Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Menunggu Sikap Prabowo di Tengah Arus Penolakan Tarif PPN 12%

    Menunggu Sikap Prabowo di Tengah Arus Penolakan Tarif PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto belum memberi kepastian mengenai rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025.

    Kenaikan PPN menjadi 12% adalah mandat dari Upasal 7 ayat (1) Undang-undang No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal itu mengatur bahwa PPN 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Itu artinya, kenaikan PPN akan mulai diterapkan sebulan dari sekarang.

    Meski demikian, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kemungkinan besar pemerintah akan menunda penerapan kenaikan tarif PPN. Menurut Luhut, pemerintah ingin memperbaiki daya beli masyarakat terlebih dahulu.

    Pemerintah, kata Luhut, tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat khususnya kelas menengah sebelum tarif PPN 12% diterapkan. 

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan akan menunggu keputusan final Presiden Prabowo Subianto.

    “Terkait hal tersebut [pernyataan Luhut], DJP [Direktorat Jenderal Pajak] senantiasa akan mengikuti keputusan pemerintah,” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Padahal, dalam rapat kerja antara Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP.

    Dia menyatakan bahwa pemerintah akan mencoba menjalankan rencana kenaikan tarif PPN tersebut meski banyak pihak yang menentangnya.

    “Kita perlu siapkan agar itu [kenaikan PPN menjadi 12%] bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujarnya.

    Bahkan, usai pernyataan Sri Mulyani tersebut, Ditjen Pajak menyatakan akan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi terkait dampak kenaikan PPN menjadi 12%. Ditjen Pajak tidak menampik belakangan terjadi gelombang penolakan rencana penerapan kebijakan tersebut.

    Hanya saja, Dwi Astuti meyakini dampak kenaikan tarif PPN nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah, klaimnya, akan mengembalikan hasil kenaikan tarif PPN ke masyarakat melalui berbagai program kesejahteraan.

    “Upaya-upaya penyejahteraan tersebut antara lain melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai [BLT], Program Keluarga Harapan [PKH], Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar [PIP], Kartu Indonesia Pintar [KIP] Kuliah, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, dan subsidi pupuk,” kata Dwi kepada Bisnis, Jumat (22/11/2024).

    Dinilai Tak Transparan

    Ketidakjelasan posisi pemerintah tersebut ternyata direspons oleh Komisi Informasi Pusat. Lembaga negara yang mengawasi soal keterbukaan informasi tersebut menyatakan Kementerian Keuangan kurang terbuka terkait rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

    Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), 90% informasi yang ada di badan publik harus terbuka. Hanya 10% informasi yang boleh ditutup, menyangkut rahasia negara, rahasia bisnis, dan rahasia pribadi.

    Komisi Informasi pun menyoroti polemik rencana kenaikan tarif PPN pada tahun depan. Komisi Informasi, jelas Rospita, mencatat bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kurang terbuka sehingga muncul gelombang keresahan masyarakat.

    “Pemerintah kan hanya bilang [kenaikan tarif PPN menjadi 12%] untuk kebutuhan APBN, kebutuhannya apa? Seperti apa? Bagian mana dari APBN yang perlu ditambah? Itu belum tersampaikan secara langsung kepada publik,” jelas Rospita dalam konferensi pers di Kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

    Lebih dari itu, sambungnya, masyarakat lebih membutuhkan informasi terkait pemanfaatan pajak oleh Kemenkeu. Dia mencontohkan, ke mana selama ini uang pajak masyarakat digunakan oleh pemerintah.

    Jika digunakan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan maka harus dijabarkan fasilitas apa yang diperbaiki. Jika untuk memperbaiki kualitas pendidikan, maka harus didetailkan kebijakan seperti apa yang akan dikeluarkan.

    “Hal-hal seperti itu yang harus pemerintah sampaikan secara rinci sehingga masyarakat kemudian berpikir ulang, oh ternyata 1% yang akan ditambahkan ke pajak kami bermanfaat baik untuk kami maupun untuk banyak orang,” pungkas Rospita.

    Gelombang Penolakan

    Belakangan, memang muncul gelombang penolakan rencana penerapan kenaikan tarif PPN baik oleh pengguna media sosial, masyarakat sipil, pakar, bahkan kalangan pengusaha.

    Pada Selasa (19/11/2024), pengguna bernama Bareng Warga bahkan membuat petisi di laman change.org mengenai penolakan PPN 12%. Petisi itu bertajuk “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!”.

