Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • 8,8 Juta Warga RI Jadi Korban Judi Online, Dampaknya Mengerikan

    8,8 Juta Warga RI Jadi Korban Judi Online, Dampaknya Mengerikan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setidaknya ada 8,8 juta warga yang terlibat judi online di Indonesia. Pemerintah menyiapkan edukasi dan literasi masyarakat demi memberantas perilaku tersebut.

    “Literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kesadaran rakyat kita. Bahwa judi online adalah penipuan, judi online adalah sistem yang harus kita lawan dengan kesadaran penuh,” jelas Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai pertemuan dengan Menteri Komdigi Meutya Hafid, di kantornya, Jakarta, Kamis (25/11/2024).

    Dia memastikan akan melibatkan semua pihak. Termasuk koordinasi kementerian dan lembaga yang ada di bawah lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Salah satu yang dicontohkan adalah meminta pendampingan dari pendamping desa dan PKH (Program Keluarga Harapan). Selain itu juga kader penggerak hingga pemerintah daerah.

    “Dan kita akan melibatkan seluruh perangkat yang kita miliki mestinya, baik itu yang ada di dalam koordinasi Kemenko Pemberdayaan misalnya. Kita akan minta pendamping desa, kita minta pendamping PKH, minta seluruh kader-kader penggerak pembangunan, pemerintah daerah, untuk menjadi aktor-aktor yang bisa mengatasi preventif maupun antisipatif judi online ini,” kata dia.

    Kampanye literasi akan dilakukan melalui beberapa jalan. Mulai dari digital, pertemuan langsung, serta sosialisasi.

    Pria yang disapa Imin mengatakan edukasi sangat dibutuhkan. Dia mengingatkan agar masyarakat jangan mau ditipu oleh jeratan pelaku judi online.

    “Edukasi itu menjadi amat sangat dibutuhkan, sehingga rakyat paling bawah terutama jangan pernah mau ditipu dengan seolah-olah ada peruntungan. Tetapi yang terjadi adalah penipuan,” ungkapnya.

    Cak Imin mengatakan konsep judi sejatinya ‘take and give’. Ada faktor keberuntungan di dalamnya. Namun, judi online yang menyasar rakyat miskin merupakan sebuah penipuan karena sudah diatur oleh algoritma yang membuat orang makin miskin. 

    “Jadi kita harus bikin literasi kepada masyarakat, karena 8,8 juta yang terlibat judi online ini adalah kontributor kemiskinan baru,” jelasnya menambahkan.

    “Kalau ini tidak kita atasi dari hulu-hilirnya, kita sangat khawatir judi online akan memperbanyak orang miskin di tanah air kita,” kata dia.

    (fab/fab)

  • Profil Brigjen Alexander Sabar yang Kini Jabat Plt. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi – Page 3

    Profil Brigjen Alexander Sabar yang Kini Jabat Plt. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menkomdigi (Menteri Komunikasi dan Digital) Meutya Hafid telah resmi menunjuk perwira tinggi Polri Brigadir Jenderal Polisi Alexander Sabar sebagai Plt. Dirjen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komdigi.

    Ditunjuknya Brigjen Alexander Sabar bukannya tanpa alasan. Sebelum bertugas di Kementerian Komdigi, ia diketahui memiliki rekam jejak dalam penegakan hukum dan pengawasan dunia maya.

    Tidak hanya itu, ia juga dikenal memiliki keahlian di bidang investigasi dan forensik digital. Brigjen Alexander juga telah menempuh berbagai pelatihan khusus yang menunjang kompetisinya.

    Beberapa pelatihan yang telah diikuti Brigjen Alexander Sabar di antaranya Computer Investigation and Forensics dari Interpol Amerika Serikat serta the VFC Method Training yang diselenggarakan oleh Cyber Crimes Investigation Center.

    Ia juga mengikuti pelatihan Computer Investigation and Forensic Training dari International Criminal Investigative Training Assistance serta 2nd Interpol Train the Trainer Workshop on Computer Forensics for Asia and South Pacific yang diadakan Interpol.

