Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Ponakan Luhut Dipanggil Prabowo soal Danantara, Pandu: Enggak jadi Apa-Apa

    Ponakan Luhut Dipanggil Prabowo soal Danantara, Pandu: Enggak jadi Apa-Apa

    Bisnis.com, JAKARTA – Jelang peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, pejabat negara, hingga pengusaha di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (21/2/2025). Salah satunya adalah Pandu Sjahrir.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Pria yang akrab disapa Ara ini mengungkap salah satu pihak yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) sekaligus Founding Partner AC Ventures, Pandu Sjahrir.

    Sebagaimana diketahui, Pandu juga merupakan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

    Ara itu mengaku bahwa tamu makan siang dengan presiden turut membicarakan soal Danantara. “Ada [membicarakan soal Danantara, red], tapi saya no comment. Jadi, tunggu tanggal 24 [Februari, red],” ungkap Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Tanggal 24 Februari 2025 merujuk pada jadwal peluncuran Danantara yang sempat disebutkan oleh Prabowo saat menyampaikan paparan secara daring dalam ajang international World Government Summit 2025 yang berlangsung di Dubai, UEA pada 13 Februari 2025.

    Ara irit bicara soal pembicaraan presiden soal Danantara saat maka siang hari ini. Dia memastikan tahu perihal seluk beluk embrio dari superholding BUMN itu, tetapi mengaku tidak boleh bicara. “Pada waktunya akan diumumkan, ya. Saya tahu tapi saya tidak boleh umumkan,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

    Sementara itu, usai pertemuan, Pandu tidak mengakui adanya pembicaraan soal Danantara dengan presiden saat makan siang. Dia turut membantah isu yang beredar bahwa dirinya akan mendapatkan jabatan di BPI Danantara. “Enggak jadi apa-apa,” ungkap Pandu kepada wartawan sambil berjalan ke mobilnya.

    Adapun Pandu mengakui bahwa agenda yang dihadirinya itu turut dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Sebelumnya, beredar kabar jika Pandu akan menjadi direktur di holding investasi Danantara. Merujuk draf RUU BUMN yang diperoleh Bisnis, BPI Danantara akan digawangi oleh Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pelaksana beserta direksi holding. Keseluruhannya bakal ditunjuk langsung oleh Prabowo.

    Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

    Sementara itu, Badan Pelaksana Danantara berasal dari unsur profesional, bukan pengurus atau anggota partai politik, dan berusia maksimal 70 tahun. Badan Pelaksana Danantara juga diwajibkan memiliki pengalaman dan keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum atau manajemen perusahaan.

  • Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    PIKIRAN RAKYAT – Narasi pemerintah akan hapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan kecemasan dan respons negatif dari kalangan publik. Untuk itu Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi gegas membantah isu tersebut.

    Ia menegaskan kalaupun ada penghapusan subsidi BBM, kebijakan itu tidak akan pernah lolos tanpa persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN,” kata Bambang Haryadi, Jumat, 21 Februari 2025.

    Alih-alih begitu, Bambang menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru ingin semua pejabat pemangku kebijakan ikut melindungi kebutuhan masyarakat luas.

    Untuk itu ia mengungkap, Presiden Prabowo sejatinya menginginkan penerima subsidi lebih tepat sasaran dengan merubah tata kelola BBM ke arah lebih baik.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi.

    “Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” kata Politikus Partai Gerindra.

    “Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” kata Bambang lagi.

    Pernyataan Luhut Dipelintir

    Bambang dalam kesempatan serupa menilai bahwa pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan seperti dipelintir dan dibelokan ke konteks yang berlainan dengan maksud awal.

    Ia mengatakan, klaim Luhut tidak mengarah sama sekali ke penghapusan subsidi BBM tok, tetapi lebih kepada berbenah skema tata kelolanya di masa depan.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran,” tutur dia menandaskan.

    Begini Skema Rencana Luhut Binsar

    Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dihapus pada 2027 untuk digantikan skema pemberian bantuan lainnya. Demikian penuturan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian menjadi bola liar di kalangan publik.

