Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • 8 Awal Mula Pertemuan KSAD Maruli dan Putri Luhut, Dikenal sebagai Atlet Judo Nasional

    8 Awal Mula Pertemuan KSAD Maruli dan Putri Luhut, Dikenal sebagai Atlet Judo Nasional

    Awal Mula Pertemuan KSAD Maruli dan Putri Luhut, Dikenal sebagai Atlet Judo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI
    Maruli Simanjuntak
    mengungkapkan bahwa putri
    Luhut Binsar
    Pandjaitan, Paulina Pandjaitan yang menjadi istrinya, mengenal dia sebagai atlet judo, bukan tentara.
    Maruli mengatakan bahwa pada kurun 1996, ia bergabung dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas).
    Sementara itu, saat itu, Paulina menjadi
    liaison officer
    (LO) SEA Games.
    Meski sudah mengenal dan banyak berbincang hingga beberapa bulan, Paulina hanya mengenal Maruli sebagai atlet judo.
    “Belum tahu, dia tahunya atlet saja, ngobrol sana, ngobrol sini. Setelah berapa bulan baru tahu lah saya tentara. Kebetulan mau, ya sudahlah,” kata Maruli sembari tertawa dalam Birgade Podcast yang tayang di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (21/12/2024).

    Mulanya, Maruli hanya menjalin pertemanan dengan Paulina, dan tidak pernah terpikir untuk berpacaran atau menikah.
    Ia mengaku mengetahui bahwa Paulina merupakan putri seniornya di Angkatan Darat (AD).
    Namun, ia tidak minder dengan pihak terkait yang mau diajak berteman.
    “Sejak awal memang tidak ada pikiran untuk pacar, kawin, enggak ada. Jauhlah. Ya berteman saja, ya lama-lama akrab, ya gitu saja, enggak terlalu romantis-romantis,” ujar Maruli terkekeh.
    Pada satu waktu, seorang seniornya mengonfirmasi kabar bahwa ia menjalin hubungan dengan putri Luhut dan menyebutnya sebagai kegilaan.
    Namun, kata Maruli, Luhut dan istrinya merupakan sosok yang sangat baik dan tidak pernah mempersoalkan kondisi finansialnya.
    Sikap itu membuatnya semakin terkagum-kagum kepada sosok Luhut yang namanya sudah begitu besar di Angkatan Darat.
    “Padahal saya pacaran jalan kaki loh, dari Cijantung ke Kalisari,” tutur Maruli.
    Adapun Maruli tercatat sebagai lulusan Akmil 1992.
    Sebelum duduk sebagai orang nomor satu di Angkatan Darat (AD), ia pernah menjadi Wakil Komandan Grup 1 Korps Pasukan Khusus (Kopassus) pada 2010-2013, Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres pada 2014-2016, Komandan Korem 074 Warastratama (2016-2017), Wakil Komandan Paspampres (2017-2018), Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kosdam) IV/Diponegoro (2018), Komandan Paspampres (2018-2020), Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad (2022-2023), dan KSAD (November 2023 sampai sekarang).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peningkatan konektivitas kawasan industri dan investasi dilanjutkan

    Peningkatan konektivitas kawasan industri dan investasi dilanjutkan

    Karena bagaimanapun juga kalau kemudian di situ ada industri besar kemudian hasil produksinya tidak bisa ke luar ke pelabuhan terdekat maka tidak ada gunanya juga,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, peningkatan konektivitas di kawasan-kawasan investasi dan industri tetap dilanjutkan.

    “Masih (dilanjutkan), hal tersebut termasuk salah satu program besar Bapak Presiden RI Prabowo Subianto yakni hilirisasi,” ujar Dody di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan bahwa infrastruktur konektivitas berperan penting dalam memudahkan arus logistik antara kawasan industri dan investasi dengan pelabuhan atau bandara.

    “Karena bagaimanapun juga kalau kemudian di situ ada industri besar kemudian hasil produksinya tidak bisa ke luar ke pelabuhan terdekat maka tidak ada gunanya juga,” katanya.

    Kendati saat ini fokus pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu swasembada pangan, Kementerian PU tetap melanjutkan peningkatan konektivitas di kawasan-kawasan investasi dan industri seperti Batam, Batang, dan Morowali.

    Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para menteri terkait di Kabinet Merah Putih untuk segera merumuskan, mencari dana dan memulai hilirisasi karena hilirisasi adalah kunci dari kemakmuran.

    Presiden menekankan bahwa swasembada energi adalah hal yang mutlak. Ia mengingatkan patut disyukuri bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar.

    Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh ragu memanfaatkan sumber daya alam itu sebaik-baiknya.

    Oleh karena itu, ia meminta kepada para menteri terkait, terutama Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, dapat segera menginventarisasi proyek penting untuk hilirisasi.

    Presiden mencatat ada sebanyak 26 komunitas proyek vital yang harus segera dirumuskan agar hilirisasi segera dimulai.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Zulhas Lantik 8 Pejabat Kemenko Pangan, Ada Eks Anak Buah Luhut

    Zulhas Lantik 8 Pejabat Kemenko Pangan, Ada Eks Anak Buah Luhut

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melantik 8 pejabat eselon I Kemenko Pangan.

    Salah satu yang dilantik adalah mantan anak buah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia adalah eks Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti.

    “Alhamdulillah setelah hampir genap dua bulan, pejabat (eselon I) yang akan dilantik dan diambil sumpah pada hari ini sebanyak 8 orang,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

    “Saya berharap saudara dapat menunjukkan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, mampu menunjukkan kinerja yang dapat dibanggakan, terwujudnya swasembada pangan pada 2027,” tambahnya.

    Kemenko Marves tidak masuk dalam daftar kementerian/lembaga (K/L) Kabinet Merah Putih. Nani yang tak lagi menjadi anak buah Luhut dilantik Zulhas sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan.

    Selain Nani, nama-nama lainnya mencakup mantan anak buah Zulkifli Hasan di Kementerian Perdagangan. Ada eks Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag Kasan yang kini menjadi Sekretaris Menko Pangan.

    Begitu pula mantan Staf Khusus Mendag Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan yang ikut gerbong Zulhas. Mantan pejabat Kemendag itu sekarang menjadi Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar-Lembaga Kemenko Pangan.

    Daftar 8 pejabat eselon I Kemenko Pangan yang dilantik hari ini:

    1. Sekretaris Menko Pangan Kasan
    2. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Tatang Yuliono
    3. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Widiastuti
    4. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti
    5. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Dandy Satria Iswara
    6. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar-Lembaga Bara Krishna Hasibuan
    7. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Prayudi Syamsuri
    8. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Sugeng Santoso

    (skt/agt)

  • KemenPANRB dan Penasihat Khusus Presiden bahas transformasi digital

    KemenPANRB dan Penasihat Khusus Presiden bahas transformasi digital

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Penasihat Khusus Presiden Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan membahas percepatan transformasi digital yang diterapkan pada instansi pemerintahan.

    “Banyak isu-isu yang kami bahas, terutama bagaimana kami untuk ke depannya melakukan transformasi digital pemerintah,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Jakarta, Senin.

    Rini menjelaskan bahwa salah satu topik yang dibahas adalah mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

    Menurut dia, Perpres tersebut memberikan berbagai pembelajaran penting sebagai fondasi untuk penyempurnaan strategi dan kebijakan nasional untuk transformasi digital pemerintah ke depan.

    “Seluruh pembelajaran dari implementasi Perpres tersebut disimpulkan menjadi tiga urgensi perbaikan utama, yakni pada penyempurnaan kebijakan dan perencanaan, tata kelola kelembagaan, serta sentralisasi penganggaran dan pendanaan,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa INA Digital yang diluncurkan pada 27 Mei 2024 sebagai penyelenggara keterpaduan layanan digital pemerintah turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

    Menurut dia, hadirnya INA Digital dapat menjadi momentum kuat untuk terus mengupayakan transformasi digital di Indonesia ke depan.

    Sementara itu, Luhut mengatakan bahwa transformasi digital yang saat ini dilakukan pemerintah akan berdampak terhadap transformasi tata kelola pemerintahan ke depannya, menjadikan Indonesia semakin terintegrasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • GBK Setuju Usulan Presiden Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    GBK Setuju Usulan Presiden Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Surabaya (beritajatim.com) – Pembina Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) menyatakan, sangat setuju dengan usulan Presiden Prabowo agar kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat.

