Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Pencairan BLT 2025, Ketua DEN Luhut Detailkan Rancangan Sistem Baru

    Pencairan BLT 2025, Ketua DEN Luhut Detailkan Rancangan Sistem Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah sedang menyusun sistem agar bantuan langsung tunai (BLT) diberikan kepada masyarakat hanya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan tertentu.

    Luhut mencontohkan penerimaan BLT nantinya harus membuka akun bank untuk menerima transfer uang dari pemerintah. Hanya saja, uang tersebut tidak akan bisa dibelanjakan untuk sembarang barang.

    “Mulai kita target dan dia harus membelanjakan uang ini dengan arahan pemerintah. Misalnya di desa itu dibeli telur, ayam, dan sebagainya,” jelas Luhut dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Pensiunan TNI itu menjelaskan nantinya penerimaan BLT akan menerima semacam barcode yang digunakan untuk beli macam-macam barang yang ditetapkan pemerintah.

    Dengan begitu, sambungnya, peredaran uang BLT akan tetap beredar di desa. Luhut pun meyakini ke depan ketimpangan perekonomian antara desa dan kota akan menyempit.

    “Rp1 miliar per desa roughly [kira-kira] dari dana desa dan plus dengan makan [bergizi gratis], itu kira-kira hampir Rp9 miliar itu berputar di desa dan itu akan men-generate [memutar] ekonomi di sana,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang kerap menyatakan pemerintah ingin agar bantuan subsidi lebih tepat sasaran. Oleh sebab itu, dia ingin mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai atau BLT.

    “Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujar Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, Rabu (9/10/2024).

    Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan pihaknya sedang mengumpulkan data-data kependudukan setiap keluarga dari golongan terbawah.

    Prabowo pun ingin agar setiap perusahaan pelat merah yang memiliki jaringan hingga ke desa-desa bisa membantu menyukseskan pemberian bantuan langsung tunai tersebut.

    “Kita berharap BRI, BNI, POS Indonesia, PLN dengan semua jaringannya sampai ke desa bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin,” jelasnya.

  • Ketua DEN Luhut Sebut Cortex hingga OSS jadi Jalan Prabowo Mampu Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Ketua DEN Luhut Sebut Cortex hingga OSS jadi Jalan Prabowo Mampu Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini digitalisasi merupakan elemen kunci untuk mempercepat transformasi perekonomian Indonesia sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai.

    Luhut menjelaskan digitalisasi menjadi jalan yang diusulkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) kepada Prabowo. Dia mengaku Prabowo menyambut baik usulan tersebut. Bahkan, sambung pensiunan TNI itu, Presiden ingin semua sistem digitalisasi pemerintahan tersebut bisa terimplementasi pada hari ulang tahun Indonesia ke-80.

    “Dia [Prabowo] mau ini program sudah mulai jalan di bulan Agustus [2025]. Kami sudah harus kerja around the clock [mengejar waktu] untuk membuktikan ini, karena ini game changer [titik balik kemajuan] buat Indonesia,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Luhut merincikan terdapat empat pilar digitalisasi usulan Dewan Ekonomi Nasional. Pertama, optimalisasi penerimaan negara dengan implementasi Coretax (sistem inti administrasi perpajakan) dan Simbara (sistem Informasi Mineral dan Batubara) untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak dan penerimaan sektor mineral dan batu bara.

    Kedua, efisiensi belanja negara dengan digitalisasi sistem e-catalogue versi 6.0 untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efisien sehingga bebas dari pemborosan.

    Ketiga, kemudahan pelayanan publik dengan digitalisasi layanan seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan masyarakat sehingga mengurangi birokrasi berlebih.

    Keempat, kemudahan berusaha dengan penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempercepat proses perizinan usaha sehingga mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) serta menarik lebih banyak investasi langsung.

    Dengan empat pilar digitalisasi tersebut, Luhut meyakini kepercayaan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan meningkatkan tajam. Sejalan dengan itu, terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi. 

