Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan “Mark Up” Whoosh: Agak Aneh Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Cawapres 2024 Mahfud MD mengatakan dirinya diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan ‘mark up’ pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Mahfud merasa permintaan KPK itu aneh.
”
Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh,
” ujar Mahfud melalui cuitan di akun X-nya, dikutip Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
Mahfud memaparkan, di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana, mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan.
Selain itu, bisa juga aparat itu memanggil sumber info untuk dimintai keterangan.
”
Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH, sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki, tak perlu menunggu laporan,
” tuturnya.
Maka dari itu, kata Mahfud, terkait dengan permintaan agar dirinya membuat laporan, ini merupakan kekeliruan dari KPK.
Mahfud menegaskan, yang awal berbicara soal kemelut Whoosh sumber awalnya bukan dirinya, melainkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Antony Budhiawan di dalam sebuah dialog televisi.
Sementara, ia hanya membahasnya di dalam siniar (podcast) miliknya.
”
Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya, maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG
,” sambungnya.
Untuk itu, Mahfud mengatakan, jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan darinya.
Mahfud mempersilakan KPK untuk memanggil saja dirinya, dan dia akan langsung menunjukkan isi siaran tersebut. Baru setelah itu, KPK bisa memanggil pihak-pihak yang membahas mengenai kemelut Whoosh.
”
Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan,
” papar Mahfud.
Kompas.com telah menghubungi Jubir KPK Budi Prasetyo dan Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk memintai konfirmasi atas klaim Mahfud.
Namun, keduanya belum membalas.
Diketahui, seperti yang telah lama diperkirakan berbagai kalangan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi beban berat bagi pihak yang menanggung utang.
Selama pembangunan, KCJB yang semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) itu akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.
Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang dilibatkan.
Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi.
Kini, meski proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui secara terbuka bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah bermasalah sejak awal perencanaan.
Di era Presiden Jokowi, Luhut ikut mengurusi KCJB saat itu karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut.
“Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” beber Luhut dalam acara “1 Tahun Prabowo-Gibran” di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).
Soal beratnya beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN Indonesia yang terlibat di proyek KCJB, menurut Luhut, hal itu sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak China dan saat ini tinggal menunggu keputusan presiden.
“Dan China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres (Keputusan Presiden) supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Luhut Binsar Panjaitan
-
/data/photo/2024/10/22/671772c8b978d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan \"Mark Up\" Whoosh: Agak Aneh Ini
Nasional
19 Oktober 2025")
Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan "Mark Up" Whoosh: Agak Aneh Ini Nasional 19 Oktober 2025
-
Nanti Beli Obligasi Lagi, Buat Apa?
GELORA.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyuarakan keraguannya terkait usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar Indonesia Investment Authority (INA) disuntuk dana Rp50 triliun. Purbaya khawatir dana tersebut tidak akan disalurkan ke sektor riil, tapi hanya digunakan untuk membeli obligasi atau bond.
“Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang utangnya sebagian besar? Gua rasa sama obligasi juga. Anda cek dulu deh,” kata Purbaya, dikutip Sabtu (18/10/2025).
Dia mengatakan usulan itu baru akan disetujui jika INA efektif menjalankan program investasi di sektor riil.
Purbaya pun mengkritik praktik penempatan dana oleh entitas investasi pemerintah ke instrumen utang, seperti obligasi.
“Gini, saya enggak mau kasih uang ke sana, nanti uangnya dibelikan bond lagi, buat apa? Mending saya kurangin, buat saya,” tegasnya.
Purbaya membandingkan situasi ini dengan Danantara karena sebagian besar dananya ditempatkan di obligasi.
“Kayak di Danantara kan gitu, sebagian besar masih bond kan kemarin? Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan, ‘Kok lu taruh bond? Kalau gitu mah, lu enggak jago-jago amat.’ Kira-kira gitu,” ungkap Purbaya.
Menurut dia, meski Danantara berjanji akan menyalurkan dana ke sektor riil, INA juga harus membuktikan keahliannya di sektor investasi, mengingat statusnya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang harus mampu menarik investor asing.
“Tapi yang penting INA juga akan kita lihat, betul seperti itu? Kan INA kan harusnya mengundang investor asing. Itu kan sovereign wealth fund, bukan domestik aja. Kita naruh lho Rp70 triliun di situ, saya lupa. Kayaknya segitu deh,” ujarnya.
