Tag: Meutya Hafid

  • Pasca Merger EXCL-FREN, Nasib Spektrum Frekuensi di Komdigi

    Pasca Merger EXCL-FREN, Nasib Spektrum Frekuensi di Komdigi

    Jakarta, FORTUNE – Pasca-merger antara PT SmartFREN Telecom Tbk. (FREN) dan PT XL Axiata Tbk. (EXCL), spektrum frekuensi menjadi salah satu isu krusial yang menunggu kepastian.

    Presiden Direktur Smartfren, Merza Fachys, menyatakan keputusan mengenai spektrum frekuensi sepenuhnya berada di bawah wewenang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang saat ini dipimpin oleh Menteri Komdigi, Meutya Hafid.

    “Jika tim evaluasi Komdigi mulai bekerja, kami siap berdiskusi. Sementara itu, tim internal antara XL dan Smartfren juga tengah menyusun detail-detail terkait rencana merger ini,” kata Merza saat ditemui di kantor Smartfren Sabang, Jakarta, Jumat (20/12).

    Spektrum frekuensi merupakan elemen vital dalam operasionalisasi operator seluler. Lebar spektrum yang dimiliki menentukan kemampuan perusahaan telekomunikasi dalam menyediakan layanan internet berkualitas, termasuk mendukung pengembangan jaringan 5G.

    Hasil merger kedua perusahaan, yang kini dikenal sebagai PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), diperkirakan akan memiliki total spektrum frekuensi sebesar 152 MHz. Frekuensi ini terdiri dari 90 MHz yang sebelumnya dikuasai XL Axiata (15 MHz pada 900 MHz, 45 MHz pada 1800 MHz, dan 30 MHz pada 2100 MHz) serta 62 MHz dari Smartfren (22 MHz pada 850 MHz dan 40 MHz pada 2300 MHz).

    Namun, jumlah tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komdigi. Jika Komdigi menilai ada spektrum yang tidak optimal sesuai dengan rencana bisnis XLSmart, potensi pengurangan frekuensi bisa saja terjadi.

    “Evaluasi inilah yang akan menentukan apakah seluruh frekuensi ini optimal sesuai dengan business plan. Kalau optimal, ya tidak ada yang perlu diambil. Kalau tidak optimal, mungkin secara hitungan terlalu banyak, tentu Komdigi akan menyesuaikannya,” kata Merza.

    Peningkatan layanan bagi seluruh pelanggan Smartfren dan XL Axiata

    Dengan total spektrum frekuensi 152 MHz, XLSmart memiliki kapasitas lebih besar untuk meningkatkan kualitas jaringan demi melayani 94,5 juta pelanggan gabungan dari XL Axiata dan Smartfren. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki pengalaman pengguna, terutama dengan semakin tingginya kebutuhan akan layanan data yang stabil dan cepat.

    Merza juga mengungkapkan harapannya agar proses evaluasi spektrum frekuensi ini dapat selesai dalam waktu dekat.

    “Mudah-mudahan evaluasi ini bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tentu ini semua bergantung pada seberapa detail diskusi antara Komdigi dan tim dari XL maupun Smartfren,” ujarnya.

    Sebelumnya, CEO XL Axiata, Dian Siswarini, meyakini perusahaan mempunyai dasar yang kuat untuk memertahankan jumlah spektrum yang ada saat ini.

    “Karena kalau sekarang imbalance [tidak imbang]. Setelah merger tidak lebih besar dari nomor satu untuk spektrum. Jadi, kami akan sampaikan kenapa, apa dasarnya bahwa spektrum ini harus tetap berada di MergeCo (XLSmart),” kata Dian, Rabu (11/12)

    Axiata Group Berhad (Axiata) dari Malaysia, dan kelompok konglomerat Sinar Mas dari Indonesia, akan menjadi pemegang saham pengendali bersama. Masing-masing memegang 34,8 persen saham XLSmart dengan pengaruh yang sama untuk arah dan keputusan strategis perusahaan.

