Mengapa Pemerintah Ingin Memulangkan Hambali ke Tanah Air?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah berencana memulangkan mantan anggota kelompok teroris
Jemaah Islamiyah
(JI)
Hambali
alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin dari penjara militer AS di Teluk
Guantanamo
, Kuba, ke Tanah Air.
Namun, pemerintah belum mengetahui bagaimana kewenangan penanganan hukum terhadap Hambali.
Jika menilik ke belakang, wacana pemulangan Hambali ke Tanah Air pernah muncul di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo seiring dengan rencana Presiden AS Barack Hussein Obama ketika itu untuk menutup penjara Guantanamo.
Namun, isu pemulangan Hambali ditepis oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia mengatakan, pemerintah tidak akan pernah mengembalikan Hambali ke Tanah Air.
“Mereka (AS) tidak memiliki rencana untuk mengembalikan Hambali ke Indonesia. Ya alhamdulillah. Jangan tambah masalah di dalam negerilah,” kata Luhut, di kantornya, Jumat, 11 Maret 2016.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tidak hanya menangani narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.
Ia mengatakan, Hambali pernah menjadi buron pada 2002. Namun, ia ditangkap oleh pemerintah Pakistan.
Meski ditangkap oleh pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan pemerintah Amerika.
“Jadi, bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian,” kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.
Yusril mengungkapkan, Hambali sudah 23 tahun ditahan, tetapi belum mendapat kepastian hukum di AS.
Saat ini, kata dia, ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI.
Hal ini seiring dengan JI yang telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan menghentikan aktivitas terorisme.
“Kalau lebih 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme,” ujar dia.
Yusril mengatakan, pemerintah bakal membicarakan rencana pengembalian Hambali dengan Amerika Serikat (AS).
Terakhir, ia juga akan menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana
pemulangan Hambali ke Indonesia
.
“Barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden (Prabowo) bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Luhut Binsar Panjaitan
-

Ungkap Pesan Prabowo, Luhut Wanti-wanti Para Pengkritik Pemerintah
Jakarta –
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan pentingnya persatuan demi membawa Indonesia maju. Menurut Luhut, kekompakan diperlukan dalam menghadapi situasi global yang menantang.
“Jadi saya minta pada Anda sekalian, kita jangan ragu-ragu bahwa negara ini negara besar. Tinggal kita bicara eksekusinya saja. Tapi saya pesan sekali lagi, Presiden sudah pesankan kita, kekompakan kita. Kita harus bersatu. Dengan keadaan situasi global yang tidak bagus ini, saya minta kita semua kompak,” ujar Luhut dalam Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (18/1/2025).
Luhut lantas mempersilakan para pengkritik menyampaikan aspirasinya ke pemerintah, tapi kritik tersebut harus yang membangun.
“Kritiklah, tapi kritiklah yang membangun, jangan kritik yang destruktif. Tidak ada gunanya kita cakar-cakaran. Dan saya kira sampai hari ini, apa yang saya lihat, dan bukan saya yang bicara, banyak orang mengatakan Presiden punya policy, kemauan untuk berantas korupsi, untuk membuat lebih transparan, itu saya kira sudah mulai terlihat,” tutur Luhut.
Pesan itu disampaikan Luhut usai membahas soal perang modern yang mengarah pada perang chip. Ia mendorong regulasi yang lebih transparan, akuntabel dan efisien demi mendatangkan investasi di industri teknologi global.
“Oleh karena itu, kita harus tetap kompak dalam menghadapi situasi global yang semakin kompleks. Dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efisien, saya yakin Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri teknologi global,” ujarnya.
Ia menilai kapasitas Indonesia sebenarnya mampu bersaing dengan negara-negara lain. Hanya saja Indonesia masih berkutat pada tantangan terkait regulasi yang menurutnya harus segera diselesaikan.
” Namun, konsistensi regulasi menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Ketika saya melaporkan hal ini kepada Presiden @prabowo, saya sampaikan pentingnya menjaga kepercayaan dengan kebijakan yang jelas dan janji yang ditepati. Kepastian hukum dan regulasi yang konsisten adalah kunci untuk menarik investasi strategis,” tutupnya.
