Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Peradi Otto Bantah Putusan MA Sahkan Kepengurusan Peradi Luhut

    Peradi Otto Bantah Putusan MA Sahkan Kepengurusan Peradi Luhut

    Jakarta, CNN Indonesia

    Tim Hukum Peradi Pimpinan Otto Hasibuan membantah kabar disahkannya kepengurusan Peradi RBA (Luhut MP Pangaribuan) melalui putusan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi.

    Koordinator Tim Hukum Peradi pimpinan Otto Hasibuan, Rivai Kusumanegara menyebut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085/Pdt/2021 justru mengesahkan kepengurusan Peradi di bawah kepemimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan dan Thomas Tampubolon.

    Rivai mengatakan kepengurusan itulah yang kemudian dilanjutkan oleh Otto Hasibuan. Karenanya, ia menilai kabar pengesahan pengurus Peradi RBA lewat putusan MA keliru dan menyesatkan.

    “Yang benar justru Mahkamah Agung telah mengesahkan kepengurusan Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan dan Thomas Tampubolon yang kemudian dilanjutkan kepengurusannya oleh Otto Hasibuan,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (31/12).

    “Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085/Pdt/2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt,” imbuhnya.

    Rivai menjelaskan meskipun sudah putusan MA yang memenangkan Peradi Otto, ketika itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tetap tidak menerima pendaftarannya.

    Hal itu, kata dia, dikarenakan Yasonna telah berpihak pada Peradi Luhut dan memilih menerima pendaftaran dari mereka yang sudah kalah di Mahkamah Agung.

    Oleh sebab itu, ia mengatakan Peradi Otto menggugat Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan TUN agar pendaftaran Peradi Luhut dibatalkan.

    “Tetapi MA dalam putusannya Nomor 189 K/TUN/2024 tidak mengabulkan gugatan kami dan kami akan mengajukan PK terhadap perkara tersebut,” jelasnya.

    Karenanya, Rivai mengatakan ada dua perkara berbeda dan tidak terkait satu sama lain di Mahkamah Agung. Dimana, kata dia, Putusan MA 189 K/TUN/2024 (TUN) tersebut tidak berimplikasi hukum apa-apa terhadap keabsahan Peradi Otto.

    Sebab ia mengatakan putusan tersebut hanya menyatakan menolak gugatan (pendaftaran), sedangkan Peradi Otto telah diputuskan sebagai Peradi yang sah berdasarkan Putusan MA Nomor 3085/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

    Rivai menilai semestinya Menkumham saat itu, Yasonna melaksanakan putusan MA yang telah memenangkan dan menyatakan Peradi Otto yang sah dan bukan mendaftarkan Peradi Luhut sebagai pihak yang kalah.

    “Sampai sekarang tidak ada satu Putusan Pengadilan maupun MA yang menyatakan Peradi Luhut yang sah, tetapi ada Putusan MA Nomor 3085/Pdt/2021 yang menyatakan Peradi Otto sebagai yang sah,” pungkasnya.

    (tfq/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jubir PDIP Senggol Nama Bahlil hingga Luhut soal Isu Jokowi Minta 3 Periode – Halaman all

    Jubir PDIP Senggol Nama Bahlil hingga Luhut soal Isu Jokowi Minta 3 Periode – Halaman all

    TRBUNNEWS.COM – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sering disuarakan orang-orang di lingkaran Jokowi sendiri. 

    Guntur membeberkan sejumlah nama, mulai dari Ketua Umum Partai PAN, Zulkifili Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia hingga Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 

    “Disuarakan oleh ketua-ketua umum parpol saat itu seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN) dan dari PSI.”

    “Juga oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian,” kata Guntur, Selasa (31/12/2024). 

    “Ditambah dukungan Ketua MPR waktu itu Bambang Soesatyo terhadap wacana 3 periode bahkan menyinggung soal amandemen UUD 1945 pada Desember 2022,” sambungnya.

    Dari sejumlah nama itu, menurut Guntur Romli, tak ada satu pun yang ditegur Jokowi. 

    Padahal, keinginan itu, menurutnya, sangat bertentangan dengan konstitusi. 

    Guntur Romli menduga, Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden justru nyaman dengan kemunculan wacana 3 periode jabatannya. 

    “Tidak adanya teguran dan sanksi Jokowi kepada mereka menunjukkan Jokowi merasa nyaman-nyaman saja dengan pernyataan mereka.”

    “Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita,” kata Guntur.

    Guntur menegaskan bahwa PDIP dari awal sudah menolak usulan itu.

    Oleh karena itu, ia pun meminta Jokowi tak membawa-bawa nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

    “Jokowi tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan konstitusi,” ujar Guntur. 

    Respons Bahlil soal Isu 3 Periode

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menanggapi isu yang kembali digulirkan PDIP ini. 

    Bahlil menceritakan, wacana 3 periode ini bermula dari pernyataannya untuk menunda pelaksanaan Pilpres.

    Usulan itu disampaikan Bahlil saat masih menjadi Menteri Investasi kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi. 

    “Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya.”