    Pada saat selesainya transaksi, pemerataan kepemilikan saham akan membuat Axiata menerima hingga senilai US$475 juta. Setelah transaksi ditutup, Axiata akan menerima US$400 juta, beserta tambahan US$75 juta pada akhir tahun pertama, tergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu.

  • Menkomdigi Minta GOTO, TikTok, & Tokopedia, Lebih Aktif Berantas Judi Online

    Menkomdigi Minta GOTO, TikTok, & Tokopedia, Lebih Aktif Berantas Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta kepada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) untuk lebih aktif dalam memerangi konten-konten judi online yang berkeliaran di TikTok dan Tokopedia. 

    Meutya menegaskan pentingnya langkah konkret pemberantasan judi online di Indonesia untuk membasmi praktik ilegal tersebut. 

    Dalam pertemuan dengan CEO Gojek Tokopedia (GoTo Group), Patrick Walujo, di Kantor Kementerian Komdigi, Menkomdigi meminta komitmen penuh dari GoTo, selaku pihak yang mewakili TikTok dan Tokopedia, untuk berperan aktif melalui moderasi konten dan literasi digital dalam upaya memberantas judi online.  

    “GoTo, yang juga menaungi TikTok dan Tokopedia, harus berperan lebih aktif dalam memberantas judi online, salah satunya dengan memoderasi konten di platform mereka, termasuk melakukan takedown terhadap konten-konten yang berkaitan dengan judi online,” tegas Meutya Hafid, dikutip Jumat (20/12/2024). 

    Meutya menambahkan, moderasi konten harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan bersih dari aktivitas ilegal. Tidak hanya itu, Meutya juga mendorong GoTo untuk berkontribusi dalam memberikan literasi digital kepada masyarakat.  

    “Edukasi ini penting untuk mencegah masyarakat terjerumus dalam aktivitas judi online,” kata Meutya. 

    Ilustrasi judi onlinePerbesar

    Menanggapi hal tersebut, CEO GoTo Group Patrick Walujo menyampaikan komitmennya untuk mendukung upaya Komdigi memerangi judi online. 

    GoTo berencana melanjutkan Kampanye Anti Judi Online pada 2025 dengan mengadakan roadshow di 10 kota besar di Indonesia, termasuk Aceh, Medan, Palembang, Samarinda, Yogyakarta, hingga Papua.  

    “Kami akan melakukan kampanye yang lebih intensif, termasuk memberikan edukasi bagi masyarakat tentang bahaya judi online dan mendukung korban yang sudah terjerat untuk pulih,” ungkap Patrick.  

    Patrick juga memastikan bahwa GoTo akan meningkatkan moderasi konten di seluruh platformnya, termasuk TikTok dan Tokopedia, sebagai langkah nyata memberantas aktivitas ilegal, sejalan dengan arahan Menkomdigi.  

    11 Juta Pengguna 

    Sebelumnya, Deputi dan Analis Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia Danang Tri Hartono memperkirakan jumlah pemain judi online menembus 11 juta pemain hingga akhir 2024.

    Dia mengatakan untuk membuat memberantas judi online perlu dilihat mata rantai praktik ilegal tersebut dari sisi permintaan dan suplai. Dari sisi permintaan, jumlah pemain terus bertambah dari 3,4 juta pemain pada 2023 menjadi 8,8 juta pemain pada kuartal III/2024. 

    Adapun hingga akhir 2024, diperkirakan jumlah berpotensi bertambah 2 juta pemain baru seiring dengan candu judi online yang terus meningkat. 

    “Data itu kan bertambah terus sehingga mungkin bisa di atas 11 juta pemain. Kurang lebih di atas 10 juta lah,” kata Danang, Jumat (29/11/2024). 

    Dari sisi deposit atau uang yang dihabiskan masyarakat Indonesia di judi online, lanjut Danang, pada 2023 mencapai Rp34 triliun. 

    PPATK mengasumsikan untuk operasional judi online sebesar 10%, maka total nilai uang yang keluar dari kantong masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp30 triliun. 

    Adapun hingga kuartal III/2024, total uang yang dihabiskan masyarakat (deposit) di judi online mencapai Rp43 triliun atau naik Rp9 triliun dibandingkan Desember 2023. 

