Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Disorot Prabowo, Kuota Impor Ternyata Jadi ‘Bancakan’ Pejabat Nakal

    Disorot Prabowo, Kuota Impor Ternyata Jadi ‘Bancakan’ Pejabat Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian atau lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo.

    Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” pungkasnya.

    Adapun, dalam perjalanannya, peraturan kuota impor ini kerap disalahgunakan oleh pejabat terkait. Alhasil, perbuatan itu telah merugikan keuangan negara.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan beberapa komoditas bahan pangan hingga baja.

    Kasus Impor Gula

    Dalam kasus impor gula, Kejagung menetapkan eks Mendag Tom Lembong dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Charles Sitorus.

    Berdasarkan perannya, Tom diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih pada 2015 untuk pemenuhan kuota gula nasional.

    Hanya saja, menurut Kejagung, kala itu Indonesia tengah mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor.

    Pada 2016, izin impor gula juga dikeluarkan Tom ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu. Namun, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan atas pemberian izin tersebut.

    Adapun, Kejagung juga menetapkan sembilan bos perusahaan swasta sebagai tersangka dalam kasus importasi gula tersebut. Sementara itu, Kejagung mengungkap bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp578 miliar.

    Kasus Impor Besi dan Baja

    Kasus ini bermula dari penyelidikan perkara dugaan tindak pidana impor baja untuk PSN (Pembangunan Strategis Nasional) 2016-2017.

    Indikasi awalnya, setelah proyek pembangunan selesai, proses impor baja dan besi itu terus terjadi bahkan, kuota impornya pun melebihi batas.

    Setelah ditelusuri, Kejagung menemukan enam perusahaan importir yang diduga mengimpor besi dan baja menggunakan surat penjelasan untuk pengecualian impor tanpa Perizinan Impor (PI). 

    Perusahaan importir tersebut adalah PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Inti Sumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU).

    Keenam importir tersebut melakukan permohonan penerbitan surat penjelasan dengan alasan kebutuhan proyek pembangunan jalan dan jembatan. 

    Mereka juga beralasan bahwa proyek tersebut dilakukan atas perjanjian kerja sama dengan beberapa perusahaan plat merah, yaitu PT Nindya Karya, PT Pertamina Gas, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya.

    Kementerian Perdagangan akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Penjelasan I pada 26 Mei 2020. Padahal, proyek yang dimaksud telah selesai sejak 2018.

    Dalam hal ini, Kejagung telah menetapkan Kepala Seksi Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag periode 2018-2020, Tahan Banurea sebagai tersangka.

    Kemudian, dua pihak swasta dan enam korporasi mulai dari PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS dan PT PMU turut menjadi tersangka.

    Adapun, kasus ini telah  mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.060.658.585.069 dan merugikan perekonomian negara Rp 20.005.081.366.339.

    Kasus Impor Garam

    Kasus ini berkaitan dengan pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022. Pada intinya, kasus ini para tersangka telah bekerja sama untuk merekayasa data kuota impor garam industri.

    Total, 21 importir dengan kuota impor garam sebanyak 3,7 juta ton atau senilai Rp2 triliun telah diloloskan dalam kasus ini. 

    Dengan demikian, kasus rasuah tersebut telah menyebabkan harga garam menjadi anjlok, dan harga garam lokal tidak dapat bersaing lantaran impor garam yang melimpah tersebut.

    Adapun, dalam kasus ini Muhammad Khayam selaku eks Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Selain Khayam, Fridy Juwono (FJ) selaku mantan Direktur Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin; Yosi Arfianto (YA) selaku Kepala Sub Direktorat Kimia Farmasi dan Tekstil.

    Kemudian, F Tony Tanduk (FTT) selaku Ketua Asosiasi Industri Pengelola Garam Indonesia, YN selaku Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur dan Sanny Tan (ST) selaku Direktur PT Sumatraco Langgeng Abadi turut menjadi tersangka.

    Kasus ini ditangani KPK. Perkara rasuah ini menyeret eks anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra dan pihak swasta.

    Dalam perkara ini, I Nyoman Dhamantra diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari jumlah yang sebelumnya disepakati atau dijanjikan sebesar Rp3,6 miliar terkait pengurusan 20.000 ton kuota izin impor bawang putih dengan kode suap lock quota.