    “Itu ide itu tidak pernah Presiden, waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu tak memerintahkan kepada siapa pun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya,” kata Bahlil saat konferensi pers, di Jakarta, Selasa (31/12/2024). 

    Bahlil menjelaskan alasan dirinya mengusulkan Pilpres kala itu ditunda. 

    Hal ini lantaran kondisi negara tengah sulit diterpa pandemi Covid-19.

    “Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi.” 

    “Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya,” ucapnya. 

    Sebagai Menteri Investasi saat itu, Bahlil berpandangan bahwa ekonomi Indonesia bisa semakin tertekan dengan adanya Pilpres.

    Oleh sebab itu, ia pun mengusulkan agar Pilpres di Indonesia ditunda sampai kondisi perekonomian membaik pasca Covid-19.

    “Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda,” katanya. 

    Ia menegaskan Jokowi tidak pernah meminta untuk perpanjangan jabatan sampai tiga periode. 

    “Nggak ada yang minta tiga periode itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu.”

    “Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh,” ujarnya. 

    Isu ini kembali mencuat setelah disinggung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menanggapi status tersangka dirinya. 

    Ia menyebut sosok yang punya ambisi kekuasaan hingga meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.  

    “Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu,” kata Hasto dalam videonya, Kamis (26/12/2024).

    Isu itu semakin memanas Guntur Romli, mengatakan Hasto menyimpan video-video yang menjadi bukti skandal elite politik, termasuk mengenai isu tiga periode itu. 

    Guntur mengatakan, itu sebagai bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto dalam  kasus Harun Masiku.

    Guntur mengklaim  video-video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.

    Dalam video itu ada dugaan upaya mengkriminalisasi eks calon presiden, Anies Baswedan, melalui kasus korupsi.

    Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya.

    Selain itu, ada pula video mengenai isu tiga periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    (Tribunnews.com/Milani) (Kompas.com) 

  • PDIP Geram, Minta Jokowi Tak Bawa Megawati soal Presiden 3 Periode

    PDIP Geram, Minta Jokowi Tak Bawa Megawati soal Presiden 3 Periode

    Jakarta, CNN Indonesia

    Juru Bicara PDIP, Guntur Romli mengingatkan Presiden RI Ketujuh, Joko Widodo alias Jokowi tak perlu menyebut nama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

    Menurut Guntur, Megawati sejak awal sudah tegas menolak wacana tersebut. Penolakan itu kata dia bahkan telah disampaikan pada tiga kesempatan yang berbeda.

    “Dalam bantahannya Jokowi juga tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Prof Dr Hj Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan tiga periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan konstitusi,” kata Guntur kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

    Tiga kesempatan itu pertama, saat perayaan hari ulang tahun PDIP 10 Januari 2023. Kedua, saat Talkshow bersama Rosi di Kompas TV pada 8 Februari 2024. Dan ketiga, dalam acara penyerahan duplikat Bendera Pusaka di Balai Samudra, 5 Agustus 2024.

    Pernyataan itu disampaikan Guntur merespons bantahan Jokowi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku tak pernah meminta perpanjangan jabatan Presiden kepada siapapun. Dia juga menantang agar hal itu ditanyakan langsung kepada Megawati.

    “Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, enggak pernah ada,” kata Jokowi di Solo, Senin (30/12).

    Meski begitu, Guntur menganggap bantahan Jokowi yang tak pernah meminta perpanjangan masa jabatan presiden hanya lelucon. Dia menjelaskan tiga indikasi kuat Jokowi sempat punya keinginan memperpanjang masa jabatannya.

    Pertama, kata Guntur, wacana perpanjangan masa jabatan presiden sempat santer disuarakan oleh para menteri Jokowi kala itu. Mereka seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Tito Karnavian.

    “Jokowi sendiri tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode Jokowi,” kata Guntur.

    Jokowi, kata dia, juga diam saat isu tersebut kencang disampaikan dalam forum relawan, seperti Projo lewat acara “Musra”. Dalam acara itu, Guntur bilang, awalnya membawa tema mencari ‘penerus Jokowi’ tapi kemudian meneriakkan Jokowi 3 Periode.

    Lalu ada deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung tiga periode dalam acara yang juga dihadiri Jokowi.

    Kedua, menurut Guntur, Jokowi tak pernah marah kepada orang-orang terdekatnya yang mendorong wacana itu. Padahal, kata dia, Jokowi sempat menyebut isu tiga periode telah menampar wajahnya.

    “Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita. Kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-pura-an. Pura-pura mengingkari padahal dia sendiri yang menyuruh,” kata dia.

    Ketiga, wacana tiga presiden tiga periode juga sengaja diorkestrasi oleh Istana. Guntur menyebut upaya itu dilakukan dengan narasi kepuasan terhadap Jokowi yang direproduksi terus menerus bersamaan dengan perpanjang masa jabatan Presiden.

    “Publik juga terus dihujani hasil survei-survei kepuasan publik yang sangat tinggi yang diframing sebagai dukungan rakyat agar Jokowi memimpin kembali,” kata dia.

    Dengan alasan itu, Guntur menyebut Jokowi tak perlu mengelak. Menurut dia, keinginan Jokowi yang sempat ingin memperpanjang masa jabatannya sudah diketahui publik.