    “Ini tentunya untuk efisiensi anggaran dan brutalnya politik uang yang terjadi di tengah masyarakat. Pemilu kepala daerah yang kemarin terjadi sangat merusak dan menjadikan masyarakat kita pragmatis, pemimpin yang terpilih pun banyak mengeluarkan anggaran dan membuka pintu korupsi ke depannya, karena harus mengembalikan biaya Pilkada,” kata Gus Ubaid, Jumat (13/12/2024).

    Menurut dia, bagi yang kalah tentunya juga akan sangat terpukul, di mana mental dan biaya politik yang dikeluarkan juga tidak sedikit.

    “Saya sangat mengecam LSM-LSM yang masih menginginkan Pilkada tetap dilakukan seperti kemarin. Menurut saya, mereka sengaja ingin merusak edukasi politik yang baik untuk negara ini dan ingin menjadikan masyarakat Indonesia pragmatis. Pilkada yang kemarin bukan hanya membagikan uang ke masyarakat secara langsung, akan tetapi tidak sedikit juga calon yang harus mengeluarkan uang untuk membeli kursi partai untuk mendapatkan dukungan pencalonannya,” jelasnya.

    Gus Ubaid teringat pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat Kepala DEN, mungkin sebaiknya pemerintah mengaudit pendanaan LSM-LSM tersebut.

    “Kecurigaan saya mereka diduga mendapatkan pendanaan dari asing untuk menghancurkan negara ini, yang seolah-olah ingin menegakkan demokrasi di negara ini. Jika ada LSM yang mengatakan Pilkada lewat DPRD rawan jual beli kursi dan suara anggota DPRD, menurut saya sangat mudah dihindari. Ini karena anggota DPRD kan juga terbatas jumlahnya, tinggal aparat penegak hukum mengawasinya selesai, bukan seperti saat ini,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Anggota Komisi IX DPR Minta Pembangunan Bandara Bali Utara Berdayakan Warga Lokal

    Anggota Komisi IX DPR Minta Pembangunan Bandara Bali Utara Berdayakan Warga Lokal

    loading…

    Ketua F-PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz meminta pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) berdayakan masyarakat setempat. Foto/istimewa

    JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat (F-PKB MPR) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta pemerintah daerah dan PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) memprioritaskan warga setempat dalam pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU). Sebab ada pembangunan bandara ini membuka lapangan kerja baru dan membutuhkan banyak pekerja.

    “Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini akan membuka 200.000 lebih lapangan kerja baru, karena itu warga sekitar harus menjadi prioritas mengisi lapangan kerja itu,” tegas anggota Komisi IX DPR yang membidangi Ketenagakerjaan, di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Angka 200.000 lebih lapangan kerja baru dari dampak pembangunan bandara ini diungkap Direktur Utama PT.BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, beberapa waktu lalu. Karena itu, Neng Eem menilai, proyek pembangunan BIBU ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Bali, dan juga diharapkan dapat menyeimbangan perekonomian Bali yang selama ini lebih terkonsentrasi di kawasan selatan.

    Baca Juga: Luhut Pastikan Pembangunan Bandara Utara Bali Tetap Dilanjutkan

    “Saya yakin pembukaan Bandara Internasional ini akan membuat Bali Utara menjadi pusat ekonomi baru, apalagi posisi bandara ini sangat strategis,” jelas Neng Eem yang juga Wasekjen DPP PKB ini.

    Perhatian terhadap BIBU ini sudah sejak lama disuarakan Neng Eem saat masih menjadi anggota Komisi V DPR periode 2019-2024 yang membidangi masalah Perhubungan. Neng Eem bahkan sempat beberapa kali berkunjung ke lokasi rencana proyek BIBU.

    Seperti diketahui, proyek pembangunan BIBU ini akan segera terealisasi menyusul adanya Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara PT. Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dengan ChangYe Construction Group.

    Dari kerja sama itu, PT BIBU mendapatkan investasi USD3 miliar atau sekitar Rp50 triliun dari perusahaan konstruksi asal China untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara. Penandatangan kerja sama tersebut dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, China, pada 8 November 2024.

