Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Deregulasi Jadi Kunci untuk Dongkrak Investasi

    Deregulasi Jadi Kunci untuk Dongkrak Investasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting bagi investor untuk masuk ke Indonesia. DEN berkomitmen mendorong reformasi struktural dan program deregulasi sebagai fondasi utama iklim investasi yang sehat.

    Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan  saat ini lembaga itu sedang memperkuat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna mengevaluasi regulasi-regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia.

    “Deregulasi adalah kunci. Jika aturan terlalu berbelit, transformasi ekonomi akan berjalan lambat. Kami ingin memastikan bahwa Indonesia menjadi tempat di mana bisnis bisa tumbuh sehat dan berdaya saing tinggi,” ucap Luhut dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (25/3/2025).

    Dia mengatakan kalangan pengusaha berharap adanya kepastian regulasi akan mempermudah investor untuk memulai investasi di Indonesia. Bila investasi berjalan optimal maka akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

    “Harapan mereka (pengusaha) jelas, yaitu regulasi yang lebih sederhana, kebijakan yang lebih harmonis antarkementerian, dan kepastian hukum yang kuat untuk mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang,” lanjut Luhut tentang deregulasi.

    Seluruh masukan dari pengusaha akan dirangkum dan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari upaya menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif dan strategis.

    Luhut juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha. Upaya  membangun ekonomi yang kuat bukan hanya tugas pemerintah semata tetapi juga ada peran dunia usaha, baik lokal maupun internasional. Kalangan pengusaha menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Kolaborasi, kemauan untuk mendengar, dan keberanian untuk berbenah adalah kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah yang ramah bagi investasi,” pungkas Luhut saat membahas deregulasi adalah kunci untuk mendongkrak investasi di Indonesia.

  • TNI Siap Bantu Polri Tindak Ormas “Nakal” yang Pungli ke Pengusaha

    TNI Siap Bantu Polri Tindak Ormas “Nakal” yang Pungli ke Pengusaha

    TNI Siap Bantu Polri Tindak Ormas “Nakal” yang Pungli ke Pengusaha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tentara Nasional Indonesia (
    TNI
    ) menegaskan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (
    Polri
    ) dan aparat penegak hukum lainnya dalam menindak organisasi kemasyarakatan (
    ormas
    ) yang melakukan
    pungutan liar
    (pungli) terhadap pengusaha.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    “TNI siap dan akan selalu berkoordinasi dengan Polri dan aparat penegak hukum lainnya dalam menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengusaha,” kata Kristomei kepada Kompas.com, Minggu (23/3/2025).
    Kristomei menegaskan bahwa TNI berkomitmen untuk menjaga dan melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
    Komitmen ini mencakup perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
    Terlebih, menjelang Lebaran, aktivitas ekonomi cenderung meningkat, sehingga potensi gangguan keamanan, termasuk aksi premanisme dan pungli, juga lebih besar.
    “Terutama menjelang Lebaran, di mana aktivitas ekonomi meningkat dan potensi gangguan keamanan, termasuk aksi premanisme kerap terjadi,” ujar Kristomei.
    “Kami akan mendukung langkah-langkah penegakan hukum dengan tetap berpedoman pada ketentuan, peraturan, dan perundangan yang berlaku,” ujar Kristomei.
    Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan segera melaporkan kepada aparat jika menemukan praktik pungli atau tindakan anarkis.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI-Polri untuk menindak pungli yang diminta oleh ormas kepada pengusaha.
    Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
    “Presiden tadi memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak hal-hal seperti itu,” kata Luhut, Rabu.
    Luhut mengungkapkan, pemerintah dan aparat penegak hukum bakal mempelajari masalah itu dengan baik.
    Ia ingin praktik berusaha di Indonesia mudah dan tertib.
    “Nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus tertib,” ujar dia.
    Sebagai informasi, praktik pungli oleh ormas mencuat usai viral di media sosial.
    Ormas
    Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Tangerang, salah satunya, meminta THR kepada perusahaan di wilayah tersebut.
    Dalam suratnya, ormas itu tidak menyebut jumlah THR yang diminta. Namun, mereka menyatakan, besar kecilnya pemberian akan diterima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korban Pungli Ormas Diminta Tak Ragu Lapor, Polisi Janji Beri Perlindungan

