Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Sapu Bersih Korupsi di Kementerian, Komdigi Lakukan Ini

    Sapu Bersih Korupsi di Kementerian, Komdigi Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan berbagai cara untuk memberantas korupsi di lingkungan kementerian. Misalnya dengan meningkatkan angka Zona Integritas, predikat untuk komitmen pada wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.

    Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto mengatakan pihaknya mendorong pengimplementasian tersebut. Sebelumnya Wakil Menteri Nezar Patria menargetkan 70% untuk tahun ini.

    “Dan hasilnya alhamdulillah sudah ada komitmen yang cukup besar, 98. Memang angka ini masih terbatas pada komitmen yang dideklarasikan dan berbagai tahapan dalam pembangunan zona integritas. Namun upaya ini cukup menggembirakan yang menunjukkan adanya komitmen yang cukup kuat bagi hampir seluruh Unit Kerja di Komdigi untuk menerapkan ZI (Zona Integritas,” jelasnya dalam sambutan di acara Penguatan Budaya Antikorupsi di Jakarta, Selasa (17/11/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan peringatan Hari Anti Korupsi yang jatuh bulan ini harus dimaknai juga sebagai refleksi komitmen para ASN untuk memerangi korupsi. Kewajiban mereka adalah menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntable.

    Dia juga mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto sangat berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Ini juga disampaikan dalam Asta Cita dan komitmen tersebut disampaikan saat pidato usai pelantikan bulan Oktober lalu.

    “Dalam pidato pelantikan pertamanya bapak presiden menegaskan pesan penting bahwa kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi,” jelasnya.

    Meutya juga mengharapkan Komdigi bisa menjadi contoh. Digitalisasi, diharapkan Prabowo dapat memberantas korupsi.

    “Tentu tanpa harus dijelaskan lagi, itu tentu menjadi harapan beliau untuk menjadi terdepan dalam juga melakukan langkah-langkah pencegahan ataupun pemberantasan terhadap korupsi,” kata dia.

    Komitmen pemberantasan korupsi dengan digitalisasi sudah sampai level pedesaan. Layanan sudah dilakukan berbasis digital, misalnya pelayanan administratif, surat menyurat, sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, serta transparansi anggaran desa yang dapat diakses oleh publik melalui situs resmi desa.

    Dia menjelaskan korupsi berasal dari hal kecil dan bahkan tidak disadari. Untuk itu dia mengingatkan sesama pegawainya bisa saling mengingatkan.

    “Dan kalau saja kita kompak dan merasa saudara, kita akan bisa saling mengingatkan. Jangan nanti Direktorat satu melihat yang lain ada kesalahan, dibiarkan,” tutur Meutya.

    (fab/fab)

  • Korupsi BTS 4G, PDNS Tumbang, Pegawai Beking Judol

    Korupsi BTS 4G, PDNS Tumbang, Pegawai Beking Judol

    Jakarta –

    Ada tiga kasus besar yang membuat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi sorotan publik. Persoalan tersebut dibahas dalam Deklarasi Anti Korupsi di lingkungan Kementerian Komdigi.

    Sebelum berubah nama menjadi Kementerian Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini dalam dua tahun terakhir tersandung dua kasus besar, kasus tindak korupsi pengadaan BTS 4G Bakti dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menyeret nama eks Menkominfo Johnny G. Plate hingga Dirut Bakti Anang Latif pada awal 2023.

    Selang satu tahun berikutnya, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya tumbang karena terinfeksi ransomware. Akibatnya, data pemerintah yang ‘tersandera’ malware itu tidak bisa diakses dan berdampak lumpuhnya layanan publik.

    “Kita berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2024 di lingkungan Kemkomdigi. Peringatan Hakordia ini menjadi momen yang tepat dan strategis bagi Kementerian Komdigi untuk meneguhkan dan menguatkan kembali komitmen bersama kita untuk dapat bekerja tanpa korupsi,” ujar Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Komdigi, Arief Tri Hardiyanto di Pusdiklat Komdigi, Jakarta, (Selasa (17/12/2024).

    Kasus besar lainnya datang tak berselang setelah Meutya Hafid ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk jadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), yaitu ada pegawai Komdigi yang ditangkap kepolisian karena menyalahgunakan wewenang dengan melindungi situs judi online yang seharusnya diblokir oleh mereka. Kasus ini terjadi di akhir Oktober 2024.

