Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • PSI: Kedatangan Sejumlah Menteri ke Rumah Jokowi di Solo Bagian Silaturahmi Idul Fitri – Halaman all

    PSI: Kedatangan Sejumlah Menteri ke Rumah Jokowi di Solo Bagian Silaturahmi Idul Fitri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan pernyataan yang mencurigai silaturahmi sejumlah menteri ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. 

    Sikap tersebut dinilai sebagai pikiran sempit.

    “Kedatangan sejumlah menteri ke Pak Jokowi kemarin itu dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Kok malah dicurigai macam-macam? Kecurigaan yang lahir dari pikiran sempit. Silaturahmi itu perintah agama lho,” kata Juru Bicara DPP PSI Agus Herlambang, Jumat(19/4/2025).

    Sebelumnya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoal kunjungan para Menteri ke Jokowi.

    Ia menyebut soal matahari kembar.

    Agus menambahkan, para menteri selama ini bekerja dengan baik dan solid, mengikuti arahan Presiden Prabowo, tidak ada dualisme kepemimpinan.

    Dirinya menegaskan justru silaturahmi seharusnya tidak berhenti saat hubungan resmi-profesional berakhir.

    “Silaturahmi seharusnya tetap dilakukan sebagai individu, bukan sebagai anak buah. Karena di esensi silaturahmi terletak pada sikap saling menghormati sesama manusia, bukan karena didorong kewajiban formalistis sebagai anak buah, misalnya,” pungkas Agus.

    Daftar Tokoh yang Temui Jokowi saat Lebaran

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rabu (9/4/2025) siang.

    Sebelumnya, tokoh elit Partai Golkar juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025), yakni Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

    Selain itu ada Mantan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut mendatangi rumah Jokowi pada Senin (31/3/2025) siang atau hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Keduanya bertemu selama lebih dari satu jam, sampai pukul 12.40 WIB.

    Pada kesempatan tersebut, Luhut dan Jokowi membicarakan sejumlah hal, termasuk mengenai kondisi pemerintahan kekinian.

    Setelah pertemuan, Luhut mengaku, mendapatkan pesan khusus, yakni permintaan Jokowi agar selalu memberi masukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai perekonomian.

    Luhut menerangkan, sosok Prabowo merupakan Presiden RI yang tidak alergi menerima masukan termasuk dari dirinya.

    “Ya juga beliau minta karena saya ketua dewan ekonomi, beliau juga mengingatkan ‘Pak Luhut juga ya memberi masukan’.”

    “Saya bilang ya pak Presiden Prabowo kalau kami laporan, dewan ekonomi, beliau minta masukan yang detail dan saya lihat beliau memperhatikan mengenai itu,” ungkap Luhut.

    Selanjutnya, ada Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno. 

    Pratikno datang ke kediaman Jokowi pada Senin sore.

    Pratikno mengatakan, ia menyempatkan diri mampir ke Solo karena sejalan dengan arah mudik dirinya ke kampung halaman di Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim).

    “Saya ini kan dari Jakarta, tadi mau ke Bojonegoro sowan Ibu saya.”

    “Yang paling dekat kan lewat Solo. Cuma karena nggak ada tiket (pesawat) di Solo (dari Jakarta), jadi lewatnya Semarang. Jadi ke Semarang terus harus lewat Solo baru kemudian ke Bojonegoro. Kampung halaman,” ungkap Pratikno usai keluar dari kediaman Jokowi.

    TEMUI JOKOWI – Menteri Koordinator PMK Pratikno bersilaturahmi dengan menemui Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Senin (31/3/2025) sore. Pratikno datang sendirian ke kediaman Jokowi yang berada Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Solo. (TribunSolo.com/Andreas Chris Febrianto)

    Dalam pertemuan singkat 30 menit ini, Pratikno mengatakan, hanya berbincang seputar kehidupan pribadi, termasuk menceritakan putri-putrinya.

    Pratikno menjelaskan bahwa dalam suasana Idul Fitri atau Lebaran kali ini, baik dirinya maupun Jokowi tak menyinggung terkait kondisi pemerintahan saat ini.

    “Nggaklah, kok pening-pening (pusing-pusing) wong Idul Fitri kok, cuma urusan keluarga,” urainya.

