Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • 3 Fakta Yayasan Rockefeller yang Siap Bantu Sukseskan Makan Bergizi Gratis

    3 Fakta Yayasan Rockefeller yang Siap Bantu Sukseskan Makan Bergizi Gratis

    PIKIRAN RAKYAT – Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Rockefeller Foundation siap membantu menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

    “Mereka (Rockefeller Foundation) tertarik untuk membantu kita. Dan kita akan mendiskusikan secara detail program ini,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Kamis 20 Februari 2025.

    Terkait kendalanya, Luhut mengungkapkan bahwa masalahnya tak terletak pada pendanaannya. Melainkan terletak pada ekosistemnya. Ada 74 ribu desa yang menjadi lokasi pelaksanaannya. “Bagaimana kita membangun ekosistem ini, karena saat ini ada 74 ribu desa,” ujarnya.

    Nah, di balik kesiapan Rockefeller Foundation membantu menyukseskan program tersebut, banyak yang belum mengetahui serba-serbi organisasi yang berbentuk yayasan tersebut. Berikut 3 faktanya.

    Yayasan Nirlaba yang Bergerak di Bidang Kemanusiaan

    Rockefeller Foundation menjadi organisasi nirlaba yang bertujuan di dalam bidang kemanusiaan. Misinya, dilansir dari laman resminya, yaitu memajukan kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia.

    John D. Rockefeller, pebisnis asal Amerika Serikat, menjadi orang yang mendirikannya pada tahun 1913.

    Menganut Filosofi Bekerja, Menabung, dan Memberi

    Sejak didirikan tahun 1913, filosofi organisasi ini tak berubah. John D. Rockefeller, sang pendiri, menganut prinsip Untuk Bekerja, Untuk Menabung, dan Untuk Berbagi.

    Prinsip ini menjadikan Rockefeller Foundation menjadi salah satu organisasi nirlaba terkenal di dunia. Prinsip ini pun diwariskan ke setiap generasi keluarganya. Saat ini, telah ada tujuh generasi.

    Menjadi Mitra School Meals Coalition

    School Meals Organization menjadi perkumpulan negara-negara yang melaksanakan program makan gratis di sejahtera. Pada Hari Sabtu 15 Februari 2025, pemerintah mengumumkan resmi diterima perkumpulan internasional ini.

    School Meals Organization bermitra dengan sejumlah mitra. Salah satunya Yayasan Rockefeller. Mitra berperan membantu negara-negara anggota melaksanakan program tersebut.

    Selain menjadi mitra School Meals Organization, Rockefeller Foundation turut juga berkontribusi di bidang kemanusiaan lainnya. Beberapa diantaranya pendidikan, upaya pencegahan penyakit, dan upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

    Demikian, sejumlah fakta terkait Yayasan Rockefeller yang siap menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis. Semoga program ini lancar tanpa kendala, sehingga manfaatnya menjadi lebih terasa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Luhut : Temasek Kagum dengan Danantara, Abu Dhabi Bakal Investasi US Miliar

    Luhut : Temasek Kagum dengan Danantara, Abu Dhabi Bakal Investasi US$10 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara mendapatkan pujian dari Temasek—perusahaan investasi global yang berpusat di Singapura.

    Menurut Luhut, Temasek kagum karena Indonesia mampu mengkonsolidasikan aset negara bernilai miliaran dolar AS. Adapun, Danantara memiliki dana kelolaan mencapai US$900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS).

    “Mereka [Temasek] juga terkagum-kagum kita bisa mengkonsolidasikan aset negara yang nilainya bisa beberapa ratus miliar dolar, saya kira itu dividen saja. Kalau Kita buat untuk investasi kita bisa generate sampai US$25 miliar,” ujarnya dalam Kumparan The Economic Insights 2025, Rabu (19/2/2025).

    Luhut pun menuturkan saat ini pemerintah menyiapkan proyek-proyek yang akan menjadi sasaran investasi Danantara. Proyek tersebut mulai dari potensi 2,2 juta hektare rumput laut atau seaweed yang mampu menyerap jutaan lapangan kerja, potensi energi hijau atau green energy sebesar 60—70 gigawatt, genome sequencing, dan artificial intelligence (AI).  

    Selain itu, potensi proyek yang akan diinvestasikan dari Danantara mengenai penghiliran mineral kritis, serta di sektor perikanan hingga lobster.

    “Kita tidak perlu bercapek-capek cari uang karena Danantara juga menjadi sumber finance di situ. Tentu kita bikin hitung yang cermat. Itu makanya saya lihat pengurus-pengurus Danantara itu harus betul-betul orang yang profesional dan mereka punya kewenangan joint venture,” lanjutnya.  