    “Hal ini menjadi penting untuk kita lakukan pada saat di mana kita dan dari kita ketahui bersama kementerian kita mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan publik yang besar akibat terjadinya dua kasus korupsi dan satu kasus kegagalan kinerja pelayanan publik yang fatal, yang terjadi secara beruntun menerpa kita di tahun 2023-2024,” jelasnya.

    Bertepatan dengan Hakordia dan kasus yang terjadi di masa lalu, pada kesempatan ini, pegawai Komdigi diminta komitmen dan penegasannya dengan mendeklarasikan anti korupsi.

    “Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi yang seharusnya dikembangkan adalah strategi yang komprehensif dari edukasi, pencegahan, dan strategi represif atau penindakan,” ucap Arief.

    Irjen Komdigi menambahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi seluruh anggota organisasi. Untuk itu, ia mengajak seluruh pegawai Komdigi harus mampu keluar dari zona keterpurukan dengan melakukan aksi nyata pemberantasan korupsi.

    “Kita harus menyelaraskan visi kita dan membangun strategi pemberantasan korupsi yang efektif. Memaksimalkan kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan transparansi akutabilitas, membangun budaya kerja yang jujur dan berintegritas, menguatkan tata kelola yang baik, dan meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai anti korupsi, sehingga tercipta kekuatan kolektif melawan korupsi,” pungkasnya.

    (agt/rns)

  • Masa Lalu Kominfo Kena Kasus Korupsi, Meutya: Harus Ubah Cara Berpikir

    Masa Lalu Kominfo Kena Kasus Korupsi, Meutya: Harus Ubah Cara Berpikir

    Jakarta –

    Seiring perubahan nomenklatur instansi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan transformasi tersebut menjadi momen perbaikan tata kelola kementerian yang dipimpinnya itu.

    Saat masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kementerian ini sempat tersandung kasus korupsi pengadaan menara base transciever station (BTS) 4G Bakti hingga Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan Dirut Bakti Anang Latif sebagai salah dua tersangkanya.

    “Sebagai bagian dari pemerintah Kementerian Komunikasi dan Digital tentu memegang peran sentral dalam membangun sistem digital yang mendukung pencegahan korupsi,” ujar Meutya dalam acara Deklarasi Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Komdigi, Pusdiklat Komdigi, Selasa (17/12/2024).

    Dengan perubahan nama dari Kominfo menjadi Komdigi, Meutya menekankan bahwa kementerian saat ini akan turut berdampak pada perubahan struktur organisasi yang berfokus pada digitalisasi dan tata kelola pemerintahan.

    Restrukturisasi organisasi di Komdigi imbas perubahan nomenklatur di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencakup pemecahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi dan Informatika menjadi tiga ditjen, yakni Ditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Ekosistem Digital, dan Ditjen Pengawasan Ruang Digital.

    Kemudian, ada juga direktorat yang bergabung, yakni Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) menjadi Ditjen Infrastruktur Digital.

    “Salah satu konsekuensinya adalah perubahan struktur organisasi yang berfokus pada digitalisasi dan tata kelola pemerintahan melalui pembentukan direktorat pemerintahan digital, kita akan mendorong dan memperkuat pengembangan layanan publik berbasis teknologi. Kemudian juga ada kedirjenan pengawasan ruang digital, ada juga kedirjenan pengawasan ekosisi digital dan perubahan lain-lain,” tutur Meutya.

    Tak hanya kasus korupsi pengadaan BTS 4G Bakti, Kominfo (sebelum bernama Komdigi) juga ada dua hal yang jadi sorotan publik, yaitu lumpuhnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang membuat layanan publik terhenti dan pegawai Komdigi yang ditangkap polisi karena menyalahgunakan wewenang untuk melindungi situs judi online.

    “Sekali lagi perubahan nama ini harus mengubah cara berpikir dan perilaku kita dalam memaknai tugas kita. Jadi tadi ketika kita bicara digitalisasi, kita bicara mengubah sistem dan tata kelola serta struktur organisasi. Kalau kitanya manusianya, tidak mau berubah, maka semua ini akan menjadi sia-sia,” tuturnya.

