Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang

    Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kondisi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh memang bermasalah sejak awal. 

    Menurutnya,  saat diminta menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek itu sudah dalam kondisi ‘busuk’ dan membutuhkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China,” katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

    Meski demikian, ketua DEN itu menegaskan pihaknya tidak meminta dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Menurutnya, Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan proses restrukturisasi utang dengan China agar proyek tersebut dikelola secara lebih sehat.

    “Kita ribut soal Whoosh, masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” tuturnya.

    Luhut yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menjelaskan pihak China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang. Namun, prosesnya sempat tertunda karena adanya pergantian pemerintahan.

    “Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya tim segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” tuturnya. Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani perihal Keppres ini. 

    Sementara itu terkait anggapan bahwa proyek kereta cepat berpotensi menjadi “jebakan utang” China, Luhut menolak keras pandangan tersebut. Ia menegaskan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama pemerintah bekerja secara solid dan berbasis data.

    Sebelumnya, proyek besutan mantan presiden Joko Widodo ini memicu polemik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang Whoosh dengan APBN. Ia menyerahkan masalah tersebut ke Danantara, sebagai pihak yang membawahi proyek tersebut

  • Prabowo Ulang Tahun, Luhut Kenang Saat Jadi Prajurit & Digembleng di Jerman

    Prabowo Ulang Tahun, Luhut Kenang Saat Jadi Prajurit & Digembleng di Jerman

    Jakarta –

    Hari ini, Presiden Prabowo Subianto ulang tahun. Di hari yang spesial buat Prabowo, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenang masa-masa dirinya dan Prabowo masih menjadi prajurit TNI Angkatan Darat.

    Cerita itu dibagikan Luhut lewat akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Jumat (17/10/2025). Satu momen yang diingat dan diceritakan Luhut adalah saat dia dan Prabowo sama-sama digembleng di Jerman Barat. Dia mendapat pendidikan dari satuan anti teror terbaik dunia, Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9).

    “Akhir Maret 1981 adalah hari yang tak pernah saya lupakan. Saat itu, saya dan Presiden @prabowo menerima tugas untuk menimba ilmu bersama di Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9) di Jerman Barat, satuan anti teror terbaik dunia yang pernah menumpas kelompok Black September dalam tragedi Olimpiade Munich 1972. Satuan ini merupakan asuhan Polisi Federal Jerman bekerja sama dengan Royal Army Special Air Service (SAS) Inggris,” ungkap Luhut membuka ceritanya.

    Selama 11 bulan lamanya, Luhut bercerita dia, Prabowo, dan beberapa prajurit lainnya menjalani pendidikan yang sangat keras di tengah cuaca ekstrem. Menurutnya, latihan itu membentuk ketahanan fisik dan mental, serta pembelajaran soal kedisiplinan hingga dedikasi pada tugas.

    “Setiap hari menjadi ujian ketahanan fisik dan mental, sekaligus pelajaran tentang disiplin, persaudaraan, dan dedikasi terhadap tugas. Dari medan latihan yang membeku hingga sesi penyelamatan dari ketinggian, semuanya menuntut kesempurnaan dan tekad yang tak boleh surut,” papar Luhut.

    Menurutnya, dalam latihan yang dijalaninya bersama Prabowo, dia melihat sosok kawannya yang kini menjadi presiden itu sangat teguh dan pantang menyerah. Satu waktu Prabowo sempat jatuh saat latihan terjun dari ketinggian, namun Prabowo tidak menyerah. Menurut kesaksian Luhut Prabowo bersikeras melanjutkan latihan.

    “Dari masa itu, saya mengenal Presiden Prabowo sebagai sosok yang pantang menyerah. Pernah suatu ketika, ia terjatuh saat menjalani latihan terjun dari ketinggian. Namun bukannya menyerah, ia justru bersikeras melanjutkan latihan hingga tuntas. Dari situ saya melihat keteguhan hatinya,” beber Luhut.

    “Bahwa bagi beliau, perjuangan tidak pernah berhenti hanya karena rasa sakit. Pendidikan itu bukan sekadar latihan, melainkan ujian karakter. Dan di sanalah saya menyaksikan langsung semangat juang yang membentuk kepemimpinannya hari ini,” lanjutnya menekankan.

    Kini, ketika Prabowo menjadi Presiden, Luhut meyakini semangat dan disiplin yang pernah ditempa di masa-masa berat itu dapat menjadi letupan energi baru dalam membangun pondasi pemerintahan yang tangguh, berdaulat, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

    Di akhir, Luhut mengucapkan selamat ulang tahun bagi Prabowo yang ke 74 tahun. Dia berharap Prabowo diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin Indonesia.

