Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Luhut Sebut Bansos 5 Tahun Terakhir Tak Tepat Sasaran, Begini Respons Gus Ipul

    Luhut Sebut Bansos 5 Tahun Terakhir Tak Tepat Sasaran, Begini Respons Gus Ipul

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan bahwa efektivitas penyaluran program perlindungan sosial disebut menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, kata Luhut, hanya separuh yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul diminta komentarnya mengenai pernyataan Luhut tersebut. Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi salah satu kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang antara lain program perlindungan sosial.

    “Saya belum mengerti betul maksud dari Pak Luhut tentang 50 persen yang tidak tepat sasaran itu dengan nilai bantuan sekitar 500 triliun lebih setiap tahunnya. Yang berada di Kementerian Sosial sebagaimana yang diketahui adalah 79 triliun. Itu pun sudah dengan operasional,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Selasa, 11 Februari 2025.

    “Bantuan untuk bantuan sosial sama PKH itu? 75 triliunan lebih. Nanti angkanya bisa kita pastikan lagi. Tapi 75 triliun itu berupa cash transfer lewat Himbara dan lewat PT POS,” kata dia.

    Meski demikian, Gus Ipul bilang apa yang disampaikan oleh Luhut menjadi bahan evaluasi ke depannya. Di sisi lain, dia mengatakan pentingnya keakuratan data penerima bantuan sehingga intervensi yang dilakukan efektif dan hasilnya bisa diukur dengan baik.

    Oleh sebab itu, selama 3 bulan terakhir ini melakukan upaya untuk memperoleh data yang lebih akurat dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan ditargetkan mulai dipergunakan pada triwulan II-2024.

    “Maka itulah Pak Presiden Prabowo sejak awal ngajak kita untuk memulai kerja dengan data yang akurat. Nah apa yang dikerjakan selama 3 bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat,” katanya.

    Mengenai progres DTSEN tersebut, Gus Ipul menjelaskan saat ini masih perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan bahwa data terbaru ini sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

    “Nah, setelah nanti uji petik selesai, sudah final, maka nanti di triwulan kedua kita akan jadikan perdoman untuk membagi bansos maupun juga melaksanakan program PKH dan sejenisnya,” katanya.

    Pengoptimalan digitalisasi

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan mengatakan selama lima tahun terakhir batuan perlindungan sosial tidak tepat sasaran. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos yang digelontorkan, tidak semuanya diserahkan kepada masyarakat yang berhak.

    Oleh karena itu, dia pun mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Sabtu 8 Februari 2025.

    “Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ucapnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Enggan Ungkap Posisinya di Danantara, Pandu Sjahrir: Tunggu dari Istana – Halaman all

    Enggan Ungkap Posisinya di Danantara, Pandu Sjahrir: Tunggu dari Istana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha sekaligus keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir, enggan menjelaskan posisinya di Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Pada Selasa (11/2/2025) malam ini, ia disebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mewakili Danantara dalam rapat soal Program 3 Juta Rumah.

    Di rapat tersebut, ada juga Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun.

    Usai rapat, ketika sesi konferensi pers, Pandu berkesempatan memberi pernyataan.

    Ia mengatakan, dari sisi Danantara memiliki dua tugas, di mana satu di antaranya adalah mengumpulkan minat dan masukan dari pasar untuk Program 3 Juta Rumah.

    “Dari sisi kami mungkin hanya dua hal. Satu adalah pembentukan semacam building untuk interest dan juga penambahan likuiditas untuk bisa jump start dari program rumah ini,” kata Pandu di kantor BI, Gambir, Jakarta Pusat.

    “Jadi memang ini suatu proses di mana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pasar. Ini yang sekarang kita sedang jalankan bersama,” lanjutnya.

    Adapun posisi Pandu di Danantara masih menjadi pertanyaan. Sebelumnya, Ara melalui akun Instagramnya pada Senin (3/2/2025) mengunggah foto bersama Pandu.

    Di deskripsi foto tersebut tertulis, “Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara, untuk pembiayaan perumahan. Semoga bermanfaat untuk rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo.”

    Ditemui ketika hendak meninggalkan kantor BI, Pandu enggan menjelaskan posisi dia di Danantara. 

    Saat ini, posisi Kepala BP Danantara masih dijabat oleh Muliaman Hadad yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.

    “Nanti, tunggu tanggal mainnya, tunggu dari Istana dulu,” ucap Pandu ketika ditanya soal perannya di Danantara.

    Ditanya lebih lanjut mengenai peran dia di Danantara, Pandu kembali bungkam. Ia mengatakan malam ini merupakan acaranya Gubernur BI.

    “Belum, belum, nanti dijelasin dulu, lewat Gubernur BI, kan acaranya Gubernur BI,” jelas Pandu.

