Tag: Luhut Binsar Panjaitan

Luhut Singgung Nasib Family Office, Usul Dibentuk Bulan Depan

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa rencana pembentukan family office terus berjalan dan diharapkan berdiri bulan depan atau Februari 2025.

Luhut menyampaikan saat ini family office atau suatu perusahaan swasta yang akan menangani kekayaan konglomerat tersebut terus berlanjut karena Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukannya.

“Kami mau cepet, kalau saya ketemu presiden, kalau saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan, kita sudah lama studi kok,” ujarnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).

Sebelumnya, keinginan untuk memiliki family office telah disebut-sebut sejak pertengahan tahun lalu. Namun hingga kini belum ada kabar kelanjutannya.

Luhut pun ingin pembentukan tersebut disegerakan agar tidak kalah saing dengan negara tetangga, yakni Malaysia, yang justru diam-diam langsung membentuk serupa family office pada Oktober lalu.

“Mereka [Malaysia] kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita harus [lebih kompetitif insentifnya], kalau ngga, kita kalah,” lanjutnya.

Sebelumnya, Luhut ketika masih menabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi menyampaikan adanya kendala dalam membentuk family office. Di mana terdapat kendala di satu kementerian sehingga proses pembentukannya terhambat.

Meski demikian, Luhut tak menyebutkan kementerian mana yang menghambat pembentukan family office.

“Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘bang setuju, kita kerjakan’, tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa,” ungkapnya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sebelumnya menyampaikan pemerintah saat ini memiliki beragam insentif yang dapat diterapkan pada family office di Indonesia.

Sebut saja, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance yang diterapkan pada daerah-daerah penyerap investasi, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kementerian Keuangan pun telah melakukan benchmarking atau studi terhadap pusat-pusat family office di berbagai negara.

Adapun beberapa aspek yang sedang dikaji di antaranya adalah minimal dana yang harus disimpan, kewajiban investasi, jumlah karyawan yang harus dipekerjakan, dan lain-lain.

Pembentukan family office juga akan berdampak positif ke Indonesia, salah satunya adalah masuknya modal asing (capital inflow) yang dapat memperkuat cadangan devisa negara.

Dampak positif lain dari pembentukan family office adalah adanya investasi di Indonesia dan terbukanya lapangan kerja.

15/01/2025 12:42
Luhut bakal ajukan ke Prabowo ‘family office’ jalan Februari 2025

Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan.

Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan family office pada Februari 2025.

“Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan,” kata Luhut saat ditemui dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu.

Luhut menambahkan studi mengenai penerapan family office di Indonesia telah lama dilakukan. Dia optimistis Presiden Prabowo akan menyetujui rencananya tersebut.

“Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,” ujarnya.

Ketua DEN itu pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia. “Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” katanya lagi.

Gagasan soal family office dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut, di sela World Water Forum, di Denpasar, Sabtu (18/5/2024).

Pada Juli 2024, Luhut mengungkapkan sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family office atau keluarga kaya yang menginvestasikan dana di Bali.

Menurut dia kala itu, tim untuk program kantor orang kaya dari luar negeri itu sudah mulai bekerja dan rencananya melakukan kunjungan ke negara-negara atau wilayah administrasi khusus yang menerapkan konsep serupa, seperti Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Singapura.

Tujuannya untuk mengetahui pengelolaan dana orang kaya tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur konsep investasi tersebut.

Adapun penerapan family office dia harapkan dapat berlaku juga di kota-kota lain, seperti Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

15/01/2025 11:19
Luhut Yakin Coretax Bakal Dorong Penerimaan Pajak Rp 1.500 Triliun dalam Lima Tahun – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan memproyeksikan implementasi Coretax berpotensi menambah penerimaan negara serta membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.

Sebab menurutnya, Coretax dapat meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2 persen poin dari kondisi saat ini dan menutup tax gap sebesar 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Melalui implementasi Coretax, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi Indonesia untuk menghadapi tantangan global di masa depan,” kata Luhut dalam keterangannya, dikutip Rabu (15/1/2025).

Luhut menyebut, kehadiran sistem Coretax ini tidak hanya meningkatkan pelayanan pajak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi penerimaan negara.

Saat ini, DJP telah mencatat 776 juta e-faktur per tahun, atau rata-rata 2 juta transaksi e-faktur setiap harinya. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi perpajakan.

Di sisi lain, Luhut juga menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem Govtech untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin pajak masyarakat.

Namun, Luhut mengingatkan bahwa aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama.

“Sistem keamanan harus dirancang dengan sangat baik untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Dengan pertukaran data secara real-time antara Coretax dan Govtech, integritas dan keamanan data wajib dijaga agar dapat mendukung keberhasilan program ini,” jelas dia.

