Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Luhut: NU Harus Memimpin Upaya Perdamaian Timur Tengah – Page 3

    Luhut: NU Harus Memimpin Upaya Perdamaian Timur Tengah – Page 3

    Luhut dalam presentasinya juga memaparkan bahwa konflik Timur Tengah berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan target pembangunan lainnya.

    Ekspor, katanya, berpotensi menurun akibat perlambatan ekonomi dunia. Impor meningkat seiring peningkatan harga komoditas, terutama minyak.

    “Inflasi berpotensi meningkat akibat kenaikan harga impor dan BBM. Konsumsi rumah tangga menurun akibat peningkatan inflasi. Meningkatnya ketidakpastian mendorong capital outflow dan menurunkan minat investasi global,” tambahnya.

    Bagi Luhut, di tengah berbagai tantangan yang ada, ekonomi dunia, termasuk Indonesia, tidak bisa menanggung beban yang lebih besar lagi dari dampak perang, termasuk perang di Timur Tengah.

    Penyelesaian perang yang lama dan potensi meluasnya skala perang di Timur Tengah berdampak signifikan tidak hanya terhadap ekonomi yang terlibat atau di kawasan, tetapi juga ekonomi dunia, melalui peningkatan harga minyak, terganggunya rantai pasokan dunia, dan turunnya pertumbuhan ekonomi.

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini mengatakan, dampak negatif yang sama dapat dirasakan oleh Indonesia, yang berpotensi mengganggu pencapaian target pertumbuhan dan pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk mencapai target pemerintahan Presiden Prabowo maupun Visi Indonesia Emas 2045.

    Indonesia sebagai negara dengan demokrasi muslim terbesar di dunia, baik secara populasi maupun ukuran ekonomi, harus dapat memainkan peran yang aktif dalam upaya perdamaian di Timur Tengah.

    “Upaya ini harus di-lead (dipimpin) oleh NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia, dengan menggunakan pendekatan humanitarian Islam dan lintas agama dan melibatkan berbagai pihak,” ujar Luhut.

  • Ada yang Ngomong Jokowi Langgar Konstitusi, Tidak Ada Semua Itu

    Ada yang Ngomong Jokowi Langgar Konstitusi, Tidak Ada Semua Itu

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut ada yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), telah melanggar konstitusi. Luhut lantas membantah tudingan itu.

    Hal itu disampaikannya dalam acara ‘Humanitarian Islam dan Pendekatan Agama Terhadap Perdamaian di Timur Tengah’ di kantor PBNU Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024). Mulanya, Luhut menyampaikan bahwa NU (Nahdlatul Ulama) jangan mudah terbawa informasi tak jelas di media sosial (medsos).

    “NU harus bisa solid dan NU jangan cepat terbawa dengan sosmed, berita sosmed. Saya sedih kadang-kadang melihat, kan saya di dalam pemerintahan. Saya lihat semua,” kata Luhut yang juga

    Dia lalu mengungkit terkait Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur yang pernah dituding melanggar konstitusi. Luhut mengatakan Gus Dur tidak melanggar konstitusi.

    “Makanya dengan talk show saya sama Pak Mahfud, kita harus luruskan soal Gus Dur. Gus Dur itu tidak pernah melanggar konstitusi. Tidak ada korupsi, yang ada adalah masalah politik. Siapa yang menikmatinya?” ujarnya.

    Luhut juga mengatakan ada pula yang mengatakan Presiden Jokowi melanggar konstitusi. Dia menepis tudingan tersebut dengan tegas.

    “Jadi sama juga dengan Pak Jokowi, ada yang ngomong melanggar konstitusi. Saya di dalam, saya saksi hidup. Tidak ada yang dilanggar semua itu. Ya mungkin ada kurang di sana-sini, tentu tidak ada yang sempurna,” sebutnya.

    (rdh/knv)

  • OTT KPK, Antara Benci dan Rindu

    OTT KPK, Antara Benci dan Rindu

    OPERASI tangkap tangan alias OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kiranya berada di dua sisi yang bersimpangan. Di satu sisi, ia terus diharapkan, tetapi di sisi lain, ia justru kian dipersoalkan.

    OTT ialah senjata ampuh KPK untuk memberangus korupsi. Dulu, dengan OTT, mereka kerap membekuk para penjahat berkedok pejabat. Dulu, dengan operasi senyap itu, mereka begitu digdaya meringkus penyelenggara negara yang nyambi sebagai pemangsa uang negara.

    Belakangan, OTT memang tak lagi gencar. Ada yang bilang semua itu akibat revisi UU KPK yang menggergaji kekuatan KPK. Ada yang menilai sepinya OTT ialah konsekuensi dari pimpinan KPK yang bermasalah. Apa pun, OTT masih menjadi andalan untuk setidaknya menunjukkan mereka masih bekerja. Tak nganggur, tak makan gaji buta.

    OTT juga menjadi pelepas penat rakyat. Ketika ada press conference, tatkala wajah tersangka korupsi dipertontonkan dengan tangan diborgol, ada perasaan campur aduk. Kesal, geram, karena mereka tak kapok-kapok, tapi juga senang karena akhirnya bisa ditangkap.

