Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Komdigi Siapkan Aturan Pengetatan Penjualan Kartu Sim, Cegah Penipuan Digital

    Komdigi Siapkan Aturan Pengetatan Penjualan Kartu Sim, Cegah Penipuan Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memperkuat pengawasan penjualan kartu sim (sim card) menyusul maraknya panggilan dan pesan dari penipu melalui kanal digital.

    Mengutip akun Instagram resmi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Jumat (14/11/2025) pemerintah disebut tengah mempersiapkan regulasi yang mengatur distribusi kartu sim (sim card). Konsultasi publik telah dilakukan sebagai bagian dalam mempersiapkan regulasi tersebut.

    “Selama ini sebagian besar sim card dijual terlalu bebas,” tulsi Meutya Hafid dalam akun Instagramnya.

    Meutya juga mengatakan telah memanggil Telkomsel, Indosat, dan XLSMART untuk membahas hal ini, karena operator seluler dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengatasi masalah ini penipuan digital yang saat ini masih marak.

    “Mereka [operator seluler] yang berkewajiban mengatasi ini,” kata Meutya.

    Meutya mengatakan setelah seluruh tahapan siap, peraturan menteri (Permen) yang mengatur kewajiban operator dalam memastikan setiap pembelian kartu sim (sim card) harus sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diterbitkan.

    Sebelumnya, salah satu akun di Instagram mengeluhkan mengenai banjir panggilan spam dan dari nomor penipu. Dia mengaku dalam sehari dapat menerima hingga 15 kali panggilan penipuan dalam waktu yang bersamaan.

    Dia mengaku hanya panggilan tersebut hanya terjadi pada satu operator seluler saja.

    “Nomor lain yang saya gunakan tidak mendapat telepon spam. Saya pengguna setia, selama satu dekade ini, loh” tulis akun dalam postingan Meutya Hafid.

    Sekadar informasi, penipuan digital menjadi sorotan belakangan ini. Komdigi mencatat hingga pertengahan 2025 ada sekitar 1,2 juta laporan penipuan digital yang masuk ke sistem pengaduan publik nasional.

    Sementara itu, Indonesia Anti-Scam Center (IASC) pada Oktober 2025 menerima 299.237 laporan penipuan online, dengan kerugian lebih dari Rp7 triliun.

    Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Satgas Pasti, juga mencatat lebih dari 297.000 laporan korban penipuan online sepanjang tahun 2025.

  • Komdigi Minta Orang Tua Awasi Konten yang Diakses oleh Anak-anak

    Komdigi Minta Orang Tua Awasi Konten yang Diakses oleh Anak-anak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta kepada para orang tua dan anak untuk menggunakan internet dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga kasus perundungan di dunia maya berkurang.

    Direktur Jenderal KPM Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan Komdigi terus mendorong literasi digital bagi anak, jauh melampaui sekadar kemampuan teknis. Berbagai upaya Komdigi dilakukan, salah satunya melalui inisiatif Sahabat Tunas.

    Program Sahabat Tunas dirancang untuk melindungi anak-anak dari risiko digital seperti penyalahgunaan data atau konten berbahaya, dengan cara membangun kesadaran penuh tentang etika online. Melalui kegiatan ini, peserta diajak menghormati diri sendiri dan orang lain di dunia maya.

    “Kami mengajak anak-anak belajar tentang hak dan kewajiban, dan kepada orang tua untuk selalu mengawasi kegiatan digital anak-anak mereka,” ujar Fifi kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

    Fifi mengatakan pendampingan harus dilakukan secara seimbang. Anak perlu memahami batasan konten yang boleh mereka akses, mampu membagi waktu antara belajar dan berkreasi di dunia online, serta tetap aktif bersosialisasi di dunia nyata.

    Sahabat Tunas sendiri merupakan bagian dari inisiatif Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Komdigi untuk menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak, sekaligus mendukung implementasi PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkenalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS sebagai model tata kelola perlindungan anak di ruang digital yang dapat dijadikan acuan global.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan hal ini saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU) Doreen Bogdan-Martin di Jenewa, Swiss, pada Rabu (9/7/2025). 

    Meutya mengatakan PP TUNAS merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan berpihak kepada kesejahteraan generasi muda.

    “PP TUNAS mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi anak secara daring, demi kesehatan dan kesejahteraan generasi muda,” kata Meutya dikutip dari laman resmi Komdigi pada Kamis (10/7/2025). 

    Dalam pertemuan tersebut, Meutya juga menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan kantor perwakilan ITU di Jakarta. Menurutnya, kehadiran kantor tersebut memperkuat peran Indonesia sebagai pusat pelaksanaan berbagai inisiatif digital, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

    “Perwakilan ITU di Jakarta telah memfasilitasi pelaksanaan program-program yang berdampak luas di Asia Tenggara, seperti inisiatif perlindungan generasi muda di ruang digital,” katanya.