Purbaya menyimpulkan dukungan dana baru hanya akan diberikan jika INA menunjukkan kebutuhan ekspansi yang nyata.
“Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kita dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” pungkasnya.
Sebelumnya, Luhut menyoroti potensi besar INA sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk menarik investasi asing. Luhut mengusulkan agar pemerintah menyuntikkan dana Rp50 triliun per tahun ke INA.
Dia mengatakan dana itu bisa berkembang menjadi Rp1.000 triliun dalam lima tahun.
“Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ (INA) tiap tahun dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia (BI) RP491 triliun, yang Rp200 triliun sudah ditaruh ke perbankan, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
-
Menanti Jurus Danantara Jinakan ‘Bom Waktu’ Kereta Cepat Whoosh
Bisnis.com, JAKARTA — Proyek Kereta Cepat Whoosh meninggalkan beban utang besar yang berpotensi menjadi ‘bom waktu’ bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menyelesaikan masalah ini dinanti.
Diketahui, proyek ambisius Whoosh menelan biaya investasi sekitar sekitar US$7,27 miliar atau Rp 120,44 triliun. Mayoritas atau sekitar 75% proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2% per tahun.
Adapun utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1% per tahun. Selain itu, total utang tersebut belum menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai US$1,2 miliar, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3% per tahun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dalam penyelesaian utang Whoosh, APBN boleh dilibatkan.
Purbaya menekankan bahwa saat ini pun dividen BUMN sudah tidak lagi masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada APBN, melainkan ke Danantara.
Dividen BUMN, apabila merujuk ke UU APBN 2025 sebesar Rp90 triliun, harusnya cukup untuk menutupi pembayaran utang proyek tersebut setiap tahunnya. Adapun utang Kereta Cepat menyentuh Rp116 triliun.
“Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak,” terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya mengeklaim bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani yang hadir di pertemuan tersebut menyetujui sikap otoritas fiskal. Dia menyebut Danantara akan mempelajari lebih lanjut skema-skema yang bisa digunakan untuk menyelesaikan utang proyek KCJB.
Namun demikian, Purbaya yang pernah menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi pada pemerintahan sebelumnya, menyebut pernah ikut bernegosiasi dengan China Development Bank (CDB) selaku kreditur proyek KCJB.
Menurutnya, tidak ada klausul perjanjian antara Indonesia dan China dalam pembiayaan proyek itu bahwa pembayaran utang ke CDB harus atas nama pemerintah Indonesia. Dia menilai yang terpenting adalah struktur pembayaran utang jelas.
“Mereka [Danantara] bilang masih akan studi. Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih selama struktur pembayarannya clear, mereka enggak ada masalah, tetapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti,” terang Purbaya.
Sebelumnya, pada Agustus 2025, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan penyelesaian utang kereta cepat Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero), holding operasional Danantara.
Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.
“Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony.
Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC.
Keempat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).
Dalam perkembangannya, penyelesaian utang whoosh memasuki babak baru usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyampaikan bahwa anggaran pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh seharusnya tidak berasal dari APBN.
Gedung Danantara
Tetap Lanjut
Dalam perkembangan lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tetap akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski banyak penolakan yang disampaikan.
Luhut mengaku, bahkan China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.
“China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera,” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo—Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Sejalan dengan hal itu, Luhut menyebut saat ini pemerintah tengah membentuk tim restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh. Dia mengaku telah merekomendasikan sejumlah nama yang akan terlibat dalam tim restrukturisasi kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.
Dalam laporannya, proses pembentukan tim restrukturisasi tersebut saat ini tengah menunggu Keputusan Presiden (Kepres).
“Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] Orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” ujarnya.
-
Ini Cara Geng Mulyono Ngembat Duit Kereta Cepat
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan
GENG Solo eh geng Mulyono mulai panik atas kebijakan keuangan sang Menteri. Kereta cepat dihambat. Membayar hutang Whoosh tidak boleh menggunakan APBN. B to B tawaran Jepang ternyata dipilih China yang bergeser B to G. Kini dibuat kalang-kabut karena harus kembali menjadi B to B sebagaimana konsep awal. Tapi B atau G banci juga, soalnya saat ini BPI Danantara yang harus menangani.