    Korban Pungli Ormas Diminta Tak Ragu Lapor, Polisi Janji Beri Perlindungan

    Korban Pungli Ormas Diminta Tak Ragu Lapor, Polisi Janji Beri Perlindungan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Masyarakat diminta tidak ragu melapor ke polisi jika mengalami pemerasan atau pungutan liar (pungli) oleh organisasi masyarakat (ormas) atau pihak lainnya menjelang Lebaran.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan, pihaknya bakal melindungi pelapor. 
    “Kami menjamin perlindungan bagi pelapor dan akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Minggu (23/3/2025).
    Trunoyudo menyebut, masyarakat yang menjadi korban pemerasan dapat melapor melalui
    hotline
    layanan kepolisian 110.
    “Jangan takut untuk melapor jika merasa dirugikan oleh praktik premanisme oknum anggota ormas,” tegasnya.
    Selain itu, Trunoyudo mengeklaim, pihaknya telah gencar mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak aksi premanisme yang berkedok ormas.
    Langkah ini bertujuan agar masyarakat memahami modus-modus yang digunakan oknum tertentu untuk melakukan pemerasan atau tindakan intimidatif terhadap pelaku usaha.
    “Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap bentuk gangguan terhadap investasi,” katanya.
    Trunoyudo menjanjikan, setiap laporan dugaan pemerasan dari pengusaha dan investor akan ditindaklanjuti dengan serius.
    “Polri tidak akan ragu menindak oknum anggota ormas yang berperilaku preman dan menghambat investasi di Indonesia,” tegas dia.
    Sebelum melakukan penindakan hukum, lanjut Trunoyudo, pihaknya selalu mengedepankan langkah preventif dan pre-emtif. 
    Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum.
    “Pembinaan ini penting agar mereka bisa berkontribusi secara positif dalam menjaga ketertiban dan mendukung iklim investasi yang kondusif,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI/Polri untuk menindak pungli yang dilakukan oleh ormas kepada pengusaha.
    Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
    “Presiden tadi memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak hal-hal seperti itu,” kata Luhut.
    Luhut mengungkapkan, pemerintah dan aparat penegak hukum ingin praktik berusaha di Indonesia mudah dan tertib.
    “Nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus tertib,” ujar dia.
    Sebagai informasi, praktik pungli oleh ormas mencuat usai viral di media sosial. Ormas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Tangerang, salah satunya, meminta THR kepada perusahaan di wilayah tersebut.
    Dalam suratnya, ormas itu tidak menyebut jumlah THR yang diminta. Namun, mereka menyatakan, besar kecilnya pemberian akan diterima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antara Canda dan Dampak Serius yang Mengancam

    Antara Canda dan Dampak Serius yang Mengancam

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian publik lewat celetukannya saat menyinggung harga saham yang anjlok. Dalam Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat 21 Maret 2025, dia melontarkan guyonan yang menyentil sejumlah menterinya yang diduga punya saham.

    “Saya lihat yang stres saham turun beberapa orang di antara kalian, Maruarar, Trenggono. Duduk sebelahan lagi itu,” ucapnya, yang langsung disambut gelak tawa para menteri.

    Prabowo Subianto juga menambahkan dengan nada bercanda mengenai Menteri-Menteri yang tidak main saham.

    “Budiman engga. Karena engga punya saham dia. Amran? Dia engga main saham. Rosan udah botak jadi tidak apa-apa,” ujarnya.

    Kelakar ini sontak menjadi sorotan, mengingat kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat anjlok lebih dari 6,12% ke level 6.076 pada Selasa 18 Maret 2025. Penurunan tajam itu bahkan memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham (trading halt) selama 30 menit.

    Di Balik Canda Prabowo: Ada Pesan Serius?

