Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Komdigi Berharap PP TUNAS Dapat Diimplementasikan 100% Tahun Depan

    Komdigi Berharap PP TUNAS Dapat Diimplementasikan 100% Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berharap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) dapat berlaku penuh pada tahun depan. 

    Dia mengatakan saat ini regulasi sudah diterbitkan, namun pelaksanaannya masih menunggu kesiapan teknologi dari para platform digital.

    “Kami menunggu para platform untuk menyiapkan teknologinya. Mudah-mudahan di tahun depan ini sudah bisa betul-betul diterapkan,” kata Meutya usai acara Anugerah Jurnalistik Komdigi pada Rabu (19/11/2025). 

    PP TUNAS mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyediakan teknologi dan fitur aman bagi anak, termasuk verifikasi usia, kontrol orang tua, serta edukasi keamanan digital.

    Meutya mengatakan regulasi ini diterbitkan pada Maret 2025 dan lahir dari kesadaran bahwa paparan media sosial, termasuk gim dengan fitur komunikasi, dapat berdampak buruk bagi anak.

    Karena itu, pemerintah menilai penundaan akses anak usia 13–18 tahun masuk platform digital perlu diterapkan. Meutya menambahkan ancaman di ruang digital bersifat sama dengan dunia fisik, mulai terorisme hingga perjudian dan narkoba.

    “Karena itu sekali lagi kenapa pemerintah merasa perlu mengatur atau menunda akses anak masuk ke dalam platform-platform digital,” katanya. 

    Meski demikian, dia mengakui implementasi PP TUNAS memiliki tantangan, antara lain tingginya tingkat adiksi digital dan resistensi dari platform besar yang harus mengubah cara mereka memfasilitasi akses pengguna anak. Namun, dia meyakini perusahaan teknologi akan mematuhi regulasi Indonesia.

    “Tapi kami selalu meyakini Insya Allah mereka semua mau dan akan mematuhi aturan di Indonesia. Jadi mohon dukungan untuk semuanya,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Pemerintah menegaskan PP TUNAS dirancang sebagai model tata kelola perlindungan anak di ruang digital yang dapat menjadi acuan global.

    Dalam aturan tersebut, seluruh PSE diwajibkan mengambil langkah aktif melindungi anak, mulai dari menyaring konten berbahaya, menyediakan fitur pelaporan yang mudah diakses pengguna, hingga menjamin proses penanganan laporan secara cepat dan transparan. Selain itu, platform digital juga harus menerapkan verifikasi usia serta pembatasan akses agar anak tidak terpapar konten negatif.

    Pemerintah juga dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemblokiran bagi platform yang tidak patuh. Menurut data terbaru, 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun yang menguatkan urgensi implementasi PP TUNAS secara penuh.

  • Australia Larang Anak Main Medsos, Begini Aturan Terbaru di RI

    Australia Larang Anak Main Medsos, Begini Aturan Terbaru di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia sudah memiliki aturan soal batasan usia anak dalam bermain media sosial dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Layanan Digital Anak (PP Tunas).

    Aturan PP Tunas sudah dirilis sejak Maret lalu, dan pemerintah berharap ekosistem digital yang aman bagi anak dapat terlaksana penuh pada 2026, seiring implementasi teknis dari platform global dan lokal.

    “Jadi kalau sekarang aturannya sudah dikeluarkan, kita menunggu para platform untuk menyiapkan teknologinya. Mudah-mudahan di tahun depan ini sudah bisa betul-betul diterapkan,” kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat Anugerah Jurnalistik Komdigi, di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kebijakan yang agak berbeda dari sejumlah negara, termasuk Australia, terkait batasan usia anak dalam mengakses media sosial dan layanan digital.

    Meutya mengatakan bahwa Indonesia menerapkan rentang usia 13 hingga 18 tahun dengan kategori risiko yang lebih rinci. Ia mencontohkan Australia yang menerapkan batasan lebih sederhana, yaitu 16 tahun untuk mayoritas akses.

