Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Hendri Satrio Lihat 3 ‘Hantu’ Bayangi Pemerintahan Prabowo, Semua Berhubungan dengan Jokowi

    Hendri Satrio Lihat 3 ‘Hantu’ Bayangi Pemerintahan Prabowo, Semua Berhubungan dengan Jokowi

    GELORA.CO –  Analis politik Hendri Satrio melihat adanya “hantu” yang membayangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hantu” yang dimaksud adalah isu di sekitar Prabowo yang membebani sektor politik, hukum dan ekonomi.

    Dari tiga isu tersebut, seluruhnya berkaitan dengan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Pertama adalah isu permasalahan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Jokowi.

    Kedua, isu Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, yang tak kunjung dieksekusi vonis pidananya. Seperti diketahui,Silfester dikenal sebagai salah satu pentolan relawan pendukung Jokowi.

    “Hantu” terakhir adalah utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Proyek yang digarap dan diresmikan Jokowi itu kini membebani negara dengan utangnya yang mencapai Rp 116 trilun.

    Hal itu disampaikan Hendri Satrio secara monolog di channel Youtubenya, @hendri.satrio, dikutip Selasa (28/10/2025).

    “Kenapa hantu? Karena ini hal yang enggak jelas tapi bisa mengganggu gitu. Mengganggu kalau tidak segera dibereskan kan kalau kita nonton uka-uka segala macam begitu kan, kalau ada hantu-hantu tuh langsung diberesin kan,” kata Hendri.

    Ijazah Gibran

    Menurut Hendri , isu soal permasalahan ijazah Gibran harus dijawab secara terang benderang langsung oleh Gibran.

    Berbeda dari isu permasalahan ijazah yang juga menerpa ayahnya, Jokowi, Gibran kini masih menjadi pejabat publik.

    Maka, keraguan atas status pendidikan orang nomor dua di Indonesia itu harus dijelaskan.

    Seperti diketahui, saat ini, Gibran digugat secara perdata oleh seorang warga bernama Subhan Palal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Penggugat empersoalkan keabsahan riwayat pendidikan Gibran, khususnya ijazah SMA/setara, serta menuding adanya perubahan data riwayat pendidikan di situs KPU. Sampai saat ini proses hukumnya masih berlangsung.

    “Tentang ijazah Jokowi itu bisa menunggu nanti selesai polemiknya lewat pengadilan atau apalah gitu. Karena Pak Jokowinya sudah tidak lagi menjabat. Nah, yang menurut saya perlu segera diselesaikan itu justru polemik  ijazahnya Mas Gibran sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena dia masih menjabat dan sedang menjabat.”

    “Jadi kalau Mas Gibran menurut saya ada keharusan untuk dia tampil ke publik menjelaskan, oh iya saya selesai di, kita enggak usah ngomong universitas tapi bicara tentang SMA aja. Oh iya saya selesai di SMA sekian sekian sekian, tahun berapa tahun berapa tahun berapa gitu.”

    “Kenapa saya nyebutnya tahun berapa tahun berapa tahun berapa karena kan ada kabarnya dia sekolah di Australia, ada kabarnya dia sekolah di Singapura. Nah, maksud saya diclearkan aja dan dia harus tampil tuh untuk menyelesaikan polemik ini,” papar Hendri.

    Pendiri lembaga survei dan riset opini publik KedaiKOPI itu menilai, isu permasalahan ijazah Gibran tidak serta-merta menyeret Prabowo sebagai sosok yang didampingi dalam Pilpres 2024.

    “Menurut saya sih tentang latar belakang itu tidak ditanggung paketan. Kan latar belakangnya Mas Gibran ya, latar belakangnya dia gitu, bukan tanggung jawabnya Pak Prabowo,” jelasnya.

    Lebih jauh, Hendri menyoroti adanya desakan publik terhadap kinerja Gibran yang dinilai tak banyak melakukan sesuatu sebagai RI 2.

    Hal itu dikorelasikan dengan ongkos negara yang harus membiayai gaji dan operasional Gibran.

