Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Peluang RI Jadi Basis Semikonduktor, Industri Elektronik Masih Pesimistis

    Peluang RI Jadi Basis Semikonduktor, Industri Elektronik Masih Pesimistis

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri elektronik masih pesimistis untuk membangun pabrikan chip atau semikonduktor dalam negeri sebagai bahan baku industri. Pasalnya, ongkos untuk membangun pabrik chip dinilai tidak murah.

    Direktur Komersial PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron, Tekno Wibowo mengatakan pihaknya saat ini tengah berupaya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengembangkan industri semikonduktor nasional.

    “Kalau kita disuruh membangun pabrik chip di Indonesia gak sanggup, gak ada yang sanggup, pemerintah aja gak sanggup untuk bikin itu, duit nya itu bisa untuk bikin satu pabrik itu bisa US$20-US$30 miliar,” kata Tekno di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Untuk itu, Polytron saat ini belum mengarah pada pembangunan industri semikonduktor, melainkan melakukan riset dan pengembangan SDM dengan tujuan pembangunan pabrik chip di Indonesia.

    “Kita siapkan dong sumber daya manusia kita ajak adik-adik mahasiswa untuk mengikuti program kita sehingga mereka bisa tahu gimana sih caranya bikin chip, harapannya sebelum Indonesia Emas kita bisa bangun pabriknya disini,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkap peluang Indonesia dalam mengembangkan semikonduktor sebagai bahan baku teknologi chip di tengah pengetatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

    Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan sejak Oktober 2023, Amerika Serikat memperketat aturan ekspor semikonduktor ke China untuk membatasi akses negeri tirai bambu itu terhadap teknologi canggih.

    “Langkah ini menunjukkan bagaimana perang modern bergeser dari artileri ke teknologi, dengan dampak besar pada rantai pasokan global,” tulis Luhut lewat akun resmi Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (18/1/2025).

    Namun, dia melihat China kini tengah mempercepat investasi untuk membangun kemampuan teknologinya sendiri, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing.

    Dalam kondisi ini, Luhut menyebut Indonesia mendapatkan tantangan besar dalam hal pengembangan industri tersebut. Apalagi, menurut dia, teknologi chip adalah kunci bagi industri masa depan, dari kecerdasan buatan hingga kendaraan listrik.

    Dia menerangkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing. Namun, konsistensi regulasi menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.

    Menurut dia, kepastian hukum dan regulasi yang konsisten adalah kunci untuk menarik investasi strategis. Dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efisien, saya yakin Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri teknologi global.

  • Mengapa Pemerintah Ingin Memulangkan Hambali ke Tanah Air? Nasional 20 Januari 2025

    Mengapa Pemerintah Ingin Memulangkan Hambali ke Tanah Air? Nasional 20 Januari 2025

    Mengapa Pemerintah Ingin Memulangkan Hambali ke Tanah Air?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah berencana memulangkan mantan anggota kelompok teroris
    Jemaah Islamiyah
    (JI)
    Hambali
    alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin dari penjara militer AS di Teluk
    Guantanamo
    , Kuba, ke Tanah Air.
    Namun, pemerintah belum mengetahui bagaimana kewenangan penanganan hukum terhadap Hambali.
    Jika menilik ke belakang, wacana pemulangan Hambali ke Tanah Air pernah muncul di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo seiring dengan rencana Presiden AS Barack Hussein Obama ketika itu untuk menutup penjara Guantanamo.
    Namun, isu pemulangan Hambali ditepis oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan.
    Ia mengatakan, pemerintah tidak akan pernah mengembalikan Hambali ke Tanah Air.
    “Mereka (AS) tidak memiliki rencana untuk mengembalikan Hambali ke Indonesia. Ya alhamdulillah. Jangan tambah masalah di dalam negerilah,” kata Luhut, di kantornya, Jumat, 11 Maret 2016.
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tidak hanya menangani narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.
    Ia mengatakan, Hambali pernah menjadi buron pada 2002. Namun, ia ditangkap oleh pemerintah Pakistan.
    Meski ditangkap oleh pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan pemerintah Amerika.
    “Jadi, bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian,” kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.
    Yusril mengungkapkan, Hambali sudah 23 tahun ditahan, tetapi belum mendapat kepastian hukum di AS.
    Saat ini, kata dia, ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI.
    Hal ini seiring dengan JI yang telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan menghentikan aktivitas terorisme.
    “Kalau lebih 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme,” ujar dia.
    Yusril mengatakan, pemerintah bakal membicarakan rencana pengembalian Hambali dengan Amerika Serikat (AS).
    Terakhir, ia juga akan menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana
    pemulangan Hambali ke Indonesia
    .
    “Barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden (Prabowo) bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ungkap Pesan Prabowo, Luhut Wanti-wanti Para Pengkritik Pemerintah