    “Berdasarkan alasan-alasan di atas maka bantahan Jokowi terkait permintaan dan wacana 3 periode hanya menjadi bahan tertawaan publik karena bertentangan dengan bukti-bukti yang ada selama ini,” katanya.

    (thr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Prabowo Subianto serahkan DIPA dan TKD untuk APBN 2025

    Presiden Prabowo Subianto serahkan DIPA dan TKD untuk APBN 2025

    Selasa, 10 Desember 2024 19:01 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) berjabat tangan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) disaksikan Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) dan Menkeu Sri Mulyani seusai penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden menyatakan penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2025 merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN 2025. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) menyalami para kepala daerah seusai acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden menyatakan penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2025 merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN 2025. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym.

  • Divestasi Vale: “Akhirnya Satu Lagi Tambang Asing Dikuasai NKRI”

    Divestasi Vale: “Akhirnya Satu Lagi Tambang Asing Dikuasai NKRI”

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID resmi menggenggam kepemilikan saham mayoritas di PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Hal tersebut seiring dengan adanya penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham divestasi 14% pada tahun 2024 ini.

    Divestasi saham Vale Indonesia ini menjadi salah satu berita yang disorot dan masuk ke dalam Big Stories CNBC Indonesia di tahun 2024. Simak ulasan lengkapnya..

    Sejatinya, aksi pengambilalihan saham tambang milik asing yang ada di Indonesia ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, pada tahun 2018 pemerintahan Presiden Jokowi resmi menjadi pemilik saham mayoritas atau 51,2% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui MIND ID.

    Divestasi Vale sendiri merupakan salah satu syarat agar Kontrak Karya (KK) perusahaan yang akan berakhir pada Desember 2025 bisa diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan divestasi saham INCO menjadi pertanda penting bagi program hilirisasi nikel Indonesia ke depannya. Terutama untuk menyuplai kebutuhan produk turunan nikel kepada pasar Eropa dan Amerika Serikat.

    Luhut membeberkan pihaknya baru saja kembali dari AS untuk mendiskusikan mengenai kebijakan pengurangan inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) dengan pemerintahan AS. Mengingat, melalui kebijakan ini, pabrik atau kendaraan listrik yang mendapatkan pasokan nikel dari RI dikecualikan dari insentif hijau pemerintah AS.

    “Kita berharap itu bisa kita tuntaskan dalam beberapa waktu ke depan tentu agak terhambat karena pemilu presiden di sana,” ujar Luhut pada acara penandatanganan Divestasi Vale Indonesia di Jakarta, dikutip Selasa (27/2/2024).

    Selain itu, Luhut juga mendorong agar program hilirisasi yang dilakukan PT Vale dapat digenjot kembali. Pasalnya, program hilirisasi yang dilakukan perusahaan masih tertinggal dengan perusahaan lain.

    Meski demikian, ia mengakui Vale sebagai salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia memiliki pengelolaan ESG yang baik.

    “Jadi jangan ada juga berkomentar kita hilirisasi dari sendok garpu kita lakukan. Dari iron steel kami ingin turun sampai kepada perangkat dapur juga yang menggunakan, ini bisa dibuat Indonesia, sehingga betul-betul downstreaming ini sampai kepada hal-hal sekecil-kecilnya, saya kira itu akan menciptakan lapangan kerja,” kata Luhut.

    Sebagaimana diketahui, MIND ID menjadi pemegang saham terbesar dengan total kepemilikan 34%. Sementara itu, VCL dan SMM masing-masing memiliki 33,9% dan 11,5%. Sedangkan sekitar 20,6% masih dimiliki publik melalui Bursa Efek Indonesia.

    (pgr/pgr)

  • 5 Tokoh Ekonomi Tutup Usia di 2024: Rizal Ramli-Faisal Basri

    5 Tokoh Ekonomi Tutup Usia di 2024: Rizal Ramli-Faisal Basri

    Jakarta

    Indonesia kehilangan sejumlah tokoh penting di bidang ekonomi sepanjang 2024. Nama-nama besar yang berkontribusi bagi perekonomian bangsa berpulang menghadap sang pencipta.

    Pada awal 2024, publik dikejutkan dengan meninggalnya Rizal Ramli karena sakit. Lalu pada September ekonom yang kerap melontarkan kritik tajam, Faisal Basri juga wafat karena sakit.

    Meski sudah tiada, jasa dan pikiran tokoh-tokoh tersebut akan abadi tertulis di catatan sejarah bangsa.

    5 Tokoh Ekonomi yang Tutup Usia 2024:

    1. Rizal Ramli

    Kabar duka terdengar pada awal 2024 kala eks Menko Kemaritiman, Rizal Ramli meninggal dunia. Rizal Ramli menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB.

    Sosok yang identik dengan jurus ‘Rajawali Ngepret’ itu meninggal dunia setelah dua bulan dirawat akibat mengidap kanker pankreas. Di rumah duka, sejumlah tokoh nasional tampak melayat seperti Menko Kemaritiman saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).