  • Komdigi Blokir 2,45 Juta Situs Judi Online, Nilai Transaksi Turun 56%

    Komdigi Blokir 2,45 Juta Situs Judi Online, Nilai Transaksi Turun 56%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memblokir 2,45 juta situs judi online (judol) selama periode Oktober 2024 hingga 2 November 2025. Sejalan dengan langkah tersebut, transaksi judi online mengalami penurunan.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan Komdigi terus melakukan pengawasan dan sigap memblokir konten ataupun situs terkait judi online. Pemerintah juga memblokir sejumlah file sharing yang terindikasi kuat terkait judi online di semua platform digital.

    “Total situs dan juga konten diblokir adalah 2.458.934, dengan jumlah situs 2.166 sekian-sekian juta, namun juga ada di file sharing,” kata Meutya dikutip dari Antara, Kamis (13/11/2025).

    Meutya mengatakan pemerintah menemukan lebih dari 123.000 konten file sharing di berbagai platform media sosial yang telah diblokir. Meta menjadi platform dengan konten file sharing terbanyak dengan 106.000 file, sementara Google dan Youtube ada lebih dari 41.000, platform X.com ada lebih dari 18.600, Telegram 1.942, TikTok 1.138, LINE 14 dan Appstore 3.

    Menurutnya, meski Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa angka transaksi judi online (judol) turun 57% dibanding tahun sebelumnya, tetapi pemberantasan terhadap judi online tidak akan berhenti. Pemerintah mendorong penguatan kolaborasi dari semua pihak untuk menekan masalah krusial ini.

    Berdasarkan data yang dimiliki PPATK dalam periode November 2025, 23.604 rekening yang terafiliasi dengan judol sudah dilaporkan Komdigi kepada PPATK untuk segera ditangani. Pihak Komdigi juga terus berupaya menurunkan (take down) situs-situs judol.

    “Kita memahami bukan hanya akses, tapi juga rekening itu menjadi lehernya, dari perilaku-perilaku kejahatan di internet, khusus video online,” ujar dia.

    Meutya menekankan sebagai bentuk upaya nyata, kedua pihak sepakat untuk berbicara dengan mitra-mitra mancanegara untuk mengatasi kasus judol.

    “Pak Presiden (Prabowo) dalam forum APEC sudsh mengatakan bahwa judi online adalah kejahatan terorganisir lintas negara. Artinya tidak cukup, tadi kita berbicara dengan pemerintahan atau lembaga-lembaga di dalam negeri, tapi juga kita harus mengajak mitra-mitra kami di luar negeri untuk membantu Indonesia terus memerangi judi online sampai serendah-rendahnya,” ujarnya

    PPATK melaporkan angka transaksi judi online (judol) di sepanjang tahun 2025 mencapai Rp155 triliun atau turun 57% dibanding tahun sebelumnya yang menyentuh Rp359 triliun.

    Penurunan transaksi itu diyakini berpengaruh terhadap penurunan deposit yang terkait dengan judol. Pada tahun 2024, total jumlah deposit para pemain judol menyentuh angka Rp51 triliun. Namun, di tahun ini hanya mencapai Rp24,9 triliun atau turun lebih dari 45%.

    Selain pemblokiran situs, dia menyatakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital turut melakukan pemblokiran rekening-rekening yang terafiliasi dengan judol.

    Adapun data lain yang dia paparkan yakni 80 persen pemain judol merupakan masyarakat dengan penghasilan Rp5 juta ke bawah per bulannya. Dibandingkan tahun 2024, jumlah pemain dengan kategori penghasilan rendah sudah berkurang 67,92 persen. Sementara secara keseluruhan, jumlah pemain judi online per hari ini sudah berkurang 68,32 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

  • Prabowo Ingin Batasi Game Online Usai Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Ini Kata Komdigi

    Prabowo Ingin Batasi Game Online Usai Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Ini Kata Komdigi

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) angkat suara mengenai wacana Presiden RI Prabowo Subianto untuk membatasi atau mencari solusi atas pengaruh negatif game online, seperti Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG), usai peristiwa ledakan yang melibatkan pelajar di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

    Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi Raden Wijayakusuma Wardhana menegaskan bahwa pihaknya belum memiliki rencana untuk membatasi peredaran dari aplikasi game online di tanah air. 

    Namun, Wardhana menyebut bahwa Komdigi selaku regulator memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara menyeluruh terhadap berbagai jenis konten digital, termasuk game online dan media sosial, agar sesuai dengan perkembangan usia anak.

    Ia menyatakan landasan untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap seluruh konten digital tersebut telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (TUNAS).