    Akan tetapi, tak semua anak bangsa setuju dengan OTT KPK. Komisioner KPK Johanis Tanak, umpamanya. Dalam fit and proper test capim KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR, Selasa (19/11), ia terang-terangan akan menghapus OTT jika ia dipilih sebagai komisioner KPK.
     

    Johanis mengatakan OTT tidak tepat, tidak pas dilakukan untuk menangani kasus korupsi. Ia menganalogikan OTT dengan kegiatan operasi medis oleh dokter yang segala sesuatunya sudah disiapkan dan direncanakan. Sebaliknya, berdasarkan definisi KUHAP, tangkap tangan dilakukan seketika tanpa perencanaan.

    Ihwal pemberantasan korupsi, Johanis yang lama berkarier di kejaksaan terbilang karib dengan kontroversi. Ia pernah mengusulkan pendekatan restorative justice. Koruptor bisa tak diproses hukum asalkan mengembalikan tiga kali lipat kerugian negara akibat tindakannya. Johanis yang tahun lalu terjerat dalam kasus pelanggaran etik meski diputus tak bersalah juga disorot karena sepakat dengan revisi UU KPK.

    Begitulah, tak aneh kalau Johanis kembali bikin kontroversi lagi. Wajar jika kritik tajam membanjirinya lagi. Ada yang menilai janji Johanis menghapus OTT berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Ada yang lantang bersuara, pendapat Johanis bahwa OTT bertentangan dengan KUHAP keliru, sesat, dan menyesatkan. Dalilnya, KUHAP juga menjelaskan tangkap tangan itu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang, sesaat, atau segera setelah melakukan tidak pidana.

    KPK pun melalui juru bicara mereka menyatakan OTT tak melanggar aturan dan akan tetap dilakukan jika cukup bukti. Lalu, buat apa Johanis umbar janji untuk menyudahi OTT? Untuk memikat hati Komisi III? Banyak yang menduga demikian. Berhasilkah dia? Luar biasa. Kemarin, dia terpilih untuk kembali memimpin KPK bersama empat orang lainnya. Ia meraup 48 suara, sama dengan raupan Fitroh Rohcahyanto, disusul Setyo Budiyanto (46), Agus Joko Pramono (39), dan Ibnu Basuki Widodo (33). Untuk posisi Ketua KPK, Setyo Budiyanto mendulang suara terbanyak.

    Johanis mampu membuat Komisi III kesengsem. Idenya untuk menyetop OTT disambut dengan gemuruh tepuk tangan dewan. Tepuk tangan ialah ekspresi kegembiraan. Lirik lagu anak-anak yang dipopulerkan Shieren & Ebril menarasikan itu. ‘Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati, tepuk tangan..’.

    Konon, OTT KPK paling ditakuti koruptor dan calon koruptor. Lalu kenapa Komisi III menyambut antusias pernyataan Johanis akan menghapus OTT? Bungahkah mereka? Ah, entahlah.

    Tak cuma Johanis yang kontra OTT. Luhut Binsar Pandjaitan juga. Eks menko kemaritiman dan investasi di era Jokowi yang kini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu pernah berujar lebih sedikit OTT maka kinerja KPK makin bagus. Opung bahkan menyebut OTT kampungan.

    Penilaian itu pun diamini anggota Komisi III dari PKB Hasbiallah Ilyas. Baginya, OTT memang kampungan sebab hanya pemborosan uang negara. Dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas KPK, dua hari lalu, ia ingin OTT tak lagi dilakukan.

    Ia meminta Dewas KPK nanti melakukan langkah ekstrem dengan menghubungi target yang akan di-OTT untuk tidak jadi korupsi. “Kita telepon, ‘Hai, bapak, jangan melakukan korupsi; melakukan korupsi, Anda saya tangkap’. Kan, selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” ucapnya. Duh….

    Begitulah nasib OTT. Ia ada dan berguna, tapi tak sedikit yang ingin meniadakan karena menganggapnya tiada guna. Kini, orang yang ingin meniadakan OTT itu kembali dipercaya mengendalikan KPK.

    OTT KPK benar-benar terjebak di antara benci dan rindu. Tidak sedikit elite yang membenci, tetapi saya yakin jauh lebih banyak rakyat yang merindukannya. Saya termasuk yang rindu. Saya ingin KPK kembali garang melakukan OTT untuk menerungku koruptor seperti di era kejayaan dulu. Saya tidak ingin koruptor dan kandidat koruptor tertawa terbahak-bahak karena OTT ditamatkan riwayatnya. Bagaimana dengan Anda para pembaca?

    OPERASI tangkap tangan alias OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kiranya berada di dua sisi yang bersimpangan. Di satu sisi, ia terus diharapkan, tetapi di sisi lain, ia justru kian dipersoalkan.
     
    OTT ialah senjata ampuh KPK untuk memberangus korupsi. Dulu, dengan OTT, mereka kerap membekuk para penjahat berkedok pejabat. Dulu, dengan operasi senyap itu, mereka begitu digdaya meringkus penyelenggara negara yang nyambi sebagai pemangsa uang negara.
     