Setelah Purbaya menyebut tidak gunakan dana APBN maka Luhut sang kreator dan motor KA Cepat Whoosh mencak-mencak “Siapa yang minta APBN ?”, ketusnya. Rupanya soal APBN itu lemparan atau usul Rosan Roeslani CEO Danantara. Akhirnya semua setuju Danantara yang menanggulangi. Toh dana BUMN terhimpun di dalamnya. Hutang Whoosh ke China fantastis mencapai 116 trilyun rupiah.
Menurut analis kebijakan publik Agus Pambagio proyek kerjasama Whoosh dengan skim hutang ke China adalah ide dari Jokowi. Ekonom Anthoni Budiawan menyatakan proyek ini terindikasi mark up berlipat. Beban berat Whoosh dapat berakibat pailit dan ini berarti berpeluang untuk diambil alih atau dalam kendali penuh China. Jokowi sebagai pihak yang memaksakan harus bertanggungjawab. Diduga kuat Jokowi adalah bagian dari penikmat dana mark up.
Luhut sang kreator, motor, dan ambassador proyek China menganggap enteng masalah. Baginya hanya persoalan restrukturisasi hutang dengan China Development Bank (CDB). Ia minta segera turunkan Keppres untuk tim juru runding. Menurutnya pihak China telah bersedia. Luhut dan Jokowi merupakan Duo Whoosh. Jika proyek ini bangkrut mereka berdua harus bertanggungjawab secara hukum.
Mengingat terindikasi mark up, maka ruang korupsi sangat terbuka. BPK harus berhitung, PPATK mengusut aliran dana, dan KPK tidak boleh menutup mata. Harus mulai bergerak. Terlalu banyak pintu korupsi Jokowi baik dari 200 proyek PSN, BTS Kemenkominfo, dana haji Kemenag, proyek-proyek Kemendikbud, Bansos, pelepasan aset 6 Jt Ha hutan Kemenhut, izin tambang, IKN, Blok Medan, proyek infrastruktur, dana Covid, dan lainnya. Kini diramaikan KCIC Whoosh.
Jokowi Presiden korup, tukang bohong, jago pencitraan, ijazah palsu, dan banyak kenistaan lainnya jelas merupakan figur buruk bangsa. Memilukan dan memalukan.
Ironinya ternyata sekelas UGM sang Rektor Ova Emilia masih memuji-muji sebagai alumni yang menjadi kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Figur bobrok kok dibanggakan ?
Bersama kasus-kasus lain Whoosh yang faktanya menjadi beban keuangan negara akan menyeret Jokowi dan geng nya ke tempat sampah. Siapa menanam akan menuai. Jokowi sudah sangat layak untuk dipenjara. Sumpek Indonesia atas keberadaannya.
Whoosh..owhoosh..owhoosh..bablas Jokowine.
Bandung, 18 Oktober 2025.
-
Komentari Pernyataan Luhut soal MBG Minimal 10 Tahun: Kalau Ekonomi Dikelola Benar, Rakyat Bisa Makan Layak Tanpa Belas Kasihan
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ekonom Dipo Satria Ramli menanyakan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Soal harapannya yang menyebut Makanan Bergizi Gratis (MBG) minimal berlangsung sepuluh tahun.
“Makan gratis 10 tahun?” kata anak dari ekonom Rizal Ramli itu, dikutip dari unggahannya di X, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, tanpa diberi makan pun rakyat bisa makan dengan layak. Asal ekonomi dikelola dengan benar.
“Kalau ekonomi dikelola benar, rakyat bisa makan layak tanpa belas kasihan,” ujarnya.
Namun dia maklum, mengingat Luhut yang menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional saja, adalah seorang purnawirawan militer. Alih-alih berlatar belakang ekonom.
“Tapi ya gimana… Ketua Dewan Ekonomi Nasional aja bukan ekonom,” ucapnya.
“Gimana mau beres?” sambungnya.
Adapun pernyataan Luhut disampaikan dalam acara Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Dia menggembar-gemborkan dampak positif dari MBG. Menurutnya, itu bukan saja memberi makan, tapi menggerakkan ekonomi.
Karenanya, dia berharap program tersebut dipertahankan.
“Karena itu, menurut saya harus dipelihara terus MBG ini. Mungkin paling tidak 10 tahun. Nanti mungkin setelah itu bertahap kita lihat, kita evaluasi, mau kita bagaimanakan,” ujarnya.