Adapun DEN mendukung penuh terhadap langkah dari Kementerian Keuangan melalui implementasi sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal itu sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional yang sangat krusial.

Luhut menekankan bahwa sistem informasi DJP sebelumnya masih memiliki keterbatasan, seperti teknologi yang out of date, data yang belum lengkap, dan kurangnya integritas data.

Menurutnya, sistem Coretax hadir untuk menjawab tantangan ini dengan menghadirkan sistem akuntansi yang terintegrasi dan mampu mengkonsolidasikan data perpajakan secara menyeluruh.

“Saya memberi apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Coretax. Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik. Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan (helpdesk) selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Luhut.

15/01/2025 07:36
Sri Mulyani dan Luhut bahas integrasi Coretax dengan GovTech

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendiskusikan rencana integrasi sistem Coretax dengan layanan digital pemerintah atau government technology (GovTech).

“Hari ini, saya berdiskusi dengan Pak Luhut beserta jajaran DEN untuk membahas langkah-langkah strategis dalam rangka pengembangan government technology, termasuk sinkronisasi dengan Coretax,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, sistem Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan dengan mengintegrasikan seluruh sistem administrasi perpajakan.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, harapannya proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menkeu mengungkapkan, pihaknya bersama DEN sepakat menjaga aspek interoperabilitas. Dengan begitu, koordinasi dan kolaborasi sistem elektronik pemerintahan dapat berjalan dengan baik, termasuk integrasi dengan data dalam sistem Coretax.

“Semua dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, dan yang terpenting untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” tambahnya.

Bendahara Negara pun memastikan DJP terus bekerja keras untuk memastikan sistem ini dapat berjalan dengan optimal, di tengah berbagai dinamika dan tantangan dalam implementasi Coretax.

Dia berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan Coretax, termasuk memberikan saran dan masukan serta memahami dengan baik sistem DJP tersebut.

Sementara itu, Ketua DEN meyakini sistem Coretax berperan krusial dalam reformasi perpajakan nasional.

Dia menyatakan dukungan penuh terhadap sistem yang telah mulai diterapkan sejak awal Januari 2025 itu.

“Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik,” kata Luhut.

Luhut juga menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem Govtech untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin pajak masyarakat.

Namun, Luhut mengingatkan bahwa aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama.

“Sistem keamanan harus dirancang dengan sangat baik untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Dengan pertukaran data secara real-time antara Coretax dan Govtech, integritas dan keamanan data wajib dijaga agar dapat mendukung keberhasilan program ini,” tambahnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

14/01/2025 22:35
Peluang Besar untuk Ekspor dan Investasi

Jakarta, Beritasatu.com – Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto mengungkapkan sejumlah manfaat dari bergabungnya Indonesia ke kelompok ekonomi BRICS. Keuntungan utama yang diharapkan adalah peningkatan kerja sama antarnegara yang mendorong investasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA).

“Yang diharapkan itu peningkatan investasi PMA dan juga penguatan pasar perdagangan internasional,” kata Rully di Kantor Mirae Asset Sekuritas, Jakarta, Senin (14/1/2025).

Dengan Indonesia gabung BRICS, Rully menambahkan, Indonesia memiliki potensi memperluas pasar ekspor-impor ke negara-negara anggota seperti Brasil dan Afrika Selatan. Sebagai contoh, kerja sama perdagangan terbesar Indonesia saat ini adalah dengan China. Melalui BRICS, kerja sama ini dapat semakin diperluas dengan melibatkan negara-negara anggota lainnya.

Indonesia secara resmi diumumkan sebagai anggota BRICS oleh Pemerintah Brasil pada Senin (6/1/2025). Kelompok BRICS, yang awalnya dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, diperluas dengan keanggotaan Afrika Selatan pada 2010.

Pada 2024, BRICS juga menerima anggota baru seperti Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Sejumlah negara lain, termasuk Turki, Azerbaijan, dan Malaysia, juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung.

“Dengan Indonesia gabung BRICS, harusnya akan memperluas kerja sama perdagangan kita,” ujar Rully.

Keanggotaan Indonesia di BRICS membuka peluang untuk menjangkau pasar-pasar baru di luar negara-negara tradisional yang menjadi mitra ekspor utama selama ini.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, turut menyampaikan pandangannya mengenai dampak positif keanggotaan Indonesia di BRICS. Menurutnya, langkah ini dapat memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia dengan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat atau China.

“Dengan BRICS, kita memiliki peluang untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Ia juga menyoroti ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang berencana memberlakukan tarif baru pada barang dan jasa tertentu. Langkah ini dinilai dapat memengaruhi perekonomian nasional jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

“Keuntungan bergabung ke BRICS adalah memperbesar pasar kita di tengah tantangan global,” tambah Luhut.

