Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Presiden Prabowo Subianto Serahkan DIPA dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

    Presiden Prabowo Subianto Serahkan DIPA dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 dalam acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.0, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan APBN 2025 dirancang dalam situasi transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. “Dalam penyusunan APBN 2025, pemerintah dan DPR telah berkoordinasi dengan presiden terpilih untuk memastikan program prioritas pembangunan dapat diakomodasi secara optimal,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto, menyoroti pentingnya pengembangan Katalog Elektronik versi terbaru. Sistem baru ini, menurutnya, memungkinkan seluruh proses mulai dari pemesanan hingga pembayaran dan pengiriman, terintegrasi dalam satu platform.

    “Fitur ini juga memudahkan pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” jelas Luhut.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sambil tetap berfokus pada efisiensi belanja negara. “APBN 2025 dirancang untuk mendukung transformasi Indonesia menuju negara maju dan sejahtera. Namun harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

  • Di Depan Prabowo, Luhut Ungkap e-Katalog Hemat 40% Biaya Operasional

    Di Depan Prabowo, Luhut Ungkap e-Katalog Hemat 40% Biaya Operasional

    Jakarta, CNBC Indonesia-Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Biaya operasional turun hingga 40%.

    Hal ini disampaikan oleh Luhut saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh Presiden Prabowo Subianto kepadal Kementerian Lembaga di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024)

    “Sampai dengan Desember 2024, digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp50 triliun dari berbagai sektor serta menurunkan biaya operasional hingga 40% dalam proyek. Ini adalah manfaat nyata dari sistem e-katalog,” jelasnya.

    Luhut menyampaikan, PT Telkom Indonesia telah mengembangkan sistem e-katalog versi terbaru yaitu 6.0. Diharapkan versi ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparan.

    “Seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak pembayaran sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform, selain itu dalam e-katalog versi 6 ini juga para pihak akan semakin di mudahkan untuk melakukan pembayaran juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” papar Luhut.

    Menurut Luhut, dampak positif dari e-katalog yaitu penghematan biaya 20-30% pengadaan dan efisiensi waktu. “Proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan bulan kini dapat dipercepat jadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital,” ujarnya.

    Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan partisipasi penyedia. Luhut menyatakan, e-katalog dapat menghindarkan pelaku dari lokasi dan birokrasi yang rumit.

    “Sebagai contoh implementasi e-katalog Indonesia telah berhasil menarik lebih dari 13.000 penyedia dengan produk tayang yang sudah mencapai 11 juta, 91 per hari kemarin,” kata Luhut.

    E-katalog juga membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

    Pelaksanaan anggaran juga akan lebih optimal ke depannya, dengan pemanfaatan analisa data dalam sistem digital. “Pemerintah dapat merancang pengeluaran yang strategis sekaligus mematikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.

    (mij/mij)

  • Luhut Sebut Belanja Negara di e-Katalog Rp 50 T, Pangkas 40% Biaya Operasional

    Luhut Sebut Belanja Negara di e-Katalog Rp 50 T, Pangkas 40% Biaya Operasional

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan belanja negara melalui sistem digital di e-katalog mencapai Rp 50 triliun hingga Desember 2024. Realisasi itu diklaim telah menurunkan biaya operasional hingga 40%.

    “Sampai Desember 2024 digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp 50 triliun dari berbagai sektor, serta menurunkan biaya operasional hingga 40%,” kata Luhut dalam Peluncuran e-Katalog Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Luhut menyebut transformasi digital bukan sekadar tren global, melainkan telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan dan akuntabel dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Digitalisasi dianggap sebagai potensi luar biasa untuk menghadirkan dampak nyata baik saat ini maupun di masa depan.

    “Melalui pengembangan versi 6.0 ini, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah, di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform,” jelas Luhut.

    Selain itu, pada e-katalog versi 6.0, para pihak dinilai akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran serta pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa.

