Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Luhut dan Airlangga Bentuk Tim Khusus Kaji Penghambat Investasi, Kader PKB Beri Respons Menohok

    Luhut dan Airlangga Bentuk Tim Khusus Kaji Penghambat Investasi, Kader PKB Beri Respons Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, memberikan sindiran menohok ke Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim untuk membereskan hambatan investasi.

    “Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” kata Luhut, belum lama ini.

    Luhut menambahkan, dia dan Airlangga menyadari bahwa ada beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi di Indonesia.

    Oleh karena itu, mereka akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus regulasi tersebut.

    “Jadi, nanti ada tim yang bekerja mulai besok selama seminggu. Dengan begitu, ekonomi bisa lebih bagus,” ujar Luhut.

    Dengan pembentukan tim khusus, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi para investor domestik maupun internasional.

    Karena pernyataan inilah, melalui cuitan di akun X Pribadinya, Umar Hasibuan menyinggung Luhut yang 10 tahun jadi Menteri selalu gagal membawa investor besar ke Indonesia.

    “Perasaan ya 10 thn jadi menteri saya gak pernah tahu dia pernah bawa investor besar ke negara ini,” tulisnya dikutip Jumat (14/3/2025).

    Lanjut, ia pun bertanya terkait kebenaran pernyataannya sebelumnya terkait investor yang berhasil dibawah luhut.

  • Bereskan Penghambat Investasi, Luhut Pandjaitan dan Airlangga Sepakat Bentuk Tim

    Bereskan Penghambat Investasi, Luhut Pandjaitan dan Airlangga Sepakat Bentuk Tim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Regulasi yang mengatur tentang investasi di Indonesia dinilai masih banyak yang justru menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Kondisi itu tentu saja dianggap sebagai penghambat kemajuan ekonomi.

    Menyadari hal itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim untuk membereskan hambatan investasi.

    “Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Luhut menambahkan, dia dan Airlangga menyadari bahwa ada beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi di Indonesia.

    Oleh karena itu, mereka akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus regulasi tersebut. “Jadi, nanti ada tim yang bekerja mulai besok selama seminggu. Dengan begitu, ekonomi bisa lebih bagus,” ujar Luhut.

    Dengan pembentukan tim khusus, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi para investor domestik maupun internasional.

    Keputusan itu merupakan hasil dari pertemuan antara DEN dan Kemenko Perekonomian.

    Pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun sinergi yang lebih erat antara kedua belah pihak untuk memastikan arah kebijakan ekonomi keduanya berjalan seiring, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik.

    Dalam pertemuan itu, pihak Luhut dan Airlangga membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama, salah satunya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

  • Kemarin, timsus untuk kaji penghambat investasi hingga kinerja APBN

    Kemarin, timsus untuk kaji penghambat investasi hingga kinerja APBN

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Rabu (12/3) masih hangat dan relevan untuk disimak kembali pada Kamis pagi ini.

    Di antaranya mulai dari rencana pembentukan tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan untuk melaporkan kinerja APBN.

    Berikut sajian rangkuman berita pilihan.

    Luhut dan Airlangga bentuk tim kajian khusus penghambat investasi

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia.

    “Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Bandara Soetta jadi bandara penerbangan terbaik di Asia Pasifik

    PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengungkapkan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, terpilih menjadi bandara penerbangan terbaik di kawasan Asia Pasifik versi Airports Council International (ACI).

    Bandara Soetta sendiri, sebelumnya berhasil meraih penghargaan prestisius dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Awards 2024, dengan dinobatkan sebagai Best Airport over 40 Million Passengers in Asia-Pacific.

    General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana melalui keterangan tertulis di Tangerang, Rabu, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari transformasi layanan yang terus dilakukan peningkatan olah jajarannya.

    Baca selengkapnya.

    Menhut segel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu DAS Bekasi

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya telah menyegel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, Jawa Barat.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Menhut menyebut pengelola akan dipanggil untuk pengumpulan data.

    “Untuk di kawasan hutan di Bogor, kami sudah membuat papan pengumuman terhadap 29 unit villa atau taman wisata yang kemungkinan besar melanggar undang-undang dengan melakukan aktivitas tanpa izin di dalam kawasan hutan,” ujar Menhut Raja Antoni.

