Tag: Meutya Hafid

  • Ibu Cerdas Digital Jadi Kunci Jaga Keluarga dari Ancaman Teknologi

    Ibu Cerdas Digital Jadi Kunci Jaga Keluarga dari Ancaman Teknologi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Dengan perubahan zaman yang sangat cepat saat ini, peran ibu jadi makin penting, antara lain karena harus paham pemanfaatan teknologi digital.

    Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Indri Angga Prabowo dalam seminar “Ibu Cerdas Digital: Bersama Lindungi Keluarga dari Ancaman Digital” menyatakan, di era ini setiap ibu perlu cerdas secara digital agar dapat melindungi keluarga, terutama anak-anak, dari potensi ancaman digital.

    “Bukan hanya sekadar mahir menggunakan teknologi, tetapi memiliki pemahaman kuat tentang bagaimana mengelola data dan melindungi informasi pribadi, serta mengamati dan mendampingi anak-anak dalam menggunakan perangkat elektronik secara bijak,” kata Indri di Bogor, Jumat (20/12).

    Indri menyampaikan, saat ini makin banyak ancaman yang berpotensi membahayakan anak-anak di dunia digital, salah satunya dari judi online. Mengutip data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada November 2024, terdapat sekitar 80 ribu anak di bawah 10 tahun yang menjadi pemain maupun korban judi online.

    “Hal ini patut disayangkan, mengingat transformasi digital, khususnya di sektor keuangan, seharusnya memberikan manfaat. Namun, malah dimanfaatkan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya sendiri,” katanya.

    Untuk itu, Indri Angga Prabowo mengajak seluruh pihak bekerja sama menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bermanfaat. Adapun pembenahan ruang digital dapat dilakukan dengan memberikan perhatian khusus terkait pengawasan konten, pengamanan data pribadi, dan antisipasi penipuan online yang sering terjadi.

    “Kita akan membahas berbagai cara untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak pantas, mengamankan data pribadi, serta menghindari berbagai macam penipuan online yang sering terjadi. Saya juga ingin menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak-anak,” kata Indri.

    Indri kemudian mengingatkan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, bahwa teknologi harus menjadi platform edukasi yang bermanfaat dan membangun kreativitas.

    Menurut Indri, Mekomdigi Meutya percaya bahwa teknologi digital bisa menjadi alat untuk menumbuhkan kreativitas anak-anak.

    “Dorong mereka untuk memproduksi konten positif, seni digital ataupun cerita inspiratif yang dapat dibagikan melalui platform daring,” ujarnya

    Penasihat DWP Kementerian Komdigi menambahkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar semua pihak berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang ramah anak.

    “Ruang digital diisi dengan konten yang edukatif dan inspiratif, serta memastikan bahwa teknologi menjadi alat yang bermanfaat dan aman bagi kehidupan kita,” pungkasnya.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Budi Arie Diperiksa Polisi Terkait Judi Online di Komdigi, Begini Respons Meutya Hafid – Page 3

    Budi Arie Diperiksa Polisi Terkait Judi Online di Komdigi, Begini Respons Meutya Hafid – Page 3

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) disebut diberondong 18 pertanyaan oleh penyidik kepolisian.

    “Dalam permintaan keterangan terhadap BAS, penyidik mengajukan 18 pertanyaan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

    Sebelumnya, Budi Arie menuturkan, kehadirannya untuk memberikan keterangan dengan status sebagai saksi kepada penyidik kepolisian.

    “Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu, berhenti memfitnah dan mem-framing, karena dia akan kebakar sendiri,” tutur Budi Arie Setiadi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) itu enggan mengulas lebih jauh isi materi ataupun jadwal pemanggilan kembali terhadapnya. “Tanya ke penyidik,” kata dia.

  • Bahlil janji prioritaskan perempuan di pemerintahan maupun legislatif

    Bahlil janji prioritaskan perempuan di pemerintahan maupun legislatif

    “Saya berjanji kepada Ibu-Ibu semua, karena saya ini paling takut wanita soalnya. Kalau laki-laki saya tidak pernah takut. Kalau wanita takut memang betul,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berjanji ke depannya akan memprioritaskan perempuan kader Partai Golkar untuk mengisi jabatan di pemerintahan maupun lembaga legislatif jika ada kesempatan.

