Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Budi Arie Sebut Projo Bukan Pro Jokowi, Dokter Tifa Ingatkan Kalimat Cak Nun ‘Dia akan Mati Ditawur Rakyatnya’

    Budi Arie Sebut Projo Bukan Pro Jokowi, Dokter Tifa Ingatkan Kalimat Cak Nun ‘Dia akan Mati Ditawur Rakyatnya’

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan terbaru dari Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, terkait kepanjangan dari akronim komunitas yang dipimpinnya, yakni Projo bukanlah Pro Jokowi kini jadi sorotan.

    Pasalnya, dalam rekaman video yang kini viral, Budi Arie dalam video lawas yang diduga direkam saat Jokowi masih presiden sempat menegaskan bahwa Projo adalah akronim dari Pro Jokowi.

    “Udah jelas Projo itu ya Pro Jokowi. Kalau Projo nggak Pro Jokowi bukan Projo berarti,” ujar Budi Arie dalam video lawas yang kemudian disandingkan dengan video terbaru.

    Dalam video yang lebih baru, Budi Arie tampak menyampaikan penjelasan yang bertolak belakang.

    “Projo itu artinya negeri dan rakyat, jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo artinya kaum yang mencintai negara dan rakyatnya,” ulas Budi Arie dalam video itu.

    Menanggapi video itu, pegiat media sosial yang juga seorang dokter, dr Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, mengingatkan terkait pernyataan MH Ainun Najib atau Cak Nun.

    “Kata-kata Mbah Nun: ‘Suatu ketika nanti Jokowi akan mati ditawur rakyatnya sendiri. Bentuk tawurannya bagaimana?” tulia Dokter Tifa, dikutip dari akun media sosialnya, Selasa (4/11/2025).

    “Ya ini salah satu contohnya. Budi Arie yang bertahun-tahun memberhalakan, sekarang mulai menimbun jasad hidup Jokowi dalam tanah,” sambung ahli epidemiologi itu.

    “Sebentar lagi, ini yang akan dilakukan Listyo Sigit, Luhut, Bahlil, dan lainnya,” tutupnya. (sam/fajar)

  • Ignasius Jonan Sangat Mungkin Ditunjuk Ganti Ponakan Luhut di Danantara

    Ignasius Jonan Sangat Mungkin Ditunjuk Ganti Ponakan Luhut di Danantara

    GELORA.CO – Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menengarai Presiden Prabowo Subianto hendak mereposisi jabatan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Hal ini disinyalir menjadi alasan Prabowo memanggil mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Istana Negara.

    “Sangat mungkin Jonan diproyeksi menggantikan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer Danantara. Jonan diminta menyelesaikan utang Whoosh oleh Danantara tanpa menggunakan APBN, tetapi melalui skema business-to-business seperti disampaikan Menkeu,” kata Iskandar 

    Iskandar menyinggung pemanggilan Jonan dengan serangan psikologis yang dilakukan mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena menolak membayar utang Whoosh dengan APBN. 

    Selain itu, Luhut juga menyerang Purbaya usai mengkritik keputusan Pandu yang malah menggunakan dana milik Danantara untuk investasi di Surat Berharga Negara (SBN). Sementara, Pandu merupakan keponakan Luhut.

    “Setiap pernyataan dan langkah Purbaya sudah pasti adalah sikap dan langkah Presiden. Sementara LBP (Luhut Binsar Panjaitan) seperti menjadi orang yang paling berkepentingan setelah masalah Whoosh dibuka Purbaya. Jadi untuk menetralisir agar utang Whoosh tidak dibayar menggunakan APBN, ada kebutuhan mengganti Pandu,” tutur Iskandar.

    Di sisi lain, sebut Iskandar, Jonan tahu banyak soal proyek Whoosh bahkan sejak masih dalam tahap perencanan. Malah saat itu Jonan dipecat sebagai Menteri Perhubungan oleh Joko Widodo karena menolak pengerjaan proyek Whoosh yang kini berbuah utang sekitar Rp116-119 triliun.