    “Bahkan akhir-akhir ini kan banyak sekali suara dari masyarakat itu Wapres mesti dikasih kerjaan yang lebih berat lagi. Jangan sampai kemudian jadi Wapres enggak ada kerjaannya, akhirnya seperti menghabiskan uang negara gitu kan. Itu lebih parah lagi,” ujarnya.

    Silfester

    Menurut Hendri, hantu pemerintahan Prabowo yang kedua adalah Silfester Matutina.

    Seperti diketahui, Silfester, yang dikenal sebagai relawan Jokowi itu, sudah divonis 1,5 tahun penjara pada kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) pada 2019, namun hingga kini belum ditahan.

    Kasusnya bermula pada 2017, Silfester berorasi menuding JK sebagai pemecah belah bangsa dengan ambisi politiknya. Silfester juga menyebut JK korupsi hingga mengakibatkan masyarakat miskin.

    Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 untuk Silfester dibacakan tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim Ketua H Andi Abu Ayyub Saleh, Hakim Anggota H Eddy Army dan Gazalba Saleh. Dalam Putusan MA ini disebutkan bahwa Silfester dikenakan dakwaan pertama Pasal 311 Ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 310 Ayat 1 KUHP.

    Pembiaran terhadap Silfester yang tidak kunjung dieksekusi hukumannya, menjadi gambaran buruknya wajah hukum di bawah pemerintahan Prabowo.

    “Karena banyak sekali yang beranggapan bahwa penegakan hukum di era Pak Prabowo ini tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya karena Silfester,” ujar Hendri.

    Bahkan, Hendri melihat prestasi Kejaksaan yang sukses mengembalikan kerugian negara sebesar sekitar Rp 13,25 triliun dari kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) tertutupi kasus Silfester yang belum dieksekusi.

    “Dengan hadirnya uang triliunan itu harusnya luar biasa dampaknya. Tapi ternyata banyak juga masyarakat yang bertanya, ‘Loh, tapi kenapa kemudian Silverster tidak eh dieksekusi juga?’ Nah, menurut saya ini harus diperjelas Silferster ini. Apakah Bang Silferster memang sudah selesai ya, tidak perlu lagi diungkit-ungkit hukumnya atau memang harus dieksekusi,” papar Hendri.

    Utang Whoosh

    Hantu terakhir yang membayangi pemerintahan Prabowo adalah utang jumbo Whoosh.

    Seperti diketahui, proyek ambisius Whoosh benar-benar digarap pada pemerintahan Jokowi.

    Melalui cap proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016, proyek yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari China Developement Bank (CDB) itu dikebut.

    Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu juga yang meletakkan batu pertama pada Januari 2016, dan meresmikannya pada 2 Oktober 2023.

    Sampai pertengahan 2025, jumlah penumpang Whoosh sebanyak 16 ribu sampai 18 ribu orang per hari pada hari kerja, dan 18 ribu sampai 22 ribu per hari pada akhir pekan.

    Angka tersebut belum menyentuh target 31 ribu penumpang per hari yang dicanangkan sejak awal.

    Proyek KCIC mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

    Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

    Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

    Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

    PSBI sendiri merupakan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, konsorsium sejumlah BUMN pada proyek KCIC.

    Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

    Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

    Karena menjadi lead konsosrium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

    Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang. 

    Terbaru, Kementerian Keuangan menolak membayar utang Whoosh menggunakan APBN.

    Danantara, badan pengelola investasi yang kini membawahi BUMN pun harus putar otak membayar utang jumbo tersebut.

    “Akhirnya polemik yang berkepanjangan ini membuat masyarakat bingung juga dan akhirnya kembali berpolemik tentang siapa kemudian yang me-mark up luar biasa besar. Apakah ini ada peran Pak Jokowi Presiden ketujuh atau hanya perannya Pak Luhut,” kata Hendri.

    Menurut Hendri, orang yang bersalah membuat negara terbebani utang jumbo harus ditunjuk hidungnya dan diproses hukum.