    Mendiang Rizal Ramli diketahui kerap memakai jurus ‘Rajawali Ngepret’ saat melontarkan kritik ke pemerintah. Jurus itu bahkan dipakainya ke sesama pejabat saat dirinya masih menjadi bagian dari pemerintah.

    Selain berperan di pemerintahan, pria kelahiran Padang, Sumatera Barat pada 10 Desember 1954 ini merupakan tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Rizal diketahui merupakan pendiri Econit (1992), sebuah lembaga pengkajian ekonomi.

    Dari Econit, Rizal menuai reputasinya. Ia banyak mengkritisi kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak fair bagi masyarakat. Kiprahnya yang dekat dengan kaum oposisi, membuat Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mendukung pluralisme, meliriknya untuk ditempatkan pada posisi Kepala Bulog pada 2000.

    Rizal hanya enam bulan menduduki kursi itu, seterusnya ia diangkat menjadi Menteri Perekonomian. Lengsernya, Gus Dur dari pemerintahan juga menjadi akhir karier Rizal di birokrasi. Selanjutnya ia kembali ke Econit. Kinerjanya yang tokcer dalam masa singkat di birokrasi, membuat pemerintah SBY meliriknya untuk menjadi preskom PT Semen Gresik pada 2006.

    2. Faisal Basri

    Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia di usia ke-64 tahun pada Kamis, 5 September 2024. Faisal Basri mengembuskan napas terakhirnya saat dirawat di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan akibat serangan jantung.

    Ekonom senior ini diketahui mengalami sakit usai menghadiri undangan petani di Dairi, Sumatera Utara sepekan sebelum ia wafat. Sri Mulyani hingga Luhut melayat ke rumah duka Faisal Basri. Luhut menyebut keduanya saling menghormati meski kerap berbeda pendapat.

    “Saya sangat terkejut mendengar beliau pergi tadi pagi. Dan saya upayakan betul supaya bisa melayat beliau di sini. Saya menyampaikan selamat jalan Pak Faisal Basri, istirahatlah dengan tenang. Kami masih meneruskan banyak pekerjaan-pekerjaan yang Anda kritik di sana sini yang menurut saya cukup ada yang benar dan juga akan kita perbaiki, ” ujarnya di rumah duka di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

    Sebagai ekonom, Faisal Basri ikut mendirikan lembaga think tank Institute for Development of Economics & Finance (INDEF). Dia aktif dari 1995 hingga 2000 di INDEF.

    Sementara di bidang pemerintahan, Faisal Basri pernah mengemban amanah sebagai anggota Tim Perkembangan Perekonomian Dunia pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN di tahun 1985-1987 dan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden pada tahun 2000.

    Pada 2014, Faisal Basri sempat ditunjuk menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) oleh Menteri ESDM yang kala itu dijabat Sudirman Said. Tujuannya untuk membuat tata kelola migas transparan dan memberantas mafia.

    3. Tanri Abeng

    Tanri Abeng meninggal dunia pada 23 Juni 2024. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada kabinet Presiden Soeharto itu menghembuskan napas terakhirnya pada usia 82 tahun.

    Tanri Abeng ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998. Ia adalah menteri pertama di kementerian tersebut, yang kini menjadi Kementerian BUMN.

    Selama menjabat, Tanri Abeng memiliki jasa besar terhadap perusahaan pelat merah, khususnya dalam menyehatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan melahirkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Dalam wawancara khusus detikcom September 2014 silam, Tanri menyebut menyehatkan Garuda merupakan salah satu tugas berat pertamanya. Tugas ini diembannya atas titah Presiden Soeharto yang ingin simbol negara ini terus mengudara.

    “Saya tidak mau Garuda bangkrut. Dia harus terbang terus,” kata Tanri menirukan Pak Harto kala itu.

    Ia mengatakan, tugas ini bukan perkara mudah lantaran sebagai sebuah perusahaan Garuda bisa dikatakan sudah bangkrut terbebani oleh utang yang sangat besar dan manajemen yang tidak sehat. Beberapa bulan ia banting tulang menangani maskapai pelat merah itu, sayap-sayap Garuda mulai pulih dan tampak dapat terbang dengan sehat.

    Tugas berat berikutnya adalah menyehatkan 4 Bank BUMN yang terdiri dari Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dengan melakukan skema penggabungan atau merger menjadi Bank Mandiri.

    Berkat jasanya, Garuda Indonesia masih bisa mengudara sampai hari ini dan Bank Mandiri menjelma sebagai salah satu bank terbesar di Tanah Air.

    4. Hamzah Haz

    Wakil Presiden ke-9 Indonesia, Hamzah Haz meninggal dunia pada 24 Juli 2024. Ia meninggal dunia setelah terjatuh kala ingin melaksanakan salat duha di kediamannya wilayah Matraman, Jakarta Timur.

    Ekonom Senior Didik J Rachbini menyebut, Hamzah Haz merupakan sosok politisi negarawan, sekaligus penulis, pemikir, kolumnis yang rajin memberikan pencerahan masalah-masalah ekonomi politik, khususnya politik anggaran dan APBN.

