Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Prabowo Subianto Absen di Acara Hakordia KPK, Diwakili Menko Budi Gunawan – Page 3

    Prabowo Subianto Absen di Acara Hakordia KPK, Diwakili Menko Budi Gunawan – Page 3

    Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi ketidakhadiran Presiden dalam acara Hakordia yang digelar di Gedung Juang KPK. Kehadirannya resmi diwakili oleh Menko Polkam, Budi Gunawan.

    “Konfirmasi terakhir yang kami terima pagi ini, Presiden akan diwakili oleh Bapak Menko Polkam,” ujar Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (9/12/2024).

    Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat negara dan menteri, seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Praktikno, Menkomdigi Meutya Hafid, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta beberapa menteri dan kepala lembaga lainnya.

     

    Reporter: Rahmat Baihaqi

    Sumber: Merdeka.com

  • 5 Karyawan Kontrak Komdigi Dipecat Gara-gara Tak Ada di Sistem Pegawai

    5 Karyawan Kontrak Komdigi Dipecat Gara-gara Tak Ada di Sistem Pegawai

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Inspektorat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberhentikan 5 pegawai kontrak di Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.

    Inspektur Jenderal Kemkomdigi Arief Tri Hardiyanto menjelaskan pemberhentian ini merupakan hasil evaluasi terhadap keabsahan status kepegawaian 5 pegawai kontrak tersebut.

    Keputusan ini disebut sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola bersih dan transparansi di lingkungan kementerian, sesuai arahan Menkomdigi Meutya Hafid.

    Hasilnya, audit SDM atas Sistem Penanganan dan Penanggulangan Konten Ilegal pada Dirjen Aptika menemukan adanya pegawai kontrak yang tidak terdaftar dalam sistem kepegawaian resmi kementerian, meskipun tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Aptika Nomor 87 Tahun 2024.

    “Arahan Menteri sangat jelas, setiap pegawai di Kemkomdigi harus memenuhi kualifikasi administrasi sesuai aturan. Lima pegawai kontrak yang tidak sesuai standar tersebut tidak dapat melanjutkan kontraknya,” kata Arief dalam sebuah keterangan, Senin (9/12).

    Arief mengatakan 5 pegawai tersebut hanya bekerja melalui kerja sama dengan Dirjen Aptika tanpa basis administrasi di Biro Kepegawaian Kemkomdigi. Hal ini disebut bertentangan dengan aturan kepegawaian kementerian.

    Menurutnya, pemberhentian kepada sejumlah pegawai ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola di berbagai bidang, termasuk dalam pengawasan konten digital.

    “Kami tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga fokus pada pencegahan melalui evaluasi berkelanjutan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaya guna,”pungkasArief.

    Pada awal November, Wamen Komdigi Nezar Patria memastikan akan ada audit internal menyusul ditangkapnya sejumlah pegawai yang diduga bekingi situs judi online (judol). Para pegawai itu diduga menyalahgunakan wewenang mereka memblokir situs judol.

    “Oh ya pasti (audit),” kata Nezar ditemui di UGM, Sleman, Minggu (3/11).

    (lom/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • 5 Pegawai Komdigi Diberhentikan, Ini Penyebabnya

    5 Pegawai Komdigi Diberhentikan, Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan memberhentikan lima pegawai kontrak. Disebutkan mereka tidak memenuhi persyaratan administrasi kementerian.

    Sebelum melakukan pemberhentian, telah dilakukan evaluasi di dalam kementerian. Inspektur Jenderal Kemkomdigi, Arief Tri Hardiyanto menjelaskan hasil evaluasi itu terkait keabsahan status kepegawaian di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

    Berdasarkan audit, terdapat pegawai kontrak tidak ada dalam sistem kepegawaian resmi kementerian. Namun mereka terdapat dalam Surat Keputusan Dirjen Aptika Nomor 87 Tahun 2024.

    Pegawai tersebut bekerja lewat kerja sama Direktorat Aplikasi Teknologi dan Informatika, namun tanpa basis administrasi di Biro kepegawaian Kemkomdigi. Ini bertentangan dengan aturan kepegawaian kementerian.

    Arief menekankan soal arahan Menteri Komdigi Meutya Hafid soal kepegawaian di kementerian tersebut. Mereka harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan aturan.

    “Arahan Menteri sangat jelas, setiap pegawai di Kemkomdigi harus memenuhi kualifikasi administrasi sesuai aturan. Lima pegawai kontrak yang tidak sesuai standar tersebut tidak dapat melanjutkan kontraknya,” jelas Arief dalam keterangan resminya, dikutip Senin (9/12/2024).