    “Menurut saya harus diselesaikan ya. Ini polemik Whoosh ini bisa larinya ke mana-mana termasuk akhirnya ke Danantara. Sebuah lembaga yang diimpi-impikan Pak Prabowo yang akan membantu perekonomian Indonesia.”

    “Polemik berkepanjangan ini harus diselesaikan. Kalau memang ada yang salah, ya sudah tunjuk hidung yang bersalah dan dihukum,” pungkasnya.

  • Kata Jokowi soal Proyek Whoosh: Tidak Diukur dari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    Kata Jokowi soal Proyek Whoosh: Tidak Diukur dari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memberikan komentar mengenai pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang kini menimbulkan polemik. 

    Pembangunan transportasi Whoosh, menurutnya, tidak bisa semata-mata diukur dari mencari laba. Namun juga bentuk investasi sosial.

    “Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba. Tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment,” katanya di Solo pada Senin (27/10), dikutip dari Antaranews.

    Dia mencontohkan manfaat sosial yang dihasilkan, seperti penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

    “Jadi kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu, pembangunan Whoosh juga dilakukan dari kebutuhan nyata untuk mengatasi kemacetan parah yang telah melanda kawasan Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung selama puluhan tahun.

    Dia menuturkan, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun, dan jika ditambah kawasan Jabodetabek serta Bandung, nilainya bisa melampaui Rp100 triliun.

    “Untuk mengatasi itu, kita bangun MRT, LRT, Kereta Cepat, dan KRL agar masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ujarnya.

    Jokowi pun menegaskan bahwa proyek Whoosh dan moda transportasi publik lainnya harus dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara dalam membangun peradaban dan mobilitas masyarakat yang lebih efisien, bukan sekadar proyek ekonomi yang diukur dari untung-rugi finansial.

    “Kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya Whoosh juga bisa meningkat dengan baik. Lalu, nilai properti juga naik karena adanya Whoosh. Saya kira kemanfaatannya seperti itu,” pungkas Jokowi.

    Adapun sebelumnya, nama Jokowi banyak disebut dalam polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, megaproyek tersebut diteken dan digarap pada masa pemerintahannya.

    Bahkan beberapa pihak menyebut Jokowi yang bersikeras membangun KCJB meskipun sudah diinformasikan bahwa ongkos proyek tersebut terlalu mahal dan kini berakhir pada utang jumbo kepada China.

    Terkini, untuk mengatasi polemik utang kereta cepat, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

  • Hasan Nasbi Peringatkan Purbaya Jasa Besar Jokowi dan Luhut

    Hasan Nasbi Peringatkan Purbaya Jasa Besar Jokowi dan Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saling berbalas pantun.

    Kali ini, Hasan menyinggung perjalanan karier Purbaya yang dinilai melesat tanpa proses panjang seperti tokoh-tokoh pemerintahan lainnya.

    “Itu Menteri Keuangan (Purbaya) dulu Kepala LPS dilantik oleh Pak Jokowi,” ujar Hasan dalam videonya yang beredar luas di media sosial (28/10/2025).

    Hasan menambahkan, Purbaya sebelumnya juga pernah menjadi staf di bawah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Jadi staff aja ngikut Pak Luhut, bertahun-tahun dari KSP malah gitu,” ucapnya.

    Ia menyebut perjalanan karier Purbaya dari satu jabatan ke jabatan lain sebagai deportasi politik.

    “Deportir, dari KSP ke Menko Marves, udah ada jenis,” sindirnya.

    Kata Hasan, tidak ada sosok hebat yang muncul tiba-tiba tanpa melalui proses panjang.

    “Jadi kalau kita apa, mau mutu sejarah atau apa gitu? Kan nggak ada orang tiba-tiba turun dari langit kemudian jadi hebat gitu loh,” imbuhnya.

    Hasan bilang, orang-orang yang pantas duduk di pemerintahan seharusnya adalah mereka yang tumbuh melalui proses panjang dan pengalaman yang teruji.

    “Orang hebat-hebat yang bisa masuk pemerintahan itu kan orang yang berproses panjang gitu. Kan nggak ada tiba-tiba muncul dari perut bumi ini hebat, ini kan nggak ada,” kuncinya.

