Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Dana Rp500 Triliun, yang Tepat Sasaran Hanya Separuh

    Dana Rp500 Triliun, yang Tepat Sasaran Hanya Separuh

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan membongkar bobroknya penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Sebab, dari total Rp500 triliun dana yang dikucurkan, tak semuanya diserahkan kepada masyarakat yang berhak.

    Oleh karena itu, dia pun mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Sabtu 8 Februari 2025.

    “Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ucapnya menambahkan.

    DTSEN Jadi Solusi?

    Dalam upaya pembenahan ini, pemerintah pun disebut tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos.

    “Saya bersyukur, BPS (Badan Pusat Statistik) telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

    Selain integrasi data, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.

    Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk selesai pada Agustus nanti.

    “Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tutur Luhut Binsar Pandjaitan.

    Efisiensi Anggaran

    Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan integrasi dan pemutakhiran data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan secara lebih optimal.

    Sehingga, setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.

    Dengan langkah-langkah konkret ini, Luhut Binsar Pandjaitan pun optimistis bahwa sistem bansos yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

    “Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Luhut Ungkap Bansos Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak

    Luhut Ungkap Bansos Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak

    GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang tepat sasaran. 

    Hal ini diungkap Luhut lewat akun Instagramnya yang dikutip Minggu 9 Februari 2025.

    Luhut menyebut hal ini menjadi salah satu tantangan dalam efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) selama lima tahun terakhir atau di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut.

    Ketidaktepatan sasaran tersebut, kata Luhut, disebabkan oleh beberapa hal, seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

    Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno memberikan komentarnya dengan nada satir. 

    “Ya ampun, pengawasannya bagaimana selama ini ya? Bisa amsyong begini urusan bansos,” ujarnya seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu 9 Februari 2025.

    Ia juga menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah terhadap kebocoran anggaran besar dibandingkan dengan pengawasan ketat terhadap usaha kecil.

    “Ayo MUI mana fatwanya soal begini? Malah yang diuber-uber warung eceran penjualan gas 3 kg yang dituding bikin negara rugi,” tegasnya.

    Jika setengah anggaran bansos tak jelas alirannya, maka pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadapi tugas berat untuk membenahi sistem perlinsos agar tidak lagi menjadi ladang kebocoran anggaran.

    “Rezim sudah ganti, yang begini mesti diungkap tuntas,” tandas Adi Prayitno.

  • DEN Soroti Potensi Keuntungan bagi RI saat Trump Naikkan Tarif ke China

    DEN Soroti Potensi Keuntungan bagi RI saat Trump Naikkan Tarif ke China

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyoroti potensi keuntungan bagi Indonesia dari kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) terhadap China. 

    Anggota DEN Muhammad Chatib Basri menyampaikan dengan tarif impor sebesar 10% yang diberlakukan terhadap produk China, ada kemungkinan basis produksi akan bergeser ke negara lain, termasuk Indonesia.

    Hal ini disampaikan mereka saat menemui Presiden Prabowo Subianto yang dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama keempat anggotanya Chatib Basri, Septian Hario Seto, Firman Hidayat, dan Arief Anshory Yusuf di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025)

    “Tentu Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan dari relokasi ini. Itulah yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Presiden pentingnya untuk perbaikan iklim investasi, konsistensi dari kebijakan, kepastian usaha karena kalau ini yang terjadi, maka posisi Indonesia sebetulnya bisa diuntungkan,” ujar Chatib Basri

    Kendati demikian, mantan Menteri Keuangan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menegaskan bahwa Indonesia harus terus berbenah agar dapat memanfaatkan momentum ini.

    Kepastian kebijakan, kata Chatib stabilitas ekonomi, dan reformasi birokrasi menjadi kunci utama dalam menarik lebih banyak investasi asing.

    “Tetapi syaratnya adalah bahwa kita harus melakukan reform. Tanpa itu kita belum bisa mendapatkan manfaatnya,” pungkas Chatib.