    Belakangan, OTT memang tak lagi gencar. Ada yang bilang semua itu akibat revisi UU KPK yang menggergaji kekuatan KPK. Ada yang menilai sepinya OTT ialah konsekuensi dari pimpinan KPK yang bermasalah. Apa pun, OTT masih menjadi andalan untuk setidaknya menunjukkan mereka masih bekerja. Tak nganggur, tak makan gaji buta.
    OTT juga menjadi pelepas penat rakyat. Ketika ada press conference, tatkala wajah tersangka korupsi dipertontonkan dengan tangan diborgol, ada perasaan campur aduk. Kesal, geram, karena mereka tak kapok-kapok, tapi juga senang karena akhirnya bisa ditangkap.
     
    Akan tetapi, tak semua anak bangsa setuju dengan OTT KPK. Komisioner KPK Johanis Tanak, umpamanya. Dalam fit and proper test capim KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR, Selasa (19/11), ia terang-terangan akan menghapus OTT jika ia dipilih sebagai komisioner KPK.
     

    Johanis mengatakan OTT tidak tepat, tidak pas dilakukan untuk menangani kasus korupsi. Ia menganalogikan OTT dengan kegiatan operasi medis oleh dokter yang segala sesuatunya sudah disiapkan dan direncanakan. Sebaliknya, berdasarkan definisi KUHAP, tangkap tangan dilakukan seketika tanpa perencanaan.
     
    Ihwal pemberantasan korupsi, Johanis yang lama berkarier di kejaksaan terbilang karib dengan kontroversi. Ia pernah mengusulkan pendekatan restorative justice. Koruptor bisa tak diproses hukum asalkan mengembalikan tiga kali lipat kerugian negara akibat tindakannya. Johanis yang tahun lalu terjerat dalam kasus pelanggaran etik meski diputus tak bersalah juga disorot karena sepakat dengan revisi UU KPK.
     
    Begitulah, tak aneh kalau Johanis kembali bikin kontroversi lagi. Wajar jika kritik tajam membanjirinya lagi. Ada yang menilai janji Johanis menghapus OTT berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Ada yang lantang bersuara, pendapat Johanis bahwa OTT bertentangan dengan KUHAP keliru, sesat, dan menyesatkan. Dalilnya, KUHAP juga menjelaskan tangkap tangan itu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang, sesaat, atau segera setelah melakukan tidak pidana.
     
    KPK pun melalui juru bicara mereka menyatakan OTT tak melanggar aturan dan akan tetap dilakukan jika cukup bukti. Lalu, buat apa Johanis umbar janji untuk menyudahi OTT? Untuk memikat hati Komisi III? Banyak yang menduga demikian. Berhasilkah dia? Luar biasa. Kemarin, dia terpilih untuk kembali memimpin KPK bersama empat orang lainnya. Ia meraup 48 suara, sama dengan raupan Fitroh Rohcahyanto, disusul Setyo Budiyanto (46), Agus Joko Pramono (39), dan Ibnu Basuki Widodo (33). Untuk posisi Ketua KPK, Setyo Budiyanto mendulang suara terbanyak.
     
    Johanis mampu membuat Komisi III kesengsem. Idenya untuk menyetop OTT disambut dengan gemuruh tepuk tangan dewan. Tepuk tangan ialah ekspresi kegembiraan. Lirik lagu anak-anak yang dipopulerkan Shieren & Ebril menarasikan itu. ‘Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati, tepuk tangan..’.
     
    Konon, OTT KPK paling ditakuti koruptor dan calon koruptor. Lalu kenapa Komisi III menyambut antusias pernyataan Johanis akan menghapus OTT? Bungahkah mereka? Ah, entahlah.
     
    Tak cuma Johanis yang kontra OTT. Luhut Binsar Pandjaitan juga. Eks menko kemaritiman dan investasi di era Jokowi yang kini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu pernah berujar lebih sedikit OTT maka kinerja KPK makin bagus. Opung bahkan menyebut OTT kampungan.
     
    Penilaian itu pun diamini anggota Komisi III dari PKB Hasbiallah Ilyas. Baginya, OTT memang kampungan sebab hanya pemborosan uang negara. Dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas KPK, dua hari lalu, ia ingin OTT tak lagi dilakukan.
     
    Ia meminta Dewas KPK nanti melakukan langkah ekstrem dengan menghubungi target yang akan di-OTT untuk tidak jadi korupsi. “Kita telepon, ‘Hai, bapak, jangan melakukan korupsi; melakukan korupsi, Anda saya tangkap’. Kan, selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” ucapnya. Duh….
     
    Begitulah nasib OTT. Ia ada dan berguna, tapi tak sedikit yang ingin meniadakan karena menganggapnya tiada guna. Kini, orang yang ingin meniadakan OTT itu kembali dipercaya mengendalikan KPK.
     