    Menurutnya, tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an. Menurutnya, Hamzah Haz tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktik kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR di mana ia sekaligus sebagai pimpinan partai oposisi yang loyal.

    Didik pun bicara peran Hamzah Haz dalam menjaga APBN. Dia menerangkan, hal yang bisa ditiru dari sosok Hamzah Haz adalah berkomitmen terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tanpa meninggalkan aspek realitas dan rasional.

    Ia pun mencontohkan, pada 20 tahun lalu terjadi krisis APBN Hamzah Haz ‘turun gunung’ untuk ikut menyelesaikannya. Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politik.

    Hamzah Haz yang merupakan Ketua Umum PPP terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik.

    5. Rachmadi Bambang Sumadhijo

    Menteri Pekerjaan Umum periode 1998-1999 Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo meninggal dunia dalam usia 84 tahun. Mendiang menghembuskan napas terakhir pada hari Rabu 4 Desember 2024, pukul 10.20 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), Jakarta.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memimpin prosesi pemakaman di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Selama masa bakti sebagai Menteri PU periode 1998-1999, Rachmadi berkontribusi dalam pemulihan infrastruktur nasional di tengah situasi krisis ekonomi. Almarhum sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Manusia pada 1990-1991 dan Direktur Jenderal Cipta Karya pada 1991-1998.

    Atas dedikasi Almarhum dalam bidang pembangunan, Rachmadi Bambang Sumadhijo menerima tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan (1981). Tanda jasa lainnya juga diterima Almarhum yakni Satyalancana Wira Karya (1994), Bintang Jasa Utama (1995), dan Bintang Mahaputera Adipradana (1999).

    (ily/ara)

  • Kiat TNI AD perkuat ketahanan pangan selama 2024

    Kiat TNI AD perkuat ketahanan pangan selama 2024

    Jakarta (ANTARA) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan unsur penting dalam memperkuat negara. Tidak hanya dari segi pertahanan di bidang persenjataan dan armada perang, TNI juga memainkan peran krusial dalam memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian daerah.

    Semua itu dilakukan demi memperkuat kedaulatan pangan Indonesia, seperti yang selama ini digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Peran memperkuat ketahanan pangan ini pun didalami oleh TNI AD, terutama saat tampuk kepemimpinan dipegang oleh Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang bertindak sebagai KSAD.

    Selama 2024, TNI hadir dengan beragam program ketahanan pangan, mulai dari TNI AD Manunggal Air, Panen Raya, hingga pembentukan Batalyon Penyangga Daerah Rawan (PDR).

    Program-program tersebut digelar di wilayah pelosok yang dinilai membutuhkan penguatan ketahanan pangan agar masyarakat bisa bertahan hidup secara mandiri.

    Tidak hanya itu, program ini juga berguna untuk memperkuat kepercayaan masyarakat akan hadirnya Pemerintah melalui TNI AD dalam menangani urusan perut.

    Dengan demikian, rasa nasionalisme masyarakat pun meningkat dan paham separatisme yang bertentangan dengan Pemerintah bisa diredam.

    Tiga program besar yang dijalankan TNI AD selama 2024 itu memiliki keterkaitan erat. Program-program itu saling melengkapi guna menciptakan sistem ketahanan pangan yang kuat bagi masyarakat.

    TNI AD Manunggal Air

    Program TNI AD Manunggal Air merupakan kegiatan pembangunan titik-titik dan perbaikan saluran guna memudahkan masyarakat mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Program ini pertama kali bergulir pada 2016 kala Maruli masih menjabat sebagai Komandan Korem 074/Warastratama di Wonogiri, Jawa Tengah.

    Kala itu Maruli melihat beberapa tempat di wilayahnya mengalami kekeringan. Kondisi tersebut membuat hati menantu dari mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan itu tergerak membuat titik air berupa sumur yang dilengkapi alat pompa dan pipa saluran air.

    Alhasil, sebanyak 17 bendungan, enam tanggul, tiga embung, serta pompa hidran sederhana berhasil dibangun TNI AD di daerah tersebut.

    Langkah tersebut terbukti efektif menghilangkan kekeringan di wilayah Jawa Tengah. Program TNI Manunggal Air pun semakin besar kala Maruli diangkat sebagai Pangdam IX/Udayana pada 2021, Pangkostrad pada 2022, dan KSAD pada 2024.

    Program TNI Manunggal Air itu yang semula hanya digelar di tingkat provinsi menjelma menjadi salah satu program strategis tingkat nasional.

    Semenjak program tersebut diselenggarakan secara besar-besaran pada 2022 hingga tahun ini (tercatat hingga Agustus 2024), TNI AD berhasil membangun 2.671 titik air di 2.467 lokasi di seluruh Indonesia.

    Jumlah tersebut dicapai TNI AD berkat kerja sama antara seluruh satuan hingga masing masing kodam yang ada di setiap provinsi.

    Selain seluruh jajaran di daerah, capaian itu diraih TNI AD berkat kerja samanya dengan beberapa pihak swasta dalam program corporate social responsibility (CSR).