  • DEN: Kebijakan deportasi Trump berpotensi pengaruhi ekonomi RI

    DEN: Kebijakan deportasi Trump berpotensi pengaruhi ekonomi RI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengungkapkan bahwa kebijakan deportasi terhadap pekerja undocumented atau ilegal di Amerika Serikat (AS) oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, berpotensi menimbulkan dampak ekonomi luas, termasuk bagi Indonesia.

    Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, DEN membahas risiko dari kebijakan tersebut, terutama terkait dampaknya terhadap inflasi di AS dan kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Fed.

    “Karena banyak pekerjaan di Amerika Serikat itu, untuk terutama yang unskilled itu, dipegang oleh pekerja-pekerja dengan upah yang rendah, yang banyak dari mereka itu adalah undocumented workers,” katanya.

    Ekonom, peneliti, dan profesional yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia periode 2013-2014 itu menjelaskan bahwa banyak pekerjaan di AS, khususnya di sektor pekerja berupah rendah, diisi oleh tenaga kerja yang tidak berdokumen. Jika mereka dipulangkan, posisi tersebut harus diisi oleh pekerja dengan upah lebih tinggi, yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi di AS.

    “Kalau inflasi di Amerika akan naik, maka The Fed itu mungkin tidak mudah untuk menurunkan bunga, bahkan mungkin akan meningkatkan bunga,” ujar Chatib.

    Menurutnya, kondisi ini berisiko mempertahankan suku bunga tinggi di AS dan memperkuat nilai dolar, yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia.

    Oleh karena itu, DEN merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memperkuat reformasi struktural guna mengantisipasi dampak kebijakan ekonomi global yang timbul akibat hal itu.

    Presiden Prabowo, kata Chatib, mendukung langkah-langkah seperti penyederhanaan perizinan, perbaikan iklim investasi, serta percepatan implementasi teknologi pemerintahan digital (GovTech) untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan daya saing ekonomi nasional.

    Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, beserta anggotanya di antaranya Septian Hario Seto, Firman Hidayat, dan Chatib Basri.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pandu Sjahrir Bicara Soal Rumor Jadi Bos Danantara

    Pandu Sjahrir Bicara Soal Rumor Jadi Bos Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia Pandu Sjahrir mengaku belum mengetahui soal komposisi pengurus Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Pandu Sjahrir mengungkapkan dalam rapat hanya fokus mengenai pengembangan mobil listrik dari hulu hingga hilir.

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat bersama Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan investasi kendaraan listrik di Indonesia di Istana Negara, Kamis (6/2/2025).

     “Tadi hanya ngomongin soal mobil nasional saja,” imbuh Pandu kepada wartawan.

    Bahkan, Pandu mengaku belum mengetahui namanya telah masuk ke struktur dari Danantara. “Belum tahu. Belum tahu,” pungkas Pandu.

    Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan sinyal Pandu Sjahrir akan menjadi bos Danantara.

    Maruarar atau akrab disapa Ara, melalui unggahan di akun Instagram miliknya, beberapa kali membagikan momen bersama keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu.

    Salah satunya adalah foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan. Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.

    “Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait.

    Rumor Pandu Sjahrir masuk ke dalam jajaran petinggi Danantara telah bergulir sejak lama. Salah satunya ketika Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad terutama saat bertemu Prabowo di Istana.

    Sementara itu, dalam perkembangan sebelumnya, salah seorang narasumber Bisnis mengatakan Pandu akan menjadi Chief Operating Officer Danantara.