    Danang mengatakan dengan potensi keuntungan besar tersebut tidak heran jika kemudian banyak pelaku ingin mengeruk untung dari judi online sehingga suplai terus membanjiri RI. 

    Dari sisi pola, ujar Danang, para pelaku makin pintar dan menyesuaikan dengan kondisi industri. 

    “Mereka menyesuaikan dengan kondisi antisipasi yang dilakukan pemerintah,” kata Danang. 

    Pada 2023, transaksi judi online paling banyak melalui perbankan. Beberapa bulan kemudian, trennya berubah melalui uang elektronik dan dompet digital. 

    Ilustrasi dompet digitalPerbesar

    Saat pemerintah gencar memblokir lewat rekening dan dompet digital, tren yang berpindah ke merchant aggregator (QRIS ) dan kripto. 

    “Kami menemukan puluhan ribu QRIS digunakan untuk judi online,” kata Danang.

    Dompet Digital

    Sementara itu pada Oktober 2024, Komdigi yang saat itu masih bernama Kemenkominfo, mengungkapkan lima dompet digital yang digunakan untuk judi online.

    Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterima Komdigi, nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

    Adapun daftar dompet digital yang digunakan untuk transaksi judi online tersebut sebagai berikut:

    1. PT Espay Debit Indonesia Koe (aplikasi DANA) dengan nominal transaksi Rp 5,37 triliun dan jumlah transaksi 5,72 juta

    2. PT Visionet Internasional (OVO) dengan nominal transaksi Rp 216,62 miliar dengan jumlah transaksi 836.095

    3. PT Dompet Anak Bangsa (Go Pay) dengan nominal transaksi Rp89,24 miliar dengan jumlah transaksi 577.316

    4. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan nominal transaksi Rp65,45 miliar dengan jumlah transaksi 80.171

    5. Airpay International Indonesia dengan nominal transaksi Rp 6,1 miliar dengan jumlah transaksi 33.069.

    Kemudian pada November 2024, Komdigi kembali merilis data mengenai dompet digital yang digunakan untuk judi online. Dalam laporan tersebut, DANA masih menempati urutan pertama, sementara Gopay di bawahnya. Sakuku masuk dalam daftar dompet digital yang digunakan untuk judi online. 

    Persentase akun dompet digital terindikasi judi online sebagai berikut: 

    1.DANA: 25,68% 

    2.GoPay: 24,84% 

    3.LinkAja: 21,47% 

    4.OVO: 21,26% 

    5.Sakuku: 2,32% 

    6.ShopeePay: 2,11% 

  • Budi Arie Bantah Rumahnya Digeledah Terkait Kasus Judi Online Komdigi – Page 3

    Budi Arie Bantah Rumahnya Digeledah Terkait Kasus Judi Online Komdigi – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tidak membekingi judi online.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Meutya Hafid menyebut Presiden Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya bekerja sama dalam memerangi judi online, bukan malah membekingi.

    “Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga institusi itu. Tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan,” ujar Meutya.

    “Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apa pun itu,” sambungnya.

    Meutya mengatakan, Prabowo Subianto secara tegas mengatakan bahwa judi online harus diperangi. Sebab, mayoritas korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu. Meutya menyatakan tidak boleh ada kongkalikong aparat penegak hukum dengan pelaku judi online.

    “Ini juga mengutip persis ucapan beliau, ‘bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online’,” kata Meutya.

    Selain itu, Meutya melanjutkan, setiap ada nama baru di kementeriannya yang terlibat judi online bakal langsung dinonaktifkan.

    “Dan rapat barusan juga kami gunakan kesempatan sesudahnya untuk berdiskusi dengan Polri, Kapolri khususnya, mengenai langkah-langkah ke depan yang tentunya ini tertutup,” jelas Meutya.

  • Menteri Budi Arie Diperiksa di Bareskrim Hari Ini, Terkait Judi Online?

    Menteri Budi Arie Diperiksa di Bareskrim Hari Ini, Terkait Judi Online?

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi hari ini, Kamis (19/12/2024). 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Pol Arief Adiharsa. 

