Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Luhut Ingin Buat DeepSeek Versi Indonesia, Komdigi Bilang Begini

    Luhut Ingin Buat DeepSeek Versi Indonesia, Komdigi Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang sedang mengembangkan model kecerdasan buatan seperti DeepSeek atau ChatGPT versi Indonesia.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan rencana pengembangan DeepSeek versi Indonesia merupakan ide bagus demi perkembangan AI di dalam negeri.

    “Dan potensi itu besar sekali dan saya kira ide Pak Luhut juga sangat bagus sekali agar kita bisa menjadi pemain penting setidaknya champion di Asia Tenggara,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (25/2/2025). 

    Nezar menyebut berkaca dari China, AI DeepSeek bisa mendunia karena dikembangkan oleh talenta digital yang tumbuh dan besar di negara tersebut.

    Maka dari itu, produk tandingan ChatGPT dan DeepSeek buatan Indonesia ini bisa berkembang tergantung kepada talenta digital yang ada di Indonesia. 

    “Kita lihat lah itu sangat tergantung kepada digital talent yang kita punya gitu, karena intinya ada pada digital talent itu. Kalau kita lihat DeepSeek itu kan dikembangkan oleh homegrown talent,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pengembangan model kecerdasan buatan seperti DeepSeek atau ChatGPT versi Indonesia.

    Luhut menjelaskan Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah era disrupsi digital sekarang terutama dalam perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan.

    “Sekarang kami juga menyiapkan tim untuk membuat, mengembangkan DeepSeek kami sendiri,” ujar Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Mantan perwira TNI itu pun mengaku sudah melaporkan rencana tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo sempat mempertanyakan apakah Indonesia bisa sukses mengembangkan DeepSeek versi sendiri.

    Luhut pun mencoba meyakinkan Prabowo. Bagaimanapun, sambungnya, jika tidak dicoba terlebih dahulu maka tidak akan ada jawaban dari pertanyaan presiden tersebut.

  • Promosikan Proyek IKN, Kini Awasi Danantara

    Promosikan Proyek IKN, Kini Awasi Danantara

    Jakarta

    Eks PM Inggris Tony Blair santer dikabarkan menjadi salah satu sosok yang mengisi Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). CEO Danantara Rosan Roeslani sudah membenarkan hal ini.

    Menurutnya Tony Blair akan menjadi salah satu dari beberapa figur yang menjadi pengawas Danantara. Sejauh ini di tataran Dewan Pengawas Danantara sendiri sudah ada Erick Thohir yang menjadi Ketua Dewan Pengawas dan ditemani Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.

    “Iya, salah satunya,” kata Rosan ketika dikonfirmasi kabar soal Tony Blair mau diangkat menjadi Dewan Pengawas Danantara, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Namun, jejak Tony Blair di Indonesia sudah cukup banyak. Sebelum di Danantara, Tony pernah berkutat pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru di Indonesia. Tony pernah ditunjuk menjadi dewan pengarah pembangunan IKN pada 2020 silam.

    Kemudian, di tahun 2022, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta Tony Blair untuk mempromosikan IKN ke dunia internasional. Jokowi sempat mengundang Tony Blair untuk berkunjung di Istana Negara, dia kala itu didampingi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

    Dalam keterangannya usai mendampingi presiden, Luhut mengatakan, pertemuan tersebut membahas mengenai perencanaan pemindahan IKN. Jokowi meminta Tony Blair turut serta dalam agenda tersebut dengan membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional.

    “Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (19/10/2022) yang lalu.

    Kini Tony Blair diajak mengawasi Danantara. Dewan Pengawas Danantara sendiri memiliki wewenang untuk memberikan masukan dan saran kepada Danantara.

    Secara lengkap Dewan Pengawas Danantara memiliki beberapa wewenang mulai dari menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama yang diusulkan badan pelaksana, melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama, menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari badan pelaksana.