    “Jonan memang bisa dianggap sosok yang pas menyelesaikan masalah Whoosh. Selain juga pengalamannya yang berhasil mengurus perkeretaapian kita. Dan saat ini KAI (PT Kereta Api Indonesia) berada di bawah pengelolaan Danantara,” tukas Iskandar.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memanggil Ignasius Jonan ke Istana Negara, Jakarta, Senin 3 Oktober 2025. Jonan dipanggil bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

    AHY mengungkap dipanggil untuk diminta menjelaskan persoalan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikenal Whoosh. Tak dipungkiri, belakangan proyek pembangunan Whoosh tengah menyita perhatian, salah satunya terkait beban utang tinggi yang harus dibayar tiap tahun kepada China.

    “Ya, tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk KCIC Jakarta-Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya,” kata AHY usai pertemuan.

    Pertemuan berlangsung sekitar dua jam. Bobby Rasyidin mengamini Prabowo turut menyinggung soal Whoosh dalam pertemuan.

    “Beliau sedikit menyinggung bahwa ini segera dibicarakan, yang untuk kereta cepat itu,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bobby mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Danantara dalam menyelesaikan persoalan Whoosh.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI, lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah,” pungkasnya.

  • Prabowo Tidak Perlu Lindungi Jokowi dan Luhut

    Prabowo Tidak Perlu Lindungi Jokowi dan Luhut

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk tidak melindungi Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan yang sedang menjadi sasaran kritik rakyat akibat tindakan dan keputusan yang salah saat menjabat.

    Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, berbagai bukti yang terang benderang yang telah diketahui oleh publik akan menjadi amunisi untuk menyerang Presiden Prabowo jika tidak segera bertindak untuk memproses Jokowi dan Luhut yang sedang jadi bulan-bulanan oleh rakyat akibat kerugian yang ditimbulkan di masa lalu.

    “Ketegasan dan keteguhan sikap Prabowo sangat dinantikan oleh publik untuk menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap siapa saja untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 2 November 2025.

    Muslim melihat, Jokowi telah menjadi sasaran kritik sejumlah pihak dengan bukti-bukti yang diurai di mata publik selama berkuasa sampai setahun ini menjadi catatan buruk kekuasaannya. Bahkan, berbagai keputusan Jokowi menjadi beban yang harus dipikul Prabowo dan rakyat.

    “Dalam kasus ijazah palsu Jokowi jadi bulan-bulanan publik karena selama ini soal ijazah UGM, Jokowi tidak dapat membuktikan secara sah dan legal. Publik anggap Jokowi menipu dan membohongi rakyat dan negara. Dan itu salah satu kejahatan terhadap negara dan rakyat,” terang Muslim.

    Muslim juga menyoroti proyek Jokowi yang menimbulkan kerugian negara, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, proyek Ibukota Nusantara (IKN) yang terbengkalai, sejumlah proyek infrastruktur yang akhirnya jadi rumah hantu seperti Bandara Kertajati dan sejumlah bandara lainnya, menimbulkan kerugian dan beban berat bagi keuangan negara selama ini.

    “Apalagi saat ini beredar pernyataan Menkeu Purbaya, utang di era Jokowi Rp24.000 triliun. Bisa jadi ini benar. Karena selama berkuasa Jokowi dikenal tidak jujur termasuk dalam utang luar negeri,” tutur Muslim.

    Tak hanya itu kata Muslim, dalam kasus hukum dan kerugian negara yang tengah disorot oleh publik adalah Whoosh yang kerugian negaranya sudah jelas dapat dihitung oleh rakyat. 

    “Jika benar apa yang dinyatakan akan memberantas korupsi tanpa pandang bulu, publik menanti ketegasan Presiden Prabowo memberikan dukung kepada KPK untuk segera memproses Jokowi dan Luhut dalam kasus Whoosh,” kata Muslim.

