Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Luhut: Hitungan Angka Kemiskinan RI Bakal Direvisi – Page 3

    Luhut: Hitungan Angka Kemiskinan RI Bakal Direvisi – Page 3

    Menurur Luhut, pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen juga dapat dicapai dengan pengembangan beberapa komoditas salah satunya kemenyan.

    Ia melihat, komoditas ini memiliki pasar yang cukup luas besar di tingkat global.

    “Market sizenya USD 23 miliar, orang bisa bicara parfum, semua di sana,” beber Luhut.

    Adapun peluang dari komoditas laut yaitu lobster, abalone sampai rumput laut.

    Terkait rumput laut, Luhut mengungkapkan, sudah ada beberapa investor yang berminat kepada komoditas tersebut termasuk Danantara.

  • Luhut Sebut Coretax Baru Bisa Optimal 2 Tahun Lagi

    Luhut Sebut Coretax Baru Bisa Optimal 2 Tahun Lagi

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax membutuhkan waktu 1-2 tahun lagi untuk bisa beroperasi optimal. Hal ini menyusul serangkaian permasalahan dan keluhan yang menyertai sistem baru tersebut.

    Menurut Luhut, digitalisasi sistem pemerintahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi RI hingga bertambah 1,5%. Hal ini juga termasuk dengan digitalisasi sistem perpajakan dengan Coretax.

    “Saya yakin Cortex bisa berfungsi dengan baik dalam 1 atau 2 tahun. Ini juga bisa membantu 1,5% pertumbuhan ekonomi. Ini membuat Indonesia menjadi lebih transparan dan lebih efisien,” kata Luhut, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Di sisi lain, ia juga tak menampik bahwa Indonesia masih memiliki korupsi dan kebocoran di mana-mana. Namun kondisi serupa juga terjadi di negara-negara lainnya, termasuk Amerika Serikat (AS). Meski demikian, kondisi tersebut bisa diminimalisir melalui serangkaian upaya, termasuk di antaranya lewat digitalisasi.

    “Namun jangan pernah mengklaim bahwa Anda tidak memiliki korupsi, tetapi Anda dapat mengelola korupsi dengan sangat baik karena hal itu menjadi sangat sulit dilakukan. Karena Anda tidak berurusan dengan manusia, tetapi Anda berurusan dengan mesin. Ini seperti e-katalog,” ujarnya.

    Sebagai informasi, dalam kepemimpinan Dirjen Pajak sebelumnya, perbaikan Coretax dijanjikan akan selesai paling lambat pada Juli 2025. Seiring dengan masuknya Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru per 23 Mei 2025, proses pembelajaran Coretax masih dilakukan.

    “Mengenai Coretax, untuk fair-nya kita akan meminta nanti Pak Dirjen Pajak baru, Pak Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan beliau untuk melihat semuanya sehingga melihat data, fakta, realita dengan fresh perspektif dari Dirjen Pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).

    Saat masih menjabat sebagai Dirjen Pajak, Suryo Utomo juga pernah menjelaskan tentang progres perbaikan Coretax. Ia mengakui bahwa memang ditemukan sejumlah kendala dalam operasi Coretax di Tanah Air sejak 1 Januari lalu. Beberapa di antaranya mulai dari isu sulitnya log in, masalah penerbitan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, hingga penerbitan faktur pajak.

    “Sejak implementasi 1 Januari kemarin memang betul ditemui beberapa kendala penerapannya. Saat ini kami terus melakukan perbaikan, isu mengenai log in, pembuatan SPT, dari waktu ke waktu mengalami perbaikan dari Januari sampai sekarang,” kata Suryo, dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantornya April lalu.

    Suryo menjelaskan, sejumlah permasalahan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan segera dalam sistem Coretax termasuk latensi atau waktu tunggu untuk mengakses sistem. Menurutnya, saat ini akses layanan Coretax sudah semakin baik dengan kecepatan hingga 0,08 detik. Dengan demikian, proses log in kini bisa menjadi lebih cepat.

    Sedangkan terkait permasalahan penerbitan faktur pajak juga sudah mengalami perbaikan. Suryo menegaskan bahwa saat ini sudah tidak ada hambatan untuk membuat faktur dan bukti potong.

    Hal ini Tergambar dari penerbitan faktur pajak selama tiga bulan tahun ini. Pada Januari 2025, penerbitan faktur pajak mampu mencapai 60.344.958, Februari sebanyak 64.276.098, dan Maret 62.570.270.

    Begitu pula dengan penerbitan bukti potong pajak penghasilan (PPh) telah mencapai 20 juta per bulannya. Contohnya, penerbitan bukti potong di Januari telah mencapai 24.288.129, 24.397.195 untuk bukti potong untuk masa pajak Februari, 21.638.180 bukti potong untuk masa pajak Maret.

    (shc/fdl)

  • Luhut: Anggaran Makan Bergizi Gratis Bakal Sentuh Rp 300 Triliun pada 2026 – Page 3

    Luhut: Anggaran Makan Bergizi Gratis Bakal Sentuh Rp 300 Triliun pada 2026 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus mengalami kenaikan, mencapai Rp 300 triliun pada 2026.

    Jika mencapai angka tersebut, Luhut optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melampaui target 8 persen. 

    “Tahun depan (anggaran MBG) jadi Rp 300 triliun, ini akan buat kami percaya diri bahwa pertumbuhan 8 persen bisa dicapai,” kata Luhut dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC Senayan, Jakarta pada Kamis (12/6/2025).

    Luhut optimistis program tersebut bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, kehadiran MBG memungkinan berjalannya rantai pasok serta menciptakan sektor ekonomi baru di area pedesaan.

    Sementara itu, untuk 2025, anggaran program Makan Bergizi Gratis diperkirakan akan naik menjadi Rp 171 triliun. “Menurut saya angka yang bagus yang penting betul-betul di manage dengan baik. Sejalan dengan waktu kita lihat,” ucap Luhut.

    Diwartakan sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menyumbang perputaran ekonomi hingga Rp 572 triliun di dalam negeri.  Hal tersebut diharapkan bisa tercapai dalam 2 tahun ke depan.

  • Luhut ke Investor: Perlu Waktu Nikmati Untung dari Proyek Infrastruktur RI – Page 3

    Luhut ke Investor: Perlu Waktu Nikmati Untung dari Proyek Infrastruktur RI – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menawarkan peluang investasi pada 9 proyek senilai Rp 90,21 triliun kepada investor di acara International Conference of Infrastructure (ICI).

    Di sektor jalan tol, sebanyak 3 proyek ditawarkan senilai Rp 87,65 triliun.

    Proyek jalan Tol ini yaitu Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Tol Pejagan-Cilacap.

    Adapun proyek limbah senilai Rp 1,9 triliun yang mencakup pengelolaan sampah Manggar di Balikpapan, Kalimantan Timur.

     

  • Luhut ‘Pede’ Ekonomi RI Bisa Tumbuh 9% Mulai 2028

    Luhut ‘Pede’ Ekonomi RI Bisa Tumbuh 9% Mulai 2028

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pihaknya telah melakukan kajian untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi mulai 2028.

    Meskipun banyak lembaga internasional yang memproyeksi ekonomi Indonesia malah akan melambat pada tahun ini sampai 2027, ia memastikan berdasarkan perhitungan DEN justru ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 9%, lebih tinggi dari target Presiden Prabowo Subianto selama 5 tahun periode jabatannya di level 8%.

    “Saya percaya ekonomi kita bisa tumbuh 8% bahkan 9%. Kita telah melakukan kajian di DEN karena banyak proyek yang sedang berlangsung di Indonesia,” kata Luhut dalam agenda International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

    Luhut mengatakan, salah satu motor penggerak utama percepatan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang akan memakan anggaran hingga Rp 300 triliun pada 2026.

    Dengan program MBG, Luhut mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ada dorongan tambahan 0,01% sampai dengan 0,26% dari yang saat ini di kisaran 5%, hingga menciptakan lapangan kerja baru untuk 900 ribu sampai 1,9 juta,

    “Nah kalau itu dilaksanakan dengan baik tentu harus detail kita awasi sama-sama, kita beri masukan-masukan, tadi saya juga singgung DEN sudah kirim tim untuk melihat perkembangnnya, dan saya kira cukup bagus,” tegas Luhut.

    Selain itu, Luhut mengatakan, banyak proyek lain yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, misalnya program hilirisasi non pertambangan, seperti rumput laut dan kemenyan, hingga berbagai proyek infrastruktur fisik yang masih terus berlanjut.

    “Kemenyan ini saya sudah bilang marketnya sizenya US$ 23 miliar, orang bisa bicara parfum, bicara hio, semua di sana. Lalu tadi ada seaweed itu marketnya kalau jadi minyak pesawat terbang, kalau kita bisa kasih 10% itu dampaknya sudah saya gak tau berapa besar ke Indonesia,” papar Luhut.

    Terlepas dari optimisme Luhut itu , Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF) sama-sama merevisi ke bawah outlook atau proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini.

    Bagi World Bank, geliat aktivitas ekonomi Indonesia pada 2025 hanya akan tumbuh sebesar 4,7%, lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya yang mencapai 5,1% dan realisasi pertumbuhan pada 2024 sebesar 5%.

    Tekanan terhadap ekonomi Indonesia ini mereka perkirakan utamanya disebabkan efek perang dagang global. Perang dagang itu menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan dan melemahkan harga-harga komoditas, sehingga memperlambat aktivitas investasi maupun ekspor.

    “Ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan dapat memengaruhi investasi dan pertumbuhan,” sebagaimana tertulis dalam laporan World Bank berjudul The Macro Poverty Outlook (MPO) edisi April 2025 dikutip Selasa (29/4/2025).

    Sama seperti World Bank, IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI hanya akan mencapai 4,7% pada 2025 dalam dokumen World Economic Outlook (WEO) edisi April 2025. Proyeksi itu hasil revisi ke bawah perkirakan pertumbuhan ekonomi RI sebelumnya dalam WEO edisi Januari 2025 yang masih bisa mencapai 5,1% pada tahun ini dan 2026.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dunia Lagi Kacau, Luhut Siapkan Rencana Khusus buat Prabowo

    Dunia Lagi Kacau, Luhut Siapkan Rencana Khusus buat Prabowo

    Jakarta –

    Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sedang menggodok rekomendasi untuk Presiden Prabowo Subianto dalam merespons pergolakan yang terjadi di perekonomian global. Hal ini termasuk dengan perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China, menyusul pengumuman tarif resiprokal pada 2 April silam.

    Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat internal untuk menyusun rekomendasi tersebut. Hal ini termasuk dengan langkah RI merespons kondisi ketegangan antara dua negara ekonomi besar dunia itu hingga proyeksi dampaknya ke Indonesia.

    “Bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi di AS dan apa yang terjadi di China? Seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi Indonesia? Jadi menurut saya ini adalah rekomendasi yang sedang kami persiapkan untuk Presiden (Prabowo),” kata Luhut, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Luhut mengatakan, saat ini AS sedang mengalami ketidakstabilan. Namun demikian, China juga mengalami berbagai permasalahan sehingga kondisi dunia ke depannya akan semakin sulit untuk diprediksi.

    “Sangat sulit untuk diprediksi. Tetapi kita harus mempersiapkan skenario terburuk dan terbaik untuk menanggapi situasi ini,” ujarnya.

    Di sisi lain, negara-negara kawasan Eropa juga mengalami kondisi serupa. Luhut menyebut, pertumbuhan ekonominya terpantau melemah. Ditambah lagi, diprediksi AS juga akan mengurangi intensitas kerja samanya di sana.

    Pada saat yang bersamaan, Eropa juga menghadapi masalah dengan Rusia. Kondisi tersebut semakin menambah gejolak dalam dinamika perekonomian global.

    Meski demikian, menurutnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini terbilang masih tetap tangguh di tengah ketegangan perdagangan global. Namun ia mengingatkan, apabila mau mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% di tahun 2029, Indonesia harus konsisten mempertahankan angka pertumbuhan di atas 5%.

    “Kita harus menjaga pertumbuhan kita di atas 5% untuk mencapai 8-9% pada tahun 2029. Pertanyaannya apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Saya bisa bilang ya, bisa dilakukan. Tapi kita harus bekerja sama, detail. Tidak bisa hanya memberi instruksi, tapi kita tidak masuk ke detail ke dalam proyek,” kata dia.

    Tonton juga Video: BI Sebut Daya Tahan Ekonomi RI Lebih Tinggi Dibanding AS-China

    (shc/fdl)

  • Luhut Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sentuh 8% pada 2028 – Page 3

    Luhut Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sentuh 8% pada 2028 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 8 persen pada 2028.

    Proyeksi tersebut datang menyusul laporan International Monetary Fund (IMF) yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen untuk tahun 2025.

    Luhut menuturkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi satu instrumen pendukung pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 8 persen.

    “Kalau kita konsisten menurut hemat saya angka itu di 2028, 2029, 2030 itu masih bisa tercapai,” kata Luhut di sela-sela kegiatan ICI 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Menurut Luhut, pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen juga dapat dicapai dengan pengembangan beberapa komoditas salah satunya kemenyan. Ia melihat, komoditas ini memiliki pasar yang cukup luas besar di tingkat global.

    “Market sizenya USD 23 miliar, orang bisa bicara parfum, semua di sana,” beber Luhut.

    Adapun peluang dari komoditas laut yaitu lobster, abalone sampai rumput laut. 

    Terkait rumput laut, Luhut mengungkapkan, sudah ada beberapa investor yang berminat kepada komoditas tersebut termasuk Danantara.

    “Saat ini sudah datang dari pemerintah sendiri yakni Danantara, melihat ini, tinggal menunggu hasil studi yang dibuat oleh Berkeley University dengan Indonesia yang tadi saya sebut di Buleleng dan di Lombok, serta dengan pihak dari China,” terangnya.

  • Luhut ‘Pede’ Ekonomi RI Bisa Tumbuh 9% Mulai 2028

    Luhut Sebut Anggaran MBG Bisa Tembus Rp 300 Triliun pada 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG bisa tembus Rp 300 triliun pada 2026.

    Pada tahun ini saja, program MBG kata Luhut telah meningkat dari semula dianggarkan dari Rp 71 triliun menjadi di kisaran angka Rp 161 triliun.

    “Radi saya sudah jelaskan Rp 161 triliun tahun ini, tahun depan Rp 300 triliun,” kata Luhut saat ditemui di agenda International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

    Jika merujuk pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pengelola program MBG mendapat jatah alokasi anggaran Rp 217,86 triliun.

    Total anggaran yang rencananya untuk BGN pada 2026 itu terdiri dari program dukungan manajemen senilai Rp 7,45 triliun, dan program pemenuhan gizi nasional yang menjadi mayoritas, dengan nilai Rp 210,4 triliun.

    “Tapi kan bisa saja sampai ke angka itu nanti (Rp 300 triliun) secara gradual. Itu akan bisa bertambah, dan menurut saya itu angka yang bagus, dan yang penting dia betul2 dikelola dengan baik, itu saja,” tegas Luhut.

    Luhut mengatakan, peningkatan anggaran untuk program MBG itu menjadi sangat penting untuk memperluas cakupan program dari yang pada 2026 targetnya menjadi 82,9 juta penerima manfaat melalui 30 ribu unit satuan pelayanan pemenuhan gizi.

    “Jadi ya itu sejalan dengan waktu, nanti kita lihat,” ungkapnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggaran Program MBG Naik Jadi Rp 300 Triliun pada 2026

    Anggaran Program MBG Naik Jadi Rp 300 Triliun pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) akan meningkat menjadi Rp 300 triliun pada 2026. Kenaikan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan ekonomi dan menciptakan simpul-simpul ekonomi baru di berbagai daerah di Indonesia.

    “Anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 171 triliun dan tahun depan mungkin kira-kira Rp 300 triliun. Itu akan membuat pemerataan secara langsung, jadi membuat simpul-simpul ekonomi baru,” ucap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam International Conference on Infrastructure  di Jakarta International Conference Center, Kamis (12/6/2025).

    Luhut mengakui, pelaksanaan program makan bergizi gratis masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, ia menegaskan pemerintah terus melakukan perbaikan agar program tersebut berjalan optimal dan memberi dampak nyata pada ekonomi daerah.

    “Tentu masih ada masalah di sana sini. Namun secara umum, program ini berjalan dengan baik. Kita akan menciptakan mata rantai yang akan mendukung ini. Sehingga kita bisa melihat ada sektor ekonomi baru di area-area pedesaan,” kata Luhut.

    Berdasarkan kajian DEN, program MBG berpotensi menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 0,01% hingga 0,26%, serta menyerap 900.000 hingga 1,9 juta tenaga kerja. Sektor yang paling terdampak positif adalah pertanian, mengingat kebutuhan bahan pangan lokal akan meningkat. Selain itu, tingkat kemiskinan diproyeksikan turun 1% hingga 4%, sementara tingkat ketimpangan (gini ratio) dapat ditekan 1,4% hingga 4,8%.

  • Tak Cuma Antam, Ada Investor China di Balik Tambang Raja Ampat

    Tak Cuma Antam, Ada Investor China di Balik Tambang Raja Ampat

    GELORA.CO – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melaporkan terdapat investor asal China di perusahaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat selain PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam. 

    Perusahaan tersebut yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), diketahui melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran, Raja Ampat seluas kurang lebih 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. 

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan nikel Raja Ampat pada 26–31 Mei 2025. 

    Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekologis penting.

    “Di lokasi ini [PT ASP]  KLH/BPLH memasang plang peringatan sebagai bentuk penghentian aktivitas [tambang],” kata Hanif dalam siaran pers, dikutip Jumat (6/6/2025). 

    PT ASP merupakan salah satu dari empat perusahaan tambang yang menjadi objek pengawasan KLH. Tiga perusahaan lainnya yakni PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP).

    Hanif menyebut seluruhnya telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun hanya PT GN, PT KSM, dan PT ASP yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). 

    Akan tetapi, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) PT Gag Nikel memiliki izin kontrak karya (KK) produksi yang berlaku sejak 2017 dan operasi perusahaan tersebut sudah berjalan sejak 2018. 

    Hanif menjelaskan hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil.

    Adapun PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas  kurang lebih 6.030,53 hektare. Pulau Gag dan Pulau Manuran tersebut tergolong pulau kecil, sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    KLH saat ini tengah mengevaluasi Persetujuan Lingkungan yang dimiliki PT ASP dan PT GN. Jika terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungan perusahaan tersebut akan dicabut. Hanif menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan akan menjadi dasar penindakan terhadap pelanggaran ini.

    “Penambangan di pulau kecil adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi. KLH/BPLH tidak akan ragu mencabut izin jika terbukti merusak ekosistem yang tak tergantikan,” ujar Hanif. 

    Dia menjelaskan selain PT ASP dan PT GN, PT MPS ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele sehingga seluruh kegiatan eksplorasi dihentikan.

    Sementara PT KSM terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe.

    “Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai, dan perusahaan ini akan dikenai sanksi administratif berupa pemulihan lingkungan serta berpotensi menghadapi gugatan perdata,” ucap Hanif. 

    Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 turut memperkuat kebijakan pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil. MK menegaskan bahwa penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible), melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antargenerasi. 

    “Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menindak tegas seluruh bentuk pelanggaran yang membahayakan lingkungan dan masa depan wilayah pesisir Indonesia,” imbuhnya. 

    Izin dibekukan

    Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat belakangan mendapat sorotan buntut laporan Greenpeace Indonesia ihwal eksploitasi nikel di Indonesia Timur dan merusak ekosistem serta lingkungan di destinasi pariwisata Raja Ampat, Papua Barat. 

    Imbas laporan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi membekukan sementara KK PT Gag Nikel di kawasan Raja Ampat.

    Menurut Bahlil, berdasarkan laporan dari Ditjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, terdapat lima KK yang aktif di kawasan Raja Ampat, tetapi yang sudah beroperasi adalah milik anak usaha BUMN tambang, Antam.

    “Agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba, untuk status daripada IUP [KK, red.] PT Gag itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek,” kata Bahlil ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (5/6/2025).

    Ancam investor China

    Dalam perkembangan lain,  Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengancam usaha hilirisasi nikel, khususnya investor asal China, yang tidak mematuhi aspek environmental, social, and governance (ESG) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

    Luhut tidak menampik masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah dalam hal membenahi hilirisasi industri nikel.

    “Kita punya masalah di Morowali, tetapi kita akan membenahinya. Saya katakan kepada investor [yang masuk ke Morowali], jika kamu tidak perbaiki, saya akan tutup. Saya beri peringatan 1, peringatan 2, lalu saya tutup industri kamu. Saya juga informasikan juga kepada kolega saya di China,” kata Luhut di sela acara Critical Minerals Conference & Expo, Kamis (5/6/2025).

    Menurutnya, ketika hilirisasi nikel tidak taat dengan standar internasional maka pihak yang akan disalahkan adalah China dan Indonesia. Di sisi lain, Indonesia tidak mau menjadi korban dari investasi tersebut.

    “Jika Anda tidak comply dengan standar internasional, [pihak] yang akan disalahkan adalah China dan Indonesia. Dan kita tidak mau menjadi korban dari investasi ini.” tambah Luhut

    Untuk itu,  dia berharap pelaku industri nikel nasional dapat membentuk sebuah standar ESG yang selaras dan dapat diterima oleh pakem internasional juga.

    “Jadi ini bukan proses yang mudah. Saya rasa sekarang justru makin sulit dengan adanya situasi geopolitik. Akan tetapi, kita bisa bekerja sama, bertukar pikiran, dan bertukar best practices. Dengan demikian, semua negara berkembang dapat memiliki poin referensi tentang bagaimana kita membangun kebijakan nasional terkait dengan mineral kritis,” jelasnya.

    Untuk diketahui, pelaku industri nikel di Tanah Air tengah menyusun format standarisasi aspek ESG sektor pertambangan di dalam negeri, agar komoditas andalan Indonesia itu tidak tergilas oleh kampanye ‘dirty nickel’.