    Ungkap Pesan Prabowo, Luhut Wanti-wanti Para Pengkritik Pemerintah

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan pentingnya persatuan demi membawa Indonesia maju. Menurut Luhut, kekompakan diperlukan dalam menghadapi situasi global yang menantang.

    “Jadi saya minta pada Anda sekalian, kita jangan ragu-ragu bahwa negara ini negara besar. Tinggal kita bicara eksekusinya saja. Tapi saya pesan sekali lagi, Presiden sudah pesankan kita, kekompakan kita. Kita harus bersatu. Dengan keadaan situasi global yang tidak bagus ini, saya minta kita semua kompak,” ujar Luhut dalam Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (18/1/2025).

    Luhut lantas mempersilakan para pengkritik menyampaikan aspirasinya ke pemerintah, tapi kritik tersebut harus yang membangun.

    “Kritiklah, tapi kritiklah yang membangun, jangan kritik yang destruktif. Tidak ada gunanya kita cakar-cakaran. Dan saya kira sampai hari ini, apa yang saya lihat, dan bukan saya yang bicara, banyak orang mengatakan Presiden punya policy, kemauan untuk berantas korupsi, untuk membuat lebih transparan, itu saya kira sudah mulai terlihat,” tutur Luhut.

    Pesan itu disampaikan Luhut usai membahas soal perang modern yang mengarah pada perang chip. Ia mendorong regulasi yang lebih transparan, akuntabel dan efisien demi mendatangkan investasi di industri teknologi global.

    “Oleh karena itu, kita harus tetap kompak dalam menghadapi situasi global yang semakin kompleks. Dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efisien, saya yakin Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri teknologi global,” ujarnya.

    Ia menilai kapasitas Indonesia sebenarnya mampu bersaing dengan negara-negara lain. Hanya saja Indonesia masih berkutat pada tantangan terkait regulasi yang menurutnya harus segera diselesaikan.

    ” Namun, konsistensi regulasi menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Ketika saya melaporkan hal ini kepada Presiden @prabowo, saya sampaikan pentingnya menjaga kepercayaan dengan kebijakan yang jelas dan janji yang ditepati. Kepastian hukum dan regulasi yang konsisten adalah kunci untuk menarik investasi strategis,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Bukan Tembak-tembakan! Luhut Ungkap Perang Dunia Sudah Berubah

    Bukan Tembak-tembakan! Luhut Ungkap Perang Dunia Sudah Berubah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut saat ini perang dunia sudah berubah. Jika zaman dahulu perang dengan senjata api, kini dunia perang dengan teknologi, salah satunya terkait perdagangan chip.

    “Sekarang perang itu sudah berubah. Bukan hanya perang tembak-tembakan saja tetapi sudah ada perang chip,” kata Luhut, mengutip pernyataan Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates yang merupakan hedge fund terbesar di dunia, Sabtu (18/1/2025).

    Dalam diskusi dengan Dalio, yang juga merupakan salah satu anggota Global Advisory Board DEN, Luhut menekankan bahwa negara yang menguasai teknologi chip akan memimpin masa depan.

    Menurut Luhut, masalah juga akan muncul jika negara-negara yang memproduksi chip tersebut tak bersedia menjualnya ke negara-negara lain. “Kita bisa mati,” imbuhnya.

    Salah satu contohnya adalah ketika Amerika Serikat memperketat aturan ekspor semikonduktor ke China untuk membatasi akses Negeri Tirai Bambu terhadap teknologi canggih pada Oktober 2023 lalu.

    “Langkah ini menunjukkan bagaimana perang modern bergeser dari artileri ke teknologi, dengan dampak besar pada rantai pasokan global. Di sisi lain, China mempercepat investasi untuk membangun kemampuan teknologinya sendiri, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing,” jelasnya.

    Di sisi lain, Luhut juga mengatakan Indonesia tidak boleh diam saja untuk masalah ini, apalagi saat ini posisinya sudah ketinggalan jauh dengan negara tetangga Malaysia yang telah membuat Special Economic Zone.

