Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Sentilan Luhut ke Pengkritik Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Sentilan Luhut ke Pengkritik Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

    Luhut menegaskan bahwa program ini telah menunjukkan dampak positif, baik dalam aspek gizi masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

    “Program ini sudah berjalan di beberapa titik. Jika ada kritik, sebaiknya tunggu dan lihat dulu hasilnya. Jangan terburu-buru memberikan penilaian negatif,” ujar Luhut dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di Menara Global, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Peningkatan Gizi dan Ekonomi Desa

    Luhut mengungkapkan bahwa program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak yang sebelumnya jarang mengonsumsi makanan bergizi seperti ayam dan telur.

    “Sekarang banyak anak-anak yang sebelumnya jarang makan ayam atau telur bisa menikmatinya. Ini juga menciptakan perputaran ekonomi di desa karena kebutuhan bahan makanan seperti ayam dan telur meningkat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Luhut menyoroti potensi besar dari program ini dalam mendorong pemerataan ekonomi. Ia menaksir bahwa perputaran uang di desa dapat meningkat hingga Rp 8-9 miliar per tahun, naik signifikan dari Rp 1,1 miliar sebelumnya.

    Kritik yang Tidak Berdasar

    Menanggapi kritik terhadap program MBG, Luhut menyebut bahwa banyak pihak yang memberikan komentar tanpa memahami secara mendalam manfaat dari program tersebut.

    “Kadang-kadang kita sok tahu, padahal saat mereka menjabat dulu, mereka juga tidak memberikan kontribusi yang nyata,” kata Luhut.

     

  • Luhut: Jangan Kritik Program Makan Bergizi Gratis, Lihat Dahulu Dampaknya

    Luhut: Jangan Kritik Program Makan Bergizi Gratis, Lihat Dahulu Dampaknya

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, meminta publik untuk tidak terburu-buru mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) yang baru diluncurkan beberapa pekan lalu. Menurutnya, program ini dirancang untuk memberikan dampak positif jangka panjang, terutama dalam peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

    Program MBG, yang diinisiasi pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Selain bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak, program ini juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa.

    Luhut menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 1 miliar per desa setiap tahunnya. Dengan adanya program MBG, perputaran uang di desa diperkirakan mencapai Rp 8-9 miliar per tahun.

    “Kami hitung-hitung dana berputar di desa itu Rp 8-9 miliar per tahun. Itu bukan angka kecil,” kata Luhut saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta, Senin (15/1/2025) terkait program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga akan mengintegrasikan program makan bergizi gratis dengan platform Government Technology (GovTech) untuk meningkatkan keterpaduan layanan digital pemerintah.

    Luhut menekankan program MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa makanan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup anak-anak di sekolah. Banyak siswa yang menyatakan kegembiraannya atas program ini.

    “Pikiran Presiden Prabowo untuk bikin makan bergizi itu kalau ada yang kritik-kritik, sebenarnya jangan cepat-cepat ngeritik, tunggu lihat dahulu,” ujarnya.

    Luhut optimistis, program makan bergizi gratis Prabowo Subianto berjalan dalam jangka panjang, dampaknya akan signifikan bagi ekonomi desa dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

  • Luhut Semprot Pengkritik Pemerintah: Jangan Banyak Cerewet-Ribut

    Luhut Semprot Pengkritik Pemerintah: Jangan Banyak Cerewet-Ribut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan kepada berbagai pihak agar bisa sama-sama mendorong penggunaan produk dalam negeri. Sebaliknya Ia merasa bingung dengan pengamat yang mengkritik tanpa data yang jelas.

    “Covid yang begitu sulit aja masih bisa kerja apalagi keadaan tenang gini, yang penting jangan terlalu banyak cerewet, terutama pengamat-pengamat itu cerewet aja, nggak ada datanya, ribut aja, jadi kita duduk lihat,” kata Luhut dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) di Jakarta, Rabu (15/1/2024).

    Luhut terlihat heran dengan pihak-pihak yang melemparkan kritikan tanpa dasar, apalagi kepada mantan pejabat yang dulunya sempat berada di pemerintahan. Ia pun membandingkan capaian kinerjanya dulu dengan kritikan yang terlontarnya saat ini.