    Hasan juga menilai gaya komunikasinya kerap baku tikam dengan pejabat lain dan bisa melemahkan soliditas pemerintahan.

    Menanggapi hal itu, Purbaya justru membantah dengan membawa data hasil survei yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat.

  • Bukan Hanya Whoosh, Pakar Ekonomi Politik Ungkap Proyek Lain yang Gadaikan Kedaulatan Negara

    Bukan Hanya Whoosh, Pakar Ekonomi Politik Ungkap Proyek Lain yang Gadaikan Kedaulatan Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy angkat suara. Terkait Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dianggap menggadaikan kedaulatan negara.

    Hal tersebut, diungkapkan menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut sebelumnya mengatakan proyek Whoosh sudah busuk sejak awal.

    “Kita minta penjelasan kepada Luhut, apa pengertian busuknya? Gitu loh,” kata Ichsanuddin dalam program Rakyat Bersuara, dikutip dari iNews TV, Senin (27/10/2025).

    Dia juga menyoroti Menteri Perhubungan kala itu, yakni Budi Karya Sumadi. Karena menjalankan proyek tersebut.

    “Tanya juga kepada Budi Karya Sumadi, kenapa dia jalankan. Gitu loh Bung. Tanya juga sama timnya, kenapa lu tandatangani pembegkakan gitu loh,” ujarnya.

    Usai memaparkan hal tersebut, host program itu, Aiman Witjaksono menanyakan, apakah berarti proyek Whoosh menggadaikan kedaulatan negara. Ichsanuddin pun menimpali.

    “Nah, kalau Anda bilang itu menjual. Saya bilang kepada Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara,” ucapnya.

    Dia mengaku punya sejumlah bukti. Tidak hanya Whoosh, ada beberapa proyek yang menggadaikan kedaulatan negara.

    “Saya temukan terakhir dua, ISLE, Indonesia Sustainability Least Cost Electrification. One and Two. Anda membeli kebijakan, Anda membeli utang, Anda membiayai PLTS, padahal PLTS itu teknologinya dari luar,” jelasnya.

    “Itu terjadi. Itu sudah terjadi. Anda beli kebijakan untuk PLTS, Anda kemudian melakukan yang namanya pinjaman untuk membayar PLTS. Anda kemudian membangun teknologi dengan beli lagi keluar. Ayo coba,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Bilang Begini Soal Peluang Panggil Luhut

    Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Bilang Begini Soal Peluang Panggil Luhut

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut akan mencari peristiwa pidana terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh lewat sejumlah pihak. Permintaan keterangan bakal dilakukan dalam tahap penyelidikan.

    “Kami pastikan, ya, KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui, memiliki informasi, dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengurai, untuk memperjelas, dan membuat terang dari perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 27 Oktober.

    Sementara saat disinggung peluang memanggil Luhut Binsar Pandjaitan dalam penyelidikan ini, Budi tak banyak bicara. Dia hanya mengatakan proses penyelidikan berbeda dengan penyidikan.

    Penyelidikan, sambung Budi, biasanya akan dilakukan secara tertutup. “Jadi memang secara detil substansinya, pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci,” tegasnya.

    Luhut diketahui menjadi Ketua Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung ketika menjabat sebagai Menko Bidang Maritim dan Investasi di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hal ini sesuai dengan Permenko Marves Nomor 7 Tahun 2022 menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

    Adapun ketika dugaan mark-up Whoosh ramai dibicarakan, Luhut juga sempat menyebut proyek kerja sama dengan China itu bermasalah.

    “Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang,” kata Luhut di Jakarta beberapa waktu lalu dikutip dari berbagai media.

    Sebagai informasi, Whoosh melayani rute Jakarta-Bandung dengan panjang rute 142,3 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30–45 menit dan beroperasi sejak Oktober 2023 setelah diresmikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Proyek ini merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok.