“Jadi MBG itu suatu program yang sangat baik. Tapi pelaksanaannya di sana-sini ada yang kurang, ya kita perbaiki. Jadi memang dipaksa dia harus belanja dengan benar, dan harus membangun ekosistem di dalam itu,” tambah Luhut. (Arya/Fajar)
-
Prabowo Ulang Tahun ke-74, Luhut Teringat Kenangan Masa Lalu
Bisnis.com, JAKARTA – Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, memberikan ucapan selamat ulang tahun Presiden RI Prabowo Subianto ke-74 yang jatuh pada hari ini, Jumat (17/10/2025)
Ucapan tersebut diunggah oleh Luhut dalam postingan akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, pada Jumat (17/10) pagi. Unggahan tersebut berisi t foto Luhut bersama Presiden Prabowo yang sedang berdiri berdua dengan senyum ramah dalam suatu acara.
Yang menjadi perhatian tak lain adalah tulisan atau caption sepanjang lima paragraf yang dibuat oleh Luhut sendiri. Dalam caption foto tersebut, beliau mengingat kembali pengalaman masa lalunya bersama Presiden Prabowo saat menerima tugas untuk belajar militer di Jerman Barat pada akhir Maret 1981, saat mereka berdua masih bergabung dalam TNI AD.
“Akhir Maret 1981 adalah hari yang tak pernah saya lupakan. Saat itu, saya dan Presiden @prabowo menerima tugas untuk menimba ilmu bersama di Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9) di Jerman Barat,” tulis awalan paragraf pertama sebagai pembuka unggahan tersebut.
Melansir Britannica, GSG 9 adalah salah satu tim elit bidang anti-teroris milik Kepolisian Federal Jerman. Tim ini adalah salah satu anti-teroris terbaik di dunia, bahkan Kopassus Indonesia turut membentuk salah satu unitnya berdasarkan bimbingan dari mereka.
Satuan anti-teror pertama Indonesia dibentuk pada Juni 1982 dengan nama Satuan Anti Teror Detasemen 81 (Den-81) Kopassandha, yang di komando Mayor Inf. Luhut Binsar Panjaitan dan Kapten Inf. Prabowo Subianto selaku wakil komandan.
Paragraf kedua caption yang dituliskan Luhut menceritakan bagaimana perjuangan mereka berdua dahulu untuk menuntaskan panggilan negara ke Jerman Barat selama 11 bulan tersebut.
“Selama 11 bulan lamanya, kami menjalani pendidikan yang sangat keras di tengah cuaca ekstrem. Setiap hari menjadi ujian ketahanan fisik dan mental, sekaligus pelajaran tentang disiplin, persaudaraan, dan dedikasi terhadap tugas. Dari medan latihan yang membeku hingga sesi penyelamatan dari ketinggian, semuanya menuntut kesempurnaan dan tekad yang tak boleh surut.”
Dari pengalaman tersebut, Luhut menceritakan bagaimana beliau bisa mengenal kepribadian dari Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya, sosok yang pantang menyerah dan teguh.
“Dari masa itu, saya mengenal Presiden Prabowo sebagai sosok yang pantang menyerah. Pernah suatu ketika, ia terjatuh saat menjalani latihan terjun dari ketinggian. Namun bukannya menyerah, ia justru bersikeras melanjutkan latihan hingga tuntas. Dari situ saya melihat keteguhan hatinya … bagi beliau, perjuangan tidak pernah berhenti hanya karena rasa sakit.”
Luhut juga menceritakan dan meyakini bahwa apa yang dilihatnya dari Presiden Prabowo Subianto selama masa-masa berat bersamanya di militer, dapat membentuk dan membangun kepemimpinannya di masa kini.
“Pendidikan itu bukan sekadar latihan, melainkan ujian karakter. Dan di sanalah saya menyaksikan langsung semangat juang yang membentuk kepemimpinannya hari ini.”
“Saya meyakini semangat dan disiplin yang pernah ditempa di masa-masa berat itu dapat menjadi letupan energi baru dalam membangun fondasi pemerintahan yang tangguh, berdaulat, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.” tulisnya dalam paragraf keempat.
Sebagai penutup, Luhut menuliskan ucapan selamat atas hari jadi ke-74 Presiden RI kedelapan. Beliau juga turut mendoakan Presiden Prabowo, serta mengharapkan kebijaksanaan baginya untuk membawa Indonesia menuju cita-cita mulianya di 2045.
