Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Kode Luhut soal Potensi Subsidi BBM Dihapus dalam 2 Tahun Lagi

    Kode Luhut soal Potensi Subsidi BBM Dihapus dalam 2 Tahun Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal bahwa penyaluran subsidi  diharapkan tak lagi berbasis komoditas, seperti mekanisme subsidi BBM saat ini, dalam 2 tahun ke depan.  

    “Saya berpikir dan saya sampaikan kepada Presiden [Prabowo Subianto], dalam 2 tahun ke depan kita mungkin bisa mencapai satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM, Solar,” kata Luhut dalam acara Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025). 

    Menurut Luhut, bantuan sosial berupa subsidi dari pemerintah mestinya langsung diberikan ke individu masyarakat yang berhak menerima. Artinya, dia menyarankan untuk subsidi langsung yang berbasis penerima manfaat, bukan komoditas seperti BBM. 

    Penyaluran subsidi langsung berbasis penerima manfaat, menurut Luhut, merupakan opsi terbaik agar negara dapat menghemat anggaran hingga miliaran dolar Amerika Serikat (AS). 

    Luhut juga menilai pemerintah dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) milik anak bangsa untuk menerapkan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran. 

    “Dengan kecerdasan buatan [AI], kita bisa mengidentifikasi kendaraan mana yang berhak mendapatkan jenis bahan bakar tertentu. Pemerintah juga terus memperbaiki teknologi ini, yang dikembangkan oleh lebih dari 300 anak muda Indonesia,” ungkapnya.  

    Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut juga sempat membeberkan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi, seperti Pertalite, agar tepat sasaran menggunakan teknologi AI. 

    “Tetapi tepat sasaran BBM yangg perlu dapat subsidi itu yang kita lakukan dengan AI karena itu juga bagian daripada government teknologi,” kata Luhut kala itu.

    Dia menegaskan, pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM dalam rangka pembatasan Pertalite. Alih-alih kenaikan harga, penggunaan AI dinilai lebih efektif dan efisien. 

    Skema BLT

    Presiden Prabowo Subianto  memang berkeinginan untuk mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai (BLT).  

  • Peluncuran Danantara Jadi Momentum Indonesia Perkuat Kedaulatan Ekonomi

    Peluncuran Danantara Jadi Momentum Indonesia Perkuat Kedaulatan Ekonomi

    Jakarta: Pemerintah akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.

    Pengumuman mengenai peresmian Danantara disampaikan langsung oleh Presiden dalam forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden menyebutkan bahwa Danantara adalah bentuk konsolidasi aset strategis negara guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Ini adalah energi dan kekuatan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
     

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pendanaan awal Danantara mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 327,2 triliun. Salah satu sumber pendanaan berasal dari investasi pihak asing, termasuk investor dari Abu Dhabi yang berkomitmen menanamkan modal sebesar 10 miliar dolar AS untuk proyek pembangkit listrik hijau berkapasitas 10 gigawatt.

    “Dari Abu Dhabi akan membangun 10 gigawatt, itu mau masuk untuk energi terbarukan. Nilainya itu 10 miliar dolar AS,” ungkap Luhut.

    Sejumlah ekonom menilai Danantara dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan aset negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara akan mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meningkatkan fleksibilitas dalam menarik investasi.

    “Format Danantara membuatnya lebih lincah menarik investasi dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa Danantara dapat menjadi motor utama dalam pendanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) serta program pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

    “Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset di luar PLTU batu bara,” katanya.

    BPI Danantara dibentuk setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Lembaga ini diproyeksikan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 320 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilirisasi.

    Peluncuran Danantara diharapkan menjadi awal dari transformasi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan berbasis investasi jangka panjang, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi asing ke Tanah Air.

    Jakarta: Pemerintah akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.

    Pengumuman mengenai peresmian Danantara disampaikan langsung oleh Presiden dalam forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden menyebutkan bahwa Danantara adalah bentuk konsolidasi aset strategis negara guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Ini adalah energi dan kekuatan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
     

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pendanaan awal Danantara mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 327,2 triliun. Salah satu sumber pendanaan berasal dari investasi pihak asing, termasuk investor dari Abu Dhabi yang berkomitmen menanamkan modal sebesar 10 miliar dolar AS untuk proyek pembangkit listrik hijau berkapasitas 10 gigawatt.