    Dalam petisinya, akun Bareng Warga menilai bahwa rencana pemerintah untuk mengerek PPN menjadi 12% memperdalam kesulitan masyarakat. Pasalnya, harga berbagai jenis barang kebutuhan, seperti sabun mandi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik dan sangat memengaruhi daya beli.

    “Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik,” tertulis dalam petisi tersebut, dikutip pada Kamis (28/11/2024).

    Hingga hari ini, Minggu (1/12/2024) pukul 13.20 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 15.581 orang.

    Seiring terus bertambahnya jumlah orang yang menandatangani petisi untuk Prabowo tersebut, ditargetkan 25.000 tanda tangan dapat terkumpul ke depannya.

    Akun Bareng Warga meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membasa dan menyebar ke mana-mana,” pungkasnya.

  • Kadin Versi Munaslub Gelar Rapimnas Hari Ini

    Kadin Versi Munaslub Gelar Rapimnas Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada hari ini, Minggu (1/12/2024).

    Melalui akun media sosialnya, Ketua Umum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie mengungkapkan bahwa Rapimnas Kadin akan digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta dengan mengusung tema Tekan Kemiskinan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wujudkan Indonesia Emas.

    “Rapimnas sendiri digelar pada hari Minggu, 1 Desember 2024, yang fokusnya untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Jadi 0% kemiskinan, 8% pertumbuhan ekonomi, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Anindya.

    Dia menuturkan, pihaknya juga akan membahas hasil dan pencapaian dari pendampingan lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, serta isu-isu terkini di bidang perekonomian.

    “Mohon doa dan dukungannya untuk kelancaran Rapimnas Kadin Indonesia 2024,” tulis Anindya.

    Berdasarkan undangan Rapimnas yang diterima awak media, Rapimnas diawali dengan agenda Pembukaan Rapimnas dan Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029. Dilanjutkan dengan Pembekalan dan Dialog Ekonomi Bersama Para Menteri.

    Kemudian, diikuti Sidang Pleno dan Sidang Komisi. Terakhir Penutupan.

    Adapun, sejumlah menteri yang dijadwalkan hadir untuk mengisi acara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Soal Kepastian PPN 12%, Ditjen Pajak Tunggu Putusan Final Prabowo

    Soal Kepastian PPN 12%, Ditjen Pajak Tunggu Putusan Final Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menunggu keputusan final Presiden Prabowo Subianto terkait kepastian kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti tidak menampik bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyatakan kemungkinan besar kenaikan tarif PPN akan ditunda. Oleh sebab itu, pihaknya akan menunggu keputusan pasti.

    “Terkait hal tersebut [pernyataan Luhut], DJP [Direktorat Jenderal Pajak] senantiasa akan mengikuti keputusan pemerintah,” jelas Dwi kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Sebelumnya, Luhut menekankan bahwa pemerintah ingin memperbaiki daya beli masyarakat terlebih dahulu sebelum menaikkan tarif PPN.

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat, khususnya kelas menengah, sebelum tarif PPN 12% diterapkan. 

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Luhut mencontohkan, salah satu usulan bansos yang tengah digodok dapat berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk listrik yang sumber pendanaannya dari APBN.

    Kendati demikian, dia meminta setiap bersabar sebelum ada pengumuman resmi. Menurutnya, pemerintah masih menggodok perhitungan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. 

    “Mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan amanat UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan pemerintah belum berencana menunda amanat UU HPP tersebut.

  • Pengusaha Tekstil Tolak Kenaikan PPN Jadi 12%

    Pengusaha Tekstil Tolak Kenaikan PPN Jadi 12%

    Jakarta –

    Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menolak rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini rencananya akan diterapkan per 1 Januari 2025.

    Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% tahun depan bukan langkah yang tepat. Apalagi mengingat dunia sedang dilanda ketidakpastian dalam beberapa waktu belakangan.

    “Yang utamanya, satu lagi PPN. Kita harus dorong PPN 12% ini, saya pikir sangat tidak tepat untuk diterapkan saat ini,” kata Jemmy dalam Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Selain itu, ia juga mengomentari tentang rencana pemerintah dalam memberikan stimulus atau bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebagai ganti kenaikan PPN. Menurutnya, bantuan tersebut tidak diperlukan.

    “Kalau saya pikir BLT itu bukan solusi, malah saya pikir lebih baik tidak ada BLT, tapi PPN tidak naik, jadi 12%. Kalau BLT itu hanya se’saat, dan kontrolnya, efektifitasnya, di mana? Setelah BLT-nya habis, beban 12% itu harus dipatahkan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Artinya, kebijakan itu dirumuskan 3 tahun lalu.