    Sejauh ini, menurut dia, Golkar sudah memposisikan tiga kader perempuan di lembaga eksekutif, di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Christina Ariyani.

    “Saya berjanji kepada Ibu-Ibu semua, karena saya ini paling takut wanita soalnya. Kalau laki-laki saya tidak pernah takut. Kalau wanita takut memang betul,” kata Bahlil saat berpidato dalam Silaturahmi Perempuan Golkar dan Peringatan Hari Ibu di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan aktivitas program Partai Golkar akan mengedepankan dan mengakomodir program para kader perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan dalam Partai Golkar.

    Dia mengatakan para perempuan hebat dari Partai Golkar memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa dan negara. Selain itu, mereka juga menurutnya mendukung para laki-laki dalam membangun tanah air.

    “Semoga perempuan-perempuan hebat di Indonesia selalu mengambil peran dalam mengambil langkah pasangan hidup untuk mewujudkan pengabdian terbaiknya kepada bangsa dan negara,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

    Dia pun meminta kepada Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar Hetifah Sjaifudian agar memfasilitasi dan mewadahi para istri kader Partai Golkar untuk masuk ke dalam kepengurusan organisasi.

    “Kalau boleh wadahnya ikuti wadah resmi di struktur Partai Golkar, ada HWK, KPPG, Al-Hidayah, pokoknya Ibu Hetifah koordinir masukan ke dalam situ, ini perintah ketua umum,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pasca Merger EXCL-FREN, Nasib Spektrum Frekuensi di Komdigi

    Pasca Merger EXCL-FREN, Nasib Spektrum Frekuensi di Komdigi

    Jakarta, FORTUNE – Pasca-merger antara PT SmartFREN Telecom Tbk. (FREN) dan PT XL Axiata Tbk. (EXCL), spektrum frekuensi menjadi salah satu isu krusial yang menunggu kepastian.

    Presiden Direktur Smartfren, Merza Fachys, menyatakan keputusan mengenai spektrum frekuensi sepenuhnya berada di bawah wewenang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang saat ini dipimpin oleh Menteri Komdigi, Meutya Hafid.

    “Jika tim evaluasi Komdigi mulai bekerja, kami siap berdiskusi. Sementara itu, tim internal antara XL dan Smartfren juga tengah menyusun detail-detail terkait rencana merger ini,” kata Merza saat ditemui di kantor Smartfren Sabang, Jakarta, Jumat (20/12).

    Spektrum frekuensi merupakan elemen vital dalam operasionalisasi operator seluler. Lebar spektrum yang dimiliki menentukan kemampuan perusahaan telekomunikasi dalam menyediakan layanan internet berkualitas, termasuk mendukung pengembangan jaringan 5G.

    Hasil merger kedua perusahaan, yang kini dikenal sebagai PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), diperkirakan akan memiliki total spektrum frekuensi sebesar 152 MHz. Frekuensi ini terdiri dari 90 MHz yang sebelumnya dikuasai XL Axiata (15 MHz pada 900 MHz, 45 MHz pada 1800 MHz, dan 30 MHz pada 2100 MHz) serta 62 MHz dari Smartfren (22 MHz pada 850 MHz dan 40 MHz pada 2300 MHz).

    Namun, jumlah tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komdigi. Jika Komdigi menilai ada spektrum yang tidak optimal sesuai dengan rencana bisnis XLSmart, potensi pengurangan frekuensi bisa saja terjadi.

    “Evaluasi inilah yang akan menentukan apakah seluruh frekuensi ini optimal sesuai dengan business plan. Kalau optimal, ya tidak ada yang perlu diambil. Kalau tidak optimal, mungkin secara hitungan terlalu banyak, tentu Komdigi akan menyesuaikannya,” kata Merza.

    Peningkatan layanan bagi seluruh pelanggan Smartfren dan XL Axiata

    Dengan total spektrum frekuensi 152 MHz, XLSmart memiliki kapasitas lebih besar untuk meningkatkan kualitas jaringan demi melayani 94,5 juta pelanggan gabungan dari XL Axiata dan Smartfren. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki pengalaman pengguna, terutama dengan semakin tingginya kebutuhan akan layanan data yang stabil dan cepat.