    Foto: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) di Jakarta, Rabu (15/1/2024). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) di Jakarta, Rabu (15/1/2024). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

    “Kita perlu kritik, tapi kalau kritik nggak jelas kadang saya suka lihat orang ini dulu di pemerintah, tapi kau dulu kerja apa kau ribut? Jadi jangan cepat-cepat ribut, kerjain aja, kalau mau sempurna di surga aja sempurna, kita masih di dunia ya udah lah kita kerjain, tapi kita sendiri yang harus jelas, kita harus bekerja dalam sistem yang benar, sistem yang kita bangun supaya holistik,” sebut Luhut.

    Lebih lanjut Luhut juga membahas program pemerintah lain yakni Core Tax yang baru berjalan. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan pajak lewat administratif yang lebih rapi. Namun Luhut melihat tetap ada kritikan pada program ini.

    “Nanti pembayar pajak nasional akan semakin luas dan itu disampaikan oleh World Bank, kalau koleksi pajak bisa dilakukan dengan benar maka angka penerimaan negara bisa bertambah Rp 1.500 triliun, dan ini angka besar sekali. Kita harus bersama-sama untuk bekerja, jadi jangan ada yang cepat-cepat kritik sini, kritik sana, wong baru jalan, kasih waktu,” ujar Luhut.

    (fys/wur)

  • Luhut Binsar Pandjaitan Buka Munas ASPAKI Ke-3 di Jakarta

    Luhut Binsar Pandjaitan Buka Munas ASPAKI Ke-3 di Jakarta

  • Sistem Coretax Bermasalah di Awal Peluncuran, Luhut: Jangan Buru-Buru Kritik! – Page 3

    Sistem Coretax Bermasalah di Awal Peluncuran, Luhut: Jangan Buru-Buru Kritik! – Page 3

    Sebelumnya, Sistem administrasi perpajakan digital terbaru, Coretax, resmi diperkenalkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 1 Januari 2025. Sistem ini Coretax dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam berbagai layanan, termasuk registrasi, pembayaran, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

    Namun, beberapa pengguna sempat mengeluhkan kesulitan akses akibat downtime yang terjadi pada Sabtu (11/1/2025). Salah satunya, Septhia Nurholiza yang merupakan staf perusahaan konsultan pajak di Jakarta.

    Septhia mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapinya saat mengakses sistem CoreTax, platform yang digunakan untuk mengelola administrasi pajak secara elektronik.

    Menurut Septhia, masalah utama yang sering dihadapi adalah kesulitan dalam login ke sistem. Beberapa kali ia gagal masuk, bahkan untuk beberapa akun pribadi yang ingin ditunjuk sebagai kuasa pajak juga tidak bisa login.

    “(Kesulitan) banget seringkali gagal login, untuk login nya sangat susah, sampai saat ini ada akun beberapa orang pribadi yang mau di tunjuk menjadi kuasa pun masih gagal login,” kata Septhia kepada Liputan6.com, Selasa (14/1/2025).

     

  • Luhut Mau Bikin Zona Khusus Semikonduktor di ITB

    Luhut Mau Bikin Zona Khusus Semikonduktor di ITB

    Jakarta –

    Industri chip semikonduktor dinilai memiliki posisi yang sangat strategis di masa mendatang. Bahkan, saat ini tidak hanya terjadi perang senjata, tetapi juga perang chip.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, Indonesia perlu pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfokus semikonduktor, salah satu lokasi sasarannya di Institut Teknologi Bandung (ITB).

    “Nanti kita siapkan di ITB, kalau perlu kita bikin di ITB, special economic zone khusus, untuk tadi semikonduktor,” kata Luhut dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

    Luhut menilai, industri chip semikonduktor memiliki posisi yang strategis di masa depan. Bahkan, global board advisor DEN, Ray Dalio menyebut kalau saat ini di dunia tidak hanya terjadi perang senjata, tetapi juga perang chip.

    “Sekarang itu perang itu sudah berubah. Bukan hanya perang tembak-tembakan saja, tapi perang chip. Jadi orang yang produksi chip ini sekarang, kalau dia nggak kasih chip, itu kan macam-macam ada high end, ada mid, ada low. Kita sekarang ini mulai ketinggalan ini. Dia ingatkan. Dia bilang hati-hati, Indonesia ini bisa ketinggalan, dan kita bisa ketinggalan dengan Johor (Malaysia),” katanya.

    Menurutnya, apabila tidak melakukan langkah-langkah yang lebih agresif, Indonesia akan tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura yang sepakat membangun Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) Johor-Singapura.