    “Mereka (Malaysia) mencontoh dari kita tetapi mereka memberikan insentif lebih bagus kita. Ini kadang-kadang berpikirnya mintanya untung melulu,” kata Luhut. “Kita tidak bisa terus menjadi penonton, apalagi saat negara tetangga mulai memberikan insentif besar untuk menarik investasi teknologi,”

    Padahal, menurut Luhut, Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing. Namun, konsistensi regulasi menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah menjaga kepercayaan dengan kebijakan yang jelas dan janji yang ditepati.

    “Kepastian hukum dan regulasi yang konsisten adalah kunci untuk menarik investasi strategis,” ujarnya. “Dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efisien, saya yakin Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri teknologi global.”

    (pgr/pgr)

  • Luhut Ungkap Peluang RI di Tengah Perang Dagang Semikonduktor AS-China

    Luhut Ungkap Peluang RI di Tengah Perang Dagang Semikonduktor AS-China

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkap peluang Indonesia dalam mengembangkan semikonduktor sebagai bahan baku teknologi chip di tengah pengetatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China. 

    Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan sejak Oktober 2023, Amerika Serikat memperketat aturan ekspor semikonduktor ke China untuk membatasi akses negeri tirai bambu itu terhadap teknologi canggih. 

    “Langkah ini menunjukkan bagaimana perang modern bergeser dari artileri ke teknologi, dengan dampak besar pada rantai pasokan global,” tulis Luhut lewat akun resmi Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (18/1/2025). 

    Namun, dia melihat China kini tengah mempercepat investasi untuk membangun kemampuan teknologinya sendiri, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing.

    Dalam kondisi ini, Luhut menyebut Indonesia mendapatkan tantangan besar dalam hal pengembangan industri tersebut. Apalagi, menurut dia, teknologi chip adalah kunci bagi industri masa depan, dari kecerdasan buatan hingga kendaraan listrik. 

    “Dalam diskusi dengan Ray Dalio, salah satu anggota Global Advisory Board @dewanekonomi.id, ia menekankan bahwa negara yang menguasai teknologi chip akan memimpin masa depan,” imbuhnya. 

    Untuk itu, dia menekankan bahwa RI semestinya tidak lagi hanya menjadi penonton, terlebih negara tetangga mulai mengguyurkan insentif besar untuk menarik investasi teknologi. 

    Luhut bercerita, sebelumnya dirinya sempat berbincang dengan mendiang Sehat Sutardja yang merupakan diaspora Indonesia yang sukses di Silicon Valley sebagai CEO Marvell Technology. 

    Kala itu, mendiang sempat mengungkap niatnya dalam membangun industri semikonduktor di Indonesia. Namun, peluang tersebut hilang karena kurang di respons dengan cepat. 

    “Saat ini, meskipun terlambat, kita harus bergerak lebih agresif. Kita bisa mulai dengan menjadikan kampus seperti ITB sebagai special economic zone untuk semikonduktor,” ujarnya. 

    Dalam hal ini, dia menerangkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing. Namun, konsistensi regulasi menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. 

    “Ketika saya melaporkan hal ini kepada Presiden @prabowo, saya sampaikan pentingnya menjaga kepercayaan dengan kebijakan yang jelas dan janji yang ditepati,” jelasnya. 

    Menurut dia, kepastian hukum dan regulasi yang konsisten adalah kunci untuk menarik investasi strategis. Dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efisien, saya yakin Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri teknologi global.

    Sebagai informasi, industri semikonduktor secara global didorong oleh permintaan produk chip untuk produksi peralatan elektronik sepertiu laptop, ponsel pintar, mobil, dan lainnya. Berdasarkan data Semiconductor Industry Association (SIA), total nilai pasar semikonduktor global pada 2023 mencapai US$526,9 miliar.

    Sebanyak 32% dari nilai tersebut diproduksi untuk peralatan komunikasi seperti ponsel pintar, disusul oleh komputer pribadi/laptop sebesar 25%, sedangkan otomotif mencapai 17%.

    SIA mencatat penjualan penjualan industri semikonduktor global mencapai US$49,1 miliar pada Mei 2024. Nilai ini meningkat 19,3% secara year-on-year dari US$41,2 miliar pada Mei 2023 dan meningkat 4,1% dibandingkan US$47,2 miliar pada April 2024.