    Merza juga mengungkapkan harapannya agar proses evaluasi spektrum frekuensi ini dapat selesai dalam waktu dekat.

    “Mudah-mudahan evaluasi ini bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tentu ini semua bergantung pada seberapa detail diskusi antara Komdigi dan tim dari XL maupun Smartfren,” ujarnya.

    Sebelumnya, CEO XL Axiata, Dian Siswarini, meyakini perusahaan mempunyai dasar yang kuat untuk memertahankan jumlah spektrum yang ada saat ini.

    “Karena kalau sekarang imbalance [tidak imbang]. Setelah merger tidak lebih besar dari nomor satu untuk spektrum. Jadi, kami akan sampaikan kenapa, apa dasarnya bahwa spektrum ini harus tetap berada di MergeCo (XLSmart),” kata Dian, Rabu (11/12)

    Axiata Group Berhad (Axiata) dari Malaysia, dan kelompok konglomerat Sinar Mas dari Indonesia, akan menjadi pemegang saham pengendali bersama. Masing-masing memegang 34,8 persen saham XLSmart dengan pengaruh yang sama untuk arah dan keputusan strategis perusahaan.

    Pada saat selesainya transaksi, pemerataan kepemilikan saham akan membuat Axiata menerima hingga senilai US$475 juta. Setelah transaksi ditutup, Axiata akan menerima US$400 juta, beserta tambahan US$75 juta pada akhir tahun pertama, tergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu.

  • Menkomdigi Minta GOTO, TikTok, & Tokopedia, Lebih Aktif Berantas Judi Online

    Menkomdigi Minta GOTO, TikTok, & Tokopedia, Lebih Aktif Berantas Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta kepada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) untuk lebih aktif dalam memerangi konten-konten judi online yang berkeliaran di TikTok dan Tokopedia. 

    Meutya menegaskan pentingnya langkah konkret pemberantasan judi online di Indonesia untuk membasmi praktik ilegal tersebut. 

    Dalam pertemuan dengan CEO Gojek Tokopedia (GoTo Group), Patrick Walujo, di Kantor Kementerian Komdigi, Menkomdigi meminta komitmen penuh dari GoTo, selaku pihak yang mewakili TikTok dan Tokopedia, untuk berperan aktif melalui moderasi konten dan literasi digital dalam upaya memberantas judi online.  

    “GoTo, yang juga menaungi TikTok dan Tokopedia, harus berperan lebih aktif dalam memberantas judi online, salah satunya dengan memoderasi konten di platform mereka, termasuk melakukan takedown terhadap konten-konten yang berkaitan dengan judi online,” tegas Meutya Hafid, dikutip Jumat (20/12/2024). 

    Meutya menambahkan, moderasi konten harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan bersih dari aktivitas ilegal. Tidak hanya itu, Meutya juga mendorong GoTo untuk berkontribusi dalam memberikan literasi digital kepada masyarakat.  

    “Edukasi ini penting untuk mencegah masyarakat terjerumus dalam aktivitas judi online,” kata Meutya. 

    Ilustrasi judi onlinePerbesar

    Menanggapi hal tersebut, CEO GoTo Group Patrick Walujo menyampaikan komitmennya untuk mendukung upaya Komdigi memerangi judi online. 

    GoTo berencana melanjutkan Kampanye Anti Judi Online pada 2025 dengan mengadakan roadshow di 10 kota besar di Indonesia, termasuk Aceh, Medan, Palembang, Samarinda, Yogyakarta, hingga Papua.  

    “Kami akan melakukan kampanye yang lebih intensif, termasuk memberikan edukasi bagi masyarakat tentang bahaya judi online dan mendukung korban yang sudah terjerat untuk pulih,” ungkap Patrick.  

    Patrick juga memastikan bahwa GoTo akan meningkatkan moderasi konten di seluruh platformnya, termasuk TikTok dan Tokopedia, sebagai langkah nyata memberantas aktivitas ilegal, sejalan dengan arahan Menkomdigi.  

    11 Juta Pengguna 

    Sebelumnya, Deputi dan Analis Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia Danang Tri Hartono memperkirakan jumlah pemain judi online menembus 11 juta pemain hingga akhir 2024.