    “Jadi tentu yang paling utama adalah integritas dari SDM-nya. Kita semua yang hadir di sini punya kewajiban itu, punya amanah untuk kemudian mau berubah menjadi lebih baik lagi. Tadi sudah disampaikan catatan-catatan di dalam 2023, saya tidak akan ulangi, ada tiga batu terjal yang telah kita lalui,” pungkas Meutya.

    (agt/rns)

  • Reputasi Sempat Turun, Malu Pakai Seragam

    Reputasi Sempat Turun, Malu Pakai Seragam

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Arief Tri Hardiyanto menyinggung soal reputasi buruk yang sempat menempel pada kementeriannya selama dua tahun terakhir imbas beberapa kasus yang disorot masyarakat.

    Arief menyinggung hal tersebut sebelum penandatanganan deklarasi antikorupsi oleh pejabat Komdigi dalam perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Pusdiklat Komdigi, Jakarta Barat, Selasa (17/12).

    “Peringatan hakordia ini menjadi momen yang tepat dan strategis bagi Kementerian Komdigi untuk meneguhkan dan menguatkan kembali komitmen bersama kita untuk dapat berkinerja tanpa korupsi,” ujar Arief dalam sambutannya.

    “Hal ini menjadi penting untuk kita lakukan pada saat di mana kita, dan sebagaimana kita ketahui bersama, kementerian kita mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan publik yang besar akibat terjadinya dua kasus korupsi dan satu kasus kegagalan kinerja pelayanan publik yang fatal, yang terjadi secara beruntun menerpa kita di tahun 2023-2024,” lanjutnya.

    Komdigi yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) didera kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung yang dikerjakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

    Beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, di antaranya orang yang tengah disidang yakni eks Menkominfo Johnny G Plate dan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.

    Kemudian kementerian yang baru berganti nama ini kembali menjadi sorotan beberapa waktu lalu usai sejumlah oknum karyawannya diketahui menjadi beking judi online (judol).

    Dalam kasus tersebut, polisi secara total telah menangkap dan menetapkan 26 orang sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online melibatkan beberapa pegawai Komdigi ini.

    Tak ingin terpuruk oleh dua kasus tersebut, Arief mengajak seluruh elemen di kementeriannya untuk berkolaborasi demi memberantas korupsi dan membangun budaya kerja yang berintegritas.

    “Upaya pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi seluruh anggota organisasi, kita harus mampu keluar dari zona keterpurukan dengan melakukan aksi nyata pemberantasan korupsi, kita harus menyelaraskan visi kita dan membangun strategi pemberantasan korupsi yang efektif,” katanya.

    “Memaksimalkan kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan transparansi akutabilitas, membangun budaya kerja yang jujur dan berintegritas, menguatkan tata kelola yang baik, dan meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai anti korupsi, sehingga tercipta kekuatan kolektif melawan korupsi,” imbuhnya.

    Karyawan malu pakai seragam di publik

    Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi Meutya Hafid juga menyoroti momen keterpurukan Kominfo di tengah isu korupsi kala itu. Bahkan, ia sempat mendapat cerita beberapa karyawan malu memakai seragam di publik imbas reputasi yang buruk.

    “Saya juga ikut mendengar bagaimana teman-teman pegawai itu, kalau naik kendaraan umum sempat mengganti seragamnya karena terasa tidak percaya diri ketika kementerian ini kemudian terkena badai yang membuat citranya terpuruk. Lalu bawa baju ganti, kemudian dilepas,” katanya.

    “Saya sebagai komisi 1 ketika itu juga amat miris mendengarnya,” tambahnya yang kala itu menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI.

    Ia meminta semua pegawai di kementeriannya kompak dan saling meningatkan. Menurutnya, persaudaraan dan kekompakan bisa menjadi salah satu kunci memberantas korupsi di instansi tersebut, karena setiap orang akan saling mengingatkan jika ada kesalahan.

    “Dan kalau saja kita kompak dan merasa saudara, kita akan bisa saling mengingatkan. Jangan nanti Direktorat satu melihat yang lain ada kesalahan, dibiarkan,” tuturnya.