“Selamat ulang tahun ke-74, Presiden Prabowo Subianto. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah Bapak memimpin negeri ini. Semakin tangguh membawa Indonesia menuju cita-cita luhurnya, bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045” tulis Luhut dalam akhir paragraf. (Stefanus Bintang Agni)
-
Said Didu Sindir Keras Luhut Pandjaitan soal Kereta Cepat: Sudah Mulai Buang Muka
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Mantan Sekertaris BUMN, Said Didu memberikan sindiran tajam ke Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Sindiran ini diberikannya terkait sikap Luhut yang terlihat mulai acuh untuk mempertanggung jawabkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Saat ini, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) memang jadi perbincangan hangat.
Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu menyampaikan sindirannya ke Luhut.
Ia menyebut Luhut sudah mulai acuh bahkan sudah buang badan dengan proyek ini.
“Mulai buang badan,” tulisnya dikutip Jumat (17/10/2025).
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sudah bermasalah sejak awal.
Luhut mengaku, saat diminta menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek sudah dalam kondisi ‘busuk’ dan membutuhkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang,” kata Luhut di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10).
“Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China,” sebutnya.
(Erfyansyah/fajar)
-
Purbaya bersedia suntik dana ke INA asalkan tidak dibelikan obligasi
Jakarta (ANTARA) –
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah menempatkan dana ke Indonesia Investment Authority (INA).
Namun, dengan catatan bahwa dana tersebut benar-benar diarahkan ke sektor riil yang produktif, bukan ke obligasi.
“Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangin bond saya,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat.
Bendahara Negara itu mengaku, sebelumnya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif.
Menurutnya, dengan kapasitas kelembagaan INA dan Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF), seharusnya kedua lembaga tersebut bisa menyerap dana investasi dari luar negeri dan menyalurkannya ke sektor yang lebih produktif.
“INA kan harusnya mengundang investor asing, kan sovereign wealth fund bukan domestik saja,” ujarnya.
“Kalau dia butuh duit beneran ekspansi kebetulan ya udah kita dukung, tapi kalau masih banyak uangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung?” tambahnya.
Sebelumnya, Luhut menyarankan pemerintah mengucurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp50 triliun setiap tahun ke INA. Dana tersebut dinilai berpotensi besar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional bersama BPI Danantara.
“Sovereign wealth fund kita ini, kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ tiap tahun, dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia (BI), kita bisa leverage Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” ujar Luhut dalam kegiatan ‘1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism 8 Persen Economic Growth’
Luhut menambahkan, potensi dana tersebut dapat menarik aliran modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya peran sektor swasta untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Peranan pemerintah kan cuma 10-15 persen dari APBN, sisanya itu harus sektor swasta. Untuk itu, kita harus ramah dengan FDI, itu harus jalan bagus,” ujarnya.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah ikut memanfaatkan kas di Bank Indonesia (BI) untuk disuntikkan ke Indonesia Investment Authority (INA).
Sebagaimana diketahui, INA adalah sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia yang dibentuk sebelum adanya Danantara. Pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar Kamis (16/10/2025), Luhut sempat menyinggung ide untuk turut menyuntik dana ke INA.
Namun demikian, Purbaya menduga saat ini sebagian besar dana investasi yang dikelola INA justru disimpan di obligasi. “Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang uangnya sebagian besar? Saya rasa sama obligasi juga,” terangnya saat bertemu dengan wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Purbaya menilai usul Luhut, mantan atasannya di Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, merupakan usulan yang bagus apabila investasi INA selama ini efektif disalurkan kepada sektor riil. Namun, dia menilai saat ini investasi dari INA ke sektor riil pun masih terbatas.
Kritik serupa sempat disampaikan Purbaya ke Danantara, yang saat ini mengelola investasi dari aset hingga dividen BUMN, ketika menghadiri secara perdana rapat dewan pengawas (dewas), Rabu (15/10/2025). Dia menyebut Danantara saat ini masih menyimpan dana yang berasal dari kekayaan BUMN di obligasi.
“Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan. Kok anda taruh [di] bond? Kalau gitu mah, anda enggak jago-jago amat. Kira-kira gitu. Saya tanya gini, apa keahlian anda? Kira-kira gitu kalau cuma taruh di bond,” terangnya.