    Sebanyak 2.671 titik air itu terdiri atas 674 pompa hidran, 1.832 sumur bor, dan 165 sistem distribusi air gravitasi. Program tersebut berhasil membantu 1.058.499 jiwa untuk mendapatkan air bersih serta menyuburkan lebih dari 35.000 hektare lahan pertanian di seluruh Indonesia.

    Data per November 2024, TNI AD sudah berhasil membangun 3.128 titik air di seluruh Indonesia. Jutaan jiwa dan ribuan hektare lahan pertanian terbantu dengan program ini.

    Panen raya

    Panen raya yang dilakukan TNI AD merupakan program pemanfaatan lahan kosong yang ada di wilayah menjadi lumbung pangan guna memperkuat ketahanan pangan.

    Program itu dijalankan Maruli guna menindaklanjuti instruksi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo untuk memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan pertanian.

    Seluruh jajaran kodim hingga korem yang ada di wilayah pun berlomba-lomba menggarap lahan kosong di wilayah menjadi lahan pertanian. Ada yang ditanami jagung, padi, beragam sayuran, hingga buah-buahan.

    Seluruh hasil tani tersebut pun dapat dikelola dan dinikmati langsung masyarakat setempat.

    Yang paling besar yakni ketika TNI AD dan Kementerian Pertanian menggelar panen raya di Desa Neglasari, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada 4 Juni lalu.

    Panen raya tersebut terbilang besar karena dijadikan proyek percontohan nasional yang harus diikuti oleh seluruh instansi.

    Hasil panen itu merupakan buah kerja keras personel TNI AD dan petani setempat dalam mengelola lahan seluas sekitar 980 hektare.

    Maruli menjelaskan, lahan yang diberikan oleh PTPN itu awalnya merupakan kawasan semak belukar dan gersang. Berkat tenaga dan fasilitas yang dimiliki TNI AD, lahan tidur itu disulap menjadi ladang pangan masyarakat.

    Dari 980 hektare lahan, 250 hektare ditanami singkong dan 130 hektare ditanami jagung. Tidak hanya itu, lahan ini pun digunakan untuk budi daya sapi dari Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), seluas 100 hektare, kemudian beberapa hektare digunakan untuk peternakan ayam dan perkebunan buah seperti pepaya, mangga, cabai, dan lain-lain.

    Dari lahan tersebut, TNI AD dan masyarakat setempat bisa menghasilkan panen jagung kering rata-rata 5-6 ton/hektare, sementara untuk singkong 8-9 ton/hektare.

    Hingga saat ini, program pemanfaatan lahan tidur di seluruh wilayah Indonesia oleh TNI AD masih berlanjut.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • AHY Bocorkan Kelanjutan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya – Page 3

    AHY Bocorkan Kelanjutan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya – Page 3

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaksir proses studi kelayakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tak akan rampung tahun ini. Artinya, hal tersebut akan berlanjut di era Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Proyek tersebut, saat ini disebut telah masuk masa pra feasibilty study (FS). Artinya, masih ada tahapan panjang untuk masuk ke studi kelayakan, tender proyek, hingga pengerjaan megaproyek tersebut.

    Juru Bicara Kemenhub kala itu Adita Irawati memastikan, prosesnya tidak akan selesai hingga kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada Oktober 2024.

    “Kereta Cepat Jakarta-Surabaya saya harus sampaikan enggak mungkin selesai tahun ini,” ujar Adita, ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

    Dia mengatakan, butuh waktu panjang dalam perencanaannya, hal ini berkaca pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang baru beroperasi di September 2023 lalu. Untuk itu, proyek Kereta Cepat dilanjutkan ke Surabaya pun disinyalir butuh waktu yang panjang.

    “Kita belajar dari Jakarta Bandung itu juga relatif cukup panjang ya prosesnya. Jadi memang ini masih suatu proses yang masih panjang,” tegasnya.

    Terkait proyek ini, pemerintah sudah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Tim ini diharapkan mampu memberikan percepatan pelaksanaan megaproyek tersebut.

     

  • Paus Fransiskus ke Indonesia Usai 35 Tahun

    Paus Fransiskus ke Indonesia Usai 35 Tahun

    Jakarta

    Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia menjadi salah satu momen bersejarah di tahun 2024. Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik sedunia ini kembali berkunjung ke Tanah Air setelah penantian 35 tahun.

    Paus Fransiskus tiba di Indonesia pada 3 September 2024. Paus Fransiskus tercatat merupakan Paus ketiga yang melawat ke Indonesia. Sebelumnya ada Paus Paulus VI di tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada 1989.

    Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan rangkaian perjalanan apolostiknya ke sejumlah negara di Asia Tenggara di tahun 2024. Setelah Indonesia, Paus Fransiskus melanjutkan perjalannya ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura.

    Nilai Kesederhanaan Paus Fransiskus

    Kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia menyisakan banyak pesan mendalam. Setibanya di Tanah Air, Paus dengan nama asli Jorge Mario Bergoglio ini menunjukkan nilai kesederhanaan yang diterapkan dalam kehidupannya.