    Luhut mengungkapkan, dua tahun dari sekarang, subsidi tidak akan lagi berbasis pada komoditas, tetapi disandarkan pada data penerima sebagaimana skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Ia menjelaskan mengenai rencana tersebut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata dia, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Bahkan, imbuhnya, ia sudah membicarakan hal ini Bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dengan perubahan skema pemberian subsidi, pemerintah bakal mampu menghemat anggaran makin signifikan, besar kemungkinan capai triliunan rupiah.

    “Jadi menurut saya itu lah yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi,” ucap dia. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi XII DPR Bantah Luhut soal Wacana Penghapusan BBM Subsidi Mulai 2027

    Komisi XII DPR Bantah Luhut soal Wacana Penghapusan BBM Subsidi Mulai 2027

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi membantah adanya wacana penghapusan bahan bakar minyak atau BBM subsidi pada 2027 seperti yang diungkap oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Bambang menegaskan penghapusan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN,” ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari.

    Sebaliknya, kata Bambang, Presiden Prabowo Subianto justru menginstruksikan agar menekan kenaikan harga untuk kepentingan rakyat kecil. 

    “Presiden Prabowo malah menekan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil,” sambung legislator Gerindra itu. 

    Bambang justru menilai, pernyataan Luhut bukan soal penghapusan subsidi, namun perbaikan skema.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam Raker Komisi VII tahun 2023 Menteri ESDM Arifin tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan untuk solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako,” terangnya. 

    Bambang mengatakan Presiden Prabowo ingin subsidi BBM tepat sasaran. Karena itu, kata dia, distribusi BBM subsidi harus dibenahi.

    “Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” katanya.

    “Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” imbuh Bambang. 

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal dihapusnya bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Mulai 2027, pemerintah akan menerapkan BBM Satu Harga. 

    “Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar,” ujar Luhut dalam acara “Economic Outlook 2025” di The Energy Building, Jakarta, Kamis, 20 Februari. 

    “Tidak ada lagi subsidi kepada material, seperti bahan bakar (BBM) dan solar,” imbuhnya.

    Sebagai ganti tak ada BBM subsidi itu, Luhut mengatakan penyaluran subsidi bahan bakar nantinya bakal diberikan langsung kepada para penerima. Tak ada lagi subsidi untuk bahan bakar yang selama ini melekat saat masyarakat membeli pertalite dan biosolar.

    Luhut mengklaim progres menghapus BBM subsidi itu tengah berlangsung. Ia percaya kehadiran teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI) bisa mempermudah PT Pertamina (Persero) untuk mendata penerima subsidi.

    “Subsidi (ke depan) diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Saya pikir itu yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar,” klaim Luhut.

    “AI itu sangat indah. Jadi, Pertamina nanti bisa mengidentifikasi apakah mobil ini, (pelat) nomor ini, memenuhi syarat untuk menerima BBM jenis ini. (Kendaraan) ini memenuhi syarat, yang ini tidak, semacam itu. Menurut saya, itu akan berhasil,” lanjutnya.

     

     

     

  • Menteri ESDM Respons Soal Kabar BBM Subsidi Hilang pada 2027

    Menteri ESDM Respons Soal Kabar BBM Subsidi Hilang pada 2027

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tanggapannya perihal adanya kabar bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan menghilang dalam dua tahun mendatang atau pada 2027. Adapun kabar ini awalnya muncul dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru mengaku belum dapat mengomentari lebih detail hal tersebut. Hal itu karena dirinya baru mengetahui kabar tersebut.

    Ia melanjutkan, sejauh ini hitung-hitungan alokasi BBM subsidi masih terus berjalan di internal Kementerian ESDM.

    “Saya enggak bisa mengomentari hal yang saya tidak tahu. Saya masih menghitung itu dan masih tetap ada,” ungkap Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Bahlil melanjutkan, ketika ada wacana BBM subsidi hilang pada 2027, pemerintah justru segera mengumumkan kebijakan baru terkait skema atau formula untuk penyaluran subsidi energi, baik BBM, listrik, maupun elpiji.

    Bahlil mengungkapkan, dari opsi skema subsidi yang disiapkan. Salah satunya adalah opsi blending, denga subsidi diberikan kepada barang dan sebagian lainnya dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Adapun, skema ini untuk menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran.

    “Tunggu waktu saja, kemungkinan salah satu di antara alternatif yang sudah hampir mendekati keputusan adalah blending,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat memberikan sinyal bahwa ke depan BBM subsidi akan hilang pada 2027. Dengan demikian, pemerintah akan menerapkan BBM satu harga.