    (lom/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pegawai Komdigi Tidak PD Pakai Seragam, Meutya Ungkap Alasannya

    Pegawai Komdigi Tidak PD Pakai Seragam, Meutya Ungkap Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan pegawai kementerian sempat tidak percaya diri dan enggan menggunakan seragam. Penyebabnya karena banyak masalah yang melanda kementerian itu beberapa waktu lalu.

    “Kemarin saya ketua Komisi I, jadi memperhatikan dari dekat Kementerian Komunikasi dan Informatika, tapi juga banyak kementerian lainnya, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan lain-lain,” kata Meutya dalam sambutannya di acara Penguatan Budaya Antikorupsi di Jakarta, Selasa (17/11/2024).

    “Jadi biasa mendapat curhatan dari pegawai-pegawai dari banyak kementerian itu, kalau naik kendaraan umum sempat mengganti seragamanya, karena terasa tidak percaya diri ketika kementerian ini kemudian terkena badai yang membuat citranya terpuruk. Lalu bawa baju ganti, kemudian dilepas,” Meutya menambahkan.

    Beberapa tahun terakhir, Komdigi yang sebelumnya bernama Kominfo memang diterpa banyak badai permasalahan. Salah satunya kasus korupsi pengadaan BTS yang menyeret nama mantan Menkominfo Johnny Plate dan mantan Direktur Utama Bakti Anang Latif.

    Selain itu, sempat ada serangan pada Pusat Data Nasional Sementara yang melumpuhkan sejumlah layanan publik. Terakhir nama kementerian itu kembali muncul karena ada sejumlah karyawannya yang terlibat kasus judi online.

    Meutya mengajak para pegawainya untuk menjaga kekompakan. Termasuk untuk saling mengingatkan jika satu sama lain melakukan kesalahan.

    “Dan kalau saja kita kompak dan merasa saudara, kita akan bisa saling mengingatkan. Jangan nanti Direktorat satu melihat yang lain ada kesalahan dibiarkan,” ujarnya.

    Dia juga mengatakan perubahan nama kementerian juga harus mengubah cara berpikir dan perilaku dalam melakukan tugas. Akan sia-sia jika sebagai manusia tidak mau ikut berubah.

    “Jadi tentu yang paling utama adalah integritas dari SDMnya. Kita semua yang hadir di sini punya kewajiban itu, punya amanah untuk kemudian mau berubah menjadi lebih baik lagi,” jelasnya.

    (fab/fab)

  • Meutya Sebut Komdigi Harus Jadi Contoh, Transformasi Digital Pemerintah Cegah Korupsi

    Meutya Sebut Komdigi Harus Jadi Contoh, Transformasi Digital Pemerintah Cegah Korupsi

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan transformasi digital di pemerintahan tak hanya mengikuti perkembangan zaman, namun juga dapat berperan penting dalam pencegahan kasus korupsi.

    Pernyataan ini disampaikan Meutya dalam deklarasi anti korupsi jajaran Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Pusdiklat Komdigi, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Menkomdigi mengatakan sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Komdigi memegang peran sentral dalam membangun sistem digital yang mendukung pencegahan korupsi.

    “Transformasi digital bukan hanya alat modernisasi tapi juga senjata yang ampuh dalam memberantas korupsi. Transformasi digital harus menjadi alat memperkuat integritas dan keterbukaan melalui digitalisasi tata kelola pemerintahan dan reformasi sistemik birokrasi,” ujar Meutya.

    Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menyebutkan bahwa sebagai kementerian digital, Komdigi harus menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

    “Apalagi kementeriannya adalah kementerian digital ini menjadikan kita sebagai contoh. Kementerian Komunikasi dan Digital, tentu tanpa harus dijelaskan lagi, itu tentu menjadi harapan untuk menjadi terdepan dalam juga melakukan langkah-langkah pencegahan ataupun pemberantasan terhadap korupsi,” kata Meutya.

    Sebagai informasi, dulu saat masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo), institusi pemerintahan ini sempat tersandung kasus korupsi hingga menyeret nama mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan Dirut Bakti Kominfo Anang Latif terkait pengadaan infrastruktur BTS 4G di wilayah pelosok RI.