    “Kita membagi dari 13 tahun sampai 18 tahun faktor untuk melakukan risiko. Australia misalnya pukul rata dengan 16 (tahun), tapi atas masukan banyak dari pemerhatian anak yang fokusnya adalah melihat tubuh kembang,” ujarnya.

    Meutya menjelaskan bahwa penetapan rentang usia dalam regulasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan risiko yang berbeda pada setiap kelompok umur.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memilah dan menyusun profil risiko tersebut secara detail, termasuk menentukan kategori mana yang dianggap memiliki risiko di bawah usia 13 tahun.

    Australia sendiri menjadi negara pertama yang memberlakukan larangan keras untuk anak di bawah 16 tahun, sama sekali tidak boleh memiliki akun medsos.

    Undang-undangnya disahkan November 2024 dan mulai efektif dengan sanksi setelah masa transisi selama satu tahun.

    Meutya menyampaikan bahwa Indonesia banyak mengambil pembelajaran dari Australia, negara pertama yang menerapkan aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

    Berdasarkan pengalaman dan praktik yang diterapkan Australia, pemerintah kemudian menyusun dan memformulasikan regulasi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan Indonesia.

    ” Kita juga banyak belajar dari Australia sebagai negara pertama yang memiliki aturan pembatasan sosial media kepada anak-anak, kemudian kita memformulasikan.” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Ada Pembatasan, Meutya Ungkap Media Sosial yang Tak Boleh Buat Anak RI

  • Mendagri Tito Hadiri Peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas

    Mendagri Tito Hadiri Peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas

    Mendagri Tito Hadiri Peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).
    Kehadiran Tito menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat
    transformasi pendidikan
    melalui pemanfaatan teknologi di seluruh daerah.
    Sebagai kementerian yang bertugas membina dan mengawasi daerah, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) berperan memastikan kebijakan digitalisasi pembelajaran diterapkan secara merata.
    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo meninjau langsung fasilitas belajar para siswa, mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas yang ditunjang teknologi
    papan interaktif digital
    atau
    interactive flat panel
    (IFP), serta berdialog dengan sejumlah guru dan siswa di daerah secara virtual.
    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengajak semua pihak untuk terus mendorong kemajuan pendidikan melalui digitalisasi teknologi.
    Ia menegaskan bahwa keberadaan teknologi papan interaktif digital merupakan upaya mempercepat transformasi pendidikan nasional.
    “Pendidikan adalah kunci dari suatu kebangkitan bangsa. Hanya melalui pendidikan kita bisa menjadi negara yang berhasil,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin.
    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pada masa silam, para tokoh bangsa memiliki perhatian besar terhadap pendidikan sebagai upaya mewujudkan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendidikan ini meliputi pesantren, sekolah-sekolah, hingga Taman Siswa.
    Presiden Prabowo menekankan, pendidikan merupakan kunci keberhasilan dan menjadi salah satu langkah untuk menguasai sains agar kekayaan negara dapat dikelola dengan baik.
    Ia menyampaikan bahwa transformasi pendidikan di Indonesia menjadi salah satu program yang terus dipacu pemerintah. Berbagai fasilitas pembelajaran juga terus dikembangkan agar mampu bersaing dengan sekolah-sekolah di negara maju.
    “Program ini saya melihat sudah kelihatan tanda-tanda potensi keberhasilan. Kita tidak puas, kita jangan cepat puas,” tegas Presiden Prabowo.
    Sebagai informasi, peluncuran program
    Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas
    diikuti secara daring oleh 1.337 sekolah dari 38 provinsi.
    Agenda ini menjadi salah satu ikhtiar dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia maju dan berdaya saing.
    Peluncuran program tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta para pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Telkom Raih 2 Penghargaan dari Ajang Anugerah Media Humas Komdigi

    Telkom Raih 2 Penghargaan dari Ajang Anugerah Media Humas Komdigi

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memenangkan dua kategori sekaligus pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Pada ajang ini, Telkom meraih penghargaan Terbaik ke-1 Kategori Internal Magazine dan Terbaik ke-1 Media Audio Visual.

