Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • PPN Naik jadi 12%? Kemenko Perekonomian Lempar Bola Panas ke Kemenkeu

    PPN Naik jadi 12%? Kemenko Perekonomian Lempar Bola Panas ke Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyerahkan keputusan final soal rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan kepada Kementerian Keuangan.

    Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan perpajakan merupakan urusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), sambungnya, hanya akan melakukan sosialisasi hingga menerima masukan dari berbagai pihak.

    “Itukan [rencana penerapan PPN 12%] teman-teman di Kemenkeu nanti dengan K/L terkait. Kalau kita kan Pak Menko sudah menyampaikan, kita lagi menjangkau semuanya, kalau masalah pemberlakuannya teman-teman Kemenkeu,” jelas Susi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa internal Kemenko Perekonomian juga membahas perihal rencana penerapan PPN 12% pada 1 Januari 2025, yang merupakan amanat Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Menurutnya, pemerintah berencana memberi insentif ke sejumlah sektor sebagai kompensasi kenaikan PPN. Hanya saja, sambungnya, pembahasan di internal Kemenko Perekonomian masih dalam tahap permulaan.

    “Nanti insentifnya seperti apa, sedang proses pembahasan,” ujar Susi.

    Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak banyak bicara terkait polemik penerapan PPN 12%. Dia hanya meminta setiap bersabar menunggu kepastian.

    “Akan dibahas,” kata Airlangga pada kesempatan yang sama.

    Sampai saat ini, belum ada kepastian mengenai rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kemungkinan besar pemerintah akan menunda penerapan kenaikan tarif PPN. Menurut Luhut, pemerintah ingin memperbaiki daya beli masyarakat terlebih dahulu.

    Pemerintah, kata Luhut, tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat khususnya kelas menengah sebelum tarif PPN 12% diterapkan. 

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Padahal, dalam rapat kerja antara Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP.

    Dia menyatakan bahwa pemerintah akan mencoba menjalankan rencana kenaikan tarif PPN tersebut meski banyak pihak yang menentangnya.

    “Kita perlu siapkan agar itu [kenaikan PPN menjadi 12%] bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujarnya.

  • Luhut Bongkar Dosa-dosa Pemerintah Daerah soal Alokasi Dana Stunting, Ini Buktinya

    Luhut Bongkar Dosa-dosa Pemerintah Daerah soal Alokasi Dana Stunting, Ini Buktinya

    GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membongkar dosa-dosa besar pemerintah daerah (pemda) soal alokasi dana stunting.  

    Diketahui, total anggaran untuk penanganan stunting dalam APBN 2024 mencapai Rp187,5 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk bidang kesehatan.

    Hal itu disampaikan Luhut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menemukan berbagai kelemahan dalam tata kelola anggaran, khususnya di tingkat daerah.

    Menurutnya, alokasi sumber daya untuk program penanganan tengkes (stunting) di Indonesia masih belum tepat sasaran.

    “Program stunting juga kita lihat, banyak dana-dana stunting itu (tidak tepat sasaran), padahal (dibelanjakan) hal-hal yang tidak perlu, ini hasil audit BPKP,” kata Luhut saat menyampaikan pidato kunci (keynote speech) dalam acara forum Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Luhut menilai sekitar 49,5 persen dari anggaran tersebut dinilai belum efektif di tingkat pemerintah daerah (pemda).

    Distribusi anggaran stunting yang mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp3,43 triliun, provinsi Rp1,02 triliun, kabupaten/kota Rp770,1 miliar, dan desa Rp4,9 miliar.

    Luhut menjelaskan audit BPKP menunjukkan perencanaan kinerja memang masih belum optimal.

    Kurangnya grand design yang memadai, serta data yang tidak akurat menjadi hambatan utama dalam efektivitas program ini.

    Dia juga beri contoh lain berupa alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg yang 44,4 persen belum tepat sasaran, hingga subsidi listrik yang 43,7 persen salah sasaran.

    Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola program melalui berbagai pendekatan, termasuk penerapan digitalisasi.

    Transparansi dan efisiensi menjadi kunci guna memastikan bahwa semua program memiliki dasar data yang valid dan dilaksanakan berdasarkan studi yang matang.

    Selain itu, audit BPKP akan terus menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program secara menyeluruh.

    “Saya kira ini semua tidak ada yang tidak bisa dengan digitalisasi, gap tech tadi itu saya kira menjadi sangat penting,” tuturnya.

  • Luhut Bicara PNS Kemenkeu Bakal Diganti dengan Robot, Benarkah? – Page 3

    Luhut Bicara PNS Kemenkeu Bakal Diganti dengan Robot, Benarkah? – Page 3

    Di tengah pesatnya transformasi teknologi, Luhut tetap optimis bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan inflasi yang rendah dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,68 persen, ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,3 persen ke depan.