    Rencana penerapan bansos ini sebelumnya diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyebut, bantuan itu akan diberikan untuk masyarakat terdampak PPN baik kelas kecil maupun menengah.

    “PPN 12% itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungannya (untuk kelas menengah) tapi diberikan itu ke listrik. Karena kalau diberikan (BLT) ke rakyat takut dijudikan lagi nanti,” kata dia ditemui di TPS 004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    DEN sendiri tengah menghitung bagaimana stimulus listrik itu akan diberikan dalam bentuk subsidi. Pihaknya tentu akan menentukan kriteria rumah dengan besaran listrik berapa yang akan mendapatkan stimulus tersebut.

    “Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya orang-orang yang mungkin udah gak bayar 2-3 bulan, lagi dihitung lah ya,” terangnya.

    Luhut memastikan, jika akan ada bansos kepada masyarakat yang terdampak PPN 12%, anggaran negara cukup untuk digunakan. Karena menurutnya, Prabowo tidak ingin masyarakat terbebani.

    Lihat Video: PPN Bakal Naik Jadi 12% Bikin Resah

    (shc/fdl)

  • Prabowo sebut RI disegani di dunia karena kerja pemerintah sebelumnya

    Prabowo sebut RI disegani di dunia karena kerja pemerintah sebelumnya

    Bukan Prabowo yang dihormati, Indonesia yang dihormati

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang disegani oleh negara lain, salah satunya karena perekonomian yang cemerlang berkat kerja keras pemerintah sebelumnya.

    Prabowo menceritakan pengalaman tersebut didapatkan saat rangkaian kunjungan ke luar negeri pada pekan lalu selama 16 hari untuk pertemuan bilateral, hingga menghadiri KTT APEC dan KTT G20.

    “Jadi saya memang menikmati mungkin usaha kerja keras pemerintah-pemerintah yang sebelumnya. Karena saya hadir di KTT tersebut kurang dari sebulan berkuasa, kurang satu bulan menjabat saya sudah dihormati. Bukan Prabowo yang dihormati, Indonesia yang dihormati,” kata Prabowo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Jakarta, Jumat.

    Prabowo menjelaskan bahwa dalam forum KTT itu, Indonesia dihormati karena keberhasilan dalam menumbuhkan perekonomian dan dianggap cemerlang.

    Bahkan, Presiden mengatakan bahwa dalam KTT itu, sejumlah negara di kawasan Amerika Latin dan Afrika meminta untuk diundang ke Indonesia tahun depan, seperti Angola, Republik Demokratik Kongo, dan Tanzania.

    “Bulan Januari, Presiden Angola minta ke Indonesia. Bulan Februari, Presiden Kongo, Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi, temannya Pak Luhut minta ke sini. Pemimpin Tanzania dan yang saya sudah ketemu waktu di Brazil,” kata Presiden.

    Menurut Presiden di depan para pemangku kepentingan bidang keuangan, patut disyukuri bahwa ekonomi Indonesia selama ini cukup “prudent”, bijak, tertib, dan aman.

    Bahkan dengan status negara yang sedang membangun (developing country), Indonesia juga memiliki masalah yang beragam karena merupakan negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia dengan suku, agama dan ras yang berbeda pula.

    Di sisi lain, inflasi tahunan secara nasional masih cukup terkendali, yakni di bawah 3 persen, serta pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada kuartal III-2024.

    “Ketidakstabilan ekonomi di banyak negara-negara itu membuat situasi kita situasi yang patut kita syukuri, bukan untuk kita euforia, bukan untuk kita lengah justru untuk kita semakin hati-hati,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Ungkap Indonesia Disegani Negara Lain: Bukan Prabowo yang Dihormati

    Prabowo Ungkap Indonesia Disegani Negara Lain: Bukan Prabowo yang Dihormati

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia disegani saat dirinya berkunjung ke sejumlah negara beberapa waktu lalu. Prabowo menekankan bukan dirinya yang dihormati tapi Indonesia yang disegani.

    Hal itu diungkap Prabowo dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024, Jumat (29/11/2024). Prabowo awalnya menyebut dirinya kini tengah menikmati hasil kerja pemerintah sebelumnya. Sebab, kurang dari satu bulan memimpin, Prabowo merasa Indonesia begitu dihormati pada pemimpin dunia.