Keanggotaan Indonesia di BRICS diharapkan tidak hanya memperluas pasar perdagangan, tetapi juga meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah perubahan kebijakan global.

14/01/2025 19:44
Luhut Sidak Kantor Ditjen Pajak, Cek Implementasi Coretax

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan pada Selasa (14/1/2025).

Dalam kesempatan itu, Luhut bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia ingin menekankan dukungan penuh terhadap penerapan Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan.

Luhut tidak menampik masih ditemukan permasalahan usai Coretax dioperasikan pada 1 Januari 2025. Kendati demikian, dia meyakini sistem Coretax lambat laun akan beroperasi dengan baik.

“Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan [helpdesk] selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Luhut dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

Pensiunan perwira TNI itu meyakini penerapan Coretax akan menambah penerimaan pajak cukup signifikan. Menurutnya perhitungan Bank Dunia, sambungnya, implementasi Coretax diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2% poin dari kondisi saat ini serta menutup tax gap sebesar 6,4% dari produk domestik bruto (PDB).

Total, diproyeksi Coretax membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp1.500 triliun dalam lima tahun ke depan. Luhut juga menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem digital pemerintahan yang lain untuk memperkuat interoperabilitas data antar instansi.

“Melalui implementasi Coretax, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi Indonesia untuk menghadapi tantangan global di masa depan,” tutup Luhut.

Sebelumnya, banyak wajib pajak yang mengeluh soal permasalahan yang didapat di aplikasi Coretax. Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti mengaku pihaknya telah melakukan perbaikan tiga proses bisnis.

Pertama, perbaikan gagal masuk, pengiriman one-time password (OTP), serta pembaruan profil termasuk perubahan data penanggung jawab (PIC) perusahaan dan karyawan selain PIC.

Kedua, perbaikan pembuatan faktur pajak yang disampaikan dalam bentuk *.xml. Ketiga, perbaikan proses penandatanganan faktur pajak menggunakan kode otorisasi Ditjen Pajak ataupun sertifikat elektronik.

Oleh sebab itu, ujar Dwi, terjadi peningkatan cukup signifikan dalam penerbitan faktur pajak. Per 13 Januari 2025 pukul 10.00 WIB, wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak sebanyak 53.200 dengan jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan sebanyak 1.674.963.

Sementara itu, faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui sebesar 670.424. Sedangkan wajib pajak yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat digital/sertifikat elektronik untuk menandatangani faktur pajak berjumlah 167.389.

“Ditjen Pajak terus melakukan perbaikan dengan harapan tidak ada lagi masalah yang dihadapi oleh wajib pajak dalam mengakses layanan Coretax,” kata Dwi dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

Sebagai perbandingan, pada 9 Januari 2025 pukul 18.55 WIB, wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak sebanyak 34.401 dengan jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan 845.514. Artinya, selama empat hari, jumlah faktur pajak yang terbit meningkat dua kali lipat.

14/01/2025 18:24
Luhut yakin Coretax krusial dalam upaya reformasi perpajakan

Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berperan krusial dalam reformasi perpajakan nasional.

Dia menyatakan dukungan penuh terhadap sistem yang telah mulai diterapkan sejak awal Januari 2025 itu.

“Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik,” kata Luhut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor DJP, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga menekankan bahwa sistem informasi DJP sebelumnya masih memiliki keterbatasan, seperti teknologi yang out of date, data yang belum lengkap, dan kurangnya integritas data.

Sistem Coretax pun hadir untuk menjawab tantangan ini dengan menghadirkan sistem akuntansi yang terintegrasi dan mampu mengkonsolidasikan data perpajakan secara menyeluruh.

“Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan (helpdesk) selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Ketua DEN.

Di samping meningkatkan pelayanan pajak, Luhut juga menilai Coretax dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara.

Implementasi Coretax diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2 persen poin dari kondisi saat ini dan menutup tax gap sebesar 6,4 persen dari PDB, sebagaimana dipaparkan Bank Dunia.

Langkah tersebut berpotensi menambah penerimaan negara serta membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.

Luhut juga menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem Govtech untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin pajak masyarakat.

Namun, Luhut mengingatkan bahwa aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

14/01/2025 18:16
Sederet Peluang Strategis Pengusaha Usai Indonesia Gabung BRICS – Page 3

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara terkait keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS. Menurutnya, bergabungnya Indonesia dengan blok tersebut akan memperluas pasar nasional dan memberikan peluang ekonomi yang lebih besar.

Namun demikian, bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS bukanlah keputusan yang diambil sembarangan. Luhut menekankan pentingnya kehati-hatian mengingat persoalan yang tengah dihadapi Tiongkok saat ini, serta situasi di Eropa terkait pasokan gas yang sebagian besar berasal dari Rusia dan kondisi stoknya.