    (cip)

  • Luhut Dianggap Mulai Tinggalkan Jokowi, Stefan Antonio: Bisa Segera Diusut Dosa-dosanya Selama 2 Periode

    Luhut Dianggap Mulai Tinggalkan Jokowi, Stefan Antonio: Bisa Segera Diusut Dosa-dosanya Selama 2 Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Stefan Antonio, menyoroti momen dalam sebuah acara di mana Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, tidak menyebut nama Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, dalam sambutannya.

    Hal ini dianggap sebagai sinyal melemahnya pengaruh Presiden ketujuh Jokowi di kalangan loyalisnya.

    “Rasanya gak sampe setahun Pengaruh Jokowi ini. Bakalan tergerus habis sama sekali,” ujar Stefan dalam keterangannya di aplikasi X @StefanAntonio_ (12/12/2024).

    Ia juga mengingatkan bahwa Luhut, yang selama pemerintahan Jokowi dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan dengan sejumlah jabatan strategis, kini tampaknya mulai mengambil sikap berbeda.

    “Padahal di Rezim bapaknya, Opung Luhut ini dipercaya Jabatan berangkap-rangkap sampe pusing ngitunginnya,” cetusnya.

    Hal serupa sebelumnya juga ditunjukkan oleh politisi lain, seperti Maruarar Sirait.

    “Diawali oleh Maruarar Sirat, kemarin Opung Luhut Binsar
    juga gak nyebut nama Gibran,” Stefan menuturkan.

    Stefan bilang, situasi itu merupakan awal dari pergeseran dukungan politik terhadap Jokowi.

    Ia bahkan berharap agar di masa mendatang, Jokowi dapat dimintai pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan selama dua periode pemerintahannya.

    “Semoga setelah Semua loyalisnya balik badan dari Jokowi, Jokowi bisa segera diusut untuk mempertanggung jawabkan semua Dosa-Dosanya kepada bangsa ini,” kuncinya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP Adian Napitupulu juga menyoroti sambutan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia tersebut.

  • Ketika Presiden Prabowo Ingatkan Pejabat: Kurangi Pemborosan dan Perangi Kebocoran Anggaran

    Ketika Presiden Prabowo Ingatkan Pejabat: Kurangi Pemborosan dan Perangi Kebocoran Anggaran

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat agar berhemat dan mengurangi kebocoran anggaran negara.

    “Kurangi pemborosan, kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat, kita harus kurangi kebocoran dari anggaran, saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” ujar Prabowo.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengimbau semua unsur terutama para pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat berhemat demi kepentingan rakyat.

    “Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat. Hal-hal yang tidak produktif,” kata Prabowo.

    Prabowo menegaskan, APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian sehingga pemerintah dapat terus melakukan pengendalian belanja secara pruden dan terencana dengan baik.

    Dia menyebut, hal yang harus dikurangi, menurut Prabowo, adalah pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kajian, seminar, dan sebagainya.

    “Sekarang saatnya mengatasi masalah langsung!” tegasnya.

    Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas keberhasilan kelompok kerja di pemerintahannya yang telah meluncurkan e-katalog versi 6.0 sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. E-katalog versi baru ini akan digunakan mulai 1 Januari 2025.

    “Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapat mengurangi 20-30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50%,” ucapnya.

    Hal itu juga dikatakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Melalui pengembangan e-Katalog versi 6.0, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.

    “Selain itu pada e-Katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” ucap Luhut.

    Luhut membeberkan setidaknya lima dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-katalog versi 6.0. Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30 persen pengadaan. Kedua, efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital.

    Ketiga, transparansi dan akuntabilitas, karena sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan.

    “Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi. Keempat, peningkatan partisipasi penyedia karena dengan sistem online penyediaan barang jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks,” ujar Luhut.