(ily/hns)
-

Bukan Tembak-tembakan! Luhut Ungkap Perang Dunia Sudah Berubah
Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut saat ini perang dunia sudah berubah. Jika zaman dahulu perang dengan senjata api, kini dunia perang dengan teknologi, salah satunya terkait perdagangan chip.
“Sekarang perang itu sudah berubah. Bukan hanya perang tembak-tembakan saja tetapi sudah ada perang chip,” kata Luhut, mengutip pernyataan Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates yang merupakan hedge fund terbesar di dunia, Sabtu (18/1/2025).
Dalam diskusi dengan Dalio, yang juga merupakan salah satu anggota Global Advisory Board DEN, Luhut menekankan bahwa negara yang menguasai teknologi chip akan memimpin masa depan.
Menurut Luhut, masalah juga akan muncul jika negara-negara yang memproduksi chip tersebut tak bersedia menjualnya ke negara-negara lain. “Kita bisa mati,” imbuhnya.
Salah satu contohnya adalah ketika Amerika Serikat memperketat aturan ekspor semikonduktor ke China untuk membatasi akses Negeri Tirai Bambu terhadap teknologi canggih pada Oktober 2023 lalu.
“Langkah ini menunjukkan bagaimana perang modern bergeser dari artileri ke teknologi, dengan dampak besar pada rantai pasokan global. Di sisi lain, China mempercepat investasi untuk membangun kemampuan teknologinya sendiri, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing,” jelasnya.
Di sisi lain, Luhut juga mengatakan Indonesia tidak boleh diam saja untuk masalah ini, apalagi saat ini posisinya sudah ketinggalan jauh dengan negara tetangga Malaysia yang telah membuat Special Economic Zone.
“Mereka (Malaysia) mencontoh dari kita tetapi mereka memberikan insentif lebih bagus kita. Ini kadang-kadang berpikirnya mintanya untung melulu,” kata Luhut. “Kita tidak bisa terus menjadi penonton, apalagi saat negara tetangga mulai memberikan insentif besar untuk menarik investasi teknologi,”
Padahal, menurut Luhut, Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing. Namun, konsistensi regulasi menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah menjaga kepercayaan dengan kebijakan yang jelas dan janji yang ditepati.
“Kepastian hukum dan regulasi yang konsisten adalah kunci untuk menarik investasi strategis,” ujarnya. “Dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efisien, saya yakin Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri teknologi global.”
(pgr/pgr)
-

Luhut Ungkap Peluang RI di Tengah Perang Dagang Semikonduktor AS-China
Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkap peluang Indonesia dalam mengembangkan semikonduktor sebagai bahan baku teknologi chip di tengah pengetatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China.
Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan sejak Oktober 2023, Amerika Serikat memperketat aturan ekspor semikonduktor ke China untuk membatasi akses negeri tirai bambu itu terhadap teknologi canggih.
“Langkah ini menunjukkan bagaimana perang modern bergeser dari artileri ke teknologi, dengan dampak besar pada rantai pasokan global,” tulis Luhut lewat akun resmi Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (18/1/2025).
Namun, dia melihat China kini tengah mempercepat investasi untuk membangun kemampuan teknologinya sendiri, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing.
Dalam kondisi ini, Luhut menyebut Indonesia mendapatkan tantangan besar dalam hal pengembangan industri tersebut. Apalagi, menurut dia, teknologi chip adalah kunci bagi industri masa depan, dari kecerdasan buatan hingga kendaraan listrik.
“Dalam diskusi dengan Ray Dalio, salah satu anggota Global Advisory Board @dewanekonomi.id, ia menekankan bahwa negara yang menguasai teknologi chip akan memimpin masa depan,” imbuhnya.
Untuk itu, dia menekankan bahwa RI semestinya tidak lagi hanya menjadi penonton, terlebih negara tetangga mulai mengguyurkan insentif besar untuk menarik investasi teknologi.
Luhut bercerita, sebelumnya dirinya sempat berbincang dengan mendiang Sehat Sutardja yang merupakan diaspora Indonesia yang sukses di Silicon Valley sebagai CEO Marvell Technology.