    Luhut membeberkan setidaknya terdapat lima dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-Katalog versi 6.0, yaitu:

    1. Penghematan biaya melalui pengurangan 20-30% pengadaan.
    2. Efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan, kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat implementasi sistem digital.
    3. Transparansi dan akuntabilitas karena sistem seperti e-Katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing, sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan. Hal ini disebut akan meminimalkan perilaku korupsi.
    4. Peningkatan partisipasi penyedia karena dengan sistem online, penyediaan barang dan jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala birokrasi yang kompleks.
    5. Optimalisasi anggaran dengan memanfaatkan analisa data dalam sistem digital.

    (aid/rrd)

  • Kita Bertekad Laksanakan Pembangunan Nasional

    Kita Bertekad Laksanakan Pembangunan Nasional

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto melakukan penyerahan secara digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). FOTO/SETPRES

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Prabowo bertekad melaksanakan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Turut hadir para pemimpin lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih dan para kepala daerah.

    “Setelah hampir dua bulan kabinet Merah Putih menjabat hari ini kita memasuki tahap yang penting dalam pemerintahan kita. Yaitu acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    “Hal ini merupakan simbol dari dimulainya APBN tahun 2025. Bersamaan dengan itu kita juga hadir dalam peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” sambungnya.

    Prabowo bertekad melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya tranformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka kita melanjutkan upaya tranformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju negara makmur Indonesia Emas tahun 2045,” ungkapnya.

    Prabowo mengingatkan kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Hal tersebut diwarnai oleh ketegangan peperangan persaingan ketat antara negara-negara besar.

    “Hal ini mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi-ekonomi negara-negara besar dan blok-blok ekonomi besar,” kata Prabowo.

    Karena itu, kata Prabowo, Indonesia patut waspada dan juga bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara saat ini berada dalam keadaan yang damai. “Janganlah kita pernah menganggap bahwa perdamaian dan stabilitas itu adalah hal yang biasa.
    Dalam kondisi bangsa sekarang kawasan yang stabil damai merupakan hal yang tidak biasa,” katanya.

    (abd)

  • Simbol Dimulainya APBN 2025 Rp 3.621 T

    Simbol Dimulainya APBN 2025 Rp 3.621 T

    Jakarta –

    Presiden Prabowo secara resmi telah menyerakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 kepada Kementerian dan lembaga. Ia juga menyerahkan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Penyerahan tersebut dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam penyerahan ini juga sekaligus menjadi simbol dimulainya pelaksanaan tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Untuk itu bapak Presiden dengan hormat kami mohon kesediaan untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah 2025 kepada para Gubernur,” katanya.

    Sri Mulyani mengatakan, APBN 2025 disusun dalam masa peralihan transisi hasil pemilu 2025. Di mana proses penyusunannya pemerintah dan DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Presiden terpilih dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025.

    “Dukungan DPR sangat konstruktif dan baik dalam penyusunan APBN 2025, termasuk di dalam memberikan fleksibilitas untuk mengantisipasi format dan prioritas baru,” katanya.

    Sri Mulyani juga mengapresiasi Badan Pemerika Keuangan (BPK) dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini lantaran dinilai sebagai tombak penting dalam mewujudkan pemerintahan bersih, transparan dan bertanggungjawab.

    Ia mengatakan, APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan melindungi masyarakat, perekonomian di dalam menghadapi perubahan gejolak, guncangan serta krisis perang.

    “Ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatannya, kredibilitasnya dan sistemnya agar tidak menjadi sumber masalah,” katanya.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Angka ini meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024.

    Di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun yang ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahan panagan dan energi dan perumahan.

    Sementara untuk alokasi transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun yang ditujukan untuk mendukung, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif.

    Kemudian target pendapatan negara 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Pendapatan ini akan diperoleh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, Bea Cukai dan penerimaan negara bukan pajak secara maksimal.