    Meutya mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah kali ini berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan tegas. Berdasarkan Asta Cita ketujuh, Prabowo, kata Meutya, perlunya memperkuat reformasi politik, hukum, dan demokrasi, serta menegaskan pencegahan dan juga pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional.

    “Dalam pidato pelantikan pertamanya bapak presiden menegaskan pesan penting bahwa kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem dengan penegakan hukum yang tegas dengan digitalisasi,” jelasnya.

    “Sampai terakhir kemarin, ketika di Istana pun beliau menyampaikan pentingnya digitalisasi dalam rangka mencegah korupsi,” ucapnya.

    Pada kesempatan ini, seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian Komdigi mengucapkan komitmen anti korupsi.

    (agt/rns)

  • Menkomdigi Ajak Masyarakat Turut Mengatasi Judi Online

    Menkomdigi Ajak Masyarakat Turut Mengatasi Judi Online

    Jakarta: Judi online disebut semakin marak di ruang digital hingga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. 

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyoroti ruang digital saat ini dipenuhi konten negatif, termasuk promosi judi online yang terus menyasar berbagai lapisan masyarakat.

    “Ruang digital harus direbut kembali dari pengaruh buruk ini. Kolaborasi antar-lembaga dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini,” kata Meutya dalam keterangan pers, Senin, 16 Desember 2024.

    Dia menjelaskan dampak buruk judi online sangat luas seperti mencakup kehancuran keluarga, kerugian finansial, dan gangguan psikologis yang serius. Para korban seringkali menguras tabungan, menjual barang berharga, atau berhutang hanya untuk terus bermain.

    Menurut Meutya kecanduan judi online memiliki pola manipulatif. “Pemain diberikan kemenangan kecil di awal untuk membuat mereka percaya diri. Setelah itu, mereka terjerumus dalam siklus kecanduan yang sulit dihentikan,” jelasnya.

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, juga menyoroti bahaya ini. Ia menyebut dari 8,8 juta pelaku judi online, banyak yang akhirnya menjadi kelompok miskin baru.

    “Sebagian besar adalah korban penipuan. Ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem,” ungkap Muhaimin.

    Jakarta: Judi online disebut semakin marak di ruang digital hingga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. 
     
    Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyoroti ruang digital saat ini dipenuhi konten negatif, termasuk promosi judi online yang terus menyasar berbagai lapisan masyarakat.
     
    “Ruang digital harus direbut kembali dari pengaruh buruk ini. Kolaborasi antar-lembaga dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini,” kata Meutya dalam keterangan pers, Senin, 16 Desember 2024.
    Dia menjelaskan dampak buruk judi online sangat luas seperti mencakup kehancuran keluarga, kerugian finansial, dan gangguan psikologis yang serius. Para korban seringkali menguras tabungan, menjual barang berharga, atau berhutang hanya untuk terus bermain.
     
    Menurut Meutya kecanduan judi online memiliki pola manipulatif. “Pemain diberikan kemenangan kecil di awal untuk membuat mereka percaya diri. Setelah itu, mereka terjerumus dalam siklus kecanduan yang sulit dihentikan,” jelasnya.
     
    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, juga menyoroti bahaya ini. Ia menyebut dari 8,8 juta pelaku judi online, banyak yang akhirnya menjadi kelompok miskin baru.
     
    “Sebagian besar adalah korban penipuan. Ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem,” ungkap Muhaimin.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Sinergi yang Kuat Diyakini Kunci Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

    Sinergi yang Kuat Diyakini Kunci Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

    Bali: Dewan Pembina Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) Mari Elka Pangestu menekankan Indonesia berada di ambang transformasi besar menuju Indonesia Emas 2045. Namun, perlu kolaborasi kuat dari pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan visi tersebut.

    “Sinergi yang erat akan menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan kompleks seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan disrupsi teknologi,” kata Mari Elka Pangestu dalam keterangannya, Minggu, 15 Desember 2024.