    “Kalau tidak ada langkah-langkah yang agresif, kita akan ketinggalan. Nanti negara tetangga kita akan lebih maju kita nggak mau begitu,” ujar Luhut.

    Sebagai informasi, pada Agustus 2024 lalu pemerintah telah meresmikan Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park (GESEIP) di Kawasan Industri Wiraraja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kawasan yang berlokasi di Kota Batam ini terus dikembangkan untuk dapat menarik banyak investasi.

    Kawasan Industri Wiraraja telah menjadi lokasi dari delapan perusahaan yang diresmikan dalam Grand Launching tersebut. Perusahaan tersebut bergerak pada sektor renewable energi seperti manufaktur solar modul, sodium-ion battery, hingga semikonduktor.

    “Di era digitalisasi, semikonduktor menjadi sangat penting dan dari pemerintah pusat kita mempersiapkan sumber daya manusianya. Ada start-up di Bandung yang sudah menjadi value chain dari pada industri semikonduktor di Amerika Serikat dalam hal chip design,” kata Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis pada Senin (26/8/2024).

    Lihat juga Video ‘Dosen ITB Kenalkan Alat Pengubah Tanah jadi Logam’:

    (shc/ara)

  • Luhut Tersinggung Pengumpulan Pajak Indonesia Disamakan dengan Nigeria – Page 3

    Luhut Tersinggung Pengumpulan Pajak Indonesia Disamakan dengan Nigeria – Page 3

    Sebelumnya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dinilai masih sangat rendah. Melihat hal itu, kehadiran Administrasi Perpajakan (Coretax) diharapkan memberi potensi penerimaan pajak.

    Hal itu disampaikan Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers, Kamis (9/1/2025).

    Soal tingkat kepatuhan, Luhut mencontohkan, kepemilikan mobil dan sepeda motor kurang lebih mencapai 100 juta, tetapi yang patuh membayar pajak hanya 50 persen

    “Seperti contoh ya, mobil dan sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50 persen. Jadi Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah,” ujar Luhut.

    Luhut menuturkan, adanya Administrasi Perpajakan (Coretax) memberikan potensi penerimaan pajak sebesar Rp1.500 triliun. Potensi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. 

    Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun dapat dikumpulkan secara bertahap. Dia bilang Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan sebagian dana ini akan dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor strategis, seperti UMKM, guna meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

    “Nanti (dana potensi) dialokasikan kepada seperti UMKM untuk mendorong tadi purchasing power daripada kelas menengah bawah,” ujar dia.

    Selain itu, program-program seperti penyediaan makanan bergizi dan pendanaan desa juga akan menjadi bagian dari alokasi dana tersebut. Dengan kombinasi kebijakan ini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dianggap realistis untuk dicapai, meskipun membutuhkan strategi dan eksekusi yang terukur. 

    “Dan itu saya kira dengan sekarang program makan bergizi dan jumlah dana desa kalau Anda hitung, saya akan loncat-loncat ya, karena banyak yang mau disampaikan. Itu 8 persen growth yang dicanangkan itu bukan hal yang impossible,” kata Luhut.

     

    Reporter: Siti Ayu

    Sumber: Merdeka.com

     

  • Luhut: Jangan Kritik Program Makan Bergizi Gratis, Lihat Dahulu Dampaknya

    Luhut Ingin Bertemu Presiden Prabowo untuk Pastikan Family Office Jalan Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pembentukan family office akan berlangsung pada 2025. Ia juga mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan menemui Presiden Prabowo Subianto dan mengusulkan family office bisa berjalan Februari 2025.

    Adapun studi terkait family office telah dilakukan sejak 2024, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Maka, lanjut Luhut, sudah selayaknya family office dapat berjalan di tahun ini.

    “Lanjut, (family office) harus lanjut. Presiden setuju mengenai itu, tinggal kita tangani lagi,” ucap Luhut saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    “Kalau saya ketemu Presiden Prabowo dan kalau saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan. Kita sudah lama studi,” sambungnya.

    Luhut mengungkapkan, Indonesia berambisi untuk tidak akan kalah dari Malaysia, dengan family office di Negeri Jiran yang telah berjalan.

    Terlebih, Malaysia sukses menjalankan program bebas pajak untuk family office.