    “Pak Jokowi kan jadi saksi pernikahan tiga putri saya, jadi (ngobrol) oh iya yang nomor satu itu sudah punya anak berapa. Nomor dua, nomor tiga. Ya begitu ajalah berkepanjangan (ngobrolnya),” jelas Pratikno.

    Setelah itu, giliran putra semata wayang Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo yang bersilaturahmi ke rumah Jokowi di Solo.

    Masih mengutip Tribun Solo, Didit Prabowo datang ditemani sejumlah ajudan dan pengawal ke kediaman Jokowi.

    Kedatangannya di kediaman Jokowi diketahui sekitar pukul 15.36 WIB. Ia mengenakan setelan batik berwarna biru dan celana hitam serta memakai peci berwarna hitam.

    Didit juga sempat menyapa awak media yang sedari tadi telah menunggu di depan kediaman Jokowi.

    Sembari berjalan menuju kediaman Jokowi, Didit Prabowo tak lupa mengucapkan selamat Idul Fitri kepada awak media.

    “Minal aidin walfaidzin, sugeng riyadi teman-teman,” ungkap Didit.

    Selain itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terlihat bersilaturahmi ke rumah Jokowi.

    Ahmad Luthfi tiba di kediaman Jokowi sekitar siang hari. Keduanya hanya bertemu selama kurang lebih 30 menit.

    Dalam pertemuan itu, mantan Kapolda Jateng mengatakan, tujuan utama kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi.

    “Hanya silaturahmi, terus tanya situasi Jawa Tengah. Kita sudah bersama-sama dengan bupati/wali kota Jawa Tengah,” ungkap Ahmad Luthfi kepada awak media.

    Ahmad Luthfi juga mengaku, mendapatkan masukan berharga dari Jokowi mengenai kinerjanya sebagai pejabat publik. (*)

  • Dilakukan Terbuka, DPR Jamin Tak Ada Kucing-Kucingan Pembahasan RUU KUHAP

    Dilakukan Terbuka, DPR Jamin Tak Ada Kucing-Kucingan Pembahasan RUU KUHAP

    Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut  pembahasan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pernah dilakukan pada tahun 2012 tetapi terjadi deadlock.

    Saat itu RUU KUHAP disebut oleh ICW sebagai pembunuh KPK karena dihilangkannya penyelidikan dan adanya pengaturan soal Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (HPP) yang memegang kekuasaan menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penahanan  dan upaya paksa lainnya.

    “Banyak pihak terutama KPK sendiri yang meminta agar pembahasan RUU KUHAP dihentikan,” kata Habiburokhman dalam keterangan pers, Kamis, 17 April 2025.
     

    Bahkan katanya pada 2014 pemerintah dan DPR sepakat akan menunda pembahasan RUU KUHAP sembari memprioritaskan pembahasan RUU KUHP.

    Pada akhirnya draft RUU KUHAP tersebut tidak bisa untuk dibahas kembali karena DPR telah berganti periode sampai tiga kali dan RUU KUHAP dengan Draft tahun 2012 tersebut tidak termasuk RUU yang masuk dalam status carry over sebagaimana diatur Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

    Politisi Gerindra ini menyatakan dalam rapat internal Komisi III DPR Masa Keanggotaan 2024-2029 pada 23 Oktober 2024, Komisi III melakukan penyusunan RUU Hukum Acara Pidana. Komisi III selanjutnya menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyiapkan NA dan RUU Hukum Acara Pidana.

    Dalam proses menyiapkan NA dan RUU Hukum Acara Pidana, Badan Keahlian telah melakukan serangkaian kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat berupa diskusi dengan aparat penegak hukum antara lain Jampidum Asep Nana Mulyana, Staf Ahli Sosek Polri Iwan Kurniawan hingga Wamenkum Edward Omar Syarief Hiariej, diskusi dengan sejumlah LSM antara lain ICJR, LeIP, IJRS.

    Pada 23 Januari 2025 BK DPR RI mengadakan Webinar dengan narasumber Edward Omar Syarief Hiariej, Jampidum Asep Nana Mulyana, Staf Ahli Kapolri Iwan Kurniawan, Guru Besar FH UNAIR Nur Basuki Wirana, Akademisi Univ Trisakti Albert Aries, Advokat Magdir Ismail, Advokat Teuku Nasrullah, Ketua YLBHI Muhamad Isnur.