  • Apa itu Family Office yang Disebut Luhut? Ini Penjelasannya

    Apa itu Family Office yang Disebut Luhut? Ini Penjelasannya

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini mengatakan tengah berencana membentuk Family Office. Dia juga telah berbicara kepada Presiden Terpilih Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto soal ini.

    Luhut pun menyebut sudah mendapatkan restu dari Prabowo terkait kebijakan pembentukan familly office, sehingga bisa secepatnya dieksekusi. Bahkan Luhut mengusulkan agar pembetukannya dapat dimulai Februari 2025 mendatang.

    Namun, tahukah Anda apa itu family office? Berikut pengertian dan manfaatnya untuk Indonesia.

    Apa itu family office?

    Ilustrasi family office. (Pexels.com/Antoni Shkraba)

    Secara umum, family office adalah perusahaan swasta yang dibentuk oleh keluarga besar untuk mengelola kekayaan mereka dan menyediakan berbagai layanan keuangan dan manajemen. 

    Biasanya family office menangani manajemen investasi untuk keluarga super kaya dengan aset ratusan juta hingga triliunan rupiah. Family office juga mengerjakan tugas-tugas perencanaan pajak, perencanaan warisan, dan administrasi filantropi.

    Dengan makin banyaknya bermunculan crazy rich di Tanah Air, pemerintah pun saat ini tengah berencana membentuk family office dalam mengelola kekayaan para crazy rich tersebut.

    Di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, Kepala Negara tersebut sempat menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengkaji skema investasi family office di Indonesia.

    Kini, pemerintah makin serius dalam merencanakan pembentukan family office.

    “Presiden setuju mengenai itu, tinggal kita tangani lagi,” kata Luhut kepada pers pada acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times di IDN HQ, Jakarta, Rabu (15/1).

    Dalam pertemuan terbaru, Luhut mengusulkan agar proses pembentukan family office dapat dipercepat. Dia bahkan berharap rencana ini dapat segera direalisasikan, yakni Februari 2025 mendatang. 

    Luhut pun mengeklaim pihaknya telah melakukan studi sejak lama ihwal penerapan family office di Tanah Air.

    “Kalau saya ketemu presiden, kalau saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan. Kita sudah lama studi kok,” ujar Luhut.

    Fungsi dan manfaat family office

    ilustrasi perusahaan investasi terbesar di dunia (unsplash.com/arlington research)

    Melalui penerapan family office, lanjut Aswin, Indonesia bisa mengadopsi manfaat seperti:

    Struktur organisasi yang jelas dan transparan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas Diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan Mempekerjakan profesional berpengalaman dalam bidang investasi, hukum, dan perpajakan. Penggunaan teknologi terkini untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan dan akses informasi yang cepat.

    Aswin juga melihat pembentukan family office sebagai langkah positif yang dapat memberikan banyak manfaat bagi konglomerasi dalam mengelola kekayaan mereka secara lebih terstruktur dan profesional. Namun, dia menekankan perlunya mengatasi kekhawatiran terkait transparansi, regulasi, dan biaya operasional.

    “Menjadi penting untuk mengevaluasi regulasi dan birokrasi yang berlaku agar dapat mendukung keberadaan mereka, seperti yang dilakukan Singapura untuk menarik minat mereka,” kata Aswin.

    Dia menilai bahwa pembentukan family office bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, yaitu:

    Peningkatan investasi dalam negeri Peningkatan keahlian di sektor keuangan Stabilitas pasar keuangan.

    Dengan mengalokasikan dana yang dikelola ke berbagai sektor ekonomi, family office ini dapat meningkatkan investasi dalam negeri, mendorong perkembangan profesional di sektor keuangan, dan meningkatkan standar pengelolaan kekayaan di Indonesia.

    Apakah family office bisa diterapkan di Indonesia?

    Ilustrasi orang ultra kaya. (Pixabay/un-perfekt)

    Dosen dari Kelompok Keahlian (KK) Risiko Bisnis dan Keuangan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), Raden Aswin Rahadi angkat bicara soal penerapan family office di Indonesia. Menurut dia, tujuan dari pembentukan family office untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan keluarga dari generasi ke generasi.

    “Tentunya dengan meminimalkan risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” sambung Aswin, dilansir laman resmi ITB, Kamis (16/1).

    Kemudian, dia menambahkan bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), negara-negara Eropa, dan Singapura sudah lama mempunyai pengalaman dengan family office. Banyak keluarga besar di negara-negara tersebut menggunakan layanan ini untuk mengelola kekayaan mereka dengan lebih efektif.