    Kemudian, menyampaikan laporan pertanggungjawaban dewan pengawas dan badan pelaksana kepada Presiden, menetapkan remunerasi dewan pengawas dan badan pelaksana, mengusulkan peningkatan atau pengurangan modal Badan kepada Presiden, menyetujui laporan keuangan tahunan Badan, serta memberhentikan sementara anggota badan pelaksana.

    (kil/kil)

  • Pandu Sjahrir Sebut Danantara Tak Langsung Investasi ke Mega Proyek

    Pandu Sjahrir Sebut Danantara Tak Langsung Investasi ke Mega Proyek

    JAKARTA – Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Pandu Patria Sjahrir memastikan Danantara tak akan terburu-buru investasi di mega proyek.

    Keponakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan itu memastikan, Danantara akan menerapkan pendekatan yang hati-hati. Sehingga, harapannya investasi yang dilakukan akan memberikan dampak nyata pada perekonomian, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

    Bersinergi dengan Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria, Pandu mengatakan semua proyek yang akan dijalankan Dananara juga akan melibatkan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya.

    “Semua proses itu akan kami lakukan sebelum Danantara memutuskan untuk berinvestasi,” kata Pandu, Senin, 24 Februari.

    BPK dan KPK Bisa Audit Dannatara

    Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani membantah bahwa Danantara kebal hukum. Dia memastikan lembaga pengelola investasi yang dikelolanya bisa diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK ya bisa, kan ada program PSO (public service obligation),” tuturnya kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 24 Februari.

    Rosan menekankan bahwa perusahaan BUMN yang masih menjalankan PSO atau kewajiban pelayanan publik juga bisa diaudit oleh BPK.

    Dia pun membantah Danantara adalah lembaga yang kebal hukum.

    “Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Rosan bilang, Danantara Indonesia merupakan lembaga yang paling banyak diawasi karena berada di bawah langsung koordinasi Presiden Prabowo Subianto.

    “Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan baik,” katanya.

    Rosan mengaku akan mengikuti pesan Prabowo, di mana Danantara harus selalu terbuka.

    “Pesan Bapak Presiden bahwa kita ini selalu harus terbuka dan kita sih terbuka. Saya bilang kepada sahabat-sahabat saya di sini, ini adalah tanggung jawab yang besar dan insyaAllah kalau kita jalankan ini secara baik dan juga dengan percaraan yang matang, dan juga tanpa ada benturan kepentingan, insyaAllah ini bisa berjalan,” ucapnya.

  • Sebelum Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan, Sopir Taksi Online "Video Call" Istri dan Anak
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        24 Februari 2025

    Sebelum Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan, Sopir Taksi Online "Video Call" Istri dan Anak Regional 24 Februari 2025

    Sebelum Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan, Sopir Taksi Online “Video Call” Istri dan Anak
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com