    “Betul,” ujar Arief kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (19/12/2024). 

    Meski demikian, Arief tak tak mengungkap Budi Arie diperiksa dalam kasus apa. Dia mengarahkan agar wartawan menanyakannya ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya (PMJ). 

    “Tanyakan ke dirkrimsus PMJ ya,” sambung Arief. 

    Sekadar informasi, sebelumnya Polda Metro Jaya mengungkap kasus judi online (judol) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sebelumnya, kementerian tersebut dinamakan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di bawah kepemimpinan Budi Arie Setiadi. 

    Kini, Budi Arie menjabat Menteri Koperasi di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jabatan Menkomdigi dijabat oleh Meutya Hafid. 

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan, perkara judi online itu tengah diusut oleh Subdit Tipikor pada Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya.

    “Kami juga sedang mengusut dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur yang ada di Komdigi,” ujar Karyoto di Polda Metro Jaya, Senin (25/11/2024).

    Dalam catatan Bisnis, Polda Metro Jaya telah menetapkan 28 tersangka dalam kasus judi online. Dari puluhan tersangka itu, 10 tersangka merupakan oknum pegawai Komdigi, termasuk staf ahli.

    Staf ahli itu adalah Adhi Kismanto alias AK yang bertugas untuk menyaring dan memverifikasi website judi online agar tidak diblokir.

    Sementara sisanya, berinisal DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD dan RR. Kesembilan orang ini berperan mencari website judi online dan melakukan pemblokiran.

    Sebagai informasi, selain kasus korupsi dan tindak pidana asal, Polisi juga tengah mengusust kasus TPPU pada perkara judi online ini. Dalam kasus TPPU tersebut, Polisi telah meringkus dua tersangka berinisial D dan E.

  • Rombak Struktur, Komdigi Lelang Jabatan Eselon II

    Rombak Struktur, Komdigi Lelang Jabatan Eselon II

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi pejabat eselon II imbas perubahan nomenklatur yang menyebabkan pergantian struktur organisasi. Sementara itu, posisi pejabat eselon I akan dipilih dan diseleksi oleh Menkomdigi.

    “Nanti untuk level direktur juga akan buka tim seleksi, pansel agar nanti memang yang terbaik yang terpilih. Jadi tentu kita juga akan melakukan
    pembenahan-pembenahan yang sekali lagi saya yakin kita mulai dari sini. Jadi kalau nanti ada yang bagus rajin tidak mungkin tidak ditempatkan di tempat yang baik,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid di Pusdiklat Komdigi, Selasa (17/12).

    “Karena fokus kementerian ini akan berubah. Jadi kalau nanti ada perpindahan, ayo kita jalani dulu sama-sama,” tambahnya.

    Meutya awalnya menyinggung soal perubahan struktur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di mana beberapa kementerian ada yang dipecah menjadi dua agar bisa lebih fokus ke bidang tertentu.

    Ia lantas membandingkan perubahan yang signifikan tersebut dengan perubahan nomenklatur di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Komdigi.

    “Meski di sini ada perubahan, mari kita syukuri karena perubahannya sebetulnya sudah dibuat bantalan bumper yang cukup dipikirkan sebelumnya sehingga kita terus berjalan,” tuturnya.

    Kominfo mengalami perubahan nomenklatur dari sebelumnya bernama Kominfo. Hal ini juga berdampak pada direktorat yang berada di bawahnya, mulai dari posisi eselon I hingga eselon II.

    Dalam acara yang sama, Inspektur Jenderal Komdigi Arief Tri Hardiyanto menyebut posisi eselon 1 tidak akan diisi lewat proses lelang, melainkan seleksi langsung oleh Menteri.

    “Sebenarnya bukan penunjuk langsung, tapi ada proses wawancara yang dilakukan oleh pimpinan, oleh Ibu Menteri dan itu sudah sesuai dengan Permen PAN-RB,” katanya.

    “Jadi yang KemenPAN itu mengatur penunjukan eselon 1 diisi dengan tadi, mekanisme yang dipersingkat yaitu proses pemilihan dengan wawancara oleh Menteri. Dan setelah ada, diusulkan ke Presiden, nantinya turun Keppres,” tambahnya.