    “Itu 8% growth [pertumbuhan] yang dicanangkan itu bukan hal yang impossible [tak mungkin], itu sangat global dilakukan,” ujarnya.

  • Pakai Sistem Canggih Ini, Luhut Pede Setoran Pajak RI Tambah Rp1.200 T

    Pakai Sistem Canggih Ini, Luhut Pede Setoran Pajak RI Tambah Rp1.200 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan mendapat tambahan negara senilai Rp 1.200 triliun dari digitalisasi sistem pengawasan dan pelayanan perpajakan, salah satunya sistem coretax.

    Sistem coretax itu kata dia telah didesain untuk terhubung dengan sistem teknologi pemerintahan yang terpusat, bernama government technology atau govtech. Sistem itu kata dia akan mempermudah pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak dan melaporkan harta kekayaannya.

    “Dengan itu nanti kalau potensi dana Rp 1.500 triliun, kalau kita asumsinya Rp 1.200 triliun bisa kita collect bertahap,” kata Luhut saat konferensi pers perdana DEN di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Melalui sistem coretax yang terhubung dengan govtech, ia memastikan masyarakat yang selama ini tidak patuh menunaikan kewajiban perpajakannya akan bisa terpantau langsung dengan pemerintah. Sebab, coretax yang terhubung dengan govtech itu bisa melihat data transaksi, aset, hingga perjalanan wajib pajak.

    “Ini yang buat Indonesia betul-betul transparan ke depan, karena dengan AI, Big Data yang kita punya itu akan buat Indonesia ini berubah,” kata Luhut.

    Seluruh tambahan penerimaan negara dari penguatan pengawasan itu ia pastikan akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Terutama untuk menggeliatkan aktivitas usaha UMKM hingga memperkuat daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

    “Presiden perintahkan untuk alokasi seperti UMKM, untuk dorong tadi purchasing power daripada kelas menengah ke bawah,” tuturnya.

    (arj/mij)

  • Luhut Tegaskan Pengemplang Pajak Tidak Bisa Urus Paspor dan Sulit Urus Perizinan – Halaman all

    Luhut Tegaskan Pengemplang Pajak Tidak Bisa Urus Paspor dan Sulit Urus Perizinan – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pengemplang pajak akan sulit mengurus administrasi. Misalnya, berkaitan dengan pengurusan paspor.

    Luhut menekankan digitalisasi adalah elemen kunci untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Menurutnya, digitalisasi bisa mendorong tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak.

    Dia menjelaskan sistem core tax, yang telah mulai diimplementasikan bulan ini, memungkinkan pencatatan dan verifikasi transaksi secara real-time, mendukung kepatuhan wajib pajak, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Nantinya, ucap Luhut, data wajib pajak akan terintegrasi.

    “Kalau terintegrasi dengan baik, core tax bisa mendeteksi kalau wajib pajak tidak memasukkan data tidak benar maka bisa terdeteksi. Kalau jumlah aset dilaporkan lebih sedikit bisa langsung terdeteksi,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Luhut mengingatkan kepada penunggak pajak agar patuh. Sebab, ke depan para pengemplang pajak akan sulit dalam mengurus administrasi. Termasuk, akan sulit untuk memperbarui berkaitan dengan izin usaha.

    “Bisa saja diblok. Anda sudah bayar pajak belum, sudah royalti belum. Kamu ngurus paspor tidak bisa karena belum bayar pajak, lebih jauh lagi kamu memperbarui izin tidak bisa,” tambah Luhut.

    Luhut menegaskan, aturan tersebut akan berlaku untuk semua, termasuk pejabat yang tidak patuh. Nantinya, dengan digitalisasi akan terkuak, jika seseorang menyembunyikan hartanya.

    “Mantan-mantan pejabat tidak patuh juga akan ketahuan kalau menyembunyikan sesuatu,” tutur Luhut.

    Anggota DEN, Septian Hario Seto menerangkan, implementasi SIMBARA juga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

    Teknologi tersebut memungkinkan deteksi sistematis terhadap data yang tidak akurat. Misalnya saja, SIMBARA mampu memblokir penjualan batubara perusahaan jika ada royalti yang belum dibayar.