    Meski terkesan bercanda, celetukan Prabowo Subianto ini menyimpan pesan serius. Dalam sidang tersebut, dia menegaskan bahwa kestabilan harga pangan lebih penting daripada fluktuasi harga saham.

    “Pangan adalah hal utama. Harga saham boleh naik turun, tapi pangan aman, negara aman,” katanya.

    Prabowo Subianto mengklaim kondisi produksi pangan menjelang Idul Fitri 2025 dalam keadaan stabil. Dia bahkan mengaku memantau langsung harga kebutuhan pokok, termasuk cabai rawit yang sempat naik namun mulai berangsur turun.

    “Terima kasih kepada para menteri yang bekerja keras menjaga stabilitas ini,” ucapnya.

    Kontroversi Lama, Berulang Kembali

    Ini bukan pertama kalinya Prabowo Subianto melontarkan komentar tajam soal pasar saham. Sebelumnya, dalam acara Tanwir Muhammadiyah di Kupang, Desember 2024, dia sempat mengibaratkan ‘main saham’ layaknya berjudi — terutama bagi investor kecil.

    Selain itu, dia pernah mengungkapkan bahwa ia mendapat ancaman IHSG bakal ambruk jika tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, dia tetap menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus lebih diutamakan ketimbang pergerakan pasar modal.

    Dampak bagi Investor dan Pasar Saham

    Pernyataan Prabowo Subianto, baik yang serius maupun bercanda, memicu beragam respons. Di satu sisi, investor ritel mungkin merasa terhibur. Namun di sisi lain, pasar saham adalah ekosistem yang sensitif, sentimen negatif bisa memperparah anjloknya IHSG.

    VP Head of Marketing, Strategy, and Planning Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi menyebut bahwa IHSG mengalami tekanan anomali, bertolak belakang dengan bursa Asia yang justru menguat. Dia menilai pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan investor agar pasar pulih.

    “Peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan trust investor, baik domestik maupun asing,” ujarnya.

    Selain itu, pemangkasan rating saham Indonesia oleh lembaga keuangan global seperti Morgan Stanley dan Goldman Sachs ikut menambah tekanan. Mereka khawatir pelebaran defisit anggaran berpotensi meningkatkan risiko fiskal.

    Langkah Pemerintah untuk Menjaga Pasar

    Di tengah gejolak ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa Prabowo Subianto akan bertemu langsung dengan para investor pasar modal.

    “Presiden akan bertemu dengan investor market. Kita pantau terus agar ekonomi tetap stabil,” tuturnya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga melaporkan bahwa secara fundamental, ekonomi Indonesia masih kuat. Dia menyoroti pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, inflasi terkendali di angka 2,48%, serta sektor industri yang tetap tumbuh positif.

    Akankah Pasar Saham Bangkit Lagi?

    Meski pasar saham masih bergejolak, para analis optimistis IHSG akan segera rebound. Oktavianus Audi menilai IHSG sudah mendekati area oversold di level 6.000, yang masih menjadi support kuat.

    “Kami tetap yakin saham blue chip dengan fundamental kuat, terutama di sektor keuangan, bahan baku, dan konsumsi, akan bertahan dan bangkit kembali,” kata Oktavianus Audi.

    Celetukan Prabowo kali ini memang mengundang tawa, tapi juga menyimpan makna mendalam. Di tengah fluktuasi pasar, pemerintah tampaknya harus lebih cermat menyeimbangkan antara menjaga kestabilan ekonomi dan menenangkan para investor.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggota Komisi III DPR Minta Polisi Tangkap Preman Berkedok Ormas yang Minta THR: Jangan Dibiarkan – Halaman all

    Anggota Komisi III DPR Minta Polisi Tangkap Preman Berkedok Ormas yang Minta THR: Jangan Dibiarkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah mendesak pihak kepolisian menangkap preman berkedok organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa.

    Aparat bisa membuka posko pengaduan terkait aksi premanisme itu.

    Abdullah mengatakan, keberadaan preman berkedok ormas sudah lama dikeluhkan masyarakat, instansi pemerintah, pengusaha, dan pihak-pihak yang selama ini menjadi korban pemalakan.

