengan Menteri Digital dan Perhubungan Jerman dan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang menunjukkan bahwa digitalisasi berjalan amat cepat, melintasi batas-batas negara. Demikian juga, tantangan seperti kejahatan digital terlalu besar untuk dihadapi sendiri,” ucap dia.

    Di sela-sela konferensi, ia juga bertemu dengan para inovator start-up Indonesia yang berpartisipasi dalam IDDC 2024. Menurutnya, keikutsertaan start-up Indonesia dalam forum seperti ini adalah langkah penting untuk memperkenalkan inovasi Indonesia ke forum internasional.

    Ia Juga percaya bahwa kolaborasi dengan mitra internasional akan semakin memperkuat ekosistem teknologi digital di Indonesia.

    “Kolaborasi adalah kunci untuk memastikan bahwa digitalisasi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia dan mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko yang dapat muncul .”

    Lawatan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat posisinya sebagai mitra global dalam upaya transformasi digital yang menekankan prinsip inclusive, empowerment, dan trust.

    (rir/rir)

  • Indonesia dan Jerman Teken MoU Perkuat Kerja Sama Transformasi Digital

    Indonesia dan Jerman Teken MoU Perkuat Kerja Sama Transformasi Digital

    Bisnis.com, JAKARTA –  Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) dan Kementerian Digital dan Perhubungan Jerman menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk mempererat kerja sama terkait transformasi digital kedua negara.

    MoU ini diteken saat International Digital Dialogue Conference (IDDC) 2024 yang berlangsung di Berlin beberapa hari lalu.

    Dalam pidatonya di IDDC 2024, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam transformasi digital yang meliputi inklusivitas, pemberdayaan, dan kepercayaan. 

    Oleh karena itu, pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, memprioritaskan tersedianya akses internet yang dapat diandalkan dan terjangkau bagi semua warga negara.

    “Selain itu menciptakan ekosistem ekonomi digital yangnmemberdayakan masyarakat, serta meningkatkan literasi media dan digital di kalangan masyarakat,” kata Meutya dalam keteranganya, Minggu (24/11/2024).

    Selain agenda utama pada IDDC 2024, Meutya  juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Takuo Imagawa. 

    Pertemuan ini menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara dalam menghadapi tantangan digital termasuk artificial intelligence (AI) dan memanfaatkan peluang yang diberikan transformasi digital global.

    Di sela-sela konferensi, Menkomdigi juga bertemu dengan para inovator start-up Indonesia yang berpartisipasi dalam IDDC 2024. 

    “Keikutsertaan start-up Indonesia dalam forum seperti ini adalah langkah penting untuk memperkenalkan inovasi Indonesia ke forum internasional. Saya percaya kolaborasi dengan mitra internasional akan semakin memperkuat ekosistem teknologi digital di Indonesia,” ujar Meutya.

    Adapun, MoU yang ditanda tangani hari ini adalah kelanjutan dari progres forum tahunan Indonesian-German Digital Dialogue (IGDD) yang pada tahun 2023 menghasilkan Joint Declaration of Intent (JDoI) on Cooperation in the Field of Digitalization.

    Dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid, dan Menteri Digital dan Perhubungan Jerman, Volker Wissing, disepakati enam area kerja sama strategis.

    Kerja sama strategis tersebut adalah:

    1. Kebijakan dan strategi digital

    2. Kebijakan data

    3. Proses dan tata kelola internet

    4. Teknologi digital

    5. Transformasi digital berkelanjutan

    6. Inklusi digital (yang didalamya termasuk pengembangan infrastruktur ekonomi digital dan aksesibilitas internet).

  • Kelompok Orang Ini Paling Banyak Terjebak Penipuan Online, Waspada!

    Kelompok Orang Ini Paling Banyak Terjebak Penipuan Online, Waspada!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penipuan di dunia digital sering terjadi dengan berbagai modusnya. Namun sebenarnya siapa kelompok masyarakat yang paling banyak menjadi korban penipuan?

    Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menjelaskan korban terbanyak berasal dari kaum perempuan. Ini terjadi mulai dari transaksi keuangan hingga penipuan lain seperti deepfake.

    Karena hal itu, pihak Kementerian Komdigi akan berfokus melakukan literasi digital lebih banyak pada kaum perempuan.

    “Kemudian untuk korban deepfake, misalnya, itu rata-rata juga badannya perempuan, wajahnya perempuan yang kemudian dibuat deepfake, sehingga akhirnya cenderung mengarah pornografi,” ujar Meutya saat konferensi pers di Kantor Komdigi, Senin (18/11/2024).

    “Jadi segala lini, baik itu transaksi keuangan, pornografi, itu banyak sekali korbannya perempuan di dunia maya,” imbuhnya.

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi menjelaskan pula soal fokus kementeriannya agar perempuan dan anak tidak lagi menjadi korban penipuan. Salah satunya melakukan literasi cara menggunakan media sosial yang bijak.

    Komunikasi juga dilakukan dengan Kementerian Komdigi. Dalam hal ini terkait memaksimalkan penanganan soal masalah tersebut.

    “Selama ini sudah ada, tetapi nanti mungkin kita maksimalkan dan kita basic-nya adalah di desa,” ujar Arifah.

    Sementara itu, Kementerian PPPA akan merilis ruang bersama Merah Putih. Di dalamnya berisi datu data mengenai keadaan perempuan dan anak dalam satu wilayah.

    Ruang kolaborasi itu bekerja sama dengan hampir semua kementerian dan lembaga. Diharapkan bisa menggerakkan masyarakat sebuah daerah saling menguatkan dan mengantisipasi kejadian seperti korban Kekerasan Dalam Rumah Tanggan (KDRT) dan antisipasi.

    “Jadi kita rasa kolaborasi ini sangat penting sekali,” ucapnya.

    (fab/fab)

  • Ratusan Rekening Bank Terindikasi Dipakai Judi Online, Siapa Terbanyak?

    Ratusan Rekening Bank Terindikasi Dipakai Judi Online, Siapa Terbanyak?

    Bisnis.com, JAKARTA -Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta perbankan memblokir 651 rekening bank yang disinyalir digunakan untuk judi online. Sejumlah nama perbankan besar masuk di dalam daftar.  

    Meutya mengatakan pemerintah melalui desk judi online sudah menutup lebih dari 104.000 situs judi online sedari tanggal 4 November hingga 19 November 2024. Selain itu, untuk mencegah transaksi judi online, pemerintah juga meminta kepada perbankan untuk menutup rekening-rekening yang diduga digunakan untuk judi online. 

    “Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening Bank untuk bulan November saja, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening Bank ini ditindaklanjuti atau diblokir,” kata Meutya dalam konferensi pers di Komdigi, Kamis (21/11/2024).

    Meutya menyampaikan dilakukannya pengajuan pemblokiran rekening karena rekening bank merupakan nadi dari judi online. Maka dari itu, pemerintah sedang menggalakan hal tersebut dengan melakukan kerja sama bersama OJK dan Bank Indonesia.

    Lebih lanjut, Meutya menuturkan bahwa pemerintah sedang memantau seluruh bank dan salah satu yang paling dipantau adalah BCA. 

    “Teman-teman di industri bank juga untuk membantu, kami memantau salah satu yang paling banyak adalah Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, Niaga, BSI, Danamon, dan lain-lain,” ujarnya.

    Tercatat,  sedari Agustus 2023 hingga November 2024 berdasarkan catatan desk pemberantasan perjudian daring, terdapat 517 rekening bank BCA yang diajukan untuk di blokir karena terindikasi judi online.

    Posisi BCA diikuti oleh BRI dengan 126 rekening, Mandiri dengan 75 rekening, BNI dengan 58 rekening, dan CIMB Niaga dengan 24 rekening.

