Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keponakan Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir dikabarkan akan jadi bos Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.
     
    Hal tersebut menuai sorotan. Salah Satunya dari Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto.

    Jika itu terjadi, Gigin mengungkapkan Pemilihan Presiden (Pilpres) benar sekadar basa-basi.

    “Bila benar keponakannya menjadi bos Danantara, berarti Pilpres 2024 benar-benar basa-basi,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (20/2/2025).

    Gigin mengatakan, tidak ada perubahan struktur kekuasaan di pemerintahan hari ini. Jika Pandu Sjahrir benar-benar terpilih.

    “Struktur kekuasaan tak berubah,” ujarnya.

    Ia pun mengilustrasikan struktur kekuasaan dimaksud.

    “Penguasa tertinggi Luhut Panjaitan dibantu Jokowi sebagai asisten dan Prabowo sebagai asistennya asisten sementara,” terangnya.

    Sementara itu, Pandu enggan membenarkan informasi yang beredar, hanya saja Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH ini meminta untuk menunggu kabar langsung dari istana.
     
    “Nanti, tunggu tanggal mainnya, tunggu dari istana dulu,” kata Pandu kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia (BI), kemarin.
     
    Untuk diketahui, Pandu Sjahrir ikut dalam rapat koordinasi terkait pembiayaan program 3 juta rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, di Gedung Bank Indonesia, pada Selasa (11/2) sekitar pukul 20.00 WIB.
     
    Dia pun mengakui bahwa tak ada bahasan Danantara di dalam forum itu. Pandu memastikan pertemuan itu hanya membahas mengenai program 3 juta rumah.
     
    “Belum, tadi belum ini kok (bahas Danantara), kita hanya ngomong soal perumahan,” tutupnya.
    (Arya/Fajar)

  • Luhut Minta Prabowo Audit Sistem Coretax

    Luhut Minta Prabowo Audit Sistem Coretax

    Jakarta

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengaudit Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Ia menyoroti tentang berbagai permasalahan yang menyertai sistem baru tersebut, hingga membuat pengembangannya tak kunjung rampung.

    Luhut mengatakan, setidaknya Coretax telah dikembangkan selama sekitar 10 tahun. Menurutnya, perlu dilakukan audit untuk melihat penyebab dari lamanya proses perampungan sistem, termasuk dengan permasalahan yang menghambat implementasinya.

    “Coretax ini harus dipercepat. Buat saya sih sebenarnya sederhana, masa Cortex sudah 10 tahun tidak jadi-jadi? Ada apa ini? Ini perlu dilihat. Makanya saya saran Presiden (Prabowo Subianto) audit saja pak,” kata Luhut, dalam acara Economic Insight 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Luhut, presiden punya kewenangan untuk melihat di mana kurang dan lebihnya sistem perpajakan baru tersebut. Apalagi, sistem perpajakan saat ini dikembalikan lagi pada sistem yang lama.

    Di samping itu, menurutnya pemerintah juga perlu mempelajari lebih lanjut alasan dibalik kondisi rendahnya tax ratio RI. Evaluasi menyeluruh penting dilakukan terhadap sistem perpajakan RI sehingga ke depannya bisa lebih efisien.

    “Jadi hal semacam ini tidak boleh terjadi. Jadi kita harus bertanya kenapa tax ratio kita masih 10% saja? Kenapa tidak bisa naik begitu? Jadi hal semacam ini perlu kita jawab dengan melakukan audit tadi sehingga kita tahu di mana masalahnya,” ujarnya.

    Padahal, Indonesia sendiri punya potensi besar untuk mengoptimalkan pendapatan pajaknya. Apabila Coretax diterapkan, Luhut mengatakan, diproyeksikan bisa menarik pajak hingga Rp 1.500 triliun.

    “Jadi kalau kita memperbaiki, ada beberapa item yang diberikan, termasuk digitalisasi tadi, itu kita bisa memperbaiki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita dan juga menaikkan tax ratio kita, (kontribusinya) dari 6,4% ke GDP atau setara dengan Rp 1.500 triliun. Kami pikir ya kita dapat sepertiganya saja saya kira sudah bagus,” kata dia.