    Di mana lokasi family office di Indonesia?

    Lebih lanjut Aswin, manajemen risiko yang lebih baik pun berkontribusi pada peningkatan stabilitas pasar keuangan. Untuk diketahui, pemerintah Indonesia menyebut ada dua lokasi yang berpotensi menjadi lokasi family office, yakni Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Adapun Bali dipilih oleh pemerintah karena telah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sementara itu, IKN diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru yang mendorong pertumbuhan di Indonesia Timur.

    Aswin juga mengusulkan agar Batam sebaiknya dipertimbangkan sebagai lokasi family office lainnya. Hal ini dikarenakan lokasinya yang strategis untuk bisnis dan mempunyai iklim investasi yang mendukung.

    Meski demikian, Aswin mengatakan bahwa penempatan family office di IKN bisa menjadi kontradiktif dengan memisahkan pusat ekonomi di Jakarta dan pusat pemerintahan di IKN. Sebab dapat berpotensi menjadikan kondisi di IKN bakal ramai (crowded), seperti Jakarta.

    “Konsep family office ini umumnya diperuntukkan bagi keluarga dengan kekayaan yang cukup besar. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan aman, konsep family office pun mulai beradaptasi dengan lingkungan dan kebutuhan yang ada,” ujar Aswin.

  • Luhut Sindir Pengkritik Makan Bergizi Gratis: Sok Tahu, Jadi Pejabat Maling Juga

    Luhut Sindir Pengkritik Makan Bergizi Gratis: Sok Tahu, Jadi Pejabat Maling Juga

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak untuk tidak tergesa-gesa mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

    Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini, program MBG tidak hanya bertujuan untuk mengatasi stunting dan kemiskinan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di desa-desa.  

    “Jadi pikiran Presiden Prabowo [soal] MBG kalau ada yang kritik, sebenarnya jangan cepat-cepat mengkritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tau, padahal waktu dia pejabat, dia maling juga,” kata Luhut dalam pidato pembukaan diskusi Menavigasi Ekonomi Global dan Strategi 2025, dikutip Kamis (16/1/2025). 

    Luhut menjelaskan bahwa selama 10 tahun lalu, dana yang berputar di desa tembus Rp1,1 miliar di mana angka ini disebut terus meningkat. Dia juga mengatakan bahwa program MBG memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian desa. 

    “Sekarang dengan MBG, kami hitung dana yang berputar di desa bisa mencapai 8-9 miliar per tahun. Ini angka besar yang mendukung pemerataan ekonomi. Mungkin banyak anak yang jarang makan ayam, jarang makan telur, sekarang makan. Itu akan terjadi perputaran ekonomi di desa itu harus beli ayam, harus beli telur,” jelasnya. 

    Selain pemerataan ekonomi dan peningkatan perputaran dana desa, Program MBG, kata Luhut juga akan mengurangi stunting dan kemiskinan.

    Seperti yang diketahui, Program MBG, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, memakan anggaran senilai Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Pada hari pertama penyelenggaraan Program MBG, tepatnya Senin (6/1/2025), Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.

  • Indonesia Siapkan Zona Khusus Semikonduktor di ITB

    Indonesia Siapkan Zona Khusus Semikonduktor di ITB

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun zona ekonomi khusus (special economic zone) di kawasan Institut Teknologi Bandung (ITB). Zona ini akan difokuskan pada pengembangan industri chip semikonduktor, yang dianggap sebagai salah satu sektor strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

    Luhut menyatakan Indonesia harus bergerak cepat agar tidak tertinggal dari negara-negara tetangga yang sudah lebih maju dalam pengembangan industri semikonduktor.

    “Nanti kita siapkan, mau tetap di ITB, kalau perlu kita bikin di ITB special economic zone, khusus untuk semikonduktor,” ujarnya dalam acara bertema “Semangat Awal Tahun 2025” yang berlangsung di Menara Global, Jakarta pada Rabu (15/1/2025).

    Luhut menegaskan industri semikonduktor memiliki potensi besar sebagai mesin ekonomi baru yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa negara Asia, seperti Malaysia, telah berhasil menarik investasi besar dari perusahaan teknologi global untuk mengembangkan sektor ini.

    “Kalau tidak ada langkah-langkah agresif, kita akan ketinggalan. Nanti negara tetangga kita akan lebih maju. Kita enggak mau begitu,” tegas Luhut.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi digital, termasuk sektor artificial intelligence (AI) dan semikonduktor. Menurut Airlangga, semikonduktor adalah elemen kunci dalam transformasi digital global.