    Baca selengkapnya.

    Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 6,3 persen

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa indikasi sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sebesar 6,3 persen.

    “Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen,” ujarnya dalam Rakortekrenbang Tahun 2025: Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Dua jam bertemu Presiden, Menkeu laporkan kinerja APBN

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk melaporkan kinerja APBN.

    Sri Mulyani bertemu dengan Presiden selama kurang lebih 2 jam, diselingi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Bentuk Tim Khusus Evaluasi Regulasi Penghambat Investasi

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus Evaluasi Regulasi Penghambat Investasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim kajian khusus untuk mengevaluasi regulasi yang berpotensi menjadi penghambat investasi di Indonesia.

    “Seiring dengan dinamika ekonomi global, kami membentuk tim khusus untuk mengevaluasi regulasi yang menghambat investasi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (12/3/2025), seperti dilansir Antara.

    Luhut menambahkan, beberapa regulasi saat ini dinilai menjadi kendala bagi investor. Oleh karena itu, ia dan Airlangga akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus regulasi yang dianggap tidak relevan.

    “Tim ini akan mulai bekerja besok selama seminggu. Dengan begitu, ekonomi bisa lebih baik,” tambahnya terkait pembentukan tim kajian khusus untuk mengevaluasi regulasi yang berpotensi menjadi penghambat investasi di Indonesia.

    Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

    Pembentukan tim khusus penghambat investasi ini merupakan hasil pertemuan antara DEN dan Kemenko Perekonomian. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi investor domestik maupun internasional.

    Dalam pertemuan tersebut, Luhut dan Airlangga juga membahas target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. “Ini target yang menantang, tetapi dengan strategi yang tepat, seperti revitalisasi industri padat karya, percepatan investasi, dan penguatan infrastruktur digital publik, kita bisa mencapai misi besar Presiden Prabowo,” kata Luhut.

    Kolaborasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Luhut yakin koordinasi yang solid antara DEN, Kemenko Perekonomian, serta kementerian/lembaga (K/L) terkait akan menghasilkan kebijakan ekonomi yang lebih efektif.

    Dengan adanya tim kajian khusus yang mengevaluasi regulasi penghambat investasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional semakin meningkat dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

  • Tim “family office” DEN dan Kemenko Perekonomian kerja mulai besok

    Tim “family office” DEN dan Kemenko Perekonomian kerja mulai besok

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tim pembentukan “family office” antara pihaknya dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan bekerja mulai Kamis (13/3).

    “Tim bekerja mulai besok. Tim kami bekerja dengan timnya Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, tim pembentukan “family office” dari sisi DEN telah bekerja selama enam bulan terakhir. Tim DEN menerima masukan dari berbagai pelaku terkait, salah satunya adalah investor Amerika Serikat (AS) Ray Dalio.

    Dalam beberapa bulan ke depan, Luhut bakal melaporkan perkembangan pembentukan “family office” kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku sudah mendapatkan sinyal persetujuan dari presiden.

    “Presiden sudah memberikan ‘go-ahead’ saat bertemu di Istana waktu itu. Jadi, secara teknis kami laporkan ke presiden nanti,” tambahnya.

    Gagasan soal “family office” dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

    Pada awal tahun 2025, Luhut menyebut bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan “family office” pada Februari 2025.

    Ketua DEN pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia. “Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” katanya lagi.

    Merespons pernyataan Luhut kala itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan pihaknya masih mengkaji insentif yang sesuai untuk program “family office” yang telah diwacanakan sejak tahun lalu.

    Thomas menyebut pihaknya akan merujuk pada standar di luar negeri agar insentif yang diberikan bisa lebih kompetitif. Dalam konteks itu, Kemenkeu akan turut melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

    Wamenkeu Thomas pun menegaskan regulasi perlu disusun dengan matang agar bisa memberikan kepastian hukum.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut dan Airlangga bentuk tim kajian khusus penghambat investasi

    Luhut dan Airlangga bentuk tim kajian khusus penghambat investasi

    nanti ada tim yang bekerja mulai besok selama seminggu. Dengan begitu, ekonomi bisa lebih bagus

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia.

    “Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Luhut menambahkan, dia dan Airlangga menyadari bahwa ada beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi di Indonesia.