    Audit internal itu disebutkan menjadi komitmen Komdigi untuk transparansi dan akuntabilitas. Selain juga menjadi momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola, termasuk dalam pengawasan konten digital.

    “Kami tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga fokus pada pencegahan melalui evaluasi berkelanjutan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaya guna,” kata dia.

    (fab/fab)

  • Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Budi Gunawan: Indonesia Butuh Penguatan Komitmen Berantas Korupsi

    Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Budi Gunawan: Indonesia Butuh Penguatan Komitmen Berantas Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberi sambutan dalam pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024). Budi mengajak seluruh elemen bersatu dalam pemberantasan korupsi.

    “Indonesia membutuhkan penguatan komitmen dari seluruh eleman bangsa untuk bersatu padu dalam memberantas korupsi demi terwujudkan tujuan pembangunan nasional,” kata Budi Gunawan.

    Budi Gunawan yang memberi sambutan di Hari Antikorupsi Sedunia 2024 mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada KPK yang sudah bekerja keras menjalankan program pemberantasan korupsi.

    “Mulai dari upaya pencegahan hingga penindakan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi,” ujar mantan kepala Badan Intelijen Negara itu.

    Budi Gunawan menyatakan, korupsi merupakan kejahatan sangat luar biasa yang bisa menghambat pembangunan, merusak kehidupan bangsa, dan menyengsarakan rakyat.

    Menurutnya Presiden Prabowo Subianto sudah memasukkan pemberantasan korupsi dalam misi ketujuh asta cita untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi dan narkoba.

    “Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada seluruh lembaga penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas dalam memberantas tindakan pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan,” ujar Budi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 yang disiarkan langsung di BTV.

    “Jika korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat, karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang makin sehat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor,” sambungnya. 

    Sebagai komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, lanjut Budi Gunawan, Kemenko Polkam bersama jaksa agung, kapolri, beberapa kementerian dan lembaga terkait telah membentuk  desk pencegahan tindak pidana korupsi, dan perbaikan tata kelola sejak 4 November 2024.

    “Desk ini bertujuan untuk mengoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintah agar lebih transparan, dan akuntabel, serta memastikan sinergi antara lembaga penegak hukum dan lembaga terkait sehingga dapat berjalan semakin efektif dan mencapai target,” ujarnya. 

    Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di gedung KPK dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga negara di antaranya Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para pimpinan KPK, dan lainnya. 

    Tema Hari Antikorupsi Sedunia 2024 adalah “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”.

  • Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Menko Polkam Wakili Presiden Prabowo Beri Sambutan

    Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Menko Polkam Wakili Presiden Prabowo Beri Sambutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menko Polkam Budi Gunawan mewakili Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pidato sambutan pada pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron masih berharap Presiden Prabowo hadir dalam Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di KPK. Namun, sampai sekarang Prabowo belum hadir. “Mudah-mudahan kita berharap presiden akan hadir,” katanya kepada wartawan.

    Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di KPK yang disiarkan langsung di BTV sudah dimulai.  Menko Polkam Budi Gunawan sudah hadir untuk mewakili Presiden Prabowo.

    Saat ini sejumlah menteri dan wakil Menteri Kabinet Merah Putih sudah berada di lokasi acara di antaranya Menko Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menkomdigi Meutya Hafid, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dan sejumlah kepala lembaga pemerintah. 

    Kemudian hadir juga Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para pimpinan KPK, dan sejumlah hadirin para undangan Hari Antikorupsi Sedunia 2024.

  • Bukan Blokir Semua Situs Judol, Komdigi Akan Nasihati Penjudi Online Pakai SMS

    Bukan Blokir Semua Situs Judol, Komdigi Akan Nasihati Penjudi Online Pakai SMS

    ERA.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta operator seluler akan mencegah aktivitas judi online dan praktik ilegal lainnya di ruang digital dengan cara unik, yakni menggunakan SMS untuk menasihati para penjudi.

    “Dari diskusi yang kami lakukan ada dua topik utama yang dibahas. Yang pertama adalah upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjebak atau mendapat kondisi yang sulit karena terjebak mengikuti aktivitas judi online,” kata Plt. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Ismail di Jakarta, Selasa 3 Desember silam.