    Namun, hal yang disampaikan eks menteri koordinator bidang maritim dan investasi ini baru sebatas usulan. Alasannya, pemberian subsidi akan lebih efektif kepada orang yang membutuhkan, daripada subsidi yang justru disalurkan kepada barang, seperti BBM.

    Selain menyebut BBM subsidi hilang pada 2027, ia juga memberikan usulan skema, yakni penerapan harga tunggal ini akan memanfaatkan teknologi yang berbasis artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

  • UEA Taruh Rp163.2 Triliun ke Danantara, Luhut Cium Harum Kesuksesan

    UEA Taruh Rp163.2 Triliun ke Danantara, Luhut Cium Harum Kesuksesan

    PIKIRAN RAKYAT – Uni Emirat Arab (UEA) disebut-sebut akan berinvestasi di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan nilai US$10 miliar atau setara Rp163.2 Triliun.

    Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, UEA sudah mengutarakan niat dan ketertarikannya terhadap proyek besar Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Luhut menjelaskan, Danantara memberikan peluang bagi Indonesia untuk memulai sekaligus menjaga kerja sama atau joint venture (JV) dengan perusahaan internasional.

    Ia mengungkap, niat UEA ditegaskan Menteri Energi dan Infrastruktur negara tersebut, Suhail Mohamed Al Mazrouei, saat baru-baru ini menemui dia, di kantornya.

    Pembahasan kedua petinggi negara itu berkaitan dengan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berkapasitas 10 gigawatt.

    “Sepuluh hari lalu saya bertemu dengan Menteri Energi UEA Suhail di kantor saya dan menjelaskan tentang Danantara. Saya juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat 72 gigawatt proyek energi terbarukan dalam pipeline, termasuk panas bumi, tenaga air, angin, dan panel surya terapung,” ujarnya.

    “Dia mengatakan bahwa mereka mungkin ingin bergabung dalam proyek 10 gigawatt, yang bernilai US$10 miliar (setara Rp163.283.490.380.000),” kata Luhut menambahkan.

    Luhut menambahkan, pembentukan Danantara merupakan langkah strategis dari Presiden Prabowo Subianto, mengingat lembaga ini berpotensi mengelola aset hingga 900 miliar dolar Amerika Serikat.

    “Jika kita bisa mengelola US$100 miliar saja, itu sudah sangat besar. Dari keuntungan tersebut, kita bisa dengan mudah menggalang dana sebesar US$20-US$25 miliar untuk diinvestasikan sendiri,” tutur dia.

    7 BUMN yang Dikelola Danantara

    Sejumlah karyawan mengobrol di depan Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Jumat (7/2/2025). BPI Danantara telah dibentuk melalui pengesahan RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN menjadi UU akan mengelola dan mengoptimalkan seluruh aset dan investasi BUMN. ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/YU ANTARA FOTO

    BPI Danantara, yang merupakan singkatan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, adalah lembaga yang fokus pada investasi dan pengelolaan aset.

    Perusahaan ini beroperasi di berbagai sektor dan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi serta inovasi di Indonesia.

    BPI Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar yang memiliki pengaruh besar di beberapa sektor, antara lain:

    Sektor Perbankan: Bank Mandiri Sektor Perbankan: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sektor Perbankan: Bank Nasional Indonesia (BNI) Sektor Energi: Pertamina Sektor Energi: PLN Sektor Telekomunikasi: Telkom Sektor Pertambangan: MIND ID

    BPI Danantara diperkirakan akan mengelola aset senilai sekitar 900 juta dolar AS atau sekitar Rp9,729 triliun.

    “Kami juga siap mengembangkan Danantara Indonesia, sumber kekayaan baru. Berdasarkan evaluasi awal, asetnya mencapai 900 juta dolar,” kata Prabowo Subianto, dalam sambutan virtualnya di World Government Summit, pada Kamis, 13 Februari 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BBM satu harga cegah penyalahgunaan subsidi

    BBM satu harga cegah penyalahgunaan subsidi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom: BBM satu harga cegah penyalahgunaan subsidi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai penerapan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan subsidi yang selama ini kerap terjadi di Indonesia.

