Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Momen Prabowo Naik Maung Bersama Kapolri Saat Cek Pasukan di HUT ke-79 Bhayangkara

    Momen Prabowo Naik Maung Bersama Kapolri Saat Cek Pasukan di HUT ke-79 Bhayangkara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pengecekan pasukan di HUT ke-79 Bhayangkara di Monas, Jakarta.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo hadir untuk menjadi inspektur upacara dalam peringatan ulang tahun Polri tersebut.

    Orang nomor satu di Indonesia itu tiba sekitar 07.58 WIB, nampak dia ditemani Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat menuju mimbar kehormatan.

    Sebelum memberikan amanatnya, Prabowo terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pasukan sekitar sekitar 20 menit. Dalam pemeriksaan itu, Prabowo ditemani Kapolri Jenderal Listyo Sigit dengan menggunakan maung berkelir hitam.

    “Lapor, pasukan siap diperiksa,” ujar Komandan Upacara, Irjen Pol Dadang Hartanto di Monas, Selasa (1/7/2025).

    Saat pemeriksaan, Prabowo serta Sigit terlihat memandangi pasukan yang tengah berbaris. Total ada 14 resimen yang berbaris dalam upacara kali ini. Misalnya, pasukan utama yang terdiri dari satuan utama Polri.

    Kemudian, resimen 2 dari STIK dan Lemdiklat, resimen 3 dari satuan Kabaharkam dan Samapta Polda Metro Jaya, resimen 4 terdiri dari pasukan gegana dan Brimob.

    Sisanya resimen 5-6 diisi olah Densis 88, Korpolairud, Korps Lalu Lintas (Korlantas), Propam hingga Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

    Di lain sisi, turut hadir juga sejumlah pejabat di lingkaran kabinet pemerintahan Prabowo. Mereka yakni
    Menteri Koperasi Budi Arie Wibowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Presiden ke-12, Ma’ruf Amin.

    Selanjutnya, anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid dna Yenny Wahid, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan hingga Mantan Wapres Try Sutrisno turut hadir dalam HUT ke-79 Bhayangkara ini.

  • Luhut Minta Jokowi Tak Diusir dari Solo Jika Ijazah Terbukti Palsu? Cek Faktanya!

    Luhut Minta Jokowi Tak Diusir dari Solo Jika Ijazah Terbukti Palsu? Cek Faktanya!

    PIKIRAN RAKYAT – Sebuah unggahan viral di platform X dan YouTube menampilkan tangkapan layar yang mengatasnamakan Tempo, dengan narasi, Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan disebut meminta masyarakat Solo agar tidak mengusir Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), jika terbukti ijazahnya palsu.

    Unggahan tersebut bahkan menampilkan tulisan besar yang berbunyi:

    “JOKOWI AKAN DI USIR OLEH MASYARAKAT SOLO JIKA BENAR IJASAHNYA PALSU”

    Namun, benarkah Luhut pernah membuat pernyataan seperti itu? Apakah artikel yang disebut-sebut dari Tempo tersebut memang benar adanya?

    Benarkah Itu Artikel Tempo?

    Setelah dilakukan penelusuran mendalam, tangkapan layar yang beredar tersebut dipastikan hasil suntingan alias palsu.

    Gambar Luhut yang ditampilkan dalam unggahan itu ternyata diambil dari rekaman video resmi acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar pada Kamis, 12 Juni 2025.

    Video lengkapnya dapat ditemukan di kanal YouTube resmi milik Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara itu, sebagaimana penelusuran Antara yang dikutip Minggu, 29 Juni 2025, redaksi berhasil merampungkan pengecekan dengan mengetik kata kunci “Luhut” di situs resmi Tempo.

    Hasilnya, tidak ditemukan artikel dengan judul, gambar, maupun isi seperti dalam unggahan yang beredar.

    Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat, turut memberikan klarifikasi terkait kabar tersebut.

    “Gambar yang beredar bukan tangkapan layar berita Tempo, karena berbeda secara tata letak, desain, dan gaya tulisan dengan standar yang ditetapkan media itu.”

    Dengan demikian, klaim yang menyebut Luhut meminta masyarakat Solo agar tidak mengusir Presiden Jokowi jika ijazahnya terbukti palsu adalah tidak benar dan tergolong hoaks.

    Dengan demikian, klaim narasi Luhut minta Jokowi jangan diusir jika ijazahnya terbukti palsu adalah keliru. ****

  • Temui Luhut, Gus Ipul Bahas Pengembangan Digitalisasi Penyaluran Bansos

    Temui Luhut, Gus Ipul Bahas Pengembangan Digitalisasi Penyaluran Bansos

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memenuhi undangan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor DEN, Kamis (26/6) siang. Pertemuan tersebut membahas pengembangan sistem digital penyaluran bantuan sosial.

    Gus Ipul menyampaikan digitalisasi menjadi keniscayaan dalam sistem pemerintahan, terlebih dalam upaya memastikan bansos yang tepat sasaran.

    “Kita akan menuju pemerintahan yang berbasis digital, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi perlindungan sosial. Ini dilakukan agar bansos tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata pada kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).

    Gus Ipul mengungkapkan Kemensos akan terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk berkolaborasi dengan DEN yang tengah mengembangkan kerangka e-government nasional.

    Ia pun menyampaikan permohonan maaf jika saat ini terdapat pengalihan bansos ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berbeda dari sebelumnya.

    Gus Ipul menegaskan penyaluran bansos saat ini sepenuhnya berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga ada yang layak atau tidak berhak menerima. Adapun KPM yang tidak berhak menerima akan dialihkan ke KPM yang berhak menerima.

    Gus Ipul berharap langkah ini dapat memperkuat tata kelola bansos yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. Adapun nantinya pematangan digitalisasi bansos juga segera dilakukan dengan melibatkan Kementerian Bappenas, BPS, Kemendagri, Komdigi serta beberapa instansi terkait.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketua KPPU Ngobrol Bareng Luhut, Bahas Sinergi dengan Pemerintah

    Ketua KPPU Ngobrol Bareng Luhut, Bahas Sinergi dengan Pemerintah

    Jakarta –

    Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa (Ifan) mengadakan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas perkembangan berbagai isu strategis di bidang persaingan usaha nasional.

    Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara KPPU dan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

    “Kami berharap komunikasi antar-lembaga dapat semakin diperkuat. KPPU siap bersinergi untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan bukan sekadar formalitas, namun menjadi masukan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi perekonomian nasional,” ujar Ifan, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).

    Sejak anggota KPPU periode 2024-2029 dilantik oleh Presiden RI pada 18 Januari 2024 lalu, sedikitnya ada 18 saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU kepada presiden, para menteri koordinator, serta pejabat tinggi lainnya.

    Rekomendasi tersebut mencakup sektor-sektor strategis yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, seperti pengadaan konstruksi dan properti, perdagangan elektronik dan otomotif, pertimbangan dan sektor ESDM. KPPU juga menaruh penting pengawasan atas berbagai aksi merger dan akuisisi korporasi di sektor ekonomi digital.

    Namun, Ifan mengungkapkan keprihatinannya terkait belum adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah terhadap sejumlah rekomendasi penting, seperti yang berkaitan dengan kebijakan harga avtur dan pengembangan jaringan gas kota, maupun isu strategis lainnya. Ketiadaan respons ini dinilai berpotensi menghambat terciptanya efisiensi pasar dan dapat merugikan konsumen dalam jangka panjang.

    Dalam pertemuan tersebut, Ifan turut mendorong agar Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) secara proaktif melakukan konsultasi dengan KPPU.

    Danantara dinilai harus banyak melakukan koordinasi dan membahas berbagai pilihan investasi yang berimplikasi pada peta persaingan di pasar. Koordinasi ini penting agar investasi strategis tetap sejalan dengan prinsip keterbukaan pasar, efisiensi, dan keadilan bagi semua pelaku usaha.

    Instrumen analisa kebijakan persaingan yang dimiliki KPPU saat ini, yakni Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) sesuai Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023, dapat menjadi alat untuk membantu Danantara dan pemerintah agar memastikan kebijakan yang disusun sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan tidak menciptakan hambatan pasar baru.

    Sebagai tindak lanjut, Ketua KPPU dan Ketua DEN menyepakati akan diadakan pertemuan berkala untuk membahas isu-isu strategis lintas sektor, sebagai kontribusi nyata menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil.

    Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

    Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki salah satu kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan persaingan usaha.

    (prf/ega)

  • Pelaminan Putri Pramono Jadi Titik Temu Megawati, Anies dan Pejabat Megapolitan 25 Juni 2025

    Pelaminan Putri Pramono Jadi Titik Temu Megawati, Anies dan Pejabat Megapolitan 25 Juni 2025

    Pelaminan Putri Pramono Jadi Titik Temu Megawati, Anies dan Pejabat
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Momen akad nikah putri bungsu Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    , Hanifa Fadhila, menjadi ajang pertemuan sejumlah tokoh nasional lintas kepentingan politik.
    Acara digelar di Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).
    Pantauan Kompas.com, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan
    Megawati Soekarnoputri
    menjadi salah satu tamu undangan yang hadir.
    Ia datang sekitar pukul 14.40 WIB mengenakan kebaya berwarna merah muda dengan tatanan rambut sanggul klasik.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung, mengenakan beskap berwarna senada, tampak keluar dari kediamannya menyambut langsung kedatangan Megawati.
    Selain Megawati, hadir pula Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan Gubernur Jakarta
    Anies Baswedan
    .
    “Selamat buat Mas Pram dan Mba Hani. Amanat yang dititipkan hari ini dituntaskan, memasuki babak baru. Selamat,” ucap Anies di lokasi, Rabu.
    Anies datang seorang diri dengan mengenakan batik lengan panjang berwarna hitam bermotif ukiran kuning. Ia menyampaikan bahwa istrinya, Fery Farhati, tidak dapat hadir karena tengah menjaga anak mereka, Mutiara Baswedan, yang baru saja melahirkan.
    “(Istri) lagi jagain Tia (Mutiara Baswedan),” lanjut Anies.
    Selain itu, sejumlah tokoh lain yang turut hadir di antaranya Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.
    Rumah dinas tersebut disulap dengan sentuhan adat Jawa yang kental. Empat janur kuning menghiasi pagar putih bagian depan sebagai simbol penyambutan.
    Petugas keamanan berseragam batik terlihat berjaga di gerbang rumah. Para tamu undangan diarahkan masuk ke dalam untuk mengisi buku tamu digital yang telah disediakan oleh tim wedding organizer.
    Suasana semakin sakral dengan alunan musik gamelan Jawa yang terdengar lembut dari dalam rumah.
    Di pintu utama, ucapan “selamat datang” terpampang di atas hiasan anyaman daun kelapa dan dua tandan pisang—simbol khas dalam tradisi pernikahan adat Jawa.
    Acara pernikahan tersebut tak hanya menjadi momen keluarga bagi Pramono Anung, tetapi juga menyatukan banyak tokoh lintas jabatan dan kepentingan dalam suasana non-formal dan penuh nuansa budaya.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Fitria Chusna Farisa)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Putin Pastikan Rosneft Tetap Ikut Garap Kilang Tuban

    Putin Pastikan Rosneft Tetap Ikut Garap Kilang Tuban

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rosneft akan tetap bekerja sama dengan Pertamina untuk menggarap proyek kilang migas di Tuban, Jawa Timur. Kepastian ini diungkapkan Putin usai menerima Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan kenegaraan di Istana Konstantinovsky, St Petersburg, Rusia, Kamis siang waktu setempat.

    “Perusahaan Rosneft dan perusahaan Pertamina melaksanakan proyek bersama membangun kilang minyak dan kompleks petrokimia di provinsi Jawa Timur,” kata Putin dalam keterangan pers bersama usai pertemuan, ditulis Jumat (20/6/2025).

    Rosneft dan Pertamina selama ini sedang mengembangkan kilang New Grass Root Refinery (NGRR) yang ditargetkan dapat memproduksi bahan bakar minyak (BBM) berkualitas seperti gasoline, diesel dan avtur hingga 229 ribu barel per hari.

    Proyek NGRR Tuban pun memproduksi bahan bakar minyak yang berkualitas Euro V. Kilang minyak di Tuban diperkirakan memiliki kapasitas produksi sebesar 300.000 barel per hari.

    Proyek tersebut didanai secara patungan atau joint venture antara Pertamina, yang berkontribusi 55%, dan perusahaan minyak asal Rusia yakni Rosneft yang menaruh 45% dari total dana.

    Dalam catatan detikcom, proyek ini saat ini sedang memasuki tahap akhir persiapan Final Investment Decision (FID) yang ditargetkan rampung pada kuartal IV tahun 2025.

    Namun demikian, nilai investasi proyek telah meningkat signifikan dari estimasi awal sebesar US$ 13,5 miliar menjadi sekitar US$ 23 miliar (setara Rp 377 triliun). Kenaikan ini dipengaruhi oleh faktor desain, pembebasan lahan, serta penyesuaian terhadap dinamika geopolitik dan nilai tukar.

    Proyek ini telah menyerap lebih dari 1.200 tenaga kerja lokal dan mencapai progres 62 hingga 94% dalam tahapan desain Front-End Engineering Design (FEED).

    Masalahnya, proyek ini diakui lambat progresnya karena bekerja sama dengan Rusia. Arifin Tasrif, yang sempat menjabat posisi Menteri ESDM menyatakan proyek kilang Tuban menghadapi tantangan lantaran bermitra dengan Rusia yang disanksi usai menyulut perang dengan Ukraina. Kala itu pemerintah khawatir apabila bekerja sama dengan Rusia, Indonesia bisa dimusuhi dunia.

    “Lagi kita upayakan ini, lagi susah ini, susahnya kan Rusianya nggak bisa jalan ya, kalau kita jalan sama Rusia kita dimusuhi,” kata Arifin di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (22/3/2024).

    Arifin mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga agar proyek ini terus berjalan. Diakuinya, proyek ini agak terlambat.

    RI Sempat Cari Investor Baru

    Pemerintah bahkan sempat mengatakan mau mencari mitra baru untuk proyek tersebut karena kesulitan bekerja sama dengan Rosneft. Hal ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan rapat terbatas yang kala itu masih dipimpin oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) medio 2023 yang lalu.

    “Rusia menghadapi blokade dan persoalan ekonomi dan geopolitik sehingga mungkin sulit untuk melanjutkan, dicarikan partner lain,” ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023) silam.

    “Karena Rusia kan kena masalah geopolitik dan kesulitan untuk investasi,” ujarnya.

    Pihaknya meminta Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM untuk mencari investor baru pada proyek ini. Namun, dia menegaskan proyek Kilang Tuban tetap masuk daftar PSN.

    Luhut Binsar Pandjaitan yang kala itu menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi pun sempat mengatakan Kilang New Grass Root Refinery and Petrochemical (NGRR) Tuban mulai banyak ditaksir investor dari berbagai negara. Dia mengisyaratkan posisi Rusia akan digantikan di proyek Kilang Tuban.

    Menurut Luhut, Pertamina sendiri kala itu tengah berupaya untuk melakukan pengerjaan pembangunan proyek kilang baru tersebut. Namun, Final Investment Decision (FID) atau keputusan final investasi yang dilakukan dengan perusahaan Rusia Rosneft tak kunjung dilakukan.

    “Ya sekarang lagi dikerjakan mereka (Pertamina), ada beberapa (investor lain) yang ingin masuk ke sana,” kata Luhut usai mengisi Seminar Nasional IKAXA 2023, Kamis (14/9/2023) silam.

    (acd/acd)

  • Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli yang Dibentuk Era Jokowi – Page 3

    Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli yang Dibentuk Era Jokowi – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti tindakan organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengusaha. Kepala negara pun memerintahkan TNI-Polri untuk menindak ormas-ormas tersebut.

    “Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Eks Menteri Menko Polhukam ini memastikan pemerintah akan memberikan tindakan terhadap ormas-ormas yang melakukan pungli hingga mengganggu jalannya investasi dan operasional pabrik.

    “Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik,” kata Luhut.

  • DEN jajaki peluang kolaborasi pembangunan sistem pangan dengan Belanda

    DEN jajaki peluang kolaborasi pembangunan sistem pangan dengan Belanda

    Ini adalah contoh nyata bagaimana kami membangun sistem pangan yang berkelanjutan berbasis komunitas, yang melibatkan berbagai sektor dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menjajaki peluang kerja sama dengan Belanda untuk membangun sistem pangan berkelanjutan di Indonesia.

    Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama delegasi Misi Ekonomi Belanda (Netherlands Economic Mission) menyambangi Danau Toba, Sumatera Utara.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Luhut mengatakan, Danau Toba dan sekitarnya menjadi salah satu daerah penting di Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam bidang pertanian.

    Ia merinci sejumlah inisiatif yang tengah dijalankan di area tersebut, di antaranya pembangunan pembibitan bawang putih di Humbang Hasundutan, pemulihan hutan kemenyan di Tapanuli, pertanian kopi Arabika di Samosir, serta produksi kakao di Karo dan Pakpak Barat.

    “Ini adalah contoh nyata bagaimana kami membangun sistem pangan yang berkelanjutan berbasis komunitas, yang melibatkan berbagai sektor dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Luhut.

    Dia menyampaikan, Indonesia ingin membuka kesempatan kerja sama dengan mitra global seperti Belanda untuk riset terapan, percobaan di rumah kaca, dan inovasi teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan.

    Indonesia pun berambisi untuk mencapai kemandirian pangan dan menjadi negara penghasil pangan utama, dengan memanfaatkan potensi alam Indonesia yang subur dan beragam.

    Program kerja sama dengan Belanda yang diharapkan dapat segera dimulai meliputi pengembangan teknologi rumah kaca, perbaikan bibit, reduksi kerugian pangan, serta pelatihan bagi petani.

    “Kerja sama ini sangat strategis untuk mempercepat pembangunan sistem pangan yang lebih baik, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk kawasan,” tambahnya.

    Selain itu, Luhut juga menyambut kehadiran banyak perusahaan Belanda terkemuka dalam sektor pertanian, seperti Rijk Zwaan, East-West Seed, Priva, Koppert, dan Wageningen University.

    Ia berharap kunjungan ini dapat membuka peluang investasi yang nyata, terutama di sektor pertanian Humbang Hasundutan, yang menawarkan produk hortikultura unggulan seperti kemenyan, kakao, minyak atsiri, dan bibit bawang putih berkualitas tinggi.

    Luhut juga menekankan pentingnya kemitraan yang lebih erat antara Indonesia dan Belanda untuk meningkatkan kapasitas riset dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

    Pemerintah Indonesia juga berharap dapat mengembangkan kesempatan pertukaran bagi peneliti dan mahasiswa untuk belajar di Belanda, khususnya di Wageningen University, yang dikenal secara global atas keunggulan dalam ilmu pertanian dan riset.

    “Mari kita jadikan misi ini lebih dari sekadar kunjungan. Ini adalah awal dari kerja sama yang lebih kuat, di mana petani, peneliti, dan bisnis kita tumbuh bersama, dan Indonesia serta Belanda bekerja sebagai mitra sejati untuk mencapai ketahanan pangan, ketahanan iklim, dan kemakmuran bersama,” tutur Luhut.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengembalian Empat Pulau Bukti No Viral No Justice!

    Pengembalian Empat Pulau Bukti No Viral No Justice!

    GELORA.CO -Kembalinya empat pulau dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ke wilayah administrasi Provinsi Aceh tidak lepas dari tekanan publik, baik melalui unjuk rasa maupun viralnya di media sosial. 

    “Kita tidak bisa menutup mata bahwa negara baru bertindak setelah tekanan publik menguat,” kata praktisi hukum dan advokat, Luhut Parlinggoman Siahaan, Selasa, 17 Juni 2025.

    Meski demikian, Luhut tetap mengapresiasi langkah tegas yang diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi bentuk koreksi atas kekeliruan administratif yang sempat meresahkan masyarakat Aceh.

    Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Dikatakan Luhut, keempat pulau itu sempat tercatat masuk wilayah administrasi Sumut karena kesalahan data sejak tahun 2008.

    Luhut menilai situasi ini menunjukkan lemahnya sistem deteksi dini dalam menangani persoalan administratif menyangkut wilayah dan identitas masyarakat lokal.

    “Dalam negara hukum yang sehat, keadilan seharusnya tidak bergantung pada seberapa viral suatu isu. Ketika masyarakat harus berteriak keras untuk didengar, itu menunjukkan kegagalan dalam mendengarkan sejak awal,” tegasnya.

    Mantan Ketua Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran ini memandang, polemik empat pulau ini harus menjadi pelajaran pemerintah agar tidak lagi bergantung dinamika opini publik dan tekanan media dalam memutuskan sebuah kebijakan.

    “Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pemangku kebijakan. Rakyat berhak mendapat keadilan, baik dalam senyap maupun dalam sorotan. Kasus ini membuktikan satu hal dengan terang: no viral, no justice,” tutup Luhut.

  • Kembalikan 4 Pulau ke Aceh, Jhon Sitorus: Tanda Prabowo Tak Mau Didikte Geng Solo

    Kembalikan 4 Pulau ke Aceh, Jhon Sitorus: Tanda Prabowo Tak Mau Didikte Geng Solo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, secara resmi mengembalikan status empat pulau yang sempat dipindahkan dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara.

    Keputusan ini dinilai sebagai langkah politik besar yang mencerminkan arah kebijakan mandiri Prabowo di tengah tekanan berbagai pihak.

    Pegiat media sosial Jhon Sitorus turut menanggapi keputusan tersebut.

    Ia menyebut bahwa langkah Presiden Prabowo merupakan sinyal kuat bahwa sang presiden tidak ingin tunduk pada tekanan dari kelompok tertentu.

    “Presiden Prabowo RESMI kembalikan 4 Pulau ke Aceh. Ini sebuah keputusan politik yang cukup besar dan signifikan di era Prabowo,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Selasa (17/6/2025).

    Ia juga menyebut bahwa keputusan ini secara tidak langsung membatalkan Kepmen 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang sebelumnya memicu polemik karena dinilai merugikan Aceh.

    “Ini sekaligus menegaskan kalo Prabowo tak ingin DIDIKTE oleh geng Solo. Kepmen 300.2.2-2138 Tahun 2025 batal dan hanya jadi sampah,” lanjutnya.

    Meski menyambut positif keputusan tersebut, Jhon mengingatkan publik untuk tetap mengawasi agar tidak ada kepentingan tersembunyi dalam kebijakan ini.

    “Tapi kita tetap kawal, semoga tidak ada embel-embel,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Jhon menyindir pihak-pihak yang sebelumnya diduga berada di balik upaya pemindahan, termasuk pertemuan dengan tokoh politik senior.

    “Silakan Bobby Nasution cs gigit jari. Pertemuan dengan Luhut jadi pepesan kosong belaka,” pungkasnya.

    Sebelumnya, perselisihan batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terkait sengketa 4 pulau menemui titik temu.