    “Inflasi kita termasuk yang terendah di antara negara-negara G20, dan ini menjadi modal besar bagi stabilitas ekonomi Indonesia,” ujar Luhut.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi tahunan pada November 2024 sebesar 1,55 persen, didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 1,68 persen.

    Namun, ia juga menyoroti tantangan pada posisi ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang masih tinggi di angka 6,8.

    Pentingnya Kepemimpinan Inklusif di Era Teknologi

    Luhut menekankan pentingnya kepemimpinan yang inklusif untuk menghadapi tantangan global dan disrupsi teknologi. Ia mendorong pemimpin di berbagai level pemerintahan untuk melibatkan tim secara aktif dalam mencapai tujuan bersama.

    “Saya tidak pernah mengklaim prestasi itu milik saya. Itu semua adalah hasil kerja tim. Dengan pendekatan ini, setiap anggota tim memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan yang diraih,” tambahnya.

  • Hadapi Kebijakan Proteksionisme Donald Trump, Luhut Minta Pemerintah Bermain Cantik – Page 3

    Hadapi Kebijakan Proteksionisme Donald Trump, Luhut Minta Pemerintah Bermain Cantik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dunia tengah was-was dengan berbagai kebijakan yang bakal dikeluarkan oleh Donald Trump usai dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada Januari 2025. Begitu pula dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan di periode kedua pemerintahan Trump akan membuat dolar AS menguat. Hal ini ditakutkan berimbas pada pelemahan rupiah.

    “Kita melihat lagi dampak masa jabatan Presiden Donald Trump kedua ini, perlambatan (ekonomi) dunia, PDB dunia akan lebih rendah, dan inflasi global lebih tinggi, karena kita takut dolar AS tambah kuat, akan kena ke rupiah kita,” kata Luhut dikutip dari Antara, Senin (2/12/2024). 

    Luhut mengatakan Indonesia perlu untuk “bermain cantik” dengan AS. Hal ini karena ia menilai Trump sebagai pemimpin yang pragmatis, yang mana akan selalu bertindak dengan reaksi keras apabila terdapat kebijakan yang menyangkut kepentingan dirinya.

    “Ini kan banyak dampak politik dari setiap kebijakan yang kita buat, karena Presiden Trump itu, saya paham mengenai dia, orang yang pragmatis. Dari cara yang menyangkut kepentingan dia, dia akan bereaksi dengan keras,” ujarnya.

    Kemudian dalam pidatonya, Luhut juga menyoroti adanya Kementerian Efisiensi AS atau Department of Government Efficiency (DOGE) yang nantinya bakal dinakhodai Elon Musk.

    Menurutnya, pembentukan kementerian itu kian mencerminkan tekad Trump yang akan memangkas hal-hal yang tidak perlu dari pemerintahannya. Perubahan ini juga harus terus diwaspadai Indonesia.

    “Saya lihat menteri efisiensinya dia, si Elon Musk yang saya kenal baik juga, itu pasti mereka akan melakukan itu, dan dia akan cut budget dia (AS) sampai 2 triliun dolar AS. Artinya apa? Akan banyak efisiensi,” terangnya.

     

  • Luhut Beberkan Harta Karun Baru Sumber Cuan RI

    Luhut Beberkan Harta Karun Baru Sumber Cuan RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut setidaknya ada dua sumber cuan baru untuk Indonesia. Pertama adalah e-katalog dan kedua adalah kecerdasan buatan atau AI.

    Ia menyebut 90% belanja negara akan masuk melalui e-katalog. Artinya akan ada efisiensi 40% dan akan menjadi sumber pendapatan baru bagi negara.

    Luhut kemudian menyebut, e-katalog versi ke-6 akan segera diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita buat e-katalog, digitalize itu kita punya belanja pemerintah berapa ribu triliun sekarang 90% sudah masuk. Nanti Presiden akan launching versi ke-6 e-katalog,” ujarnya dalam acara Transformasi Tata Kelola dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Senin (2/12/2024)

    “Itu 90% itu seluruh belanja negara akan masuk di situ. Artinya akan ada efisiensi 40% dan itu akan jadi source of revenue baru,” imbuh Luhut.

    Kemudian data-data yang Indonesia miliki bisa diolah dengan AI yang kemudian bisa dirancang untuk memecahkan sesuatu masalah di kemudian hari.

    Ia lalu mencontohkan pengalamannya saat mengatasi kelangkaan minyak goreng beberapa waktu yang lalu.

    Dengan digitalisasi data menggunakan AI, ia bisa tahu masalah yang terjadi dari hulu ke hilir. Bahkan sampai ke masalah kelapa sawit yang ternyata luas kebunnya melebihi dari yang diketahui sebelumnya.