    Hal tersebut dirasakan Prabowo saat menghadiri forum ekonomi internasional. Diketahui, Prabowo menghadiri forum APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil beberapa waktu lalu.

    “Saudara-saudara sekalian. Setiap saya keliling, Indonesia disegani. Jadi saya memang menikmati mungkin usaha kerja keras pemerintah-pemerintah yang sebelumnya karena saya hadir di KTT tersebut kurang dari sebulan berkuasa, kurang satu bulan menjabat saya sudah dihormati, bukan Prabowo yang dihormati, Indonesia yang dihormati dan dalam forum ekonomi tersebut,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan Indonesia begitu dihormati karena kondisi ekonomi yang dianggap berhasil dan cemerlang. Ungkapan Prabowo ini lantas disambut tepuk tangan audiens, namun Prabowo meminta agar tidak bertepuk tangan. Ia berkelakar ini bukan momen kampanye.

    “Kenapa Indonesia dihormati? Indonesia dihormati karena ekonomi Indonesia dianggap berhasil dengan sangat cemerlang. Jangan terlalu sering tepuk tangan, kampanye udah selesai,” ujar Prabowo sambil tertawa.

    “Jadi saudara-saudara, bener, ini serius. Saya itu merasa sampai karena mereka begitu melihat ke Indonesia. Negara-negara Amerika Latin, negara-negara Afrika semua sekarang minta diundang ke Indonesia. Bulan Januari presiden Angola minta ke Indonesia. Bulan Februari Presiden Kongo demokratik Republik of Kongo Félix Tshisekedi temannya Pak Luhut minta ke sini. Pemimpin Tanzania dan yang saya sudah ketemu waktu di Brazil,” ujarnya.

    Prabowo meminta adanya anggapan itu harus disyukuri. Itu menjadi bukti kalau Indonesia aman dalam pengendalian ekonomi.

    (eva/whn)

  • Pengusaha Konstruksi Minta PPN 12% Tak Cuma Ditunda, Tapi Dibatalkan

    Pengusaha Konstruksi Minta PPN 12% Tak Cuma Ditunda, Tapi Dibatalkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menanggapi rencana pemerintah untuk menunda realisasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. 

    Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Andi Rukman Karumpa, menjelaskan bahwa keputusan untuk menunda kenaikan PPN itu perlu dilakukan guna memastikan dunia usaha tetap terjaga dalam menunjang target pertumbuhan ekonomi.

    “Saat ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Untuk mencapai target tersebut, perlu ada keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan negara dan penguatan daya saing pelaku usaha dalam negeri,” kata Andi kepada Bisnis, dikutip Jumat (29/11/2024).

    Andi juga menambahkan, bila pemerintah tetap bersikeras meningkatkan pendapatan negara lewat PPN 12%, maka hal itu secara langsung bakal memengaruhi bisnis konstruksi dalam negeri.

    Pasalnya, kenaikan itu bakal berdampak pada biaya material dan jasa konstruksi, yang pada akhirnya meningkatkan harga keseluruhan proyek. Andi menyebut, hal ini akan memberatkan para pelaku usaha konstruksi, terutama UMKM, karena mereka sering kali beroperasi dengan margin yang sangat tipis.

    “Tarif PPN yang lebih tinggi dapat menyebabkan anggaran proyek yang telah direncanakan sebelumnya menjadi tidak mencukupi. Dampaknya dirasakan paling besar oleh kontraktor kelas kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal tambahan untuk menutup selisih biaya tersebut,” tegasnya. 

    Lebih jauh, Andi Rukman bahkan menilai pemerintah sebaiknya juga mengkaji kemungkinan pembatalan kenaikan PPN bukan hanya menunda.

    “Saran kami dibatalkan saja rencana kenaikan pajak tersebut” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat, khususnya kelas menengah, sebelum tarif PPN 12% diterapkan.  

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Luhut menegaskan, pemerintah harus memberikan insentif kepada masyarakat guna memulihkan daya beli konsumen dan ekonomi rakyat yang dinilai masih sulit.

    Kendati demikian, hingga saat ini Luhut menyebutkan bahwa pemerintah masih menggodok perhitungan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tersebut.