     

  • Pandu Sjahrir Wakili Danantara di Rapat Bersama Kementerian PKP dan BI Bahas 3 Juta Rumah – Halaman all

    Pandu Sjahrir Wakili Danantara di Rapat Bersama Kementerian PKP dan BI Bahas 3 Juta Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha sekaligus keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir, tampak hadir dalam rapat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bank Indonesia, Kementerian BUMN, dan Komisi XI DPR RI.

    Pandu disebut Menteri PKP Maruarar Sirait mewakili Badan Pengelola Daya Invetasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Hari ini kita bertemu di kantor Bank Indonesia, berdiskusi panjang dengan Bapak Gubernur Bank Indonesia dan jajaran, Bapak Menteri BUMN, Bapak Misbakhun Ketua Komisi XI DPR RI, dan Pak Pandu dari Danantara,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Bank Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Pertemuan ini membahas soal Program 3 Juta Rumah, di mana dalam hal ini mengenai likuiditas dan bagaimana sinergi antara pemerintah dan moneter.

    Dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut, Pandu yang menggunakan batik lengan panjang berwarna cokelat berksempatan memberi pernyataan.

    Ia mengatakan, dari sisinya, mereka memiliki dua tugas, yaitu pertama mengumpulkan minat dan masukan dari pasar untuk Program 3 Juta Rumah dan yang kedua adalah soal penambahan likuiditas.

    “Dari sisi kami mungkin hanya dua hal. Satu adalah pembentukan semacam building untuk interest dan juga penambahan likuiditas untuk bisa jump start dari program rumah ini,” kata Pandu.

    “Jadi memang ini suatu proses di mana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pasar. Ini yang sekarang kita sedang jalankan bersama,” lanjutnya.

    Selama konferensi pers, Pandu terlihat beberapa kali mengucek kedua matanya. Saat itu, jam menunjukkan hampir pukul 9 malam.

    Pandu, yang berdiri di sebelah Menteri BUMN Erick Thohir, juga kedapatan sesekali menguap ketika salah satu narasumber sedang berbicara.

    Adapun peran Pandu di Danantara hingga kini masih menjadi pertanyaan.

    Sebelumnya, Ara melalui akun Instagramnya pada Senin (3/2/2025) mengunggah foto bersama Pandu.

    Di deskripsi foto tersebut tertulis, “Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara, untuk pembiayaan perumahan. Semoga bermanfaat untuk rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo.” 

    Awak media kemudian mencoba mengonfirmasi kepada Ara ketika dia hendak meninggalkan kantor BI.

    Politikus Partai Gerindra itu mengatakan sudah beberapa kali berbicara bersama Pandu di kantor Danantara. Ia hanya meminta didoakan yang terbaik untuk Pandu.

    “Ya kita doa lah yang terbaik kan waktunya sebentar lagi. Kita doa, yang pasti sebelum dia di situ, dia sudah berkomunikasi dengan saya,” ucap Ara.

    Saat ini, status Kepala BP Danantara masih diemban oleh Muliaman Hadad, di mana ia telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.

  • Wakilnya Luhut Sebut Bukan Cuma RI yang Irit Anggaran

    Wakilnya Luhut Sebut Bukan Cuma RI yang Irit Anggaran

    Jakarta –

    Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyebut rencana efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sesuatu yang sah dilakukan.

    “Saya rasa yang penting sih ide untuk efisiensi sah-sah saja dan penting untuk kita di dalam keadaan ruang gerak fiskal yang terbatas,” kata Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu ditemui usai acara panel Mandiri Investment Forum (MIF) Indonesia 2025 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    DEN sendiri dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Lebih lanjut, Mari mengatakan efisiensi juga dilakukan oleh negara lain, baik itu negara tetangga seperti Vietnam hingga negara maju, China dan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk mengamankan kondisi fiskal dalam negeri di tengah ketidakpastian ekonomi.

    “Bukan hanya Indonesia yang melakukan efisiensi, Vietnam melalukan, China melakukan, Amerika melakukan efisiensi. Negara lain juga melakukan efisiensi karena intinya kita melihat banyak ketidakpastian di dunia sehingga bagaimana ruang fiskal itu bisa dijaga,” jelasnya.

    Efisiensi ini menurutnya jangan dilihat dalam pengurangan anggarannya saja, tetapi lebih kepada seleksi dari penggunaan anggaran tersebut. Utamanya, efisiensi dilakukan agar anggaran digunakan untuk program yang langsung bersentuhan kepada masyarakat.

    “Jadi bagaimana peran dari stimulus, menjaga masyarakat di lapisan bawah atau yang rentan. Ini semua harus menjadi bagian. Jadi jangan hanya melihat efisiensinya, tapi juga belanja-belanja yang lebih efektif,” terangnya.