    Pria kelahiran Argentina ini tidak datang ke Indonesia dengan penuh gemerlap kemewahan. Paus Fransiskus memilih menggunakan mobil medium MPV dan menginap di Kedutaan Besar (Kedubes) Vatikan selama berada di Indonesia. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi kala itu, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan fasilitas sederhana itu diminta langsung oleh Paus.

    “Ya, beliau maunya begitu, kami turutin,” kata Luhut di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, 3 September 2024.

    Luhut mengatakan pemerintah Indonesia sebenarnya menyiapkan akomodasi dan transportasi terbaik dengan keamanan tingkat tinggi untuk setiap kepala negara yang berkunjung di Indonesia, termasuk untuk Paus Fransiskus. Namun, Paus hanya meminta disiapkan mobil biasa dan ingin menginap di Kedubes Vatikan.

    “Kalau maunya begitu, ya kami berikan semuanya,” ujar Luhut.

    Selepas mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Paus menaiki mobil sipil untuk bergerak menuju Kedubes Vatikan di Jakarta Pusat. Sepanjang perjalanannya di mobil, Paus Fransiskus duduk di kursi penumpang depan. Di kawasan Bundaran HI Paus Fransiskus juga membuka kaca mobilnya dan melambaikan tangan serta senyum merekah kepada masyarakat yang telah menantinya.

    Pesan Damai dan Cinta Kasih ke Sesama

    Foto: Paus Fransiskus menyapa satu persatu peserta kegiatan di KWI (INDONESIA PAPAL VISIT COMMITTEE/DANU KUSWORO)

    Paus Fransiskus lalu melanjutkan kunjungannya di Indonesia dengan bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada 4 September 2024. Di momen itu Jokowi juga memperkenalkan Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih Indonesia kepada Paus Fransiskus.

    Dalam pidatonya di Istana Negara, Paus Fransiskus berbicara mengenai perdamaian dengan kerukunan. Dia mengatakan perbedaan tidak harus menjadi bibit permusuhan.

    “Kerukunan di dalam perbedaan dicapai ketika perspektif-perspektif tertentu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan bersama dari semua orang dan ketika seluruh kelompok suku dan agama bertindak dalam semangat persaudaraan,” ujar Paus Fransiskus dalam bahasa Italia yang diterjemahkan oleh penerjemah.

    Paus Fransiskus mengatakan menjaga nilai-nilai kerukunan merupakan hal yang dapat dilakukan setiap orang. Dia juga menekankan hal itu menjadi tanggung jawab lebih besar bagi orang-orang yang memegang kewenangan.

    “Solidaritas dan upaya mencapai perdamaian baik di dalam masyarakat maupun dengan bangsa-bangsa lain untuk memperkuat kerukunan yang damai dan berbuah yang menjamin perdamaian dan menyatukan upaya menghapus ketimpangan dan penderitaan di berbagai wilayah negara, gereja Katolik berkeinginan untuk meningkatkan dialog antaragama. Dengan cara ini, prasangka dapat dihapus dan suasana saling menghargai dan saling percaya dapat tumbuh,” ujarnya.

    Di hari ketiga kunjungannya di Indonesia, Paus Fransiskus juga mengunjungi terowongan silaturahim penghubung Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Momen itu terjadi pada 5 September 2024. Paus memuji bangunan itu sebagai simbol kerukunan beragama di Indonesia.

    “Mengenai hal ini, haruslah disebut terowongan bawah tanah ‘terowongan persahabatan’ yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga. Ini adalah simbol yang bermakna, yang memperkenankan dua tempat ibadah agung tidak hanya berada berhadapan satu sama lain, tapi terhubung satu sama lain,” kata Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, 5 September 2024.

    Dia mendorong agar sikap saling menghargai dan mengasihi ini dilanjutkan sehingga bisa bersama-sama mengembangkan spiritual dan mengamalkan agama masing-masing. Hal itu disebut akan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia.

    “Saya mendorong Anda untuk melanjutkan di jalan ini sehingga kita semua bersama sama, masing-masing mengembangkan spiritualitasnya dan mengamalkan agamanya, dapat berjalan dalam pencarian akan Allah, berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang terbuka, yang didasarkan atas sikap saling menghargai dan mengasihi satu sama lain, mampu melindungi diri dari kekerasan hari, fundamentalisme dan ekstremisme, yang selalu berbahaya dan tak pernah dibenarkan,” imbuhnya.

    Momen Hangat Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno

    Foto: Paus Fransiskus di Indonesia (REUTERS/Willy Kurniawan)

    Paus Fransiskus juga memimpin misa akbar yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 September 2024. Misa yang berlangsung hangat dan khusyuk itu diikuti hampir 70 ribu orang di dalam stadion dan ribuan lainnya di luar stadion.

    Meski sempat diguyur hujan, seluruh jemaat yang hadir tetap setia berada di Stadion GBK. Mereka menanti pesan yang disampaikan Paus Fransiskus dalam khotbahnya.