    Anugerah Media Humas pada tahun ini mengangkat tema “Kolaborasi Humas, Satu Suara untuk Indonesia Maju”. Tema tersebut menjadi dorongan bagi Telkom untuk senantiasa berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan program kehumasan yang inovatif, sejalan dengan agenda perusahaan, serta visi perusahaan.

    Sejalan dengan tema ini, Telkom juga akan terus berkomitmen untuk menghadirkan berbagai layanan dan inovasi yang tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, namun juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan Telkom dalam meraih kedua penghargaan ini.

    “Kami berterima kasih kepada Komdigi RI dan Panitia AMH atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Kami merasa terhormat karena berhasil meraih dua kategori pada ajang prestisius ini. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan semangat bagi Telkom untuk senantiasa memberikan komunikasi dan narasi positif tentang berbagai inovasi dan layanan yang dapat mendorong pertumbuhan digital agar dapat terus memberikan kontribusi dan peluang bagi masyarakat Indonesia yang lebih merata dan memiliki daya saing global,” ungkap dia dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/11/2025).

    “Prestasi yang berhasil diraih oleh Telkom pada ajang ini merupakan bentuk dari konsistensi Telkom dalam menghadirkan komunikasi yang informatif dan inspiratif. Telkom berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus menghadirkan berbagai narasi positif yang berkualitas dan memberikan kontribusi langsung pada kemajuan Indonesia,” pungkas dia.

    Sebagai informasi, acara malam puncak AMH 2025 yang dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu (12/11), dihadiri oleh lebih dari 350 perwakilan humas, baik dari pemerintah, berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta perguruan tinggi negeri.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo luncurkan program Digitalisasi Pembelajaran 2025

    Prabowo luncurkan program Digitalisasi Pembelajaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran 2025 yang menandai distribusi perangkat smartboard atau interactive flat panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

    Acara peluncuran digelar di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, sebagai wujud percepatan transformasi pendidikan nasional.

    “Yang baru saja kita saksikan, ini adalah program kita sebagai usaha kita untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional kita,” ujar Prabowo di hadapan ribuan peserta yang terdiri atas siswa, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peluncuran ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan sistem pendidikan yang lebih maju dan relevan dengan perkembangan zaman.

    Program Digitalisasi Pembelajaran dirancang sebagai langkah strategis untuk menciptakan layanan belajar yang lebih interaktif, menyenangkan, dan merata di seluruh Indonesia.

    Presiden menekankan bahwa transformasi pendidikan bukan semata tentang penyediaan perangkat, tetapi membangun ekosistem belajar baru yang kreatif, inklusif, serta berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

    Melalui integrasi perangkat digital, konten pembelajaran berkualitas, serta pelatihan guru yang masif, program ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur.

    Program ini mencakup penyediaan perangkat utama seperti Papan Interaktif Digital (IFP), laptop, media penyimpanan konten, serta akses internet satelit dan panel surya untuk satuan pendidikan yang belum memiliki jaringan internet maupun akses listrik yang memadai.

    Hingga saat ini, proses pengiriman perangkat telah mencapai 215.572 unit, dengan 172.550 perangkat sudah tiba di sekolah-sekolah dan 43.022 lainnya masih dalam perjalanan. Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tiba di sekolah penerima paling lambat Desember 2025.

    Pemerintah juga menyiapkan konten pembelajaran berkualitas melalui platform Rumah Pendidikan, lengkap dengan bimbingan teknis untuk optimalisasi penggunaan IFP di ruang kelas.

    Agenda peluncuran program tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo didampingi Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menko PMK Pratikno, serta perwakilan siswa.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Senin 17 November tahun 2025. Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia meluncurkan pembelajaran digitalisasi untuk Indonesia cerdas,” katanya.

    Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir di antaranya Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ke SMPN 4 Bekasi, luncurkan smartboard untuk sekolah

    Prabowo ke SMPN 4 Bekasi, luncurkan smartboard untuk sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan penggunaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard untuk sekolah-sekolah di Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin.

    Presiden tiba pukul 10.45 WIB di Perumnas 1, Bekasi Barat, Kota Bekasi, dengan menumpangi kendaraan dinas Maung MV Kepresidenan serta sejumlah mobil dinas pejabat terkait.

    Setibanya di lokasi acara, Presiden disambut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Kodari, dan Menkomdigi Meutya Hafid.

    Dalam kegiatan bertajuk “Peluncuran Digitalisasi Untuk Indonesia Cerdas”, Presiden meninjau langsung fasilitas sekolah dan menyaksikan demonstrasi penggunaan smartboard yang dilakukan oleh guru dan siswa, tepat di sebelah tenda utama acara.

    Smartboard tersebut menampilkan virtual pembelajaran jarak jauh, dengan menghadirkan seorang guru yang dapat berinteraksi secara langsung dengan siswanya untuk membimbing proses belajar.

    Teknologi interaktif ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kolaboratif dan menarik, berbeda dari televisi pintar yang hanya menyajikan materi satu arah.

    Peluncuran interactive flat panel (IFP) atau smartboard di sekolah-sekolah, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, hingga percepatan digitalisasi pembelajaran.

    Sebelumnya, Pemerintah menargetkan agar setiap kelas nantinya memiliki smartboard sebagai fasilitas standar. Tahun ini, sekitar 288.000 unit IFP dijadwalkan dikirimkan ke 330 ribu sekolah di seluruh daerah di Indonesia.

    Proses pengiriman perangkat dilaporkan telah mencapai 215.572 unit, dengan 172.550 di antaranya sudah tiba di sekolah dan 43.022 lainnya masih dalam perjalanan. Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tersebut dapat sepenuhnya tiba di sekolah-sekolah penerima pada Desember 2025.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gawat, Iklan Judol Nyamar dan Incar Korban di Facebook hingga Instagram

    Gawat, Iklan Judol Nyamar dan Incar Korban di Facebook hingga Instagram

    Jakarta –

    Laporan investigasi AFP menemukan puluhan iklan perjudian berbayar alias judi online atau judol yang menyamar sebagai konten tidak berbahaya di Facebook, Threads, dan Instagram Indonesia.

    Iklan-iklan judol ini berupaya menghindari kebijakan Meta yang melarang promosi semacam itu. Seperti diketahui, perjudian offline maupun online, serta mempublikasikannya, dilarang di Indonesia. Namun, miliaran dolar masih mengalir melalui sektor ini setiap tahun.

    Meta berpotensi menghadapi sanksi pemerintah jika tidak mengatasi pelanggaran tersebut. Postingan di Facebook, Instagram, dan Thread tampaknya mempromosikan video game atau pengobatan penyakit diabetes. Nyatanya, iklan-iklan tersebut akan mengarahkan pengguna yang tertipu ke situs judol.

    AFP juga mengumpulkan laporan dari sejumlah pengguna internet yang mengeluhkan hal tersebut. Salah satunya Zee (bukan nama sebenarnya), seorang gamer Indonesia yang menemukan iklan tersebut di Instagram. “Ini benar-benar mengganggu,” kata Zee seperti dilaporkan oleh AFP.

    “Saya menduga target mereka adalah orang-orang yang gemar bermain game, sehingga anak-anak juga bisa melihat iklan semacam itu,” kata Zee.

    Pengguna media sosial lainnya yang meminta diidentifikasi sebagai Moli (juga bukan nama sebenarnya), mengatakan dia selalu melaporkan iklan semacam itu di Instagram, tetapi iklan tersebut terus muncul kembali.

    Meta sejauh ini belum memberikan komentar yang merespons laporan tersebut. Namun AFP merinci, puluhan iklan yang dibagikan AFP sebagai contoh, diketahui kemudian dihapus.