    “Dari Abu Dhabi akan membangun 10 gigawatt, itu mau masuk untuk energi terbarukan. Nilainya itu 10 miliar dolar AS,” ungkap Luhut.

    Sejumlah ekonom menilai Danantara dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan aset negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara akan mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meningkatkan fleksibilitas dalam menarik investasi.

    “Format Danantara membuatnya lebih lincah menarik investasi dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa Danantara dapat menjadi motor utama dalam pendanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) serta program pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

    “Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset di luar PLTU batu bara,” katanya.

    BPI Danantara dibentuk setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Lembaga ini diproyeksikan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 320 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilirisasi.

    Peluncuran Danantara diharapkan menjadi awal dari transformasi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan berbasis investasi jangka panjang, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi asing ke Tanah Air.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Dihadiri Tokoh Penting, Indonesia Economic Summit 2025 Jadi Pendorong Investasi Berkelanjutan – Halaman all

    Dihadiri Tokoh Penting, Indonesia Economic Summit 2025 Jadi Pendorong Investasi Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan tokoh penting menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

    Selain itu, sejumlah pejabat tinggi pemerintah hingga tokoh ekonomi senior pun hadir seperti Wakil Presiden ke-11 Prof. Boediono dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. 

    Menurut Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council, Arsjad Rasjid, forum ini menjadi wadah nyata bagi dunia usaha untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung iklim bisnis dan investasi berkelanjutan.

    Kehadiran mereka menggarisbawahi pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

    Di mengungkapkan bahwa forum ini wadah konkret bagi dunia usaha dan pemerintah untuk bersinergi, menciptakan kebijakan yang dapat mendukung iklim bisnis yang sehat dan investasi yang berkelanjutan.

    “Kami berharap IES 2025 bukan sekedar ajang berkumpul, melainkan dapat menjadi titik balik dimana gagasan menjadi langkah konkret,” kata Arsjad.

    “Kami ingin memastikan bahwa diskusi yang dilakukan di IES 2025 mampu melahirkan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” sambung dia.

    Tak hanya itu, forum ini juga dimeriahkan oleh Penasihat Ekonomi Presiden, Bambang Brodjonegoro, yang berpartisipasi dalam panel diskusi bertema “A High Growth Strategy for 0 persen Poverty,” bersama Arsjad Rasjid. 

    Dalam diskusi tersebut menyoroti pentingnya strategi pertumbuhan tinggi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 

    Selain itu, Hashim Djojohadikusumo, Founder Arsari Group dan Utusan Khusus Presiden untuk COP29, turut membahas peluang investasi strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

  • Luhut Pasang Badan buat Asta Cita Prabowo

    Luhut Pasang Badan buat Asta Cita Prabowo

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan siap pasang badan soal program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang bagi yang ragu-ragu soal program Prabowo lebih baik datang langsung ke kantornya, Luhut sendiri siap memaparkan penjelasan soal program Asta Cita Prabowo.

    Luhut meminta semua pihak kepada Prabowo sebagai pemimpin Indonesia. Pemerintah dia jamin akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

    “Kita harus percaya pada pemimpin kita bahwa pemimpin kita memberikan yang terbaik. Delapan programnya itu, simak kembali, kalau Anda ada yang perlu mendapatkan detail penjelasan, kami dari Dewan Ekonomi siap untuk memberikan penjelasan tambahan,” tegas Luhut dalam pernyataannya yang diunggah di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Kamis (20/2/2025).

    Dia siap pasang badan untuk memaparkan data-data soal manfaat-manfaat delapan program unggulan Asta Cita Prabowo. Paparan itu dipastikan Luhut bakal dilakukan secara objektif, bukan hanya untuk menyenangkan Prabowo sebagai presiden.