    Alokasi fee yang diterima nantinya diduga sebesar Rp1.700 sampai dengan Rp1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. 

    Uang tersebut diduga diterima dari pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) Chandry Suanda alias Afung dan pihak swasta Doddy Wahyudi, agar Dhamantra mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

    Selain Nyoman Dhamantra, Afung dan Doddy, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yaitu orang kepercayaan Nyoman bernama Mirawati Basri dan pihak swasta Elviyanto dan Zulfikar.

  • Kebijakan tarif resiprokal AS tak sepenuhnya negatif

    Kebijakan tarif resiprokal AS tak sepenuhnya negatif

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Luhut: Kebijakan tarif resiprokal AS tak sepenuhnya negatif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 April 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia tak sepenuhnya negatif.

    “DEN melihat adanya resiprokal tarif dari Amerika ini sepenuhnya tidak negatif. Repositioning perdagangan global yang bisa menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi dari luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya,” katanya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Prabowo di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, posisi strategis Indonesia memungkinkan negara ini menggantikan berbagai posisi negara lain dalam rantai pasok global.

    Sebagai contoh, Uni Eropa disebut telah mempertanyakan soal mineral kritis dari Indonesia, dan telah memperoleh lampu hijau dari Presiden Prabowo untuk bekerja sama. Hal ini mengindikasikan potensi reformasi ekonomi Tanah Air, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    Selain itu, tarif resiprokal Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

    Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

    Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

    Karena itu, lanjut Ketua DEN, kebijakan deregulasi untuk memotong ekonomi berbiaya tinggi itu menjadi sangat penting.

    “Koordinasi dengan para Menteri dan Kepala Lembaga terkait terus dilakukan. Belajar dari pengalaman sebagai Menko Marves (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi), pendekatan top-down yang diputuskan Presiden dinilai paling efektif untuk menghindari birokrasi yang berlarut-larut. Keputusan ini harus dipatuhi sepenuhnya,” ucap dia.

    Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan instruksi satu setengah bulan yang lalu mengenai kebijakan deregulasi untuk mengantisipasi potensi tarif Amerika dengan tujuan memangkas ekonomi berbiaya tinggi, sehingga meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional.

    Langkah ini telah diputuskan oleh Presiden dan didukung kebijakan counter-cyclical pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif perang dagang terhadap perekonomian domestik.

    Dengan deregulasi, penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) diharapkan agar segera kelar karena akan memperluas pasar produk Indonesia hingga Eropa. Kebijakan ini juga memudahkan penyebaran produk Indonesia ke Amerika, China, hingga negara-negara yang termasuk dalam BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa)

    “Inefisiensi yang selama ini begitu banyak di semua lini. Ini kesempatan kita untuk melakukan refleksi dan melakukan reform pada ekonomi kita untuk menjadi ekonomi yang efisien, yang bisa bersaing dengan siapapun,” ungkap Luhut.

    Sumber : Antara

  • Respons Kemendag Usai Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus

    Respons Kemendag Usai Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan penghapusan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dilakukan dengan seimbang, baik hulu maupun hilir.

    “Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (9//4/2025).

    Isy menjelaskan bahwa nantinya pemerintah harus mempertimbangkan dan menghitung kebutuhan dari dalam negeri jika keran importasi dibuka.

    “Jadi nanti mana kala itu untuk kepentingan, misalkan, kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, untuk kepentingan produksi dalam negeri. Nah, itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa kebutuhan [dalam negeri],” terangnya.

    Sebab, Isy menyampaikan bahwa pada prinsipnya komoditas pangan di dalam neraca komoditas tergantung dari produksi nasional dan konsumsi nasional.

    “Nah kekurangannya itu tentu diimpor,” imbuhnya.

    Kendati demikian, Isy mengaku belum bisa menyampaikan komoditas mana saja yang akan dihilangkan kuota impornya. Namun yang jelas, saat ini dalam neraca komoditas, seperti garam, gula konsumsi, daging, hingga ikan membutuhkan importasi.

    Isy menambahkan keran importasi sejatinya dibutuhkan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, misalnya kapas.

    “Sepanjang itu untuk kebutuhan bahan baku misalkan, dipenuhi saja, aman,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Perintah Kepala Negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” pungkasnya.

  • Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

    Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

    “Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

    Isy menuturkan, Indonesia memiliki neraca komoditas yang menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam melakukan ekspor dan impor. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.7/2025 tentang Neraca Komoditas.

    Untuk itu, kementerian/lembaga terkait perlu membahas lebih lanjut mengenai rencana penghapusan kuota impor. Mengingat, kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan kebutuhan di hulu dan hilir.

    “Prinsipnya di neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional kemudian berapa konsumsi nasional, kekurangannya itu diimpor,” ujarnya.

    Lantaran belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai arahan Kepala Negara, Isy belum dapat membeberkan komoditas apa saja yang dihapus kuota impornya.

    Sejauh ini, Isy menyebut sudah ada beberapa komoditas yang dihapus kuota impornya, seperti garam, gula konsumsi, daging, dan ikan, sebagaimana telah disepakati dalam neraca komoditas.

    “Kan sekarang yang sudah disepakati di neraca komoditas mulai dari garam, gula konsumsi, daging, kemudian ikan,” pungkasnya. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghapus kuota impor. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor. 

    “Siapa mau impor daging silahkan, siapa saja boleh impor. Silahkan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya.

  • Zulhas temui Jokowi di Solo

    Zulhas temui Jokowi di Solo

    “Saya silaturahmi Lebaran, kemarin hari pertama Lebaran di Jakarta, habis itu saya malamnya antar cucu-cucu jalan-jalan ke luar kota. Saya tanya, bapak ternyata juga lagi sama cucu-cucu,”

    Solo (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

    “Saya silaturahmi Lebaran, kemarin hari pertama Lebaran di Jakarta, habis itu saya malamnya antar cucu-cucu jalan-jalan ke luar kota. Saya tanya, bapak ternyata juga lagi sama cucu-cucu,” katanya.

    Ia mengatakan silaturahmi dilakukan karena dirinya pernah menjadi salah satu menteri saat Jokowi masih aktif sebagai kepala negara.

    “Saya kan menterinya bapak, banyak dibimbing dulu selama dua tahun, dipercaya oleh ibu juga,” katanya.

    Mengenai pembahasan yang dilakukan oleh keduanya, Zulhas enggan berbicara gamblang.

    “Ya silaturahmi, tentu ada situasi ekonomi dan sebagainya,” katanya.

    Disinggung soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia menyambut baik.

    “Saya baru baca tadi. Ya tentu silaturahmi apapun bagus,” katanya.

    Sementara itu, selama momentum Lebaran kali ini Zulhas menjadi salah satu tokoh yang datang menemui Jokowi di kediamannya di Jalan Kutai Utara Raya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.

    Beberapa tokoh lain di antaranya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Pratikno, dan Wamendagri Bima Arya.

    Selain itu juga ada putra Presiden Prabowo Didit Prabowo serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut: Minat Investor China ke RI Masih Cukup Tinggi

    Luhut: Minat Investor China ke RI Masih Cukup Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap bahwa minat investor China ke Indonesia masih cukup tinggi. Tarif resiprokal Donald Trump tidak banyak berpengaruh.

    Luhut mengklaim bahwa bahwa tarif resiprokal atau timbal balik sebesar 32% bakal berdampak terbatas pada perekonomian Indonesia. Namun, apabila perang dagang itu naik ke level global dan meluas, maka perekonomian Indonesia dipastikan terdampak lebih besar. 

    Luhut mengungkap dampak perang dagang akan lebih besar ketika perekonomian China belum mengalami perbaikan. Seperti diketahui, ekonomi Negeri Panda itu tengah mengalami perlambatan. 

    Meski demikian, dia mengeklaim bahwa beberapa pengusaha di China masih tetap melirik Indonesia dalam hal investasi di tengah perlambatan ekonomi China dan situasi global lainnya. 

    “Kemarin kita dapat laporan dari China bahwa banyak pemain-pemain di China itu melihat Indonesia masih menjadi alternatif yang bagus untuk melakukan investasi,” terang Luhut dikutip, Rabu (9/4/2025). 

    Luhut pun menyampaikan informasi yang didapatkannya itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hadir untuk berdialog dengan investor maupun pelaku usaha. 

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu berpesan kepada Prabowo bahwa peluang dari China itu bisa diambil dan segera dieksekusi. Apalagi, lanjutnya, Prabowo telah mengamanatkan deregulasi besar-besaran untuk menangani high-cost economy. 