    Merespon soal efisiensi memengaruhi operasional dari Kementerian/Lembaga, Mari menilai memang perlu pembahasan lagi. Pihaknya juga akan ikut membahas bagaimana dampak dari rencana efisiensi yang dilakukan pemerintah.

    “Saya rasa ini harus dibahas lagi. Ini kan baru di awal suatu pengumuman. Kita kasih waktu supaya kebijakan ini bisa dijalankan sesuai dengan keinginannya untuk efisiensi plus meningkatkan efektivitas belanja,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Bancakan Bansos Rezim Jokowi Punya Akibat Hukum

    Bancakan Bansos Rezim Jokowi Punya Akibat Hukum

    GELORA.CO -Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan terkait hanya separuh bantuan sosial (bansos) dari Rp500 triliun yang mengalir kepada masyarakat makin membuka tabir korupsi rezim Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu disampaikan pemerhati politik Rocky Gerung dalam akun Youtube pribadinya, Senin malam, 10 Februari 2025.                    

    “Jadi kelihatannya akhirnya jadi semacam pertengkaran siapa yang memerintah di situ. Jelas itu tanggung jawab dari presiden sebelumnya, presiden ke-8. Sorry, saya selalu sebut presiden ke-8, yang saya maksud presiden ke-7. Karena saya itu menyebut ke-8 karena Jokowi 2 kali di pemerintahan,” ujar Rocky.

    Akademisi yang dikenal kritis ini makin meluapkan kegeramannya kepada Jokowi atas kebrutalannya dalam menjadikan bansos sebagai bancakan politik.   

    “Jadi tetap presiden ke-7 itu yang sebut saja bajingan tol*l juga. Karena dalam pengertian akuntansi kalau dana yang tidak tersalur itu artinya ada yang idle. Apalagi ini soal bansos kan yang jadi bancakan politik, yang tiap kali diunggulkan oleh presiden Jokowi,” tegasnya.

    Atas dasar itu, Rocky meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri fenomena tersebut.

    “Rakyatnya ternyata hanya separuh yang tersalur. Segera itu bocoran dari Pak Luhut ini juga punya akibat hukum dan akibat hukum itu harus diuji. Apakah data-data yang selama ini dipakai itu betul-betul data yang riil atau data yang fiktif, di situ masalahnya,” tandas dia.

    Dalam akun Instagram pribadinya, Luhut mengungkap hanya separuh bansos yang benar-benar sampai ke rakyat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip Minggu, 9 Februari 2025.

  • Tanggapi Luhut soal Aliran Bansos, Rocky Gerung: Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

    Tanggapi Luhut soal Aliran Bansos, Rocky Gerung: Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan mengungkap hanya separuh bantuan sosial (bansos) dari Rp500 triliun yang mengalir kepada masyarakat.

    Mantan Menko Maritim dan Investasi (Marves) membeberkan berbagai faktor gagalnya penyaluran itu, di antaranya masalah data ganda.

    Menanggapi itu, pemerhati politik Rocky Gerung menyebut bahwa pengakuan Luhut itu makin menguatkan kebobrokan rezim Joko Widodo (Jokowi).

    “Maka orang bertanya, kalau begitu yang Rp500 itu dari separo itu Rp250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia merangkannya bahwa ada data yang tidak jelas,” kata Rocky dikutip dalam akun Youtube pribadinya, Senin malam, 10 Februari 2025.

    Lanjut dia, ada dana Rp250 triliun yang tidak tersalur membuat negara abai terhadap hak rakyat miskin.

    Selanjutnya, akademisi yang pernah disebut-sebut menjadi mentor Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menegaskan bahwa fenomena ini harus diusut tuntas.   

    “Jadi sekali lagi itu harus diaudit siapa-siapa yang tercecer di penyaluran Bansos. Peran Bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan terkena badai ekonomi,” jelasnya.

    Rocky pun menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap tidak tersalurnya dana bansos sebesar Rp250 triliun tersebut.

    “Jadi tetap pemerintah hari ini, eh pemerintah kemarin, yaitu Presiden mulia Jokowi, itu harus bertanggung jawab. Saya harus berhati-hati mengucapkan itu karena Jokowi lagi, Jokowi lagi,” tandasnya.

    Dalam akun Instagram pribadinya, Luhut mengungkap hanya separuh bansos yang benar-benar sampai ke rakyat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip Minggu, 9 Februari 2025. 

  • Komisi XI DPR Minta Implementasi Penuh Coretax Ditunda, Jalan Paralel dengan Sistem Lama

    Komisi XI DPR Minta Implementasi Penuh Coretax Ditunda, Jalan Paralel dengan Sistem Lama

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak menunda implementasi penuh sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax, usai masih ditemukan banyak permasalahan setelah diluncurkan pada 1 Januari 2025. Aplikasi Coretax pun akan berjalan bersama sistem lama.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan permintaan sesuai kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (10/2/2025).

