Luhut ke Pihak yang Minta Wapres Gibran Dicopot: Kau Jangan Tinggal di Indonesia!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
Luhut Binsar Pandjaitan
meminta kepada pihak-pihak yang menuntut pencopotan
Wapres Gibran Rakabuming Raka
untuk tidak tinggal di Indonesia.
Luhut mengingatkan seluruh warga negara harus taat pada konstitusi.
“Iyalah harus taat, kalau kau tidak taat konstitusi jangan tinggal di Indonesia,” ujar Luhut di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Luhut menjelaskan, jangan sampai Indonesia dipecah belah oleh kekuatan asing.
Dia menyebut jangan sampai
Forum Purnawirawan TNI
-Polri yang menuntut pemakzulan Gibran bisa membuat Indonesia terpecah.
“Ya iya makanya itu, siapapun dia jangan sampai bisa dipecah belah dengan keadaan dunia seperti sekarang. Ingat Presiden sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas,” jelasnya.
“Jangan kamu juga ikut menjadi bagian memecah belah. Dengar itu,” imbuh Luhut.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.
Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Luhut Binsar Panjaitan
-
/data/photo/2025/03/31/67ea2bb16e435.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Luhut ke Pihak yang Minta Wapres Gibran Dicopot: Kau Jangan Tinggal di Indonesia! Nasional
-
/data/photo/2025/05/06/6819f27c6c996.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 Momen Prabowo Minta AHY Pimpin Hymne Taruna, Minta Wiranto-Teddy Dampingi Nasional
Momen Prabowo Minta AHY Pimpin Hymne Taruna, Minta Wiranto-Teddy Dampingi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI
Prabowo Subianto
meminta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY) untuk memimpin menyanyikan
Hymne Taruna
.
Sebab, ada banyak alumni TNI dan Polri yang hadir di lokasi.
Hal tersebut terjadi usai Prabowo berpidato di acara
Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD
di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
“Baik saya minta karena banyak alumni di sini, saya minta kita dengar lagi, kita nyanyi bersama Hymne Taruna biar badan hancur lebur,” ujar Prabowo.
Prabowo pun meminta kepada AHY untuk memimpin nyanyian Hymne Taruna.
Dia turut meminta kepada purnawirawan yang lain, yang berasal dari paviliun yang sama dengan AHY untuk ikut mendampingi putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
“Saya minta saudara AHY dari Paviliun 5 dulu. Siapa yang merasa Paviliun 5 silakan dampingi. Pak Hendro paviliun mana, Pak? Bang Luhut? Siapa Paviliun 5? Pak Wiranto. Pak Wiranto hahaha. Herindra. Teddy Paviliun 5?” kata Prabowo.
Setelahnya, barulah mereka bersama-sama menyanyi Hymne Taruna.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Luhut Bantah Kabar Prabowo Tegur Panglima soal Mutasi Letjen Kunto
JAKARTA – Luhut Binsar Pandjaitan membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto karena memutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo anak Wapres Ke-6 Try Sutrisno.
Luhut tidak setuju dengan anggapan yang menyebut mutasi perwira tinggi TNI terbaru bersifat politis, apalagi jika dikaitkan-kaitkan dengan sikap Try Sutrisno terhadap usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Enggak ada, saya tahu itu,” kata Luhut menjawab pertanyaan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Mei dilansir ANTARA.
Luhut menjelaskan kebijakan mutasi yang kemudian direvisi oleh Panglima TNI lumrah terjadi.
“Enggak ada gitu-gituan (unsur politis, red.). (Revisi) itu bisa saja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu,” sambung Luhut.
Terkait usulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Luhut mengingatkan para purnawirawan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
“Kita itu harus kompak. Begitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu,” kata Luhut Binsar.
“Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik,” sambung Luhut.
Sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Delapan pernyataan sikap itu, di antaranya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo kecuali pembangunan IKN, dan ada juga usul pergantian Wapres Gibran kepada MPR.