    “Selamat ulang tahun ke-74, Presiden Prabowo Subianto. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah Bapak memimpin negeri ini. Semakin tangguh membawa Indonesia menuju cita-cita luhurnya, bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Luhut.

    (kil/kil)

  • Bos Danantara Buka Suara soal Utang Kereta Cepat: Tolong Sabar, Lagi Dikaji

    Bos Danantara Buka Suara soal Utang Kereta Cepat: Tolong Sabar, Lagi Dikaji

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menegaskan bahwa proses pengkajian opsi untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih berjalan. Dalam hal ini, langkah restrukturisasi masih belum pasti.

    Hal tersebut disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Menurutnya, pembahasan perlu dilakukan secara mendalam mengingat proyek tersebut melibatkan banyak kementerian/lembaga (KL).

    “Untuk penyelesaian KCIC, opsi-opsi ini sedang kita kaji. Dan kalau opsi itu, penggajian itu sudah selesai, kita akan paparkan ke semua kementerian terkait. Karena kan ada Kementerian Perhubungan, ada Menko, ada Menteri Keuangan, dan ada DEN, Pak Luhut,” kata Rosan saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan mengatakan, pengkajian dilakukan agar masalah penyelesaian utang ini dapat diselesaikan secara komprehensif. Setelah Danantara menyelesaikan kajiannya, pihaknya akan mempresentasikan hasilnya di hadapan KL terkait.

    “Jadi kita akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi ‘oh problem lagi’, nggak. Kita mau komprehensif. dan ini tidak hanya dari finansial,” ujarnya.

    Selain itu, Danantara juga menjalin komunikasi dengan pihak China, khususnya dengan National Development and Reform Commission (NDRC) atau Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, menyangkut hal ini.

    Ia memastikan pembahasan utang Whoosh dilakukan secara mendalam dan terukur. Hal ini mengingat Whoosh menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi China karena merupakan bagian dari porgram Presiden China Xi Jinping pada kala itu.

    Rosan juga menyinggung tentang dampak utang tersebut terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Jangan sampai nantinya penyelesaian utang ini malah akan menjadi beban baru bagi perusahaan pelat merah itu.

    “Jadi, tolong bersabar. Ini opsi saja kita sedang kaji semua. Dan bukan hanya dari semata-mata, kalau saya bilang dari finansial saja bukan seperti itu. Ini kelanjutannya seperti apa, dari segi supaya ke depannya ini berjalan dengan baik,” kata dia.

    “Dan juga dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini kan kalau nanti dampaknya ke KAI, dampaknya ke pelayanan KA yang lainnya,” sambungnya.

    Rosan berharap, proses pengkajian internal ini dapat rampung sebelum akhir tahun. Barulah dari sana dilakukan penetapan dari skema penyelesaian utang kereta cepat.

    Sebagai informasi, China dikabarkan telah menyetujui langkah restrukturisasi utang proyek KCJB atau Whoosh. Namun proses restrukturisasi ini masih menunggu pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Sebagai pihak yang turun tangan langsung dalam realisasi awal proyek Whoosh di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Luhut telah berkoordinasi dengan pihak China menyangkut restrukturisasi tersebut.

    “China itu hanya bilang, ‘kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian jadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera’. Saya bilang waktu ke China 3 bulan lalu, ‘oke, tapi tinggal tunggu Keppres, supaya timnya dikerjakan’,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Menyangkut hal ini, Luhut telah berkomunikasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk segera memproses Keppres tersebut. Selaras dengan itu, Rosan sedang dalam tahap pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu (tim restrukturisasi) orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” ujarnya.

    (kil/kil)

  • Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang!

    Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang!

    GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal polemik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Dalam acara peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025), Luhut mengakui bahwa proyek tersebut memang bermasalah sejak awal.

    “Karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang,” ujar Luhut blak-blakan.

    Ia menyebut bahwa kondisi keuangan proyek Kereta Cepat tidak sehat.

    Namun, ia telah mengambil langkah perbaikan, termasuk melakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta membuka jalur negosiasi dengan pihak China.

    “Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” katanya.

    Menurut Luhut, China telah menyetujui restrukturisasi utang yang diajukan Indonesia.

    Meski prosesnya berjalan lambat akibat transisi pemerintahan, ia memastikan bahwa tidak ada hambatan berarti dari pihak mitra.