    Jannus Wiliam Simanjuntak
    (44), seorang sopir taksi online, ditemukan tewas dengan luka-luka parah di pinggir jalan Desa Suka Rinde, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten
    Deli Serdang
    .
    Penemuan mayatnya terjadi pada Senin (24/2/2025) pagi, mengejutkan pihak keluarga yang menyatakan bahwa Jannus menderita sejumlah luka sayat di bagian perut, wajah, leher, dan dada.
    “Kami terkejut karena jenazah Jannus ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Korban terakhir kali berkomunikasi dengan istri pada Minggu (23/2/2025) sekitar pukul 18.00 WIB. Waktu itu, dia video call dengan istri dan anaknya, dan sedang berada di pinggir jalan daerah Tuntungan,” ungkap Luhut Simanjuntak, saudara korban, saat diwawancarai di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.
    Luhut menjelaskan bahwa setelah komunikasi terakhir tersebut, Jannus tidak dapat dihubungi lagi, membuat istrinya cemas karena Jannus pamit untuk mencari sewa.
    Saat ini, jenazah Jannus sedang diotopsi di RS Bhayangkara.
    Pihak kepolisian menduga bahwa Jannus menjadi korban
    pembunuhan
    , mengingat mobilnya ditemukan di lokasi yang berbeda, yaitu di Gang Keluarga, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Mangga, Kecamatan Tuntungan.
    “Ada bercak darah di mobil korban, di bagian kap bagasi mobil,” jelas Luhut.
    Kepala Polrestabes Medan, Kombes Gidion Arif Setyawan, menyampaikan bahwa pihaknya masih mendalami kasus penemuan mayat tersebut.
    “Mayatnya di Kutalimbaru, mobilnya ketemu di daerah Tuntungan. Ada bercak darah ditemukan di mobil. Kami akan menghubungkan apakah darah ini ada korelasi dengan mayat,” ujarnya saat diwawancarai di Jalan Arief Rahman Hakim.
    “Dugaan kita ini pasti ada peristiwa pidana. Mudah-mudahan bisa kita lakukan pengungkapan. Lukanya ada sayatan di bagian leher,” lanjut Gideon. 
    Pihak kepolisian berharap dapat segera mengungkap pelaku di balik kematian Jannus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil dan Riwayat Karier Pandu Sjahrir, Resmi Jadi CIO Danantara

    Profil dan Riwayat Karier Pandu Sjahrir, Resmi Jadi CIO Danantara

    Liputan6.com, Bandung – Presiden Prabowo Subianto, resmi menunjuk Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara hari ini, Senin (24/2/2025). Adapun kabar tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

    “Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi,” ucapnya.

    Sebagai informasi, sejumlah pejabat hadir di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti acara peluncuran resmi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025.

    Melansir dari Antara Pandu Sjahrir sebelumnya sempat diperkenalkan sebagai perwakilan Danantara oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara dalam konferensi pers pada Selasa (11/2/2025) di Gedung Bank Indonesia (IBI).

    Sosoknya telah dikenal publik tidak hanya sebagai pengusaha tetapi juga keponakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Kemudian Pandu juga pernah jadi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

    Pandu Sjahrir sebelumnya telah dikenal sebagai pengusaha dan memiliki rekam jejak yang cukup mentereng dalam dunia bisnis, investasi, serta ekonomi digital. Dia pernah menjabat di sejumlah posisi strategis di beberapa perusahaan.

    Kemudian tercatat memiliki riwayat akademik mentereng dan berasal dari latar belakang keluarga yang cukup ternama di Indonesia.

  • Istana Ungkap Mantan Presiden Jadi Penasihat di Danantara

    Istana Ungkap Mantan Presiden Jadi Penasihat di Danantara

    Istana Ungkap Mantan Presiden Jadi Penasihat di Danantara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan,
    mantan presiden
    akan menjadi penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) yang baru saja diluncurkan pada Senin (24/2/2025) hari ini.
    Hasan menyatakan, para mantan presiden ditunjuk menjadi pengawas Danantara agar badan tersebut benar-benar dikawal dan dijaga oleh figur berintegritas.
    “Nanti mantan-
    mantan Presiden
    itu akan diajak untuk menjadi penasihat, agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia,” kata Hasan usai peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
    Presiden keenam
    Susilo Bambang Yudhoyono
    dan Presiden ketujuh
    Joko Widodo
    pun ikut hadir dalam peresmian Danantara oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Sementara itu, Hasan menyebutkan Danantara bakal dikepalai oleh Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani.
    Rosan akan dibantu oleh Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan pengusaha Pandu Sjahrir.
    Dony menjadi Chief Operating Officer (COO) Danantara, sementara Pandu, yang juga keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, menjadi Chief Investment Officer (CIO) Danantara.
    “Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional, karena Danantara ada dua holding, holding operasional dan holding investasi, dan Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi,” ucap Hasan.
    Sementara itu, pemerintah sudah menunjuk Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara.
    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan didampingi oleh Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo meresmikan BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini.
    Kepala Negara sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
    Mantan Menteri Pertahanan ini juga menandatangani UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.
    Danantara akan mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN).
    Tujuh BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal ialah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Adies Kadir Ungkap Revisi KUHAP Jawaban Atas Dinamika Perkembangan Zaman