    Dengan pengalaman dan pendidikan tersebut, ia dinilai mampu menangangi kompleksitas yang dihadapi Kementerian Komdigi, mulai dari kejahatan digital, termasuk pencurian data, penyebaran konten ilegal, dan judi online.

    “Kolaborasi antara Komdigi dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan, terutama dalam situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang makin kompleks, terutama pada isu judi online yang sangat merugikan masyarakat,” tutur Menkomdigi dalam siaran pers yang diterima, Kamis (28/11/2024).

    Penugasan ini juga merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Hal ini cerminan perubahan nomenklatur kementerian sebagai respons dinamika dan tantangan di era transformasi digital. Untuk itu, kini dibentuk satu kedirjenan baru yang mengawasai kejahatan di ruang digital.

    Menkomdigi berharap penugasan Brigjen Alexander dapat mempercepat upaya bersih-bersih di tubuh Komdigi, baik dari ancaman kejahatan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan publik pada keamanan ruang digital Tanah Air.

  • Dua Strategi Efektif Cak Imin dan Kemenkomdigi Atasi Judi Online

    Dua Strategi Efektif Cak Imin dan Kemenkomdigi Atasi Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menjelaskan dua strategi efektif untuk mengatasi permasalahan judi online. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid.

    Pria yang akrab disapa Cak Imin menegaskan, pentingnya dua strategi efektif, yakni pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan literasi digital sebagai upaya preventif dan partisipatif.

    “Langkah pertama adalah penguatan pengawasan terhadap aspek-aspek digital, termasuk peran perbankan yang terlibat dalam kegiatan ini. Kami telah berdiskusi untuk memastikan seluruh elemen ini dapat diawasi dengan baik,” jelas Cak Imin di Jakarta, pada Kamis (28/11/2024).

    Ia juga menambahkan, langkah kedua adalah mendorong literasi digital yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online. 

    Menurutnya, perlunya menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa judi online adalah bentuk dari penipuan sehingga dapat merugikan, serta mengubah hidup seseorang menjadi tidak baik, khususnya dart segi perekonomian.

    “Dan kita harus melawannya dengan kesadaran yang penuh,” tegasnya.

    Cak Imin juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perangkat desa dan kader penggerak pembangunan daerah, untuk melibatkan mereka dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di tingkat bawah, agar mereka tidak mudah tergoda oleh tawaran keuntungan dari judi online.

    “Sosialisasi dan edukasi melalui platform digital sangat diperlukan. Masyarakat harus menyadari bahwa janji keuntungan dalam judi online adalah sebuah penipuan. Kami akan memastikan bahwa informasi ini sampai kepada masyarakat paling bawah,” tambahnya.

    Dengan pendekatan dua strategi efektif mengatasi judi online, Cak Imin dan Kemenkomdigi meyakini dapat mengurangi dampak buruk kegiatan tersebut serta membangun kesadaran kolektif untuk melawan praktik merugikan.

  • Cak Imin Sebut Judol Bikin Tren Kemiskinan Baru di Indonesia

    Cak Imin Sebut Judol Bikin Tren Kemiskinan Baru di Indonesia

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyebutkan fenomena masalah sosial banyaknya masyarakat yang bermain judi online akan menyebabkan kemiskinan baru di Indonesia.

    Disampaikan pria yang akrab disapa Cak Imin bahwa masyarakat yang main judi online ini sama halnya dengan terkena penipuan online.

    “Kalau judi online yang paling grassroot, itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan, sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat. Jadi, kita harus bikin literasi kepada masyarakat karena 8,8 juta yang terlibat judi online ini adalah kontributor kemiskinan baru,” ujar Cak Imin dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Senin (28/11/2024).