    Dia mengatakan untuk membuat memberantas judi online perlu dilihat mata rantai praktik ilegal tersebut dari sisi permintaan dan suplai. Dari sisi permintaan, jumlah pemain terus bertambah dari 3,4 juta pemain pada 2023 menjadi 8,8 juta pemain pada kuartal III/2024. 

    Adapun hingga akhir 2024, diperkirakan jumlah berpotensi bertambah 2 juta pemain baru seiring dengan candu judi online yang terus meningkat. 

    “Data itu kan bertambah terus sehingga mungkin bisa di atas 11 juta pemain. Kurang lebih di atas 10 juta lah,” kata Danang, Jumat (29/11/2024). 

    Dari sisi deposit atau uang yang dihabiskan masyarakat Indonesia di judi online, lanjut Danang, pada 2023 mencapai Rp34 triliun. 

    PPATK mengasumsikan untuk operasional judi online sebesar 10%, maka total nilai uang yang keluar dari kantong masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp30 triliun. 

    Adapun hingga kuartal III/2024, total uang yang dihabiskan masyarakat (deposit) di judi online mencapai Rp43 triliun atau naik Rp9 triliun dibandingkan Desember 2023. 

    Danang mengatakan dengan potensi keuntungan besar tersebut tidak heran jika kemudian banyak pelaku ingin mengeruk untung dari judi online sehingga suplai terus membanjiri RI. 

    Dari sisi pola, ujar Danang, para pelaku makin pintar dan menyesuaikan dengan kondisi industri. 

    “Mereka menyesuaikan dengan kondisi antisipasi yang dilakukan pemerintah,” kata Danang. 

    Pada 2023, transaksi judi online paling banyak melalui perbankan. Beberapa bulan kemudian, trennya berubah melalui uang elektronik dan dompet digital. 

    Ilustrasi dompet digitalPerbesar

    Saat pemerintah gencar memblokir lewat rekening dan dompet digital, tren yang berpindah ke merchant aggregator (QRIS ) dan kripto. 

    “Kami menemukan puluhan ribu QRIS digunakan untuk judi online,” kata Danang.

    Dompet Digital

    Sementara itu pada Oktober 2024, Komdigi yang saat itu masih bernama Kemenkominfo, mengungkapkan lima dompet digital yang digunakan untuk judi online.

    Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterima Komdigi, nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

    Adapun daftar dompet digital yang digunakan untuk transaksi judi online tersebut sebagai berikut:

    1. PT Espay Debit Indonesia Koe (aplikasi DANA) dengan nominal transaksi Rp 5,37 triliun dan jumlah transaksi 5,72 juta

    2. PT Visionet Internasional (OVO) dengan nominal transaksi Rp 216,62 miliar dengan jumlah transaksi 836.095

    3. PT Dompet Anak Bangsa (Go Pay) dengan nominal transaksi Rp89,24 miliar dengan jumlah transaksi 577.316

    4. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan nominal transaksi Rp65,45 miliar dengan jumlah transaksi 80.171

    5. Airpay International Indonesia dengan nominal transaksi Rp 6,1 miliar dengan jumlah transaksi 33.069.

    Kemudian pada November 2024, Komdigi kembali merilis data mengenai dompet digital yang digunakan untuk judi online. Dalam laporan tersebut, DANA masih menempati urutan pertama, sementara Gopay di bawahnya. Sakuku masuk dalam daftar dompet digital yang digunakan untuk judi online. 

    Persentase akun dompet digital terindikasi judi online sebagai berikut: 

    1.DANA: 25,68% 

    2.GoPay: 24,84% 

    3.LinkAja: 21,47% 

    4.OVO: 21,26% 

    5.Sakuku: 2,32% 

    6.ShopeePay: 2,11% 

  • Budi Arie Bantah Rumahnya Digeledah Terkait Kasus Judi Online Komdigi – Page 3

    Budi Arie Bantah Rumahnya Digeledah Terkait Kasus Judi Online Komdigi – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tidak membekingi judi online.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Meutya Hafid menyebut Presiden Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya bekerja sama dalam memerangi judi online, bukan malah membekingi.

    “Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga institusi itu. Tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan,” ujar Meutya.

    “Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apa pun itu,” sambungnya.