    Bahkan preman berkedok ormas tersebut sering menebar teror.

    “Preman berkedok ormas itu selalu berulah dan memalak masyarakat. Mereka merasa menjadi penguasa wilayah, sehingga bisa seenaknya memalak,” ujar Abdullah kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

    Aksi mereka semakin mencolok menjelang hari raya.

    Mereka keliling ke beberapa lokasi untuk meminta THR.

    Mereka datang ke lembaga pendidikan, instansi pemerintah, pabrik-pabrik, toko, dan tempat-tempat yang bisa mereka palak.

    Tahun ini, aksi mereka ramai menjadi sorotan, karena terekam kamera, kemudian viral di media sosial.

    Semua masyarakat pun mengecam aksi premanisme berkedok ormas yang sangat meresahkan.

    Aksi pemalakan preman itu tidak hanya terjadi di satu daerah, tapi terjadi di beberapa lokasi.

    Bahkan, para preman itu kerap melakukan kekerasan kepada korbannya, jika permintaan mereka tidak dikabulkan.

    “Mereka membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan terhadap korban. Jelas itu bentuk premanisme yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

    Untuk itu, Abdullah mendesak pihak kepolisian untuk menertibkan dan menangkap para preman yang mengaku sebagai ormas itu.

    Mereka sudah melakukan tindak pidana, dengan melakukan pemerasan dan kekerasan.

    Abdullah juga memuji pihak kepolisian yang telah menangkap preman yang menebar teror.

    Polisi harus bergerak cepat jika ada preman yang memeras dengan dalih meminta THR.

    “Polisi bisa membuat posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban preman berkedok ormas. Masyarakat harus berani lapor ke polisi,” terang Abdullah.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap masalah mandeknya Invetasi karena ulah Ormas yang melakukan pungutan liar (Pungli).

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden telah memerintahkan TNI-Polri untuk melihat kondisi real di lapangan.

    “Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu,” kata Luhut usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Luhut, pemerintah tidak akan mentolelir apapun yang menghambat Invetasi.

    Karena itu, pemerintah akan menindak tegas pelaku Pungli tersebut.

    “Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik,” kata Luhut.

    Sebelumnya Masalah gangguan investasi dari kelompok ormas ini telah dilaporkan sejumlah investor ke Presiden Prabowo Subianto.

    Pemerintah kini berupaya menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai langkah strategis untuk memastikan stabilitas investasi di dalam negeri.

    Deklarasi perang pemerintah terhadap ormas nakal yang mengganggu investasi menandai langkah serius dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dunia usaha di Indonesia.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak terhadap ormas yang melakukan aksi premanisme dan mengganggu investasi.

    “Kami akan kaji ulang dan juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Kadin serta DPR agar mana ormas yang bermanfaat dan yang meresahkan bagi iklim investasi di negara kita,” kata Luhut dalam keterangan resminya, Jumat, 14 Maret 2025.

    Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang diduga menghambat investasi.

    Namun, ia tidak merinci apakah setelah pendataan itu akan ada langkah penertiban atau pembinaan.

    “Kami akan lihat satu-satu lagi, banyak yang kami inventarisir,” kata Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Kamis, 13 Maret 2205.

  • Prabowo Fokus Urusan ‘Perut’, Prospek Kinerja Saham Kian Suram?

    Prabowo Fokus Urusan ‘Perut’, Prospek Kinerja Saham Kian Suram?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak terlalu memusingkan fluktuasi kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG). Dia lebih menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan. Apalagi sebentar lagi hari raya Idulfitri.

    Prabowo bahkan mengibaratkan ketahanan pangan jauh lebih penting dibandingkan dengan naik turunnya harga saham. “Saham tidak apa naik turun, yang penting pangan aman. Pangan aman, negara aman,” ujar Prabowo di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Indeks harga saham gabungan alias IHSG sedang berdarah-darah. Perdagangan sempat anjlok hingga 6%. Kondisi itu memicu otoritas bursa menarik rem darurat dengan membekukan sementara perdagangan saham alias trading halt.  