    “Jadi perusahaan itu tidak akan bisa jualan batubara sampai dia melunasi tagihan royaltinya,” tutur Seto.

     

  • Luhut Pastikan Eks Pejabat Culas Bisa Dideteksi Pakai Alat Canggih Ini

    Luhut Pastikan Eks Pejabat Culas Bisa Dideteksi Pakai Alat Canggih Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah kini memiliki sistem digital yang terintegrasi hingga bisa mendeteksi seluruh aktivitas ekonomi tiap penduduk, tak terkecuali pejabat negara maupun mantan pejabat negara.

    Sistem teknologi itu tercakup ke dalam sistem besar yang disebut dengan government technology atau GovTech. Sistem itu akan tersambung ke dalam sistem inti pajak atau Coretax, identitas kependudukan digital, perizinan berusaha, hingga sistem keimigrasian.

    “Ini akan menjadi game changer untuk negeri ini,” kata Luhut saat konferensi pers perdana DEN di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Oleh sebab itu, Luhut menekankan, bagi masyarakat maupun mantan pejabat yang dulu tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan maupun berbuat curang selama menjabat atau saat melakukan aktivitas bisnisnya, akan mudah terdeteksi pemerintah ke depannya.

    Sistem ini pun kata dia akan mudah dilihat secara publik, sehingga tata kelola pemerintah hingga aktivitas ekonomi ke depan di Indonesia akan semakin transparan. Masalah korupsi pun juga akan semakin mudah terdeteksi.

    “Karena nanti ada mantan-mantan pejabat yang tidak patuh akan ketahuan. Kalau misal saya mantan pejabat sembunyikan sesuatu akan ketahuan,” tegas Luhut.

    “Entah dulu dia paling berkuasa, enggak ada urusan. Orang bisa Google, kamu itu buat sesuatu yang enggak benar. Jadi akan membuat Indonesia menurut saya akan hebat ke depan,” ungkapnya.

    (arj/haa)

  • Fotokopi KTP Mau Dihapus, Luhut: Pejabat Tak Setuju, Diganti Saja

    Fotokopi KTP Mau Dihapus, Luhut: Pejabat Tak Setuju, Diganti Saja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendorong transformasi digital di seluruh sektor pemerintahan. Salah satu fondasi utamanya adalah implementasi identitas digital atau digital ID.

    Sistem digital ID ini bakal menggantikan sistem verifikasi dan administrasi yang selama ini mengandalkan fotokopi atau foto KTP atau identitas fisik lainnya.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut B. Pandjaitan menegaskan orang-orang yang tidak sejalan dengan upaya pemerintah menerapkan digital ID harus siap diganti.

    “Itu sebabnya saya minta Bapak Presiden saya bilang kita akan coba 17 Agustus tapi kalau kalau ada orang enggak setuju di sini, kepada Pak Presiden kami usulkan ya diganti saja,” katanya.

    Dia mencontohkan sistem digital ID bisa diterapkan dalam pengucuran bantuan tunai langsung. Nantinya, pemerintah bisa menggunakan sistem barcode untuk memastikan uang dibelanjakan sesuai arahan pemerintah.

    “Misalnya di desa beli telur, beli ayam, itu akan ada barcodenya. Yang membuat sistem ini itu, karena kita ada pengalaman dengan dulu PeduliLindungi kita tidak keluar duit macam-macam dan ternyata kita bisa. Ada infrastruktur, keluar dana, tapi BPKP kita minta audit berkala,” katanya.

    Luhut menyatakan program transformasi digital pemerintah saat ini tidak seperti program sebelumnya yang mengandalkan vendor eksternal. Kali ini, sistem dibangun secara internal oleh “anak-anak Indonesia” yang bekerja di LKPP, Peruri, dan Telkom.