    Cak Imin melanjutkan, banyaknya jumlah pemain judi online di Indonesia itu akan menambah jumlah orang miskin di Tanah Air. Hal ini yang disoroti pemerintah untuk segera diatasi persoalannya agar tidak semakin meluas.

    “Kalau ini tidak kita atasi dari hulu-hilirnya, kita sangat khawatir judi online akan memperbanyak orang miskin di Tanah Air kita,” ucapnya.

    Ia pun berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk memberantas judi online di masyarakat.

    “Ada dua cara kerja kita. Cara kerja yang pertama tentu yang dilakukan Ibu Menteri Komunikasi dan Digital, pengawasan segala macam aspek digitalnya. Tadi kita juga diskusi ada aspek-aspek perbankan yang terlibat yang juga harus diatasi,” kata dia.

    Dan yang paling penting hari ini, kata Menko PM, bersama dengan Menkomdigi melakukan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kesadaran rakyat bahwa judi online adalah penipuan.

    “Baik itu yang ada di dalam koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, misal kita minta pendamping desa, seluruh kader penggerak pembangunan, pemerintah daerah untuk menjadi aktor-aktor yang bisa mengatasi preventif maupun insitif judi online ini,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Cak Imin Ungkap Sumber Kemiskinan Baru Warga Indonesia

    Cak Imin Ungkap Sumber Kemiskinan Baru Warga Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Judi online disebut sebagai salah satu sumber kemiskinan baru. Tercatat sudah ada 8,8 juta masyarakat yang terjerat aktivitas ilegal ini.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menjelaskan dalam pertemuannya dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membahas khusus soal judi online. Disebutkan sebagian besar adalah korban penipuan judi online.

    “Kalau judi itu ada take and give, keberuntungan, segala macam. Tapi kalau judi online yang paling grassroot, itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan, sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin kepada awak media di kantornya, Kamis (28/11/2024).

    “Jadi kita harus bikin literasi kepada masyarakat, karena 8,8 juta yang terlibat judi online ini adalah kontributor kemiskinan baru,” jelasnya menambahkan.

    Dengan aktivitas tersebut, dia mengatakan akan memperbanyak kaum miskin di Indonesia. Akan menambah kemiskinan yang telah terjadi di tanah air selama ini.

    “Padahal kita genjot sekuat tenaga, mulai dari kemiskinan ekstrem kita atasi, kemiskinan rentan miskin menjadi berdaya dan mandiri. Kalau ini tidak kita atasi dari hulu-hilirnya, kita sangat khawatir judi online akan memperbanyak orang miskin di tanah air kita,” kata Muhaimin.

    Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan tugas kementeriannya untuk pemberantasan judi online adalah terkait literasi digital. Harapannya aksi tersebut bisa meningkatkan kesadaran masyarakat soal bahasa judol.

    Muhaimin menekankan judi online merupakan penipuan. Aktivitas ilegal itu merupakan sistem yang harus dilawan dengan kesadaran penuh.

    “Dan kita akan melibatkan seluruh perangkat yang kita miliki mestinya, baik itu yang ada di dalam koordinasi Kemenko Pemberdayaan misalnya. Kita akan minta pendamping desa, kita minta pendamping PKH, kita minta seluruh kader-kader penggerak pembangunan, pemerintah daerah untuk menjadi aktor-aktor yang bisa mengatasi preventif maupun antisipatif judi online ini,” ungkap dia.

    (fab/fab)

  • Meutya Hafid Ganti Dua Dirjen Komdigi, Ini Struktur-Pejabat Terbaru

    Meutya Hafid Ganti Dua Dirjen Komdigi, Ini Struktur-Pejabat Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu perubahan yang terjadi pada Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah terkait Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Nama kementerian itu berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Dalam Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, dijelaskan soal nama-nama jabatan baru di dalam kementerian. Terdapat lima Direktorat Jenderal yakni infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, dan komunikasi publik dan media.

    Sebagai informasi, saat namanya masih Kementerian Kominfo, terdapat empat Dirjen. Mulai dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), dan Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP).