    “Saya paparkan dengan data-data, jadi bukan ingin menyenangkan hati Presiden atau tidak, kita beri data. Datanya ini dan ini yang kami briefing-kan di mana-mana,” sebut Luhut.

    Salah satu program prioritas Prabowo yang disebutkan Luhut adalah Makan Bergizi Gratis. Dia menilai program ini super strategis karena dapat memicu pemerataan ekonomi.

    “Makanan Bergizi, itu langkah yang super strategis. Karena ini akan membuat pemerataan ekonomi di pedesaan, mengurangi stunting, mendorong kurangnya kemiskinan,” pungkas Luhut.

    (hal/kil)

  • Luhut Jamin Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Dana Pendidikan RI

    Luhut Jamin Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Dana Pendidikan RI

    Jakarta –

    Instruksi efisiensi anggaran hingga Rp 306 triliun dititahkan langsung oleh Presiden Prabowo. Sederet pemangkasan anggaran dilakukan di pelbagai kementerian usai instruksi ini, tak terkecuali di kementerian yang mengurus pendidikan.

    Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjamin dana pendidikan di Indonesia tak akan terpengaruh efisiensi yang dilakukan.

    “Kalau kita semua kompak, efisiensi kita lakukan itu akan menghemat mungkin US$ 30-35 miliar. Ini angka yang sangat fantastis. Tapi, tidak ada efisiensi itu menyangkut pendidikan,” tegas Luhut dalam pernyataannya yang diunggah di akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Kamis (20/2/2025).

    Luhut menekankan sampai saat ini Prabowo sudah berencana untuk membuat sekolah-sekolah unggul dari tingkat sekolah menengah atas hingga pendidikan tinggi.

    “Pendidikan tetap akan didorong Presiden. Malah (Prabowo) membuat 40 SMA unggul, universitas unggul. Mendorong di research di berbagai universitas unggul tadi,” papar Luhut.

    Bahkan, Luhut bilang Prabowo juga menyiapkan dana abadi pendidikan untuk masa depan Indonesia. Dana ini akan bisa digunakan oleh Kementerian Diktisaintek di bawah supervisi Kementerian Keuangan.

    “Dananya disiapkan dana endowment abadi oleh Presiden. Kira-kira dipikirkan untuk penggunaan kepada Dikti, tapi itu untuk pengelolaan oleh Kementerian Keuangan,” sebut Luhut.

    (hal/kil)

  • Luhut Disemprot Faizal Assegaf: Jangan Sok Bertingkah, Kau Salah Satu Aktor Indonesia Gelap

    Luhut Disemprot Faizal Assegaf: Jangan Sok Bertingkah, Kau Salah Satu Aktor Indonesia Gelap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf mendadak menyemprot, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait respons terhadap aksi demonstrasi mahasiswa yang marak terjadi di berbagai daerah.

    Faizal menegaskan bahwa Luhut seharusnya tidak menggertak mahasiswa dengan sikapnya yang dinilai arogan.

    “Luhut, kau ga usah gertak adik-adik mahasiswa dengan wajah garangmu. Kau salah satu aktor perusak, pembuat #IndonesiaGelap,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (19/2/2025).

    Lebih lanjut, ia menilai bahwa pernyataan dan sikap Luhut terhadap aksi mahasiswa justru menunjukkan kepanikan pemerintah dalam menghadapi kritik rakyat.

    “Hentikan ocehan mulut berbau busukmu,” ucapnya.

    Lebih lanjut, ia menilai bahwa pernyataan dan sikap Luhut terhadap aksi mahasiswa justru menunjukkan kepanikan pemerintah dalam menghadapi kritik rakyat.

    “Jangan sok bertingkah seolah menjadi praman tua yang panik hadapi aksi protes rakyat dan mahasiswa,” cetusnya.

    Faizal juga menyoroti gaya kepemimpinan Luhut yang menurutnya penuh dengan arogansi dan jauh dari sikap negarawan.

    “Lakon arogansimu sangat buas, tidak bermartabat dan memalukan!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan merespons soal tagar Indonesia Gelap yang menjadi tema aksi mahasiswa di Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025).