    “Sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” jelasnya.

    Luhut juga menanggapi isu jebakan utang China yang kerap dikaitkan dengan proyek Kereta Cepat. Ia menyebut bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan hanya memperkeruh suasana.

    “Kenapa terus bilang nanti Whoosh akan kita akhiri dengan South China Sea. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti, bicara. Jadi kalau saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya, baru berkomentar. Ya kalau cari popularitas murahan silahkan sih,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa proyek ini berbasis data dan terbuka untuk ditinjau. Luhut bahkan mempersilakan siapa pun yang ingin mengetahui detail proyek untuk datang langsung kepadanya.

    (*)

  • Bola Panas Utang Kereta Cepat, dari Jokowi ke Prabowo

    Bola Panas Utang Kereta Cepat, dari Jokowi ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus berpolemik. Beberapa pihak saling lempar tanggung jawab atas pembayaran utang lebih dari Rp116 triliun.

    Terkini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisinya agar APBN tak ikut menanggung utang KCJB atau Whoosh. Sebagaimana diketahui, konsorsium BUMN pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) kini sudah berada di bawah Danantara.

    Purbaya menekankan bahwa saat ini pun dividen BUMN sudah tidak lagi masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada APBN, melainkan ke Danantara. Dia menyebut dividen BUMN, apabila merujuk ke UU APBN 2025 sebesar Rp90 triliun, harusnya cukup untuk menutupi pembayaran utang proyek tersebut setiap tahunnya.

    “Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak,” terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10/2025). 

    Purbaya mengeklaim bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani yang hadir di pertemuan tersebut menyetujui sikap otoritas fiskal. Dia menyebut Danantara akan mempelajari lebih lanjut skema-skema yang bisa digunakan untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. 

    Dalam perkembangan sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan penyelesaian utang Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero).

    Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.

    “Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony, di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC.

    Keempat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).

    Dony, yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN, menambahkan bahwa persoalan utang KCIC juga sudah dibahas KAI dengan Komisi VI DPR RI.

    “Kemarin juga Dirut KAI sudah menyampaikan di DPR. Akan kami selesaikan segera dan termasuk ke dalam RKAP kita tahun ini,” ucap Dony Oskaria.

    Opsi Restrukturisasi Utang Kereta Cepat

    Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi utang Kereta Cepat WHOOSH Indonesia.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Luhut menjelaskan, pembentukan Tim Restrukturisasi Utang KCJB itu dilakukan menyusul syarat dari China agar kembali terlibat dalam pengembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    Sayangnya, dia belum merinci kapan tim tersebut akan rampung dibentuk. Akan tetapi dia memastikan bahwa pendanaan bukan menjadi masalah dalam rencana perluasan Kereta Cepat Jakarta — Surabaya.

    “Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain. Kita sudah bikin plan preliminary study mengenai, apa namanya Whoosh ini agar sampai ke Surabaya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian BUMN menyatakan bakal ada negosiasi ulang dengan China terkait pembagian beban atas cost overrun dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang digarap PT KCIC. 

    Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa persoalan biaya tambahan proyek Whoosh dalam tahap negosiasi ulang dengan pihak China. 

    “Isu daripada Whoosh itu salah satunya nanti ada negosiasi ulang. Bukan kami tentunya, tupoksinya dari kementerian lain,” pungkasnya saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (15/9/2025).

    Erick menjelaskan sesuai kesepakatan sebelumnya, fasilitas pendukung proyek kereta cepat akan diusulkan menjadi milik pemerintah. Namun, seluruh operasional kereta tetap dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

    Kronologi Utang Kereta Cepat

    Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Oktober 2023. Peresmian ini pun menjadi tonggak kemajuan moda transportasi umum di Indonesia.

    Dilansir dari laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sejak peletakan batu pertama pada 2016, Kereta Cepat Whoosh telah mencapai sejumlah milestone penting hingga akhirnya kini bisa dioperasikan dan melayani masyarakat.

    Berdasarkan catatan Bisnis, megaproyek transportasi tersebut awalnya direncanakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp94,1 triliun (kurs Rp15.514).

    Adapun, Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75 persen atau sekitar Rp70,5 triliun.

    Kendati demikian, dalam perjalanannya proyek ambisius tersebut ternyata mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,6 triliun.  Beban cost overrun itu dibagi dua antara China dan Indonesia. Pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta atau setara dengan Rp11,1 triliun.

    Lagi-lagi pihak CBD memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,5 triliun dengan bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengakselerasi proyek lanjutan KCJB yakni Kereta Cepat Jakarta Surabaya.