    (hal/kil)

  • DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris buka suara mengenai tren #KaburAjaDulu yang sedang marak di kalangan anak muda di media sosial, ia meminta momen ini menjadi otokritik bagi pemerintah.

    Selasa, 18 Februari 2025, saat ditemui di Jakarta, Charles mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menanggapi tren ini dengan bijak, bukan dengan asal menuduh orang tidak nasionalis atau bahkan meminta mereka untuk tidak balik lagi.

    Sebelumnya, tidak sedikit menteri yang memberikan respons “sembarangan” mengenai tren ini, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.

    Menanggapi hal ini, Charles meminta pemerintah untuk melihat tren tersebut sebagai bentuk autokritik atau kritik terhadap diri sendiri. Pemerintah diharapkan dapat melakukan refleksi dan evaluasi atas kinerja pemerintahan yang telah dilakukan, termasuk minimnya lapangan pekerjaan yang menjadi salah satu pemicu utama munculnya tren ini.

    “Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Charles.

    Charles kemudian menyampaikan aturan yang tertuang di dalam konstitusi negara yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan dan bekerja, serta berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini termasuk dalam keinginan untuk bekerja di luar negeri.

    “Jadi, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negeara demi memajukan kehidupannya. Namun yang terpenting semua prosesnya harus dilakukan sesuai prosedur,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Charles juga menyoroti Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memberikan kesempatan kepada para WNI yang ingin #KaburAjaDulu dengan membuka peluang kerja yang lebih luas, seperti perawat, tenaga media, tenaga kerja industri, dan lain-lain.

    Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan penyumbang devisa kedua terbesar bagi negara yaitu sebesar Rp230 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mendukung tren ini karena dapat menyongsong perekonomian negara.

    Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasonal (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan cenderung membela kinerja Prabowo yang baru 100 hari menjabat. Ia meminta masyarakat untuk bersabar.

    “Ini kan baru 100 hari, kita dengar. Semua saya pikir, saya pesan nggak usah suruh buru-buru terus bilang puas gak puas, kan baru 100 hari kok. Kantornya aja tadi baru terakhir baru jalan. Saya pikir it’s okay,” ujar Luhut saat ditemui di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

    Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI itu juga turut menyampaikan bahwa pihaknya sudah menarik beberapa anak muda untuk menciptakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Pembuatan AI dalam negeri ini akan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, tujuannya adalah untuk mendorong ekosistem digitalisasi di Indonesia.

    “Bisa bahasa Inggris dan Indonesia yang penting dengan digitalisasi ini Indonesia bisa menjadi negara yang efisien,” ucapnya.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tagar Indonesia Gelap Viral di Media Sosial, Luhut Binsar Pandjaitan: yang Gelap Kau Bukan Indonesia

    Tagar Indonesia Gelap Viral di Media Sosial, Luhut Binsar Pandjaitan: yang Gelap Kau Bukan Indonesia

    TRIBUNJATIM.COM – Tagar Indonesia Gelap ramai digunakan di media sosial.

    Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara.

    Ia menepis anggapan masyarakat yang beredar di media sosial melalui tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap).

    “Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengeklaim sana-sini,” ujarnya dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025), dikutip dari Tribun Bogor.

    Menurut dia, kondisi Indonesia masih cukup baik meskipun dia mengakui sedang terjadi berbagai permasalahan.

    Namun, permasalahan ini banyak dialami oleh negara lain selain Indonesia.

    Salah satunya terkait isu kurangnya lapangan kerja.

    Luhut bilang, masalah tersebut juga dialami negara lain seperti Amerika Serikat (AS).

    “Ada orang bilang wah di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja enggak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana saja bermasalah,” ucapnya.

    Dia pun membeberkan pemerintah tidak tinggal diam ketika terjadi masalah kekurangan lapangan kerja.

