Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjawab kritikan yang menyebut keamanan siber Indonesia lemah. Menurut Kepala BSSN, Hinsa Siburian lemah atau tidaknya hal itu adalah relatif.
“Relatif lah ya. Pengertian lemah kita juga melihat memang saya katakan tadi, latar belakang kita sedang ya sedang membangun. Saya juga tidak mengatakan bahwa kita sudah sudah aman, sudah kuat, karena memang banyak hal yang harus kita bangun,” kata Hinsa saat diwawancara di CNN Indonesia TV Newsroom, Minggu (11/9) malam.
Keamanan siber Indonesia mendapat kritik dari warganet usai munculnya peretas (hacker) Bjorka. Hacker tersebut awalnya meretas data pelanggan Tokopedia dan Indihome.
Selanjutnya, Bjorka meretas data KPU hingga kemudian membocorkan data-data pribadi milik sejumlah pejabat seperti Menkominfo, Johnny G. Plate; Ketua DPR, Puan Maharani; Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan; hingga Gubernur DKI, Anies Baswedan.
Bjorka mengatakan, aksinya itu bertujuan untuk memberi publik informasi soal betapa tidak becusnya pemerintah mengurus data-data pribadi warga.
“this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people,” kicau Bjorka.
(ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, red).
Masih di acara yang sama, Hinsa mengatakan BSSN masih dalam proses memvalidasi data-data yang bocor. Menurutnya, BSSN tidak bisa serta-merta menuduh sistem elektronik yang membocorkan data tersebut.
“Karena kadang-kadang kan mereka tidak merasa kehilangan atau diserang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hinsa juga mengatakan proses pembeberan data itu juga tidak serta merta hasil peretasan. Menurutnya, bisa saja data tersebut hasil jual-beli di dark web.
“Apakah ini prosesnya diambil dari sistem elektronik? Apakah ini memang hasil jual-beli di dark web yang tadinya pasar gelap kemudian dimunculkan, ini semua harus kita validasi,” kata Hinsa.
“Tidak bisa serta merta BSSN langsung men-judge ini dan itu,” katanya menambahkan.
Di sisi lain, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan serangan Bjorka menjadi pelajaran bagi pemerintah. Menurutnya, hal ini menjadi bukti sistem keamanan siber pemerintah lemah.
“Dan ini menjadi pelajaran buat pemerintah bahwa ya ini lho sistem Anda itu lemah lho. Anda itu harus melindungi masyarakat gitu,” katanya.
Menurutnya, masyarakat sudah memercayakan data pribadi mereka ditangani oleh pemerintah. Sayangnya, pemerintah gagal menjaga data pribadi itu dengan baik.
“Ini yang menjadi persoalan kan masyarakat sudah mempercayakan data kepada pemerintah, untuk disimpan, untuk diolah oleh pemerintah, tapi pemerintah tidak mengamankan data itu dengan baik. Akhirnya yang rugi siapa? Balik lagi masyarakat. Akhirnya menjadi korban penipuan, datanya digunakan untuk iklan judi online, penipu pinjol ilegal, dan lain-lain gitu,” katanya mengakhiri.
(lth/arh)