    “Webinar diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta melalui zoom dan lebih dari 7.300 peserta melalui Youtube DPR RI. Peserta webinar ini berasal dari kalangan perguruan tinggi, kementerian/lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi advokat, dan aparat penegak hukum,” jelasnya.

    Penyerapan aspirasi masyarakat terus berlanjut di Komisi III yang melakukan 8 kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yaitu Rapat Kerja dengan Ketua Komisi Yudisial pada 10 Februari 2025, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI dan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI tanggal 12 Februari 2025, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Advokat yaitu Maqdir Ismail, Luhut M.P. Pangaribuan dan Petrus Bala Pattyona, pada  5 Maret 2025, Publikasi NA dan RUU tentang Hukum Acara Pidana melalui laman www.dpr.go.id pada 20 Maret 2025.

    “Kami juga mengadakan konferensi pers terkait launching RUU tentang Hukum Acara Pidana 20 Maret 2025, RDPU dengan Advokat dan Akademisi yaitu Juniver Girsang, Julius Ibrani dan Romli Atmasmita pada 24 Maret 2025, Konferensi Pers terkait Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU Hukum Acara Pidana bisa diselesaikan dengan Restorative Justice 24 Maret 2025 dan Penyerapan Aspirasi dengan PBHI, YLBHI, Amnesty International, LEIP, IJRS, ICJR, LBH Jakarta, AJI, dan ILRC 8 April 2025,” jelasnya.

    Habiburokhman menyatakan beberapa hal penting didapat saat penyerapan aspirasi masyarakat tersebut. Yang pertama ternyata MA justru menolak keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), yang kedua advokat menginginkan adanya pasal khusus yang mengatur imunitas advokat.

    “Yang ketiga seluruh Fraksi setuju agar pasal penghinaan Presiden di KUHP harus diselesesaikan terlebih dahulu dengan RJ dan keempat pasal keharusan adanya izin peliputan media dihapus atas permintaan Aliansi Jurnalis Indepeden,” ujarnya.

    Pada 16 Februari 2025 Komisi III menyampaikan NA dan RUU Hukum Acara Pidana kepada Pimpinan DPR RI melalui Surat Pimpinan Komisi III DPR RI Nomor B/447-DW/KOM.III/MP.II/02/2025. Selanjutnya rapat paripurna 18 Februari 2025 menyepakati RUU Hukum Acara Pidana menjadi RUU usul DPR RI.

    “Menindaklanjuti surat Komisi III tersebut, Ketua DPR menyampaikan NA dan RUU Hukum Acara Pidana kepada Presiden melalui Surat Nomor B/2651/LG.01.01/02/2025 baru kemudian Presiden mengirimkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI Nomor R-19/Pres/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU Hukum Acara Pidana,” jelasnya.

    Proses selanjutnya adalah Pembahasan RUU KIUHAP di Komisi III DPR RI secara resmi sebagaimana diatur Pasal 142 ayat (1) Tata Tertib DPR yang diawali dengan Rapat Kerja Komisi III dengan wakil pemerintah. 

    “Sebelum dan setelah rapat Panja, Komisi III akan terus menyerap aspirasi masyarakat. Kami pastikan semua rapat pembahasan KUHAP akan dilaksanakan di Gedung DPR secara terbuka dan disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen sehingga bisa diikuti oleh masyarakat di manapun berada,” ujar politisi senior ini.

    Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut  pembahasan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pernah dilakukan pada tahun 2012 tetapi terjadi deadlock.
     
    Saat itu RUU KUHAP disebut oleh ICW sebagai pembunuh KPK karena dihilangkannya penyelidikan dan adanya pengaturan soal Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (HPP) yang memegang kekuasaan menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penahanan  dan upaya paksa lainnya.
     
    “Banyak pihak terutama KPK sendiri yang meminta agar pembahasan RUU KUHAP dihentikan,” kata Habiburokhman dalam keterangan pers, Kamis, 17 April 2025.
     

    Bahkan katanya pada 2014 pemerintah dan DPR sepakat akan menunda pembahasan RUU KUHAP sembari memprioritaskan pembahasan RUU KUHP.