    Ismail mengatakan sosialisasi tersebut akan berbentuk pengiriman notifikasi SMS dan niatan itu akan dilakukan dalam waktu dekat setelah desain pesan selesai difinalisasi oleh tim teknis. “Sosialisasi ini dalam berbagai bentuknya, ada yang segmented, ada yang targeted, dan sebagainya,” kata Ismail.

    Hal kedua yang dibahas adalah upaya pencegahan penggunaan transfer pulsa sebagai alat pembayaran dalam judi online. Ismail mengatakan upaya ini masih dalam tahap diskusi awal dan akan ditindaklanjuti melalui rapat teknis untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya.

    “Jadi kami akan tindak lanjuti lagi dalam bentuk rapat-rapat teknis ke depan untuk lebih membahas secara detail langkah-langkah dan proses yang akan dilakukan selanjutnya,” kata dia.

    Ismail menyampaikan bahwa para operator seluler telah berkomitmen mendukung inisiatif yang Komdigi anggap brilian ini.

    Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono menambahkan bahwa PPATK memiliki data lengkap terkait pemain judi online dan aliran dana yang digunakan.

    Data ini menjadi dasar kerja sama dengan Komdigi dalam upaya pencegahan. Salah satu langkah yang dibahas adalah pengiriman peringatan kepada pemain judi online yang telah teridentifikasi untuk menghentikan aktivitas mereka.

    “Jadi intinya yang pertama adalah bagaimana bahwa pemain judi online yang teridentifikasi ini tidak bermain lagi. Karena itu sesuai dengan KUHP 303 bis adalah termasuk tindak pidana,” kata Danang.

    Dia berharap dukungan dari para operator seluler dalam sosialisasi ini dapat memberikan peringatan kepada para pemain judi online untuk menghentikan aktivitas mereka.

    Dalam kesempatan itu, Danang turut menyampaikan bahwa perputaran uang terkait judi online sampai dengan kuartal ketiga sebesar Rp283 triliun dengan total deposit sekitar Rp43 triliun.

    Bos Komdigi kesulitan berantas judi

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengakui kesulitan untuk memberantas situs judi online. Mesti tenaga besar untuk itu.

    Meutya mengatakan dalam tanggung jawabnya memberantas judi online, Kementerian Komdigi memiliki dua tantangan besar. Pertama, jumlah situs website judi online yang terus bertumbuh dan koordinasi dengan para platform digital.

    Pengawasan terhadap situs website judi online menurut Meutya telah intensif dilakukan oleh kementeriannya. Namun sayangnya, langkah tersebut memerlukan kerja keras ekstra karena pertumbuhan situs website terus terjadi.

    “Pengawasan terhadap situs-situs judi yang ditutup satu itu tumbuh jadi 10, atau tumbuh 100. Itu memang memerlukan tenaga luar biasa,” kata Meutya, Jumat (29/11/2024).

    Tantangan lainnya yang juga dihadapi oleh Kemkomdigi dalam penanganan judi online ialah koordinasi dengan para perusahaan teknologi raksasa yang adalah platform-platform digital.

    Meutya menerangkan bahwa selama ini, kerja sama dengan platform digital sudah dijalankan. Akan tetapi, untuk menyamakan visi dalam memerangi judi online pemerintah membutuhkan usaha ekstra agar para platform digital mau mengikuti langkah serupa.

  • Percepat Tranformasi Digital Indonesia, Komdigi Gandeng Bill & Melinda Gates Foundation

    Percepat Tranformasi Digital Indonesia, Komdigi Gandeng Bill & Melinda Gates Foundation

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunukasi dan Digital (Komdigi) menjalin kemitraan dengan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.

    Adapun, Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid melakukan pertemuan strategis dengan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) yang di dalamnya terdapat bahasan transformasi digital di Indonesia. 

    Meutya mengatakan bahwa pentingnya pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) dan Inclusive Financial Systems (IFS) sebagai elemen utama untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan memberdayakan. 

    “Pemanfaatan data milik sendiri untuk inovasi, pengembangan teknologi, dan pengambilan keputusan strategis adalah kunci kemandirian digital Indonesia. Kolaborasi ini menjadi langkah besar untuk mewujudkannya,” kata Meutya dalam keterangannya, Sabtu (7/12/2024).

    Pada pertemuan tersebut, Meutya memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dan akan diambil oleh pemerintah Indonesia, salah satunya melalui peningkatan literasi digital. 

    Dirinya menegaskan pentingnya edukasi digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keamanan data, pemanfaatan teknologi secara produktif, dan pengelolaan keuangan digital.  

    Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan transformasi digital yang inklusif, aman, dan memberdayakan. 

    “Kami terbuka untuk berbagai peluang kerja sama guna mewujudkan ekosistem digital yang memberdayakan masyarakat. Transformasi digital harus menjadi alat untuk memajukan kehidupan rakyat, memastikan tidak ada yang tertinggal, serta membangun kemandirian digital Indonesia melalui produksi dan pemanfaatan data secara optimal,” ujarnya.

    Di sisi lain, perwakilan BMGF, Brooke Patterson dan Kanwaljit Singh, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Indonesia untuk mempercepat transformasi digital.

    Keduanya menawarkan bantuan teknis untuk mengembangkan DPI yang efisien, aman, dan terintegrasi, serta berbagi praktik terbaik dari berbagai negara. 

    BMGF juga menyoroti pentingnya tata kelola data berbasis persetujuan (consent-based governance), yang memberdayakan warga sebagai pemilik data mereka sendiri.  

    “Kami percaya, kemajuan Indonesia dalam digitalisasi dapat menjadi model global untuk tata kelola data yang inklusif dan aman,” ungkap Kanwaljit Singh.  

  • Bertemu Mendagri Australia, Menkomdigi Perkuat Kemitraan Keamanan Siber

    Bertemu Mendagri Australia, Menkomdigi Perkuat Kemitraan Keamanan Siber

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid, dan Menteri Dalam Negeri Australia dan Menteri Industri Kreatif Australia Tony Burke bertemu untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang keamanan siber. Pertemuan ini dalam upaya menghadapi tantangan global di era digital.

    Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan siber Indonesia dengan mengadopsi pengalaman dan praktik terbaik dari Australia.

    Meutya menyampaikan ketertarikan Indonesia untuk mendapatkan best practice Australia dalam membangun ekosistem keamanan siber yang tangguh.

    “Australia memiliki kementerian khusus yang menangani keamanan siber, dan pendekatan ini terbukti efektif. Kami ingin mengadopsi praktik-praktik tersebut untuk memastikan keamanan digital, khususnya dalam melindungi layanan pemerintah serta mendukung transformasi digital nasional,” ungkap Meutya, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

    Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Burke, di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (3/12). Meutya juga menekankan pentingnya kerja sama ini untuk mencegah insiden siber besar seperti yang pernah terjadi di Indonesia.

    “Keamanan siber adalah prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kami melihat Australia sebagai mitra strategis untuk berbagi pengetahuan dan teknologi guna memperkuat infrastruktur digital kami,” kata Meutya.

    Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke menyambut baik komitmen Indonesia untuk memperluas kolaborasi di bidang ini. Ia menekankan pentingnya kerja sama bilateral dalam menghadapi ancaman siber lintas negara.

    “Keamanan siber adalah tantangan global yang membutuhkan pendekatan lintas batas. Australia sangat menghargai kemitraan ini dan siap berbagi pengalaman untuk memperkuat keamanan siber Indonesia,” ujar Burke.

    Dalam kesempatan ini, Meutya didampingi Wamenkomdigi Nezar Patria, Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, dan Plt Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Ismail. Sementara Tony Burke hadir bersama Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams dan Sekretaris Departemen Urusan Dalam Negeri Australia Stephanie Foster.

    Kerja sama strategis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat keamanan digital kedua negara, sekaligus membuka jalan bagi kemitraan teknologi yang lebih luas di masa depan.

    (anl/ega)

  • Microsoft Kucurkan Rp27,6 T Buat RI, Investasi Apple Apa Kabar?

    Microsoft Kucurkan Rp27,6 T Buat RI, Investasi Apple Apa Kabar?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Indonesia mendapat kado akhir tahun dari sektor investasi asing, salah satunya berasal dari raksasa teknologi Microsoft. Sementara, Apple mulai melunak dan diklaim akan berinvestasi dengan nilai yang cukup besar demi memuluskan masuknya iPhone 16 Series ke Indonesia.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Microsoft mencanangkan program ElevAIte untuk pelatihan kecerdasan buatan dengan nilai investasi sebesar Rp27,6 triliun.

    “Kami mengucapkan terima kasih ada komitmen investasi sebesar US$1,7 Miliar atau sekitar Rp27,6 Triliun, angka yang merupakan investasi terbesar dalam sejarah 29 tahun Microsoft hadir di Indonesia,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid dalam Peluncuran ElevAIte di Kantor Komdigi, Senin (2/12).