    Menurutnya, proses ini dilakukan karena seleksi dengan format lelang membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai setengah tahun. Sementara posisi eselon 1 sangat dibutuhkan segera agar instansi bisa berjalan dengan baik.

    Aturan yang dirujuk Arief adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

    Pada pasal 3 aturan ini disebutkan aturan pengisian jabatan berlaku untuk kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur.

    Mekanisme pengisian jabatan ASN sendiri diutamakan dair PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dan berasal dari kementerian tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 4 peraturan tersebut.

    (lom/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Digitalisasi Jadi Instrumen Pemberantasan Korupsi

    Digitalisasi Jadi Instrumen Pemberantasan Korupsi

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid ungkap Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya memperkuat reformasi politik, hukum dan demokrasi untuk pencegahan korupsi. Hal itu pun dapat dilakukan dengan digitalisasi sebagai salah satu bentuk pencegahannya.

  • Ini Alasan Semua Dirjen Komdigi Masih Pelaksana Tugas

    Ini Alasan Semua Dirjen Komdigi Masih Pelaksana Tugas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengubah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ini membuat organisasi di dalamnya mengalami perubahan.

    Imbasnya, ada beberapa perubahan yang terjadi adalah adanya lima Direktorat Jenderal yakni Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah Digital, Ekosistem Digital, Pengawasan Ruang Digital, dan Komunikasi Publik dan Media. Sejak awal ditetapkan hingga sekarang semua Direktorat Jenderal diisi dengan jabatan Pelaksana Tugas.

    Sementara untuk Direktur atau Eselon II, Menkomdigi Meutya Hafid menginginkan diisi berdasarkan seleksi. Dengan begitu bisa menentukan berdasarkan yang terbaik.

    “Nanti untuk level direktur juga akan buka tim seleksi, pansel agar nanti memang yang terbaik yang terpilih,” jelasnya dalam sambutannya di acara Penguatan Budaya Antikorupsi di Jakarta, Selasa (17/11/2024).

    Jadi dia menjanjikan pegawai terbaik yang akan terpilih. Mereka yang bekerja dengan baik akan ditempatkan dengan sesuai, ucapnya.

    Namun perubahan tersebut memang memerlukan waktu. Selain itu dia mengatakan Komdigi terus melakukan pembenahan di internal.

    Inspektur Jennderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto menjelaskan secara aturan eselon II memang dipilih secara lelang. Dengan perubahan struktur, lelang ulang akan dilakukan lagi untuk mendapatkan pegawai yang cocok dengan struktur baru.

    Sementara itu terkait jabatan eselon I atau para Dirjen, dia mengutip aturan PermenPANRB mengatur pengisian jabatan pada masa transisi. Saat ini, penunjukan bisa tidak dilakukan tanpa lelang atau sama seperti sebelumnya.

    “Artinya ada bahwa penunjukan pejabat itu bisa dilakukan secara langsung oleh pemimpin dalam hal ini Menteri, melalui mekanisme wawancara dan lain sebagainya,” ungkap Arief.

    Terkait siapa saja yang akan mengisi pos Dirjen nantinya, dia tak berkomentar banyak. Hanya saja nama-namanya diakui sudah ada.

    “Kita lihat nanti saja,” ucapnya.

    (dem/dem)

  • Sapu Bersih Korupsi di Kementerian, Komdigi Lakukan Ini

    Sapu Bersih Korupsi di Kementerian, Komdigi Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan berbagai cara untuk memberantas korupsi di lingkungan kementerian. Misalnya dengan meningkatkan angka Zona Integritas, predikat untuk komitmen pada wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.

    Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto mengatakan pihaknya mendorong pengimplementasian tersebut. Sebelumnya Wakil Menteri Nezar Patria menargetkan 70% untuk tahun ini.