    (rrd/rrd)

  • Prabowo Luncurkan e-Katalog Versi 6.0, Hemat Biaya 30% hingga Minimalkan Korupsi

    Prabowo Luncurkan e-Katalog Versi 6.0, Hemat Biaya 30% hingga Minimalkan Korupsi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan e-Katalog atau aplikasi belanja online versi 6.0. Versi terbaru ini wajib digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah mulai 1 Januari 2025.

    “Ini adalah upaya transparansi, efisiensi, kecepatan. Seluruh transaksi semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai 1 Januari 2025,” kata Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/12/2024).

    Prabowo menyebut e-Katalog versi 6.0 diharapkan dapat mengurangi hingga 30% biaya pengadaan, sampai menurunkan biaya administrasi 40-50%.

    Hal itu juga dikatakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Melalui pengembangan e-Katalog versi 6.0, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.

    “Selain itu pada e-Katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” ucap Luhut.

    Luhut membeberkan setidaknya terdapat lima dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-Katalog versi 6.0, yaitu:

    1. Penghematan biaya melalui pengurangan 20-30% pengadaan.
    2. Efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan, kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat implementasi sistem digital.
    3. Transparansi dan akuntabilitas karena sistem seperti e-Katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing, sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan. Hal ini disebut akan meminimalkan perilaku korupsi.
    4. Peningkatan partisipasi penyedia karena dengan sistem online, penyediaan barang dan jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala birokrasi yang kompleks.
    5. Optimalisasi anggaran dengan memanfaatkan analisa data dalam sistem digital.

    Tonton juga video: 3,4 Juta Produk Negeri Masuk E-Katalog, Jokowi: Jangan Dibiarkan Tapi Dibeli!

    (aid/rrd)

  • Presiden Prabowo Serahkan DIPA dan TKD Anggaran 2025 dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

    Presiden Prabowo Serahkan DIPA dan TKD Anggaran 2025 dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0. Acara tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.

    Acara diawali laporan Sri Mulyani Indrawati mengenai alokasi anggaran untuk tahun 2025. Dalam laporannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN 2025 merupakan APBN yang disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil pemilu 2024.

    “Di dalam proses penyusunan, pemerintah bersama DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Presiden terpilih dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025,” ujar Sri Mulyani.

    Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, melaporkan bahwa pengembangan katalog elektronik versi 6.0 akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh pengadaan barang jasa pemerintah. Hal tersebut dikarenakan seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak pembayaran sampai dengan pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.

    “Selain itu pada e-katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” ucap Luhut.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia maju, Indonesia makmur, dan Indonesia emas tahun 2045. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, namun dengan kehati-hatian.

  • 53 Program Quick Win Prabowo Subianto Akan Diumumkan Bertahap

    53 Program Quick Win Prabowo Subianto Akan Diumumkan Bertahap

    Jakarta, Beritasatu.com – Jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada Kamis (5/12/2024) kembali menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas mengenai isu-isu krusial dan kebijakan yang perlu diambil melalui program percepatan atau quick win.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki 53 program quick win yang akan segera diumumkan secara bertahap.

    Program quick win Prabowo Subianto, antara lain terkait penanganan polusi udara di Jakarta, hingga katalog elektronik (e-catalog) versi enam yang akan mencakup 95% dari belanja APBN.

    “Untuk penanganan air polution di Jakarta, saya kira akan segera diumumkan. E-catalog versi enam juga di bulan depan,” kata Luhut seusai bertemu dengan Prabowo Subianto, Kamis (5/12/2024) malam.

    Efisiensi juga menjadi fokus pemerintahan Prabowo Subianto. Apabila program-program efisiensi dapat terlaksana, atau setidaknya setengahnya, Luhut meyakini target pertumbuhan ekonomi 8% akan tercapai dalam 5 tahun ke depan.

    “Jadi kombinasi-kombinasi tadi dengan digitalisasi, semua data yang ada di kementerian atau institusi pemerintahan itu segera akan dilakukan (digitalisasi). Ujungnya nanti government technology. Jadi saya kira Presiden Prabowo Subianto sudah putuskan dan akan segera dilaksanakan,” kata Luhut terkait 53 program quick win yang akan segera diumumkan secara bertahap.