    Adies Kadir Ungkap Revisi KUHAP Jawaban Atas Dinamika Perkembangan Zaman

    loading…

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menilai revisi KUHAP sangat urgen di tengah dinamika perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat. RUU KUHAP disetujui menjadi RUU inisiatif DPR pada Selasa (18/2/2025). Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ) disetujui menjadi RUU inisiatif DPR melalui rapat paripurna DPR ke-13, Selasa (18/2/2025). Diketahui, usia UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tersebut sudah memasuki 44 tahun.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, revisi KUHAP memang sangat urgen di tengah dinamika perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat.

    “Memang sudah waktunya harus direvisi atau istilahnya ini semacam ius constituendum (hukum yang tengah dicita-citakan). Hukum acara kita perlu menyesuaikan atau beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman yang begitu kompleks ke depan,” ujar Waketum DPP Partai Golkar itu, Senin (24/2/2025).

    Adies yang juga anggota Komisi III DPR ini juga menuturkan melalui revisi KUHAP para penegak hukum bisa lebih baik lagi dalam menjalankan kerja-kerja penegakan hukum ke depannya.

    “Kami berharap melalui revisi ini Sistem Peradilan Pidana (SPP) ke depan akan jauh lebih baik lagi. Polisi, Jaksa, Hakim, hingga Advokat yang notabenenya adalah para penegak hukum (yang merupakan bagian dari SPP) harus mampu menghadirkan wajah penegakan hukum yang lebih humanis, transparan, serta acceptable (diterima) oleh masyarakat,” ungkapnya.

    Pembahasan revisi KUHAP akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Tentu saja partisipasi publik menjadi bagian penting dalam proses pembahasan revisi KUHAP. Semua unsur masyarakat mulai dari kalangan akademisi, pegiat hukum dan lainnya pasti kami libatkan dalam proses revisi ini (melalui RDPU),” kata Ketua Umum DPP MKGR ini.

    Soal target revisi KUHAP, pihaknya berharap bisa diselesaikan atau dirampungkan secepat mungkin. “Satu atau dua kali masa sidang ke depan rasanya belum memungkinkan. Tapi, kami berharap revisi KUHAP bisa rampung secepatnya,” ujarnya.

    Menurut Adies, melalui revisi KUHAP penghargaan akan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) harus dijadikan pedoman utama oleh para penegak hukum.

    Terakhir, mengutip apa yang dikatakan ahli hukum R Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Hukum Atjara Pidana di Indonesia” sebagaimana dikutip dari buku karya Luhut MP Pangaribuan: Hukum Acara Pidana (edisi revisi), Adies mengungkapkan, R Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hukum acara pidana selalu berhubungan erat dengan adanya hukum pidana.

    “Apa yang dikatakan beliau jika dikorelasikan dengan konteks hari ini cukup relevan saya kira karena KUHP kita yang baru akan diberlakukan tahun 2026. Jadi sudah sangat urgen KUHAP untuk direvisi dan segera disahkan,” katanya.

    (jon)

  • Danantara Diresmikan Hari Ini, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Mengaku Sudah Tahu Nama Pimpinannya

    Danantara Diresmikan Hari Ini, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Mengaku Sudah Tahu Nama Pimpinannya

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pagi hari ini Senin, 24 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.

    Menteri Perumahan, Maruarar Sirait mengaku sudah mengetahui nama Pimpinan BPI Danantara yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto.

    Maruarar Sirait mengaku tak boleh mengumumkannya ke publik, karena ada waktu yang sudah ditetapkan untuk pengumuman nama Ketua Danantara.