    Meutya mengatakan, Prabowo Subianto secara tegas mengatakan bahwa judi online harus diperangi. Sebab, mayoritas korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu. Meutya menyatakan tidak boleh ada kongkalikong aparat penegak hukum dengan pelaku judi online.

    “Ini juga mengutip persis ucapan beliau, ‘bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online’,” kata Meutya.

    Selain itu, Meutya melanjutkan, setiap ada nama baru di kementeriannya yang terlibat judi online bakal langsung dinonaktifkan.

    “Dan rapat barusan juga kami gunakan kesempatan sesudahnya untuk berdiskusi dengan Polri, Kapolri khususnya, mengenai langkah-langkah ke depan yang tentunya ini tertutup,” jelas Meutya.

  • Menteri Budi Arie Diperiksa di Bareskrim Hari Ini, Terkait Judi Online?

    Menteri Budi Arie Diperiksa di Bareskrim Hari Ini, Terkait Judi Online?

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi hari ini, Kamis (19/12/2024). 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Pol Arief Adiharsa. 

    “Betul,” ujar Arief kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (19/12/2024). 

    Meski demikian, Arief tak tak mengungkap Budi Arie diperiksa dalam kasus apa. Dia mengarahkan agar wartawan menanyakannya ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya (PMJ). 

    “Tanyakan ke dirkrimsus PMJ ya,” sambung Arief. 

    Sekadar informasi, sebelumnya Polda Metro Jaya mengungkap kasus judi online (judol) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sebelumnya, kementerian tersebut dinamakan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di bawah kepemimpinan Budi Arie Setiadi. 

    Kini, Budi Arie menjabat Menteri Koperasi di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jabatan Menkomdigi dijabat oleh Meutya Hafid. 

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan, perkara judi online itu tengah diusut oleh Subdit Tipikor pada Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya.

    “Kami juga sedang mengusut dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur yang ada di Komdigi,” ujar Karyoto di Polda Metro Jaya, Senin (25/11/2024).

    Dalam catatan Bisnis, Polda Metro Jaya telah menetapkan 28 tersangka dalam kasus judi online. Dari puluhan tersangka itu, 10 tersangka merupakan oknum pegawai Komdigi, termasuk staf ahli.

    Staf ahli itu adalah Adhi Kismanto alias AK yang bertugas untuk menyaring dan memverifikasi website judi online agar tidak diblokir.

    Sementara sisanya, berinisal DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD dan RR. Kesembilan orang ini berperan mencari website judi online dan melakukan pemblokiran.

    Sebagai informasi, selain kasus korupsi dan tindak pidana asal, Polisi juga tengah mengusust kasus TPPU pada perkara judi online ini. Dalam kasus TPPU tersebut, Polisi telah meringkus dua tersangka berinisial D dan E.

  • Rombak Struktur, Komdigi Lelang Jabatan Eselon II

    Rombak Struktur, Komdigi Lelang Jabatan Eselon II

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi pejabat eselon II imbas perubahan nomenklatur yang menyebabkan pergantian struktur organisasi. Sementara itu, posisi pejabat eselon I akan dipilih dan diseleksi oleh Menkomdigi.

    “Nanti untuk level direktur juga akan buka tim seleksi, pansel agar nanti memang yang terbaik yang terpilih. Jadi tentu kita juga akan melakukan
    pembenahan-pembenahan yang sekali lagi saya yakin kita mulai dari sini. Jadi kalau nanti ada yang bagus rajin tidak mungkin tidak ditempatkan di tempat yang baik,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid di Pusdiklat Komdigi, Selasa (17/12).

    “Karena fokus kementerian ini akan berubah. Jadi kalau nanti ada perpindahan, ayo kita jalani dulu sama-sama,” tambahnya.

    Meutya awalnya menyinggung soal perubahan struktur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di mana beberapa kementerian ada yang dipecah menjadi dua agar bisa lebih fokus ke bidang tertentu.

    Ia lantas membandingkan perubahan yang signifikan tersebut dengan perubahan nomenklatur di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Komdigi.

    “Meski di sini ada perubahan, mari kita syukuri karena perubahannya sebetulnya sudah dibuat bantalan bumper yang cukup dipikirkan sebelumnya sehingga kita terus berjalan,” tuturnya.