    Pada akhirnya draft RUU KUHAP tersebut tidak bisa untuk dibahas kembali karena DPR telah berganti periode sampai tiga kali dan RUU KUHAP dengan Draft tahun 2012 tersebut tidak termasuk RUU yang masuk dalam status carry over sebagaimana diatur Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
     
    Politisi Gerindra ini menyatakan dalam rapat internal Komisi III DPR Masa Keanggotaan 2024-2029 pada 23 Oktober 2024, Komisi III melakukan penyusunan RUU Hukum Acara Pidana. Komisi III selanjutnya menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyiapkan NA dan RUU Hukum Acara Pidana.
     
    Dalam proses menyiapkan NA dan RUU Hukum Acara Pidana, Badan Keahlian telah melakukan serangkaian kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat berupa diskusi dengan aparat penegak hukum antara lain Jampidum Asep Nana Mulyana, Staf Ahli Sosek Polri Iwan Kurniawan hingga Wamenkum Edward Omar Syarief Hiariej, diskusi dengan sejumlah LSM antara lain ICJR, LeIP, IJRS.
     
    Pada 23 Januari 2025 BK DPR RI mengadakan Webinar dengan narasumber Edward Omar Syarief Hiariej, Jampidum Asep Nana Mulyana, Staf Ahli Kapolri Iwan Kurniawan, Guru Besar FH UNAIR Nur Basuki Wirana, Akademisi Univ Trisakti Albert Aries, Advokat Magdir Ismail, Advokat Teuku Nasrullah, Ketua YLBHI Muhamad Isnur.
     
    “Webinar diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta melalui zoom dan lebih dari 7.300 peserta melalui Youtube DPR RI. Peserta webinar ini berasal dari kalangan perguruan tinggi, kementerian/lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi advokat, dan aparat penegak hukum,” jelasnya.
     
    Penyerapan aspirasi masyarakat terus berlanjut di Komisi III yang melakukan 8 kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yaitu Rapat Kerja dengan Ketua Komisi Yudisial pada 10 Februari 2025, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI dan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI tanggal 12 Februari 2025, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Advokat yaitu Maqdir Ismail, Luhut M.P. Pangaribuan dan Petrus Bala Pattyona, pada  5 Maret 2025, Publikasi NA dan RUU tentang Hukum Acara Pidana melalui laman www.dpr.go.id pada 20 Maret 2025.
     
    “Kami juga mengadakan konferensi pers terkait launching RUU tentang Hukum Acara Pidana 20 Maret 2025, RDPU dengan Advokat dan Akademisi yaitu Juniver Girsang, Julius Ibrani dan Romli Atmasmita pada 24 Maret 2025, Konferensi Pers terkait Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU Hukum Acara Pidana bisa diselesaikan dengan Restorative Justice 24 Maret 2025 dan Penyerapan Aspirasi dengan PBHI, YLBHI, Amnesty International, LEIP, IJRS, ICJR, LBH Jakarta, AJI, dan ILRC 8 April 2025,” jelasnya.
     
    Habiburokhman menyatakan beberapa hal penting didapat saat penyerapan aspirasi masyarakat tersebut. Yang pertama ternyata MA justru menolak keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), yang kedua advokat menginginkan adanya pasal khusus yang mengatur imunitas advokat.
     
    “Yang ketiga seluruh Fraksi setuju agar pasal penghinaan Presiden di KUHP harus diselesesaikan terlebih dahulu dengan RJ dan keempat pasal keharusan adanya izin peliputan media dihapus atas permintaan Aliansi Jurnalis Indepeden,” ujarnya.
     
    Pada 16 Februari 2025 Komisi III menyampaikan NA dan RUU Hukum Acara Pidana kepada Pimpinan DPR RI melalui Surat Pimpinan Komisi III DPR RI Nomor B/447-DW/KOM.III/MP.II/02/2025. Selanjutnya rapat paripurna 18 Februari 2025 menyepakati RUU Hukum Acara Pidana menjadi RUU usul DPR RI.
     