    “Ada pada waktunya akan diumumkan. Saya tahu, tetapi saya tidak boleh umumkan,” ucap Menteri Perumahan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Para Pejabat yang Dipanggil Prabowo

    Presiden Prabowo memanggil beberapa menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pejabat negara untuk santap siang bersama di Istana pada Jumat, 21 Februari 2025.

    Mereka di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Selain itu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Hadir juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Pandu menjadi salah satu nama yang cukup santer masuk bursa pimpinan Danantara. Namun, Ia membantah kemungkinan ini saat ditemui selepas acara santap siang itu.

    “Enggak jadi apa-apa,” ucap Pandu menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinannya menjadi Pimpinan BPI Danantara.

    Ketika menjawab pertanyaan apa saja pembahasan dalam acara santap siang tersebut, keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu menjawab hanya makan.

    Rencana Awal Danantara

    Sovereign wealth fund Indonesia ini disebut-sebut mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal 20 miliar dolar AS.

    Menurut Prabowo, dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir serta produksi pangan.

    Prabowo Subianto juga meminta mantan-mantan presiden serta pimpinan organisasi keagamaan guna ikut mengawasi pengelolaannya.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI, dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” ucap Prabowo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tidak Ada Penghapusan BBM Subsidi

    Tidak Ada Penghapusan BBM Subsidi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi menegaskan tidak ada rencana penghapusan BBM subsidi. Menurutnya, setiap kebijakan terkait subsidi energi harus mendapat persetujuan DPR karena anggaran subsidi melekat dalam APBN. Hingga saat ini, isu tersebut tidak pernah dibahas di DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI karena dananya berasal dari APBN. Presiden Prabowo Subianto justru menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat kecil,” ujar Bambang kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Bambang menjelaskan Presiden Prabowo menginginkan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pembenahan sistem distribusi agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    “Kita akui, masih ada subsidi yang tidak tepat sasaran, tetapi ke depan kita akan perbaiki. Presiden ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, artinya rakyat kecil harus tetap sejahtera. Kami yakin presiden akan selalu melindungi rakyat kecil,” tegas Bambang yang juga merupakan legislator dari Partai Gerindra.

    Bambang juga meluruskan pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang disebut-sebut sebagai sinyal penghapusan subsidi BBM. Menurutnya, Luhut tidak berbicara soal penghapusan subsidi, melainkan perbaikan skema distribusi.

    “Mungkin maksud Pak Luhut bukan menghapus subsidi, tetapi memperbaiki skema agar lebih tepat sasaran. Bahkan dalam Raker 2023, Komisi VII DPR dan Menteri ESDM telah menyepakati BBM bersubsidi, seperti Pertalite, hanya diperuntukkan bagi sepeda motor dan angkutan umum. Sementara solar subsidi akan diberikan kepada angkutan umum, nelayan, petani, dan pengangkut sembako,” jelasnya.

    Sebelumnya, dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan (20/2/2025), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dalam dua tahun ke depan, subsidi energi tidak akan lagi berbasis komoditas, melainkan berbasis penerima dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Mungkin dalam dua tahun kita bisa menuju satu harga. Tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar. Subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat yang memenuhi syarat,” kata Luhut.

  • 2
                    
                        Apa Itu Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo Hari Ini? 
                        Nasional

    2 Apa Itu Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo Hari Ini? Nasional

    Apa Itu Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo Hari Ini?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    bakal meresmikan Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) pada Senin (24/2/2025).
    Tempat peresmian akan diadakan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta.
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan, peresmian akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
    “Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta,” kata Yusuf dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025).
    Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
    BUMN
    .
    Revisi undang-undang ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025 dan mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola
    investasi
    .
    Danantara merupakan badan pengelola Danantara (Sovereign Wealth Fund/SWF) yang tugasnya untuk mengoptimalkan kekayaan negara dari investasi tersebut.
    Nama Danantara memiliki makna filosofis.
    Daya berarti energi atau kekuatan, Anagata berarti masa depan, Nusantara berarti Tanah Air Indonesia.
    Dengan begitu, Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia.