  • DPC Peradi Jakarta Selatan Apresiasi Aparat Penegak Hukum – Halaman all

    DPC Peradi Jakarta Selatan Apresiasi Aparat Penegak Hukum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan advokat, sebagian besar Anggota dan Pengurus  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Selatan (Jaksel) termasuk kandidat Dr Saor Siagian dan Daud B, Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekertaris Dewan Pengurus Nasional (DPN) Peradi, serta Ketua DPC Peradi Yogyakarta Ahmad Mustaqim, DPC Peradi Jakarta Pusat dan DPC Peradi Jakarta Barat menghadiri sidang perdana perkara pidana dengan tiga terdakwa yakni Pikih, Diyatno dan Wandy Wiratman di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, Selasa  (4/02/2025).

    Menurut B Halomoan Sianturi, Ketua DPC Peradi Jaksel, anggotanya yang bernama Damianus Jefry Sagala telah mengalami tindak kekerasan  oleh para terdakwa tersebut saat menjalankan profesinya sebagai advokat. 

    Peristiwa tindak pidana tersebut, kata Halomoan di PN Jaksel, Selasa (4/2/2025), telah dilaporkan kepada Ketua Umum Peradi Dr Luhut M Pangaribuan.

    “Tindak pidana tersebut juga telah dilaporkan korban ke Polsek Setiabudi beberapa saat setelah dirinya lolos dari penyekapan yang dibantu oleh beberapa Anggota DPC Peradi Jaksel yang datang ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor LP/B/540/X/2024/SPKT/Sek.Budi/Res.Jaksel/PMJ,” jelasnya. 

    Kemudian Halomoan bersama sejumlah Pengurus DPC Peradi Jaksel mendatangi Polsek Setiabudi di kawasan Kuningan, Jaksel, Jumat (25/10/2024) sore.

    Kata dia  secara terus-menerus bergantian beberapa Anggota DPC Peradi Jaksel yang masuk dalam Tim Hukum Damianus Jefry Sagala yang terdiri 80 advokat (dengan Koordinator Endang Sulas Setiawan, Sobari Kamil dan Dadang Suhendar), serta mendapat dukungan juga dari rekan-rekan advokat yang terhimpun dalam SPASI (Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia) terus  memonitor dan mengawal proses hukum terhadap ketiga terdakwa sejak dari Polsek hingga para terdakwa ditahan di Kejaksaan Negeri Jaksel dan PN Jaksel. 

    Menurut Halomoan, kurang lebih dalam waktu 70 hari kerja sejak ada laporan polisi, Selasa (22/10/2024), sidang perdana pada Selasa (4/02/2025) telah dilaksanakan dengan baik dan lancar, serta dakwaan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Pasal 406 KUHP.

    Pada kesempatan itu, kata Halomoan, kuasa hukum para terdakwa mengajukan eksepsi yang akan dibacakan pada sidang berikutnya pada Kamis (6/2/2025) dan JPU akan menanggapi eksepsi tersebut pada sidang berikutnya pada Senin (10/2/2024). 

    Halomoan kemudian berpesan kepada JPU dari Kejaksaan Negeri Jaksel dan Majelis Hakim PN Jaksel yang memeriksa dan memutus Perkara No 38/Pid.B/2025PN.JKT.Sel untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, dan mengharapkan rekan-rekan advokat, khususnya Anggota DPC Peradi Jaksel dan SPASI untuk terus mengawal dan memonitor proses penegakan hukum tersebut. 

    Seluruh pihak, termasuk kuasa hukum dan simpatisan para terdakwa, ia imbau untuk tetap menghargai penegakan hukum tanpa melakukan provokasi, menghasut, membuat narasi yang dapat mengarah ke fitnah, dan bertindak di luar hukum, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan media massa. 

    “Karena hal tersebut sangat tidak baik dan dapat menimbulkan permasalahan hukum baru. Mari kita lakukan penegakan hukum secara profesional dan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” pinta Halomoan. 
         
    Halomoan juga mengapresiasi dan menyampaikan penghormatan kepada Kapolsek Setiabudi Kompol Firman dan Wakapolsek Setiabudi Kompol Richard Soala Bengar serta tim penyidik Polsek Setiabudi, plus rekan-rekan Tim Hukum DPC Peradi Jaksel dan SPASI. 