    Nilai proyeknya saat itu hanya ditargetkan 5,13 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp82,08 triliun. Namun, angka ini membengkak sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 7,27 miliar dolar Amerika atau setara Rp115 triliun dengan asumsi kurs dolar Amerika Serikat Rp16 ribu.

    Diberitakan sebelumnya, informasi penyelidikan penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, Whoosh awalnya disampaikan pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur.

    “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Asep saat dikonfirmasi VOI, Senin, 27 Oktober.

    Asep tidak menjelaskan lebih rinci sejak kapan penyelidikan dimulai. Ia hanya menyebut proses tersebut dilakukan secara tertutup sebagaimana lazimnya tahap penyelidikan di KPK.

  • Cerita Andrinof Chaniago Dipecat Jokowi Gegara Pertanyakan Proyek Whoosh

    Cerita Andrinof Chaniago Dipecat Jokowi Gegara Pertanyakan Proyek Whoosh

    GELORA.CO – Pertanyaan tentang manfaat ekonomi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh bagi negara berujung pemecatan pada Andrinof Chaniago dari jabatannya sebagai Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2015.

    Andrinof menceritakan apa yang dialaminya itu dalam podcast yang disiarkan kanal Youtube Lider Channel TV, dikutip pada Senin, 27 Oktober 2025. 

    “Buat saya ini sangat historis, buat pribadi saya,” ujar Andrinof.

    Ia mengaku pemecatan dirinya dari kursi Menteri Bappenas oleh Jokowi tak akan bisa dilupakan, karena memuat persoalan yang belakangan menyeruak di publik.

    “Kenapa sangat historis? Tanggal 12 Agustus, itu adalah hari saya direshuffle malamnya. Tapi jam 10 pagi sampai jam 12, saya menerima delegasi besar dari tim Whoosh-nya China,” urainya.

    Tim delegasi Whoosh China, jelas Andrinof, menemuinya untuk kunjungan kedua kali, di luar kunjungan duta besar China di tahun 2015 dalam rangka meloloskan proyek yang digadang-gadang Jokowi tersebut.

    “Saya tahu, ini enggak mungkin dikatakan tidak, proyek ini kepada pihak China. Karena kita sudah terjebak, oleh tim kita yang mewakili pemerintah ke sana, terjebak ke dalam agenda setting pembicaraan empat mata Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi,” ungkapnya.

    Mantan Timses Jokowi pada Pilpres 2014 ini menyatakan, materi pembicaraan itu yang digunakan oleh tim delegasi China untuk bicara ke setiap kantor kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia, bahwa proyek Whoosh merupakan hasil pembicaraan Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi.

    “Kayak dikunci ini setiap kementerian lembaga. Saya yakin juga termasuk ke KSP, yang waktu itu dipimpin oleh Pak Luhut. Nah, datang lagi ke saya itu udah terakhir lah ya. Mungkin yang kedua kali datang,” paparnya.

    Selaku Menteri Bappenas saat itu, Andrinof mengklaim membuat rencana hitung ulang pelaksanaan proyek Whoosh, guna menghindari kerugian negara terjadi. 

    “Saya kan gak ingin kita ini terjebak dalam kerugian tahap berikutnya. Apakah itu risiko investasi, dan segala macam lingkungan. Maka ketika itu saya bilang ke delegasi itu, ya kami akan tuntaskan kajian,” beber dia.

    “Maksud saya itu mengambil waktu, supaya nanti Presiden punya bahan, memberikan arahan kepada kementerian/lembaga terkait, ketika berunding yang tingkat teknis, termasuk BUMN, ini loh, ini yang gak boleh diserahkan, atau disetujui, dicantumkan misalnya. Kita harus memprotek risiko jangka panjang, risiko bisnis. Maksud saya itu,” ungkapnya.

    Akan tetapi, justru dia mendapatkan kabar dipanggil oleh Jokowi ke Istana, setelah selesai pertemuan dengan tim delegasi Whoosh, hingga akhirnya keluar keputusan pemecatan dari jabatannya sebagai Menteri Bappenas yang belum genap setahun bekerja kala itu.