    “Nah digitalize data pengalaman saya menangani kelangkaan dari minyak goreng sampai saya bawa ke hulu, sampai kepada kelapa sawit, baru kita tahu ternyata luas kelapa sawit kita 18 juta hektar kita nggak tahu sebenarnya, tahunya 12 juta,” jelas Luhut.

    “Jadi 6 juta hektar, bertahun-tahun tidak bayar pajak. Eh, fakta ini. Jadi tadi yang dibilang si Rabin, Rabin bilang source of revenue, itu source of revenue,” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Cerita Luhut Risau Pikirkan Nasib RI Usai Nonton Film Robot

    Cerita Luhut Risau Pikirkan Nasib RI Usai Nonton Film Robot

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengkhawatirkan nasib manusia dalam 10 tahun ke depan. Hal ini berkaitan dengan penerapan teknologi seperti robot hingga kecerdasan buatan (Artificial Intelijen/AI).

    Luhut mengatakan, kerisauannya ini muncul usai menonton film berjudul ’60 Minutes’ di Amerika Serikat (AS). dalam film itu, ditunjukkan bagaimana pembuatan robot yang bisa saling berbicara hingga membuat programnya sendiri.

    “Yang saya risau teman-teman sekalian adalah AI. Artificial Intelligence ini saya nonton film kemarin 60 Minutes, program di Amerika, itu bagaimana mereka bikin robot, robotnya sekarang bisa bicara sama robot lain dan memprogram dirinya dia,” kata Luhut dalam ASN Talent Academy Explore di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    “Ditanya disitu, bagaimana kelihatannya 10 tahun lagi ke depan robot bisa lebih cerdas dari manusia? Tidak ada yang bisa menjawab,” sambungnya.

    Menurutnya, apabila apa yang digambarkan dalam film tersebut akan menjadi nyata di masa mendatang, tenaga manusia akan digantikan dengan tenaga robot. Ia pun mencontohkan seperti pengelolaan perpajakan di Kementerian Keuangan, nantinya juga bisa dikelola oleh teknologi robotik.

    Luhut juga sempat diundang ke Bali untuk menghadiri quantum gathering. Saat itu, ia mengaku berbicara dengan quantum computing, serta membahas mengenai teori yang akan jauh lebih cepat dari apa yang ada sekarang, serta dapat membantu memecahkan banyak masalah.

    “Jadi kita satu sisi sekarang melihat ada transformasi teknologi, yang kalau kita tidak hati-hati kita ketinggalan di belakang, akan kalah efisiensinya dengan kita,” ujarnya.

    Meski demikian, menurutnya saat ini Indonesia punya kondisi ekonomi yang cukup baik sehingga tidak perlu terlalu khawatir. Menurutnya, hal ini menjadi modal besar bagi Indonesia untuk terus berkembang.

    “Indonesia juga dengan keadaan semua yang tidak bagus kita punya modal besar yang kuat, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita masih bisa di 5,2% dan kita kalau terus baik begini masih bisa mungkin 5,3% ke depan,” kata dia.

    (shc/rrd)

  • Luhut Risau Nasib Manusia 10 Tahun Lagi, Ada Apa?

    Luhut Risau Nasib Manusia 10 Tahun Lagi, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku waswas dengan nasib manusia 10 tahun ke depan. Pasalnya teknologi seperti robot dan kecerdasan buatan (AI) dikhawatirkan bakal lebih cerdas dari manusia.

    Mulanya ia mengatakan risau mengenai AI karena menonton film ’60 Minutes’ di Amerika Serikat (AS). Di film itu ditunjukkan bagaimana mereka membuat robot yang bisa berbicara dengan robot lain dan memprogram dirinya sendiri.

    “Yang saya risau teman-teman sekalian adalah AI. Artificial Intelligence ini saya nonton film kemarin 60 Minutes, program di Amerika, itu bagaimana mereka bikin robot, robotnya sekarang bisa bicara sama robot lain dan memprogram dirinya dia. Ditanya di situ, bagaimana kelihatan 10 tahun lagi ke depan bisa lebih cerdas dari manusia. Tidak ada yang bisa menjawab,” ujar Luhut dalam acara Transformasi Tata Kelola dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Senin (2/12/2024)

    “Tapi kalau sekarang benar dia bisa melakukan ini, apa yang terjadi ya nanti misalnya kementerian keuangan, pajak itu semua akan robotik,” imbuhnya.

    Ia juga sempat diundang ke Bali, di mana ada quantum gathering. Saat itu Luhut mengaku berbicara dengan quantum computing, serta membahas mengenai teori yang akan jauh lebih cepat dari apa yang ada sekarang dan dapat memecahkan banyak masalah.