    Karena kata Muslim, jika Jokowi dan Luhut tidak diproses hukum, maka publik menganggap Prabowo melindungi keduanya.

    “Konsekuensinya kepercayaan rakyat terhadap Prabowo akan semakin tergerus. Bisa saja muncul mosi tidak percaya rakyat dalam pemberantasan korupsi. Bisa saja rakyat anggap Prabowo sedang beretorika untuk bangun pencitraan semata dalam perang melawan korupsi dan koruptor. Apakah demikian yang dikehendaki?” pungkas Muslim

  • Mahfud MD Didorong Pimpin Tim Independen Usut Dugaan Korupsi Whoosh

    Mahfud MD Didorong Pimpin Tim Independen Usut Dugaan Korupsi Whoosh

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto diminta untuk membentuk tim independen dengan menunjuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD untuk memimpin tim yang bertujuan mengusut dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era Joko Widodo alias Jokowi.

    Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki proyek Whoosh sejak awal 2025. Namun sampai saat ini, KPK tidak mengumumkan apa saja yang sudah dilakukan dalam mengusut proyek tersebut.

    “KPK lamban dan melempem dalam mengusut kasus Whoosh tersebut, sedangkan publik mendesak agar KPK menetapkan Jokowi dan Luhut tersangka sebagai penanggung jawab utama proyek tersebut, karena bagi publik kasus ini mudah dibaca dan mudah ditelusuri,” kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 2 November 2025.

    Namun, Muslim melihat bahwa, pimpinan KPK yang ditunjuk Jokowi tersandera akibat utang budi. Akibatnya, KPK seperti dirudung ketakutan kalau harus mengusut kasus Whoosh secara transparan, profesional dan penuh kejujuran.

    “Diperlukan tim independen untuk mengusut kasus tersebut. Karena dugaan mark up tiga kali lipat dari biaya yang dikeluarkan untuk proyek kereta cepat itu sangat terang benderang. Di bandingkan dengan Arab Saudi yang bangun proyek kereta cepatnya dengan jarak 1.500 Km, biayanya Rp112 triliun. Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan jarak 142 Km biayanya hampir mencapai Rp120 triliun,” jelas Muslim.

    Dengan perbandingan yang sederhana saja kata Muslim, publik mengetahui proyek Whoosh di mark up gila-gilaan. Bahkan menurut Prof Anthony Budiawan kata Muslim, kerugian Whoosh mencapai Rp73,5 triliun.

    “Dengan lambannya dan kagoknya KPK usut Whoosh secara cepat dan transparan, maka diperlukan tim independen untuk selamatkan keuangan negara segera dibentuk. Tim ini segera saja dipimpin oleh Mahfud MD sebagai mantan Hakim MK untuk ngebut mengusut tuntas kasus tersebut,” tutur Muslim.

    Untuk itu kata Muslim, Presiden Prabowo harus segera mengeluarkan Keppres untuk bagi Mahfud MD dkk untuk segera bekerja mengusut kasus tersebut.

    “Dan untuk sementara ide untuk Whoosh Jakarta-Surabaya nggak perlu dipikirkan dulu. Whoosh yang sekarang saja bermasalah dan larut-larut penyelesaiannya. Kok mau bikin lagi masalah baru untuk Whoosh Jakarta-Surabaya. Ditunggu gebrakan Prabowo dan Mahfud MD untuk selamatkan keuangan negara dan invasi terselubung rezim PKC-Xi Jinping,” pungkas Muslim.

  • KPK jangan kasih publik tebak buah manggis

    KPK jangan kasih publik tebak buah manggis

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merahasiakan beberapa pihak yang diperiksa dalam dugaan rasuah proyek kereta cepat atau Whoosh. Alasannya, “kasus ini masih pada tahap penyelidikan sehingga nama pihak yang diperiksa belum dapat diungkap oleh lembaga antirasuah.”