    “Menindaklanjuti surat Komisi III tersebut, Ketua DPR menyampaikan NA dan RUU Hukum Acara Pidana kepada Presiden melalui Surat Nomor B/2651/LG.01.01/02/2025 baru kemudian Presiden mengirimkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI Nomor R-19/Pres/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU Hukum Acara Pidana,” jelasnya.
     
    Proses selanjutnya adalah Pembahasan RUU KIUHAP di Komisi III DPR RI secara resmi sebagaimana diatur Pasal 142 ayat (1) Tata Tertib DPR yang diawali dengan Rapat Kerja Komisi III dengan wakil pemerintah. 
     
    “Sebelum dan setelah rapat Panja, Komisi III akan terus menyerap aspirasi masyarakat. Kami pastikan semua rapat pembahasan KUHAP akan dilaksanakan di Gedung DPR secara terbuka dan disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen sehingga bisa diikuti oleh masyarakat di manapun berada,” ujar politisi senior ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Mentan Amran Dukung Prabowo soal Wacana Hapus Kuota Impor

    Mentan Amran Dukung Prabowo soal Wacana Hapus Kuota Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi kebijakan penghapusan kuota impor yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menuturkan, Kepala Negara ingin agar kegiatan ekspor dan impor dapat menguntungkan masyarakat. Inilah alasan mengapa Presiden berencana untuk memudahkan kegiatan ekspor dan impor.

    “Jadi yang dimaksud Bapak adalah mana yang menguntungkan rakyat Indonesia apapun modelnya, mau impor, mau ekspor, mana yang menguntungkan rakyat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

    Dia mencontohkan, ketika harga kelapa di tingkat global sedang bagus, pemerintah akan memudahkan ekspor komoditas tersebut. Sebaliknya, ketika sejumlah pihak membutuhkan bahan baku, pihaknya akan memudahkan proses importasi.

    “Jadi ini harus diterjemahkan seluruh regulasi yang kita bangun [untuk] kepentingan rakyat, jangan ada kepentingan oknum, apapun kita permudah,” ujarnya.

    Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

  • Isu Matahari Kembar saat Kunjungan ke Jokowi, Gerindra: Menteri Berkomitmen Terhadap Prabowo

    Isu Matahari Kembar saat Kunjungan ke Jokowi, Gerindra: Menteri Berkomitmen Terhadap Prabowo

    loading…

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat suara terkait isu matahari kembar karena sejumlah menteri Kabinet Merah Putih masih bertandang ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Foto: Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat suara terkait isu matahari kembar karena sejumlah menteri Kabinet Merah Putih masih bertandang ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Menurut dia, silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih ke Jokowi merupakan hal lumrah dalam tradisi Lebaran. Apalagi sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto juga pernah mengabdi di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

    “Dia (menteri) harus menghormati, dia dalam tata krama apalagi dalam suasana Lebaran menghormati Pak Jokowi yang pernah menjadi Presiden ketika beliau menjadi menteri,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Para menteri di Kabinet Merah Putih punya komitmen tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. “Saya kira para menteri sekarang cukup tangguh, cukup kuat, dan cukup solid,” katanya.

    Bahkan, Prabowo tak terganggu melihat menteri sowan ke Jokowi. Prabowo justru menghargai silaturahmi para menteri ke Jokowi sebagai budaya silaturahmi saat momen Lebaran.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke rumah Jokowi. Para menteri menyatakan pertemuan ini hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul.

    Sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Beliau sehat, saya sehat dan minta arahan-arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Banyaknya menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke Jokowi menimbulkan beragam tafsir, apalagi silaturahmi dilakukan saat Presiden Prabowo melawat ke lima negara di Timur Tengah.

    Politikus PKS Mardani Ali Sera menuturkan silaturahmi merupakan hal yang baik, namun dia mewanti-wanti terjadinya matahari kembar.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pernyataan Mardani. Dia menegaskan semua menteri berada di bawah komando Prabowo.

    “Jangan lagi ada pertanyaan tentang konsolidasi ke yang lain. Konsolidasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Menteri ini sekarang semuanya di bawah perintah Pak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil.

    (jon)

  • Bantah Isu Matahari Kembar, Golkar: Presiden Kita Satu Bapak Prabowo

    Bantah Isu Matahari Kembar, Golkar: Presiden Kita Satu Bapak Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menepis adanya “matahari kembar” di Kabinet Merah Putih. Dia menyebut Presiden RI hanyalah satu, yaitu Prabowo Subianto. 