    OTT KPK benar-benar terjebak di antara benci dan rindu. Tidak sedikit elite yang membenci, tetapi saya yakin jauh lebih banyak rakyat yang merindukannya. Saya termasuk yang rindu. Saya ingin KPK kembali garang melakukan OTT untuk menerungku koruptor seperti di era kejayaan dulu. Saya tidak ingin koruptor dan kandidat koruptor tertawa terbahak-bahak karena OTT ditamatkan riwayatnya. Bagaimana dengan Anda para pembaca?
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Tok! Pemerintah Pilih Salurkan Pupuk Subsidi Langsung Bukan BLT

    Tok! Pemerintah Pilih Salurkan Pupuk Subsidi Langsung Bukan BLT

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan subsidi pupuk kepada petani tidak akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung atau uang. Hal ini diputuskan dalam rapat koordinasi terkait peraturan di bidang pangan di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    “Satu lagi kita sudah putuskan pupuk berupa volume, bukan uang. Kita sudah putuskan volume 9,55 juta ton, kalau uangnya kurang menyesuaikan. Kalau enggak ada nanti Menteri Keuangan nyari,” kata Zulhas usai rapat kepada wartawan.

    Zulhas menerangkan keputusan ini karena fluktuasi nilai tukar uang.

    “Karena kalau uang bisa naik bisa turun, tapi pupuk itu jumlah. Volume. Volumenya 9,55 juta ton” kata Zulhas.

    Sebelumnya ada wacana perubahan skema pemberian pupuk subsidi menjadi BLT. Hal ini dilontarkan Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi saat Pemerintahan Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Foto: Ilustrasi petani memupuk. (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)
    Ilustrasi petani memupuk. (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)

    “Pupuk kan Rp 30 triliun tuh seperti ini. Sekarang kita direct aja, target. Jadi memang petani yang dapat, harus dapat apa namanya itu subsidi pupuk. Ya kita kirim duitnya. Nah nanti beli ke e-catalog pupuknya,” jelasnya dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Selasa (30/07/2024).

    Dia mengatakan, nantinya pemerintah akan menyiapkan berbagai jenis pupuk untuk petani yang memesan di e-catalog.

    Selain itu Kementerian PPN/Bappenas akan menggodok skema pupuk bersubsidi menjadi bantuan Bantuan Langsung Pupuk (BLP). Perubahan skema itu rencananya akan dimulai pada 2026 mendatang.

    Namun rencana ini ditolak oleh Komisi IV DPR RI, yang diungkapkan pada Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada, Senin (26/8/2024). Kepala Komisi IV yang menjabat saat itu, Sudin, khawatir perubahan sskema akan merugikan petani, seperti halnya program Kartu Tani.

    Petani juga menolak rencana implementasi skema pemberian subsidi ini.

    (emy/wur)

  • Perum BULOG Temui NCL I.P. Timor Leste, Bahas Ketahanan Pangan Negara

    Perum BULOG Temui NCL I.P. Timor Leste, Bahas Ketahanan Pangan Negara

    Jakarta –

    Perum BULOG, diwakili oleh Wakil Direktur Utama Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq dan Direktur Human Capital Sudarsono Harjosoekarto, melakukan pertemuan dengan delegasi dari Centro Logistica Nacional Intittuto Public (NCL I.P.) Timor Leste beserta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Kantor Pusat Perum BULOG. BULOG. Dalam pertemuan ini, kedua pihak itu membahas tentang ketahanan pangan.

    Sekretaris Perusahaan BULOG A. Widiarso menyatakan Delegasi Centro Logistica Nacional Intittuto Public (NCL I.P.) menyampaikan dua agenda yang menjadi tujuan kedatangan ke BULOG.

    “Agenda pertama adalah kerja sama dalam penguatan capacity building dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Timor Leste, seperti manajemen pergudangan, pemberantasan hama, penyimpanan dalam SILO, dan penggilingan. Sedangkan agenda kedua adalah permintaan dari Centro Logistica Nacional Intittuto Public (NCL I.P.) adalah untuk mendapatkan personil ahli dari BULOG untuk menjadi konsultan manajemen dan teknis dalam pengembangan NCL I.P,” jelas Widiarso dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).

    Dalam pemaparannya, Centro Logistica Nacional Intittuto Public memiliki tujuan untuk membangun ketahanan pangan di Timor Leste. Tujuan tersebut sama dengan tujuan BULOG untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Saat ini, Centro Logistica Nacional Intittuto Public baru mengelola beras (gabah dan beras) dan kacang-kacangan.

    Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, delegasi Centro Logistica Nacional Intittuto Public melihat kegiatan BULOG mulai dari on-farm (kegiatan Mitra Tani), penggilingan (SPP – SPB), pergudangan (termasuk silo), dan pemberantasan hama. Selain itu, akan dilakukan pelatihan bagi 15 – 20 personil Centro Logistica Nacional Intittuto Public untuk belajar terkait manajemen logistik pangan di BULOG Corporate University.