    Ia menyebut nilai-nilai Tri Hita Karana dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan masa kini. Nilai yang dianut masyarakat Bali tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Semangat ini disebut mendasari hadirnya forum bertajuk Merajut Masa Depan Indonesia di Denpasar, Bali. Ia menegaskan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memberikan peta jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

    “Dengan mengutamakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan, kita dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan global tersebut,” ungkapnya.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid yang turut hadir dalam forum tersebut menyampaikan dukungan penuh untuk menciptakan persatuan dan harmoni. Bagi Meutya, forum Merajut Masa Depan Indonesia mengingatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 

    “Sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman agama, budaya, dan suku, Indonesia telah membuktikan bahwa perbedaan justru menjadi kekuatan untuk saling memahami dan menghargai,” ungkap dia.
     

    Ia mengatakan Indonesia dihadapkan pada kondisi global yang semakin kompleks. Tantangan-tantangan ini menuntut dicarikan solusi yang tidak hanya berakar pada inovasi, tapi juga pada nilai-nilai toleransi, kolaborasi, dan kemanusiaan.

    “Kami sangat mengapresiasi upaya UID dalam memfasilitasi dialog dan kerja sama antar berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan global ini,” ungkap Meutya.

    Ketua UID Tantowi Yahya menerangkan forum ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dari UID sejak 2018. Melalui berbagai inisiatif, UID berupaya mendorong kolaborasi lintas sektor dan mempromosikan nilai-nilai kebhinekaan. 

    “Kami berharap forum ini dapat menjadi titik awal bagi terciptanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi dalam membangun Indonesia yang lebih baik,” tutur Tantowi.

    Forum ini diawali dengan doa bersama lintas agama guna menciptakan suasana harmoni dan toleransi. Para tokoh nasional kemudian berbagi pandangan mendalam dalam panel diskusi, membahas isu- isu strategis yang dihadapi bangsa. Peserta aktif bertukar pikiran dalam dialog yang bertujuan untuk merancang solusi inovatif untuk berbagai permasalahan.

    Bali: Dewan Pembina Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) Mari Elka Pangestu menekankan Indonesia berada di ambang transformasi besar menuju Indonesia Emas 2045. Namun, perlu kolaborasi kuat dari pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan visi tersebut.
     
    “Sinergi yang erat akan menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan kompleks seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan disrupsi teknologi,” kata Mari Elka Pangestu dalam keterangannya, Minggu, 15 Desember 2024.
     
    Ia menyebut nilai-nilai Tri Hita Karana dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan masa kini. Nilai yang dianut masyarakat Bali tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
    Semangat ini disebut mendasari hadirnya forum bertajuk Merajut Masa Depan Indonesia di Denpasar, Bali. Ia menegaskan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memberikan peta jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
     
    “Dengan mengutamakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan, kita dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan global tersebut,” ungkapnya.
     
    Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid yang turut hadir dalam forum tersebut menyampaikan dukungan penuh untuk menciptakan persatuan dan harmoni. Bagi Meutya, forum Merajut Masa Depan Indonesia mengingatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 
     
    “Sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman agama, budaya, dan suku, Indonesia telah membuktikan bahwa perbedaan justru menjadi kekuatan untuk saling memahami dan menghargai,” ungkap dia.
     

    Ia mengatakan Indonesia dihadapkan pada kondisi global yang semakin kompleks. Tantangan-tantangan ini menuntut dicarikan solusi yang tidak hanya berakar pada inovasi, tapi juga pada nilai-nilai toleransi, kolaborasi, dan kemanusiaan.
     
    “Kami sangat mengapresiasi upaya UID dalam memfasilitasi dialog dan kerja sama antar berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan global ini,” ungkap Meutya.
     
    Ketua UID Tantowi Yahya menerangkan forum ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dari UID sejak 2018. Melalui berbagai inisiatif, UID berupaya mendorong kolaborasi lintas sektor dan mempromosikan nilai-nilai kebhinekaan. 
     
    “Kami berharap forum ini dapat menjadi titik awal bagi terciptanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi dalam membangun Indonesia yang lebih baik,” tutur Tantowi.
     