    Hal itu dia sampaikan guna merespons soal silaturahmi menteri Prabowo ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Juga terlebih ada menteri yang menyebut Jokowi sebagai “bos”-nya.

    “Undang-undang dasar konstitusional juga bilang begitu. Jadi tidak ada itu istilah matahari kembar. Matahari kembar apa? Kan gak mungkin karena presiden kita satu, jelas Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Udah, titik. Jadi jangan diperdebatkan lagi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Sebab itu, Adies meminta silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi jangan diperdebatkan lagi. Menurutnya pun silaturahmi merupakan hal biasa yang lumrah terjadi pada momen Lebaran.

    Dia pun meyakini para menteri Prabowo juga datang ke Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Jadi saya rasa tidak adalah itu matahari kembar. Yang ada hanya satu Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” pungkasnya.

    Senada, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani juga menganggap pertemuan silaturahmi di masa Lebaran merupakan hal yang sangat baik. Bahkan, dia heran dengan adanya anggapan soal “matahari” kembar karena hal tersebut.

    “Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik. Matahari kembar? presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2025).

    Seperti diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

  • Profil Hotma Sitompul, Pengacara Kondang Jebolan UGM yang Hari Ini Meninggal Dunia

    Profil Hotma Sitompul, Pengacara Kondang Jebolan UGM yang Hari Ini Meninggal Dunia

    loading…

    Pengacara kondang Hotma Sitompul pernah menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Hari ini, Rabu 16 April 2026 dia meninggal dunia di usia 69 tahun. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Pengacara kondang Hotma Sitompoel atau Hotma Sitompul pernah menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Hari ini, Rabu 16 April 2026 dia meninggal dunia di usia 69 tahun karena sakit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

    Hotma Sitompul yang lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956 dikenal sebagai advokat atau pengacara terkenal. Pria bernama lengkap Hotma Parapatuan Daniel Sitompul ini sering menjadi kuasa hukum artis yang tengah terbelit masalah hukum.

    Ayah tiri dari Bams, vokalis Group Band Samson ini di awal karier menjadi staf di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dipimpin oleh pengacara senior, yakni Adnan Buyung Nasution.

    Selanjutnya pada 2002, Hotma mendirikan LBH Mawar Saron. LBH tersebut didirikan untuk memberikan keadilan dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, lemah dan buta akan hukum.

    Setelah itu kariernya di bidang advokat semakin moncer, hingga mendirikan firma hukum Hotma Sitompoel & Associates.

    Sejumlah kasus besar pernah ditangani Hotma. Di antaranya pembunuhan Engeline Megawe, gadis cilik di Denpasar, Bali.

    Dia juga pernah menjadi kuasa hukum Raffi Ahmad yang tersandung kasus narkoba pada 2013. Selanjutnya menjadi kuasa hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Rizky Billar ke Lesty Kejora.

    Diketahui kabar meninggalnya Hotma itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Luhut MP Pangaribuan.

    “Ya sebagaimana sudah banyak diberitakan tadi jam 11-an (Hotma Sitompul meninggal),” kata Luhut saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025) siang.

    Ia mengatakan, Hotma tutup usia setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

    “Di RSCM karena sakit,” pungkasnya.

    (shf)

  • Hotma Sitompul Akan Disemayamkan di Kediamannya di Jakarta Selatan

    Hotma Sitompul Akan Disemayamkan di Kediamannya di Jakarta Selatan

    loading…

    Jasad mendiang Hotma Sitompul dikabarkan akan disemayamkan di kediamannya di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Jenazah mendiang Hotma Sitompul dikabarkan akan disemayamkan di kediamannya di Jalan Antasari, Jakarta Selatan.

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Luhut MP Pangaribuan mengatakan, almarhum akan disemayamkan di rumah duka di rumahnya.

    “Rencananya (jasad Hotma akan disemayamkan) di rumah duka di rumahnya Jalan Antasari,” kata Luhut, Rabu (16/4/2025).