    “Kami laporkan ini peluang yang besar bisa kita ambil. Itu bisa segera kita eksekusi. Keputusan Bapak untuk deregulasi telah memberikan dampak yang sangat luas,” terang Luhut. 

    Adapun pemerintah RI akan menempuh jalur negosiasi dengan pemerintahan Donald Trump atas tarif impor 32% yang diterapkan. Indonesia akan mengutus Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. 

    China pun menjadi salah satu negara yang diganjar tarif timbal balik, yakni besaran 34%. Pemerintah China pun membalas tarif Trump itu dengan menerapkan tarif impor dari AS ke China sebesar 34% juga. Teranyar, Trump pun membalas ancaman China dengan mengerek tarif impor hingga 50%. 

  • Prabowo Bertemu Megawati, Demi Hindari Turbulensi Politik?

    Prabowo Bertemu Megawati, Demi Hindari Turbulensi Politik?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akhirnya terealisasi. Kedua tokoh politik itu bertemu di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam. 

    Prabowo tampak mengenakan pakaian kebesarannya. Baju safari warna khaki dengan setelan celana panjang warna hitam. Sementara itu, Megawati mengenakan baju batik ungu bermotif bunga. Prabowo dan Megawati duduk dalam satu sofa berbincang santai selama 1,5 jam. Kedua tokoh politik itupun tampak tersenyum simpul sembari ditemani teh hangat di atas meja. 

    Pertemuan antara Prabowo dengan Megawati nyaris tidak terendus publik. Tanpa hiruk pikuk. Tidak ada ingar bingar pernyataan ke awak media. Meski demikian, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati memperoleh tanggapan positif dari banyak pihak. Apalagi, pertemuan itu terjadi di tengah turbulensi ekonomi yang menerjang silih berganti.

    “Yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan,” kata politikus Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Selasa kemarin.

    Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto

    Sekadar catatan, Indonesia sedang menghadapi situasi yang tidak pasti. Rupiah rontok. Nilai tukarnya terhadap dolar tersungkur di angka 16.800-an pada hari ini. Ketua Dewan Ekonomi Nasional alias DEN Luhut Binsar Pandjaitan bahkan meramal rupiah bisa tembus di angka Rp17.000 per 1 US$. 

    Pemerintah juga sedang menghadapi tren penurunan kinerja pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG belum reda dadi sentimen negatif. Pada perdagangan Selasa kemarin, misalnya, kinerja IHSG ditutup anjlok di angka 7,9%.

    Situasi semakin pelik, karena pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menjatuhkan tarif timbal balik atau reciprocal tariff kepada Indonesia di angka 32%. Penetapan tarif 32% memicu beragam reaksi dari pelaku usaha hingga pemerintah Indonesia. Namun lazimnya, mereka berupaya untuk mencari titik tengah dengan melobi pemerintah AS. Skema negosiasi kemudian dijalankan.

    Pemerintah mengambil langkah negosiasi karena AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia. Neraca perdagangan atau trade balance Indonesia dengan AS tercatat surplus. Pada tahun 2024 lalu, misalnya, surplus perdagangan RI-AS mencapai US$17,9 miliar. 

    Dari sisi politik, sejak berstatus sebagai presiden terpilih hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto juga tidak pernah sepi dirundung demonstrasi. Rangkaian demo mulai dari aksi penolakan RUU Pilkada, Indonesia Gelap, hingga yang terakhir penolakan amandemen Undang-undang-undang TNI. Gelombang demonstrasi diperkirakan akan terus terjadi karena pembahasan RUU yang kontroversial mulai dari RUU Polri hingga KUHAP.

    Selain tantangan dari sisi massa, pemerintahan Prabowo Subianto juga masih memiliki ‘lawan’ di luar pemerintahan, yakni PDIP. Partai berlambang banteng itu menjadi satu-satunya partai politik parlemen yang berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Meski di luar pemerintahan, sikap PDIP cenderung tidak konfrontarif. Mereka bahkan menjadi partai yang kerap mendukung sejumlah program pemerintah, termasuk RUU TNI dan program makan bergizi gratis.

    Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati pun diprediksi akan mencairkan hubungan politik yang sempat memanas pasca penahanan Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Sementara itu, politikus PDIP Guntur Romli mengungkapkan bahwa pertemuan antara Megawati dengan Prabowo sejatinya sudah direncanakan sejak lama. Namun karena kesibukan masing-masing, pertemuan itu baru bisa terlaksana pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Meski kedatangan Presiden Prabowo ke kediaman Ibu Megawati bersifat mendadak, tetapi antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo sebenarnya sudah merencanakan pertemuan sejak lama,” kata Guntur dilansir dari Antara.

    Tanggapan Jokowi hingga Politisi

    Pertemuan antara Prabowo dengan Megawati akan membuka rekonsiliasi politik yang memanas sejak proses pemilihan presiden alias Pilpres 2024. Sejumlah tokoh menyambut baik hal itu.

    Presiden ke 7 yang juga mantan kader PDIP, Joko Widodo alias Jokowi misalnya, menganggap pertemuan tersebut akan bermanfaat bagi kebaikan negara.

    “Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega sangat baik, untuk kebaikan negara. Kalau bisa berkumpul akan jauh lebih baik dibandingkan tidak berkumpul,” kata Jokowi di kediamannya, di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

    Jokowi juga menekankan bahwa silaturahim antartokoh bangsa sangat baik untuk kedamaian Indonesia. “Ini masih dalam suasana Lebaran, silaturahim antarpemimpin, antartokoh dengan baik,” ujar Jokowi.

    Senada, pada kesempatan itu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Dahadalia mengatakan Indonesia membutuhkan suasana yang harmonis, kondusif, sehingga pertemuan tokoh bangsa penting dilakukan.

    “Kami semua menghargai, termasuk apa yang telah dilakukan Pak Prabowo, Ibu Mega. Pak Prabowo tidak hanya ke Bu Mega, tapi juga ke Pak Jokowi, Pak SBY, semua diperlakukan sama,” kata Bahlil.

    Ia berharap keadaan Bangsa Indonesia makin baik. “Kita harus kompak membangun negara,” kata Bahlil.

    Sementara itu, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkap alasan pertemuan antara Prabowo dan Megawati berlangsung di Teuku Umar. 

    Dasco menyebut tidak ada pertimbangan khusus mengapa pertemuan itu dilangsungkan di rumah Megawati. Menurutnya, tidak ada masalah pertemuan silaturahmi itu dilakukan di Teuku Umar.

    “Pertemuan silaturahmi itu kan tidak ada masalah, mau di tempatnya Ibu Megawati, mau di mana,” katanya.

    Menurut Dasco, pertemuan dia tokoh bangsa itu merupakan pertemuan sahabat, sehingga tidak ada masalah bila Prabowo yang mendatangi kediaman Megawati. “Itu pertemuan sahabat boleh saja, tidak ada masalahnya bahwa Pak Prabowo kemudian datang ke Teuku Umar,” tuturnya.

  • Saya Ini Paling Nasionalis, Jantung Saya Kalau Dibuka Merah Puti

    Saya Ini Paling Nasionalis, Jantung Saya Kalau Dibuka Merah Puti

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto berkelakar jika dirinya merupakan orang paling nasionalis di Indonesia. Prabowo mengatakan, dirinya merupakan orang depan membela kepentingan bangsa dan rakyat.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara sarasehan ekonomi dengan para pengusaha di Jakarta, Selasa (8/4).

    “Saudara kalau kenal lama, saya ini paling nasionalis, jantung saya dibuka, isinya merah putih, mungkin,” kata Prabowo disambut tawa hadirin.

    Prabowo mengajak kepada para pengusaha dan pihak terkait untuk mengelola negara sebagaimana mengelola keluarga. Jangan sampai ada pihak yang tertinggal.

    “Saya yakinkan kepada seluruh unsur saya sangat yakin dan percaya pada Pancasila, UUD 1945, negara kita dikelola sebagai satu keluarga,” kata Prabowo.

    “Kalau ada buruh telantar harus kita bela, pemerintah sudah memikirkan, pemerintah sebelum saya sudah memikirkan, kita ada BPJS yang bisa memberi bantuan 3 bulan, sekarang 6 bulan,” tutur dia.

    Eks Menhan ini mengatakan, dirinya tidak ingin dicap sebagai pemimpin yang tidak mampu membantu orang susah.