    Oleh karena itu, mereka akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus regulasi tersebut.

    “Jadi, nanti ada tim yang bekerja mulai besok selama seminggu. Dengan begitu, ekonomi bisa lebih bagus,” ujar Luhut.

    Dengan pembentukan tim khusus, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi para investor domestik maupun internasional.

    Keputusan itu merupakan hasil dari pertemuan antara DEN dan Kemenko Perekonomian.

    Pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun sinergi yang lebih erat antara kedua belah pihak untuk memastikan arah kebijakan ekonomi keduanya berjalan seiring, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik.

    Dalam pertemuan itu, pihak Luhut dan Airlangga membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama, salah satunya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    “Ini bukan target yang mudah sekali lagi, tapi saya yakin dengan strategi yang tepat melalui revitalisasi industri padat karya, percepatan investasi dan penguatan infrastruktur digital publik, kita bisa mencapai misi besar Presiden Prabowo,” katanya lagi.

    Luhut pun percaya dengan koordinasi yang solid antara DEN, Kemenko Perekonomian, dan seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait mampu menghadirkan kebijakan yang lebih efektif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta utamanya memberi manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut dan Airlangga bentuk tim kajian khusus penghambat investasi

    Luhut minta Makan Bergizi Gratis diaudit tiap tiga bulan sekali

    Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

    “Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Luhut bertemu dengan Kepala BGN Selasa kemarin bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

    Mereka membahas program MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

    “Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama,” ujar Luhut.

    Dia pun mengaku telah mengalami dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana terjadi peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam.

    “Dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian,” kata dia lagi.

    Selain menciptakan lapangan kerja, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan catatan, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

    Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

    “Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Luhut.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut Usul Ada Audit Program Makan Bergizi Gratis  Per Kuartal – Halaman all

    Luhut Usul Ada Audit Program Makan Bergizi Gratis  Per Kuartal – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar dilakukan berkala terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap tiga bulan sekali.

    Luhut juga bilang, usulan itu telah dia sampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Kemarin kami sudah ketemu dengan Pak Dadan dan kami sepakat juga dengan Menteri Bappenas untuk sekali quarterly diaudit,” kata Luhut di Kemenko Perekonomian, Rabu (12/3/2025).

    Luhut menyebut bahwa audit yang secara berkala itu, dilakukan untuk menjaga mutu dan kualitas dalam program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yakni MBG. 

    “Sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam karena butuh waktu untuk perbaikan. Tapi program ini sangat baik,” jelas dia.

    Sementara mengutip akun media sosial Instagram @luhu.pandjaitan, Luhut bilang bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen. 

    “Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama,” tulis Luhut dalam akun Instagramnya.

    Di satu sisi, Luhut juga turut mengamati dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan datanya, terjadi peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam dari program MBG dan mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian. 

    “Selain menciptakan lapangan kerja, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan syarat program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan,” jelas Luhut.

    Saat ini MBG berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat. 

    “Guna memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel,” ungkap Luhut.

  • Pembentukan Family Office Sampai Minta Masukan Ray Dalio, Luhut: Semua Harus Setuju!

    Pembentukan Family Office Sampai Minta Masukan Ray Dalio, Luhut: Semua Harus Setuju!

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pendirian Family Office di Indonesia terus dipersiapkan dengan matang. Ia mengaku sudah mempersiapkan hal ini sejak enam bulan lalu.

    Luhut mengatakan telah mendapat masukan dari berbagai pihak termasuk Ray Dalio yang merupakan investor kawakan asal Amerika Serikat (AS) sekaligus pendiri Hedge Fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates.

    “Sebenarnya kita sudah ngerjakan enam bulan. Jadi kita minta terakhir juga masukan-masukan dari bakal pelaku-pelaku, jadi seperti Ray Dalio sendiri kami minta feedback dari dia,” kata Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

    Luhut menyebut semua pihak harus setuju dengan pembentukan Family Office, termasuk Kementerian Keuangan yang sebelumnya disebut selalu mempertanyakan apa manfaat yang didapat.

    “Semua, bukan soal Kementerian Keuangan, semua kita harus setuju. Kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting,” tutur Luhut.

    Luhut memastikan Family Office akan hadir di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Tinggal menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk dijalankan.