    “Tentunya apresiasi juga kami berikan kepada JPU Kejari Jaksel dan Majelis Hakim PN Jaksel yang telah membawa perkara pidana dengan tiga terdakwa ini untuk diproses hukum sebagaimana mestinya, demi menegakkan kebenaran dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya,” paparnya.

    Halomoan tak lupa juga menyampaikan salam hormat dan sukses kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto atas atensi yang telah diberikan kepada Polsek Setiabudi. 

    “Salam hormat, Jenderal,” tandas Halomoan.

  • Coretax Masih Bermasalah! Menko Airlangga Cek Langsung ke Kantor Pajak

    Coretax Masih Bermasalah! Menko Airlangga Cek Langsung ke Kantor Pajak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sistem inti administrasi perpajakan atau coretax yang mengalami masalah sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025 membuat sejumlah pejabat negara melakukan peninjauan langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Airlangga teragenda mendatangi Kantor Pusat DJP pagi tadi, sekitar pukul 09.30 WIB. Menurutnya, peninjauan langsung sistem coretax ke Kantor Pusat DJP itu ialah untuk melihat proses perbaikan sistem tersebut, supaya tidak mengganggu penerimaan negara.

    “Kita lihat progres coretax, kita beri dukungan. Ini kan agar dipersiapkan dan terkait dengan penerimaan negara, terutama yang 2024 kan masih menggunakan legacy system sampai dengan laporan perpajakan nanti akhir Maret,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya seusai dari Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Airlangga menganggap, coretax memang perlu terus dilakukan penyempurnaan ke depannya, supaya layanan administrasi pajak yang seharusnya bisa memudahkan para wajib pajak melaporkan dan membayar pajaknya tak terkendala hingga mempengaruhi anggaran pemerintah.

    “Jadi itu yang kami pastikan saja supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi cortex yang tentu perlu penyempurnaan. Apalagi dengan sistemnya langsung diberlakukan secara nasional,” tegasnya.

    Menurut Airlangga, perbaikan sistem coretax juga sebetulnya harus diimbangi oleh penyesuaian sistem di instansi lainnya supaya sistem tersebut juga terkoneksi dalam memperkuat pengawasan kepatuhan para wajib pajak.

    “Itu kan semua harus mempersiapkan interoperability apakah itu perbankan, apakah itu wajib pajak. Jadi ini kan bukan sistem yang satu pihak, bukan dari DJP tetapi dari wajib pajaknya pun perlu mempersiapkan,” tuturnya.

    “Makanya tadi saya minta pas moving consumer good, perusahaan yang memproduksi faktur banyak itu perlu ada sistem tersendiri, karena beda kan antara satu WP dengan perusahaan yang memproduksi banyak faktur, perusahaan yang banyak melakukan pemotongan pajak,” papar Airlangga.

    Airlangga mengaku tidak menargetkan secara khusus waktu perbaikan dan penyempurnaan coretax. Ia menyerahkan seluruh skema perbaikan ini kepada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

    Sebelum Airlangga, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga telah menyambangi kantor Direktorat Jenderal Perpajakan dan menengok command center Coretax, sistem digital perpajakan yang baru diterapkan di Indonesia.

    Dalam kunjungannya, Luhut ingin melihat langsung command center Coretax dan bertemu dengan tim layanan bantuan (helpdesk) untuk memahami kendala yang dihadapi masyarakat.

    “Saya ingin melihat langsung bagaimana operasional sistem Coretax dan mendengar langsung tantangan yang ada. Transisi ke sistem baru memang selalu penuh tantangan, tapi ini adalah langkah strategis yang harus kita jalani,” kata Luhut dikutip dari akun Instagramnya, dikutip Rabu (15/1/2025).