    Forum ini diawali dengan doa bersama lintas agama guna menciptakan suasana harmoni dan toleransi. Para tokoh nasional kemudian berbagi pandangan mendalam dalam panel diskusi, membahas isu- isu strategis yang dihadapi bangsa. Peserta aktif bertukar pikiran dalam dialog yang bertujuan untuk merancang solusi inovatif untuk berbagai permasalahan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • Menkomdigi: Teknologi Digital Kurangi Risiko Konflik dan Ketimpangan

    Menkomdigi: Teknologi Digital Kurangi Risiko Konflik dan Ketimpangan

    ERA.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai teknologi digital dapat membangun masa depan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Teknologi digital dapat membantu mengurangi risiko konflik dan ketimpangan, sekaligus membuka peluang yang setara bagi semua, termasuk komunitas marjinal,” kata Meutya dalam Dialog Merajut Masa Depan Indonesia di Kura Kura Serangan, Denpasar, yang dikutip melalui dari Antara, Minggu (16/12/2024).

    Ia menyebut pemerintah menerapkan transformasi digital agar dapat memberdayakan masyarakat, terutama komunitas marjinal.

    Menurut Meutya Hafid, pemanfaatan teknologi digital harus berlandaskan nilai etika, toleransi, dan kolaborasi untuk menjawab berbagai tantangan global, seperti kesenjangan digital, perubahan iklim, perjuangan kesetaraan, dan konflik lintas batas.

    Selain itu, teknologi bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga menjadi alat penyatu dunia.

    Meutya Hafid menyontohkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang terbukti efektif mendukung perdamaian global.

    UNESCO memanfaatkan teknologi terkini itu untuk menganalisis pola konflik di berbagai wilayah hingga pengambilan keputusan berbasis data serta Early Warning System konflik di wilayah Afrika dan Asia Selatan.

    Selaras dengan prinsip Tri Hita Karana, Menkomdigi mengingatkan bahwa teknologi harus melayani manusia, dan hal itu juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi APEC mengenai terobosan luar biasa dalam teknologi yang menuntut para pemimpin untuk lebih bijak, lebih sabar, dan lebih akomodatif.

    “Karena kekuatan teknologi dapat membawa kemajuan besar bagi kehidupan manusia, tapi juga mampu membawa kehancuran kehidupan manusia dengan sangat cepat. Mari kita manfaatkan teknologi untuk kebaikan, menyatukan masyarakat dan mendorong kemajuan,” ungkapnya.

  • Tak Asal Tunjuk, Presiden Pilih Kader Golkar Meutya Hafid sebagai Menkomdigi karena Ini

    Tak Asal Tunjuk, Presiden Pilih Kader Golkar Meutya Hafid sebagai Menkomdigi karena Ini

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengakui kader Partai Golkar paling banyak berada di Kabinet Merah Putih. Namun, ia menekankan dipilihnya kader Partai Golkar bukan asal tunjuk.

    Prabowo menjelaskan dipilihnya kader Partai Golkar karena kompetensinya. Ia mencontohkan salah satu kader Golkar yang berkompeten yaitu Meutya Hafid.

    “Disodorkan ke saya waktu itu Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, sekarang ini Bu Meutya saya lihat riwayat hidupnya lulus Universitas jurusan fisika, berarti pintar anak ini,” jelasnya, saat Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.
     

    Prabowo memastikan tidak memilih menteri sekadar karena kedekatan. Sebab, ia meyakini kepemimpinannya dapat berjalan mulus dengan bantuan orang-orang terbaik.

    “Di situ lah salah satu kunci kepemimpinan, yang disodorkan harus orang terbaik. Dan disitulah akhirnya saya terima calon dari Partai Golkar,” ucapnya.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengakui kader Partai Golkar paling banyak berada di Kabinet Merah Putih. Namun, ia menekankan dipilihnya kader Partai Golkar bukan asal tunjuk.
     
    Prabowo menjelaskan dipilihnya kader Partai Golkar karena kompetensinya. Ia mencontohkan salah satu kader Golkar yang berkompeten yaitu Meutya Hafid.
     
    “Disodorkan ke saya waktu itu Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, sekarang ini Bu Meutya saya lihat riwayat hidupnya lulus Universitas jurusan fisika, berarti pintar anak ini,” jelasnya, saat Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.
     

    Prabowo memastikan tidak memilih menteri sekadar karena kedekatan. Sebab, ia meyakini kepemimpinannya dapat berjalan mulus dengan bantuan orang-orang terbaik.
    “Di situ lah salah satu kunci kepemimpinan, yang disodorkan harus orang terbaik. Dan disitulah akhirnya saya terima calon dari Partai Golkar,” ucapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MEL)