Kala itu, mendiang sempat mengungkap niatnya dalam membangun industri semikonduktor di Indonesia. Namun, peluang tersebut hilang karena kurang di respons dengan cepat.
“Saat ini, meskipun terlambat, kita harus bergerak lebih agresif. Kita bisa mulai dengan menjadikan kampus seperti ITB sebagai special economic zone untuk semikonduktor,” ujarnya.
Dalam hal ini, dia menerangkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing. Namun, konsistensi regulasi menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.
“Ketika saya melaporkan hal ini kepada Presiden @prabowo, saya sampaikan pentingnya menjaga kepercayaan dengan kebijakan yang jelas dan janji yang ditepati,” jelasnya.
Menurut dia, kepastian hukum dan regulasi yang konsisten adalah kunci untuk menarik investasi strategis. Dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efisien, saya yakin Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri teknologi global.
Sebagai informasi, industri semikonduktor secara global didorong oleh permintaan produk chip untuk produksi peralatan elektronik sepertiu laptop, ponsel pintar, mobil, dan lainnya. Berdasarkan data Semiconductor Industry Association (SIA), total nilai pasar semikonduktor global pada 2023 mencapai US$526,9 miliar.
Sebanyak 32% dari nilai tersebut diproduksi untuk peralatan komunikasi seperti ponsel pintar, disusul oleh komputer pribadi/laptop sebesar 25%, sedangkan otomotif mencapai 17%.
SIA mencatat penjualan penjualan industri semikonduktor global mencapai US$49,1 miliar pada Mei 2024. Nilai ini meningkat 19,3% secara year-on-year dari US$41,2 miliar pada Mei 2023 dan meningkat 4,1% dibandingkan US$47,2 miliar pada April 2024.
-

Luhut Sindir Pengkritik Makan Bergizi Gratis: Sok Tahu, Jadi Pejabat Maling Juga
Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak untuk tidak tergesa-gesa mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.
Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini, program MBG tidak hanya bertujuan untuk mengatasi stunting dan kemiskinan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di desa-desa.
“Jadi pikiran Presiden Prabowo [soal] MBG kalau ada yang kritik, sebenarnya jangan cepat-cepat mengkritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tau, padahal waktu dia pejabat, dia maling juga,” kata Luhut dalam pidato pembukaan diskusi Menavigasi Ekonomi Global dan Strategi 2025, dikutip Kamis (16/1/2025).
Luhut menjelaskan bahwa selama 10 tahun lalu, dana yang berputar di desa tembus Rp1,1 miliar di mana angka ini disebut terus meningkat. Dia juga mengatakan bahwa program MBG memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian desa.
“Sekarang dengan MBG, kami hitung dana yang berputar di desa bisa mencapai 8-9 miliar per tahun. Ini angka besar yang mendukung pemerataan ekonomi. Mungkin banyak anak yang jarang makan ayam, jarang makan telur, sekarang makan. Itu akan terjadi perputaran ekonomi di desa itu harus beli ayam, harus beli telur,” jelasnya.
Selain pemerataan ekonomi dan peningkatan perputaran dana desa, Program MBG, kata Luhut juga akan mengurangi stunting dan kemiskinan.
Seperti yang diketahui, Program MBG, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, memakan anggaran senilai Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Pada hari pertama penyelenggaraan Program MBG, tepatnya Senin (6/1/2025), Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.
-

Luhut Tersinggung World Bank Samakan Kepatuhan Pajak Indonesia dengan Nigeria
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tersinggung mendengar pernyataan World Bank yang menyebut kepatuhan pajak Indonesia setara dengan Nigeria. Pernyataan itu disampaikan World Bank saat bertemu dengan Luhut beberapa waktu lalu.
“Waktu World Bank datang ke kantor saya tiga pekan yang lalu mengatakan Indonesia salah satu negara yang koleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria waktu itu. Saya agak tersinggung juga itu,” ujar Luhut saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Sebagai respons atas kritik tersebut, pemerintah tengah mengupayakan perbaikan ekosistem pelayanan dan kepatuhan pajak melalui implementasi sistem digital bernama Coretax. Sistem ini akan disinkronkan dengan teknologi pemerintahan berbasis digital, GovTech, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Luhut meminta masyarakat untuk bersabar dalam masa awal implementasi Coretax. “Ya tentu dalam satu bulan pertama, orang pastilah ada yang kurang sana-sini. Terus orang kritik, jangan buru-buru kritik,” katanya.
Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional, jika Coretax dijalankan dengan optimal, potensi peningkatan penerimaan pajak diperkirakan mencapai 6,5% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan sekitar Rp 1.500 triliun.
Selain itu, sistem ini juga akan memberikan dampak signifikan pada penegakan pajak. Masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya akan menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen penting di lembaga pemerintahan.
-

Dukung Makan Bergizi Gratis, GP Ansor Bakal Kukuhkan 10.000 Satgas Pangan Banser
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Addin Jauharudin mendukung penuh program makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam rangkaian perayaan hari lahir (harlah) ke-91 GP Ansor yang akan berlangsung pada April 2025, organisasi ini berencana mengukuhkan 10.000 Satgas Pangan Banser.
“Bertepatan dengan harlah Ansor yang ke-91 tahun pada April, kita akan mengukuhkan 10.000 Satgas Pangan Banser,” ujar Addin Jauharudin kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).
Addin menjelaskan Satgas Pangan Banser akan memiliki dua peran strategis dalam mendukung program makan bergizi gratis. Pertama, penyuluh produk pangan. Satgas ini akan bertugas memberikan penyuluhan mengenai produk-produk pangan yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
Kedua, pembangun kelompok tani. Satgas Pangan Banser juga akan membantu membangun kelompok-kelompok tani di berbagai wilayah untuk mendukung program makan bergizi gratis.
“Kami menyiapkan program ketahanan pangan dengan mengintegrasikan lahan-lahan yang kami kelola,” tambah Addin.
Program makan bergizi gratis yang diluncurkan pada Senin (6/1/2025) mendapatkan apresiasi luas, termasuk dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, program ini memberikan dua manfaat utama.
Pertama, meningkatkan gizi anak sekolah. Program MBG dirancang untuk meningkatkan asupan gizi siswa-siswi di sekolah-sekolah, terutama di daerah yang membutuhkan.
Kedua, perputaran ekonomi di desa. Program makan bergizi gratis ini juga mendorong perputaran ekonomi hingga ke tingkat desa, dengan estimasi nilai ekonomi mencapai Rp 9 miliar.
Melalui pengukuhan 10.000 Satgas Pangan Banser, GP Ansor berkomitmen untuk memperkuat implementasi program makan bergizi gratis dan mendorong ketahanan pangan di Indonesia.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4312938/original/005333900_1675423535-FOTO.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sentilan Luhut ke Pengkritik Program Makan Bergizi Gratis – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Luhut menegaskan bahwa program ini telah menunjukkan dampak positif, baik dalam aspek gizi masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi di pedesaan.
“Program ini sudah berjalan di beberapa titik. Jika ada kritik, sebaiknya tunggu dan lihat dulu hasilnya. Jangan terburu-buru memberikan penilaian negatif,” ujar Luhut dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di Menara Global, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Peningkatan Gizi dan Ekonomi Desa
Luhut mengungkapkan bahwa program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak yang sebelumnya jarang mengonsumsi makanan bergizi seperti ayam dan telur.
“Sekarang banyak anak-anak yang sebelumnya jarang makan ayam atau telur bisa menikmatinya. Ini juga menciptakan perputaran ekonomi di desa karena kebutuhan bahan makanan seperti ayam dan telur meningkat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Luhut menyoroti potensi besar dari program ini dalam mendorong pemerataan ekonomi. Ia menaksir bahwa perputaran uang di desa dapat meningkat hingga Rp 8-9 miliar per tahun, naik signifikan dari Rp 1,1 miliar sebelumnya.
Kritik yang Tidak Berdasar
Menanggapi kritik terhadap program MBG, Luhut menyebut bahwa banyak pihak yang memberikan komentar tanpa memahami secara mendalam manfaat dari program tersebut.
“Kadang-kadang kita sok tahu, padahal saat mereka menjabat dulu, mereka juga tidak memberikan kontribusi yang nyata,” kata Luhut.
/data/photo/2025/01/19/678c327f1d995.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