    “Saya ingat kemudian break jam 12-an, biasa jam makan siang, sholat, jam 2 saya ada pertemuan lagi, ngumpulin teman-teman Bappenas ini yang background-nya ekonomi. Karena saya mau beri arahan, dan mengajak supaya pikirkan kembali, konsep pembangunan ekonomi yang berkualitas, yang berkelanjutan,” ucapnya.

    “Terus, selesai sekitar jam 5 menjelang jam 6 datang telepon dari Istana, terus datang lagi telepon itu, sebelumnya saya nggak sempat mengangkat, bahwa ada pesan supaya datang ke Istana, nanti jam habis maghrib saya ke istana. Dan terjadilah peristiwa itu (reshuffle),” demikian Andrinof. 

  • LBP Masuk Radar Penyelidikan KPK Usut Dugaan Korupsi Whoosh?

    LBP Masuk Radar Penyelidikan KPK Usut Dugaan Korupsi Whoosh?

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih terus melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era pemerintahan Joko Widodo.

    “Untuk pihak-pihak yang diminta keterangan ini juga masih terus bergulir. Jadi kita ikuti prosesnya yang sekarang ini sedang berjalan. Tentu nanti KPK akan menyampaikan updatenya secara berkala sebagai bentuk transparansi,” kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin petang, 27 Oktober 2025.

    Saat disinggung nama Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang pernah ditunjuk Presiden ke-7 RI Jokowi untuk memimpin proyek KCJB saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Budi mengaku belum bisa membeberkan siapa saja pihak-pihak yang akan dimintai keterangan.

    “Kita fokus dulu, ini penyelidikan masih berprogres, jadi memang secara detail substansinya, pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci,” terang Budi saat ditanya soal peluang periksa Luhut.

    Penyelidikan dugaan korupsi proyek KCJB ini sudah berlangsung sejak awal 2025.

  • Amien Rais Desak Prabowo Pecat Luhut: Pemuja Jokowi, Manusia Sombong dan Plin Plan

    Amien Rais Desak Prabowo Pecat Luhut: Pemuja Jokowi, Manusia Sombong dan Plin Plan

    Amien kemudian melanjutkan dengan menuding bahwa Luhut merupakan pribadi yang penuh kebohongan, haus kekuasaan, dan tamak.

    “Karena itu saya katakan, Luhut ini manusia pembohong. Penjilat yang sangat rakus dan serakah,” tegasnya lagi.

    Amien juga mengingatkan bahwa Luhut pernah melontarkan ucapan yang merendahkan Prabowo.

    “Sebagai pemuja Jokowi, Luhut pernah mendamprat Prabowo seenak mulutnya. Saya kutip omongan Luhut, dari TNI saja dipecat, masa Prabowo mau jadi presiden,” ungkapnya.

    Tokoh reformasi itu mengaku heran dengan sikap Prabowo yang tetap menunjukkan kedekatan dengan Luhut meskipun pernah dilecehkan di masa lalu.

    “Yang saya gagal memahami, mengapa Pak Prabowo tetap saja cinta Luhut, walaupun sudah dihina habis-habisan,” imbuhnya.

    Kata Amien, kedekatan itu mungkin terjadi karena Luhut berhasil meyakinkan Prabowo akan kepandaiannya.

    “Mungkin juga karena Luhut berhasil meyakinkan Pak Prabowo. Bahwa Luhut itu orang pandai, jarang orang sepandai dia, dan sekaligus selicik dia,” terangnya.

    Ia menilai bahwa Luhut seharusnya tidak lagi memegang posisi strategis di pemerintahan.

    “Luhut itu sudah jadi manusia masa lalu, masa lampau,” kata Amien.

    Amien bahkan mendesak agar Presiden Prabowo segera melakukan perombakan kabinet dan mencopot Luhut dari jabatannya.

    “Sebenarnya Luhut malah di-reshuffle secepat mungkin. Dia hanya jadi beban bangsa Indonesia,” tegasnya.

    Amien juga menyampaikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo agar tidak terlena oleh lingkaran kekuasaan yang berpotensi membahayakan.