    Diketahui, negara tetangga Indonesia ini telah memastikan untuk memberikan pajak 0 persen untuk family office yang berlokasi di kawasan keuangan khusus Forest City.

    “Kita enggak mau kalah dari negara tetangga kita. Alur berpikir kita harus dibalik, jangan ngitung untung saya saja, untungmu juga harus dipikir,” ucap dia.

    Seperti diberitakan sebelumnya, saat masih menjabat presiden, Jokowi telah menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk mengkaji skema investasi family office milik crazy rich di Indonesia.

    Family office atau kantor keluarga, didefinisikan oleh Binder Dijker Otte (BDO) sebagai lembaga yang bisa digunakan oleh keluarga konglomerat untuk membantu mengelola kekayaan yang didapat dari hasil bisnis mereka.

    BDO merupakan perusahaan internasional yang bergerak di bidang akuntansi publik, pajak, konsultasi, dan penasehatan bisnis.

    Family office digunakan untuk mengelola keuangan untuk berbagai kebutuhan hidup dari keluarga tertentu. Family office bisa digunakan untuk mengatur pendidikan, liburan, dan untuk meneruskan kekayaannya atau warisan kepada generasi selanjutnya.

    Family office beroperasi layaknya perusahaan konsultasi keuangan biasa yang dapat diatur sebagai lembaga terpisah atau tertanam dalam sebuah perusahaan keluarga. Dalam family office, terdapat akuntan, pakar investasi, ekonom, penasihat properti, dan pengacara.

  • Padahal Waktu Jadi Pejabat Maling Juga

    Padahal Waktu Jadi Pejabat Maling Juga

    GELORA.CO  – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung pihak-pihak yang mengkritik program makan bergizi gratis. Dia menegaskan jangan terlalu cepat mengkritik program tersebut.

    Menurutnya, makan bergizi gratis berdampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah. Sebab banyak transaksi lewat penyediaan makan bergizi gratis seperti belanja bahan baku pangan hingga proses distribusi makanan di sekolah.

    “Jadi pikiran presiden membuat makan bergizi itu, kalau ada kritik, sebenarnya jangan cepat kritik. Tunggu, lihat dulu. Kita ini kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat, dia juga maling juga,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Mantan menteri koordinator era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu meminta semua pihak untuk menunggu penyelenggaraan makan bergizi gratis hingga sesuai rencana. Dia meminta jangan terlalu dini mengkritik karena penyelenggaraan program tersebut masih tahap awal.

    “Jadi kita tunggu saja lihat. Sekarang Anda lihat, anak yang makan itu, mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, makan telur, sekarang banyak,” kata dia.

    Luhut mengatakan setidaknya ada Rp8-9 miliar perputaran uang di desa melalui program dana desa dan makan bergizi gratis. Dia yakin jumlah uang itu bisa memeratakan pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah.

    “Sekarang ada makan bergizi, kita mau bikin the Govtech, kami hitung-hitung ada perputaran Rp8-9 miliar per tahun di desa, ini angka besar, itu akan membuat pemerataan, mengurangi kemiskinan dan stunting,” kata dia

  • Kemenkeu masih mengkaji insentif untuk family office

    Kemenkeu masih mengkaji insentif untuk family office

    Insentif sedang digodok…

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji insentif yang sesuai untuk program family office yang telah diwacanakan sejak tahun 2024 lalu.

    “Insentif sedang digodok,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu.

    Thomas menyebut pihaknya akan merujuk pada standar di luar negeri agar insentif yang diberikan bisa lebih kompetitif. Dalam konteks itu, Kemenkeu akan turut melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

    Thomas pun menegaskan regulasi perlu disusun dengan matang agar bisa memberikan kepastian hukum.

    “Hukumnya harus jelas. Bahwa family office di mana pun harus mempunyai kepastian hukum. Menurut saya itu menjadi tantangan, karena sekali lagi, bukan hanya insentif, tetapi secara keseluruhan harus kita pikirkan,” ujarnya.

    Dalam kegiatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan family office pada Februari 2025.

    “Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan,” kata Luhut.

    Luhut menambahkan studi mengenai penerapan family office di Indonesia telah lama dilakukan. Dia optimistis Presiden Prabowo akan menyetujui rencananya tersebut.

    “Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,” ujarnya.

    Ketua DEN pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia. “Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” katanya lagi.

    Gagasan soal family office dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Wacana itu, ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025