  • Luhut Dukung PPN 12% untuk Barang Mewah Diterapkan Prabowo

    Luhut Dukung PPN 12% untuk Barang Mewah Diterapkan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengaku mendukung diterapkankan kenaikan tariff Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang-barang mewah.

    Luhut menekankan bahwa pemerintah tentunya akan mengkaji secara betul kebijakan yang beririsan dengan masyarakat ini. Mengingat, langkah PPN untuk barang mewah juga diusulkan DPR kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Sudah sangat detail mengenai itu [bahas PPN 12%]. Saya kira kami dengan Menko Ekonomi dan Menteri Keuangan juga sudah sepakat mengenai itu karena saya pikir akan diutamakan dulu mungkin,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Senada, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa pemerintah memang tengah meracik skema atau meraih titik temu untuk menjaga daya beli masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, dan penerimaan negara.

    Sehingga alotnya diskusi mengenai PPN 12% itu, kata Mari Elka, sebab Prabowo memiliki perhatian besar terhadap persoalan agar mendapatkan jalan tengah yang tepat antara menjaga penerimaan negara, tetapi tak mengganggu hajat hidup masyarakat dan pengusaha.

    “Kami sih setuju dengan mencari keseimbangan yang tepat antara mengenakan, mungkin PPN itu dikenakan untuk barang mewah misalnya. Tapi ini tentunya akan diumumkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Mari mengatakan tidak bisa membocorkan rincian dari hasil pembahasan bersama Prabowo, sebab hal itu akan diumumkan secara langsung nantinya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani secara menyeluruh.

    “Saya rasa semua sepakat bagaimana mencari keseimbangan antara menjaga penerimaan negara dan juga menjaga daya beli dan keadaan dunia usaha,” pungkas Mari Elka.

  • DEN sepakati PPN 12 persen untuk imbangi penerimaan negara-daya beli

    DEN sepakati PPN 12 persen untuk imbangi penerimaan negara-daya beli

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DEN sepakati PPN 12 persen untuk imbangi penerimaan negara-daya beli
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 23:24 WIB

    Elshinta.com – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyepakati pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025 bertujuan mengimbangi penerimaan negara, menjaga daya beli dan kondisi dunia usaha.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah membahas secara rinci dan telah disepakati juga oleh DEN bersama para menteri, terkait pengenaan PPN 12 persen itu.

    “Pak (Presiden) sudah sangat detail mengenai itu. Saya kira kami dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan juga sudah sepakat mengenai itu,” kata Luhut saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12).

    Usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, DEN menyatakan pihaknya juga sepakat pengenaan PPN sebesar 12 persen itu sebagai upaya pemerintah dalam mencari perimbangan antara penerimaan negara, menjaga daya beli masyarakat, hingga keadaan dunia usaha.

    Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menyatakan bahwa opsi pengenaan PPN itu juga tidak diberlakukan untuk seluruh barang atau komoditas, misalnya saja dikenakan untuk barang mewah.

    “Kita sih setuju dengan mencari keseimbangan yang tepat ya. Antara mengenakan mungkin PPN itu dikenakan untuk barang mewah misalnya ya,” kata Mari Elka.

    Keputusan soal pengenaan PPN sebesar 12 persen ini akan diumumkan oleh pemerintah melalui Menko bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengumumkan hasil pertemuan DPR RI khususnya Komisi XI dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai penerapan PPN 12 persen di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis.

    Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif dan menyasar pembeli barang-barang mewah.

    Sementara untuk kebutuhan pokok dan pelayanan publik seperti jasa kesehatan, jasa perbankan dan jasa pendidikan dipastikan tidak diberikan pajak 12 persen dan dikenakan pajak yang saat ini sudah berjalan yaitu 11 persen.

    Sumber : Antara