    Pemerintah telah memberdayakan 300 orang generasi muda yang bekerja di Perum Peruri untuk mengelola GovTech.

    Selain itu, sebut Luhut, Indonesia justru beruntung karena memiliki pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 282 juta jiwa per Semester I 2024.

    INDONESIA GELAP – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menepis anggapan masyarakat yang beredar di media sosial melalui tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap). (Kompas.com)

    Diprediksi pada 2030 jumlah ini akan bertambah menjadi 300 juta jiwa.

    “Jadi kita harus lihat ini. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa we are doing right gitu, we are doing so good so far,” tuturnya.

    Sebagai informasi, #IndonesiaGelap terus menggema di media sosial X sejak awal Februari kemarin dan menjadi sorotan utama warganet.

    Tagar ini mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah.

    Kemunculan #IndonesiaGelap bermula dari kritik warganet terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

    Beberapa di antaranya adalah aturan baru terkait penjualan elpiji 3 kg yang menyebabkan kelangkaan gas, efisiensi anggaran yang berdampak pada gelombang PHK, hingga pemangkasan tunjangan bagi dosen dan tenaga pendidik.

    Situasi ini memicu gelombang protes, yang berpuncak pada aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa di berbagai daerah pada Senin, 17 Februari 2025.

    Sebelumnya, media sosial juga diramaikan dengan tagar Kabur Aja Dulu.

    Adapun tagar Kabur Aja Dulu ini dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di dalam negeri.

    Kondisi tersebut diduga karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.

    Tren tagar Kabur Aja Dulu sendiri dianggap sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.

    Awalnya, tagar ini beredar masif di media sosial X dan banyak warganet menggunakan “#KaburAjaDulu” dalam cuitannya.

    Tagar tersebut disertai dengan ajakan untuk para anak muda untuk mengambil pendidikan, bekerja, hingga sekadar tinggal di luar negeri.

    Tren Kabur Aja Dulu kemudian dikaitkan dengan sistem pendidikan di Tanah Air yang memiliki biaya mahal, rendahnya ketersediaan lapangan kerja, dan upah per bulan yang rendah.

    Bahkan, menggunakan tagar tersebut warganet juga mengunggah informasi terkait kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk “kabur” dari Indonesia.

    Banyak warganet berbagi informasi seputar lowongan kerja, beasiswa, les bahasa, serta pengalaman berkarier dan kisah hidup di luar negeri dengan menggunakan tagar Kabur Aja Dulu.

    Sejumlah ahli juga memberikan komentar terkait tren #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial belakangan ini.

    Salah satunya dari Sosiolog UIN Walisongo Semarang, Nur Hasyim menyebut, tren Kabur Aja Dulu merupakan ekspresi kemarahan, keputusasaan, dan protes yang disampaikan publik melalui media sosial kepada pemerintah.

    Hasyim menilai, kebijakan yang diambil pemerintah belakangan tidak berpihak pada masyarakat.

    Termasuk kebijakan yang menginstruksikan efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah sektor penting, seperti pendidikan, energi, hingga penanganan bencana dan krisis iklim.

    Hal ini kemudian membuat generasi muda kehilangan harapan untuk mencari penghidupan di Tanah Air, Indonesia.

    Sejalan dengan itu, Sosiolog di Universitas Gadjah Mada (UGM) Oki Rahadianto Sutopo mengatakan, kemunculan tagar KaburAjaDulu adalah bentuk refleksivitas atas kesenjangan global yang terjadi dewasa ini.

    Menurutnya, anak muda mulai sadar mengenai kesenjangan global, terutama terkait kualitas hidup di berbagai negara yang bisa diketahui berkat kemajuan teknologi.