    Kepada pegawai pajak yang bertugas, dia menyampaikan bahwa pekerjaan mereka adalah game changer bagi negara ini. Jika sistem ini diperkuat, setiap hambatan yang muncul akan dapat diatasi dengan cepat dan efisien sehingga akan berimplikasi pada semakin tingginya penerimaan pajak.

    “Saya sampaikan bahwa pekerjaan mereka adalah “game changer” bagi negeri ini,” ujarnya.

    Dia pun menyinggung perihal integrasi Coretax dengan Govtech juga menjadi prioritas penting. Ini tidak hanya akan membuat sistem menjadi lebih efisien, tetapi juga membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

    “Tapi saya ingin tegaskan, keamanan data wajib pajak harus tetap menjadi perhatian utama. Kepercayaan masyarakat adalah modal besar bagi keberhasilan program ini,” tegasnya.

    Sejauh ini, dia mencatat sistem Coretax telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan pelayanan pajak serta kontribusi terhadap penerimaan negara. Dengan rata-rata 2 juta transaksi e-faktur per hari, Coretax menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

    “Saya percaya bahwa digitalisasi ekosistem yang terintegrasi secara nasional antara Coretax dengan Govtech kedepannya, tidak hanya mampu menambah penerimaan negara secara signifikan, tetapi juga menjadi pondasi utama untuk mendukung perubahan tata kelola negara,” paparnya.

    (arj/mij)

  • Uni Emirat Arab Siap Gelontorkan Investasi Hijau di Indonesia – Page 3

    Uni Emirat Arab Siap Gelontorkan Investasi Hijau di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bertemu dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA), Suhail Al-Mazroui. Guna membahas sejumlah kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk energi hijau, infrastruktur, pertahanan, serta investasi UAE di Indonesia.

    “Salah satu poin utama yang kami diskusikan adalah donasi 50 juta dolar dari UEA untuk reforestasi hutan di Indonesia, yang akan direalisasikan dalam kunjungan His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia,” ujar Luhut dalam pernyataan resminya, Sabtu (1/2/2025).

    Selain program penghijauan, Luhut mengungkapkan, pembahasan juga mencakup pengelolaan pelabuhan dan bandara di Jakarta dan Bali agar lebih transparan dan efisien. UEA juga menyatakan minatnya untuk ber-investasi di sektor perhotelan BUMN melalui skema joint venture.

    Sementara di sektor energi hijau, lanjut Luhut, UEA berkomitmen berinvestasi dalam geothermal, hydropower, tenaga angin, dan panel surya. Khususnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

    Kerja sama di bidang perumahan juga menjadi fokus utama. UEA siap membantu konstruksi dan pembiayaan program pembangunan 3 juta rumah di Indonesia.

    “Pembangunan 3 juta rumah juga menjadi fokus, dengan UEA yang menyanggupi bantuan dalam konstruksi dan pembiayaan. Selain itu, pengembangan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan Makassar akan ditingkatkan ke standar internasional, sejalan dengan kerja sama sektor kelistrikan yang berpotensi hingga 62 GW,” bebernya.

    Dalam bidang pertahanan, UAE menyatakan ketertarikannya dalam produksi senjata ringan dan senapan serbu. 

  • Luhut Ungkap Kerja Sama Strategis Indonesia-UEA, dari 3 Juta Rumah hingga Financial Center di IKN

    Luhut Ungkap Kerja Sama Strategis Indonesia-UEA, dari 3 Juta Rumah hingga Financial Center di IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Uni Emirat Arab (UEA) telah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dalam berbagai sektor di Indonesia. Kerja sama tersebut mencakup sektor energi hijau, infrastruktur perumahan, dan pertahanan.

    Pernyataan ini disampaikan Luhut setelah pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur UEA, Suhail Al-Mazroui, di Jakarta, Jumat (31/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, salah satu poin utama yang dibahas adalah donasi sebesar US$ 50 juta dolar AS dari UEA untuk program reforestasi hutan di Indonesia. Donasi ini akan direalisasikan dalam kunjungan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presiden UEA, ke Indonesia.