    Tagar yang ramai di media sosial itu, diketahui sebagai bentuk protes atas program dan kebijakan pemerintah.

    Namun, Luhut dengan tegas menganggap hal itu tidak relevan karena yang gelap bukanlah Indonesia.

  • Danantara Dibandingkan INA yang Dibentuk Luhut Era Jokowi Namun Kini Bagai Jin Tak Terlihat

    Danantara Dibandingkan INA yang Dibentuk Luhut Era Jokowi Namun Kini Bagai Jin Tak Terlihat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengkritik keras pembentukan Danantara yang baru-baru ini diumumkan pemerintah.

    Ferdinand mempertanyakan urgensi pembentukan lembaga investasi tersebut di tengah kondisi keuangan negara yang dinilainya sedang terpuruk.

    “Era Jokowi di mana Luhut sangat berkuasa, pada tahun 2021 pernah membentuk INA (Otoritas Investasi Indonesia),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (20/2/2025).

    Ia sontak menyayangkan karena INA yang dibentuk pada era Jokowi itu tidak nampak dan terasa manfaatnya bagi negara.

    Ia menyoroti nasib INA, lembaga pengelola dana investasi negara yang menurutnya tidak menunjukkan hasil yang jelas.

    “Tapi INA ini tak jelas, bagai jin yang tak terlihat,” cetusnya.

    Ferdinand khawatir Danantara akan bernasib serupa, terutama jika tidak memiliki transparansi dan pengawasan yang ketat.

    “Sekarang dibentuk Danantara, halahhh omon-omon aja. Aset sudah tergadai, APBN defisit, mau apa?” tandasnya.

    INA sendiri didirikan pada 2021 dengan tujuan mengelola investasi negara guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Namun, hingga kini, efektivitasnya masih diperdebatkan.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

  • Tanggapan Luhut Soal Efisiensi Anggaran Akan Berdampak ke Pertumbuhan Ekonomi – Halaman all

    Tanggapan Luhut Soal Efisiensi Anggaran Akan Berdampak ke Pertumbuhan Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui, kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga senilai Rp 306 triliun akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

    “Ya kita lihat lah. kan sekarang mulai diperhatikan dengan cermat, ya disesuaikan dengan cepat. Saya berharap tidak banyak, kalaupun ada tidak akan banyak,” kata Luhut usai menghadiri acara Blumberg Technoz Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025).

    Meski begitu, Luhut mengaku telah mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi anggaran yang dilakukan efisiensi tersebut. 

    “Kita sudah usulkan untuk kita mengevaluasi area-area yang harus kita perlu perhatikan,” jelas Luhut.

    Sementara itu, terkait efisiensi anggaran selama tiga putaran dan menghasilkan Rp 750 triliun Luhut meminta agar pemerintah lebih hati-hati. 

    “Ya tergantung nanti sasaran-sasarannya dan sekarang saya kira belajar dengan pemutaran pertama ini, kita pastilah lebih hati-hati,” ucap Luhut.

    “Dan efisiensi itu menurut saya,akan menggoyang semua supaya betul-betul jangan mengeluarkan anggaran yang gak perlu-perlu,” tegasnya.

    Adapun Presiden RI Prabowo Subianto mengeklaim, total penghematan anggaran atau efisiensi yang dilakukan selama tiga putaran akan mencapai angka Rp 750 triliun.

    Presiden Prabowo sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra menyebut, target efisiensi tahap awal oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebanyak Rp 300 triliun.

    Kemudian, pada putaran efisiensi kedua akan didapat melalui penyisiran belanja dari 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp308 triliun. Namun, sebanyak Rp58 triliun akan dikembalikan lagi ke KL sehingga totalnya menjadi Rp250 triliun. 

    Sedangkan putaran ketiga melalui deviden dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut dikembalikan Rp 100 triliun untuk biaya penyertaan modal kerja sehingga tersisa Rp 200 triliun.

    “Jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17, dikutip Minggu (16/2/2025).

     

  • Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keponakan Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir dikabarkan akan jadi bos Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.
     