    Informasi yang didapatkan dari keterangan resmi Komdigi, Menteri Komdigi Meutya Hafid telah menunjuk seorang perwira tinggi Polri bernama Alexander Sabar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di kementerian yang dipimpinnya.

    Saat CNBC Indonesia membuka laman resmi Komdigi, Kamis (28/11/2024), ternyata kementerian itu sudah menempatkan sejumlah nama pada semua jabatan Dirjen di bawah kementerian tersebut. Namun memang semuanya masih bersifat pelaksana tugas (Plt) sama seperti yang diamanatkan pada Alexander Sabar.

    Tidak ada nama Hokky Situngkir dan Prabu Revolusi dalam nama-nama pejabat yang mengisi posisi Dirjen. Sebelumnya kedua orang tersebut diketahui sebagai Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) dan Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP).

    Berikut nama yang mengisi posisi Dirjen di Komdigi:

    Mira Tayyiba : Plt Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
    Ismail : Plt Direktur Jenderal Infrastruktur Digital
    Wayan Toni Supriyanto : Plt Direktur Jenderal Ekosistem Digital
    Alexander Sabar : Plt Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital
    Molly Prabawaty : Plt Direktur Jenderal Komunikasi Publik

    Sebagai infomasi, Mira mengisi dua jabatan dalam kementerian kali ini. Sebelum sebagai Plt Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komdigi. Begitu juga Molly yang tercatat sebagai Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media.

    (dem/dem)

  • Menkomdigi Tunjuk Perwira Polri jadi Plt. Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Siapa? – Page 3

    Menkomdigi Tunjuk Perwira Polri jadi Plt. Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Siapa? – Page 3

    Sebelumnya, dalam konferensi International Digital Dialogue Conference (IDDC) 2024 di Berlin, Jerman, Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam transformasi digital yang meliputi inklusivitas, pemberdayaan, dan kepercayaan.

    “Transformasi digital harus didorong dengan prinsip-prinsip fundamental seperti inklusivitas, pemberdayaan, dan kepercayaan,” ujar Menkomdigi, dikutip Senin (25/11/2024).

    Oleh karena itu, ia melanjutkan, pemerintah Indonesia (khususnya Komdigi), memprioritaskan tersedianya akses internet yang dapat diandalkan dan terjangkau bagi semua warga negara, menciptakan ekosistem ekonomi digital yang memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan literasi media dan digital di kalangan masyarakat.

    Kehadiran Menkomdigi di IDDC 2024 tidak hanya untuk berbagi pandangan dalam konferensi ini, tetapi juga dalam rangka menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Komdigi dengan Kementerian Digital dan Perhubungan Jerman, serta melakukan sejumlah pertemuan bilateral strategis.

    Untuk diketahui, MoU ini adalah kelanjutan dari progres forum tahunan Indonesian-German Digital Dialogue (IGDD) yang pada 2023 menghasilkan Joint Declaration of Intent (JDoI) on Cooperation in the Field of Digitalization.

    Dalam MoU yang ditandatangani oleh Menkomdigi Meutya Hafid bersama Menteri Digital dan Perhubungan Jerman, Volker Wissing, disepakati enam area kerja sama strategis.

    Antara lain Kebijakan dan strategi digital, Kebijakan data, Proses dan tata kelola internet, Teknologi digital, Transformasi digital berkelanjutan, serta Inklusi digital, termasuk pengembangan infrastruktur ekonomi digital dan aksesibilitas internet.

  • Ekodigi Konsolidasikan Perizinan Telko – Susun Renstra 2025, Target Jangka Pendek

    Ekodigi Konsolidasikan Perizinan Telko – Susun Renstra 2025, Target Jangka Pendek

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ekosistem Digital (Ekodigi) Komdigi Wayan Toni Supriyanto akan memperkuat koordinasi antara Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) dan dalam Ekodigi sebagai langkah awal kepemimpinannya.

    Terdapat beberapa tugas yang beririsan dari kedua bagian tersebut, termasuk perizinan seputar pos hingga telekomunikasi. 