    Presiden Prabowo Subianto

    Pukulan bertubi-tubi di pasar saham membuat pelaku pasar berharap besar kepada langkah pemerintah untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan yang pro pasar. Namun pernyataan dari pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, tampaknya belum mengarah kepada upaya untuk memperbaiki kinerja perdagangan IHSG.

    “Saya lihat yang stres karena harga saham turun hanya beberapa orang. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, oh duduk sebelahan. Kalau Budiman tenang aja berarti tidak punya saham. Hmm, siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia nggak main saham. Rosan udah botak jadi enggak apa-apa,” tegas Prabowo.

    Pernyataan Kontroversi Prabowo

    Dalam catatan Bisnis, Prabowo memang kerap melontarkan pertanyaan yang bertendensi negatif terhadap pasar modal. Saat hadir di sidang Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tengara Timur, 4 Desember 2024 lalu misalnya, Prabowo mengibaratkan main saham seperti berjudi. 

    Hanya saja, pernyataan itu sejatinya berlaku untuk investor kecil bukan bandar saham yang menurutnya banyak mengeruk keuntungan. Selain itu, Prabowo juga pernah mengaku diancam IHSG bakal ambrol jika nekat tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis alias MBG.

    Meski demikian, Prabowo sejatinya tidak sepenuhnya mengabaikan begitu saja gejolak pasar modal. Saat BEI memutuskan menarik rem darurat dengan membekukan perdagangan saham, Prabowo memanggil sejumlah menterinya, salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Airlangga kemudian melaporkan kondisi perekonomian kepada Prabowo. Dia menuturkan secara fundamental, ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik, pertumbuhan ekonomi secara spasial relatif bagus, inflasi hingga Februari masih rendah, dengan inflasi inti (core inflation) yang masih positif, yaitu 2,48%.

    Bekas Ketua Umum Golkar itu juga menyebutkan bahwa Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Februari tetap tinggi di angka 53,6.

    Sektor keuangan juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,3% pada Januari, sementara dana pihak ketiga tumbuh 5%. Cadangan devisa hingga akhir Februari tetap tinggi, memberikan stabilitas bagi perekonomian nasional.

    Selain itu, sektor-sektor industri seperti makanan dan minuman, logam dasar, tekstil, pakaian jadi, serta mesin dan perlengkapan masih menunjukkan pertumbuhan yang baik.

    Airlangga pun mengklaim bahwa neraca ekspor mencatatkan surplus, dengan nilai ekspor mencapai angka tertinggi sebesar Rp14 miliar pada Februari, serta surplus neraca perdagangan sebesar 6,61%. “Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Chile, pertumbuhan ekonomi kita relatif lebih tinggi. Inflasi kita juga termasuk yang terendah di ASEAN.”

    Rating Kredit Moody’s 

    Sementara itu, lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service menetapkan peringkat kredit atau sovereign credit rating atau SCR Indonesia pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Lembaga pemeringkat Moody’s menilai ekonomi Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga.

    Moody’s menilai bahwa permintaan domestik yang kuat khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan untuk mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

    Menurut Moody’s, penguatan pada aspek pendapatan pemerintah dan fleksibilitas fiskal, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan turut menjadi faktor-faktor yang akan memberikan peluang peningkatan SCR Indonesia ke depan.

    Undang Investor Saham

    Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto segera mengadakan pertemuan dengan investor pasar modal guna menanggapi turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 6,12% dalam satu hari.

    “Oh iya nanti Presiden akan bertemu dengan anu, dengan investor market,” katanya.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan

    Dengan kondisi pasar yang fluktuatif, Luhut memastikan pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan Indonesia.

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya ketidakpercayaan dari investor terhadap pasar Indonesia, Luhut mengakui bahwa situasi seperti ini bisa terjadi kapan saja.

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) bahkan cukup optimistis bahwa IHSG akan segera mengalami pemulihan dalam waktu dekat.