    Hukuman untuk Judol

    Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mengatakan telah menghapus lebih dari 5,7 juta konten terkait judol dalam delapan tahun terakhir. Data terbaru, pada periode 20 Oktober – 2 November 2025 saja, Menkomdigi Meutya Hafid menyebutkan total situs dan konten terkait judol yang berhasil ditutup mencapai 2.458.934. Dari angka tersebut, jumlah situs yang dilenyapkan hingga lebih dari 2,1 juta.

    Kepolisian juga disebut telah meningkatkan penegakan hukum, dengan sedikitnya 85 influencer ditangkap pada 2024 lalu karena mempromosikan judol. Sanksi dari kejahatan mempromosikan judol adalah hukuman penjara hingga 10 tahun, sedangkan pelaku judi sendiri dapat dihukum hingga empat tahun penjara.

    Kementerian Komdigi mengatakan pihaknya secara teratur meminta platform media sosial untuk menghapus konten terkait perjudian, dan mengeluarkan surat peringatan jika permintaan tersebut tidak ditanggapi.

    “Ketidakpedulian yang berkelanjutan akan mengakibatkan surat peringatan ketiga yang dikirimkan ke platform tersebut, yang membawa hukuman tambahan dan dapat mengakibatkan penghentian akses,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, kepada AFP.

    Oktober lalu, Kementerian Komdigi menangguhkan sementara izin operasi TikTok karena platform tersebut menolak memberikan data terkait dugaan monetisasi aktivitas langsung dari akun-akun yang diduga melakukan judol.

    Studi lain yang dilakukan firma riset Indonesia Populix, mengungkapkan 98% pengguna media sosial di Indonesia telah terpapar promosi perjudian, termasuk iklan berbayar.

    Dari jumlah tersebut, 32% mengaku akhirnya mencoba judol setelah melihat promosi semacam itu di media sosial mereka. Sebanyak 4% dari kelompok itu mengatakan mereka masih berjudi.

    Head of Policy and Society Research Populix Vivi Zabkie menyebutkan, konten taruhan di media sosial hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar di bawah postingan dan lapisan kecil pada video hingga konten yang secara terbuka mempromosikan platform perjudian.

    (rns/rns)

  • Marak Penipuan Digital, Mastel Usul Rombak Sistem Identifikasi Seluler

    Marak Penipuan Digital, Mastel Usul Rombak Sistem Identifikasi Seluler

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai penguatan pengawasan penjualan kartu SIM harus dibarengi dengan evaluasi total terhadap sistem identifikasi perangkat dan pelanggan seluler di Indonesia. 

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menekankan perlunya seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk membenahi sistem yang ada yang dinilai banyak kelemahan. Pemangku kepentingan tersebut meliputi operator seluler, Komdigi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    “Semua kepentingan harus diakomodasi termasuk kepentingan konsumen dan industri perangkat. Sistem yang ada dikenal sebagai CEIR [Central Equipment Identity Register],” kata Sarwoto, Jumat (14/11/2025).

    Menurut Sarwoto, sistem CEIR saat ini dinilai sudah tidak memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang, khususnya terkait keamanan pelanggan. Karena itu, dia menilai berbagai regulasi perlu ditinjau kembali.

    Termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019 adalah tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, serta Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

    Sarwoto mengatakan berbagai peraturan tersebut harus disesuaikan untuk diterapkan dalam sistem CEIR baru di antaranya pemanfaatan MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Service Digital Number) yang bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan tersebut termasuk penegak hukum.

    “Opsel [operator seluler] akan menyesuaikan berdasarkan kebutuhan mutakhir,” katanya. 

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai masyarakat perlu dilindungi dari penyalahgunaan data yang digunakan untuk mendaftarkan SIM card. Dia menilai banyak data pelanggan tidak valid karena adanya kartu SIM yang dijual dalam kondisi sudah aktif atau akibat kebocoran data, sehingga nomor NIK dan KK milik orang lain kerap dipakai.