    “Dan hasilnya alhamdulillah sudah ada komitmen yang cukup besar, 98. Memang angka ini masih terbatas pada komitmen yang dideklarasikan dan berbagai tahapan dalam pembangunan zona integritas. Namun upaya ini cukup menggembirakan yang menunjukkan adanya komitmen yang cukup kuat bagi hampir seluruh Unit Kerja di Komdigi untuk menerapkan ZI (Zona Integritas,” jelasnya dalam sambutan di acara Penguatan Budaya Antikorupsi di Jakarta, Selasa (17/11/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan peringatan Hari Anti Korupsi yang jatuh bulan ini harus dimaknai juga sebagai refleksi komitmen para ASN untuk memerangi korupsi. Kewajiban mereka adalah menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntable.

    Dia juga mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto sangat berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Ini juga disampaikan dalam Asta Cita dan komitmen tersebut disampaikan saat pidato usai pelantikan bulan Oktober lalu.

    “Dalam pidato pelantikan pertamanya bapak presiden menegaskan pesan penting bahwa kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi,” jelasnya.

    Meutya juga mengharapkan Komdigi bisa menjadi contoh. Digitalisasi, diharapkan Prabowo dapat memberantas korupsi.

    “Tentu tanpa harus dijelaskan lagi, itu tentu menjadi harapan beliau untuk menjadi terdepan dalam juga melakukan langkah-langkah pencegahan ataupun pemberantasan terhadap korupsi,” kata dia.

    Komitmen pemberantasan korupsi dengan digitalisasi sudah sampai level pedesaan. Layanan sudah dilakukan berbasis digital, misalnya pelayanan administratif, surat menyurat, sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, serta transparansi anggaran desa yang dapat diakses oleh publik melalui situs resmi desa.

    Dia menjelaskan korupsi berasal dari hal kecil dan bahkan tidak disadari. Untuk itu dia mengingatkan sesama pegawainya bisa saling mengingatkan.

    “Dan kalau saja kita kompak dan merasa saudara, kita akan bisa saling mengingatkan. Jangan nanti Direktorat satu melihat yang lain ada kesalahan, dibiarkan,” tutur Meutya.

    (fab/fab)

  • Korupsi BTS 4G, PDNS Tumbang, Pegawai Beking Judol

    Korupsi BTS 4G, PDNS Tumbang, Pegawai Beking Judol

    Jakarta

    Ada tiga kasus besar yang membuat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi sorotan publik. Persoalan tersebut dibahas dalam Deklarasi Anti Korupsi di lingkungan Kementerian Komdigi.

    Sebelum berubah nama menjadi Kementerian Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini dalam dua tahun terakhir tersandung dua kasus besar, kasus tindak korupsi pengadaan BTS 4G Bakti dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menyeret nama eks Menkominfo Johnny G. Plate hingga Dirut Bakti Anang Latif pada awal 2023.

    Selang satu tahun berikutnya, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya tumbang karena terinfeksi ransomware. Akibatnya, data pemerintah yang ‘tersandera’ malware itu tidak bisa diakses dan berdampak lumpuhnya layanan publik.

    “Kita berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2024 di lingkungan Kemkomdigi. Peringatan Hakordia ini menjadi momen yang tepat dan strategis bagi Kementerian Komdigi untuk meneguhkan dan menguatkan kembali komitmen bersama kita untuk dapat bekerja tanpa korupsi,” ujar Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Komdigi, Arief Tri Hardiyanto di Pusdiklat Komdigi, Jakarta, (Selasa (17/12/2024).

    Kasus besar lainnya datang tak berselang setelah Meutya Hafid ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk jadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), yaitu ada pegawai Komdigi yang ditangkap kepolisian karena menyalahgunakan wewenang dengan melindungi situs judi online yang seharusnya diblokir oleh mereka. Kasus ini terjadi di akhir Oktober 2024.

    “Hal ini menjadi penting untuk kita lakukan pada saat di mana kita dan dari kita ketahui bersama kementerian kita mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan publik yang besar akibat terjadinya dua kasus korupsi dan satu kasus kegagalan kinerja pelayanan publik yang fatal, yang terjadi secara beruntun menerpa kita di tahun 2023-2024,” jelasnya.

    Bertepatan dengan Hakordia dan kasus yang terjadi di masa lalu, pada kesempatan ini, pegawai Komdigi diminta komitmen dan penegasannya dengan mendeklarasikan anti korupsi.

    “Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi yang seharusnya dikembangkan adalah strategi yang komprehensif dari edukasi, pencegahan, dan strategi represif atau penindakan,” ucap Arief.

    Irjen Komdigi menambahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi seluruh anggota organisasi. Untuk itu, ia mengajak seluruh pegawai Komdigi harus mampu keluar dari zona keterpurukan dengan melakukan aksi nyata pemberantasan korupsi.

    “Kita harus menyelaraskan visi kita dan membangun strategi pemberantasan korupsi yang efektif. Memaksimalkan kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan transparansi akutabilitas, membangun budaya kerja yang jujur dan berintegritas, menguatkan tata kelola yang baik, dan meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai anti korupsi, sehingga tercipta kekuatan kolektif melawan korupsi,” pungkasnya.

    (agt/rns)

  • Masa Lalu Kominfo Kena Kasus Korupsi, Meutya: Harus Ubah Cara Berpikir

    Masa Lalu Kominfo Kena Kasus Korupsi, Meutya: Harus Ubah Cara Berpikir

    Jakarta

    Seiring perubahan nomenklatur instansi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan transformasi tersebut menjadi momen perbaikan tata kelola kementerian yang dipimpinnya itu.

    Saat masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kementerian ini sempat tersandung kasus korupsi pengadaan menara base transciever station (BTS) 4G Bakti hingga Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan Dirut Bakti Anang Latif sebagai salah dua tersangkanya.

    “Sebagai bagian dari pemerintah Kementerian Komunikasi dan Digital tentu memegang peran sentral dalam membangun sistem digital yang mendukung pencegahan korupsi,” ujar Meutya dalam acara Deklarasi Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Komdigi, Pusdiklat Komdigi, Selasa (17/12/2024).

    Dengan perubahan nama dari Kominfo menjadi Komdigi, Meutya menekankan bahwa kementerian saat ini akan turut berdampak pada perubahan struktur organisasi yang berfokus pada digitalisasi dan tata kelola pemerintahan.

    Restrukturisasi organisasi di Komdigi imbas perubahan nomenklatur di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencakup pemecahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi dan Informatika menjadi tiga ditjen, yakni Ditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Ekosistem Digital, dan Ditjen Pengawasan Ruang Digital.

    Kemudian, ada juga direktorat yang bergabung, yakni Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) menjadi Ditjen Infrastruktur Digital.

    “Salah satu konsekuensinya adalah perubahan struktur organisasi yang berfokus pada digitalisasi dan tata kelola pemerintahan melalui pembentukan direktorat pemerintahan digital, kita akan mendorong dan memperkuat pengembangan layanan publik berbasis teknologi. Kemudian juga ada kedirjenan pengawasan ruang digital, ada juga kedirjenan pengawasan ekosisi digital dan perubahan lain-lain,” tutur Meutya.

    Tak hanya kasus korupsi pengadaan BTS 4G Bakti, Kominfo (sebelum bernama Komdigi) juga ada dua hal yang jadi sorotan publik, yaitu lumpuhnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang membuat layanan publik terhenti dan pegawai Komdigi yang ditangkap polisi karena menyalahgunakan wewenang untuk melindungi situs judi online.

    “Sekali lagi perubahan nama ini harus mengubah cara berpikir dan perilaku kita dalam memaknai tugas kita. Jadi tadi ketika kita bicara digitalisasi, kita bicara mengubah sistem dan tata kelola serta struktur organisasi. Kalau kitanya manusianya, tidak mau berubah, maka semua ini akan menjadi sia-sia,” tuturnya.

    “Jadi tentu yang paling utama adalah integritas dari SDM-nya. Kita semua yang hadir di sini punya kewajiban itu, punya amanah untuk kemudian mau berubah menjadi lebih baik lagi. Tadi sudah disampaikan catatan-catatan di dalam 2023, saya tidak akan ulangi, ada tiga batu terjal yang telah kita lalui,” pungkas Meutya.

    (agt/rns)