    Wayan mengatakan dengan adanya perubahan nomenklatur Kominfo menjadi Komdigi sejak keluar Perpres 174/2024 maka perlu transisi berupa penetapan PLT sesuai Perpress sambil menunggu Peraturan Menteri Komdigi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Komdigi serta Keputusan Presiden untuk jabatan-jabatan definitifnya.

    Adapun untuk rencana jangka pendek sebagai PLT Dirjen Ekodigi, Wayan mengkoordinasikan sejumlah hal yang selama ini dikerjakan oleh PPI, dialihkan ke Ekodigi. 

    “Misalnya perizinan sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran yang selama ini di PPI dan perizinan PSE yang ada di Aptika. Disamping itu juga untuk mengkoordinasikan dan menyiapkan  rencana strategi 2025 agar semua program kerja 2025 dapat segera dilaksanakan,” kata Wayan kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024). 

    Adapun untuk mencapai target tersebut, Wayan akan mengkonsolidasikan⁠ pejabat dan pegawai PPI, yang akan mengemban tugas baru sebagai Ditjen Ekosistem Digital untuk menyiapkan diri mengemban tugas pokok dan fungsi (tusi) yang lebih berat akibat dari perkembangan teknologi dan transformasi digital. 

    “Saya kira waktu 1 bulan sudah cukup untuk melakukan konsolidasi dan penyesuaian dimaksud guna menyiapkan SOP-SOP baru dan program kerja baru sesuai Tusi Ditjen Ekodig,” kata Wayan. 

    Selain itu, Wayan juga menjadikan penertiban RT/RW Net ilegal sebagai salah satu prioritas yang akan dikerjakan selama dirinya menjabat sebagai Dirjen Ekodigi sementara.

    RT/RW Net ilegal merupakan praktik jual kembali jasa internet tanpa izin pemerintah dan penyedia jasa internet resmi. Disebut RT/RW Net karena tersebut kerap terjadi di lingkungan RT dan RW dalam skala kecil, tetapi banyak. 

    “RT RW ilegal menjadi prioritas ditertibkan, karena sudah mengganggu industri telekomunikasi,” kata Wayan kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024). 

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menunjuk Wayan Toni Supriyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ekosistem Digital. 

    Direktorat Jenderal Ekosistem Digital sendiri merupakan pecahan dari Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) sesuai dengan Peraturan Presiden No.174/2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

  • Penertiban RT/RW Net Ilegal Jadi Salah Satu Prioritas Dirjen Ekodigi

    Penertiban RT/RW Net Ilegal Jadi Salah Satu Prioritas Dirjen Ekodigi

    Bisnis.com, JAKARTA – Wayan Toni Supriyanto menjadikan penertiban RT/RW Net ilegal sebagai salah satu prioritas yang akan dikerjakan selama dirinya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ekosistem Digital (Ekodigi) Komdigi. 

    RT/RW Net ilegal merupakan praktik jual kembali jasa internet tanpa izin pemerintah dan penyedia jasa internet resmi. Disebut RT/RW Net karena tersebut kerap terjadi di lingkungan RT dan RW dalam skala kecil, tetapi banyak. 

    Diketahui, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menunjuk Wayan Toni Supriyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ekosistem Digital. 

    Direktorat Jenderal Ekosistem Digital sendiri merupakan pecahan dari Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) sesuai dengan Peraturan Presiden No.174/2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Wayan mengatakan secara umum dengan adanya perubahan nomenklatur Kominfo menjadi Komdigi sejak keluar Perpres 174/ 2024 dilakukan transisi berupa penetapan PLT sesuai Perpress sambil menunggu Permen Komdigi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komdigi dan Kepress untuk jabatan-jabatan definitifnya.

    Adapun salah satu yang menjadi fokus Wayan untuk sementara waktu ini, selain koordinasi PPI ke Ekodigi, adalah mengawasi praktik jual kembali layanan internet tanpa izin atau RT/RW Net ilegal.