    Lihat juga video: Jokowi Tunjuk Luhut Urus Bulog untuk Akuisisi Perusahaan Beras di Kamboja

    (prf/ega)

  • [POPULER NASIONAL] Bawaslu Kirim Surat ke TNI-Polri soal Putusan MK | Cerita Mahfud MD Dibantu Luhut saat Konflik Cicak-Buaya Nasional 18 November 2024

    [POPULER NASIONAL] Bawaslu Kirim Surat ke TNI-Polri soal Putusan MK | Cerita Mahfud MD Dibantu Luhut saat Konflik Cicak-Buaya Nasional 18 November 2024

    [POPULER NASIONAL] Bawaslu Kirim Surat ke TNI-Polri soal Putusan MK | Cerita Mahfud MD Dibantu Luhut saat Konflik Cicak-Buaya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilihan Umum (
    Bawaslu
    ) tengah mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Pilkada terkait sanksi bagi anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam politik praktis.
    Bawaslu menyampaikan sudah mengirim surat kepada TNI dan Polri terkait hal itu.
    Sementara itu, cerita mantan Menkopolhukam
    Mahfud MD
    atas jasa
    Luhut Binsar Pandjaitan
    yang mengirim 2 anggota Kopassus buat mengawalnya ketika terjadi konflik KPK dan Polri juga menjadi sorotan pembaca.
    Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Pilkada, yang mengatur sanksi bagi anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam politik praktis.
    Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan, pihaknya sedang mengkaji putusan tersebut untuk menyesuaikan tugas pengawasan Bawaslu terkait netralitas
    TNI-Polri
    .
    “Nanti kita lihat, nanti kita lihat putusan pilkada putusan MK-nya ya oke,” ujar Bagja kepada wartawan dalam acara Deklarasi Kampanye Pilkada Damai di Gedung Bawaslu RI, Minggu (17/11/2024).
    Bagja menambahkan, Bawaslu telah mengirimkan surat kepada institusi TNI dan Polri untuk mendiskusikan putusan MK tersebut.
    “Lagi kirim surat sudah kirim surat ke TNI dan Polri,” jelasnya.
    Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan nomor 136/PUU-XXII/2024 yang meminta penambahan frasa “TNI/Polri” dan “pejabat daerah” dalam Pasal 188 UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015.
    Dengan adanya putusan ini, anggota TNI-Polri yang terlibat dalam praktik politik yang menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah dapat dikenakan sanksi pidana.
    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Suhartoyo, dalam persidangan pada Kamis (14/11/2024).
     
    Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Mahfud MD menceritakan, dirinya pernah diberikan pengawal dua orang dari Luhut Binsar Pandjaitan.
    Dua orang itu berasal dari satuan Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus TNI Angkatan Darat (AD). Bukan tanpa sebab, ini bermula ketika Mahfud ditinggalkan oleh para pengawalnya yang berprofesi sebagai polisi.
    Pengawal sebanyak 12 orang itu ada yang bertugas sehari-hari menjaga kediaman Mahfud, ada pula yang mengawal Mahfud saat bepergian.
    Kata Mahfud, polisi pengawal itu meninggalkannya lantaran kasus Cicak Buaya di mana Mahfud menyatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kala itu, Chandra-Bibit, tidak bersalah.
    “Ketika saya jadi ketua MK, saya kan ribut dengan Polri. Ketika kasus Cicak Buaya, sampai pengawal pengawal saya ditarik. Saya sendirian, pejabat tinggi negara sendirian, ke mana mana enggak ada yang ngawal,” ucap Mahfud yang dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (17/11/2024).
    Mahfud mengatakan, semua pengawalnya dari Polri mengundurkan diri ketika kasus Cicak Buaya diputus olehnya.
    Secara aturan, menurut Mahfud, polisi yang mengundurkan diri sebagai pengawal itu disersi dan harus dipecat.
    “Tapi enggak dipecat. Mereka mengundurkan diri ramai-ramai, sebagai pengawal saya, sebagai penjaga rumah, 12 orang. Pengawalnya cuma 3, tapi perangkat yang jaga banyak. Semua serentak mengundurkan diri ketika saya nyatakan Bibit-Chandra tidak bersalah,” ungkap mantan Menko Polhukam ini.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenang Gus Dur, Luhut dan Mahfud: Daya Ingatnya Sangat Kuat Nasional 17 November 2024

    Kenang Gus Dur, Luhut dan Mahfud: Daya Ingatnya Sangat Kuat Nasional 17 November 2024