    Kesenjangan global tersebut termasuk perbedaan jaminan kesehatan, kualitas pendidikan, kesempatan lapangan kerja, hingga kebebasan anak muda untuk berekspresi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Luhut Minta Prabowo Audit Coretax, Cari Tahu Kekurangan Sistem Pengembangan DJP

    Luhut Minta Prabowo Audit Coretax, Cari Tahu Kekurangan Sistem Pengembangan DJP

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan meminta Presiden Prabowo Subianto lakukan audit terhadap sistem Coretax yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, sistem inti perpajakan ini sudah bertahun-tahun dikembangkan, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

    Dalam salah satu acara yang digelar di Jakarta, Luhut menegaskan bahwa audit diperlukan untuk meninjau kekurangan dalam sistem Coretax. Ia juga menyoroti bahwa sistem tersebut kini kembali menggunakan sistem lama karena berbagai permasalahan teknis yang belum terselesaikan.

    “Ini perlu dilihat. Makanya, Presiden lakukan audit saja, kan boleh lihat di mana kurang lebihnya. Apalagi sekarang Coretax dikembalikan lagi pada sistem yang lama,” tuturnya menjelaskan, mengutip Antara.

    Tingkat Rasio Pajak Masih Rendah

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan menilai rasio pajak di Indonesia masih rendah selain menyinggung permasalahan sistem perpajakan.

    Selain permasalahan sistem perpajakan, Luhut juga menyinggung rendahnya rasio pajak di Indonesia yang masih berada di angka 10 persen. Ia menekankan bahwa kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat ditemukan solusi yang tepat.

    “Kita harus mencari tahu mengapa tax ratio kita tetap stagnan di angka 10 persen. Jika dilakukan audit menyeluruh, kita bisa mengetahui akar permasalahannya dan mencari solusinya dengan lebih efektif,” kata Luhut.

    DJP dan DPR Sepakati Sistem Paralel

    Seiring dengan kendala yang masih dihadapi, DJP bersama DPR telah sepakat untuk menjalankan sistem Coretax secara paralel dengan sistem perpajakan lama. Langkah ini bertujuan untuk menghindari gangguan terhadap penerimaan pajak negara.

    Skenario yang disiapkan mencakup beberapa fitur layanan yang sudah berjalan, seperti pelaporan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2025 melalui e-Filing di laman resmi pajak.go.id. Selain itu, aplikasi e-Faktur Desktop tetap digunakan oleh wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

    Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan sistem Coretax masih dalam tahap penyempurnaan. Oleh karena itu, implementasinya harus diantisipasi dengan baik agar tidak mengganggu target penerimaan pajak.

    Sebagai bagian dari upaya perbaikan, DJP diberikan kesempatan untuk menyempurnakan sistem Coretax hingga akhir masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). “Kami mendukung DJP untuk terus melakukan perbaikan sehingga sistem ini dapat berjalan optimal tanpa menghambat penerimaan negara,” ungkap Misbakhun.

    Dengan adanya audit dan evaluasi mendalam, diharapkan sistem Coretax tidak lagi banyak dikeluhkan masyarakat karena acap kali eror serta dapat mendukung peningkatan rasio pajak Indonesia di masa mendatang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indonesia bakal Buat AI Sendiri seperti DeepSeek dan ChatGPT – Page 3

    Indonesia bakal Buat AI Sendiri seperti DeepSeek dan ChatGPT – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan pengalaman saat mencoba kecerdasan buatan (AI) Chat GPT hingga Deepseek yang berbayar maupun gratis. 

    Luhut mengaku dirinya penasaran untuk membuktikan omongan orang terkait penggunaan Chat GPT untuk mempermudah pekerjaan.

    “Kemarin saya coba di Bali, pakai chat GPT, coba deepseek yang bayar dan tidak bayar, itu,” kata Luhut, Rabu (19/2/2025), dikutip Merdeka.com.

    Diakuinya penggunaan Ai Chat GPT hingga Deepseek terbukti membantu pekerjaan. Menurutnya, teknologi kecerdasan buatan itu mampu memberikan segala macam informasi yang dicari.

    “(AI) itu mereka menjawab hampir semua,” ucapnya.