    Kominfo mengalami perubahan nomenklatur dari sebelumnya bernama Kominfo. Hal ini juga berdampak pada direktorat yang berada di bawahnya, mulai dari posisi eselon I hingga eselon II.

    Dalam acara yang sama, Inspektur Jenderal Komdigi Arief Tri Hardiyanto menyebut posisi eselon 1 tidak akan diisi lewat proses lelang, melainkan seleksi langsung oleh Menteri.

    “Sebenarnya bukan penunjuk langsung, tapi ada proses wawancara yang dilakukan oleh pimpinan, oleh Ibu Menteri dan itu sudah sesuai dengan Permen PAN-RB,” katanya.

    “Jadi yang KemenPAN itu mengatur penunjukan eselon 1 diisi dengan tadi, mekanisme yang dipersingkat yaitu proses pemilihan dengan wawancara oleh Menteri. Dan setelah ada, diusulkan ke Presiden, nantinya turun Keppres,” tambahnya.

    Menurutnya, proses ini dilakukan karena seleksi dengan format lelang membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai setengah tahun. Sementara posisi eselon 1 sangat dibutuhkan segera agar instansi bisa berjalan dengan baik.

    Aturan yang dirujuk Arief adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

    Pada pasal 3 aturan ini disebutkan aturan pengisian jabatan berlaku untuk kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur.

    Mekanisme pengisian jabatan ASN sendiri diutamakan dair PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dan berasal dari kementerian tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 4 peraturan tersebut.

    (lom/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Digitalisasi Jadi Instrumen Pemberantasan Korupsi

    Digitalisasi Jadi Instrumen Pemberantasan Korupsi

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid ungkap Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya memperkuat reformasi politik, hukum dan demokrasi untuk pencegahan korupsi. Hal itu pun dapat dilakukan dengan digitalisasi sebagai salah satu bentuk pencegahannya.

  • Ini Alasan Semua Dirjen Komdigi Masih Pelaksana Tugas

    Ini Alasan Semua Dirjen Komdigi Masih Pelaksana Tugas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengubah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ini membuat organisasi di dalamnya mengalami perubahan.

    Imbasnya, ada beberapa perubahan yang terjadi adalah adanya lima Direktorat Jenderal yakni Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah Digital, Ekosistem Digital, Pengawasan Ruang Digital, dan Komunikasi Publik dan Media. Sejak awal ditetapkan hingga sekarang semua Direktorat Jenderal diisi dengan jabatan Pelaksana Tugas.

    Sementara untuk Direktur atau Eselon II, Menkomdigi Meutya Hafid menginginkan diisi berdasarkan seleksi. Dengan begitu bisa menentukan berdasarkan yang terbaik.

    “Nanti untuk level direktur juga akan buka tim seleksi, pansel agar nanti memang yang terbaik yang terpilih,” jelasnya dalam sambutannya di acara Penguatan Budaya Antikorupsi di Jakarta, Selasa (17/11/2024).

    Jadi dia menjanjikan pegawai terbaik yang akan terpilih. Mereka yang bekerja dengan baik akan ditempatkan dengan sesuai, ucapnya.

    Namun perubahan tersebut memang memerlukan waktu. Selain itu dia mengatakan Komdigi terus melakukan pembenahan di internal.

    Inspektur Jennderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto menjelaskan secara aturan eselon II memang dipilih secara lelang. Dengan perubahan struktur, lelang ulang akan dilakukan lagi untuk mendapatkan pegawai yang cocok dengan struktur baru.

    Sementara itu terkait jabatan eselon I atau para Dirjen, dia mengutip aturan PermenPANRB mengatur pengisian jabatan pada masa transisi. Saat ini, penunjukan bisa tidak dilakukan tanpa lelang atau sama seperti sebelumnya.

    “Artinya ada bahwa penunjukan pejabat itu bisa dilakukan secara langsung oleh pemimpin dalam hal ini Menteri, melalui mekanisme wawancara dan lain sebagainya,” ungkap Arief.

    Terkait siapa saja yang akan mengisi pos Dirjen nantinya, dia tak berkomentar banyak. Hanya saja nama-namanya diakui sudah ada.

    “Kita lihat nanti saja,” ucapnya.

    (dem/dem)