    Semestinya KPK sudah ‘ngelotok’ (piawai) terkait tehnis beracara bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada eksplisit yang melarang penyidik menyampaikan informasi pada tingkat penyelidikan (klarifikasi dan atau investigasi) terhadap nama bakal terperiksa.

    Dan pastinya Pihak penyidik KPK  tidak terkecuali mesti tunduk kepada asas keterbukaan yang terdapat diantara asas asas good governannce yang berlaku terhadap pejabat publik atau penyelenggara negara dan terlebih asas transparansi justru merupakan perintah sesuai KUHAP,  UU. Polri dan UU. Tentang KPK Jo. UU. Tentang TIPIKOR. Maka oleh sebab hukum, setidaknya KPK cukup memberikan inisial para oknum yang sedang dalam status lidik(penyelidikan), selain dan oleh sebab hukum penerapan ‘pola transparansi’ KPK terhadap adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh aparar penyelenggara negara, tidak bertentangan dengan UU. Tentang Perlindungan Data Pribadi maupun UU. Tentang Keterbukaan Informasi Publik,  tekecuali terhadap informasi yang “bersinggungan dengan rehasia dibidang petahanan negara.”

    Selain itu,  terhadap yang berhubungan dengan informasi kasus whoosh nyata sudah booming dan santer ditelinga publik, bahkan signal kuat adanya aroma korupsi pada PSN kereta api cepat (woosh) bertambah akibat pernyataan (implisit) yang publis datang dari Purbaya (Menkeu), termasuk komentar dari Mahfud MD figur Menkopolhukam bekas pembantu setia Jokowi, lalu deras beredar dibeberapa artikel.

    Sehingga ulah (Penyidik) KPK yang tidak bercerminkan rules, justru melahirkan banyak tanda tanya publik.  Kenapa KPK menyembunyikan nama atau sekedar inisial ?

    Andaipun sikap KPK ini didasari ‘prudential principle’. Tentu KPK  paham betul tentang orang yang dalam status ‘lidik dan dik’ sesuai asas presumption of innocence (KUHAP) adalah bukan orang yang sudah patut dinyatakan bersalah?  Bahkan andaipun kasus whoosh dimaksud sudah berjalan pada tahap persidangan, maka terhadap diri Terdakwa sekalipun belum dapat di judge bersalah.

    Sementara ulah KPK menurut publik diibaratkan meniru “tebak buah manggis” tentang orang dan jumlah orang yang masuk daftar panggilan namun dirahasiakan oleh KPK dengan menggunakan “metode ketertetutupan publik.”

    Maka publik banyak yang mendeskripsikan sosok sosok yang bakal dipanggil olrh KPK adalah Jokowi, Luhut, Sri Mulyani dan Erick Thohir, lalu dalam hubungannya dengan kelembagaan, publik memprediksi para oknum lainya yang bakal diinterogasi KPK adalah para petinggi di tubuh Polri, Kejaksaan, BPK, BPKP,  Ketua KPK dan Kemensetneg serta mengarah ke Senayan. (*)

  • Kisah Mualaf Jenderal Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus, Sempat Ditentang Keluarga dan Disebut Bakal Masuk Neraka

    Kisah Mualaf Jenderal Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus, Sempat Ditentang Keluarga dan Disebut Bakal Masuk Neraka

    GELORA.CO – SOSOK Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus dalam karier militernya pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus periode 2026-2011. Dia sempat mendapat penentangan saat memutuskan mualaf masuk agama Islam.

    Jenderal Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus lahir pada 27 Juli 1957 di Manado, Sulawesi Utara. Dia diketahui berasal dari keluarga yang menganut agama Kristen. Namun, dalam perjalanan hidupnya, Lodewijk kemudian memutuskan menjadi mualaf.