    Luhut mengatakan, saat ini jenazah Hotma masih berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Luhut pun mengaku kehilangan Hotma. Menurut Luhut, Hotma merupakan rekan sejawat semasa di LBH Jakarta. Di matanya, Hotma dinilai pribadi yang profesional.

    “Sebagai profesional, pengalamannya komplet. Sebab selain advokat profesional, dia juga mendirikan LBH Mawar Sahron,” tutur Luhut.

    “Membantu orang miskin juga mendidik lawyer muda. Pada saat yang sama banyak membantu orang susah dengan bantuan hukum pro-bononya. Katena itu komplet, profesional, dermawan dan religius,” pungkas Luhut.

    Diberitakan sebelumnya, advokat ternama Hotma Sitompul dikabarkan telah menutup usia pada Rabu (16/4/2025) siang. “Ya sebagaimana sudah banyak diberitakan tadi jam 11-an (Hotma Sitompul meninggal),” kata Luhut.

    Luhut mengatakan, Hotma tutup usia setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya di RSCM. “Di RSCM krn sakit,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Hotma Sitompul memiliki nama lengkap Hotma Parapatuan Daniel Sitompul. Dia lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara, pada 30 November 1956.

    Hotma merupakan salah satu pengacara kondang Indonesia, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Hotma dikenal dengan sepak terjangnya di dunia hukum, utamanya dalam menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial.

    (cip)

  • Kabar Duka, Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM Akibat Sakit

    Kabar Duka, Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM Akibat Sakit

    loading…

    Advokat ternama Hotma Sitompul meninggal dunia pada Rabu (16/4/2025) siang. Hotma tutup usia setelah menjalani perawatan akibat sakit di RSCM Jakarta. Foto/Instagram Hotma Sitompul

    JAKARTA – Advokat ternama Hotma Sitompul dikabarkan meninggal dunia pada Rabu (16/4/2025) siang. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Luhut MP Pangaribuan.

    “Ya sebagaimana sudah banyak diberitakan tadi jam 11-an (Hotma Sitompul meninggal),” kata Luhut saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025) siang.

    Ia mengatakan, Hotma tutup usia setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

    “Di RSCM krn sakit,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Hotma Sitompul memiliki nama lengkap Hotma Parapatuan Daniel Sitompul. Ia lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara, pada 30 November 1956.

    Hotma merupakan salah satu pengacara kondang Indonesia, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ia dikenal dengan sepak terjangnya di dunia hukum, utamanya dalam menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial.

    (shf)

  • Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap target tim negosiasi yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS di Washington D. C., Amerika Serikat.

    Airlangga dijadwalkan bertolak dari Jakarta ke Washington, Selasa malam, untuk memimpin tim negosiasi RI yang di antaranya terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Menko Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut target utama tim negosiasi menurunkan tarif impor resiprokal yang dibebankan oleh AS kepada Indonesia.

    “Targetnya kan yang pasti ada pembicaraan beberapa putaran. Yang penting diturunkan (tarif impor, red.),” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan.

    Di lokasi yang sama, dalam kesempatan terpisah, Airlangga menyebut tim negosiasi menghendaki adanya hasil yang konkret dari perundingan dengan Pemerintah AS. Airlangga menyebut Pemerintah RI juga terbuka terhadap peluang membentuk pasar bebas terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    “Artinya, specific outcome itu lebih penting sehingga kami dalam tanda petik, kalau untuk perjanjian nanti, framework, berikut dalam bentuk limited FTA (perjanjian pasar bebas), atau kita pernah punya TIFA dengan Amerika. Nah, itu yang dalam format perjanjian. Kami minta outcome yang spesifik, yang pragmatis ada,” kata Airlangga saat jumpa pers menjawab pertanyaan mengenai tawaran tim negosiasi yang nanti dipaparkan kepada Pemerintah AS.

    Di Washington, tim negosiasi dari Indonesia bakal menemui beberapa perwakilan Pemerintah AS, di antaranya Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Keuangan AS, sejumlah asosiasi bisnis seperti US-ASEAN Business Council, US-Indonesia Society (USINDO).

    Airlangga menyebutkan dirinya bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

    “Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

    Sementara itu, Menlu Sugiono juga telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Di Washington, perundingan antara Pemerintah RI dan Pemerintah AS dijadwalkan berlangsung pada 16–23 April 2025.