    “Apa yang akan kita lakukan? Ada regulasi. Salah satu regulasinya adalah tadi adalah PP Tunas. Satu itu. Terus kedua, saya mungkin agak mengkoreksi atau meluruskan itu, tidak ada membatasi [game online]. Kita adalah negara demokrasi. Kita tidak untuk membatasi, tapi lebih menertibkan,” ucap Wardhana usai meresmikan AI-RAN Research Center di Surabaya, Rabu (12/11/2025).

    Wardhana juga menjelaskan dalam regulasi tersebut, pihaknya juga telah memetakan secara detail mengenai klasifikasi konten digital, termasuk gim online dan media sosial, sesuai dengan usia dari masing-masing anak. Termasuk, peran aktif dari masing-masing orang tua dalam melindungi buah hatinya saat tengah berselancar di ruang digital.

    “Salah satu penertibannya dengan adanya kita menggunakan classified ya, tim klasifikasi. Di dalam PP Tunas itu pun juga ada namanya klasifikasi, platform apa atau permainan apa atau aplikasi apa untuk anak usia 13 tahun ke bawah, bagaimana perlakuannya, sejauh mana peran orang tua, bagaimana hingga 17 tahun ke bawah, dan lainnya,” tegasnya.

    Dia juga mengatakan Komdigi baru-baru ini telah meluncurkan Indonesia Game Rating System (IGRS), yakni sebuah sistem klasifikasi gim berbasis risiko dan kategori usia. Sistem itu akan menjadi acuan utama dalam usaha pengawasan dan penertiban terhadap peredaran gim online oleh pemerintah. 

    “Di game pun, ada game classification, dan kami juga belum lama ini, Ibu Menteri [Meutya Hafid] telah menyebutkan IGRS, Indonesian Game Rating System. Nah, itu kita akan lihat. Kembali lagi kita akan mendorong inovasi-inovasi dari anak muda,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk mewaspadai pengaruh gim daring atau game online dan perundungan di kalangan siswa.  

    Pengaruh game online seperti PUBG bisa memberikan dampak yang besar bagi siswa, khususnya saat pelajar belum bisa memilih hal yang bisa diaplikasikan dan yang sebaiknya tidak boleh diaplikasikan.

    Salah satu pengaruh game online yang viral di publik adalah terjadinya ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada akhir pekan silam. 

    “Presiden Prabowo tadi menyampaikan bahwa kita harus berpikir untuk membatasi dan mencari jalan keluar terhadap pengaruh dari game online,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi kepada wartawan.

    Menurutnya, pengaruh game online tidak bisa diabaikan karena dapat berdampak pada perilaku siswa dan dalam jangka panjang memengaruhi masa depan mereka. 

    Prasetyo mencontohkan game bergenre perang seperti PUBG. Dalam permainan tersebut, kata dia, terdapat berbagai bentuk kekerasan dan penggunaan senjata api yang dapat dipelajari dengan mudah. 

    “Jadi perlu ada pembatasan. Di situ jenis-jenis senjata mudah sekali dipelajari, dan ini bisa lebih berbahaya. Secara psikologis, mereka yang terbiasa melakukan kekerasan [di dalam gim] bisa menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa,” sambungnya.

    Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi, Raden Wijayakusuma Wardhana, saat memberikan pernyataan usai meresmikan AI-RAN Research Center di Surabaya./Bisnis-Julianus Palermo 

  • Cara Komdigi Biar Anak-anak Tidak Jadi Korban Kejahatan Digital

    Cara Komdigi Biar Anak-anak Tidak Jadi Korban Kejahatan Digital

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, mengatakan literasi digital bagi anak tak hanya melampaui sekedar kemampuan teknis semata.

    Hal itu tersebut yang harus dimiliki anak-anak karena menjadi kelompok rentan menjadi korban dalam kejahatan di ruang digital. Menurut laporan dari National Center For Missing and Exploited Children (NCMEC) Tahun 2024, ada sebanyak 5.566.015 konten kasus pornografi anak di Indonesia selama kurun waktu 2021-2024.

    Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 89% anak berusia 5 tahun ke atas sudah menggunakan internet, sebagian besar mengakses sosial media, yang membuat mereka rentan terhadap risiko paparan konten negatif.

    “Kami mengajak anak-anak belajar tentang hak dan kewajiban sebagai anak digital yang cerdas dan bertanggung jawab, dan kepada orang tua untuk selalu mengawasi kegiatan digital anak-anak mereka,” ujar Fifi Aleyda Yahya dikutip dari pernyataan tertulisnya, Selasa (11/11/2025).

    Ia menambahkan, pendampingan harus dilakukan secara seimbang. Anak perlu memahami batasan konten yang boleh mereka akses, mampu membagi waktu antara belajar dan berkreasi di dunia online, serta tetap aktif bersosialisasi di dunia nyata.

    Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) sebagai upaya melindungi anak dari paparan konten yang tidak sesuai usia.