    “Anak-anak Indonesia itu ada 300 yang bekerja di LKPP, Peruri, Telkom. Presiden kemarin malam setuju bertemu mereka 2-3 minggu dari ini, setelah sistem ini terbentuk. Jadi sistem ini bukan sistem baru dan tidak seperti e-KTP mau tender sekian triliun, tidak ada itu,” kata Luhut. “Karena banyak anak muda indonesia yang hebat, jadi tidak boleh ada yang menghambat proses ini semua harus sepakat karena kepentingan RI.”

    (dem/dem)

  • RI Gabung BRICS, Luhut: Kita Ini Negara Berdaulat

    RI Gabung BRICS, Luhut: Kita Ini Negara Berdaulat

    Jakarta, FORTUNE – Indonesia resmi menjadi anggota penuh ke-10 BRICS, aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dan sejumlah negara lain.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan keanggotaan Indonesia di BRICS memberikan peluang besar memperluas pasar sekaligus menunjukkan independensi Indonesia di kancah internasional.

    “Kita ini negara berdaulat, negara besar. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, baik itu Tiongkok maupun Amerika Serikat,” kata Luhut dalam acara konferensi pers, Kamis (9/1).

    Menurutnya, Indonesia perlu bersikap mandiri dan mengambil keuntungan strategis dari keanggotaan di BRICS, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Keanggotaan BRICS membuka akses Indonesia ke pasar lebih luas, sekaligus memberikan posisi strategis di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global.

    “Market kita lebih besar. Dengan BRICS, kita punya peluang lebih besar untuk menangkap pasar-pasar baru dan mengantisipasi risiko dari ketegangan di Tiongkok, Eropa, dan Amerika,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti krisis energi di Eropa akibat konflik Rusia-Ukraina, serta tantangan ekonomi Cina yang tengah melambat. Ketidakpastian kebijakan di Amerika Serikat juga menjadi perhatian, terutama dalam konteks tarif perdagangan. Menurut Luhut, semua ini merupakan kombinasi tantangan yang harus dicermati Indonesia dengan baik demi menjaga stabilitas perekonomian domestik.

    Pentingnya kebijakan berbasis data

    Luhut menyatakan pengambilan keputusan ekonomi di bawah pemerintahan saat ini dilakukan secara terukur, dengan dukungan data dan masukan dari para ahli internasional. Ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki Dewan Penasihat Global (Global Advisory Board) yang terdiri dari tokoh-tokoh ekonomi terkemuka, seperti Ruchir Sharma, penulis buku One Man Wrong Kapitalisme, dan Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates.

    “Kami benar-benar mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dan mendiskusikannya dengan serius. Ini membantu kami memberikan masukan yang tepat kepada Presiden dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Luhut.

    Luhut optimistis langkah strategis seperti hilirisasi dan pengembangan teknologi genomik akan memperkuat posisi Indonesia pada masa mendatang.

    “Saya sangat percaya diri bahwa dengan langkah-langkah ini, Indonesia bisa menjadi negara maju, meskipun mungkin tidak pada 2040, tapi lebih realistis pada 2050,” katanya.

    Ia mengatakan upaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan yang responsif terhadap pasar juga menjadi fokus utama pemerintah.

    “Kami harus cepat merespons apa yang tidak disukai pasar terhadap kebijakan kami. Dengan pendekatan seperti ini, saya yakin kita bisa memperbaiki ekonomi domestik dan memanfaatkan keanggotaan di BRICS untuk mencapai kemajuan yang lebih besar,” ujarnya.

  • Satu Jam Diperiksa KPK, Ahok ungkap Asal-usul Kasus Korupsi LNG

    Satu Jam Diperiksa KPK, Ahok ungkap Asal-usul Kasus Korupsi LNG

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG baru ditemukan pada 2020, kendati kontraknya sudah diteken jauh sebelum itu. 

    Hal itu diungkapnya usai diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi pada pengembangan kasus yang menjerat Direktur Utama Pertamina 2009-2014 Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan, Kamis (9/1/2025). 