Pernyataan sikap itu ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan ada juga Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Beberapa hari setelah pernyataan sikap itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengeluarkan surat keputusan bernomor Kep/554/IV/2025 yang memutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD pada 29 April 2025. Letjen Kunto merupakan anak Try Sutrisno.
Namun, keputusan itu kemudian dianulir sehari setelahnya pada 30 April 2025 sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025. Dalam SK terbaru itu, Panglima TNI kembali menugaskan Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I.
-

Soal Desakan Ganti Wapres Gibran, Luhut: Kampungan Itu!
GELORA.CO – Ramainya perbincangan soal adanya desakan ganti Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sontak, membuat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan buka suara.
Menurut Luhut, orang-orang yang meributkan isu pemakzulan Gibran itu kampungan.
Luhut menuturkan kondisi dunia tengah tidak pasti sehingga butuh kekompakan.
“Ah itu apasih. Kita itu harus kompak, gitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” ucap Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, (5/5/2025).
Bahkan, dia menilai, saat ini bangsa Indonesia harus kompak dan bersatu.
Seluruh rakyat Indonesia, kata dia harus mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran agar berjalan dengan baik.
“Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI mengeluarkan 8 pernyataan terkait kondisi Indonesia sekarang.
Salah satunya yang disuarakan para purnawirawan TNI itu meminta putra Presiden RI-7 Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka lengser dari posisi Wakil Presiden RI.
Beberapa purnawirawan TNI tersebut antara lain, Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Berikut 8 tuntutan yang disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:
1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan.
2. Dukungan terhadap Program Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), kecuali untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
3. Penghentian proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan.
4. Penolakan tenaga kerja asing asal Tiongkok, serta desakan agar seluruh TKA ilegal dipulangkan.
5. Penertiban pengelolaan tambang yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945.
6. Reshuffle menteri yang terindikasi korupsi, dan pemutusan hubungan dengan aparat yang masih loyal pada kepentingan Presiden RI ke-7.
7. Pengembalian fungsi Polri pada urusan KAMTIBMAS di bawah Kemendagri.
8. Penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena keputusan MK yang dinilai melanggar hukum dan etika peradilan.
-

Tim Luhut Ungkap Biang Kerok Ekonomi RI Loyo di Kuartal I
Jakarta, CNBC Indonesia – Loyonya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 di bawah 5% ternyata salah satunya dipicu oleh efisiensi anggaran pemerintah yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mampu melaju 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy), merosot dari laju pertumbuhan kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02%. Dibanding kuartal I-2024 bahkan anjlok dalam, karena saat itu masih mampu tumbuh 5,11%.
“Dulu DEN sudah mengingatkan turunnya, risiko turunnya government consumption akibat the so-called efisiensi ini,” ujar Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Prof. Arief Anshory Yusuf kepada CNBC Indonesia, Senin (5/5/2025).
Dalam struktur ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) kuartal I-2025, konsumsi pemerintah memang menjadi satu-satunya yang mengalami kontraksi, dengan minus 1,38%. Konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh 4,89% meski di bawah 5%, investasi atau PMTB tumbuh 2,12%, ekspor 6,78%, konsumsi LNPRT 3,07%, dan impor tumbuh 3,96%.
Meskipun, kontribusi konsumsi pemerintah ke PDB terbilang kecil, hanya 5,88%, bila dibandingkan konsumsi rumah tangga yang sebesar 54,53%, PMTB 28,03%, dan ekspor 22,3%.
Arief menegaskan, namun yang menjadi masalah efisiensi anggaran ini terjadi saat daya beli masyarakat tengah ambruk, padahal daya beli yang tercermin dari konsumsi rumah tangga lajunya telah melambat di bawah 5% sepanjang tahun lalu.
Terakhir kali pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5% terjadi pada kuartal III-2023, yakni sebesar 5,05%. Setelahnya, yakni pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 4,47%, kuartal I-2024 tumbuh 4,91%, kuartal II-2024 sebesar 4,93%, kuartal III-2024 menjadi 4,91%, dan kuartal IV-2024 sebesar 4,98%.