    Logo Bank BCAPerbesar

    Kemudian, terdapat BSI dengan 12 rekening, Danamon dengan 3 rekening, dan 6 bank lainnya yaitu Sinarmas, Permata, Maybank, Seabank, Paninbank, dan Mega Bank yang masing masing 1 rekening.

    “Artinya sekali lagi kerja sama yang kuat dengan perbankan akan sangat dibutuhkan karena sekali lagi nadi dari judi online ini ada justru di rekening atau aliran dana,” ucap Meutya.

    Rekening Judi Online Diajukan ke Bank (Periode 8 Agustus 2023 – 19 November 2024)

    1. BCA: 517 rekening

    2. BRI: 126 rekening

    3. BNI: 58 rekening

    4. Mandiri: 75 rekening

    5. CIMB Niaga: 24 rekening

    6. BSI: 12 rekening

    7. Danamon: 3 rekening

    8. Sinarmas: 1 rekening

    9. Permata: 1 rekening

    10. Maybank: 1 rekening

    11. Seabank: 1 rekening

    12. Paninbank: 1 rekening

    13. Mega: 1 rekening

    Transaksi Judi Online di e-wallet

    Tidak hanya itu,  Meutya Hafid juga mengumumkan bahwa DANA menjadi e-wallet yang paling banyak digunakan untuk judi online dengan persentase 25,68%, diikuti oleh GoPay yang mencatatkan 24,84%. 

    LinkAja menyusul dengan 21,47%, sementara OVO memiliki porsi sebesar 21,26%. Penggunaan Sakuku dan ShopeePay lebih kecil, masing-masing dengan persentase 2,32% dan 2,11%.

    Maka dari itu, Meutya menuturkan pihaknya meminta kepada perusahaan e-wallet yang dipakai untuk giat judi online untuk memberantas hal tersebut.

    “Kami sudah komunikasi juga untuk kemudian terus menurunkan (penggunaan untuk judi online) di e-wallet mereka masing-masing,” kata Meutya. 

    Pengguna membuka hape di depan logo DANAPerbesar

    Bank Indonesia 

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat sudah melakukan pembekuan terhadap 7.500 rekening yang terindikasi judi online.

    Deputi Gubernur BI, Juda Agung menyatakan, rekening yang dilakukan pembekuan tersebut disinyalir menjadi tempat penampungan hasil judi online.

    “Rekening-rekening yang telah ditemukan oleh PJP dan oleh Bank Indonesia itu ada 7500 dan hampir 100 persen sudah dibekukan,” kata Juda saat konferensi pers capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring di Komdigi, Kamis (21/11/2024).

    Juda menjelaskan, langkah pembekuan dilakukan sebagai upaya dari BI untuk melindungi sistem pembayaran yang digunakan sebagai fasilitas judi online. 

    Maka dari itu BI melakukan dua langkah pencegahan. Pertama, pencegahan pada penyedia jasa pembayaran, baik bank dan nonbank. 

    Dalam hal ini, PJP wajib memiliki fraud detection system atau sistem pendeteksi penipuan guna mengidentifikasi rekening yang digunakan dalam transaksi judi online dan fraud lainnya.

    Kemudian, memperkuat sistem deteksi kecurangan digital atau Fraud Detection System. Sehingga dapat mengidentifikasi rekening-rekening yang digunakan dalam transaksi terkait tindak pidana, seperti judi online.

    Sehingga, daftar rekening yang teridentifikasi digunakan untuk judi online atau fraud lainnya bisa dilakukan antisipasi, seperti pembekuan untuk mencegah terjadinya transaksi lebih jauh.

    “Rekening Itu juga disampaikan kepada Bank Indonesia dan oleh Bank Indonesia rekening data rekening itu kemudian masuk ke dalam sistem BI-Fast untuk memastikan bahwa begitu transaksi ini digunakan di dalam BI-Fast maka akan ditolak,” ucapnya.