    Jadi saat ini, sambungnya, kita sedang melihat satu sisi transformasi teknologi yang kalau tidak hati-hati kita bisa ketinggalan di belakang dan akan kalah efisien.

    “Namun Indonesia juga dengan keadaan semua yang tidak bagus kita punya modal besar yang kuat, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita masih bisa di 5,2 persen dan kita kalau terus baik begini masih bisa mungkin 5,3 ke depan,” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Video: Luhut Yakin Target Ekonomi Prabowo 8% Bisa Tercapai, Caranya?

    Video: Luhut Yakin Target Ekonomi Prabowo 8% Bisa Tercapai, Caranya?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan keamanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mengakomodir program-program dalam pemerintahan Presiden Prabowo termasuk makan bergizi gratis (MBG).

    Saat ini DEN juga tengah melakukan konsolidasi kebijakan terkait saran terkait ekonomi dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Salah satunya terkait sektor pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) RI lewat pembangunan sekolah unggulan

    Seperti apa peran DEN dalam ekonomi dan pembangunan manusia RI? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Senin, 02/12/2024)

  • Sandi 08, Simbol Keberuntungan Prabowo yang Berawal dari Luhut

    Sandi 08, Simbol Keberuntungan Prabowo yang Berawal dari Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah pernyataan Presiden Prabowo Subianto mendadak mencuri perhatian publik usai diunggah akun YouTube @yurisyenlegalindonesia8442.

    Dilihat video yang diunggah akun tersebut, Prabowo menceritakan kisah menarik tentang asal-usul sandi angka “08” yang lekat dengannya sejak menjadi kapten hingga saat ini sebagai Presiden terpilih.

    Prabowo mengenang instruksi dari atasannya, Luhut Pandjaitan, yang saat itu menjadi komandannya.

    “Komandan saya orang Batak, namanya Pak Luhut Pandjaitan, waktu saya kapten,” Prabowo memulai ceritanya dikutip pada Minggu (1/12/2024).

    Luhut, seorang perwira asal Batak, menginginkan perubahan dalam sistem komunikasi militer.

    “Dia bilang, Wo, apa ini tentara kok selalu pakai bahasa Jawa. Rubah,” ucapnya.

    Seingat Prabowo, saat itu Luhut meminta agar sandi-sandi yang digunakan merupakan bentuk angka.

    “Sandi-sandi kita sekarang harus pakai angka, karena saya komandan jadi sandi saya 09. Kau wakil saya jadi 08,” tukasnya.

    Sandi “08” terus melekat hingga Prabowo mencapai puncak kariernya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.

    “Jadi kapten, Jenderal, sampai pensiun, sampai jadi Presiden terpilih saya dipanggilnya 08 terus,” tandasnya.

    Pada kesempatan berbeda, Luhut Pandjaitan menambahkan cerita Prabowo dari sudut pandangnya.

    Ia mengatakan angka-angka tersebut awalnya diusulkan oleh Kapten John Ramses dari bagian perhubungan.

    “Sebenarnya itu Kapten John Ramses, (bagian) perhubungan kita, John kau bikin itu apa, itu nama-nama keren. Saya ngomong gitu,” kata Luhut.

  • Video: Polemik PPN 12%, Diprotes Pengusaha & Diminta DPR Untuk Ditunda

    Video: Polemik PPN 12%, Diprotes Pengusaha & Diminta DPR Untuk Ditunda

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APINDO, Sarman Simanjorang mengungkapkan rencana penyampaian aspirasi pelaku usaha terhadap pemerintah terkait rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

    Sarman mengatakan APINDO akan menyampaikan masukan pelaku usaha dari berbagai sektor untuk kembali mempertimbangkan usulan penundaan bahkan pembantalan PPN 12% dan baru diterapkan saat ekonomi RI membaik.

    Di sisi lain, pemerintah juga didorong untuk mempertimbangkan kebijakan terkait PPN hingga stimulus yang dapat menekan efek rambatan jika kenaikan PPN dilakukan.

    Sementara Komisi XI mengatakan rencana penundaan implementasi PPN 12% yang disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan disebut Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati belum dibahas oleh Komisi XI dan Kementerian Keuangan.

    Komisi XI mendorong pemerintah lewat Kemenkeu untuk segera membahas rencana penundaan PPN 12% mengingat kondisi tekanan daya beli yang bisa berimbas ke dunia usaha dan perekonomian RI.

    Seperti apa pengusaha hingga DPR RI menanggapi polemik PPN 12% ini? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APINDO, Sarman Simanjorang dan Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati dalam Profit, CNBC Indonesia (Kamis, 28/11/2024)