“Ya market kita lebih besar. Ya market kita lebih besar. Karena ini masalah kalau kita enggak hati-hati dengan persoalan yang ada di China sekarang, dan juga persoalan di mana di Eropa, di mana gas sekarang dari mana dari Rusia di stok mereka,” kata Luhut dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (9/1).

Menurutnya hal tersebut dapat menyebabkan krisis energi di Eropa, yang kemudian berdampak pada Cina. Selain itu, ekonomi Cina saat ini sedang kurang baik, sementara di Amerika tingkat ketidakpastian tinggi karena tarif yang belum jelas berapa persen akan dinaikkan oleh Presiden Trump.

“Itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di mana? Di Eropa. Dan dia turunkan ke Cina. Dan Cina masalah ekonominya juga sekarang lagi kurang baik. Dan Amerika kita uncertainty-nya tinggi karena tarif itu yang baru jelas mau berapa persen dinaikkan oleh Presiden Trump,” tegas Luhut.

Dia menyatakan bahwa pemerintah telah menimbang dengan cermat terkait masalah-masalah yang hingga saat ini terjadi. “Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermatin dengan baik,” imbuh Luhut.

14/01/2025 16:30
Indonesia Resmi Anggota BRICS, Ekspor RI Wajib Naik – Page 3

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara terkait keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS. Menurutnya, bergabungnya Indonesia dengan blok tersebut akan memperluas pasar nasional dan memberikan peluang ekonomi yang lebih besar.

Namun demikian, bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS bukanlah keputusan yang diambil sembarangan. Luhut menekankan pentingnya kehati-hatian mengingat persoalan yang tengah dihadapi Tiongkok saat ini, serta situasi di Eropa terkait pasokan gas yang sebagian besar berasal dari Rusia dan kondisi stoknya.

“Ya market kita lebih besar. Ya market kita lebih besar. Karena ini masalah kalau kita enggak hati-hati dengan persoalan yang ada di China sekarang, dan juga persoalan di mana di Eropa, di mana gas sekarang dari mana dari Rusia di stok mereka,” kata Luhut dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (9/1).

Menurutnya hal tersebut dapat menyebabkan krisis energi di Eropa, yang kemudian berdampak pada Cina. Selain itu, ekonomi Cina saat ini sedang kurang baik, sementara di Amerika tingkat ketidakpastian tinggi karena tarif yang belum jelas berapa persen akan dinaikkan oleh Presiden Trump.

“Itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di mana? Di Eropa. Dan dia turunkan ke Cina. Dan Cina masalah ekonominya juga sekarang lagi kurang baik. Dan Amerika kita uncertainty-nya tinggi karena tarif itu yang baru jelas mau berapa persen dinaikkan oleh Presiden Trump,” tegas Luhut.

Dia menyatakan bahwa pemerintah telah menimbang dengan cermat terkait masalah-masalah yang hingga saat ini terjadi. “Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermatin dengan baik,” imbuh Luhut.

14/01/2025 16:15
Luhut hingga Duta Besar Negara Sahabat Hadiri Pemakaman Hasjim Djalal

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pejabat dan duta besar hadir dalam pemakaman diplomat senior Hasjim Djalal di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, tampak Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri pemakaman sang Diplomat senior tersebut.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, juga menjadi pemimpin dalam prosesi pemakaman tersebut.

Kemudian, tampak juga Duta Besar (Dubes) Ukraina Vasyl Hamianin, Dubes Palestina Zuhair Al-Shun, Dubes Iran Mohammad Boroujerdi, Dubes Turki Talip Kucukcan dan Dubes Jepang Masaki Yasushi.

Terlebih, sang anak, yakni eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, juga mengungkapkan bahwa Dubes Amerika Serikat (AS) Kamala Shirin Lakhdir dan Dubes China Wang Lutong juga sempat hadir.

Hasim Djalal Wafat

Sebagai informasi, ayah dari eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal tersebut menghembuskan napas terkahirnya pada Minggu 12 Januari 2025 pukul 16:40 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta.

Dalam keterangan yang diterima Bisnis, mendiang meninggal dalam keadaan didampingi istri, anak, cucu, hingga saudara-saudara.

“Terima kasih atas segala perhatian dan persahabatan dan doa yang diberikan kepada almarhum selama ini,” tulis keterangan tersebut.

Adapun, semasa hidupnya, Hasjim Djalal dikenal sebagai diplomat senior, intelektual, negarawan, dan ahli hukum internasional yang sangat dihormati baik di dalam negeri, maupun luar negeri.

Salah satu pencapaian terbesarnya adalah dirinya berperan dalam penyusunan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang disahkan pada 1982.

13/01/2025 17:01