    Dalam khotbahnya, Paus Fransiskus berpesan soal perdamaian dan menjadi umat yang taat. Paus Fransiskus khotbah dalam bahasa Italia yang diterjemahkan oleh seorang penerjemah. Memulai khotbahnya, Paus Fransiskus mengatakan seorang umat Tuhan seharusnya menjadi pendengar yang taat terhadap ajaran penciptanya.

    “Saudara dan saudari, janganlah kita lupa hal ini. Tugas pertama seorang murid bukanlah mengenakan jubah kerohanian yang sempurna secara luar atau melakukan hal-hal luar biasa atau mengerjakan usaha-usaha besar,” kata Paus Fransiskus di Stadion GBK, 5 September 2024.

    “Sebaliknya, langkah pertama terdiri dari tahu menempatkan diri di dalam mendengar satu-satunya sabda yang menyelamatkan, yaitu sabda Yesus,” sambungnya.

    Selain esensi menjadi umat beragama yang taat, Paus Fransiskus juga kembali menyerukan pesan perdamaian. Paus menekankan pentingnya kasih di antara sesama manusia.

    Paus Fransiskus juga mengingatkan umat untuk tidak lelah berbuat kebaikan. Dia menyebut berbuat baik memang tidak selalu berbalas kebaikan. Namun, upaya untuk menjadi aktor perdamaian harus terus dilakukan.

    “Saudara dan saudari, saya juga hendak berkata kepada Anda, kepada bangsa ini, kepada Nusantara yang mengagumkan dan beranekaragam ini. Janganlah lelah berlayar dan menebarkan jalamu, janganlah lelah bermimpi dan membangun lagi sebuah peradaban perdamaian. Beranilah selalu untuk mengimpikan persaudaraan,” tutur Paus Fransiskus.

    Lawatan empat hari Paus Fransiskus di Indonesia memberikan kenangan yang membekas. Di tengah posisi strategis dan penuh kuasa yang digenggamnya, Paus Fransiskus memberikan teladan bagaimana hidup sederhana dan cinta kasih kepada sesama.

    Halaman 2 dari 3

    (ygs/imk)

  • Jenderal Maruli: Sampai Mau Nikah dengan Putri Pak Luhut, Saya Tak Mampu Beli Motor

    Jenderal Maruli: Sampai Mau Nikah dengan Putri Pak Luhut, Saya Tak Mampu Beli Motor

    Jenderal Maruli: Sampai Mau Nikah dengan Putri Pak Luhut, Saya Tak Mampu Beli Motor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengaku tidak pernah bisa membeli sepeda motor hingga menjelang pernikahannya dengan putri Luhut Binsar Pandjaitan, Paulina Pandjaitan.
    Maruli mengatakan, saat ia berpacaran dengan putri Luhut, kondisi finansialnya terbatas.
    Namun, hal itu tidak pernah dipersoalkan calon mertuanya.
    “Jadi kalau zaman dulu saya sampai letnan enggak kebeli motor. Lettu mau nikah saya enggak pernah bisa beli motor,” kata Maruli dalam wawancara program Brigade Podcast yang tayang di Youtube
    Kompas.com
    , Sabtu (21/12/2024).
     

    Maruli mengatakan, pada tahun 1993, atau ketika ia baru lulus dari Akademi Militer (Akmil), gajinya sebagai tentara saat itu hanya Rp 90.000.
    Dengan uang itu, ia hanya bisa membeli satu setel pakaian yang layak setiap bulannya satu kali dengan harga Rp 20.000.
    Saat itu, kata dia, anggota Korps Pasukan Khusus (Kopassus) biasanya baru bisa membeli sepeda motor atau televisi setelah pulang dari penugasan di suatu daerah.
    “Biasanya, di Kopassus itu enggak kepakai gaji setahun, pulang baru beli,” ujar Maruli.
    Sementara itu, gaji yang ia dapatkan dari penugasan-penugasan di Kopassus kerap digunakan untuk mendukung kebutuhan logistik bawahannya.
    Maruli juga mengaku tidak mau berandai-andai dan bergaya hidup muluk-muluk.
    Menurutnya, pakaian yang penting rapi, tidak jorok, dan tak perlu mewah.
    “Saya enggak mau menyiapkan sekelompok orang tapi enggak ada air minum. Itu selalu saya belikan pakai uang gaji saya dulu,” katanya.
    Maruli menceritakan, di tengah keterbatasan finansialnya itu, ia berpacaran dengan putri Luhut dengan berjalan kaki sekitar tiga kilometer dari Cijantung ke Kalisari.
    “Kita beneran loh, kadang-kadang ongkos saya cuma satu jalan itu,” tutur Maruli.
    Maruli tercatat sebagai lulusan Akmil 1992.
    Sebelum duduk sebagai orang nomor satu di Angkatan Darat (AD), ia pernah menjadi Wakil Komandan Grup 1 Korps Pasukan Khusus (Kopassus) pada 2010-2013, kemudian Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres pada 2014-2016, Komandan Korem 074 Warastratama (2016-2017), Wakil Komandan Paspampres (2017-2018), dan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro (2018).
    Lalu, ia menjabat sebagai Komandan Paspampres (2018-2020), Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad (2022-2023), dan KSAD (November 2023 sampai sekarang).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.