    “Secara konsep, menuju subsidi yang tersasar lebih baik dan harga BBM yang merata adalah kondisi yang ideal. Subsidi BBM saat ini terus menerus digunakan orang mampu dan industri yang tak berhak, sehingga yang penting adalah langkah kecil untuk pemantauan dan penyasaran BBM subsidi tersebut,” kata Putra, di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, selama masih ada perbedaan harga BBM di berbagai wilayah, potensi penyimpangan akan tetap ada.

    Hal itu membuat kebijakan BBM satu harga menjadi salah satu solusi untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mengurangi praktik penyelewengan di lapangan.

    Putra juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem distribusi BBM. Dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemantauan distribusi BBM dapat dilakukan secara lebih ketat, serta tren konsumsi yang tidak wajar bisa dianalisis dengan lebih akurat.

    “Dengan adanya teknologi digital dan AI memang kali ini bisa membantu mengurangi beban pemantauan manual, dengan catatan titik-titik kunci penyaluran BBM dan penyelewengannya benar diintegrasikan dengan baik,” katanya lagi.

    Sebagaimana diketahui, wacana penghapusan BBM bersubsidi juga sempat disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025, Kamis (20/2) lalu.

    Ia mengusulkan agar BBM bersubsidi dihapuskan pada 2027 dan digantikan dengan skema subsidi langsung kepada penerima manfaat. Dia juga mengaku telah melaporkan gagasan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Luhut, implementasi teknologi AI dapat membantu PT Pertamina (Persero) dalam mendata penerima subsidi dengan lebih akurat.

    “Subsidi (ke depan) diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Saya pikir itu yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar,” ujarnya pula.

    Sumber : Antara

  • Maruarar mengaku tahu nama pimpinan Danantara yang ditunjuk Presiden

    Maruarar mengaku tahu nama pimpinan Danantara yang ditunjuk Presiden

    Saya tahu, tetapi saya tidak boleh umumkan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengaku telah mengetahui nama Kepala Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, dia mengaku tidak boleh mengumumkan itu ke publik karena ada waktu yang telah ditetapkan untuk pengumuman nama pimpinan Danantara.

    “Ada pada waktunya akan diumumkan. Saya tahu, tetapi saya tidak boleh umumkan,” kata Maruarar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

    Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

    Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Pandu menjadi salah satu nama yang cukup santer masuk dalam bursa pimpinan Danantara. Walaupun demikian, saat ditemui selepas acara santap siang itu, Pandu membantah kemungkinan tersebut.

    “Enggak jadi apa-apa,” kata Pandu menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan dirinya sebagai Kepala BPI Danantara.

    Begitu pula ketika menjawab pertanyaan apa saja pembahasan pada acara santap siang itu, dia lantas berkata, “Makan saja.”

    Presiden Prabowo, dalam kesempatan terpisah, mengumumkan BPI Danantara bakal diluncurkan pada hari Senin (24/2).

    Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut-sebut mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS.

    Dana-dana yang dikelola oleh Danantara, kata Presiden dalam acara World Governments Summit pada tanggal 14 Februari 2025, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

    Sementara itu, Presiden Prabowo saat menghadiri acara partainya pada tanggal 15 Februari 2025 juga meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi pengelolaan Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI, dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” kata Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Tepis Pernyataan Luhut soal Tak Ada BBM Subsidi di 2027

    DPR Tepis Pernyataan Luhut soal Tak Ada BBM Subsidi di 2027

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi merespons pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengenai rencana penghapusan subsidi di tahun 2027. Menurut Bambang, sampai saat ini tak ada wacana penghapusan subsidi, baik saat ini maupun beberapa tahun ke depan.

    Dia juga menekankan mekanisme subsidi harus mendapatkan persetujuan DPR. Pemerintah tak bisa serta merta menghapus, mengurangi, ataupun menambah subsidi tanpa ada persetujuan DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN,” beber Bambang dalam pernyataannya kepada detikcom, Jumat (21/2/2025).

    Dia menduga yang dimaksud Luhut dalam pernyataannya bukan lah penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema subsidi agar lebih tepat sasaran.

    “Mungkin usul pak Luhut bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran,” sebut Bambang.