    Hal tersebut menuai sorotan. Salah Satunya dari Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto.

    Jika itu terjadi, Gigin mengungkapkan Pemilihan Presiden (Pilpres) benar sekadar basa-basi.

    “Bila benar keponakannya menjadi bos Danantara, berarti Pilpres 2024 benar-benar basa-basi,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (20/2/2025).

    Gigin mengatakan, tidak ada perubahan struktur kekuasaan di pemerintahan hari ini. Jika Pandu Sjahrir benar-benar terpilih.

    “Struktur kekuasaan tak berubah,” ujarnya.

    Ia pun mengilustrasikan struktur kekuasaan dimaksud.

    “Penguasa tertinggi Luhut Panjaitan dibantu Jokowi sebagai asisten dan Prabowo sebagai asistennya asisten sementara,” terangnya.

    Sementara itu, Pandu enggan membenarkan informasi yang beredar, hanya saja Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH ini meminta untuk menunggu kabar langsung dari istana.
     
    “Nanti, tunggu tanggal mainnya, tunggu dari istana dulu,” kata Pandu kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia (BI), kemarin.
     
    Untuk diketahui, Pandu Sjahrir ikut dalam rapat koordinasi terkait pembiayaan program 3 juta rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, di Gedung Bank Indonesia, pada Selasa (11/2) sekitar pukul 20.00 WIB.
     
    Dia pun mengakui bahwa tak ada bahasan Danantara di dalam forum itu. Pandu memastikan pertemuan itu hanya membahas mengenai program 3 juta rumah.
     
    “Belum, tadi belum ini kok (bahas Danantara), kita hanya ngomong soal perumahan,” tutupnya.
    (Arya/Fajar)

  • Luhut Minta Prabowo Audit Sistem Coretax

    Luhut Minta Prabowo Audit Sistem Coretax

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengaudit Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Ia menyoroti tentang berbagai permasalahan yang menyertai sistem baru tersebut, hingga membuat pengembangannya tak kunjung rampung.

    Luhut mengatakan, setidaknya Coretax telah dikembangkan selama sekitar 10 tahun. Menurutnya, perlu dilakukan audit untuk melihat penyebab dari lamanya proses perampungan sistem, termasuk dengan permasalahan yang menghambat implementasinya.

    “Coretax ini harus dipercepat. Buat saya sih sebenarnya sederhana, masa Cortex sudah 10 tahun tidak jadi-jadi? Ada apa ini? Ini perlu dilihat. Makanya saya saran Presiden (Prabowo Subianto) audit saja pak,” kata Luhut, dalam acara Economic Insight 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Luhut, presiden punya kewenangan untuk melihat di mana kurang dan lebihnya sistem perpajakan baru tersebut. Apalagi, sistem perpajakan saat ini dikembalikan lagi pada sistem yang lama.

    Di samping itu, menurutnya pemerintah juga perlu mempelajari lebih lanjut alasan dibalik kondisi rendahnya tax ratio RI. Evaluasi menyeluruh penting dilakukan terhadap sistem perpajakan RI sehingga ke depannya bisa lebih efisien.

    “Jadi hal semacam ini tidak boleh terjadi. Jadi kita harus bertanya kenapa tax ratio kita masih 10% saja? Kenapa tidak bisa naik begitu? Jadi hal semacam ini perlu kita jawab dengan melakukan audit tadi sehingga kita tahu di mana masalahnya,” ujarnya.

    Padahal, Indonesia sendiri punya potensi besar untuk mengoptimalkan pendapatan pajaknya. Apabila Coretax diterapkan, Luhut mengatakan, diproyeksikan bisa menarik pajak hingga Rp 1.500 triliun.

    “Jadi kalau kita memperbaiki, ada beberapa item yang diberikan, termasuk digitalisasi tadi, itu kita bisa memperbaiki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita dan juga menaikkan tax ratio kita, (kontribusinya) dari 6,4% ke GDP atau setara dengan Rp 1.500 triliun. Kami pikir ya kita dapat sepertiganya saja saya kira sudah bagus,” kata dia.

    (hal/kil)