    Dalam regulasi itu juga mengatur kewajiban dan sanksi bagi platform digital untuk menerapkan verifikasi usia terhadap penggunanya.

    Guna meningkatkan literasi digital kepada anak, Komdigi mengajak anak-anak santri untuk menjadi sahabat tunas yang tidak hanya pintar menggunakan gawai, tetapi juga memiliki kesadaran penuh untuk menjaga diri dan menghormati orang lain di dunia maya.

    Agar pesan tersebut sampai ke anak-anak, Komdigi melakukannya salah satunya menggunakan pertunjukkan tradisional yang menghibur, seperti Wayang Golek. Tidak hanya wayang, kegiatan yang diikuti hampir 300 siswa SD dan MTs ini juga dimeriahkan oleh kesenian silat, permainan tradisional seperti congklak dan egrang, serta pameran aplikasi dan gim karya santri.

    Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, mengungkapkan PP Tunas disebut sebagai bukti serius pemerintah dalam melindungi anak-anak dari kejahatan di ruang digital sehingga tetap diterbitkan meskipun mendapatkan penolakan dari beberapa platform digital.

    “Bagi perusahaan-perusahaan ini kita adalah pasar, karena itu tentu ada reaksi ketika pasarnya dipotong. Tapi alhamdulillah karena kepemimpinan Bapak Presiden yang teguh, beliau menyampaikan bahwa ini memang sudah harus jalan seperti itu, kita harus melindungi anak-anak kita,” tuturnya.

    Meutya mengungkapkan Indonesia menjadi negara kedua di dunia yang menerapkan regulasi penundaan akses anak terhadap platform digital setelah Australia.

    Disampaikan Menkomdigi bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun sistem untuk menerapkan sanksi tegas terhadap platform yang melanggar aturan.

    “Saat ini kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan sistem untuk nanti kita akan betul-betul terapkan sanksi. Sanksi ini dikenakan terhadap platform, bukan kepada ibu, bukan kepada anak,” tegasnya.

    (agt/rns)

  • Wacana Pembatasan Game PUBG di Indonesia

    Wacana Pembatasan Game PUBG di Indonesia

    Jakarta –

    Pemerintah berencana membatasi game online Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) buntut ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan kajian awal tim Komdigi menemukan unsur kekerasan hingga kriminal dalam game PUBG.

    “Jika ditanya khusus untuk PUBG, kajian awal tim Komdigi menemukan unsur kekerasan dan penampakan senjata yang realistis, penggunaan bahasa, unsur kriminal, serta adegan-adegan horor seperti darah dan ancaman,” ujar Meutya, dilansir dari detikinet, Senin (10/11/2025).

    “Dengan begitu, game tersebut cenderung masuk dalam kategori usia 18+,” lanjutnya.

    Meutya mengatakan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak di Ranah Digital (PP Tunas). Regulasi yang diluncurkan Maret lalu itu mewajibkan semua platform digital, termasuk game online, untuk menerapkan verifikasi dan pembatasan usia berdasarkan profil risiko pengguna.

    “Gaming online menjadi salah satu klaster di PP ini yang secara khusus masuk dalam pengaturan, sehingga fitur berisiko tinggi, misalnya interaksi anonim, pembelian impulsif, atau konten kekerasan dan sensitif, dibatasi atau dimatikan pada layanan yang banyak digunakan anak,” jelas Meutya.

    Selain PP Tunas, pemerintah sudah meluncurkan kebijakan Indonesia Game Rating System (IGRS) sejak Oktober. Sistem ini mewajibkan setiap gim yang beredar di Indonesia untuk menampilkan klasifikasi usia dan konten secara jelas, sehingga sesuai dengan profil pengguna.

    Terkait rencana pembatasan PUBG dan game serupa, Meutya menegaskan pihaknya akan melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil langkah tegas.

    “Pemerintah tentu memahami industri game menjadi industri penting dan strategis dalam mendongkrak ekonomi, sehingga akan saksama melihat satu kasus game dengan lainnya,” sambung Meutya.

    KPAI Dukung Game PUBG Dibatasi

    Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung wacana pemerintah melakukan pembatasan gim PUBG. Mereka sepakat untuk gim bernuansa perang dan kekerasan itu diatur.

    “Ya, kalau memang, kalau untuk proteksi anak ya harus gitu. Harus diatur,” kata Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah kepada wartawan setelah menjenguk korban di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

    Dia menerangkan, pihaknya akan menggelar rapat khusus untuk membahas soal itu. Mereka ingin ada proteksi untuk anak saat berselancar di dunia maya.

    “Dua hal yang akan jadi konsentrasi kita. Yang pertama terkait dengan perlindungan anak di dunia siber, kaitannya dengan bagaimana apa namanya, peningkatan atau penguatan pengawasan anak-anak, perlindungan anak dari konten-konten negatif di dunia siber. Yang kedua terkaitannya dengan perundungan,” jelas dia.