    Sebagaimana diketahui, Ahok diangkat oleh Menteri BUMN sebagai Komisaris Utama Pertamina pada November 2019. Dia lalu mengundurkan diri pada awal 2024 karena ingin berkampanye untuk pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat Pilpres 2024. 

    “Gua sudah lupa, ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Cuman kita yang temukan waktu zaman saya jadi Komut, itu saja sih,” ungkapnya kepada wartawan setelah meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2025). 

    Ahok menjelaskan bahwa kontrak pengadaan LNG Pertamina yang diperkarakan KPK itu diteken sebelum dirinya bergabung ke perseroan. Namun, dugaan rasuah pada pengadaan tersebut baru ditemukan semasa dia menjabat Komisaris Utama. 

    “Kan udah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemunya ini di Januari 2020. Itu aja sih,” ungkap mantan Gubernur Jakarta itu. 

    Ahok juga sebelumnya mengungkap bahwa pihaknya juga telah melaporkan dugaan rasuah itu ke Menteri BUMN saat itu, dan melaporkannya ke KPK. 

    Adapun pemeriksaan Ahok di KPK kali ini berlangsung singkat. Sebelumnya, dia sudah pernah diperiksa penyidik pada November 2023, ketika masih menjabat komisaris utama. 

    Asal Mula Kasus

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, lembaga antirasuah mengusut dugaan kerugian keuangan negara pada pengadaan LNG dengan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) Corpus Christie Liquefaction atau CCL. Berdasarkan surat dakwaan jaksa terhadap Karen, kerja sama pengadaan LNG yang ditandatangani olehnya saat menjadi dirut diduga merugikan keuangan negara sekitar US$113,83 juta. 

    Setelah Karen dijatuhi hukuman pidana penjara, KPK mengembangkan perkara itu dengan menetapkan dua orang tersangka baru yaitu HK dan YA. HK merupakan Direktur Gas Pertamina 2012-2014 Hari Karyuliarto, sedangkan YA adalah Senior Vice President (SPV) Gas and Power Pertamina 2013-2014 Yenni Andayani. 

    Keduanya adalah bawahan Karen yang diberikan kuasa untuk menandatangani perjanjian jual beli LNG Train 1 dan Train 2 dari anak usaha Cheniere Energy, Inc., Corpus Christie Liquefaction, LLC.

    Pada Juli 2024, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan indikasi baru dalam kasus Karen yang melibatkan empat pengadaan LNG lainnya di Pertamina. 

    “Kami menemukan hal baru terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara KA (Karen). Ini terkait dengan CCL yang berada di luar negeri,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/7/2024). 

    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyebut perseroan menghormati proses yang sedang berjalan di KPK.

    “Kami menghormati proses yang sedang berjalan di KPK, dan tentu Pertamina selalu menjunjung tinggi penerapan good corporate governance dalam setiap aksi korporasi sesuai aturan dan ketentuan berlaku,” kata Fadjar kepada Bisnis melalui pesan singkat, Rabu (8/1/2025).

    Kasasi Karen

    Pada perkembangan lain, penasihat hukum Karen menyebut kliennya tengah mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan berupa pidana sembilan tahun penjara atas kasus LNG. 

    Luhut Pangaribuan, kuasa hukum Karen, mengakui sudah mendengar kabar bahwa KPK telah menetapkan dua orang tersangka baru pada pengembangan kasus yang menjerat kliennya. 

    “Perkembangan yang saya dengar adalah ada dua tersangka yang diperiksa dan itu sudah disebut dalam dakwaan Bu Karen,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (8/1/2025). 

    Karen, perempuan pertama yang memimpin Pertamina itu, sebelumnya dijatuhi vonis sembilan tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat, Juni 2024 lalu. Dia juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan, namun lolos dari pidana uang pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan US$104,016 sebagaimana tuntutan jaksa. KPK juga sebelumnya membebankan pidana uang pengganti kerugian negara sebesar US$113,83 juta kepada CCL. 

    Putusan pengadilan pertama itu lalu dikuatkan dengan putusan banding yang dibacakan 30 Agustus 2024. 