    “Tentu kan pengalaman pada berbagai perjanjian, pertemuan itu tidak sekali. Biasanya, ada 2–3 putaran, karena pertama ada kesepakatan, kedua baru drafting-nya,” sambung Airlangga.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bakal Terbang ke Amerika Negosiasi Tarif Impor Trump, Menko Airlangga Ungkap Arahan Prabowo – Halaman all

    Bakal Terbang ke Amerika Negosiasi Tarif Impor Trump, Menko Airlangga Ungkap Arahan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah delegasi akan bertolak ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi tarif Impor yang diberlakukan ke Indonesia.

    Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepadanya untuk melakukan negosiasi sebaiknya baiknya.

    “Negosiasi sebaik-baiknya untuk kepentingan Indonesia,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (15/4/2025).

    Hanya saja Airlangga tidak menjawab berapa angka tarif Impor yang minta diturunkan oleh Indonesia kepada pihak AS. 

    Untuk diketahui AS memberlakukan tarif Impor kepada Indonesia sebesar 32 persen.

    “Nanti ya (angkanya),” kata Airlangga.

    Dalam melakukan negosiasi, Indonesia kata Airlangga menginginkan kerjasama yang konkret. 

    Apabila nantinya bentuk kerja samanya adalah perjanjian formal seperti Limited FTA (Perjanjian Perdagangan Terbatas) atau TIFA (Trade and Investment Framework Agreement)—itu bisa dibahas lebih lanjut dan dituangkan dalam perjanjian resmi.

    “Kemarin Indonesia menyampaikan Indonesia ingin yang sifatnya konkret jadi ya artinya spesifik outcome itu lebih penting sehingga kita dalam tanda petik kalau untuk perjanjian nanti framework berikut dalam bentuk Limited FTA atau kita pernah punya TIFA dengan Amerika nah itu yang dalam format perjanjian,” tuturnya.

    Sebelumnya Airlangga mengaku sejumlah persiapan telah dilakukan untuk negosiasi tarif Impor yang diberlakukan AS ke Indonesia sebesar 32 persen. 

    Salah satunya menggelar rapat bersama seluruh Kementerian untuk membahas apa saja yang diharapkan AS dan tawaran apa yang akan diberikan Indonesia untuk negosiasi tarif Impor tersebut.

    “Kemarin kan sudah rapat dengan seluruh Kementerian dan tadi saya sudah laporkan ke Bapak Presiden tadi malam sudah ada pertemuan antara secara online Secretary’s Commerce dengan Pak Luhut, saya, dan Bu Mari (Wakil Ketua DEN) dan yang lain,” kata Airlangga.

    “Intinya kita bahas mengenai framework apa yang diharapkan oleh Amerika dan apa yang diharapkan oleh Indonesia,” imbuhnya.

    Terkait tawaran penurunan PPh Impor (pajak penghasilan atas barang impor), Airlangga tidak menjawabnya . Ia hanya mengatakan bahwa teknis mengenai tawaran yang akan diajukan akan dibahas di Washington AS. Untuk diketahui delegasi Indonesia akan berada di AS mulai dari 16- 23 April.

    Airlangga mengatakan dalam misinya ke AS, delegasi Indonesia akan berbicara dengan sejumlah pihak. Mulai dari USTR (United States Trade Representative) lembaga AS yang urus soal perdagangan antarnegara. Lalu Treasury Secretary lembaga yang berwenang soal pajak, bea masuk, dan fiskal.

    Kemudian sejumlah Asosiasi bisnis yang mendorong kerja sama dagang antara AS dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, seperti US-ASEAN dan USINDO.

    Selain itu kata Airlangga dalam pengalaman perundingan dagang atau kerja sama ekonomi, biasanya prosesnya tidak cukup satu kali pertemuan. Umumnya perundingan berlangsung 2-3 kali pertemuan.

    Pertama, untuk mencapai kesepakatan umum lalu yang kedua menyusun rancangan perjanjian.

    “Tentu kan pengalaman pada berbagai perjanjian itu pertemuan itu tidak sekali biasanya ada 2-3 round karena pertama ada kesepakatan kedua baru drafting ya dari kesepakatan drafting,” pungkasnya.