    Kenang Gus Dur, Luhut dan Mahfud: Daya Ingatnya Sangat Kuat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua pembantu Presiden ke-4 RI
    Abdurrahman Wahid
    atau
    Gus Dur
    dalam kabinet, yakni Luhut Binsar Pandjaitan dan Mahfud MD, mengakui pimpinannya tersebut memiliki daya ingat yang sangat kuat.
    Pengakuan itu disampaikan keduanya dalam
    channel
    YouTube Mahfud, yaitu Mahfud MD Official.
    Daya ingat kuat yang dimiliki Gus Dur, diakui Luhut, terlihat ketika konferensi internasional di Korea Selatan.
    Ketika itu, Luhut sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) diminta memberikan masukan pada presiden terkait konferensi internasional di Korea Selatan.
    Luhut mengaku saat itu ragu jika memberikan pengarahan pada Gus Dur terlalu banyak, karena Gus Dur sudah tak bisa membaca akibat kerusakan pada matanya.
    “Saya bilang sama staf saya, ‘
    eh bikin masukan jangan banyak-banyak, kan presiden enggak bisa baca’,
    saya bilang. Jadi kasih yang gampang diingat. Tapi saya yang paling takut itu ketika Gus Dur sebut namanya. Karena kan presiden, (nama) Park apa gitu, nanti salah sebut pula,” cerita Luhut dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (17/11/2024).
    “Nah tapi saya baru tahu betul Gus Dur itu memang sangat tajam ingatannya,” sambung dia.
    Pada kesempatan tersebut, Gus Dur disebut bakal berpidato sehingga Luhut memberikan arahan agar tidak terucap salah kata.
    Tiba lah saatnya Gus Dur berpidato dalam konferensi di Korea Selatan itu.
    Luhut mengaku sudah keringat dingin ketika Gus Dur naik ke atas panggung. Namun kekhawatiran itu sirna ketika mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini lancar dalam mengucapkan kata sambutan dan menyebut nama presiden beserta pejabat tinggi negara di Korea Selatan.
    Luhut berdecak kagum melihat momen tersebut.
    “Dia (Gus Dur), nama
    address
    presidennya itu pas, terus semua dibaca (disampaikan) juga soal sejarah ekonomi waktu itu. Terus setelah selesai saya tanya, ‘
    Gus kok tadi hapal nama presidennya?’. ‘Pak Luhut kalau itu gampang, kalau di sini pasti ada Park-nya. Saya ingat satu saja atau Lee’,
    ” ucap Luhut menirukan pernyataan Gus Dur ketika itu.
    “Hahaha,
    aku saja enggak terpikir ke sana. Jadi menurut saya beliau ini sangat cerdas, dan daya ingatnya meski sudah banyak gangguan. Dia juga orang yang sangat humanis baik,” sambung dia.
    Sementara itu, Mahfud mengungkapkan pengalaman yang berbeda bicara soal kuatnya ingatan Gus Dur.
    Ketika itu, Mahfud sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) melaporkan bahwa terjadi demo besar-besaran di Aceh meminta Gus Dur untuk turun dari jabatan sebagai Presiden RI.
    Namun, kata Mahfud, Gus Dur membawa persoalan itu dengan santai. Ia bahkan meminta Mahfud untuk menghubungi tokoh masyarakat di Aceh demi menuntaskan persoalan.
    Uniknya, Mahfud mengatakan bahwa Gus Dur mengingat semua nomor telepon tokoh masyarakat yang dimaksud, meski Gus Dur sudah tidak bisa melihat.
    “Yang mengagumkan bagi saya itu bukan dia meremehkan demo itu. Tapi dia hapal nomor telepon, kan dia enggak bisa lihat. Ini namanya hapal luar kepala dia.
    Saya yang nerima (nomor telepon dari Gus Dur) bahkan. Hapal dia nomor teleponnya,” beber Mahfud yang juga eks Menko Polhukam ini.
    “Orang-orang tokoh masyarakat Aceh. Ini nomor teleponnya. Yang pegang telponnya ini. Hapal dia banyak sekali. Ingatannya sangat kuat,” sambung Mahfud.
    Sebagai pengingat, Gus Dur merupakan Presiden ke-4 RI yang menjabat sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.
    Selama memerintah, Gus Dur banyak dianggap membebaskan orang Tionghoa Indonesia dari penindasan yang mereka alami selama Orde Baru. Hal ini membuat sejumlah tokoh Tionghoa memberikannya gelar “Bapak Tionghoa”.
    Kebijakannya yang mendukung hak-hak minoritas dan perdamaian membuatnya diberi gelar “Bapak Pluralisme”.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Luhut Bocorkan Jurus RI Bisa Hemat Anggaran Negara Hingga 40%

    Luhut Bocorkan Jurus RI Bisa Hemat Anggaran Negara Hingga 40%

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan sejumlah jurus efisiensi demi Indonesia bisa menghemat anggaran negara hingga 40%.

    Adapun upaya yang dilakukan itu berupa digitalisasi, mengurangi transaksi langsung, hingga audit secara berkala. 

    Oleh karena itu, Luhut mengatakan pihaknya bakal belajar dari Singapura. Meskipun hanya memiliki populasi 6 juta penduduk, menurut Luhut negara tetangga RI itu menjadi contoh nyata dalam kualitas sumber daya manusia dan efisiensi.

    “Kami belajar untuk terus meningkatkan digitalisasi, mengurangi transaksi langsung, dan memperkuat pengawasan melalui audit berkala. Jika langkah-langkah ini saja berhasil diterapkan, kita bisa menghemat 30 hingga 40 persen dari anggaran negara,” tutur Luhut melalui akun Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan dikutip Minggu (17/11/2024).

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sendiri direncanakan akan melakukan belanja mencapai Rp3.613,1 triliun yang tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.  

    Postur APBN tahun depan dirancang dengan defisit sebesar 2,53%, sementara pendapatan negara akan mencapai Rp2.996,9 triliun. Membandingkan dengan target tahun ini, defisit tercatat lebih lebar dan pendapatan lebih tinggi dari APBN 2024 yang senilai Rp2.802,3 triliun.