  • Kenaikan PPN 12 Persen Resmi Diundur, Bansos Kembali Meluncur

    Kenaikan PPN 12 Persen Resmi Diundur, Bansos Kembali Meluncur

    GELORA.CO – Rencana penetapan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang awalnya akan berlaku pada 1 Januari 2025 nanti kini secara resmi telah ditunda.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Dalam keterangannya, Luhut menyebutkan bahwa keputusan untuk menunda kenaikan PPN 12 persen didasari oleh keinginan Pemerintah untuk dapat memberikan stimulus berupa bantuan sosial (bansos) terlebih dahulu kepada masyarakat.

    “Sebelum itu jadi (PPN 12 persen), harus diberikan stimulus dulu untuk rakyat yang ekonominya susah,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis resminya pada Kamis 28 November 2024.

    Kendati begitu, Luhut juga menambahkan bahwa keputusan akhir mengenai penetapan kebijakan PPN 12 persen sepenuhnya masih berada di tangan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Hampir pasti diundur. Tapi keputusan tetap di tangan pak Presiden Prabowo. Intinya, pak Presiden tidak mau beban rakyat ditambah,” ucap Luhut.

    Selain itu, Luhut juga menambahkan bahwa bantuan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berjumlah lebih dari ratusan triliun dinilai lebih dari cukup untuk dapat digelontorkan untuk bantuan PPN 12 persen.

    “Anggarannya banyak, APBN cukup banyak, penerimaan pajak kita juga bagus,” kata Luhut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan bahwa kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen secara resmi akan berjalan mulai pada 1 Januari 2025 nanti.

    Dalam keterangannya, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa rencana penerapan PPN 12 persen ini sudah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

  • PPN 12% Batal Berlaku 2025? Ini Kata Ditjen Pajak – Page 3

    PPN 12% Batal Berlaku 2025? Ini Kata Ditjen Pajak – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara mengenai penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen  yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Ia mengatakan, pemerintaha akan memundurkan penerapan kenaikan tarif PPN 12 persen. “Ya hampir pasti diundur,” ujar Luhut, Rabu (27/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

    Luhut menuturkan, penerapan kenaikan PPN yang diundur itu karena pemerintah berencana untuk memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat melalui bantuan sosial ke kelas menengah.

    “PPN 12 persen sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah,” ujar dia.

    Luhut mengatakan, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sebagai bantalan dalam penerapan PPN 12 persen, tidak akan berupa bantuan langsung tunai (BLT), melainkan subsidi energi ketenagalistrikan.

    “Tapi diberikan itu ke listrik. Karena kalau diberikan nanti ke rakyat takut dijudikan lagi nanti,” katanya.

     

  • Luhut Sebut PPN Naik Jadi 12% Mau Ditunda, Airlangga: Belum Dibahas!

    Luhut Sebut PPN Naik Jadi 12% Mau Ditunda, Airlangga: Belum Dibahas!

    Jakarta –

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pemerintah akan menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Kebijakan kenaikan PPN sendiri rencananya mau dilakukan pada 2025 sesuai dengan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Airlangga mengatakan potensi penundaan kenaikan PPN menjadi 12% seperti yang dikatakan Luhut sejauh ini belum dibahas secara internal oleh pemerintah.

    “Belum. Belum, belum dibahas,” sebut Airlangga ketika dikonfirmasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

    Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah akan ada rapat khusus dengan Presiden Prabowo Subianto membahas masalah kenaikan PPN 12%, Airlangga mengatakan sejauh ini memang belum ada agenda tersebut. “Belum dibahas,” jawabnya singkat.

    Sebelumnya, Luhut mengatakan pemberlakuan kenaikan PPN menjadi 12% akan diundur. Hal itu dilakukan karena pemerintah ingin memberikan bantuan sosial atau stimulus terlebih dahulu untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah.

    “PPN 12% itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungan (untuk kelas menengah),” terang Luhut ditemui di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024) kemarin.

    Mengingat akan terlebih dahulu digelontorkan bansos, maka kebijakan itu kemungkinan akan diundur. Namun, keputusan tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini (stimulus) (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah,” ucap Luhut.

    Stimulus yang akan diberikan itu akan berbentuk bantuan tarif listrik. Luhut mengatakan alasan bantuan tidak langsung kepada penerima demi menghindari penyalahgunaan bantuan tersebut.

    “Tapi diberikan itu ke listrik. Karena kalau diberikan nanti ke rakyat takut dijudikan lagi nanti. (Bantuan langsung tunai) ke listrik, kira-kira begitu. Saya kira nanti akan difinalkan, tapi rancangannya, usulannya begitu,” terangnya.

    Simak video: Luhut Sebut Pajak 12% Diundur

    (hal/rrd)