    “Kita harapkan ya dalam beberapa bulan ke depan. Tinggal presiden karena presiden sudah mengatakan go ahead waktu ketemu di Istana waktu itu. Jadi secara teknis kita nanti laporkan ke presiden, kalau presiden perintah execute ya kita execute,” tuturnya.

    Sebagai informasi, Family Office merupakan firma penasihat manajemen kekayaan yang melayani individu atau keluarga yang memiliki aset kekayaan sangat tinggi. Hal ini memungkinkan orang-orang kaya di dunia menanamkan uangnya di Indonesia tanpa terkena pajak.

    (acd/acd)

  • Hasil Pertemuan Airlangga & Luhut: Family Office Terbentuk Tahun Ini

    Hasil Pertemuan Airlangga & Luhut: Family Office Terbentuk Tahun Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyelesaikan pertemuan yang terselenggara sekitar satu setengah jam di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Seusai pertemuan Luhut langsung turun berdampingan dengan Airlangga. Ia mengatakan, ini pertama kalinya mengadakan pertemuan secara khusus dengan Airlangga.

    “Pertama kali kami bertemu dengan Menko Perekonomian, dengan DEN untuk kita melakukan koordinasi-koordinasi untuk memberikan masukan-masukan pada Presiden sehingga perekonomian kita ini makin bagus ke depan,” ujar Luhut.

    “Sebenarnya secara fundamental ekonomi kita tidak terlalu ada masalah yang perlu dikhawatirkan,” tegasnya.

    Luhut mengatakan, dalam pertemuan itu pembahasan pertama seputar upaya pemerintah untuk memperbaiki program bergizi gratis (MBG) supaya penyerapannya di tengah-tengah masyarakat makin baik.

    “Karena kemarin kan sudah bertemu dengan Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional) dan kami sepakat juga dengan menteri Bappenas untuk setiap kuartal diaudit sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang, karena butuh waktu untuk perbaikan, tapi program ini sangat baik,” ungkapnya.

    Pembahasan kedua terkait dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki perizinan berusaha dan memangkas berbagai persoalan birokrasi. Ia mengatakan, ini penting karena gejolak perekonomian global makin menantang.

    “Dengan keadaan global yang begini, kita peraturan-peraturan yang kita anggap menghambat masuknya investasi ke Indonesia itu kita akan usulkan kepada Presiden untuk di-take out,” tutur Luhut.

    Ia mengatakan, dalam pertemuan ini, terkait dengan kemudahan perizinan berusaha telah disepakati pembentukan tim. “Jadi nanti ada tim akan bekerja mulai besok selama seminggu, karena pada dasarnya kita sudah paham itu, sehingga dengan begitu ekonomi ini bisa lebih bagus,” ujarnya.

    Ketiga ialah terkait dengan upaya merealisasikan Family Office, terlebih investor asal AS yang telah menjadi Dewan Pengawas Danantara Ray Dalio juga berkomitmen untuk membawa investasi ke RI setelah mengadakan pertemuan dengan Prabowo dan para taipan RI beberapa waktu lalu.

    “Karena dia sangat terkesan pada Presiden Prabowo, dan terkesan dengan pertemuan itu, dan terkesan juga dengan data-data ekonomi Indonesia. Yang lima disampaikan soal debt kita, termasuk debt yang paling kecil, dan kemudian juga koordinasi kita dianggap cukup bagus, tapi dia mengingatkan konsistensi dari pemerintah terhadap aturan-aturan yang ada,” ungkap Luhut.

    Luhut mengatakan pembentukan Family Office ini menjadi bagian dari pilot project yang digarap bersama Ray Dalio, termasuk penggarapan dua Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone di Bali, yaitu KEK Kura-Kura dan Sanur.

    “Kita akan mulai dengan itu, nanti kalau ada yang lain kita akan kejar, seperti Batang misalnya, Batang itu dalam two countries twin parks, itu kita akan laporkan Presiden, supaya itu bisa kita jalankan,” kata Luhut.

    Luhut memastikan, seluruh pembicaraan ini tujuannya untuk semakin memperkaya penciptaan lapangan kerja di Indonesia dan memperbaiki kondisi sumber daya manusia di dalam negeri.

    (arj/mij)