    “Ada tugas khusus dari Bapak Presiden kepada kami Kemenko Infrastruktur untuk mengawal pengembangan konsep keberlanjutan kereta cepat, jadi bukan hanya Jakarta-Bandung, diharapkan sampai dengan Surabaya,” kata AHY dalam pembukaan rapat koordinasi (Rakor) bersama jajaran Kementerian Teknis di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).

    Belakangan diketahui, China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.

    “China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

  • Luhut pastikan Family Office tak gunakan APBN, melainkan dana investor

    Luhut pastikan Family Office tak gunakan APBN, melainkan dana investor

    ANTARA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, Kamis (16/10), mengungkapkan, rencana pembangunan Family Office tidak menggunakan dana dari APBN, melainkan Investor. Luhut juga menyebut, Investor yang menyimpan kekayaan di Family Office tak dikenakan pajak, melainkan saat dana tersebut diinvestasikan dalam proyek-proyek di Indonesia. (Ryan Rahman/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara evaluasi menyeluruh penyelesaian utang KCIC

    Danantara evaluasi menyeluruh penyelesaian utang KCIC

    saya juga sampaikan ke semua kementerian, kemarin juga ke Pak Purbaya, kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh secara keseluruhan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif terkait dengan penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    “Kalau masalah Whoosh, saya juga sampaikan ke semua kementerian, kemarin juga ke Pak (Menkeu) Purbaya, bahwa kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan, secara komprehensif,” ujar CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani seusai acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Ia mengungkapkan Danantara Indonesia sedang menyiapkan beberapa model solusi, yang nantinya ketika solusi tersebut sudah matang akan disampaikan kepada kementerian-kementerian terkait.

    “Tentunya kita mengevaluasi ini kita memberikan ada opsi 1, opsi 2, dan 3. Begitu nanti evaluasi ini sudah selesai secara baik dan matang, baru nanti kita akan membawa opsi-opsi ini kepada kementerian terkait,” ujar Rosan.

    Ia menjelaskan bahwa penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini perlu melibatkan banyak pihak, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta kementerian lainnya.

    Seiring dengan itu, Danantara Indonesia akan segera melakukan finalisasi dan secara bersama- sama dapat memutuskan penyelesaian yang terbaik terkait utang proyek KCIC.

    “Jadi, evaluasi ini tentunya akan kita finalisasi segera, dan baru kita akan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik, dan itu yang akan kita lakukan,” ujar Rosan.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek KCIC atau Whoosh.

    “Kita tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut.

    Menurutnya, Presiden Prabowo akan membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang proyek KCIC.

    Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, dan menyepakati bahwa penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama.

    Namun demikian, Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Danantara Indonesia memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek KCIC atau Whoosh tanpa perlu menggunakan dana APBN.

    “Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut Pandjaitan Blak-blakan Beber soal Sistem Keuangan Era Jokowi Tidak Baik-baik Saja

    Luhut Pandjaitan Blak-blakan Beber soal Sistem Keuangan Era Jokowi Tidak Baik-baik Saja

    “Dan saya pikir Menteri Keuangan sudah mengatakan tadi dengan (ekonomi RI) 5,2 mudah-mudahan kita 5,1-5,2 bisa didapat. Nah ini tergantung sekarang dengan mazhabnya Menteri Keuangan. Dari dulu waktu saya Kepala Staf Presiden, beliau ini juga sebagai deputi saya, selalu polanya di situ,” kata Luhut dalam acara bertajuk ‘1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’ di Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

    “Bagaimana market itu diguyur dengan cash, dengan dana, uang yang berputar di market,” tambahnya.

    Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Jokowi ini mengaku bahwa Purbaya dulunya merupakan deputi dalam lembaga yang ia pimpin. Melalui kebijakan Rp 200 triliun yang dinilainya bagus, diakui Luhut, banyak kebijakan-kebijakan di era Jokowi yang memang bersumber darinya.

    “Karena saya ngalamin dengan dia, karena itu Presiden waktu itu Pak Jokowi, tanya saya karena Pak Purbaya deputi saya, dia yang saran kepada saya, Pak harus begini, menurut dia. Tapi saya juga lama-lama saya pikir-pikir, benar juga,” ujarnya.

    Luhut juga menilai bahwa kebijakan Menkeu Purbaya untuk mengguyur bank Himbara dengan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun adalah salah satu langkah yang tepat. Bahkan, ia menilai saat ini sudah menunjukkan hasilnya.