“Ini saya kira harus jadi perhatian karena tidak semua elemen di pemerintah percaya daya beli konsumen melemah,” ucap Arief.
“Padahal fakta-fakta sudah disodorkan oleh DEN dari mulai penurunan upah riil juga kenaikan share dari defensive consumption spending,” tegasnya.
Oleh sebab itu, untuk mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% pada sisa kuartal tahun ini, terutama di tengah hilangnya faktor musiman yang mendorong konsumsi masyarakat seperti perayaan tahun baru, hingga hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Lebaran, belanja pemerintah harus kembali digeliatkan.
“Saya kira atensi kita segera harus ke membalikkan government consumption,” tutur Arief.
Ia juga mengatakan, pemerintah harus segera menyelesaikan rancangan kebijakan deregulasi, yang telah diamanatkan Presiden Prabowo Subianto supaya investasi kembali tumbuh kencang. Sebab, investasi atau PMTB yang menjadi komponen kedua terbesar penyumbang PDB pada kuartal I-2025 hanya tumbuh 2,12%. Kuartal IV-2024, pertumbuhan PMTB mencapai 5,03%, sedangkan kuartal I-2025 masih mampu mencapai 3,78%.
“Mempercepat deregulasi supaya investasi bisa masuk dan tidak menutup kemungkinan kita usulkan stimulus untuk mengangkat konsumsi rumah tangga juga,” ujar Arief.
Menurut Arief, pemerintah juga akan menyelesaikan negosiasi tarif dagang dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump supaya pertumbuhan ekspor tak tertekan ke depannya.
“Negosiasi dengan US menjadi krusial supaya ekspor tidak terlalu kolaps,” tegas Arief.
Yang jelas, ia menegaskan, fokus utama ke depan adalah mempercepat belanja APBN supaya ekonomi dapat terus terjaga pertumbuhannya di tengah melempemnya kemampuan belanja masyarakat.
“Jadi ya harus lah (pemerintah belanja), minus gitu year on year. Dan itu yang mendorong perlambatan growth,” tuturnya.
Arief juga menekankan bahwa DEN akan mengusulkan paket insentif kepada pemerintah supaya bisa diramu untuk menjaga daya beli masyarakat. “Tapi belum dipikirkan. Sangat mungkin discount listrik lagi karena paling tepat sasaran,” tegas Arief.
(haa/haa)
-

Kemarin, Presiden terima kunjungan kehormatan hingga bantahan Luhut
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (5/5). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.
1. Presiden Prabowo terima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kamboja
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin siang.
“Bapak Prabowo Subianto diagendakan menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.
Baca selengkapnya di sini.
2. Presiden atur jadwal penuhi permintaan PM Albanese ke Indonesia
Presiden Prabowo Subianto langsung mengatur jadwal untuk memenuhi permintaan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese yang ingin Indonesia sebagai tujuan kunjungan resmi perdananya setelah menang pemilu dan terpilih kembali sebagai perdana menteri.
PM Albanese mengungkap keinginannya melawat ke Indonesia saat dirinya menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo melalui sambungan telepon, Minggu (4/5).
Baca selengkapnya di sini.
3. Hasan Nasbi terlihat ikuti sidang kabinet dipimpin Presiden Prabowo
Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) dan telah menyatakan mengundurkan diri, terlihat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Hasan Nasbi yang mengenakan kemeja putih, seperti anggota Kabinet Merah Putih lainnya, tampak duduk diapit oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji di sebelah kirinya dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di sisi kanannya.
Baca selengkapnya di sini.
4. Dewan Pers perkuat perlindungan pers lewat MoU dengan LPSK
Dewan Pers memperkuat komitmen perlindungan terhadap jurnalis dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dengan perlindungan kerja pers sebagai saksi dan atau korban tindak pidana di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan bahwa MoU ini sebagai langkah penting yang lebih maju dari sebelumnya, mengingat perjanjian sebelumnya telah berakhir sejak September 2024.
Baca selengkapnya di sini.