    Lebih lanjut, Luhut mengatakan salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo selama lima tahun ke depan adalah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. 

    Luhut pun melihat misi ini bukan hanya sekadar mencapai angka semata, tetapi juga untuk memastikan perekonomian RI tumbuh kokoh dan berkelanjutan. 

    “Untuk itulah beliau membentuk Dewan Ekonomi Nasional, yang akan bertindak sebagai pemberi rekomendasi kepada Presiden berdasarkan kajian mendalam dari bermacam-macam pakar di dalamnya,” jelas Luhut.

    Purnawirawan TNI itu pun memastikan bahwa rekomendasi tersebut bebas dari segala macam konflik kepentingan.

    Pasalnya, dia meyakini bahwa transparansi adalah kunci untuk birokrasi yang efisien. Maka dari itu, kata Luhut, digitalisasi mutlak diperlukan.

    Menurut Luhut, dengan mengurangi transaksi secara langsung, pemangku kepentingan akan berhadapan dengan sistem yang tidak bisa disuap.

    Kendati, dia mengatakan proses tersebut tidak akan mudah, terlebih di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Namun, Luhut yakin dengan disiplin fiskal, pengelolaan anggaran yang tepat, dan kebijakan yang berorientasi pada kemudahan berinvestasi, Indonesia bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

    “Melalui disiplin, transparansi, dan progres yang terus berkelanjutan, mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam lima tahun ke depan bukanlah hal yang mustahil,” kata Luhut.

  • Cerita Mahfud Ditinggal Pengawal Saat Kasus Cicak Buaya, Luhut Langsung Kirim Dua Kopassus Nasional 17 November 2024

    Cerita Mahfud Ditinggal Pengawal Saat Kasus Cicak Buaya, Luhut Langsung Kirim Dua Kopassus Nasional 17 November 2024

    Cerita Mahfud Ditinggal Pengawal Saat Kasus Cicak Buaya, Luhut Langsung Kirim Dua Kopassus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK)
    Mahfud MD
    menceritakan, dirinya pernah diberikan pengawal dua orang dari
    Luhut Binsar Pandjaitan
    .
    Dua orang itu berasal dari satuan Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus TNI Angkatan Darat (AD).
    Bukan tanpa sebab, ini bermula ketika Mahfud ditinggalkan oleh para pengawalnya yang berprofesi sebagai polisi. Pengawal sebanyak 12 orang itu ada yang bertugas sehari-hari menjaga kediaman Mahfud, ada pula yang mengawal Mahfud saat bepergian.
    Kata Mahfud, polisi pengawal itu meninggalkannya lantaran kasus Cicak Buaya di mana Mahfud menyatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kala itu, Chandra-Bibit, tidak bersalah.
    “Ketika saya jadi ketua MK, saya kan ribut dengan Polri. Ketika kasus Cicak Buaya, sampai pengawal pengawal saya ditarik. Saya sendirian, pejabat tinggi negara sendirian, ke mana mana enggak ada yang ngawal,” ucap Mahfud yang dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (17/11/2024).
    Mahfud mengatakan, semua pengawalnya dari Polri mengundurkan diri ketika kasus Cicak Buaya diputus olehnya.
    Secara aturan, menurut Mahfud, polisi yang mengundurkan diri sebagai pengawal itu disersi dan harus dipecat.
    “Tapi enggak dipecat. Mereka mengundurkan diri ramai-ramai, sebagai pengawal saya, sebagai penjaga rumah, 12 orang. Pengawalnya cuma 3, tapi perangkat yang jaga banyak. Semua serentak mengundurkan diri ketika saya nyatakan Bibit-Chandra tidak bersalah,” ungkap mantan Menko Polhukam ini.
    Setelahnya, Mahfud tiba-tiba teringat Luhut Binsar Pandjaitan yang adalah sahabat lamanya sejak sama-sama berada dalam kabinet pemerintahan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Mahfud meyakini Luhut bisa membantunya mengatasi hal ini. Alhasil, ia pun menceritakan semua kejadian tersebut pada Luhut.
    Luhut yang kala itu sudah menjadi pengusaha dan tak lagi di pemerintahan pun terkejut. Ia lantas meminta dua orang pengawalnya untuk berpindah mengawal Mahfud terlebih dulu.
    “Sudah, jangan khawatir ini nanti kamu sudah ada yang awasi,” ucap Mahfud menirukan perkataan Luhut kepadanya setelah mendengar cerita kehilangan pengawal.
    “Betul saja, saya ke Jogja (Yogyakarta) hanya berdua sama Sespri (Sekretaris Pribadi) saya yang bukan tentara, biasanya disambut ramai-ramai ini enggak ada yang nyambut. Tapi ketika saya keluar ada orang yang bilang ‘Pak saya orangnya Pak Luhut, bapak tenang saja, ini nomor telepon saya, bapak aman di sini,” lanjut Mahfud.
    Sementara itu, Luhut yang berada di samping Mahfud membenarkan cerita tersebut.
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini berpendapat tidak adil apabila seorang pejabat tinggi negara tidak memiliki pengawal bahkan terkesan ditinggalkan.
    Karenanya, Luhut berinisiatif mengirimkan dua orang pengawalnya dari Kopassus untuk mengawal Mahfud.
    “Enggak benar juga, masak, Pak Mahfud dibegitukan, Ketua MK lho. Enggak
    fair
    juga dong. Ya terus saya bilang saya dikasih dua pengawal sampai saat ini saya pengawal cuma dua, saya kasih kan sama Pak Mahfud,” ungkap Luhut.
    Tak sampai situ, jenderal purnawirawan TNI AD ini juga menghubungi Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyatakan tidak setuju jika pengawal dari Polri mengundurkan diri mengawal Mahfud hanya karena persoalan kasus yang sedang ditangani.
    Mahfud lantas melanjutkan cerita itu. Dikatakan olehnya, pengawal dari Luhut itu hanya bertahan dua hari.
    Hal ini lantaran Polri telah mendatangi Mahfud dan meminta maaf kepadanya atas apa yang terjadi.
    “Nah saya merasa nyaman (dengan dikawal dari dua Kopassus). Tapi setelah dua hari itu, polisinya datang dan minta maaf. Dan menemui saya, bapak milih pengawal sekelas apa pun bapak milih saja,” ungkap Mahfud MD.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Duet Mahfud MD dan Luhut Pernah Bereskan Kasus Sawit dan Penyelundupan Minyak