  • Luhut Bongkar Keuntungan Indonesia Gabung BRICS – Page 3

    Luhut Bongkar Keuntungan Indonesia Gabung BRICS – Page 3

    Sebelumnya, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota penuh dari BRICS, organisasi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaan ini diharapkan membawa berbagai keuntungan bagi Indonesia di masa depan, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan internasional.

    Salah satu potensi keuntungan yang menjadi sorotan adalah peluang Indonesia untuk membeli minyak dari Rusia dengan harga yang lebih kompetitif. Menurur Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan langkah ini dapat menjadi opsi strategis bagi Indonesia, selama memberikan manfaat besar bagi kepentingan nasional.

    “Kemana aja kalau kita menguntung Republik dan sepanjang itu tadi menguntungkan Republik dan itu bisa kita bicarakan kepada nenerapa negara-negara yang lain kenapa tidak. Kalau kita dpaat lebih murah 20 dollar 22 dollar kenapa tidak?” ujar Luhut.

    Pernyataan ini menegaskan Indonesia akan mempertimbangkan peluang yang ada dengan cermat, tanpa mengabaikan aspek strategis dan diplomatiknya.

    “Namun tentu saja, kita harus hati-hati dan melihat ini dengan baik,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyatakan kepesertaan Indonesia di BRICS bisa dinilai sebagai upaya memperkuat hubungan tidak hanya dengan China tapi dengan Brasil dan Afrika Selatan maupun negara timur tengah.

    Bhima menuturkan sebaiknya pemerintah tidak hanya melihat BRICS dengan agenda China saja, tetapi ada potensi besar dengan negara Brasil terkait ekonomi restoratif, hingga Afrika Selatan soal pengembangan transisi energi bersih.

    Dia pun menilai apabila pemerintah Indonesia terlalu pro-China maka keanggotaan Indonesia di BRICS akan sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan.

    “Keanggotaan Indonesia di BRICS sebenarnya sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan,” kata Bhima dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (8/1).

     

    Reporter: Siti Ayu Rachma

    Sumber: Merdeka.com

  • Luhut: Program Makan Bergizi Gratis Perkuat Ekonomi Desa

    Luhut: Program Makan Bergizi Gratis Perkuat Ekonomi Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai program makan bergizi gratis (MBG), yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025, memberikan manfaat signifikan di berbagai sektor. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, tetapi juga memperkuat ekonomi desa melalui perputaran ekonomi lokal.

    Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan dua manfaat utama dari pelaksanaan program MBG. Pertama, program ini secara langsung meningkatkan asupan gizi siswa di sekolah. Banyak anak yang sebelumnya hanya mengandalkan uang saku kini dapat menikmati makanan bergizi secara gratis.

    “Anak-anak sangat senang. Mereka bilang sebelumnya hanya membawa uang jajan untuk membeli makanan seadanya. Dengan program ini, mereka bisa menikmati makanan yang lebih bergizi,” ujar Luhut di kantor DEN, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Manfaat kedua adalah peningkatan perputaran ekonomi di tingkat desa. Program MBG menghadirkan dapur-dapur layanan yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Dapur ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal.

    Kerja sama dengan pelaku UMKM, petani, dan peternak lokal untuk penyediaan bahan baku turut memberikan dampak ekonomi positif.

    “Dengan adanya program ini, ekonomi desa bergerak lebih dinamis. Warga mulai menanam sayur, beternak, dan berpartisipasi dalam rantai pasokan,” tambah Luhut.

    Luhut berharap program MBG dapat berjalan dalam jangka panjang untuk memberikan dampak yang lebih besar. Meskipun baru berjalan selama kurang dari seminggu sejak peluncurannya pada Senin (6/1/2025), program makan bergizi gratis dinilai sudah menunjukkan hasil yang menjanjikan.

    “Uang yang berputar di desa meningkat, dan aktivitas ekonomi lokal semakin hidup. Ini baru permulaan, tapi dampaknya sudah terasa,” pungkasnya.