    Sebagai contoh, Luhut menjelaskan, implementasi e-katalog Indonesia berhasil menarik lebih dari 13 ribu penyedia. Hal ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

    “Kelima, optimalisasi anggaran dengan melibatkan analisa data dalam sistem digital pemerintah dapat merancang pengeluaran yang strategis sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya. [hen/ian]

  • Luhut Ungkap Belanja Lewat e-Katalog Capai Rp 50 Triliun, Pangkas Biaya Operasional hingga 40 Persen

    Luhut Ungkap Belanja Lewat e-Katalog Capai Rp 50 Triliun, Pangkas Biaya Operasional hingga 40 Persen

    Luhut Ungkap Belanja Lewat e-Katalog Capai Rp 50 Triliun, Pangkas Biaya Operasional hingga 40 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
    Luhut
    Binsar Pandjaitan mengatakan belanja negara lewat
    e-katalog
    mencapai Rp 50 triliun hingga Desember 2024.
    Nilai belanja itu disebut mampu menurunkan
    biaya operasional
    hingga 40 persen.
    Hal ini dikatakan Luhut dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
    “Sampai dengan Desember 2024 digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp 50 triliun dari berbagai sektor serta menurunkan biaya operasional hingga 40 persen dalam proyek,” kata Luhut, Selasa.
    Ia menyampaikan, hal ini merupakan manfaat nyata dari sistem digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa.
    Terlebih, transformasi digital bukan hanya tren global, tapi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akutabel.
    “Digitalisasi memiliki potensi yang luar biasa untuk menghadirkan dampak nyata yang kita butuhkan saat ini dan masa depan,” tutur dia.
    Karena keuntungan tersebut, pihaknya bersama LKPP dan PT Telkom Indonesia melakukan perbaikan dengan mengembangkan sistem e-katalog dari versi 5.0 yang digunakan saat ini menjadi versi 6.0.
    Melalui versi baru, e-katalog akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak pembayaran sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.
    Dalam e-katalog versi 6.0 ini, para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, sekaligus pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa.
    “Setidaknya terdapat 5 dampak positif yang dapat dicapai dari implementasi e katalog versi 6.0,” ucap dia.
    Pertama, lanjutnya, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30 persen pengadaan. Lalu, efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital.
    Kemudian, transparansi dan akuntabilitas, karena sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan.
    “Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi,” ungkap Luhut.
    Tak hanya itu, peningkatan partisipasi penyedia, karena dengan sistem online penyediaan barang dan jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks.
    Sebagai contoh, implementasi e-katalog Indonesia telah menarik lebih dari 13.000 penyedia dengan produk tayang yang sudah mencapai 11 juta per kemarin.
    Hal ini membuka perluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
    “Kelima, optimalisasi anggaran dengan memanfaatkan anlisa data dalam sistem digital. Pemerintah dapat merancang pengeluaran yang strategis sekaligus mematikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandas Luhut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Luhut: Belanja Pemerintah di e-Katalog Tembus Rp 50 Triliun – Page 3

    Luhut: Belanja Pemerintah di e-Katalog Tembus Rp 50 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan transformasi digital kini bukan hanya menjadi tren global, tetapi telah menjadi kebutuhan bagi pemerintah Indonesia.

    Digitalisasi dilakukan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. 

    Luhut menyebut, digitalisasi memiliki potensi besar dalam menghadirkan dampak nyata yang dapat mengoptimalkan kinerja pemerintah dan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

    Salah satu contoh nyata dari digitalisasi yang tengah diterapkan adalah sistem e-Katalog, yang telah menunjukkan hasil signifikan. Sejak penerapannya, hingga Desember 2024, digitalisasi belanja negara melalui e-Katalog telah mengakumulasi transaksi pemerintah mencapai Rp 50 triliun dari berbagai sektor. Sistem ini juga telah berhasil menurunkan biaya operasional hingga 40 persen pada proyek-proyek pengadaan. 

    “Sampai dengan desember 2024 Digitalisasi belanja negara melalui e katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp 50 triliun dari berbagai sektor serta menurunkan biaya operasional hingga 40 persen dalam proyek. Ini adalah manfaat nyata dari sistem e-Katalog,” kata Luhut dalam penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA)  2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

    Tingkatkan Transparansi 

    Menurut Luhut, hal tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya menguntungkan dalam hal efisiensi biaya, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

    Lebih lanjut, sebagai bagian dari komitmen untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa, PT Telkom Indonesia, yang berperan penting dalam pengembangan e-Katalog, telah memperkenalkan versi terbaru, yaitu e-Katalog 6.0.

    Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap transaksi pengadaan.