    Misbhakun menyatakan Komisi XI sepakat agar Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan.

    “Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin bahwa sistem IT apapun yang digunakan tidak akan mempengaruhi upaya kolektivitas penerimaan pajak di APBN Tahun Anggaran 2025,” ujar Misbhakun dalam konferensi pers usai rapat.

    Selain itu, sambungnya, Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan peta jalan (roadmap) implementasi Coretax berbasis resiko yang paling rendah dan mempermudah pelayanan terhadap wajib pajak.

    Komisi XI juga meminta Direktorat Jenderal Pajak tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang diakibatkan oleh gangguan penerapan sistem Coretax selama 2025. Anggota parlemen juga meminta Direktorat Jenderal Pajak menyempurnakan sistem Coretax dengan memperkuat sistem keamanan sibernya.

    “Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan melaporkan perkembangan sistem Coretax kepada Komisi XI DPR RI secara berkala,” tutup Misbhakun.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyatakan pihaknya akan segera menyiapkan peta jalan implementasi Coretax setelah Komisi XI DPR meminta ditunda penerapannya.

    Setelah ini, sambungnya, Direktorat Jenderal Pajak akan kembali menerapkan sistem perpajakan yang lama seperti DJP Online, e-Faktur Desktop, dan lain-lain. Kendati demikian, sambungnya, Coretax juga akan tetap bisa digunakan.

    “Jadi kita menggunakan dua sistem ya,” kaya Suryo.

    Sebelumnya, gangguan pengaplikasian Coretax sudah mendapatkan banyak sorotan dari wajib pajak bahkan pejabat negara sendiri. Setidaknya sudah ada dua pejabat tinggi negara yang mengunjungi markas Ditjen Pajak untuk mengecek langsung pengimplementasian Coretax.

    Misalnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (14/1/2025). Meski masih kerap ditemukan permasalahan, namun Luhut meyakini sistem Coretax lambat laun akan beroperasi dengan baik.

    “Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan [helpdesk] selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Luhut dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

    Tidak hanya Luhut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengunjungi ke Kantor Ditjen Pajak pada Senin (3/2/2025).

    Airlangga memastikan bahwa Kemenko Perekonomian memberi dukungan penuh atas pengaplikasian Coretax. Apalagi, sambungnya, kesuksesan Coretax akan mempengaruhi penerimaan negara.

    “Jadi, itu yang kami pastikan saja supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi Coretax yang tentu perlu penyempurnaan,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

  • Dana Rp500 Triliun, yang Tepat Sasaran Hanya Separuh

    Dana Rp500 Triliun, yang Tepat Sasaran Hanya Separuh

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan membongkar bobroknya penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Sebab, dari total Rp500 triliun dana yang dikucurkan, tak semuanya diserahkan kepada masyarakat yang berhak.

    Oleh karena itu, dia pun mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Sabtu 8 Februari 2025.

    “Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ucapnya menambahkan.

    DTSEN Jadi Solusi?

    Dalam upaya pembenahan ini, pemerintah pun disebut tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos.

    “Saya bersyukur, BPS (Badan Pusat Statistik) telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

    Selain integrasi data, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.

    Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk selesai pada Agustus nanti.

    “Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tutur Luhut Binsar Pandjaitan.

    Efisiensi Anggaran

    Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan integrasi dan pemutakhiran data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan secara lebih optimal.

    Sehingga, setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.

    Dengan langkah-langkah konkret ini, Luhut Binsar Pandjaitan pun optimistis bahwa sistem bansos yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

    “Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Luhut Ungkap Bansos Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak

    Luhut Ungkap Bansos Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak

    GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang tepat sasaran. 

    Hal ini diungkap Luhut lewat akun Instagramnya yang dikutip Minggu 9 Februari 2025.

    Luhut menyebut hal ini menjadi salah satu tantangan dalam efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) selama lima tahun terakhir atau di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut.

    Ketidaktepatan sasaran tersebut, kata Luhut, disebabkan oleh beberapa hal, seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

    Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno memberikan komentarnya dengan nada satir. 

    “Ya ampun, pengawasannya bagaimana selama ini ya? Bisa amsyong begini urusan bansos,” ujarnya seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu 9 Februari 2025.

    Ia juga menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah terhadap kebocoran anggaran besar dibandingkan dengan pengawasan ketat terhadap usaha kecil.

    “Ayo MUI mana fatwanya soal begini? Malah yang diuber-uber warung eceran penjualan gas 3 kg yang dituding bikin negara rugi,” tegasnya.

    Jika setengah anggaran bansos tak jelas alirannya, maka pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadapi tugas berat untuk membenahi sistem perlinsos agar tidak lagi menjadi ladang kebocoran anggaran.

    “Rezim sudah ganti, yang begini mesti diungkap tuntas,” tandas Adi Prayitno.