    Dirangkum dari berbagai sumber, kisah awal mula Lodewijk masuk Islam pernah diungkapkannya saat Peresmian Rumah Pemenangan Calon Legislatif (Caleg) DPR-RI H Lodewijk Freidrich Paulus di Jalan KH Mas Mansyur, Bandar Lampung pada Januari 2019 silam.

    Lodewijk yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar menjawab beragam pertanyaan, termasuk soal perpindahan agama menjadi seorang muslim. Dari situ, diketahui bahwa keputusannya masuk Islam muncul saat dirinya berpangkat mayor.

    “Saya menjadi mualaf (masuk Islam) ketika (berpangkat) Mayor,” ucap Lodewijk, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Dorongan Lodewijk untuk memeluk Islam bermula dari kedekatannya dengan seorang gadis muslim yang saat itu ditaksirnya. Ia adalah Meria Agustina yang kini telah menjadi pendamping hidup di sisi Lodewijk.

    Baca juga: Kisah Jenderal Kopassus Soegito Perintahkan Luhut Pandjaitan Cari Makanan saat Peristiwa Malari

    Sebelum resmi menikah, hubungannya dengan Meria terbilang cukup rumit karena perbedaan agama. Namun, Lodewijk kemudian memberanikan diri untuk menceritakan masalah tersebut kepada keluarganya.

    Saat keinginan Lodewijk itu disampaikan, tak sedikit dari mereka yang terang-terangan menolak. Bahkan, ada yang menyebutnya akan masuk neraka jika memeluk Islam.

    “Saya (kalau memeluk Islam) dikatakan akan masuk neraka,” kata Lodewijk.

    Selain itu, ada juga yang memperingatkan bahwa karier militernya bisa terhambat jika benar-benar masuk Islam. Hal ini lantaran atasannya saat itu adalah non-Muslim.

    Beragam ancaman dan tantangan itu tak menyurutkan niat Lodewijk untuk menjadi seorang Muslim. Pada akhirnya, ia mantap masuk Islam sekitar dua tahun sebelum menikah.

    Berbanding terbalik dengan ancaman yang dulu pernah dihadapi, Lodewijk setelah menjadi Muslim mengaku bersyukur karena memperoleh banyak nikmat dan kemudahan, termasuk soal kariernya di militer.

    Ia mencontohkan, dari beberapa rekan seangkatannya di militer jebolan Akmil 1981, Lodewijk di antaranya yang paling awal meraih pangkat Kolonel.

    Tak hanya itu, karier militer Lodewijk juga terbilang cemerlang seiring waktu. Kiprahnya sebagai tentara terus menanjak dengan berbagai kepercayaan menduduki posisi strategis.

    Beberapa di antaranya seperti Dansat-81 Kopassus (2001-2003), Danjen Kopassus (2009-2011) hingga Pangdam I/Bukit Barisan (2011-2013). Kemudian, ia menjadi Komandan Kodiklat AD (2013-2015), jabatan yang mengantarkannya meraih pangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI.

    Pensiun dari militer, Lodewijk memasuki dunia politik dengan bergabung ke Partai Golkar pada 2016. Ia kemudian dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dan terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung I pada Pemilu 2019.

    Pada 30 September 2021, Lodewijk dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan. Sejak Oktober 2024 lalu, ia juga dipercaya menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

  • Rini Soemarno Ikut Bertanggung Jawab Proyek Kereta Cepat

    Rini Soemarno Ikut Bertanggung Jawab Proyek Kereta Cepat

    GELORA.CO – Ekonom Anthony Budiawan menyoroti polemik utang dan dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang kini kembali ramai diperbincangkan publik. 

    Ia mendesak aparat penegak hukum, untuk turun tangan mengusut tuntas proses yang terjadi sejak awal proyek tersebut digagas.

    “Mau tidak mau aparat penegak hukum harus turun tangan, khususnya KPK. KPK harus menyelidiki bagaimana proses ini semua bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Apakah benar Pak Jokowi itu langsung bertanggung jawab atau memang ada oknum di bawahnya yang bermain,” tegas Anthony lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada publik, termasuk apakah ada keterlibatan kementerian terkait yang kala itu memegang kendali atas proyek tersebut.

    “Apakah ada juga selain Jokowi, mungkin Kementerian BUMN yang saat itu dianggap sebagai pemilik proyek, atau di situ juga ada Luhut Binsar Panjaitan,” ujar Anthony.

    Ia juga menyoroti pernyataan Luhut yang menyebut proyek kereta cepat sudah “busuk sejak awal”. Menurut Anthony, pernyataan itu justru mengindikasikan adanya upaya untuk lepas tanggung jawab.

    “Anehnya, Luhut melontarkan statement bahwa proyek kereta cepat Whoosh ini sudah busuk sejak awal. Ini saya lihat sudah agenda untuk cuci tangan lalu mencari kambing hitam,” katanya.

    Anthony menilai, apabila mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas proyek tersebut, maka sorotan seharusnya diarahkan pada Kementerian BUMN di masa Menteri Rini Soemarno.

    “Siapa pemilik proyek pada saat itu? Ya Kementerian BUMN. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Rini Soemarno. Rini sudah pasti harus ditarik karena dia yang menyelenggarakan semuanya, karena BUMN di bawah dia,” jelasnya.

    Anthony juga mengungkapkan adanya informasi menarik yang menunjukkan bahwa Rini Soemarno sendiri sempat mengaku tidak mengetahui rencana proyek tersebut pada awalnya.

    “Yang menarik, ada informasi yang menyatakan bahwa saat itu Rini mengatakan dia juga tidak tahu mengenai proyek ini awalnya. Proyek ini muncul ketika dia ke China bersama rombongan presiden, lalu visit site ke pabrik kereta cepat. Saat itu Jokowi mengatakan ‘ini saya mau ada satu di Indonesia’,” tutur Anthony.

    Pernyataan itu, lanjut Anthony, sejalan dengan pendapat pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyebut bahwa ide pembangunan kereta cepat memang berasal langsung dari Presiden Jokowi.

    “Jadi ini klop dengan pernyataan Agus Pambagio bahwa ide kereta cepat adalah ide Jokowi,” pungkasnya.

  • Jokowi Pecat Empat Pejabat Gegara Kritik Whoosh

    Jokowi Pecat Empat Pejabat Gegara Kritik Whoosh

    GELORA.CO -Untuk memuluskan ambisinya mewujudkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi menggunakan politik tangan besi. Di antaranya memecat empat pembantunya yang mengkritik proyek mercusuar tersebut.

    Hal ini disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dikutip dari YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025.

    “Kereta cepat ada empat pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik, di antaranya Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,” kata Said Didu.

    Selain itu, Said Didu juga menyoroti pernyataan loyalis berat Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan proyek Whoosh sudah busuk sejak awal.

    “Tentu kalau Pak Saut (Situmorang) masih komisioner KPK langsung panggil Luhut dong,” kata Said Didu.

    Sebabnya, kata Said Didu, Luhut sudah mengetahui busuknya proyek Whoosh. 

    “Jadi (Luhut) tahu dong siapa yang bikin busuk,” pungkas Said Didu.

  • Luhut yang Antitesis Prestasi OTT KPK Malah Dibela Mahfud, Ada Apa?

    Luhut yang Antitesis Prestasi OTT KPK Malah Dibela Mahfud, Ada Apa?

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Mahfud nampak membela Luhut Binsar seolah Luhut tidak ikut terlibat atas kerugian program kereta api cepat whoosh. Namun “pembelaan” Mahfud MD kepada luhut bersifat subjektif bukan karena data emperis. Karena alasan Mahfud ” Luhut seorang berjiwa militer yang patuh menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinannya (Jokowi) dengan sebaik-baiknya”.

    Sementara publik sendiri banyak mencurigai Luhut terlibat, dengan dasar yang sama dengan Mahfud “faktor subjektifitas namun lebih objektif”:

    1. Luhut setia dan amat dipercaya oleh Jokowi memegang beberapa jabatan penting di berbagai bidang dan dihubungkan dengan sepengetahuan publik secara umum Jokowi punya “hobi” berbohong hingga digelari oleh sekelompok mahasiswa sebagai king lip of service.

    2. Luhut antitesis terhadap OTT yang sesungguhnya prestisius KPK sebagai lembaga TIPIKOR dengan menyikapi prestasi OTT, “terlalu sering OTT mencitrakan Indonesia adalah negara yang korup, OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget”.

    3. Luhut juga mengatakan “Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surga lah kau,”

    Oleh karenanya patut dipertanyakan, “apakah status Mahfud saat ini yang begitu fanatis membela Luhut dikarenakan memiliki hubungan bisnis yang mirip antara pengacara dengan kliennya ? Atau apakah dahulunya Luhut sering membantu keuangan kepada Mahfud ? Atau, apakah Mahfud pernah menjabat komisaris atau konsultan di perusahaan Luhut ?

    Sehingga hal hal yang terkait Mahfud dengan Luhut adalah pertanyaan publik yang didasari subjektifitas namun bisa menjadi ‘catatan temuan oleh KPK.’

    Adapun dugaan adanya perilaku korupsi ini berawal oleh sebab besarnya anggaran jalur kereta api cepat whoosh yang besarnya tidak masuk akal dengan berbagai bukti perbandingan atas pembiayaan terhadap projek yang sama di beberapa negara lainnya.

    Maka sesuai TUPOKSI KPK tanpa laporan atau pengaduan oleh siapapun, hendaknya segera melakukan investigasi kepada setiap orang yang terlibat dan para stake holder (konsorsium) projek kereta api cepat.

    Diantara yang harus dipanggil untuk diperiksa dan dijadikan saksi saksi ‘sementara’ ini oleh KPK selain Mahfud MD (eks Menkopolhukam) juga Luhut, yang keduanya sama sama “orang dekat” Jokowi dan radikal membela Jokowi, juga penanggung jawab dari sisi laporan penggunaan keuangan yang berhubungan dengan kereta api cepat yaitu Sri Mulyani dan Erick Thohir. Dan termasuk pihak yang menolak negara (APBN) dibebani pembayatan utang dampak program kereta api cepat woosh yaitu Purbaya yang tentunya sebagai Menkeu memiliki dalil bukti dan didasari berbagai temuan?

  • Sangat Mudah Mencari Jejak Jokowi-Luhut di Kasus Whoosh

    Sangat Mudah Mencari Jejak Jokowi-Luhut di Kasus Whoosh

    GELORA.CO -Sosok mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dinilai paling bertanggung jawab dalam kerugian kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

    Demikian antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons penyelidikan KPK terhadap dugaan tindak pidana korupsi Whoosh.

    “Jokowi dan LBP orang yang bertanggung jawab dan otak di balik kasus Whoosh. Jejak digital media atas perkataannya mudah ditemui,” kata Hari kepada RMOL, Rabu, 29 Oktober 2025.

    Untuk mempermudah penyelidikan, KPK bisa memanggil pakar dan pejabat terkait sebagai saksi untuk mengumpulkan bukti kuat dugaan rasuah Whoosh.

    Di sisi lain, upaya KPK menyelidiki proyek Whoosh menjadi kabar baik lantaran proyek ini berimbas beban negara yang dipaksa menanggung utang mencapai lebih dari Rp118 triliun belum termasuk bunga tetap 3,2 persen per tahun. 

    “Berita terbaru juga muncul perbandingan proyek kereta cepat Arab Saudi dan Indonesia sangat jauh berbeda. Pembiayaannya saja sangat berbeda, Arab hanya menghabiskan Rp112 triliun (1.500 km) , sedangkan Indonesia Rp113 triliun (142,3 km),” pungkas Hari.