    Berkaca pada hal tersebut, Luhut menilai penting penggunaan teknologi untuk membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan transparan. Termasuk di birokrasi pemerintahan.

    “Kemudian AI, saya kira juga itu penting, kita jangan bertumpu sama orang saja,” tegasnya.

    Apalagi, Indonesia banyak memiliki talenta muda di sektor teknologi dan informasi. Dia mencontohkan sejumlah aplikasi yang dibuat oleh anak muda Indonesia. “Seperti aplikasi Peduli Lindungi itu buatan anak muda kita,” tutupnya.

     

  • 4
                    
                        Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
                        Nasional

    4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    Prabowo “Reshuffle” Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), bertepatan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024.
    Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo ini lebih cepat dibandingkan perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
    Untuk diketahui, Jokowi baru melakukan
    reshuffle Kabinet
    Kerja pada 12 Agustus 2015 atau hari ke-296 sejak ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.
    Ketika itu, Jokowi mencopot tujuh pejabat sekaligus yakni Darmin Nasution yang diangkat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil.
    Kemudian, Sofyan Djalil diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago; Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Susilo.
    Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno; Thomas Lembong diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel.
    Kemudian, Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjajanto; serta Teten Masduki diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
    Pada periode kedua pemerintahannya, 2019-2024, Jokowi juga baru merombak susunan kabinetnya di hari ke-429, tepatnya pada 22 Desember 2020.
    Ketika itu, Jokowi melantik enam orang menteri, yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka korupsi.
    Kemudian, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
    Lalu, Yaqut Cholil Quomas atau alias Gus Yaqut sebagai Menteri Agama mengganti Fachrul Razi, Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung korupsi, serta M Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.
    Berbeda dengan Jokowi, Prabowo hannya mencopot satu orang menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Posisi Satryo digantikan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto.
    Selain mencopot Mendikti Saintek, Prabowo juga melantik empat orang kepala lembaga pada reshuffle perdananya.
    Para pejabat itu adalah Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP,
    Kemudian, Amalia Adininggar Arumsari sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, dan Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    Pandu Sjahrir Blak-blakan Soal Luhut dan Isu Jadi Ketua BPI Danantara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Nama Pandu Sjahrir mencuat sebagai salah satu calon Ketua Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Menanggapi isu tersebut, keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu berbicara secara terbuka dalam podcast Akbar Faizal, membahas latar belakang profesionalnya serta berbagai bisnis yang dijalankannya.

    “Soal tulang, saya manggilnya tulang, saya kan gak bisa milih tulang saya siapa. Udah bentuknya gitu dan saya juga memang, Abang juga tahu saya kerja profesional di luar negeri, Amerika sampai akhir 2010 sampai saya dipanggil kembali,” ujar Pandu.

    Pandu menegaskan bahwa kesuksesan finansial pertamanya berasal dari keterlibatannya dengan Shopee dan tidak ada kaitannya dengan sektor sumber daya alam (SDA).

    “Bagusnya, Alhamdulillahnya saya bikin my first real money gara-gara urusan Shopee. Gak ada urusan sama SDA. Shopee saya udah keluar, 2021 saya mengundurkan diri,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Pandu membahas kepemilikan bisnisnya, termasuk PT Toba Bara Sejahtera (TBS). “TBS itu sekarang kan milik kami. Opung ada saham dikit, 8 persen,” ungkapnya.

    Selain itu, Pandu mengelola bisnis fund management dengan aset gabungan sekitar 2 miliar dolar AS, yang mayoritas berasal dari investor luar negeri, seperti Abu Dhabi dan Korea.

    “98 persen luar negeri. Kebanyakan profesional kami juga di luar negeri. Kita investasi ke Indonesia, jadi kita punya aset seperti hotel paling besar di Indonesia, Swiss-Belhotel, itu punya kita,” tambahnya.

    Pandu juga mengungkapkan beberapa proyek lain yang sedang dijalankannya, termasuk pembangunan pusat data serta investasi di berbagai sektor strategis lainnya.

  • Cerita Luhut Coba Chat GPT dan Deepseek Pertama Kali, Begini Hasilnya – Page 3

    Cerita Luhut Coba Chat GPT dan Deepseek Pertama Kali, Begini Hasilnya – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bakal melaporkan pejabat pemerintah yang mempersulit bisnis pengusaha kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Luhut lantas meminta pengusaha agar tak segan melapor kepadanya jika ada pejabat yang berbuat seperti itu. Tak tanggung-tanggung, ia meminta Prabowo untuk memecat pejabat yang tidak kooperatif tersebut. 

    “Jika Anda ada keluhan lagi, jangan sungkan, datang kepada kami. Saya bakal laporkan kepada Presiden. Pak, jika Anda tidak bisa menangani ini, pecat saja,” seru Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    “Kenapa harus mempertahankan orang yang berbuat onar di dalam pemerintahan?” dia menegaskan.  

    Luhut menceritakan, dirinya juga pernah menjadi seorang pengusaha. Menurut dia, iklim bisnis di Indonesia wajib ditingkatkan. Sehingga, ia meminta pengusaha lain tak sungkan untuk melaporkan oknum pemerintah yang mempersulit bisnis. 

    “Saya berjanji, kepentingan saya dan presiden adalah bagaimana membuat negara ini lebih baik. Sekali lagi, jangan ragu jika Anda menciduk ada pejabat pemerintah meminta ini-itu, ceritakan saja,” kata Luhut. 

    Luhut turut berbicara soal efisiensi anggaran yang menurut dia baik untuk mendongkrak kualitas belanja hingga mendorong multiplier effect kepada ekonomi lokal.   

    “Saya pikir efisiensi anggaran ini sangat penting, tapi kita tetap harus hati-hati. Bagaimana kita mengalokasikan Rp 300 triliun,” ungkap dia. 

    Ia lantas mencontohkan Prancis, yang mampu melibatkan sektor swasta untuk menggerakkan 85 persen pada perekonomian nasionalnya. 

    “Jadi di Prancis, usaha besar dan menengahnya, 85 persen dari ekonominya digerakkan oleh perusahaan swasta. Sehingga hanya 50 persen dari anggaran pemerintah,” pungkas Luhut.

  • Mereka Pikir Indonesia Negara Miskin

    Mereka Pikir Indonesia Negara Miskin

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuat perusahaan milik negara bekerja lebih efisien dan transparan.

    Luhut mengatakan, Danantara adalah langkah strategis yang dilakukan pemerintah karena menggunakan skema bisnis joint venture yang menggabungkan sejumlah usaha.

    Hal tersebut Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan sampaikan dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta pada Selasa, 18 Februari 2025.

    “Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan, bisa kita lihat dengan jelas,” ucap Luhut seperti dikutip dari Antara.

    Joint Venture

    Menurutnya, banyak negara yang ingin melakukan joint venture dengan Danantara usai badan tersebut diresmikan pemerintah.

    Salah satunya adalah Abu Dhabi, yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke sektor energi baru terbarukan (EBT).

    “Saya kira sangat banyak, paling tidak yang saya tahu dengan Abu Dhabi,” lanjut Luhut Pandjaitan.

    Ia mengakui banyak pihak yang terkejut saat pemerintah berencana meluncurkan Danantara, karena aset yang dikelolanya mempunyai nilai yang besar.

    “Banyak pihak yang terkejut dengan adanya Danantara, mereka pikir Indonesia merupakan negara yang miskin,” lanjutnya.

    Danantara Membawahi 7 BUMN

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran lembaga pengelola aset negara ini akan dilakukan tanggal 24 Februari 2025.

    Pembentukan Danantara sudah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN ini disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025.

    Keberadaan Danantara diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan beberapa potensi yang dimiliki oleh BUMN.

    Negara diharapkan mampu menjalankan amanah Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Danantara membawahi INA dan 7 BUMN dengan total aset Rp9.480 triliun, menjadikannya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar ke-4 di dunia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News