    “Ya ada saja bisa terjadi peristiwa sejenis. Tapi saya pikir hari ini rebound. Kita awasi lah dengan cermat ke depan semua,” katanya.

    Pasar Butuh Respons Tepat Pemerintah

    Sebelumnya, pemerintah diminta mengambil peran untuk meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, seiring dengan tekanan yang melanda Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    VP Head of Marketing, Strategy, and Planning Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan bahwa tekanan yang dihadapi IHSG cukup anomali karena bertolak belakang dengan mayoritas bursa Asia yang menguat.

    Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperjelas perlunya peran pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.

    “Peran penting pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan trust investor,” ujarnya, Selasa (18/3/2025).

    Dia mencermati tekanan IHSG dipicu oleh beberapa faktor negatif, di antaranya pemangkasan rating saham-saham Indonesia oleh lembaga keuangan global seperti Morgan Stanley dan Goldman Sachs. Kedua institusi ini mengkhawatirkan pelebaran defisit anggaran yang dapat meningkatkan risiko fiskal Indonesia. 

    Selain itu, aksi jual besar-besaran investor asing masih terus berlanjut. Sampai dengan 18 Maret 2025, investor asing mencatatkan capital outflow sebesar Rp29,4 triliun, yang menambah tekanan bagi pasar domestik. 

    “Risk premium Indonesia saat ini juga tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat [AS], menunjukkan kekhawatiran akan risiko,” ungkap Audi.

    Audi menyatakan bahwa saat ini, IHSG sudah mendekati area oversold dengan level psikologis 6.000 yang masih menjadi support kuat. Namun, jika panic selling berlanjut, kemungkinan IHSG turun lebih dalam ke 5.900.

    “Kami tetap meyakini saham blue chip, khususnya yang memiliki nilai intrinsik yang terdiskon dibandingkan harga pasar dan juga pembagian dividen. Sektor di antaranya keuangan, bahan baku dan konsumer,” kata Audi.

  • ICJR Minta Revisi KUHAP Fokus Pengawasan Antar Lembaga, Bukan Hanya soal Dominus Litis

    ICJR Minta Revisi KUHAP Fokus Pengawasan Antar Lembaga, Bukan Hanya soal Dominus Litis

    loading…

    Diskusi bertajuk RUU KUHP Memperkuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025). Foto: Ist

    JAKARTA – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyikapi pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini tengah dibahas. Hal itu disampaikan peneliti ICJR Iftitahsari saat mengisi diskusi bertajuk RUU KUHP Memperkuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah narasumber ahli di bidang hukum yakni Wakil Ketua Komnas HAM AH Semendawai, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, Ketua DPN Peradi Luhut MP Pangaribuan, dan Pakar Hukum Margarito Kamis.

    Iftitahsari meminta pembahasan mengenai Revisi KUHAP tak hanya berkutat pada narasi polarisasi tentang diferensiasi fungsional dan asas dominus litis.

    Sebab, publik harus waspada terhadap adanya kepentingan terselubung dari para lembaga penegak hukum yang ingin memperluas kewenangannya khususnya melalui Revisi KUHAP dengan melemparkan narasi tentang penguatan asas dominus litis bagi pihak tertentu.

    “Kita jangan sampai terjebak di narasi yang itu sebetulnya kepentingan-kepentingan lembaga tertentu yang tujuannya ingin memperbesar kewenangan,” ujar Iftitahsari.

    Terpenting dalam Revisi KUHAP tak boleh ada kewenangan powerfull yang dimiliki satu lembaga. Karenanya, dia menyebut pengawasan antarlembaga mutlak diperlukan.

    Ketua DPN Peradi Luhut MP Pangaribuan menuturkan bagaimana para lembaga penegak hukum saling berlomba untuk memperkuat kewenangan mereka melalui Revisi KUHAP.

    “Mereka berlomba-lomba menambah kewenangannya masing-masing. Namun poin yang harus disepakati adalah Polri sebagai penyidik utama tidak bisa diganggu, demikian Jaksa adalah penuntut tidak bisa diganggu,” kata Luhut.