  • Luhut akan jadi Musuh Rakyat jika Terus Ganggu Prabowo

    Luhut akan jadi Musuh Rakyat jika Terus Ganggu Prabowo

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan akan menjadi musuh bersama rakyat seperti Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi jika terus mengganggu Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Luhut akan menjadi musuh bersama seperti Jokowi dengan berbagai kasusnya, yakni kebohongan selama berkuasa, infrastruktur yang merusak dan mengacaukan keuangan negara.

    “IKN, Whoosh, LRT Jakarta dan Palembang, berbagai bandara, kasus ijazahnya yang dianggap membohongi dan menipu negara dan rakyat, utang luar negeri dan memasukan negara ke jebakan China, juga KKN dan telah menjadi musuh rakyat,” kata Muslim kepada RMOL, Senin 27 Oktober 2025.

    Muslim mengingatkan, bahwa Prabowo bukan Jokowi yang bisa seenaknya diatur-atur oleh Luhut.

    “Jika Luhut terus ganggu Prabowo, padahal Prabowo telah tunjukkan bekerja untuk rakyat dan negara, maka Luhut akan jadi musuh rakyat sebagaimana Joko Widodo,” pungkas Muslim

  • Amien Rais Sebut Prabowo Dikelilingi Orang Jahat, Salah Satunya Luhut yang Pemuja Jokowi

    Amien Rais Sebut Prabowo Dikelilingi Orang Jahat, Salah Satunya Luhut yang Pemuja Jokowi

    GELORA.CO – Politikus senior Amien Rais melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam video berjudul “Prabowo, Wake Up” di kanal YouTube pribadinya, Amien menilai Prabowo kini dikelilingi oleh orang-orang jahat yang bisa menjerumuskan pemerintahannya.

    Salah satu sosok yang disorot Amien adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Yang paling berbahaya adalah figur bernama Luhut Binsar Pandjaitan. Dia ini masih pemuja Jokowi,” ujar Amien yang juga Ketua Majelis Syura Partai Ummat

    Amien Rais mengapresiasi kepercayaan publik di masa setahun pemerintahannya terbilang tinggi.

    “Kita bersyukur tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Prabowo itu cukup tinggi. Tapi banyak hal yang dmembuat kita gundah dan khawatir,” tuturnya. 

    Namun Amien Rais mengatakan Luhut adalah sosok plin plan.

    Tidak hanya itu, dia bahkan mengggambarkannya sebagai orang rakus dan serakah.

    “Si Luhut ini juga manusia sombong dan plin-plan. Tapi bagi yang tahu siapa Luhut sebenarnya,” jelasnya. 

    Amien Rais juga mengungkit bagaimana Prabowo pernah mendamprat Prabowo.

    Kala itu Prabowo mencalonkan presiden.

    “Sebagai pemuja Jokowi, dia pernah mendamprat Prabowo seenak mulutnya. Saya kutip omongan Luhut. Dari TNI saja dipecat, masa Prabowo mau jadi presiden,” imbuhnya, mengulang kembali pernyataan Luhut.

    Amien menyebut duet Jokowi–Luhut selama 10 tahun terakhir telah menghancurkan banyak sendi bangsa.

    “Luhut ini sombong, arogan, dan mudah tersinggung. Tapi bagi yang tahu siapa dia sebenarnya, Luhut itu pembohong, maling, dan munafik,” tegas Amien, mengutip pernyataan purnawirawan Mayjen Sunarko.

    Ia juga mempertanyakan mengapa Prabowo masih memberi tempat bagi Luhut meski pernah diserang habis-habisan di masa lalu.

    “Yang saya gagal pahami, kenapa Prabowo masih cinta Luhut. Padahal dulu dia pernah menghina Prabowo,” kata Amien.

    Amien Rais mendesak agar Prabowo segera melakukan reshuffle terhadap Luhut. 

    Amien pun menutup pernyataannya dengan seruan keras:

    “Pak Prabowo, wake up! Anda dikelilingi orang-orang berbahaya. Jangan biarkan mereka menghancurkan negeri ini lagi,” jelasnya.