    “Saya enggak mau jadi pemimpin yang enggak mampu dan membantu melindungi orang paling lemah. Kalau orang kuat kayak Pak Luhut enggak perlu dibantu, beliau dikirim ke mana saja tahan banting,” kata Prabowo disambut tawa Luhut dan hadirin.

    Menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam acara ini. Mereka adalah Menkeu Sri Mulyani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Seskab Teddy Indra Wijaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menperin Agus Gumiwang, Menlu Sugiono, Menaker Yassierli hingga Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Selain itu ada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, para wakil menteri, sejumlah Dirut BUMN hingga para pengusaha. (*)

  • Rupiah Tembus Rp 17 Ribu per Dolar AS Masih Batas Normal

    Rupiah Tembus Rp 17 Ribu per Dolar AS Masih Batas Normal

    GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan memberi respons terhadap kurs rupiah terhadap Dolar AS yang sempat tembus Rp 17.000. Menurutnya hal ini masih ada dalam batas normal.

    “Dengan tadi rupiah yang kita diduga takut lebih dari Rp 17 ribu, sebenarnya ini juga masih dalam batas-batas yang normal sehingga itu juga bisa menjadi bagian penyerapan daripada tarif yang dibebankan oleh pemerintah Amerika,” kata Luhut dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat pada Selasa (8/4).

    Dikutip dari Reuters, Selasa (8/4) per pukul 18.49 WIB, kurs rupiah ada di Rp 16.836 per USD atau naik 276,52 poin (+1,67%). Sebelumnya rupiah sempat anjlok ke level Rp 17.217 pada Senin (7/4) pukul 09:16 WIB atau pukul 22:16 waktu New York, Minggu (6/4).

    Meski demikian dalam kesempatan sama Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan nilai tukar Rupiah masih tetap terjaga, meskipun nilainya sempat menembus Rp 17.000 per dolar AS.

    Airlangga mengatakan, meskipun ada pelemahan nilai tukar Rupiah, mata uang negara lain mengalami penurunan yang lebih besar terhadap dolar AS, salah satunya Yen Jepang.

    “Nilai tukar rupiah juga relatif terjaga, walaupun ada pelemahan tetapi kalau kita bandingkan negara lain seperti Jepang, pelemahannya itu sampai 50 persen, demikian pula beberapa negara lain,” ujarnya.

    Menurut dia, pelemahan nilai tukar ini juga disoroti oleh pihak pemerintah AS, yang menyebut kondisi ini sebagai manipulasi nilai tukar atau currency manipulation. (*)

  • Tegaskan Indonesia Bukan Negara Miskin, Prabowo: Kita Bisa ‘Pak Pok’

    Tegaskan Indonesia Bukan Negara Miskin, Prabowo: Kita Bisa ‘Pak Pok’

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan bukan negara miskin. Ia menegaskan Indonesia bisa melakukan impor sebesar 17 miliar dolar AS yang merupakan surplus RI terhadp AS.

    Menurutnya, ndonesia merupakan negara besar dan memiliki kekuatan namun masih cenderung rendah diri jika dibandingkan dengan negara lain. Kekuatan Indonesia, kata dia, berasal dari sumber daya alam berupa mineral strategis yang melimpah.

    “Saya sangat confident. Saya sudah tugaskan Menko Perekonomian (Airlangga) dan Pak Luhut untuk bernegosiasi. Kita bisa bikin pak pok. Saya tawarin mereka pak pok, 17 miliar surplus kita, 17 miliar kita beli dari Amerika,” ujar Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi, Selasa, 8 April.

    Prabowo merinci, terdapat beberapa komoditas yang bisa dibeli Indonesia dari AS untuk memenuhi surplus 17 miliar dolar AS tersebut.

    “Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh elpiji 9 miliar dolar AS. Kita butuh minyak BBM bisa impor lagi 9 miliar lagi,” sambung dia.

    Tak hanya itu, Indonesia juga bisa mengimpor peralatan teknologi untuk mendukung kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi untuk mencapai target 1 juta barel. Adapun alat tersebut antara lain rig-rig drilling dari Amerika. Apalagi, kata dia, saat ini Indonesia akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru.

    Indonesia juga membutuhkan kdelai, kapas dan gandum hingga pesawat terbang yang bisa didatangkan dari Amerika Serikat untuk memenuhi surplus 17 miliar dolar tersebut.

    “Yang penting kita confident,” tandas dia.