    Pakar: Jangan Tergesa-gesa

    Rencana pembatasan game bertema peperangan ini kemudian memunculkan berbagai reaksi publik tentang dampak game. Salah satunya datang dari Lukman Hakim selaku Dosen Informatika Universitas Muhammadiyah Surabaya.

    Lukman menilai jika langkah pemerintah menunjukkan niat baik untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif hiburan digital. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diambil secara tergesa-gesa.

    “Langkah ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, berbasis bukti, dan seimbang agar tidak sekadar menjadi respons emosional, tetapi menjadi bagian dari strategi pembinaan digital yang integratif,” jelas Lukman dalam laman UM Surabaya, Senin (10/11/2025)

    Menurutnya, game online seperti PUBG kerap menjadi bentuk pelarian psikologis bagi remaja yang mengalami tekanan emosional atau sosial. Menyalahkan game sebagai akar masalah berisiko menutup pandangan terhadap isu yang lebih mendasar yaknilemahnya sistem deteksi dini terhadap stres, depresi, dan kekerasan sosial di sekolah.

    PUBG Diblokir di Sejumlah Negara

    Sebagai informasi, beberapa negara malah sudah ada yang memblokir game PUBG Mobile. Kebanyakan alasannya adalah karena game ini dianggap memicu munculnya kekerasan di kalangan pengguna muda, seperti dikutip detikINET dari Hindustan Times, Senin (10/11/2025).

    Negara-negara yang memblokir PUBG Mobile itu antara lain adalah Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Yordania, dan bahkan China (negara asal PUBG). Berikut negara-negara yang sudah menerapkan pelarangan terhadap PUBG Mobile:

    – Afghanistan: Afghanistan melalui badan regulator telekomunikasi ATRA sempat menangguhkan PUBG Mobile setelah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak mulai dari kementerian, psikolog, kepala sekolah, hingga pakar keamanan siber. Pemerintah menilai game ini memberi dampak sosial yang meresahkan dan perlu dievaluasi.

    – Bangladesh: Mahkamah Tinggi Bangladesh pada 2022 memerintahkan pelarangan PUBG dan Free Fire karena dianggap sebagai ‘aplikasi destruktif’ yang merusak perilaku anak-anak. Pemerintah setempat menilai game tersebut menyebabkan kecanduan dan menurunkan performa akademik pelajar.

    – India: India termasuk negara pertama yang mengambil langkah tegas terhadap PUBG Mobile. Pemerintah memblokir game ini pada 2020 bersama puluhan aplikasi lain yang berafiliasi dengan China, dengan alasan keamanan nasional dan perlindungan data pengguna.
    Namun, PUBG kemudian kembali ke pasar India dalam versi khusus bernama Battlegrounds Mobile India (BGMI) yang dikelola oleh Krafton, pengembang asal Korea Selatan, tanpa keterlibatan langsung Tencent.

    – Nepal: PUBG juga sempat diblokir di Nepal setelah keputusan pengadilan distrik Kathmandu menanggapi gugatan publik terkait dampak negatif game terhadap anak-anak. Namun, Mahkamah Agung Nepal kemudian membatalkan pelarangan tersebut, menilai keputusan itu melanggar kebebasan berekspresi dan hak bermain.

    – Yordania: Pemerintah Yordania melarang PUBG Mobile pada 2019 dengan alasan dampak sosial negatif, termasuk meningkatnya perilaku agresif dan kasus intimidasi di kalangan remaja.

    – China: Meskipun game versi global tidak tersedia, versi lokal ‘Game for Peace’ diluncurkan yang sesuai dengan regulasi domestik di China.

    Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Selasa (11/11/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

    “Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

    (vrs/vrs)

  • Komdigi Resmikan 92 Kantor Pos LPU, Dorong Pemerataan Ekonomi Nasional

    Komdigi Resmikan 92 Kantor Pos LPU, Dorong Pemerataan Ekonomi Nasional

    Medan: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meresmikan 92 Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Layanan Pos Universal (LPU) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
     
    Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di bawah 30 kantor. Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan pos dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan ekonomi nasional.
     
    Sebagian besar KCP LPU baru berlokasi di kawasan Indonesia Timur, dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak yakni 14 kantor. Disusul Kalimantan Timur dengan 9 kantor, dan beberapa lainnya termasuk Sumatra Utara.

     

     

    Meningkatkan Akses Layanan dan Pemerataan Ekonomi Nasional
    Menkomdigi menyampaikan pembangunan 92 KCP LPU merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat di seluruh negeri memiliki akses terhadap layanan pengiriman surat hingga paket.
     
    “Untuk dapat mengirimkan paket, menerima paket itu adalah hak masyarakat,” ujar Meutya Hafid dalam acara Peresmian 92 Kantor Pos LPU di Medan, Minggu, 9 November.
     