    “Semikonduktor adalah the next big thing yang seluruh dunia cari. Jadi, pekerjaan rumah (PR) kita bersama, termasuk Kadin, adalah mendukung pengembangan sektor ini. Ke depan, tidak ada gadget atau tools tanpa semikonduktor,” ungkap Airlangga dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Oktober 2024.

    Sebagai langkah strategis, pemerintah mendorong kolaborasi antara dunia industri dan pendidikan. Kampus seperti ITB diharapkan dapat menjadi pusat inovasi dan riset untuk mendukung pengembangan teknologi semikonduktor di Indonesia.

  • Indonesia Siapkan Zona Khusus Semikonduktor di ITB

    Luhut Tersinggung World Bank Samakan Kepatuhan Pajak Indonesia dengan Nigeria

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tersinggung mendengar pernyataan World Bank yang menyebut kepatuhan pajak Indonesia setara dengan Nigeria. Pernyataan itu disampaikan World Bank saat bertemu dengan Luhut beberapa waktu lalu.

    “Waktu World Bank datang ke kantor saya tiga pekan yang lalu mengatakan Indonesia salah satu negara yang koleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria waktu itu. Saya agak tersinggung juga itu,” ujar Luhut saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Sebagai respons atas kritik tersebut, pemerintah tengah mengupayakan perbaikan ekosistem pelayanan dan kepatuhan pajak melalui implementasi sistem digital bernama Coretax. Sistem ini akan disinkronkan dengan teknologi pemerintahan berbasis digital, GovTech, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

    Luhut meminta masyarakat untuk bersabar dalam masa awal implementasi Coretax. “Ya tentu dalam satu bulan pertama, orang pastilah ada yang kurang sana-sini. Terus orang kritik, jangan buru-buru kritik,” katanya.

    Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional, jika Coretax dijalankan dengan optimal, potensi peningkatan penerimaan pajak diperkirakan mencapai 6,5% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan sekitar Rp 1.500 triliun.

    Selain itu, sistem ini juga akan memberikan dampak signifikan pada penegakan pajak. Masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya akan menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen penting di lembaga pemerintahan.

  • Dukung Makan Bergizi Gratis, GP Ansor Bakal Kukuhkan 10.000 Satgas Pangan Banser

    Dukung Makan Bergizi Gratis, GP Ansor Bakal Kukuhkan 10.000 Satgas Pangan Banser

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Addin Jauharudin mendukung penuh program makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Dalam rangkaian perayaan hari lahir (harlah) ke-91 GP Ansor yang akan berlangsung pada April 2025, organisasi ini berencana mengukuhkan 10.000 Satgas Pangan Banser.

    “Bertepatan dengan harlah Ansor yang ke-91 tahun pada April, kita akan mengukuhkan 10.000 Satgas Pangan Banser,” ujar Addin Jauharudin kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

    Addin menjelaskan Satgas Pangan Banser akan memiliki dua peran strategis dalam mendukung program makan bergizi gratis. Pertama, penyuluh produk pangan. Satgas ini akan bertugas memberikan penyuluhan mengenai produk-produk pangan yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

    Kedua, pembangun kelompok tani. Satgas Pangan Banser juga akan membantu membangun kelompok-kelompok tani di berbagai wilayah untuk mendukung program makan bergizi gratis.

    “Kami menyiapkan program ketahanan pangan dengan mengintegrasikan lahan-lahan yang kami kelola,” tambah Addin.

    Program makan bergizi gratis yang diluncurkan pada Senin (6/1/2025) mendapatkan apresiasi luas, termasuk dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, program ini memberikan dua manfaat utama.

    Pertama, meningkatkan gizi anak sekolah. Program MBG dirancang untuk meningkatkan asupan gizi siswa-siswi di sekolah-sekolah, terutama di daerah yang membutuhkan.

    Kedua, perputaran ekonomi di desa. Program makan bergizi gratis ini juga mendorong perputaran ekonomi hingga ke tingkat desa, dengan estimasi nilai ekonomi mencapai Rp 9 miliar.

    Melalui pengukuhan 10.000 Satgas Pangan Banser, GP Ansor berkomitmen untuk memperkuat implementasi program makan bergizi gratis dan mendorong ketahanan pangan di Indonesia.