Tidak Mau Terjadi Lagi
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak mau hal serupa terjadi apabila dia menyuntikkan dana pemerintah ke INA. Dia menyinggung pula harusnya SWF yang didirikan pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu harusnya mengundang investor asing.
Purbaya tidak menutup kemungkinan bakal memberikan dukungan ke INA. Namun, dia tidak ingin dana yang disuntikkan justru lari ke instrumen investasi yang minim risiko.
“Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kami dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” terangnya.
Sebelumnya, Kamis (16/10/2025), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memuji langkah Purbaya yang pernah bekerja di bawahnya selama di tiga institusi pemerintahan. Khususnya terkait dengan penempatan dana pemerintah Rp200 triliun yang disimpan di Bank Indonesia (BI), dan dialihkan ke himbara guna memacu kredit ke sektor riil.
Luhut pun membayangkan apabila INA turut menerima investasi dana pemerintah yang disimpan di bank sentral. Dia meyakini hasil atau return yang didapatkan negara juga bisa lebih besar.
Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi itu memperkirakan uang yang disuntikkan ke INA bisa bertambah hingga berkali-kali lipat dalam waktu lima tahun saja.
“Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ setiap tahun dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia Rp491 triliun, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan, dan itu angka yang sangat besar menjadi bagian foreign direct investment di republik ini. Jadi kita akan punya dua engine growth [mesin pertumbuhan], yang menurut saya luar biasa. Satu INA, satu lagi Danantara,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta.
-
Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah ikut memanfaatkan kas di Bank Indonesia (BI) untuk disuntikkan ke Indonesia Investment Authority (INA).
Sebagaimana diketahui, INA adalah sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia yang dibentuk sebelum adanya Danantara. Pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar Kamis (16/10/2025), Luhut sempat menyinggung ide untuk turut menyuntik dana ke INA.
Namun demikian, Purbaya menduga saat ini sebagian besar dana investasi yang dikelola INA justru disimpan di obligasi. “Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang uangnya sebagian besar? Saya rasa sama obligasi juga,” terangnya saat bertemu dengan wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Purbaya menilai usul Luhut, mantan atasannya di Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, merupakan usulan yang bagus apabila investasi INA selama ini efektif disalurkan kepada sektor riil. Namun, dia menilai saat ini investasi dari INA ke sektor riil pun masih terbatas.
Kritik serupa sempat disampaikan Purbaya ke Danantara, yang saat ini mengelola investasi dari aset hingga dividen BUMN, ketika menghadiri secara perdana rapat dewan pengawas (dewas), Rabu (15/10/2025). Dia menyebut Danantara saat ini masih menyimpan dana yang berasal dari kekayaan BUMN di obligasi.
“Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan. Kok anda taruh [di] bond? Kalau gitu mah, anda enggak jago-jago amat. Kira-kira gitu. Saya tanya gini, apa keahlian anda? Kira-kira gitu kalau cuma taruh di bond,” terangnya.
Tidak Mau Terjadi Lagi
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak mau hal serupa terjadi apabila dia menyuntikkan dana pemerintah ke INA. Dia menyinggung pula harusnya SWF yang didirikan pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu harusnya mengundang investor asing.
Purbaya tidak menutup kemungkinan bakal memberikan dukungan ke INA. Namun, dia tidak ingin dana yang disuntikkan justru lari ke instrumen investasi yang minim risiko.
“Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kami dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” terangnya.
Sebelumnya, Kamis (16/10/2025), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memuji langkah Purbaya yang pernah bekerja di bawahnya selama di tiga institusi pemerintahan. Khususnya terkait dengan penempatan dana pemerintah Rp200 triliun yang disimpan di Bank Indonesia (BI), dan dialihkan ke himbara guna memacu kredit ke sektor riil.
Luhut pun membayangkan apabila INA turut menerima investasi dana pemerintah yang disimpan di bank sentral. Dia meyakini hasil atau return yang didapatkan negara juga bisa lebih besar.
Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi itu memperkirakan uang yang disuntikkan ke INA bisa bertambah hingga berkali-kali lipat dalam waktu lima tahun saja.
“Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ setiap tahun dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia Rp491 triliun, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan, dan itu angka yang sangat besar menjadi bagian foreign direct investment di republik ini. Jadi kita akan punya dua engine growth [mesin pertumbuhan], yang menurut saya luar biasa. Satu INA, satu lagi Danantara,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta.