Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Sri Mulyani Minta Beri Waktu Sebulan buat Dirjen Pajak Baru Pahami Coretax

    Sri Mulyani Minta Beri Waktu Sebulan buat Dirjen Pajak Baru Pahami Coretax

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru, yakni Bimo Wijayanto diberi waktu selama satu bulan untuk memahami Coretax. Hal ini menanggapi berbagai pertanyaan yang muncul kepadanya terkait Sistem Inti Administrasi Perpajakan itu.

    “Mengenai Coretax, untuk fair-nya kita akan meminta nanti Pak Dirjen Pajak baru, Pak Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan beliau untuk melihat semuanya sehingga melihat data, fakta, realita dengan fresh perspektif dari Dirjen Pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Sri Mulyani menyebut nantinya Dirjen Pajak baru, Bimo Wijayanto akan mengadakan press briefing untuk menjawab pertanyaan seputar Coretax dan lainnya.

    “Nanti beliau akan membuat penjelasan terpisah karena Dirjen Pajak biasanya memang karena scoop-nya begitu banyak dan besar, bisa membuat press briefing tersendiri mengenai entah Coretax atau hal-hal lain yang nanti Pak Bimo akan lakukan,” ucap Sri Mulyani.

    Sebagaimana diketahui, Bimo Wijayanto menjadi Dirjen Pajak atas pilihan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, ia mengaku mendapat arahan untuk memperbaiki sistem pajak Indonesia agar lebih berintegritas, akuntabel dan independen.

    “Beliau (presiden) berikan banyak arahan. Beliau tegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem pajak Indonesia supaya lebih akuntabel, independen dan berintegritas, untuk mengamankan program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” ujar Bimo usai bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/5).

    Bimo Wijayanto merupakan alumni SMA Taruna Nusantara (Tarnus) di Magelang, Jawa Tengah. Selepas dari situ, ia melanjutkan studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 2000.

    Kemudian Bimo Wijayanto melanjutkan studi S2 di University of Queensland pada 2004 dengan gelar MBA in Accounting and Finance. Lalu, di University of Canberra untuk gelar Phd in Economics pada 2010 dan pendidikan terakhirnya merengkuh Post Doctoral di Duke University pada 2014.

    Dari latar belakangnya, jabatan Bimo Wijayanto terakhir sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak Desember 2024.

    Awal kariernya ia bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Analis Senior Center for Tax Analysis (CTA) pada September 2014 hingga Juli 2015. Di waktu yang sama, dia juga sempat menjadi Kepala Seksi Dampak Kebijakan Makro Ekonomi, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan.

    Kemudian kariernya berlanjut di Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik dan Keamanan dan Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis pada Januari 2016 hingga Agustus 2020.

    Bimo Wijayanto juga pernah menduduki posisi Asisten Deputi (Asdep) Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Di kementerian pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan itu dia menjabat selama empat tahun dari September 2020 hingga Desember 2024.

    (aid/fdl)

  • Kemarin, investasi IKN Rp62,08 T hingga kereta cepat Jakarta-Surabaya

    Kemarin, investasi IKN Rp62,08 T hingga kereta cepat Jakarta-Surabaya

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Kamis (22/5), mulai dari investasi yang telah berjalan di IKN mencapai Rp62,08 triliun per April 2025 hingga proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tetap berlanjut.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

    Investasi yang berjalan di IKN capai Rp62,08 triliun

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut investasi yang telah berjalan di IKN yang berlokasi pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, hingga April 2025 mencapai sekitar Rp62,08 triliun.

    Baca selengkapnya di sini

    Koperasi Merah Putih jadi solusi agar masyarakat tak terjerat pinjol

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi solusi masyarakat agar terhindar dari rentenir serta pinjaman online (pinjol).

    Baca selengkapnya di sini

    Wamenaker minta Sritex tetap bayar pesangon menyusul penangkapan Dirut

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman (Sritex) untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya.

    Baca selengkapnya di sini

    PLN sebut butuhkan PMN untuk listriki 10.000 desa

    PT PLN (Persero) menyebutkan pihaknya membutuhkan penyertaan modal negara (PMN) guna melistriki 10.000 dusun/desa di seluruh Indonesia melalui program listrik desa.

    Baca selengkapnya di sini

    Luhut pastikan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tetap berlanjut

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tetap berlanjut.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik sepekan, Prabowo sambut Bill Gates hingga Nasbi batal mundur

    Politik sepekan, Prabowo sambut Bill Gates hingga Nasbi batal mundur

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik sepekan, dari 5-11 Mei 2025, yang menjadi sorotan di antaranya Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia Bill Gates ke Indonesia, hingga Hasan Nasbi batal mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Presiden sambut kedatangan Bill Gates di Istana Merdeka

    Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi pukul 08.15 WIB.

    Di pelataran Istana Merdeka, Presiden dan Bill Gates berjabat tangan, kemudian Presiden mengajak Bill Gates memasuki ruang kredensial di Istana Merdeka.

    Keduanya berbincang-bincang, kemudian diselingi dengan sesi foto bersama. Presiden kemudian mengajak Bill Gates masuk ke dalam ruang kerja presiden.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Menteri Komdigi sebut World App scan retina telah dibekukan

    Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI Meutya Viada Hafid menyebut aplikasi pengelola mata uang kripto ‘World App’ atau ‘Worldcoin’ yang memberikan uang tunai instan mulai Rp200.000-Rp800.000 bagi siapa saja yang bersedia melakukan verifikasi dengan scan retina mata telah dibekukan.

    Dia mengatakan kementerian telah mengecek langsung setelah ramai di media sosial ratusan orang rela mengantre panjang demi bisa scan retina mata mereka menggunakan alat khusus.

    “Kalau terkait dengan Worldcoin, itu kan untuk saat ini atas masukan dari masyarakat, kemudian juga atas temuan awal bahwa ada izin-izin yang memang tidak pada tempatnya,” kata Meutya di Kabupaten Bekasi, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Istana ucapkan selamat terpilihnya Paus Leo XIV yang bawa pesan perdamaian

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus ke-267 Gereja Katolik dengan nama Leo XIV yang membawa pesan tentang perdamaian dunia.

    Prevost merupakan Paus pertama dari Amerika Serikat yang terpilih melalui konklaf kepausan di Kapel Sistina, Vatikan, Kamis (8/5), untuk mencari pengganti mendiang Paus Fransiskus.

    “Saya mewakili Presiden, mewakili pemerintah (Indonesia), tentunya kita mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Leo XIV untuk menggantikan Paus Fransiskus yang wafat beberapa waktu lalu,” kata Prasetyo dalam keterangan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Luhut bantah Prabowo tegur Panglima TNI soal mutasi Letjen Kunto

    Jenderal TNI (Purn) (HOR) Luhut Binsar Pandjaitan membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto karena memutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang merupakan anak Wapres Ke-6 Try Sutrisno.

    Luhut tidak setuju dengan anggapan yang menyebut mutasi perwira tinggi TNI terbaru bersifat politis, apalagi jika dikaitkan-kaitkan dengan sikap Try Sutrisno terhadap usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Enggak ada, saya tahu itu,” kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

    5. Mengaku telah bertemu Prabowo, Hasan Nasbi diminta lanjut pimpin PCO

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengaku telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan diminta untuk melanjutkan perannya memimpin lembaga tersebut.

    “Saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Hasan Nasbi tidak menjawab secara gamblang mengenai surat pengunduran dirinya apakah diterima atau ditolak oleh Presiden. Namun, dia telah mendapat perintah untuk meneruskan tugas sebagai Kepala PCO.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penanganan Sampah di Bandung Raya, Walhi Jabar Pertanyakan Standar Lingkungan Proyek Insinerator

    Penanganan Sampah di Bandung Raya, Walhi Jabar Pertanyakan Standar Lingkungan Proyek Insinerator

    JABAR EKSPRES  – Rencana penyebaran insinerator di wilayah Bandung Raya sebagai solusi penanganan sampah kembali dipertanyakan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius dan belum memiliki jaminan kelayakan instalasi.

    Jefry Rohman dari Tim Advokasi Pengelolaan Sampah Walhi Jabar mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kekhawatiran itu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    “Kami mempertanyakan apakah insinerator ini sudah memenuhi standar yang ketat. Kata KLH ada standarnya, tapi di lapangan kami belum yakin,” kata Jefry saat dikonfirmasi Jabar Ekspres, Jumat (9/5).

    Menurut Jefry, rencana pembangunan insinerator tidak bisa dilepaskan dari arahan Menko Maritim dan Investasi kala itu, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mencanangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Legok Nangka.

    BACA JUGA: Luka dan Keindahan dalam Pameran ‘Of Flesh and Porcelain’ Ariadne Maraya

    Sebelum proyek PLTSa terealisasi, sejumlah insinerator direncanakan dibangun sebagai solusi sementara. “Waktu itu Farhan (sebelum menjabat, red), yang kini Wali Kota Bandung, menyebut ada 15 titik insinerator,” jelasnya.

    Ia menuturkan, teknologi insinerator tetap menghasilkan zat berbahaya seperti dioksin meski asapnya tampak tipis. Selain itu, kebutuhan air dalam prosesnya dinilai akan menyedot cadangan air bersih masyarakat sekitar.

    “Tapi dari sisi lingkungan, Walhi tetap menolak. Karena dampaknya besar, mulai dari polusi udara hingga potensi rusaknya sumber air bersih,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengakui belum tuntas menangani persoalan sampah yang menumpuk di lebih dari seratus titik. Pengolahan sampah berbasis mesin insenator pun tengah digarap pemkot.

    BACA JUGA: Bongkar Sindikat Joki UTBK di Bandung, Tiga Pelaku Ditangkap!

    Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyebut Pemkot saat ini masih berada dalam tahap awal penanganan dan belum masuk ke tahap pemulihan maupun penormalan.

    “Ada 136 titik kumpul sampah yang harus segera dimusnahkan. Kami mulai dengan mengangkut sampah dari titik-titik tersebut ke TPS, lalu dimusnahkan melalui mesin insinerator,” kata Erwin saat meninjau mesin insinerator hidrogen buatan warga di GOR Saparua, Kamis (8/5) lalu.

  • Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    GELORA.CO – Dinasti politik Joko Widodo alias Jokowi disebut sebagai salah satu sebab Indonesia akan bubar di masa yang akan datang. Demikian pendapat pengamat militer dan politik, Selamat Ginting.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto menghadiri halalbihalal bersama purnawirawan TNI AD dan keluarga besar Polri. Prabowo semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di Balai Kartini Jakarta Selatan pada Selasa (6/5/2025) kemarin.

    Prabowo dalam kesempatan itu menyalami tokoh-tokoh yang telah menanti di ruangan. Dia kemudian duduk semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.

    Hadir pula dalam acara tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mantan Kepala BIN Hendropriyono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala BIN Herindra, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kehadiran Prabowo dalam acara itu untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para purnawirawan.

    “Dan yang menarik, selesai acara Titik Soeharto menuntun Try Sutrisno hingga memasuki ke dalam mobilnya. Mba Titik Suharto nampak menghormati Try Sutrisno,” kata Abraham Samad dalam podcast bersama pengamat Militer dan Politik Selamat Ginting di channel YouTube Abraham Samad Speak Up, Kamis (8/5/2025).

    Pun Abraham Samad meminta Selamat Ginting untuk menanggapi yang menurutnya semua orang menghormati Try Sutrisno. Penghormatan itu bukan karena Try Sutrisno mantan Panglima TNI, mantan Wapres tetapi karena sosok yang memiliki integritas.

    Selamat Ginting yang hadir penuhi undangan sebagai KBT Keluar Besar Tentara mengungkap harapan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Try Sutrisno yang kini menjadi sorotan dari kritiknya di Forum Purnawirawan TNI dengan 8 butir tuntutan. Diantara 8 butir  itu menuntut Wapres RI Gibran Rakabuming Raka untuk mundur.

    “Prabowo ditunggu publik kapan bisa bertemu antara Prabowo dengan Try Sutrisno tentunya terkait dengan Forum Purnawirawan TNI dengan petisi 8 point tuntutan. Salah satu poin tuntutan tersebut di antara minta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisi wapres. Karena posisi Wapres ini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional,” kata Selamat Ginting.

    “Pak Try Sutrisno bukan kali ini saja menjadi pusat perhatian terkait kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi pada tahun 2018, mendatangi MPR meminta MPR kembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN),” tambah dia.

    Lantas Ginting berkaca pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, saat itu Jendral Purn TNI Try Sutrisno melakukan kritik.

    “Di masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono Pak Try juga pernah kritik program jangka menengah dan jangka panjang dan Presiden SBY menanggapinya dengan bijak. Ini perlu dicontoh oleh Presiden Prabowo karena kan sama-sama dari militer. Untuk itu Pak SBY mengirim Panglima TNI Pak Joko Suyanto atau mengutus pimpinan TNI lainnya misalnya Kapuspen TNI dll,”  tuturnya.

    Try Sutrisno pernah melakukan kritik dengan gerakan cabut mandat di era Presiden SBY. Dan SBY menanggapi dengan tenang bersama Wapres Jusuf Kalla. “Jadi di kepimpinan SBY tidak menyikapi tidak dengan reaktif, tidak melakukan tuduhan atas kritik Try Sutrisno,” ungkap Ginting.

    Ginting mengutip ucapan Mantan Presiden Soekarno “Berikan pemuda untuk merubah dunia. Berkaca dari era Soekarno, sekarang keadaan berbeda ” Berikan satu orang tua Try Sutrisno untuk mengubah kezaliman.

    Ginting menilai dinasti politik Jokowi berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030.

    “Nah ini yang harus kita lawan 2030 kita bisa bubar kalau dinasti Jokowi tidak dihentikan. Anda bayangkan baru saja satu pekan Gibran dilantik jadi wapres sudah ada spanduk Gibran untuk 2029 tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Dia yang ngatur semua yang jadi Pangdam itu, Jokowi yang menentukan,” jelasnya.

    Ginting kembali menegaskan orang seperti jendral Purnawirawan TNI Try Sutrisno melakukan kritik untuk mengubah kezaliman. “Tapi di era kini 1000 pemuda yang mantan aktivis 98 hanya bisa menjadi buzzer dan mimpi menjadi komisaris BUMN. Jadi beda sekali,” pungkasnya.

  • Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Dokumen itu dibacakan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun, melalui kanal YouTube pribadinya pada Jumat (18/4/2025).

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly saat membacakan poin pertama.

    Selanjutnya, Forum Purnawirawan mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Mereka juga menyerukan penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai bermasalah.

    Isu tenaga kerja asing juga tak luput dari perhatian mereka. Dalam pembacaan poin berikutnya, Refly menyebut:

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” lanjut Refly.

    Forum juga menekankan pentingnya pengelolaan sektor pertambangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, terutama yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.

    Mereka juga mendesak agar menteri yang tersangkut kasus korupsi segera diganti.

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” tegas Refly membacakan tuntutan lainnya.

    Poin ketujuh dan kedelapan juga menyasar institusi negara. Pertama, mereka meminta Polri dikembalikan ke fungsi utamanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri.

    Selanjutnya, mereka mengusulkan agar MPR mengganti wakil presiden Gibran Rakabuming Raka karena putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf q UU Pemilu dinilai melanggar hukum.

  • Dukung Penguatan Industri TPT, Dirjen IKFT Resmikan Pabrik Tekstil di Bandung

    Dukung Penguatan Industri TPT, Dirjen IKFT Resmikan Pabrik Tekstil di Bandung

    Liputan6.com, Bandung – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) meresmikan pabrik tekstil PT Rama Putera Berjaya di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025).

    Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Taufik Bawazier dalam sambutannya menyampaikan, perkembangan kinerja sektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), yang merupakan salah satu sektor industri andalan dalam menopang perekonomian nasional. Pada Triwulan I Tahun 2025, industri TPT menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan dengan pertumbuhan PDB sebesar 4,64% (YoY) dan kontribusi sebesar 0,99% terhadap PDB nasional.

    “Ekspor TPT hingga Februari 2025 tercatat mencapai USD 2,03 miliar, meningkat sebesar 2,67% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja neraca perdagangan TPT juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 20,99% atau setara USD 0,78 miliar. Capaian ini diraih di tengah tantangan global, seperti ketidakpastian pasar ekspor akibat penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat serta konflik geopolitik yang sedang berlangsung,” ujarnya.

    Lebih lanjut Taufik menyampaikan, dari sisi investasi, sektor TPT juga mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2024, Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor ini meningkat sebesar 109,97%, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami penurunan 9,21%. Namun secara total, investasi sektor TPT tumbuh sebesar 107,71%, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang industri ini. 

    “Adapun penyerapan tenaga kerja di sektor TPT mencapai 3,97 juta orang, yang merupakan 19,87% dari total tenaga kerja industri manufaktur nasional hingga Agustus 2024,” ujarnya. Lebih lanjut Taufik juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Rama Putera Berjaya atas langkah strategis dalam merealisasikan investasi sebesar Rp530,4 miliar, dengan kapasitas produksi mencapai 33,2 ribu ton benang dan 60 juta meter kain grey per tahun. Investasi ini telah menciptakan 1.250 lapangan kerja baru dan menjadi kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

    “Kami berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaku industri TPT lainnya, serta mendapat dukungan penuh dari Kementerian dan Lembaga terkait demi kemajuan industri nasional. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelaku industri TPT yang telah berjuang mempertahankan eksistensi dan daya saing sektor ini, serta terus memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekspor nasional,” kata Taufik. 

    Lebih lanjut dia juga menyampaikan bahwa, Kementerian Perindustrian terus mendukung penguatan sektor TPT nasional melalui sejumlah program strategis, antara lain Transformasi menuju Industri 4.0, melalui pemanfaatan teknologi kunci seperti artificial intelligence, novel fabrics, Internet of Things (IoT), rapid data analysis, mobilecommerce, virtual/augmented reality, online vector editors, 3D printing, blockchain, dan sustainability.

    “Peningkatan kompetensi SDM industri, Persiapan menuju dekarbonisasi dan ekonomi sirkular, termasuk penguatan praktik keberlanjutan di seluruh rantai nilai, Program restrukturisasi mesin dan peralatan industri TPT, yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan akan terus diperluas di tahun anggaran 2025,” katanya.

    Sebagai informasi, pada tahun 2024, program restrukturisasi ini telah diperluas untuk mencakup industri pertenunan dan rajut, dengan alokasi anggaran sebesar Rp28,7 miliar untuk 49 perusahaan industri penerima.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan sampaikan kepada para kepala daerah perihal perkembangan ekonomi Indonesia. Menurutnya akan ada potensi relokasi industri tekstil sepatu dari Vietnam.

  • Keras! Luhut ke Pihak yang Minta Gibran Diganti: Jangan Tinggal di Indonesia

    Keras! Luhut ke Pihak yang Minta Gibran Diganti: Jangan Tinggal di Indonesia

  • Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Minta Luhut Jangan Arogan, Umar Hasibuan: Indonesia Bukan Punya Satu Keluarga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PKB, Umar Hasibuan, ikut mengkritik pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta pihak-pihak pengkritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk angkat kaki dari Indonesia.

    Dikatakan Umar, pernyataan seperti itu terkesan arogan dan tidak mencerminkan semangat demokrasi.

    “Luhut panjaitan ini ya dikit-dikit ngancam jangan tinggal di indonesia,” ujar Umar di X @UmarHasibuan_ (7/5/2025).

    Ia melanjutkan, seolah-olah Luhut dan keluarganya adalah satu-satunya pihak yang berhak tinggal di negeri ini.

    “Kayak dia dan keluarganya saja yang berhak tinggal di indonesia dan kayak dia pula yang jadi pemilik indonesia ini,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Umar juga menyentil masa lalu Luhut yang menurutnya tak seheroik yang dibayangkan publik.

    “Padahal ditembak sama Xanana (Perdana Menteri Timor Timur) dia kabur,” tambahnya.

    Sebelumnya, ratusan purnawirawan jenderal TNI menyampaikan delapan tuntutan sebagai respons terhadap berbagai kondisi yang tengah dihadapi bangsa.

    Pernyataan tersebut tertuang dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh para tokoh militer senior.

    Nama-nama seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, serta Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan tercantum dalam dokumen tersebut.

    Sementara itu, tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno turut tercantum dalam kolom “Mengetahui”. Lembar tuntutan tersebut bertanggal Februari 2025.

    Dokumen itu dibacakan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun, melalui kanal YouTube pribadinya pada Jumat (18/4/2025).

  • Prabowo Ingatkan Pentingnya Persatuan di Hadapan Try Sutrisno: Jangan Mau Dipecah Belah – Halaman all

    Prabowo Ingatkan Pentingnya Persatuan di Hadapan Try Sutrisno: Jangan Mau Dipecah Belah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional di hadapan para purnawirawan TNI, termasuk mantan Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno. 

    Dalam acara halal bihalal keluarga besar TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025), Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia telah lama menjadi korban strategi pecah belah yang melemahkan kekuatan bangsa.

    “Kita ini dari ratusan tahun devide et impera, kita selalu dipecah belah, dan karena kita dipecah belah tidak ada,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan penuh semangat.

    Prabowo juga menyinggung kondisi para purnawirawan TNI yang menurutnya masih banyak hidup dalam kesulitan, termasuk para jenderal dan panglima yang berjasa besar bagi negara.

    “Kok senior-senior saya banyak yang begitu pensiun hidupnya susah, rumahnya masih kontrak, panglima-panglima saya, jenderal-jenderal saya. There’s something wrong,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, kondisi ini merupakan dampak dari kelengahan para elite dalam menjaga warisan dan visi para pendiri bangsa.

    Prabowo menyayangkan bahwa sebagian elite nasional lupa atau bahkan abai terhadap rancang bangun negara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

    “Maaf harus saya katakan, terjadi suatu kelengahan di mana elit kita kadang-kadang lupa dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita,” katanya.

    Prabowo menegaskan bahwa fondasi negara, yakni Pancasila dan UUD 1945, seharusnya menjadi pedoman utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Saudara-saudara sekalian, suatu kehebatan angka panglima Bung Karno dan generasi-generasi itu memberi kepada kita Pancasila dan UUD 1945, dan itu selalu menjadi pegangan kita,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia juga mengkritisi sikap elite yang tidak memahami—atau berpura-pura tidak memahami—substansi konstitusi, sehingga kekayaan nasional terus mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun.

    “Karena itulah bahwa kekayaan kita mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun ini sumber masalah,” jelas Prabowo.

    Dalam penutup pidatonya, Presiden mengungkap alasan utamanya masuk ke dunia politik: menyelamatkan bangsa dan rakyat dari keterpurukan.

    “Karena inilah saya terjun ke medan politik, bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan tanah air kita,” tandasnya.

    Acara tersebut turut dihadiri para tokoh penting nasional, termasuk Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) A.M Hendropriyono, Jenderal (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).