    Teknologi AI sangat populer dan diadopsi di berbagai sektor termasuk pemerintahan. Meutya berharap investasi bidang AI dari Microsoft dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dan membantu mengawasi ruang digital.

    Program ElevAIte yang menjadi wadah investasi Microsoft adalah sebuah inisiatif pelatihan AI untuk membekali 1 juta talenta Indonesia dengan keterampilan yang relevan di era transformasi digital.

    ElevAIte sendiri nantinya akan melibatkan mitra dari pemerintahan, industri, institusi pendidikan, dan komunitas. Program ini dirancang untuk menghubungkan talenta Indonesia dengan peluang baru yang tercipta dari teknologi AI, seperti peningkatan produktivitas, kreativitas, dan kualitas pekerjaan, serta percepatan inovasi yang bertanggung jawab.

    Selain Microsoft, Indonesia juga akan segera mendapatkan investasi dari Apple. Investasi yang tengah menjadi perhatian publik ini diklaim sedang dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Investasi.

    Investasi Apple ini merupakan buntut dari pelarangan penjualan iPhone 16 Series di Indonesia karena masalah sertifikasi TKDN. Pemerintah baru mau mengeluarkan sertifikasi TKDN setelah Apple memberikan investasinya.

    Nilai investasi sendiri beberapa kali berubah dari awalnya hanya penambahan sekitar Rp200 miliar hingga kini berujung Rp15,8 triliun. Meski masih tertinggal jauh dari nilai investasi Microsoft, angka terbaru ini cukup besar dibandingkan dengan komitmen awal raksasa teknologi AS tersebut.

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengklaim Apple sudah mau melakukan investasi Rp15,8 triliun tersebut.

    Agus menyebut Apple akhirnya memilih opsi investasi pembangunan pabrik di Indonesia.

    “Mereka (Apple) sudah melakukan pembicaraan awal dengan Kementerian Investasi. Angka yang mereka sampaikan, rencana investasi mereka ke depan itu sekitar US$1 miliar (Rp15,8 triliun),” ujar Agus dalam rekaman suara yang disebar tim humas Kemenperin Kamis (5/12).

    “Saya sendiri sudah intensif berbicara dengan Bapak Menteri Investasi, Pak Rosan. Bahkan, kami bicarakan skema yang paling baik untuk Apple bisa merealisasikan investasi yang secara verbal sudah dikomitmenkan oleh Apple melalui kantor Kementerian Investasi yang sebesar US$1 miliar tadi,” tegasnya.

    Terkait urusan teknis lainnya, kata Agus, masih akan dibicarakan. Ia mengatakan koordinasi ini bakal dilakukan antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Investasi.

    (lom/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Komdigi Jajaki Kerja Sama dengan Australia untuk Tingkatkan Keamanan Siber

    Komdigi Jajaki Kerja Sama dengan Australia untuk Tingkatkan Keamanan Siber

    JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid, bersama dengan Menteri Dalam Negeri Australian, Tony Burke, berkomitmen memperkuat kemitraan strategis di bidang keamanan siber. 

    Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan siber Indonesia dengan mengadopsi pengalaman dan praktik terbaik dari Australia, dalam menghadapi tantangan global di era digital. 

    Meutya juga turut menyampaikan ketertarikan Indonesia untuk mendapatkan best practice Australia dalam membangun ekosistem keamanan siber yang tangguh, karena menurutnya, Australia memiliki kementerian khusus yang menangani keamanan siber, dan terbukti efektif. 

    “Kami ingin mengadopsi praktik-praktik tersebut untuk memastikan keamanan digital, khususnya dalam melindungi layanan pemerintah serta mendukung transformasi digital nasional,” kata Meutya dalam siaran resminya. 

    Tidak lupa, Meutya juga menekankan pentingnya kerja sama ini untuk mencegah insiden siber besar seperti yang pernah terjadi di Indonesia. 

    “Keamanan siber adalah prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kami melihat Australia sebagai mitra strategis untuk berbagi pengetahuan dan teknologi guna memperkuat infrastruktur digital kami,” tambahnya.

    Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, menyambut baik komitmen Indonesia untuk memperluas kolaborasi di bidang ini. Ia menekankan pentingnya kerja sama bilateral dalam menghadapi ancaman siber lintas negara.

    “Keamanan siber adalah tantangan global yang membutuhkan pendekatan lintas batas. Australia sangat menghargai kemitraan ini dan siap berbagi pengalaman untuk memperkuat keamanan siber Indonesia,” ujar Burke.