    Luhut menekankan bahwa Danantara yang memiliki kewenangan joint venture tersebut membuat manajemennya menjadi transparan. Dirinya juga menuturkan bahwa Abu Dhabi berkeinginan untuk bekerja sama dengan BPI Danantara terkait dengan peluang investasi energi baru terbarukan (EBT).

    “Saya bilang 10 gigawatt tadi Abu Dhabi bawa masuk untuk renewable energy. Itu kan US$10 miliar, belum lagi yang lain,” jelasnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Luhut pun menyampaikan terkait keinginan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) tersebut. Dirinya pun telah berbicara dengan Menteri Industri dan Energi UAE Suhail dari Abu Dhabi, mereka sangat menyadari tentang keberadaan Danantara dan ingin segera joint venture dengan Danantara.

    Danantara bakal diluncurkan pada Senin (23/2/2025) besok. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan Danantara akan mengoptimalkan berbagai aset dan kekuatan ekonomi BUMN.

    “Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada 24 Februari yang akan datang. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (17/2/2025).

  • Dewan Ekonomi Klarifikasi Pernyataan Luhut: Tidak Ada Penghapusan Subsidi BBM

    Dewan Ekonomi Klarifikasi Pernyataan Luhut: Tidak Ada Penghapusan Subsidi BBM

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberikan klarifikasi terkait pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan yang akan mengusulkan penghapusan subsidi BBM dalam 2 tahun ke depan.

    Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan yang  diambil terkait perubahan subsidi BBM. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tidak ada wacana penghapusan subsidi BBM pada 2027.

    Jodi juga menegaskan bahwa statement yang disampaikan sebelumnya Luhut, adalah wacana usulan untuk menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran.

    “Ini melalui subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi tersebut, bukan penghapusan subsidi,” ucap Jodi melalui keterangan resmi dikutip pada Sabtu (23/2/2025).

    Menurut Jodi, penyaluran subsidi tepat sasaran ini penting. Pasalnya, mekanisme subsidi BBM saat ini banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu.

    Adapun pernyataan Luhut usulan wacana subsidi tepat sasaran dari Luhut pun disebut masih wacana. Oleh karena itu masih perlu pengkajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari masyarakat serta akademisi.

    Jodi menyebut, saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan database kelompok masyarakat yang berhak memperoleh subsidi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi bisa disalurkan lebih tepat sasaran.

    “Di mana salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui digitalisasi database tersebut sehingga pembaharuan data kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi bisa dilakukan lebih cepat,” imbuhnya.

    Menurut Jodi, dengan mekanisme penyaluran yang lebih tepat sasaran, manfaatnya akan lebih adil dan merata. Oleh karena itu, kebijakan ini akan terus dikaji dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

    “Dengan pendekatan yang lebih transparan dan berbasis data, diharapkan subsidi BBM dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus  mengurangi potensi pemborosan anggaran negara,” tutupnya.

    Sebelumnya, Luhut memberi sinyal bahwa penyaluran subsidi diharapkan tidak lagi berbasis komoditas, seperti mekanisme subsidi BBM saat ini, dalam 2 tahun ke depan.  

    “Saya berpikir dan saya sampaikan kepada Presiden [Prabowo Subianto], dalam 2 tahun ke depan kita mungkin bisa mencapai satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM, Solar,” kata Luhut dalam acara Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Luhut, bantuan sosial berupa subsidi dari pemerintah mestinya langsung diberikan ke individu masyarakat yang berhak menerima. Artinya, dia menyarankan untuk subsidi langsung yang berbasis penerima manfaat, bukan komoditas seperti BBM. 

  • Danantara Bisa Jadi Katalis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Danantara Bisa Jadi Katalis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

    Sejumlah pihak meyakini Danantara akan mampu memberikan dampak positif terhadap pasar modal serta perekonomian nasional.

    Perusahaan jasa finansial asal Amerika Serikat JP Morgan melihat potensi besar dalam kehadiran Danantara. 

    Head of Indonesia Research & Strategy JP Morgan Indonesia Henry Wibowo mengatakan jika pelaksanaannya berjalan dengan baik, maka Danantara bisa memberikan nilai tambah signifikan bagi Indonesia.

    “Jika eksekusinya baik, bisa dilaksanakan dengan baik, dan tim yang baik juga, Danantara bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia,” ujar Henry di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

    Henry menambahkan Danantara berpotensi memperkuat pasar modal domestik. 

    “Jika Danantara bisa leverage up, misalnya, 1 miliar sampai 3 miliar dolar AS dipakai untuk dukung pasar modal, baik itu ekuitas, obligasi. Saya bisa katakan hal itu membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, jadi katalis positif dalam waktu dekat harapannya,” jelasnya.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan juga memberikan tanggapan serupa. Ia menilai kehadiran Danantara sebagai langkah strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Presiden Prabowo akan meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025 mendatang dengan tujuan mengelola dividen BUMN dan dana negara agar dapat berkembang melalui instrumen investasi,” ungkap Luhut.

    Ia menegaskan dengan sistem transparan dan tata kelola yang baik, Danantara dapat menjadi instrumen penting bagi perekonomian nasional.

    Presiden Prabowo sendiri menjelaskan pembentukan Danantara bertujuan untuk mengonsolidasikan aset serta kekuatan ekonomi BUMN agar pengelolaannya lebih optimal. 

    Dengan pendanaan awal mencapai USD 20 miliar, investasi akan difokuskan pada sektor energi terbarukan, manufaktur, industri hilir, serta produksi pangan.

    “Danantara ini akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi,” ujar Prabowo dalam forum World Government Summit di Dubai.

    Dengan pengelolaan yang efektif dan transparan, Danantara diharapkan mampu menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia, serta membawa manfaat bagi generasi mendatang. 

  • Ini Harga BBM Jika Subsidi Dihapus, Pemerintah Pertimbangkan Skema Baru

    Ini Harga BBM Jika Subsidi Dihapus, Pemerintah Pertimbangkan Skema Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM seringnya tidak tepat sasaran.

    Oleh karena itu, pada dua tahun ke depan atau 2027, ia berharap kebijakan BBM Satu Harga bisa diwujudkan, tanpa subsidi untuk bahan bakar.

    “Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar,” kata pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Dalam kebijakan itu, ia merencakan pemberian subsidi BBM untuk perorangan secara langsung.

    Ucapannya kemudian menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, membuat muncul isu bahwa subsidi BBM akan dihapus.

    Perubahan Skema

    Menurut Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, tidak ada penghapusan BBM subsidi. Pasalnya, penghapusan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil,” katanya.

    Ia juga menilai bahwa pernyataan Luhut menyiratkan tentang adanya perbaikan skema agar subsidi BBM bisa sampai secara tepat sasaran.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam raker tahun 2023, Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan dan petani,” ia menambahkan.

    Harga BBM Tanpa Subsidi

    Lantas, jika benar akan ada perbaikan skema dan subsidi diberikan secara perorangan, berapa harga BBM bagi individu yang tidak mendapatkan subsidi?

    Solar Disubsidi Hingga 43%

    Harga normal: Rp11.950 per liter.

    Subsidi sebesar Rp5.150 per liter.

    Harga subsidi: Rp6.800 per liter.

    Pertalite Dapat Subsidi 15%

    Harga normal: Rp11.700 per liter.

    Subsidi sebesar Rp1.700 per liter.

    Harga subsidi: Rp10.000 per liter.

    Minyak Tanah Disubsidi Hampir 80%

    Harga normal: Rp11.150 per liter.

    Subsidi sekitar Rp8.650 per liter.

    Harga subsidi: Rp2.500 per liter.

    LPG 3 Kg Mendapat Subsidi 70%

    Harga normal: Rp42.750.

    Subsidi sebesar Rp30.000 per tabung.

    Harga subsidi: Rp12.750 per tabung.

    ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Subsidi BBM Akan Dihapuskan Tahun 2027? Begini Skema Rencana Luhut Binsar Pandjaitan

    Subsidi BBM Akan Dihapuskan Tahun 2027? Begini Skema Rencana Luhut Binsar Pandjaitan

    PIKIRAN RAKYAT – Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dihapus pada 2027 untuk diganti dengan skema bantuan yang lainnya. Demikian penuturan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian menjadi bola liar di kalangan publik.

    Luhut mengungkapkan, dua tahun dari sekarang, subsidi tidak akan lagi berbasis pada komoditas, tetapi disandarkan pada data penerima sebagaimana skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Ia menjelaskan mengenai rencana tersebut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata dia, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Bahkan, imbuhnya, ia sudah membicarakan hal ini Bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dengan perubahan skema pemberian subsidi, pemerintah bakal mampu menghemat anggaran makin signifikan, besar kemungkinan capai triliunan rupiah.

    “Jadi menurut saya itu lah yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi,” ucap dia.

    Luhut lantas menambahkan, distribusi subsidi energi ini baiknya nanti diawasi oleh teknologi Artificial Intelegence alias Akal Imitasi (AI).

    “Kami punya teknologi sekarang. Al itu sangat bagus sehingga Pertamina bisa mengidentifikasi apakah mobil dengan nomor ini memenuhi syarat untuk menerima jenis bensin ini, kendaraan ini memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat, atau semacamnya. Saya rasa ini akan berhasil,” tuturnya.

    Respons Menteri ESDM Bahlil

    Skema pemberian subsidi bahan bakar minyak atau BBM hingga hari ini masih dalam tahap pembahasan.

    Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, skema blending atau pencampuran menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Menurut Bahlil, skema ini hampir mendekati keputusan akhir yang akan diambil pemerintah terkait subsidi BBM. Ia menyampaikan hal ini saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, sebagai respons terhadap pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Apa Itu Skema Blending?

    Ilustrasi petugas POM bensin mengisi BBM Pertamax ke pelanggan.

    Skema blending yang dimaksud oleh Bahlil adalah kombinasi antara subsidi dalam bentuk barang atau komoditas dan sebagian lainnya diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Meski menjadi opsi yang paling mungkin diterapkan, Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai skema subsidi BBM ini belum final.

    “Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” jelas Bahlil, seraya menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan kalkulasi terkait skema yang akan diterapkan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DEN Luruskan Omongan Luhut soal Subsidi BBM Dihapus 2027

    DEN Luruskan Omongan Luhut soal Subsidi BBM Dihapus 2027

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal ke depan tidak akan ada lagi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Rencananya kebijakan ini akan berlaku dalam dua tahun ke depan atau 2027.

    Luhut mengatakan ke depannya subsidi BBM tidak akan lagi diberikan dalam bentuk komoditas, melainkan berbasis kepada penerima seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata Luhut di Jakarta Selatan, Kamis lalu.

    Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil terkait perubahan skema pemberian subsidi BBM. Menurutnya penegasan ini penting untuk diketahui sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

    “Statement yang disampaikan sebelumnya oleh Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, adalah wacana usulan untuk menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran melalui subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi tersebut, bukan penghapusan subsidi,” tegas Jodi dalam keterangan resminya, Sabtu (22/2/2025).

    “Statement yang disampaikan oleh Ketua DEN tersebut untuk menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran tersebut masih merupakan usulan wacana yang akan dikaji lebih lanjut secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari masyarakat serta akademisi,” terangnya lagi.

    Menurutnya penyaluran subsidi tepat sasaran ini penting karena mekanisme subsidi BBM saat ini dinilai masih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu.

    Sehingga sampai dengan saat ini pemerintah juga terus melakukan perbaikan database kelompok masyarakat yang berhak memperoleh subsidi untuk memastikan bahwa subsidi bisa disalurkan lebih tepat sasaran.

    Di mana salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui digitalisasi database tersebut sehingga pembaharuan data kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi bisa dilakukan lebih cepat.

    “Dengan mekanisme penyaluran yang lebih tepat sasaran manfaatnya akan lebih adil dan merata. Kebijakan ini akan terus dikaji dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas,” jelas Jodi.

    Menurutnya dengan pendekatan yang lebih transparan dan berbasis data, diharapkan subsidi BBM dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran negara.

    (fdl/fdl)

  • Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah

    Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kanan) menjawab pertanyaan wartawan selepas acara makan siang bersama antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri serta pejabat negara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 06:38 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pejabat dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terkait pembiayaan program 3 juta rumah murah yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

    Ara, panggilan populer Maruarar, menilai hasil pertemuannya dengan kementerian/lembaga itu menunjukkan kesamaan tujuan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Dua hari berturut-turut kami mengadakan pertemuan yang sangat penting, sangat bersejarah, dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada raja-raja kecil,” kata Menteri Menteri PKP saat menjawab pertanyaan wartawan selepas santap siang bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Ara melanjutkan Gubernur BI Perry Warjiyo sangat mendukung program-program pemerintah.

    “Ini adalah contoh baik, dan saya ditugaskan Bapak Presiden mengawal proses ini sampai tuntas, dan nanti pada waktunya Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah,” kata Maruarar.

    Ara melanjutkan dirinya pun telah bertemu selama empat kali dengan Gubernur BI dalam 2 minggu terakhir.

    “Jadi, saya yang ditugaskan untuk mengawal ini sampai tuntas, dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR), pimpinan DPR. Kemudian juga mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden,” katanya.

    Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

    Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Sumber : Antara

  • Ponakan Luhut Dipanggil Prabowo soal Danantara, Pandu: Enggak jadi Apa-Apa

    Ponakan Luhut Dipanggil Prabowo soal Danantara, Pandu: Enggak jadi Apa-Apa

    Bisnis.com, JAKARTA – Jelang peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, pejabat negara, hingga pengusaha di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (21/2/2025). Salah satunya adalah Pandu Sjahrir.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Pria yang akrab disapa Ara ini mengungkap salah satu pihak yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) sekaligus Founding Partner AC Ventures, Pandu Sjahrir.

    Sebagaimana diketahui, Pandu juga merupakan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

    Ara itu mengaku bahwa tamu makan siang dengan presiden turut membicarakan soal Danantara. “Ada [membicarakan soal Danantara, red], tapi saya no comment. Jadi, tunggu tanggal 24 [Februari, red],” ungkap Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Tanggal 24 Februari 2025 merujuk pada jadwal peluncuran Danantara yang sempat disebutkan oleh Prabowo saat menyampaikan paparan secara daring dalam ajang international World Government Summit 2025 yang berlangsung di Dubai, UEA pada 13 Februari 2025.

    Ara irit bicara soal pembicaraan presiden soal Danantara saat maka siang hari ini. Dia memastikan tahu perihal seluk beluk embrio dari superholding BUMN itu, tetapi mengaku tidak boleh bicara. “Pada waktunya akan diumumkan, ya. Saya tahu tapi saya tidak boleh umumkan,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

    Sementara itu, usai pertemuan, Pandu tidak mengakui adanya pembicaraan soal Danantara dengan presiden saat makan siang. Dia turut membantah isu yang beredar bahwa dirinya akan mendapatkan jabatan di BPI Danantara. “Enggak jadi apa-apa,” ungkap Pandu kepada wartawan sambil berjalan ke mobilnya.

    Adapun Pandu mengakui bahwa agenda yang dihadirinya itu turut dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Sebelumnya, beredar kabar jika Pandu akan menjadi direktur di holding investasi Danantara. Merujuk draf RUU BUMN yang diperoleh Bisnis, BPI Danantara akan digawangi oleh Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pelaksana beserta direksi holding. Keseluruhannya bakal ditunjuk langsung oleh Prabowo.

    Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

    Sementara itu, Badan Pelaksana Danantara berasal dari unsur profesional, bukan pengurus atau anggota partai politik, dan berusia maksimal 70 tahun. Badan Pelaksana Danantara juga diwajibkan memiliki pengalaman dan keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum atau manajemen perusahaan.

  • Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    PIKIRAN RAKYAT – Narasi pemerintah akan hapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan kecemasan dan respons negatif dari kalangan publik. Untuk itu Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi gegas membantah isu tersebut.

    Ia menegaskan kalaupun ada penghapusan subsidi BBM, kebijakan itu tidak akan pernah lolos tanpa persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN,” kata Bambang Haryadi, Jumat, 21 Februari 2025.

    Alih-alih begitu, Bambang menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru ingin semua pejabat pemangku kebijakan ikut melindungi kebutuhan masyarakat luas.

    Untuk itu ia mengungkap, Presiden Prabowo sejatinya menginginkan penerima subsidi lebih tepat sasaran dengan merubah tata kelola BBM ke arah lebih baik.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi.

    “Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” kata Politikus Partai Gerindra.

    “Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” kata Bambang lagi.

    Pernyataan Luhut Dipelintir

    Bambang dalam kesempatan serupa menilai bahwa pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan seperti dipelintir dan dibelokan ke konteks yang berlainan dengan maksud awal.

    Ia mengatakan, klaim Luhut tidak mengarah sama sekali ke penghapusan subsidi BBM tok, tetapi lebih kepada berbenah skema tata kelolanya di masa depan.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran,” tutur dia menandaskan.

    Begini Skema Rencana Luhut Binsar

    Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dihapus pada 2027 untuk digantikan skema pemberian bantuan lainnya. Demikian penuturan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian menjadi bola liar di kalangan publik.

    Luhut mengungkapkan, dua tahun dari sekarang, subsidi tidak akan lagi berbasis pada komoditas, tetapi disandarkan pada data penerima sebagaimana skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Ia menjelaskan mengenai rencana tersebut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata dia, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Bahkan, imbuhnya, ia sudah membicarakan hal ini Bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dengan perubahan skema pemberian subsidi, pemerintah bakal mampu menghemat anggaran makin signifikan, besar kemungkinan capai triliunan rupiah.

    “Jadi menurut saya itu lah yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi,” ucap dia. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News