    Artinya, dengan kata lain ada benturan antara diferensiasi fungsional yang dipertahankan Polri dan asas dominus litis yang diperjuangkan Kejaksaan.

  • Pungli Ormas Ganggu Dunia Usaha, Prabowo Minta Tindak Tegas!

    Pungli Ormas Ganggu Dunia Usaha, Prabowo Minta Tindak Tegas!

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Ahmad Muzani menyoroti fenomena sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang meminta pungutan liar (pungli) menjelang Lebaran 2025, termasuk di wilayah industri.  Karena itu, kata Muzani, Presiden Prabowo Subianto meminta agar ormas-ormas tersebut ditertibkan, sehingga tidak menggangu iklan usaha di Indonesia.

    “Menjelang Lebaran ini, berbagai macam kelompok masyarakat atas nama apa pun kemudian melakukan upaya untuk pungutan-pungutan di luar pungutan resmi, karena itu bisa menjadi problem bagi dunia usaha kita, termasuk dunia investasi kita,” ujar Muzani seusai melepas 15 bus mudik gratis ke Provinsi Lampung di Parkiran Timur Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Muzani mengatakan, Prabowo menginginkan agar praktik pungli hilang. Karena itu, siapa pun yang melakukan pungli harus ditertibkan dan ditindak tegas.

    “Yang dilakukan Pak Presiden Prabowo diharapkannya dalam melakukan penertiban atas itu semua, sehingga pungutan atas nama apa pun adalah resmi, kalau ada sumbangan, sumbangan resmi,” ujar Muzani.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan TNI, Polri hingga kejaksaan untuk memberantas ormas yang melakukan pungli, termasuk di kawasan industri.

    Perintah Prabowo itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Ia memastikan pemerintah akan bertindak tegas terkait pungli yang dilakukan ormas.

    “Pokoknya harus tertib,” tegasnya.

    Atas perintah Presiden Prabowo, Polri berjanji akan menindak tegas ormas yang melakukan pemalakan terhadap pelaku usaha. Pasalnya, banyak oknum ormas yang meminta pungli berkedok THR jelang Lebaran.

  • Dukung Instruksi Prabowo, Hercules Larang GRIB Jaya Minta THR Lebaran

    Dukung Instruksi Prabowo, Hercules Larang GRIB Jaya Minta THR Lebaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar organisasi masyarakat (ormas) tidak melakukan pungutan liar (pungli) berkedok THR lebaran. Apalagi, kata Hercules, GRIB Jaya merupakan salah organisasi pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya bilang, ormas ini termasuk salah satu pendukung pemenang Pilpres 2024, Bapak Presiden kita. Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi wakil dan presidennya Pak Prabowo. Jadi tolong dijaga Ormas ini dengan baik-baik,” ujar Hercules di sela-sela acara Pramilad GRIB Jaya di Hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Karena itu, Hercules melarang kader GRIB Jaya meminta tunjangan hari raya (THR) jelang Lebaran Idulfitri 2025 ke tempat usaha atau industri. Menurut dia, jika membutuhkan dana, maka sebaiknya komunikasikan dengan teman-teman dalam organisasi.

    “Saya larang keras untuk bikin proposal. Saya larang keras GRIB untuk meminta-minta (THR). Tetapi kalau memang kamu mau minta, teman kamu sendiri, sahabat kamu sendiri pengusaha, kamu datang, ‘brother, aku mau bikin kegiatan ini, aku minta di-support’,” tandas Hercules.

    Lebih lanjut, Hercules mengatakan pihaknya akan bertindak tegas terhadap kader yang tetap mengajukan proposal permohonan THR atas nama organisasi. Dia bahkan memastikan akan mencopot pimpinan daerah yang melanggar aturan tersebut.

    “Saya larang keras untuk bikin proposal. Kalau ketua DPD, ketua DPC bikin proposal, aku minta langsung dipecat,” tegas Hercules.