    Di sektor energi hijau, Luhut menjelaskan UEA berkomitmen untuk berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan seperti geothermal, hydropower, tenaga angin, dan panel surya. Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

    Selain itu, sektor perumahan juga menjadi fokus utama kerja sama ini, dengan UEA siap membantu konstruksi dan pembiayaan pembangunan 3 juta rumah di Indonesia.

    “Pembangunan 3 juta rumah juga menjadi fokus, dengan UEA yang menyanggupi bantuan dalam konstruksi dan pembiayaan,” ujar Luhut.

    Lebih lanjut, Luhut juga membahas peningkatan standar internasional untuk pelabuhan seperti Tanjung Priok dan Makassar serta kerja sama di sektor kelistrikan dengan potensi hingga 62 GW. Dalam bidang pertahanan, UEA menunjukkan ketertarikannya untuk bermitra dalam produksi senjata ringan dan senapan serbu.

    Keterangan resmi DEN yang diterima pada Sabtu (3/2/2025) menyebutkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo, yang diinisiasi oleh Presiden UEA, menunjukkan besarnya perhatian UEA terhadap stabilitas hubungan kedua negara.

    Luhut juga mengungkapkan perkembangan beberapa proyek strategis yang tengah dijalankan, termasuk RS Kardiologi Emirates-Indonesia di Surakarta, pengembangan Bandara Bali Utara yang masih dalam tahap studi, serta pengolahan alumina dengan kebijakan hilirisasi.

    Selain itu, UEA juga berinvestasi dalam pembangunan Pusat Data Nasional, pengembangan Financial Center di IKN, serta pendirian International Mangrove Research Center di Bali.

    Luhut menambahkan pembahasan dengan pihak UEA juga mencakup pengelolaan pelabuhan dan bandara di Jakarta dan Bali agar lebih transparan dan efisien. UEA menyatakan minat untuk berinvestasi di sektor perhotelan BUMN melalui skema joint venture.

    “Semua inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat untuk membangun masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan. Saya optimis hubungan kerja sama antara Indonesia dan UEA akan terus berkembang dan bermanfaat bagi kedua negara,” tutup Luhut.

  • Menteri dan Pejabat Terpopuler Versi Survei Indikator: Erick Thohir Teratas, Disusul Sri Mulyani-AHY – Halaman all

    Menteri dan Pejabat Terpopuler Versi Survei Indikator: Erick Thohir Teratas, Disusul Sri Mulyani-AHY – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai popularitas menteri dan pejabat di pemerintahan. 

    Survei ini dilakukan bertepatan dengan evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, terdapat sepuluh menteri atau pejabat dengan tingkat popularitas di atas 10 persen.

    Hasil survei menunjukkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menempati posisi pertama dengan popularitas mencapai 67,8 persen. 

    Disusul oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di posisi kedua dengan 67,5 persen.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berada di posisi ketiga dengan popularitas 63,5 persen.

    Adapun, survei itu digelar dalam rangka menyambut 100 hari masa pemerintahan Prabowo sejak dilantik pada Februari 2024 lalu.

    Survei ini dilakukan tatap muka dengan menggunakan metode multistage random.

    Sampling survei berjumlah sebanyak 1.200 responden dengan Margin of Error pada survei ini yakni sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Berikut daftar 10 menteri atau pejabat dengan popularitas tertinggi menurut survei:

    1. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir: 67,8 persen

    2. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati: 67,5 persen

    3. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): 63,5 persen

    4. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar: 54,7 persen

    5. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya: 52,7 persen

    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto: 47,8 persen

    7. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan: 46,2 persen

    8. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra: 44,2 persen

    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan: 40,5 persen

    10. Menteri Agama, Nasaruddin Umar: 37,7 persen (*)