Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan ke Sejumlah Purnawirawan TNI, Ini Daftar Lengkapnya – Page 3

    Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan ke Sejumlah Purnawirawan TNI, Ini Daftar Lengkapnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar jenderal kehormatan bintang empat kepada sejumlah purnawirawan TNI dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    Salah satu tokoh yang dianugerahi yakni, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sjafrie sebelumnya berpangkat Letnan Jenderal (Purn) dan merupakan mantan ajudan Presiden kedua RI Soeharto. Dia merupakan sahabat akrab sejak menempuh pendidikan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Selain Sjafrie, Prabowo menganugerahkan gelar jenderal kehormatan kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) M. Herindra, mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) Agus Sutomo, mantan Menteri Penerangan Letjen (Purn) Yunus Yosfiah, dan mantan Gubernur DKI Letjen (KKO) Ali Sadikin. Dengan begitu, mereka kini bergelar Jenderak Kehormatan.

    Jenderal Kehormatan ini juga pernah didapat Prabowo saat menjadi Menteri Pertahanan pada 28 Februari 2024. Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mendapat gelar serupa.

    Prabowo juga memberikan gelar jenderal kehormatan bintang 2 dan 3. Pemberian gelar jenderal kehormatan bintang 4, 3, dan 2 ini karena mereka dianggap berjasa dan berhasil dalam menjalankan tugas-tugasnya.

     

  • Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun? Nasional 8 Agustus 2025

    Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun? Nasional 8 Agustus 2025

    Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto akan melantik Wakil Panglima TNI dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, pada 10 Agustus 2025.
    Posisi tersebut akan kembali diisi, setelah 25 tahun kosong. Nama terakhir yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI adalah Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada 1999-2000.
    Jabatan Wakil Panglima TNI diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perpres tersebut diteken oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Dalam Pasal 15 ayat (1) Perpres 66/2019, Wakil Panglima TNI merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas atau Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
    Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2) Perpres 66/2019 mengatur empat tugas Wakil Panglima TNI, yakni:
    Namun sebelum Jokowi meneken Perpres 66/2019, posisi Wakil Panglima TNI sesungguhnya telah dihapus oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Keputusan penghapusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 65/TNI/2000 tanggal 20 September 2000 yang ditandatangani oleh Gus Dur.
    Dikutip dari pemberitaan
    Harian Kompas
    pada 21 September 2000, Marsekal Muda Budhy Santoso yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Militer mengatakan bahwa alasan Gus Dur menghapus jabatan Wakil Panglima itu sebagai upaya perampingan dan efisiensi di jajaran TNI.
    Dengan keluarnya Keppres 65/TNI/2000, Fachrul Razi yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI pun diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
    Dalam Keppres itu juga disebutkan bahwa Gus Dur menyampaikan terima kasih atas tugas yang telah diemban oleh Fachrul Razi.
    Setelah 19 tahun berselang, Jokowi meneken Perpres 66/2019 yang kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI.
    “Panglima dibantu oleh Wakil Panglima,” bunyi Pasal 14 ayat (3) Perpres 66/2019.
    Meski Jokowi sudah menerbitkan peraturan presiden yang menghidupkan lagi pos wakil panglima TNI, tetapi belum ada jenderal bintang empat yang ditunjuk mengisi kursi tersebut.
    “Kelembagaannya kan sudah ada, sudah ditanda tangan. Untuk pengisian memang belum,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
    Jokowi menambahkan, langkahnya yang memunculkan kembali pos wakil panglima TNI ini berdasarkan usulan yang telah lama disampaikan. Tujuannya adalah untuk membantu Panglima mengelola manajemen TNI yang begitu besar.
    “Ini kan mengelola sebuah manajemen yang besar. Coba berapa TNI kita yang tersebar dari sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” kata Jokowi.
    Dok. Puspen TNI Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau pelaksanaan Geladi Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lanud Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/8/2025).
    Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan respons soal kabar akan dilantiknya Wakil Panglima oleh Prabowo.
    Menurut Agus, jabatan Wakil Panglima TNI memang selama ini sudah ada dalam organisasi korps militer. Hanya saja, sosok Wakil Panglima TNI baru akan dilantik.
    “Itu organisasinya sudah ada Wakil Panglima TNI itu. Sudah ada organisasinya, cuma, baru dilantik sekarang,” ujar Agus, usai memberikan pembekalan pengarahan retret Kadin Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Kendati demikian, Kristomei belum mengungkap nama yang akan mengisi posisi Wakil Panglima TNI yang terakhir ditempati oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
    Adapun dalam Lampiran Perpres 66/2019, dijelaskan bahwa Wakil Panglima TNI diisi oleh perwira tinggi (Pati) bintang 4.
    Berdasarkan penelusuran Kompas.com, saat ini setidaknya terdapat tiga perwira aktif berbintang 4 di tubuh TNI.
    Pertama adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ia diketahui merupakan perwira tinggi dengan empat bintang sejak 29 November 2023
    Maruli Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) pada 1992 yang berasal dari kecabangan infanteri (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra. Ia diketahui juga merupakan menantu dari Luhut Binsar Panjaitan.
    Sebelum menduduki posisi KSAD, Maruli Simanjuntak menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis AD (Pangkostrad).
    Nama kedua adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. Ia dilantik sebagai KSAL pada 28 Desember 2022
    Muhammad Ali adalah lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989 dan mengawali kariernya sebagai Perwira Depops KRI Sigalu 857 pada 1990.
    Ia juga merupakan ajudan Wakil Presiden Boediono pada 2012-2014. Muhammad Ali juga pernah menjabat sebagai Pangkogabwilhan pada 2021 hingga 2022.
    Nama terakhir yang tercatat sebagai perwira bintang empat adalah Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.
    Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1993. M Tonny Harjono juga dipercaya menjadi Ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga 2016.
    Tonny juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus KSAU dan Pangkogabwilhan II. Hingga pada 5 April 2024, Tonny resmi dilantik sebagai KSAU.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Data Pertumbuhan Ekonomi Diragukan, Luhut: Sudah Bagus, Malah Bisa Lebih Tinggi Lagi Nasional 6 Agustus 2025

    Data Pertumbuhan Ekonomi Diragukan, Luhut: Sudah Bagus, Malah Bisa Lebih Tinggi Lagi Nasional 6 Agustus 2025

    Data Pertumbuhan Ekonomi Diragukan, Luhut: Sudah Bagus, Malah Bisa Lebih Tinggi Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa lebih tinggi lagi dari 5,12 persen.
    Hal tersebut Luhut sampaikan saat menjawab keraguan ekonom mengenai data pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) itu.
    “Saya kira sudah bagus. Malah bisa lebih tinggi lagi kalau deregulasinya jalan,” ujar Luhut di Istana, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    Adapun BPS melaporkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Semester I 2025 mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, menjelaskan bahwa ekonomi nasional pada kuartal II-2025 tumbuh sebesar 4,99 persen secara tahunan (year on year/yoy).
    Angka ini tercatat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Semester I-2024 yang mencapai 5,08 persen.
    “Kumulatif ekonomi Indonesia pada Semester I 2025 itu mencapai 4,99 persen,” ujar Edy dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, dikutip pada Rabu (6/8/2025).
    Edy mengungkapkan, meskipun pertumbuhan pada kuartal II-2025 tercatat mencapai 5,12 persen, namun capaian pada kuartal I-2025 yang hanya sebesar 4,87 persen membuat angka kumulatif Semester I sulit menembus level di atas 5 persen.
    Karena pertumbuhan ekonomi di kuartal I cukup rendah, maka meskipun kuartal II lebih tinggi, tetap belum mampu mengerek pertumbuhan kumulatif semester ke level di atas 5 persen.
    Ia menambahkan, angka pertumbuhan ini dihitung berdasarkan nilai tambah dari kedua kuartal yang kemudian dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (cumulative to cumulative/c to c).
    “Ini selama Kuartal I dan Kuartal II digabungkan yang nilai tambahnya, kemudian kita bandingkan dengan nilai tambah yang ada pada periode yang sama pada tahun lalu atau c to c, maka diperoleh pertumbuhan ekonomi di Semester I 2025,” beber Edy.
    Sementara itu, dikutip dari KONTAN, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang dirilis oleh BPS.
    Menurutnya, data BPS tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan dan banyak ditemui kejanggalan.
    “Ada beberapa data yang janggal, salah satunya soal pertumbuhan industri pengolahan. Selisih datanya terlalu berbeda antara BPS dan Purchasing Managers Index Manufaktur,” tutur Bhima kepada Kontan.
    Sebagai informasi, S&P Global mencatat bahwa PMI Manufaktur Indonesia berada di bawah ambang ekspansi atau kontraksi sepanjang kuartal II-2025.
    Tercatat, pada April indeks berada di level 46,7, naik tipis di Mei menjadi 47,4, namun kembali melemah pada Juni ke posisi 46,9.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo puji Menko Airlangga dan tim menteri bidang ekonomi

    Presiden Prabowo puji Menko Airlangga dan tim menteri bidang ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memuji secara khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta tim menteri bidang ekonomi karena mereka dinilai berkinerja baik di tengah gejolak geopolitik dan geoekonomi global.

    “Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) dengan timnya dibantu oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita), Menteri Perdagangan (Budi Santoso), dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (Luhut Binsar Pandjaitan) dengan timnya juga, Menteri Investasi (Rosan Perkasa Roeslani), semua melaksanakan,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Presiden kemudian lanjut berterima kasih kepada Menteri Luar Negeri Sugiono karena aktif menjalankan tugasnya berdiplomasi untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk saat Indonesia dikenakan tarif impor yang cukup tinggi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi. Kita berunding, kita tidak emosional, kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas Pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita, dan keluarga mereka,” ujar Presiden Prabowo.

    Dalam arahannya itu, Presiden Prabowo menekankan betapa pentingnya mempertahankan kerja sama tim yang saat ini telah terbangun antarmenteri Kabinet Merah Putih.

    “Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerja sama, hasil team work. Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) dibantu oleh menteri-menteri lain, Menteri Keuangan dibantu oleh TNI, dan polisi, juga Kejaksaan,” sambung Presiden.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

    Presiden Prabowo mengawali agenda Sidang Kabinet Paripurna dengan memberikan arahan pendahuluan, yang kemudian dilanjutkan dengan laporan masing-masing menteri, terutama mereka yang bertugas sebagai ketua satuan tugas (satgas) dan menteri-menteri yang kementeriannya bertindak sebagai leading sector dalam program-program lintas kementerian pemerintah.

    “Kita prioritaskan tentunya para menteri sebagai leading sector, katakanlah sebagai ketua satgas di bidang masing-masing yang prioritas, pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, kemudian pembangunan SDM (sumber daya manusia), kesehatan, perumahan. Saya persilakan Sekretaris Kabinet (Teddy Indra Wijaya) untuk mengatur laporan masing-masing,” kata Presiden Prabowo.

    Selepas itu, Seskab Teddy mengumumkan urutan menteri-menteri yang melaporkan kinerjanya kepada Presiden, yang diawali oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai Rancangan APBN 2026.

    Namun, sebelum Sri Mulyani melaporkan itu kepada Presiden, agenda Sidang Kabinet Paripurna lanjut digelar tertutup.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anak Buah Luhut Beberkan Mesin Penggerak Pertumbuhan Ekonomi RI 5,12%

    Anak Buah Luhut Beberkan Mesin Penggerak Pertumbuhan Ekonomi RI 5,12%

    Jakarta –

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12% pada kuartal II-2025. Angka ini cukup mengejutkan karena bertolak belakang dengan proyeksi banyak ekonom.

    Data BPS juga lebih tinggi dari perkiraan Firman yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 4,9%. Prediksi Firman disampaikan beberapa menit sebelum BPS menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi.

    Firman menyebut terdongkraknya ekonomi Indonesia kemungkinan dipicu oleh angka pertumbuhan investasi yang mencapai 6,99%. Firman juga menilai capaian ekspor pada kuartal dua cenderung positif.

    Menurutnya pertumbuhan ekonomi 5,12% sudah sesuai dan dapat dijelaskan oleh indikator ekonomi pada kuartal II 2025. Meski masih ada tekanan di beberapa sisi, namun terdapat perbaikan dibandingkan kuartal I 2025.

    Saat dikonfirmasi apakah perbedaan data BPS dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi lainnya bakal mempengaruhi kepercayaan investor, Firman menyebut hal itu perlu dilihat lebih detail terlebih dahulu.

    “Saya kira nanti kita perlu lihat lagi lebih detail, tapi sekilas angkanya masih cukup bisa dijelaskan dengan data-data indikator yang keluar di kuartal II. Kalau nggak salah C nya sebenarnya masih di bawah 5%, berarti kan menunjukkan ada tekanan di sisi daya beli, tapi ada perbaikan dibandingkan kuartal II kemarin,” jelas Firman ditemui di Hotel JS Luwansa, Selasa (5/8/2025).

    “Yang mendorong (pertumbuhan ekonomi) ya tadi dari sisi investmentnya, karena dari impor barang modal kelihatannya masih sangat tinggi di kuartal II. dan ini didorong oleh impor mesin di kuartal II kemarin,” tambah Firman.

    Sebagai informasi, BPS mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% YoY, naik dari kuartal I yang sebesar 4,89%. Konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 54,25% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Firman yakin pemerintah bisa mengejar target pertumbuhan 5,2% tahun 2025. Beberapa hal yang perlu didorong adalah relaksasi dari sisi kebijakan moneter, percepatan realisasi belanja pemerintah, hingga eksekusi dari program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun para ekonom memperkirakan pertumbuhan tak akan sampai angka 5% di periode ini. Namun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II tercatat mencapai Rp 5.947 triliun. BPS menyebut pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year-on-year/yoy) berada di angka 5,12%. Lalu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya tercatat tumbuh 4,04%.

    Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, memproyeksikan angka pertumbuhan di kuartal II tak akan menyentuh 5%. Tauhid cukup kaget ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,12%.

    “Angka pertumbuhan ekonomi ini ya ditetapkan pemerintah 5,12% agak kaget. Di luar perkiraan banyak orang termasuk saya yang memperkirakan di bawah 5%. Bahkan jauh, sekitar 4,8%, 4,9%. Saya sempat perkirakan antara 4,7% sampai 5,0%” ujarnya kepada detikcom, Selasa (5/8/2025).

    Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira yang memperkirakan pertumbuhan kuartal II-2025 hanya berada di kisaran 4,5-4,7% yoy, bahkan lebih rendah dari realisasi kuartal I-2025 yang sebesar 4,87%. Menurutnya, lesunya daya beli masyarakat jadi penyebab utama.

    “Pertumbuhan kuartal II-2025 di kisaran 4,5-4,7% yoy, karena tidak ada lagi pendorong musiman setelah Lebaran, daya beli sedang lesu,” ujar Bhima.

    (ily/kil)

  • