Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Proyek Whoosh sudah Diakal-akalin sejak Tender

    Proyek Whoosh sudah Diakal-akalin sejak Tender

    GELORA.CO -Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang nilainya mencapai Rp113 triliun sangat tidak wajar. Sementara Arab Saudi membangun proyek kereta cepat Jeddah-Riyadh sepanjang 1.500 kilometer dengan biaya sebesar Rp116 triliun. 

    “Harga kereta cepat Jeddah-Riyadh ini sangat murah dibandingkan dengan proyek KCJB yang cuma panjangnya 142 kilometer,” kata peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 26 Oktober 2025.

    Di sisi lain, Buni Yani mencurigai diikusertakannya Jepang dalam proses tender hanya sebagai formalitas dan akal-akalan saja agar terlihat objektif dan memenuhi persyaratan. Diikutkannya Jepang diduga sebagai alasan untuk dapat menggelembungkan harga penawaran China. 

    “Penawaran China yang awalnya bernilai 5,5 miliar dolar AS naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, hampir sama dengan nilai penawaran Jepang sebesar 6,2 miliar dolar AS,” kata Buni Yani.

    Dalam tender yang penuh masalah ini, kata Buni Yani, Jepang akhirnya kalah dengan alasan Jepang mensyaratkan adanya jaminan APBN, sementara Cina tidak meminta jaminan karena skemanya berubah menjadi business-to-business. 

    “Namun, ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh KPK, ternyata pada akhirnya proyek ini dijamin oleh APBN –yang bagi publik ini jelas kamuflase licik ala mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” kata Buni Yani

    Dengan sangat terangnya ketidakwajaran dalam proyek Whoosh, Buni Yani meminta penegak hukum bisa langsung memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab. 

    “Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Rini Soemarno,” pungkas Buni Yani. 

  • Nilai Proyek Kereta Cepat RI dengan Arab Saudi seperti Bumi dan Langit

    Nilai Proyek Kereta Cepat RI dengan Arab Saudi seperti Bumi dan Langit

    GELORA.CO -Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang digagas mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang sarat manipulasi. Manipulasi itu semakin terlihat ketika terjadinya perbandingan anggaran yang jauh berbeda dengan proyek kereta cepat yang dilakukan Arab Saudi.

    Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, perbandingan proyek kereta cepat antara Indonesia dengan Arab Saudi tampak jelas seperti bumi dan langit.

    “Sehingga tidak perlu keilmuan tinggi untuk membandingkannya, bahwa yang tidak memiliki pendidikan saja bisa menilai patut diduga telah terjadi manipulasi,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.

    Di mana, biaya membangun kereta Whoosh yang rutenya hanya 142 kilometer lebih mahal ketimbang proyek Kereta Haramain High-Speed Railway (HHR) yang rutenya berjarak 1.500 km.

    Kereta HHR yang menghubungkan kota-kota suci Makkah dan Madinah itu menelan biaya 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp116,2 triliun (asumsi kurs Rp16.600/dolar AS). Lebih murah ketimbang proyek kereta Whoosh yang biayanya 7,27 miliar dolar AS, setara Rp120,7 triliun.

    Hari menilai, manipulasi sudah terjadi ketika perubahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kereta cepat, yakni Perpres 93/2021 yang merupakan perubahan dari Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

    Perubahan Perpres itu memperkuat konsorsium BUMN yang memimpin proyek, mengganti pimpinan konsorsium dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero), membentuk Komite KCJB yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi yang saat itu dijabat Luhut Binsar Pandjaitan, serta penyesuaian skema pendanaan untuk mendukung percepatan proyek termasuk kemungkinan penggunaan APBN untuk membiayai proyek.

    “Fakta perubahan perpres salah satu bagian dari manipulasi (akal-akalan) Presiden Joko Widodo saat itu,” pungkas Hari.

  • Aneh Sekali, Jokowi-Luhut Bersemangat Lanjutkan Proyek Busuk

    Aneh Sekali, Jokowi-Luhut Bersemangat Lanjutkan Proyek Busuk

    GELORA.CO -Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais angkat suara soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang menjadi sorotan tajam publik.

    Amien Rais mempertanyakan alasan kengototan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melanjutkan proyek Whoosh. Padahal proyek itu disebut Luhut sudah busuk dari awal.

    “Kalau memang tahu busuk dari awal, tapi Luhut dan Jokowi justru tetap bersemangat melanjutkan proyek yang busuk itu. Jadi aneh sekali,” kata Amien Rais dalam video singkat yang dikutip dari Youtube Amien Rais Official, Minggu 26 Oktober 2025.

    Amien Rais mengatakan, opsi Jepang yang lebih murah bunganya, 0,18 persen, disingkirkan diganti dengan China yang mematok bunga 2 persen, 20 kali lipat lebih tinggi. 

    “Memang dua tokoh manusia ini tidak puas kalau tidak merusak Indonesia dengan segala cara,” sambungnya.

    Sebagai informasi, nilai investasi proyek tersebut tembus 7,2 miliar dolar AS atau Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS).

    Harga itu lebih besar jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam proposal dari China saat menawarkan proyek itu ke Indonesia. Pasalnya, dalam proposal, China hanya menawarkan nilai investasi 6,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS).

    Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank. Sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

  • Jokowi-Luhut Mesti Diusut terkait Dugaan Korupsi Whoosh

    Jokowi-Luhut Mesti Diusut terkait Dugaan Korupsi Whoosh

    GELORA.CO -Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.

    Peneliti media dan politik Buni Yani menilai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh tergolong besar. Perbedaan mencolok terlihat antara biaya per kilometer di China dengan biaya yang dikeluarkan di Indonesia. 

    “Biaya per kilometer Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, melonjak tiga kali lipat dari perkiraan di China yang hanya 17-18 juta dolar AS. Perbedaan ini memicu kuatnya kecurigaan adanya penyelewengan dana,” kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 26 Oktober 2025.

    Menurut Buni Yani, untuk menjawab kecurigaan publik, diperlukan investigasi menyeluruh dan transparan. Pengungkapan fakta akan membuktikan apakah pembengkakan biaya disebabkan oleh inefisiensi, salah kelola, atau benar-benar ada unsur korupsi di dalamnya. 

    “Semua pihak menanti langkah konkret KPK demi menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Buni Yani.

    Buni Yani melanjutkan, proyek Whoosh sepanjang 142 km menuai banyak masalah karena sejak awal dan terindikasi kuat dikotori oleh korupsi. Bahkan Luhut Binsar Pandjaitan, yang dijuluki “menteri segala urusan” di zaman Jokowi dan sangat berperan dalam proyek KCJB, mengatakan dia dan tim menerima proyek KCJB sudah dalam keadaan “busuk”. 

    “Seharusnya KPK bisa memanggil Luhut atas pernyataannya itu. Kalau sudah busuk, mengapa proyek terus dilanjutkan?” pungkas Buni Yani

  • Luhut Terang-terangan Puji Purbaya, Herwin Sudikta: Pantes Projo Dikumpulin Lagi

    Luhut Terang-terangan Puji Purbaya, Herwin Sudikta: Pantes Projo Dikumpulin Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, menyinggung soal kondisi keuangan Indonesia yang sempat diungkap oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

    Disampaikan Herwin, Ketua DEN itu juga memuji langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang mengguyur dana Rp200 triliun ke Himbara dan BSI.

    Herwin mengatakan, dinamika ini menjadi sinyal adanya pergeseran dalam lingkaran kekuasaan.

    Ia menyebut bahwa dukungan yang selama ini terlihat solid di internal pendukung mantan Presiden Jokowi, kini mulai menunjukkan tanda-tanda retak.

    “Pantesan Projo dikumpulin lagi,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (26/10/2025).

    Ia menilai, langkah tersebut bukan tanpa alasan. Herwin menggambarkan kondisi politik dan ekonomi saat ini seperti tembok kokoh yang mulai kehilangan daya tahannya.

    “Rupanya bahkan tembok paling tebal pun mulai retak dari dalam,” sebutnya.

    Herwin juga menyinggung perubahan sikap sebagian tokoh yang dulunya dikenal sangat loyal terhadap pemerintahan.

    “Yang dulu berdiri paling depan membela, kini mulai bicara dengan nada berbeda,” tandasnya.

    Tidak berhenti di situ, ia memberikan sindiran menohok yang menggambarkan bahwa masa kejayaan kekuasaan itu perlahan mulai bergeser.

    “Mungkin inilah tanda masa kebesaran itu sudah mendekati senja,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, bersama jajaran pengurus pusat DPP Projo, bertemu dengan Jokowi, di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, kemarin.

    Dalam pertemuan itu, Jokowi disebut sempat memperlihatkan ijazah aslinya kepada para relawan pendukung Projo.

  • 5 Bandara yang Diresmikan di Era Jokowi Kini Sepi dan Terbengkalai, Ada yang Baru 1 Tahun!

    5 Bandara yang Diresmikan di Era Jokowi Kini Sepi dan Terbengkalai, Ada yang Baru 1 Tahun!

    GELORA.CO  – Pembangunan infrastruktur udara di Indonesia terus melaju pesat di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Sejumlah bandara baru dibangun dengan fasilitas modern dan desain megah, dari Jawa hingga pelosok Nusantara. Namun di balik kemegahannya, tak sedikit bandara yang justru sepi dan minim aktivitas penerbangan. 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menilai, kondisi itu disebabkan oleh lokasi bandara yang tidak didukung konektivitas memadai. 

    Akibatnya, masyarakat lebih memilih moda transportasi lain yang dinilai lebih efisien dan terjangkau. 

    Masalah ini kian krusial karena sebagian besar bandara dibangun dengan investasi besar, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun swasta. 

    Tanpa penyesuaian dan perencanaan transportasi yang terpadu, bandara-bandara tersebut berisiko terbengkalai dan menjadi beban pembangunan jangka panjang. 

    Berikut daftar bandara terbengkalai di Indonesia, dirangkum dari berbagai sumber, Minggu, 26 Oktober 2025. 

    1. Bandara Wiriadinata  

    Bandara yang berlokasi di Tasikmalaya ini diresmikan oleh Jokowi pada 2017. 

    Meski sempat diharapkan mampu mendongkrak ekonomi daerah, bandara senilai Rp30 miliar itu kini terbengkalai setelah maskapai satu per satu menghentikan rutenya. 

    2. Bandara Kertajati 

    Bandara yang digadang-gadang jadi kebanggaan warga Majalengka ini juga mengalami hal serupa. Diresmikan pada 2018 oleh Jokowi, dengan nilai investasi Rp2,6 triliun dari APBN, bandara ini kini sepi karena rendahnya okupansi penumpang. 

    3. Bandara JB Soedirman

    Masih di era Jokowi atau tepatnya di 2019, Bandara yang dibangun di Purbalingga dengan nilai investasi Rp350 miliar itu, saat ini sudah tidak melayani penerbangan komersial sama sekali sejak akhir 2024. 

    4. Bandara Ngloram:

    Kemudian ada Bandara Ngloram di Blora yang dibangun ulang dengan dana APBN Rp132 miliar dan diresmikan pada 2021 oleh Jokowi. 

    Meski sempat digadang-gadang mendukung industri migas di sekitar Blora dan Bojonegoro, kini bandara itu tidak lagi beroperasi. 

    5. Bandara Dhoho:

    bandara yang berlokasi di Kediri ini dibangun dengan dana swasta Rp12 triliun milik PT Gudang Garam Tbk, kini juga belum menunjukkan hasil sesuai harapan.  

    Meski masih beroperasi, bandara yang diresmikan pada 18 Oktober 2024 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ini sepi karena minimnya rute penerbangan dan harga tiket yang mahal. 

    Fenomena banyaknya bandara sepi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal kemegahan, tapi juga perencanaan matang dan dukungan transportasi pendukung di sekitarnya agar investasi besar negara tidak berakhir sia-sia.

  • Uji Coba Ulang Utang Kereta Cepat

    Uji Coba Ulang Utang Kereta Cepat

    Oleh:Defiyan Cori 

       

    KEBERANIAN memulai hal baru, mungkin inilah warisan terbesar Joko Widodo selama dua periode memimpin negeri ini. Presiden yang akrab disapa Jokowi itu berani menantang kebiasaan lama, menembus keraguan birokrasi, dan menggebrak lewat proyek-proyek infrastruktur raksasa, termasuk Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).

    “Kereta cepat bukan soal untung rugi, yang penting rakyat dilayani,” kata Jokowi pada 2 Oktober 2023 saat meresmikan beroperasinya kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu. Ucapan itu menegaskan satu hal: proyek ini dibangun bukan semata demi laba, melainkan pelayanan publik. Dalam logika bisnis, kerugian di awal operasi adalah hal yang lumrah. Namun di dunia korporasi, setiap angka tetap bicara: untung atau rugi menentukan kepercayaan investor dan kreditor.

    Karena itu publik terperangah ketika Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, mengeluhkan kerugian proyek KCJB di hadapan Komisi VI DPR, Rabu, 20 Agustus 2025. Ia menyebut kerugian gabungan PT KCIC dan PT KAI pada 2024 mencapai Rp4,195 triliun, sementara semester pertama 2025 (unaudited) sudah menembus Rp1,625 triliun. Ia bahkan menyebut kondisi itu sebagai “bom waktu”.

    Pernyataan itu sontak memicu polemik. Bukankah sejak awal proyek ini dijalankan dengan skema bisnis ke bisnis (B-to-B) tanpa jaminan APBN? Tidakkah sang direktur memahami kontrak dan risiko yang telah disepakati?

    Sebelum menuding siapa bersalah, ada baiknya publik menelusuri akar persoalan. Dalam dunia bisnis, studi kelayakan atau feasibility study (FS) adalah dokumen paling mendasar. Ia menentukan apakah sebuah proyek layak atau tidak layak dijalankan. Badan Pemeriksa Keuangan seharusnya menelusuri kembali dokumen ini: apakah KCJB benar-benar dinilai layak secara teknis, ekonomi, dan finansial sebelum dijalankan?

    Kalau memang layak, mengapa kerugian menggunung sejak awal? Tapi kalau tidak layak, mengapa proyek senilai triliunan rupiah ini tetap diteruskan?

    Sebagian pihak, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), bahkan menyebut proyek ini “sudah busuk sejak awal”.

    Awal kisahnya bisa ditarik ke 2015. Kala itu, dua raksasa ekonomi–Jepang dan China–berebut mengerjakan proyek kereta cepat sejauh 142,3 kilometer ini. Melalui Peraturan Presiden Nomor 107 dan 93 Tahun 2015, pemerintah memberi batas waktu penentuan pemenang hingga 31 Agustus 2015.

    Akhirnya, pilihan jatuh ke China. Alasannya sederhana: tawaran mereka lebih murah dan tidak membebani APBN. Jepang menawarkan nilai proyek USD 6,2 miliar (sekitar Rp86,8 triliun), sedangkan China hanya USD 5,5 miliar (Rp77 triliun). Selisihnya sekitar Rp9,8 triliun.

    China juga berjanji tidak meminta jaminan pemerintah. Janji yang belakangan menjadi sumber polemik.

    Pertengahan Juni 2015, Menteri BUMN Rini Soemarno meneken kerja sama pendanaan dengan berbagai BUMN senilai total US$40 miliar—sekitar Rp520 triliun. Padahal, nilai proyek KCJB hanya Rp78–87 triliun. Apakah seluruh pinjaman itu untuk kereta cepat semata? Pertanyaan ini belum pernah dijawab tuntas.

    Dari sinilah lahir PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium yang terdiri dari PT KAI, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga (JSMR), dan PTPN VIII. Mereka menggandeng China Railway International dengan kepemilikan saham 60:40.

    Masalahnya, sebagai leading consortium, PT KAI menanggung beban terbesar—58,53 persen saham PSBI—dan karenanya paling terdampak ketika proyek merugi. Semester pertama 2025, kerugiannya hampir Rp1 triliun.

    Mengapa Kerugian ini Tak Bisa Diantisipasi?

    Sebagian penyebabnya, proyek yang semula dirancang selesai 2019 baru rampung 2023. Biaya pun membengkak. Dari semula US$5,5 miliar, melonjak hingga US$8 miliar atau sekitar Rp114 triliun.

    Lebih runyam lagi, peralihan kepemimpinan konsorsium dari WIKA ke KAI menambah beban koordinasi. Lalu komitmen awal “tanpa APBN” berubah di tengah jalan: Menteri BUMN Erick Thohir, didukung Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya mengusulkan keterlibatan dana negara.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 yang memberi ruang bagi penggunaan APBN. Presiden Jokowi disebut mengetahui keputusan itu. Dengan demikian, ada tiga pejabat yang memikul tanggung jawab atas perubahan fundamental proyek ini.

    Kini, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengusulkan penerbitan Keppres baru untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. Padahal, langkah itu justru menambah simpul birokrasi. Penyelesaiannya cukup dilakukan lewat mekanisme renegosiasi dan restrukturisasi utang antara PT KCIC dan lembaga pembiayaan China, seperti China Development Bank (CDB) dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

    Tak perlu Keppres baru. Yang dibutuhkan hanyalah profesionalisme dan keberanian mengambil keputusan.

    Pemerintah sebenarnya punya instrumen yang bisa diandalkan: BPI Danantara. Badan ini dapat menjadi fasilitator renegosiasi antara PSBI dan pihak China Railway International, yang beranggotakan China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation, TSDI Group, China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation, serta China Railway Signal and Communication Corp.

    Mereka memegang 40 persen saham PT KCIC, dan karena itu, semua poin perjanjian kerja sama—termasuk kenaikan nilai proyek USD 1,9 miliar (Rp28,5 triliun) harus dinegosiasikan ulang berdasarkan dokumen resmi, bukan lobi politik.

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sudah menegaskan: APBN tak boleh digunakan untuk menambal utang KCIC. Bahkan, memakai dividen BUMN untuk menalangi kerugian dinilai berisiko dan rawan penyimpangan.

    Masih ada cara lain yang lebih sehat secara korporasi, yakni: kebijakan delusi saham. Dengan mengalihkan sebagian kepemilikan 60 persen saham PSBI, beban utang PT KCIC dan PT KAI bisa berkurang tanpa membebani kas negara.

    Itu langkah konstitusional dan rasional, bukan jalan pintas politik. Pada akhirnya, keberanian membangun proyek besar memang perlu. Tapi keberanian itu harus disertai tanggung jawab penuh, bukan sekadar menumpahkan risiko ke negara.

    Sebuah proyek raksasa seperti KCJB hanya akan menjadi simbol kemajuan bila dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat dan transparan. Karena di balik setiap rel yang berkilau dan setiap kereta yang melesat, tersimpan pertanyaan besar: siapa yang sesungguhnya membayar kecepatannya? 

    (Ekonom Konstitusi)

  • Amien Rais Minta Prabowo Pecat Luhut: Dia Sukses Berduet dengan Jokowi Menghancurkan Indonesia Selama 10 Tahun

    Amien Rais Minta Prabowo Pecat Luhut: Dia Sukses Berduet dengan Jokowi Menghancurkan Indonesia Selama 10 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior Amien Rais mengingatkan Presiden Prabowo Subianto terkait orang di sekitarnya. Walau kepercayaan publik di masa setahun pemerintahannya terbilang tinggi.

    “Kita bersyukur tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Prabowo itu cukup tinggi. Tapi banyak hal yang membuat kita gundah dan khawatir,” kata Amien dikutip dari YouTuube Amien Rais Official, Sabtu (25/10/2025).

    Di sekitar Prabowo, dia mengatakan, masih banyak pemuja Jokowi. Salah satunya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaita.

    “Masih cukup banyak oknum-oknum jahat yang tetap memuja Jokowi, dan yang paling bahaya adalah tokoh bernama Luhut Binsar Pandjaita,” ujar mantan Ketua MPR RI itu.

    “Tokoh yang satu ini berduet dengan Jokowi, sukses menghancurkan Indonesia selama sepuluh tahun,” sambung Amien Rais.

    Bagi orang yang mengenal Luhut, Amien Rais mengatakan Luhut adalah sosok plin plan. Tidak hanya itu. Dia bahkan mengggambarkannya sebagai orang rakus dan serakah.

    “Si Luhut ini juga manusia sombong dan plin-plan. Tapi bagi yang tahu siapa Luhut sebenarnya, seperti Pak Mayjen Purnawirawan Soenarko, beliau berkata,” terangnya.

    “Dia Luhut ngomong kita kampungan, karena itu saya katakan Luhut itu manusia pembohong. Penjliat, yang sangat rakus dan serakah,” tambahnya.

    Amien Rais juga mengungkit bagaimana Prabowo pernah mendamprat Prabowo. Kala itu Prabowo mencalonkan presiden.

    “Sebagai pemuja Jokowi, dia pernah mendamprat Prabowo seenak mulutnya. Saya kutip omongan Luhut. “Dari TNI saja dipecat, masa Prabowo mau jadi presiden.”,” imbuhnya, mengulang kembali pernyataan Luhut.

  • Purbaya akan Ditekan dan Disikat untuk Direshuffle

    Purbaya akan Ditekan dan Disikat untuk Direshuffle

    GELORA.CO –  Ketegangan politik mulai meruncing di tubuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa kini menjadi sorotan tajam setelah menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Keputusan ini menuai reaksi keras dari DPR dan menimbulkan ketegangan di lingkar kabinet.

    Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah Purbaya sangat berisiko secara politik. “Purbaya bukan orang partai, tidak punya jaringan perlindungan di DPR. Ia sangat lemah secara politik dan mudah diserang. Sekarang Komisi XI sudah mulai menyorotnya. Dalam bahasa intelijen, itu tanda-tanda operasi tekanan yang terstruktur,” ujarnya kepada redaksi, Jumat (24/10).

    Sumber masalah bermula ketika Purbaya secara terbuka menolak wacana pemerintah menggunakan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Menurutnya, beban tersebut seharusnya ditanggung oleh pihak konsorsium dan pemegang saham  bukan rakyat melalui anggaran negara.

    Pernyataan itu sontak memicu reaksi keras. Komisi XI DPR menilai Purbaya bersikap kaku dan kurang komunikatif. Beberapa anggota dewan bahkan menuding pernyataan Purbaya “berpotensi mengganggu proyek strategis nasional”.

    Sumber internal DPR menyebut sejumlah fraksi sudah menyiapkan rapat dengar pendapat khusus untuk membahas langkah Purbaya yang dianggap keluar dari kebijakan makro pemerintah.

    Menurut Amir Hamzah, Purbaya kini berhadapan dengan dua kekuatan besar: mantan Presiden Joko Widodo (yang masih punya pengaruh besar pasca Pilpres 2024) dan Luhut Binsar Pandjaitan, tokoh utama dalam proyek infrastruktur strategis.

    “Purbaya menolak mekanisme pembiayaan yang selama ini dikelola kelompok pro-Luhut. Ini jelas benturan kepentingan besar. Apalagi Jokowi masih punya jejak pengaruh dalam pemerintahan Prabowo. Kalau Purbaya bersikeras, dia akan diisolasi politiknya, lalu disikat lewat isu kinerja,” kata Amir.

    Dalam dunia intelijen, lanjutnya, mekanisme tekanan politik bisa berjalan halus mulai dari pembingkaian media, desakan di parlemen, hingga narasi publik tentang “ketidakmampuan berkoordinasi”.

    “Ini bukan sekadar kritik kebijakan, tapi operasi pembentukan persepsi,” tegas Amir.

    Amir Hamzah menggambarkan tiga tahapan pola tekanan yang sedang berjalan:

    Tahap pertama: Politisasi Media.

    Narasi yang menyerang Purbaya mulai muncul di sejumlah pemberitaan, menuding Kemenkeu lamban dan tak seirama dengan kabinet.

    Tahap kedua: Tekanan Legislatif.

    Komisi XI mulai aktif memanggil Menkeu, meminta klarifikasi, bahkan menilai komunikasi Purbaya buruk.

    Tahap ketiga: Isolasi Politik.

    Dukungan antar-menteri terhadap Purbaya melemah. Bila Presiden menilai situasi ini bisa mengganggu stabilitas, reshuffle menjadi langkah politik yang mudah dilakukan.

    “Kalau tekanan itu berlanjut hingga akhir tahun, saya memperkirakan reshuffle bisa terjadi awal 2026. Ini bukan soal kapasitas, tapi keseimbangan politik kekuasaan,” ucap Amir.

    Secara teknokrat, Purbaya dikenal rasional dan berhati-hati terhadap beban fiskal. Namun, di dunia politik, sikap tegas sering diartikan sebagai perlawanan.

    “Purbaya tidak salah secara ekonomi, tapi dalam politik kekuasaan, benar secara teknis belum tentu aman secara politik,” tutur Amir Hamzah.

    Ia juga mengingatkan bahwa keputusan-keputusan fiskal besar seperti proyek Whoosh memiliki dimensi geopolitik karena melibatkan investasi asing dan kontrak antarnegara. “Penolakan Purbaya bisa dibaca sebagai ancaman bagi investor tertentu. Itulah kenapa tekanan datang dari banyak arah,” tambahnya.

    Dalam pandangan Amir, Komisi XI DPR menjadi kanal formal untuk mendorong tekanan politik. Melalui serangkaian rapat kerja dan evaluasi, DPR dapat membangun opini bahwa Purbaya tidak mampu menjaga koordinasi ekonomi nasional.

    “Ketika opini ini terbentuk, presiden akan diberi dua opsi: mempertahankan dengan risiko citra kabinet terganggu, atau menggantinya dengan figur yang lebih ‘kooperatif’. Biasanya, pilihan kedua yang diambil,” jelas Amir.

    Sejumlah sumber internal pemerintahan membenarkan bahwa pembahasan soal reshuffle kabinet ekonomi sudah pernah muncul dalam rapat terbatas. Namun, belum ada keputusan final dari Presiden Prabowo.

    Amir memperkirakan, jika tekanan politik meningkat, nama Purbaya bisa masuk dalam daftar evaluasi. “Tekanan terukur seperti ini sering kali menjadi awal dari rotasi jabatan. Terutama kalau ada desakan dari kelompok yang merasa dirugikan,” katanya.

    Situasi Purbaya menunjukkan bahwa dunia kebijakan ekonomi tidak pernah lepas dari intrik politik dan kepentingan kekuasaan. Di satu sisi, ia mempertahankan integritas fiskal. Di sisi lain, ia harus berhadapan dengan kekuatan politik dan bisnis yang besar.

    “Dalam terminologi intelijen, ini bukan sekadar konflik kebijakan, tapi power realignment penyesuaian ulang kekuasaan setelah pergantian pemerintahan. Dan dalam penyesuaian semacam ini, yang tidak punya perlindungan politik sering kali menjadi korban pertama,” tutup Amir Hamzah.

  • Penjelasan Anak Buah Luhut Whoosh Sudah Busuk Sejak Awal

    Penjelasan Anak Buah Luhut Whoosh Sudah Busuk Sejak Awal

    GELORA.CO -Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Septian Hario Seto mengungkap alasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh disebut busuk sejak awal.

    Seto merupakan salah satu saksi proyek Whoosh saat masih berbentuk proposal. Dijelaskan Seto, ia sudah diminta Luhut untuk mempelajari proposal Whoosh dari China dan Jepang di tahun 2015.

    Saat itu, Seto merupakan staf Luhut saat masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

    “Saya waktu di KSP di awal tahun 2015, ditugaskan Pak Luhut mempelajari dua proposal feasibility study dari China dan Jepang,” kata Seto dikutip dari wawancara di TVOne, Sabtu, 25 Oktober 2025.

    Proyek Whoosh berlanjut saat Luhut menjabat sebagai Menko Marves. Saat itu, Seto menjabat sebagai Deputi Kemenko Marves.

    “Waktu itu ditugasi untuk menyelesaikan proyek ini. Tahun 2020 ada kabinet baru, Kementerian BUMN Erick Thohir mengajak kami di Kemenko Marves menyelesaikan proyek ini,” sambungnya.

    Ia lantas menyinggung pernyataan Luhut soal proyek Whoosh busuk sejak awal.

    “Memang ada berbagai masalah yang terjadi, pembebasan lahan tidak optimal, sehingga konstruksi tidak berjalan maksimal, koordinasi di antara kontraktor-kontraktor, pemilihan isu-isu terkait konektivitas,” kata Seto.

    Soal konektivitas, proyek Whoosh bahkan mengorbankan pabrik di kawasan industri yang diharuskan dilewati jalur kereta cepat.

    “Contoh, pemilihan trase membelah kawasan industri. Ada satu perusahaan baru (yang sudah) membeli tanah, dia siap bangun, tiba-tiba kena trase Whoosh. Akhirnya pabriknya tidak bisa dibangun,” demikian kata Seto.