    Bambang menegaskan sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto sebagai orang nomor satu di Indonesia pun memiliki perhatian besar untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil. Prabowo juga ingin subsidi menjadi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak tanpa kebocoran.

    “Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” tegas Bambang.

    “Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu,’ jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” pungkasnya.

    Luhut sebelumnya telah memberi sinyal bahwa tidak akan ada lagi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dalam dua tahun ke depan atau 2027. Penjualan BBM oleh BUMN diharapkan bisa berlaku satu harga. Luhut mengatakan ke depannya subsidi tidak akan lagi berbasis komoditas, melainkan berbasis kepada penerima berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Usulan ini, kata Luhut, sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu pemerintah dinilai bisa menghemat anggaran lagi hingga triliunan rupiah.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata Luhut di Jakarta Selatan, Kamis kemarin.

    (hal/fdl)

  • Bahlil Respons Rencana Luhut Hapus BBM Subsidi di 2027

    Bahlil Respons Rencana Luhut Hapus BBM Subsidi di 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tanggapan singkat terkait dengan rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan yang akan mengusulkan penghapusan subsidi BBM dalam 2 tahun ke depan. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya belum dapat menanggapi lebih lanjut terkait rencana tersebut, sebab pemerintah masih dalam tahap penghitungan secara internal.  

    “Saya nggak bisa memomentari hal yang saya tidak tahu. Setahu saya masih menghitung itu, masih tetap ada [subsidi BBM] dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (21/2/2025). 

    Adapun, rencana tersebut semula ditujukan untuk membuat penyaluran subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran. 

    Dalam hal ini, Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan memberi sinyal bahwa penyaluran subsidi diharapkan tidak lagi berbasis komoditas, seperti mekanisme subsidi BBM saat ini, dalam 2 tahun ke depan.   

    “Saya berpikir dan saya sampaikan kepada Presiden [Prabowo Subianto], dalam 2 tahun ke depan kita mungkin bisa mencapai satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM, Solar,” kata Luhut dalam acara Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025).  

    Menurut Luhut, bantuan sosial berupa subsidi dari pemerintah mestinya langsung diberikan ke individu masyarakat yang berhak menerima. Artinya, dia menyarankan untuk subsidi langsung yang berbasis penerima manfaat, bukan komoditas seperti BBM. 

    Penyaluran subsidi langsung berbasis penerima manfaat, menurut Luhut, merupakan opsi terbaik agar negara dapat menghemat anggaran hingga miliaran dolar Amerika Serikat (AS). 

    Luhut juga menilai pemerintah dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) milik anak bangsa untuk menerapkan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran. 

  • Skema Blending Jadi Kemungkinan Pemberian Subsidi BBM? Menteri ESDM Bahlil: Saya Masih Menghitung

    Skema Blending Jadi Kemungkinan Pemberian Subsidi BBM? Menteri ESDM Bahlil: Saya Masih Menghitung

    PIKIRAN RAKYAT – Skema pemberian subsidi bahan bakar minyak atau BBM hingga hari ini masih dalam tahap pembahasan.

    Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, skema blending atau pencampuran menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Menurut Bahlil, skema ini hampir mendekati keputusan akhir yang akan diambil pemerintah terkait subsidi BBM. Ia menyampaikan hal ini saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, sebagai respons terhadap pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Apa Itu Skema Blending?

    Skema blending yang dimaksud oleh Bahlil adalah kombinasi antara subsidi dalam bentuk barang atau komoditas dan sebagian lainnya diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Meski menjadi opsi yang paling mungkin diterapkan, Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai skema subsidi BBM ini belum final.

    “Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” jelas Bahlil, seraya menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan kalkulasi terkait skema yang akan diterapkan.

    Pemberian Subsidi BBM Secara Langsung

    Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan gagasan agar subsidi BBM disalurkan secara langsung kepada individu, sehingga lebih tepat sasaran dibandingkan penyaluran dalam bentuk barang. Ia bahkan memperkirakan bahwa kebijakan BBM Satu Harga bisa terwujud dalam dua tahun mendatang atau pada 2027.

    “Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar,” ujar Luhut.

    Ia menambahkan bahwa dengan pemberian subsidi langsung, pemerintah berpotensi menghemat miliaran dolar, karena alokasi dana akan lebih efisien dan tepat sasaran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News