    “Harus ada mekanisme pendaftaran ulang data di SIM card,” kata Heru saat dihubungi, Jumat (14/11/2025). 

    Selain itu, Heru menyebut penggunaan verifikasi biometrik sebagai kebutuhan masa depan, meskipun perlu penerapan bertahap. Menurutnya, biometrik akan menutup celah penyalahgunaan identitas. 

    “Sebab dengan biometrik data kita tidak bisa dipakai orang lain karena verifikasi ke Dukcapil menyesuaikan database biometrik kita,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan sedang memperkuat pengawasan penjualan kartu SIM menyusul meningkatnya panggilan dan pesan penipuan digital. 

    Mengutip akun Instagram resmi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada Jumat (14/11/2025), pemerintah disebut telah memulai konsultasi publik untuk menyiapkan regulasi baru terkait distribusi SIM card.

    “Selama ini sebagian besar sim card dijual terlalu bebas,” kata Meutya dalam unggahan tersebut.

    Dia juga mengungkapkan telah memanggil Telkomsel, Indosat, dan XLSMART untuk membahas persoalan tersebut. 

    “Mereka [operator seluler] yang berkewajiban mengatasi ini,” kata Meutya.

    Setelah seluruh tahapan siap, pemerintah akan menerbitkan peraturan menteri (Permen) yang mewajibkan setiap pembelian SIM card sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Isu ini mencuat setelah sebuah akun Instagram mengeluhkan banjir panggilan spam dan penipuan hingga 15 kali dalam sehari yang hanya terjadi pada satu operator seluler.

    “Nomor lain yang saya gunakan tidak mendapat telepon spam. Saya pengguna setia, selama satu dekade ini, loh,” tulis akun tersebut dalam unggahan yang turut disertakan Meutya.

    Penipuan digital diketahui semakin marak. Komdigi mencatat sekitar 1,2 juta laporan masuk hingga pertengahan 2025. Indonesia Anti-Scam Center (IASC) juga melaporkan 299.237 aduan pada Oktober 2025 dengan kerugian lebih dari Rp7 triliun. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Pasti menerima lebih dari 297.000 laporan korban penipuan online sepanjang 2025.

  • Indonesia Negara Nomor Satu, Singapura dan Malaysia Kalah

    Indonesia Negara Nomor Satu, Singapura dan Malaysia Kalah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia berhasil mengalahkan sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Malaysia, dalam hal pasar digital. Sektor ini jadi yang terbesar di kawasan mencapai 229,4 juta orang atau 80% populasi.

    Bukan hanya itu nilai ekonomi digital Indonesia juga diprediksi terus bertumbuh hingga 2030. Sebagai catatan, nilai ekonomi digital tahun lalu mencapai US$90 miliar.

    “Nilai ekonomi digital mencapai US$ 90 miliar (Rp 1.496 triliun) untuk tahun 2024 diproyeksikan akan lompat ke US$ 366 miliar (Rp 6.086 triliun) pada 2030. Ini melampaui teman-teman negara di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, dalam acara FEKDI dan IFSE, Kamis (30/10/2025).

    Dalam data terbaru yang dirilis Google, Temasek, dan Bain, ekonomi digital RI sudah melampaui US$ 99 miliar pada 2025 dibanding Singapura yang senilai US$ 29 miliar. Ekonomi digital Indonesia menyumbangkan sepertiga dari perekonomian digital di seluruh negara Asia Tenggara yang diproyeksikan bernilai US$ 299 miliar.

    Mengutip survei APJII tahun 2025, Meutya menjelaskan penggunaan internet di Indonesia berjumlah 77% di desa dan 84% untuk masyarakat kota. Dia memberikan catatan penetrasi internet itu jadi PR kementerian yang dipimpinnya, seraya menyampaikan pula percepatan akan dilakukan di bidang infrastruktur.

    “Jadi ini yang masih menjadi PR bagi kami. Tahun 2024 kita ke 2025 kita ada kenaikan sekitar 1,5%. Di tahun 2025 kita akan melakukan percepatan-percepatan di banyak hal,” jelas Meutya.

    Salah satu pengembangan infrastruktur digital yang dilakukan Indonesia adalah melalui satelit. Indonesia diketahui telah meluncurkan Satria I pada tahun 2023 lalu.

    Satelit itu menyediakan jaringan internet untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Terdapat 27.865 titik layanan publik yang dilayani Satria I, termausk 1.631 titik di Papua.

    Perusahaan PSN juga baru saja meluncurkan satelitnya, Nusantara V. Satelit itu memiliki kapasitas broadband mencapai 370 Gbps, jadi yang tertinggi di Asia Tenggara dan Australia yang memiliki kapasitas 186 Gbps.

    “Pencapaian ini memperkuat kedaulatan digital dan menjadi fondasi bagi pemeratan akses, pengembangan UMKM daerah, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta percepatan ekosistem AI dan juga inovasi nasional,” ucapnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rekening Warga RI Ludes Rp 7,5 Triliun, Opsel Diminta Lakukan Ini

    Rekening Warga RI Ludes Rp 7,5 Triliun, Opsel Diminta Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur anti-scam di seluruh operator seluler, menyusul melonjaknya kasus penipuan digital yang meresahkan masyarakat. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, memaparkan bahwa tingkat serangan scam di Indonesia sudah mencapai level memprihatinkan.

    “Yang paling rame sekarang kan mengenai scam, scam call. Banyaknya sekali penipuan online apakah itu melalui telepon, SMS, WhatsApp, dan email, dan lainnya. Bagaimana kita bisa melakukan percegahan ini. Ini karena datanya sudah semakin memkhawatirkan,” ujar Edwin dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Komdigi, Jumat (14/11/2025).

    Ia kemudian menyampaikan laporan dari Penipuan Asia GASA 2024, yang menunjukkan bahwa 65% masyarakat Indonesia mengalami upaya penipuan setiap minggu. Artinya, minimal satu kali dalam seminggu warga menerima SMS, telepon, atau pesan scam.

    Tak hanya itu, mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menunjukkan kerugian masif. Sejak pusat aduan tersebut diluncurkan pada 22 November 2024 hingga 31 Oktober 2025, total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp7,5 triliun.

    Foto: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah. (CNBC Indonesia/ Intan Rakhmayanti Dewi)
    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah. (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti Dewi)

    Dari total kerugian Rp7,5 triliun, ia menyebut hanya Rp367 miliar yang berhasil dikembalikan, tingkat pemulihan sekitar 5,4%

    Edwin menilai angka-angka ini menunjukkan betapa rentannya masyarakat Indonesia terhadap kejahatan digital.

    “Kalau kita melihat ini ternyata memang Indonesia ini mau tidak mau harus lebih ketat dalam penjagaan scam ini. Karena ini benar-benar merugikan masyarakat kita,” terangnya.

    Edwin menjelaskan bahwa upaya penanggulangan scam membutuhkan keterlibatan aktif operator seluler. Menurutnya, industri telekomunikasi harus mulai menjalankan tanggung jawab bisnis secara lebih serius untuk melindungi pelanggan.

    Dalam waktu dekat, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid akan mengumumkan langkah resmi yang mewajibkan operator seluler membangun infrastruktur dan teknologi anti-scam.

    “Dalam waktu dekat nanti akan, ibu menteri sendiri yang akan mengumumkan, mereka diminta untuk membangun infrastruktur ataupun anti-scam teknologinya mereka,” ungkapnya.

    “Jadi untuk menglindunginya jangan sampai spam call yang menggunakan masking. Nomor-nomor yang dimasking,” sambungnya.

    Edwin mengungkapkan bahwa saat ini terjadi tren penyalahgunaan masking, di mana pelaku memanfaatkan teknologi telekomunikasi untuk menyembunyikan identitas asli.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]