    “Injeksi ideal pemerintah di Rp 200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini, sudah mulai kita lihat menunjukkan hasil,” tambahnya. (fajar)

  • Luhut minta BGN perbaiki serapan anggaran dan bangun ekosistem MBG

    Luhut minta BGN perbaiki serapan anggaran dan bangun ekosistem MBG

    Ke depannya bukan hanya sekadar menghabiskan uang, tapi juga terbangun atau nggak ekosistemnya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki serapan anggaran sekaligus membangun ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saya sudah sampaikan ke Dadan (Kepala BGN) waktu ke kantor, datanya harus diperbaiki. Ke depannya bukan hanya sekadar menghabiskan uang, tapi juga terbangun atau nggak ekosistemnya,” kata Luhut usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Luhut berpendapat MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat potensinya yang bisa menciptakan simpul-simpul ekonomi baru.

    Sebab, MBG melibatkan ekosistem ekonomi besar, mulai dari produsen bahan makanan hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang ia yakini dapat membawa kesetaraan.

    Ketua DEN mengakui masih ada kekurangan dari pelaksanaan MBG. Maka dari itu, kata dia, implementasi program perlu terus diperbaiki.

    Luhut pun menilai program ini perlu diterapkan untuk periode jangka panjang.

    “Menurut saya harus dipelihara Makan Bergizi Gratis ini, mungkin paling tidak 10 tahun. Mungkin setelah itu bertahap kita lihat, kita evaluasi mau bagaimana,” ujar Luhut.

    Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk Program MBG telah mencapai Rp20,6 triliun hingga 3 Oktober 2025, atau 29 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

    Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya mengungkapkan lembaganya tidak dapat menyerap seluruh anggaran yang disediakan tahun ini. Dana sebesar Rp70 triliun dari dana cadangan akan dikembalikan kepada Pemerintah karena kemungkinan tidak terserap.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan bahwa dana Rp70 triliun itu sebenarnya belum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Justru, Purbaya bakal terus memantau penyerapan anggaran yang memang sudah ditetapkan tahun ini, yakni sebesar Rp71 triliun agar terserap secara efektif.

    Ia juga menekankan bahwa MBG merupakan program prioritas pemerintah yang penting untuk didorong agar penyerapan anggarannya optimal menjelang akhir tahun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut minta BGN perbaiki serapan anggaran dan bangun ekosistem MBG

    Luhut sarankan Prabowo ambil jalan tengah soal UMP 2026

    Kalau hanya pikirkan dia, tapi tidak memikirkan investor, ya susah. Harus ada keseimbangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memberikan saran kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil jalan tengah dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026.

    Dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis, Luhut menyampaikan kepada pemerintah untuk turut mempertimbangkan kepentingan investor dalam memutuskan nilai UMP.

    Luhut berpendapat usulan dari asosiasi buruh umumnya hanya mempertimbangkan kebutuhan dari perspektif pekerja.

    “Saya bilang ke Presiden, kenapa kita harus diatur sama organisasi buruh? Kita pikirkan dia. Kalau hanya pikirkan dia, tapi tidak memikirkan investor, ya susah. Harus ada keseimbangan,” ujar Luhut.

    Luhut mengatakan, pihaknya turut menghitung formulasi besaran UMP dan telah melaporkannya kepada Prabowo. Formulasi itu, menurut Luhut, mengacu pada basis besaran hidup laik dan juga mempertimbangkan masukan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan asosiasi pengusaha.

    “Saya bilang ke Presiden, mohon Bapak jangan mau dipaksa sana-sini. Ini sudah yang terbaik. Jalan tengah,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap rumusan kenaikan UMP 2026 bisa rampung pada November 2025.

    Ia mengatakan saat ini kajian soal kenaikan UMP tahun depan sedang dalam proses oleh tim yang telah dibentuk oleh Kemnaker dan melibatkan pihak-pihak serta pemangku kepentingan terkait.

    Selain itu, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu memastikan rumusan kenaikan UMP 2026 memperhatikan aspek-aspek terkait standar kehidupan laik bagi pekerja.

    “Yang jelas, nanti yang diamanahkan untuk mengawal ini adalah ada Dewan Pengupahan Nasional nanti juga LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) kemudian nanti akan memfasilitasi bagaimana kemudian kita ingin memastikan dialog sosial itu terjadi,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Menaker juga memastikan pemerintah akan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 dalam pengaturan kenaikan upah minimum.

    Dalam putusan tersebut, kenaikan UMP harus diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.