    Hercules kembali menekankan bahwa GRIB Jaya merupakan salah satu organisasi masyarakat yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dia meminta seluruh kader menjaga nama baik organisasi serta citra Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

    “Tetapi saya menjamin, saya ketua umum ormas GRIB, dan ormas ini juga pak presiden tahu. Pak presiden tahu, dan kalau bahasa saya, saya katakan ormas ini berbau nama presiden. Artinya Pak Prabowo tahu. Jadi saya mohon ke anggota saya, anak buah saya, tolong dijaga,” imbuh dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Hercules mengumumkan bahwa GRIB Jaya akan menggelar perayaan hari jadi atau milad pada April mendatang. Acara tersebut akan digelar di Arena Gelora Senayan, Jakarta Pusat, dengan perkiraan kehadiran sekitar 20.000 anggota. Hercules juga mengatakan pihaknya akan mengundang Presiden Prabowo hadir di acara milad GRIB Jaya tersebut.

    “Beliau (Prabowo) itu kan presiden dan sangat sibuk. Baru menjadi presiden, belum ada 7 bulan. Tetapi kita akan coba, kita kirim undangan. Mudah-mudahan beliau tidak ada halangan, biar datang,” pungkas Hercules.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan TNI, Polri hingga kejaksaan untuk memberantas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan pungutan liar (pungli), termasuk di kawasan industri. Perintah Prabowo itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI, Polri dan Kejaksaan untuk melihat seperti itu,” ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Luhut memastikan pemerintah akan bertindak tegas terkait pungli, termasuk dengan modus meminta THR lebaran yang dilakukan Ormas. Ia mengatakan bakal dipelajari dengan baik. “Pokoknya harus tertib,” kata Luhut.

  • DEN rencanakan pengembangan KEK Pusat Keuangan-Family Office di Bali

    DEN rencanakan pengembangan KEK Pusat Keuangan-Family Office di Bali

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merencanakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali untuk menarik investasi asing masuk ke dalam negeri.

    Menurut Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan di Jakarta, Jumat, tingkat foreign direct investment (FDI) Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga, seperti Singapura dan Vietnam. Luhut juga membandingkan rendahnya FDI Indonesia dengan Dubai.

    Bersamaan dengan itu, arus modal keluar terus meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 20 miliar dolar AS per tahun.

    Jika kondisi tersebut tak diatasi, maka industrialisasi, infrastruktur, dan pertumbuhan usaha produktif dinilai akan sulit berkembang optimal.

    “Salah satu strategi yang kami siapkan adalah pengembangan KEK Pusat Keuangan yang dilengkapi dengan Family Office dan instrumen keuangan lainnya,” ujar Luhut.

    Kawasan itu akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.

    Luhut pun menyebut investor juga berkesempatan menjadi co-investor bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA).

    “Strategi seperti ini telah terbukti sukses di Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong, dan Singapura,” tambah Luhut.

    Agar KEK Pusat Keuangan dan Family Office berhasil, diperlukan kebijakan yang kuat dan ekosistem yang menunjang kualitas hidup.

    “Kami tidak ingin pusat keuangan ini sekadar menjadi booking centre, melainkan kawasan yang nyaman untuk bekerja dan ditinggali. Oleh karena itu, fasilitas berstandar global seperti sekolah, rumah sakit, residensial, dan perkantoran menjadi faktor penting,” kata dia lagi.

    Hingga sejauh ini, DEN mempertimbangkan Bali menjadi lokasi potensial untuk KEK Keuangan Pusat dan Family Office. Sebab, Bali sudah dikenal sebagai work heaven bagi investor global dan akan menjadi salah satu kandidat wilayah Indonesia Financial Centre (IFC).

    “Kami akan segera menetapkan kriteria terbaik untuk KEK ini. Jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus membangun ekosistem keuangan yang progresif dan kompetitif. Bukan sekadar pendukung, tetapi akselerator utama pembangunan nasional,” tuturnya.

    Rencana itu didiskusikan oleh DEN bersama dengan investor Ray Dalio dan kementerian/lembaga (K/L) terkait melalui konferensi video. Diskusi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ray. Luhut menyatakan diskusi itu mencerminkan makin intensnya upaya Indonesia dalam memperkuat sektor keuangan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025