    Danantara adalah
    konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN, itu nanti akan dikelola, dan kita beri nama Danantara,” ujar Prabowo, dalam rapat terbatas mengenai ekonomi bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).
     
    Model pengelolaan Danantara merujuk pada konsep Temasek Holdings Limited di Singapura.
    Diketahui, Temasek merupakan badan pengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Danantara pun memiliki peran yang mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA).
    Bahkan, INA rencananya bakal dikonsolidasikan ke dalam badan baru tersebut.
    Oleh karenanya, cakupannya lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan berbagai aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian untuk menciptakan efisiensi yang lebih besar.
    Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan bertugas mengelola aset negara dan mendanai berbagai proyek strategis nasional.
    Pemerintah menargetkan total aset yang akan dikelola mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun).
    Pada tahap awal, investasi awal Danantara mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun.
    Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
    Jumlah tersebut ditargetkan meningkat mencapai 982 miliar dollar AS sehingga menjadikan Danantara menjadi
    sovereign wealth fund
    (SWF) terbesar nomor empat di dunia.
    Diketahui, Danantara akan mengonsolidasi Lembaga Pengelola
    Investasi
    atau INA dan 7 BUMN.
    Adapun BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain, Bank Mandiri, Bank BRI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pertamina, Bank BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
     
    Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana yang dikelola Danantara akan difokuskan pada proyek-proyek strategis di sektor energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, serta ketahanan pangan.
    Targetnya, investasi ini dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8 persen per tahun.
    “Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8 persen. Pada saat yang sama, kami tetap teguh pada komitmen kami untuk memberantas korupsi,” kata Prabowo, beberapa waktu lalu.
    Pemerintah pun berharap pembentukan Danantara dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih terstruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.
    Menurut Yusuf, peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara.
    “Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astcita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” kata dia.
    Ada sejumlah tugas dan wewenang badan ini jika merujuk pada aturannya.
    Berikut ini wewenangnya:
    – Mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.
    – Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.
    – Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
    – Membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN.
    – Menyetujui usulan penghapusan tagihan atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional.
    – Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perusahaan holding investasi dan holding operasional.
     
    Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga perbankan yang tergabung dalam Danantara memastikan dana nasabah yang tersimpan di bank aman.
    Hal ini menanggapi ajakan untuk menarik dana dari bank-bank milik negara (Himbara) alias bank BUMN dan memindahkannya ke bank swasta.
    Sebagian warganet khawatir dana yang disimpan di bank Himbara terdampak keberadaan Danantara.
    Menurut Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, Danantara merupakan langkah strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Justru menurut dia, keberadaan Danantara bisa mendorong transparansi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    “Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa
    joint venture
    dengan banyak perusahaan,” ujar Luhut, seusai menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa semua bank yang beroperasi di Indonesia, termasuk bank BUMN, merupakan peserta penjaminan LPS.
    LPS bersama regulator lainnya, yaitu OJK, BI, dan pemerintah senantiasa menjaga stabilitas sistem perbankan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
    “Kami sampaikan bahwa semua bank yang resmi beroperasi di Indonesia, baik bank BUMN, bank swasta, bank daerah, dan semua BPR/BPRS itu diawasi oleh OJK dan menjadi peserta penjaminan LPS,” kata Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (20/2/2025).
    Senada, Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia (BRI), Agustya Hendy Bernadi, menegaskan bahwa pembentukan Danantara tidak akan berdampak pada stabilitas perbankan.
    Terlebih, BRI merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
    Sejauh ini, tidak ada penarikan dana massal di perbankannya.
    “Pembentukan Danantara tidak mempengaruhi stabilitas dan keamanan simpanan masyarakat di BRI. Oleh karena itu, BRI memastikan bahwa operasional maupun bisnis perbankan berjalan normal dan dana nasabah aman serta terlindungi dengan baik,” tandas Agustya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.