    Peresmian 92 KCP LPU ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertinggal. Masyarakat kini dapat lebih mudah mengirimkan hasil produksi, dagangan, maupun uang melalui layanan PT Pos Indonesia.
     
    “Kami harapkan di daerah-daerah yang jauh dan cukup tertinggal ini ekonominya juga bisa tumbuh. Mereka yang ingin mengirimkan dagangannya atau hasil usahanya kini punya akses yang lebih mudah, dibantu oleh PT Pos,” kata Meutya.

     

     

    Mendukung Program Pemerintah
    Selain itu, pembukaan kantor cabang baru ini mendukung pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.
     
    “Sehingga tidak hnya untuk menjalankan amanah presiden untuk memberikan Bansos atau BLT tapi juga di saat yang sama juga untuk menumbuhkan ekonomi di wilayah tersebut,” lanjut Menteri Komunikasi dan Digital.
     
    Program tersebut menargetkan 35 juta keluarga penerima manfaat, atau sekitar 140 juta warga Indonesia.
     
    Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, mengungkapkan bahwa PT Pos Indonesia telah menyiapkan berbagai dukungan teknis, mulai dari penyediaan sarana untuk menjual produk masyarakat di kantor pos hingga memastikan kelancaran proses pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia.
     
    “Kegiatan ekonomi masyarakat du daerah yang hadir bisa kita jembatani khususnya untuk pengiriman barang-barang dan komunitas yang ada di daerah ini. Nanti dari sisi pengiriman, kami Pos yang melakukan itu,” tutur Haris.

     

    Medan: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meresmikan 92 Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Layanan Pos Universal (LPU) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
     
    Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di bawah 30 kantor. Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan pos dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan ekonomi nasional.
     
    Sebagian besar KCP LPU baru berlokasi di kawasan Indonesia Timur, dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak yakni 14 kantor. Disusul Kalimantan Timur dengan 9 kantor, dan beberapa lainnya termasuk Sumatra Utara.
     
     

     

    Meningkatkan Akses Layanan dan Pemerataan Ekonomi Nasional

    Menkomdigi menyampaikan pembangunan 92 KCP LPU merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat di seluruh negeri memiliki akses terhadap layanan pengiriman surat hingga paket.
     
    “Untuk dapat mengirimkan paket, menerima paket itu adalah hak masyarakat,” ujar Meutya Hafid dalam acara Peresmian 92 Kantor Pos LPU di Medan, Minggu, 9 November.
     
    Peresmian 92 KCP LPU ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertinggal. Masyarakat kini dapat lebih mudah mengirimkan hasil produksi, dagangan, maupun uang melalui layanan PT Pos Indonesia.
     
    “Kami harapkan di daerah-daerah yang jauh dan cukup tertinggal ini ekonominya juga bisa tumbuh. Mereka yang ingin mengirimkan dagangannya atau hasil usahanya kini punya akses yang lebih mudah, dibantu oleh PT Pos,” kata Meutya.
     
     

     

    Mendukung Program Pemerintah

    Selain itu, pembukaan kantor cabang baru ini mendukung pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.
     
    “Sehingga tidak hnya untuk menjalankan amanah presiden untuk memberikan Bansos atau BLT tapi juga di saat yang sama juga untuk menumbuhkan ekonomi di wilayah tersebut,” lanjut Menteri Komunikasi dan Digital.
     
    Program tersebut menargetkan 35 juta keluarga penerima manfaat, atau sekitar 140 juta warga Indonesia.
     
    Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, mengungkapkan bahwa PT Pos Indonesia telah menyiapkan berbagai dukungan teknis, mulai dari penyediaan sarana untuk menjual produk masyarakat di kantor pos hingga memastikan kelancaran proses pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia.
     
    “Kegiatan ekonomi masyarakat du daerah yang hadir bisa kita jembatani khususnya untuk pengiriman barang-barang dan komunitas yang ada di daerah ini. Nanti dari sisi pengiriman, kami Pos yang melakukan itu,” tutur Haris.

     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Komdigi Resmikan Garuda Spark Innovation Hub di Medan, Fokus ke Pertanian dan Pangan

    Komdigi Resmikan Garuda Spark Innovation Hub di Medan, Fokus ke Pertanian dan Pangan

    JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital meresmikan Garuda Spark Innovation Hub di Kota Medan pada Sabtu, 8 November, sebagai ruang kolaborasi digital pertama di Sumatera yang berfokus pada pengembangan inovasi di bidang pertanian (agritech) dan pangan (foodtech).

    Peluncuran Garuda Spark Medan ini melengkapi dua hub serupa yang sebelumnya sudah lebih dulu diresmikan, yaitu di Jakarta dan Bandung. 