    “RT RW ilegal menjadi prioritas ditertibkan, karena sudah mengganggu industri telekomunikasi,” kata Wayan kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024). 

    Untuk diketahui, penertiban RT/RW Net menjadi hal yang terus dilakukan oleh Komdigi. Sebelumnya, Komdigi berencana membentuk satuan tugas untuk memberantas praktik ini. 

    Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan utama dalam pemberantasan RT/RW Net ilegal saat ini. 

    Maka dari itu, Zulfadly berencana membuat Satgas yang didalamnya terdapat pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Aparat Penegak Hukum (APH).

    “Dan kita juga sudah memberikan beberapa hal diskusi gitu dengan penegak hukum dan kita sebenarnya pengen membuat Satgas,” kata Zulfadly.

    Satgas tersebut, kata Zulfadly akan bekerja untuk memberikan edukasi kepada penegak hukum sebelum menindak pelaku RT/RW Net ilegal.

    Nantinya, Satgas ini akan memberitahu ciri-ciri pelaku RT/RW Net ilegal dan bagaimana cara menindak pelaku tersebut.

    “Setelah mereka paham baru oleh melakukan tindakan. Jadi tidak langsung melihat yang RT/RW Net ilegal langsung ditindak, nggak gitu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, terkait kapan rencana pembentukan Satgas bakal direalisasikan, Zulfadly mengatakan bahwa saat ini pembahasan lebih lanjut oleh APJII, Kemenkominfo, dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

    Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (DJPPI) Kemenkominfo, terdapat sejumlah bahaya yang ditanggung oleh masyarakat saat menggunakan RT/RW Net Ilegal.

    Pertama, ISP ilegal mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Akibatnya, pengguna mungkin mengalami ketidakstabilan jaringan, seringnya gangguan koneksi internet yang merugikan aktivitas pengguna internet.

    Kedua, kecepatan internet yang ditawarkan rendah, karena berbagi jaringan dengan banyak pengguna. Hal ini membuat kesulitan saat streaming video, atau saat mengunduh file.

    Ketiga, ISP ilegal tidak terikat oleh persyaratan keamanan dan privasi data yang berlaku. Hal ini berarti informasi pribadi pengguna mungkin tidak dilindungi dengan baik, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data atau kejahatan cyber.

    “Kemudian pemilik jasa ISP yang tidak bertanggung jawab juga bisa saja menyelipkan program berbahaya, alias malware ke komputer atau perangkat yang mengakses Internet ilegal tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan keamanan dan kenyamanan pengguna internetnya,” tulis dalam website tersebut

  • Prabu Revolusi Diganti, Meutya Hafid Tunjuk Molly Prabawaty Jadi Plt Dirjen Kementrian Komdigi – Page 3

    Prabu Revolusi Diganti, Meutya Hafid Tunjuk Molly Prabawaty Jadi Plt Dirjen Kementrian Komdigi – Page 3

    Berdasarkan Perpres 174/2024, tugas Dirjen KPM tidak hanya sekadar menyampaikkan informasi, tetapi juga menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

    Selain itu, fungsi Dirjen KPM mencakup penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi publik dan media.

    Molly juga mengemban tugas untuk memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi publik dan media.

    Fungsi lainnya mencakup, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi publik dan media.

    Selain itu, Menkomdigi juga menunjuk pejabat baru di direktorat lainnya, seperti Brigjen Pol Alexander Sabar sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital.

    Lainnya, Wayan Toni Supriyanto sebagai Plt Dirjen Ekosistem Digital, dan Ismail sebagai Plt Dirjen Infrastruktur Digital.

    Dengan perubahan ini, diharapkan Kementerian Komdigi semakin responsif terhadap tantangan era digital.

    Transformasi tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menyampaikan pesan yang tepat kepada masyarakat di platform yang relevan, sekaligus menjaga ruang digital tetap kondusif.