5. Luhut bantah Prabowo tegur Panglima TNI soal mutasi Letjen Kunto
Jenderal TNI (Purn) (HOR) Luhut Binsar Pandjaitan membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto karena memutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang merupakan anak Wapres Ke-6 Try Sutrisno.
Luhut tidak setuju dengan anggapan yang menyebut mutasi perwira tinggi TNI terbaru bersifat politis, apalagi jika dikaitkan-kaitkan dengan sikap Try Sutrisno terhadap usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025 -

Luhut bantah Prabowo tegur Panglima TNI soal mutasi Letjen Kunto
“Enggak ada, saya tahu itu,”
Jakarta (ANTARA) – Jenderal TNI (Purn) (HOR) Luhut Binsar Pandjaitan membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto karena memutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang merupakan anak Wapres Ke-6 Try Sutrisno.
Luhut tidak setuju dengan anggapan yang menyebut mutasi perwira tinggi TNI terbaru bersifat politis, apalagi jika dikaitkan-kaitkan dengan sikap Try Sutrisno terhadap usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Enggak ada, saya tahu itu,” kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Luhut kemudian menjelaskan kebijakan mutasi yang kemudian direvisi oleh Panglima TNI lumrah terjadi.
“Enggak ada gitu-gituan (unsur politis, red.). (Revisi) itu bisa saja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu,” sambung Luhut.
Terkait usulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Luhut mengingatkan para purnawirawan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
“Kita itu harus kompak. Begitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu,” kata Luhut Binsar.
“Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik,” sambung Luhut.
Sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Delapan pernyataan sikap itu, diantaranya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo kecuali pembangunan IKN, dan ada juga usul pergantian Wapres Gibran kepada MPR.
Pernyataan sikap itu ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan ada juga Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Beberapa hari setelah pernyataan sikap itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengeluarkan surat keputusan bernomor Kep/554/IV/2025 yang memutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD pada 29 April 2025. Letjen Kunto merupakan anak Try Sutrisno.
Namun, keputusan itu kemudian dianulir sehari setelahnya pada 30 April 2025 sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025. Dalam SK terbaru itu, Panglima TNI kembali menugaskan Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2025/02/19/67b5779228068.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Luhut Sebut Pihak yang Minta Wapres Gibran Dicopot Kampungan Nasional
Luhut Sebut Pihak yang Minta Wapres Gibran Dicopot Kampungan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Purnawirawan TNI
Luhut Binsar Pandjaitan
menilai, para pihak yang mendesak
Gibran Rakabuming Raka
dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, kampungan.
“Ah itu apasih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
“Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik,” imbuhnya.
Diketahui, permintaan agar Gibran dicopot dari jabatan Wapres sebelumnya datang dari purnawirawan perwira tinggi TNI. Salah satunya, Wakil Presiden ke-6 RI,
Try Sutrisno
yang juga ayah dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I,
Letjen Kunto Arief Wibowo
.
Usai dukungan itu mencuat, Letjen Kunto dimutasi dari jabatannya menjadi Staf Khusus Kasad. Sejumlah pihak pun mengaitkan mutasi itu erat kaitannya dengan dukungan Try Sutrisno.
Pihak TNI membantah mutasi ini ada kaitannya dengan sikap Try Sutrisno. Belakangan, mutasi Letjen Kunto dianulir. Ia pun tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.
Luhut pun menilai bahwa mutasi seorang prajurit TNI merupakan hal yang biasa terjadi. Ia menilai, tak ada kaitannya mutasi itu dengan sikap Try Sutrisno.
“Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu,” ungkapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Prabowo kumpulkan menteri-kepala lembaga untuk sidang paripurna
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri, kepala lembaga, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
Sejumlah pejabat yang sudah tiba di Istana, antara lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.
“[Rapat] paripurna, … paripurna,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah Amalia Adininggar Widyasanti.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga tampak hadir.
Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -

Tebar Duit dari Bola Mata, Pemilik Aplikasi World App Punya Visa RI
Jakarta, CNBC Indonesia – Nama layanan World tiba-tiba jadi pembicaraan. Dari heboh menjanjikan imbalan Rp 800 ribu dengan memindai iris mata hingga akhirnya izinnya dibekukan sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
Komdigi membekukan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) Worldcoin dan WorldID setelah adanya laporan masyarakat. Selain itu pihak Kementerian akan memanggil PT. Terang Bulan Abadi dan PT. Sandina Abadi Nusantara. Seluruh perusahaan akan diminta memberikan klarifikasi soal dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.
Layanan itu dikembangkan oleh Tools for Humanity. Dalam laman resminya dituliskan perusahaan dikembangkan oleh Alex Blania dan Sam Altman yang bertindak sebagai CEO serta Chairman pada 2019.
Altman sendiri dikenal sebagai pendiri OpenAI, yang membuat chatbot populer ChatGPT. Chatbot itu sempat viral pada akhir 2022 lalu, bahkan hanya dalam waktu lima hari berhasil mengantongi 1 juta pengguna.
Di Indonesia, nama pria 40 tahun itu juga tak asing. Bahkan menjadi penerima Golden Visa Indonesia pertama dari pemerintah.
Altman bisa mendapatkan visa karpet merah karena masuk dalam kategori yang ditentukan. Misalnya orang berpengaruh dengan adanya ChatGPT.
“Misalnya ada orang yang punya kapasitas intelektual tinggi, peneliti dari top university, orang-orang berpengaruh seperti Chat GPT ya (CEO) Sam Altman,” kata Luhut Binsar Pandjaitan yang waktu itu menjabata sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
Golden Visa ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023. Dua aturan itu baru saja terbit pada 30 Agustus 2023.
Salah satu yang berhak mendapatkan Golden Visa adalah investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia dengan keharusan berinvestasi minimal US$2,5 juta untuk mendapatkan izin tinggal 5 tahun dan 10 tahun sebesar US$5 juta.
Untuk investor korporat diatur secara berbeda, paling sedikit US$25 juta, dan Golden Visa akan diberikan pada jajaran direksi dan komisaris untuk masa tinggal 5 tahun. Sementara masa tinggal 10 tahun dengan besaran investasi mencapai US$50 juta.
Investor asing perseorangan yang tidak mendirikan perusahaan di Indonesia dapat Golden Visa dengan menempatkan dana senilai US$350 ribu untuk 5 tahun. Sementara untuk 10 tahun senilai US$700 ribu.
Uang itu bisa didapatkan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan.
Pernah Kunjungi Indonesia
Sekitar dua tahun lalu, Altman juga pernah berkunjung ke Jakarta. Saat itu dia datang dalam sebuah acara membicarakan mengenai teknologi Artificial Intelligence.
Dalam kesempatan itu, dia menjawab pertanyaan termasuk cara Indonesia untuk bisa berperan dalam pengembangan teknologi AI. Dia menjawab salah satu yang dilakukan adalah bisa menerima kegagalan.
“Saya rasa, apa yang saya pelajari dari membangun OpenAI adalah Anda harus siap menerima kegagalan yang signifikan secara ekonomi, sosial, dan aspek lainnya,” kata dia.
Kedatangannya ke Indonesia sebagai bagian dari kunjungannya ke beberapa negara lain untuk mempromosikan AI. Selain itu juga bwerbicara langsung dengan pengguna ChatGPT dan pengembangan.
Blusukannya juga menjadi ajang bertemu pemangku kepentingan. Altman mengumumkan langsung perjalanannya itu pada akun media sosialnya tahun 2023.
Selain Jakarta, beberapa kota lain yang dikunjungi adalah Kanada (Toronto), Brasil (Rio), Nigeria (Lagos), Spanyol (Madrid), Belgia (Brussels), Jerman (Munich), Inggris (London), Perancis (Paris), Israel (Tel Aviv), Uni Arab Emirat (Dubai), India (New Delhi), Singapura, Korea Selatan (Seoul), Jepang (Tokyo), serta Australia (Melbourne).
(fab/fab)