    Duet Mahfud MD dan Luhut Pernah Bereskan Kasus Sawit dan Penyelundupan Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Sosok Mahfud MD dikenal memiliki keakraban khusus dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya telah menjalin hubungan persahabatan sejak menjabat sebagai menteri di masa pemerintahan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. 

    Keduanya kembali dipertemukan dan berkolaborasi ketika masuk dalam kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana Mahfud sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Polhukam) dan Luhut sebagai Menko Maritim dan Investasi. 

    “Kami punya idealisme yang sama tentang Indonesia yang dibangun oleh Gus Dur. Kita harus jaga indonesia ini, kita tidak boleh mengambil sesuatu dari Indonesia secara berlebihan tapi kita harus memberikan banyak ke Indonesia karena memberi berkah kepada kita,” kata Mahfud, dikutip dari Youtube Mahfud MD Official, Sabtu (16/11/2024). 

    Mahfud menerangkan bahwa dia dan Luhut dipertemukan ketika menjalankan arahan Gus Dur untuk menjaga Indonesia sebagai negara Pancasila yang penuh toleran kebersatuan dengan menegakkan hukum 

    “Kami bertemu di situ, kalau ada masalah di luar ribut, kami ngobrol, lalu kami berteman, meskipun kalau terakhir di kabinet Pak Jokowi saya tandem dalam banyak hal dengan Pak Luhut,” ujarnya. 

    Dia bercerita bahwa beberapa kasus telah diselesaikan lewat kerja sama dengan Luhut. Misalnya, kasus penyelundupan kapal minyak ilegal dari Iran dan Panama pada 2021. Kala itu, menurut Mahfud tindakan tersebut melanggar aturan, kendati demikian institusi lain yang juga mengurusi kelautan memiliki pandangan berbeda. 

    Padahal, dia telah menemukan bukti pelemparan minyak kotor, perusakan lingkungan, ada senjata api. Perbedaan pendapat dari kementerian/lembaga membuat penindakan terhambat, misalnya antara Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai yang tidak sejalan, Kementerian LHK yang menyebut kasus tersebut tidak mencemari lingkungan, dan lainnya. 

    “Akhirnya rapat kumpulkan semua ke tempat saya, Pak Luhut hadir, saya cerita ini harus ditangkap, Pak Luhut bilang ‘kamu jangan macam-macam, kepada republik ini, tangkap sesuai kebijakan Menko Polhukam, tangkap’. akhirnya sudah di hukum penjara, 2 nahkoda kapal, di denda sekian miliar, Menteri Irian datang minta maaf, semua denda dibayar, penjara selesai, pulang mereka,” jelasnya.

    Menurut Mahfud, soal hukum Luhut amat percaya padanya. Beberapa kali Mahfud juga andil dalam perdebatan masalah hukum dalam kasus kelapa sawit, hubungan luar negeri, hingga polemik laut China Selatan. Kendati demikian, Mahfud tak memberikan rincian kasus tersebut. 

    Menanggapi hal ini, Luhut yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengatakan Mahfud memiliki idealisme yang bagus sehingga dia percaya Mahfud banyak menyelesaikan masalah hukum di Indonesia. 

    “Banyak sekali dengan pak mahfud, mengenai FIR [flight information region] mengenai ekstradisi, FIR Singapura iya, saya masalah hukum tu sangat hati-hati, mestinya tanya ahlinya Pak Mahfud,” tuturnya. 

    Luhut juga menyoroti upaya Mahfud dalam memberantas mafia kelapa sawit, menyelesaikan ketimpangan lahan sawit hingga tindakan yang dilakukan Mahfud terus dilanjutkan dan menjadi landasan di masa pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.