    Dengan hadirnya di Medan, Menkomdigi Meutya Hafid berharap hub ini bisa menciptakan lebih banyak inovasi dari daerah, terutama di sektor teknologi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

    “Untuk Medan, kita fokuskan pada inovasi yang bisa memperkuat ketahanan pangan, meskipun tetap terbuka untuk bidang teknologi lainnya,” kata Meutya dalam siaran resminya dikutip Minggu, 9 November. 

    Meutya juga percaya bahwa Medan memiliki daya saing digital dan potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Karena menurut survei Digital Competitiveness Index 2025, Medan menempati posisi ke-7 sebagai kota dengan daya saing digital tertinggi di Indonesia. 

    “Kita juga meyakini karya talenta-talenta di Medan yang kreativitasnya luar biasa. Sehingga rasanya memang tepat untuk kemudian membuat innovation hub untuk mempertemukan talenta dengan industri dan para investor,” tuturnya. 

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menambahkan, Garuda Spark Innovation Hub akan menghadirkan beragam program bagi pelaku industri startup, seperti pelatihan digital, forum mentoring bersama praktisi industri, hingga pertemuan dengan investor.

    Dia menegaskan, Garuda Spark bukan sekadar tempat pertemuan, melainkan platform kolaboratif yang mempertemukan ide, teknologi, dan peluang bisnis.

    “Kita ingin lebih banyak perusahaan teknologi lahir dari berbagai daerah, bukan hanya dari ibu kota,” tandasnya.

  • Komdigi Hadirkan Garuda Spark di Medan, Fokus Kembangkan Agritech dan Foodtech

    Komdigi Hadirkan Garuda Spark di Medan, Fokus Kembangkan Agritech dan Foodtech

    Medan: Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di Medan, Sumatra Utara, Sabtu, 8 November 2025. Medan menjadi kota ketiga hadirnya pusat inovasi ini setelah Jakarta dan Bandung.
     
    Peresmian Garuda Sparks Innovation Hub di Medan menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital nasional, serta mencetak talenta-talenta teknologi di kota Medan.
     
    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pembentukan Garuda Spark dilakukan untuk mempertemukan berbagai elemen penting dalam ekosistem digital agar lahir lebih banyak inovasi dan kolaborasi.
     
    “Kita meyakini talenta-talenta muda di Sumatra Utara punya kreativitas luar biasa. Garuda Spark Innovation Hub di Medan ini hadir untuk mempertemukan mereka dengan para pemimpin industri dan investor,” ujar Meutya dalam acara peresmian Garuda Spark Innovation Hub di Medan, Sabtu.
     

     
    Menariknya, peluncuran hub dilakukan di Kantor Pos Medan. Bangunan bersejarah ini dipilih karena peran pentingnya di masa lalu dalam menjamin keamanan surat-surat dan dokumen dagang, terutama bagi para pedagang yang bertransaksi dari luar Jawa maupun yang datang dan pergi ke Negeri Belanda.
     
    “Acara hari ini di Kantor Pos dimaksudkan untuk mengingatkan kita betapa lajunya digitalisasi dan majunya teknologi. Jadi Medan yang dulu adalah kota perdagangan, kita juga akan menjadi kota perdagangan ide dan juga inovasi,” kata Meutya.
     
    Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, megungkapkan setiap kota yang memiliki Garuda Spark Innovation Hub punya fokus pengembangan yang berbeda sesuai potensi daerahnya. Untuk Medan, fokusnya adalah agritech dan foodtech.
     

     
    “Medan ini memang punya kekuatan di sektor agritech dan foodtech. Salah satu startup besar yang lahir di Medan, yang sekarang besar di Jakarta itu Otten dan Fore. Karena itu, kami ingin mengembangkan potensi agritech dan foodtech di Medan,” jelas Edwin.
     
    Peresmian Garuda Spark Innovation Hub di Medan juga disambut positif oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Menurutnya, inisiatif ini menjadi langkah penting agar anak muda Medan bisa berperan langsung dalam membangun ekonomi digital nasional.
     
    “Kita tidak mau anak-anak Medan hanya menjadi kelompok. Mereka harus jadi key player, harus menjadi techno-planner. Dengan innovation hub ini jadi bukti kepedulian pemerintah pusat terhadap potensi anak muda Medan,” kata Wali Kota.

    Medan: Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di Medan, Sumatra Utara, Sabtu, 8 November 2025. Medan menjadi kota ketiga hadirnya pusat inovasi ini setelah Jakarta dan Bandung.
     
    Peresmian Garuda Sparks Innovation Hub di Medan menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital nasional, serta mencetak talenta-talenta teknologi di kota Medan.
     
    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pembentukan Garuda Spark dilakukan untuk mempertemukan berbagai elemen penting dalam ekosistem digital agar lahir lebih banyak inovasi dan kolaborasi.
     
    “Kita meyakini talenta-talenta muda di Sumatra Utara punya kreativitas luar biasa. Garuda Spark Innovation Hub di Medan ini hadir untuk mempertemukan mereka dengan para pemimpin industri dan investor,” ujar Meutya dalam acara peresmian Garuda Spark Innovation Hub di Medan, Sabtu.
     

     
    Menariknya, peluncuran hub dilakukan di Kantor Pos Medan. Bangunan bersejarah ini dipilih karena peran pentingnya di masa lalu dalam menjamin keamanan surat-surat dan dokumen dagang, terutama bagi para pedagang yang bertransaksi dari luar Jawa maupun yang datang dan pergi ke Negeri Belanda.
     
    “Acara hari ini di Kantor Pos dimaksudkan untuk mengingatkan kita betapa lajunya digitalisasi dan majunya teknologi. Jadi Medan yang dulu adalah kota perdagangan, kita juga akan menjadi kota perdagangan ide dan juga inovasi,” kata Meutya.
     
    Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, megungkapkan setiap kota yang memiliki Garuda Spark Innovation Hub punya fokus pengembangan yang berbeda sesuai potensi daerahnya. Untuk Medan, fokusnya adalah agritech dan foodtech.
     

     
    “Medan ini memang punya kekuatan di sektor agritech dan foodtech. Salah satu startup besar yang lahir di Medan, yang sekarang besar di Jakarta itu Otten dan Fore. Karena itu, kami ingin mengembangkan potensi agritech dan foodtech di Medan,” jelas Edwin.
     
    Peresmian Garuda Spark Innovation Hub di Medan juga disambut positif oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Menurutnya, inisiatif ini menjadi langkah penting agar anak muda Medan bisa berperan langsung dalam membangun ekonomi digital nasional.
     
    “Kita tidak mau anak-anak Medan hanya menjadi kelompok. Mereka harus jadi key player, harus menjadi techno-planner. Dengan innovation hub ini jadi bukti kepedulian pemerintah pusat terhadap potensi anak muda Medan,” kata Wali Kota.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Cara Mudah Cairkan BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos

    Cara Mudah Cairkan BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra. Selain melalui bank BUMN atau Himbara, pencairan BLT Kesra Rp900.000 juga dapat dilakukan lewat kantor pos dari PT Pos Indonesia.

    Menariknya, pencairan BLT Kesra Rp900.000 kini dapat dilakukan dengan sangat mudah. Berkat digitalisasi, penerima manfaat BLT Kesra langsung dapat mencairkan dana bantuan itu.

    Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris mengatakan PT Pos Indonesia telah bertransformasi dari pengirim surat menjadi perusahaan logistik modern dan penyedia layanan keuangan, termasuk penyalur bantuan sosial pemerintah dengan memanfaatkan teknologi digital.

    Haris menjelaskan dengan sistem yang terintegrasi, penerima BLT Kesra cukup mendatangi Kantor Pos dengan membawa surat undangan dengan barcode khusus yang dikirimkan ke alamat masing-masing dan identitas pribadi untuk menerima BLT.

    “Nanti petugas kami akan mengecek melalui aplikasi, jika sesuai, BLT akan langsung dibayarkan,” ujarnya seperti dilansir laman resmi Komdigi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan upaya ini adalah bentuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan kepada para penerima bantuan serta menjamin BLT sampai tepat sasaran, termasuk ke wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

    “Sekarang penerima bansos tidak harus antre mengular karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun cepat,” ujar Meutya saat meninjau Kantor Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (02/11/2025).

    Pemerintah juga memastikan bahwa setiap penerima bantuan akan mendapatkan haknya, termasuk bagi yang tidak bisa hadir sendiri di titik pembagian BLT.

    “Tidak boleh ada satu pun yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat. Termasuk tadi kalau orangnya tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, bantuan akan diantar sampai ke rumahnya langsung,” tegasnya.

    Dari total 35 juta keluarga penerima manfaat, sekitar 17 hingga 18 juta keluarga akan menerima bantuan melalui jaringan PT Pos Indonesia.

    Jumlah penerima bantuan yang besar ini membuat PT Pos Indonesia harus memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi untuk membuat proses menjadi lebih efisien serta mempercepat layanan kepada masyarakat.

    “Dengan skala sebesar 35 juta penerima, layanan pos harus terus memperkuat sistem digital agar distribusi bantuan berlangsung efisien dan tanpa hambatan,” jelasnya.

    Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000

    Untuk memastikan terdata sebagai penerima manfaat BLT Kesra sebesar Rp900.000, Anda dapat melakukan pengecekan secara mandiri. Cara cek BLT Kesra itu dapat dilakukan lewat HP dengan cara:

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.
    Masukkan nama lengkap seperti nama sesuai KTP
    Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera.
    Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data.
    Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan.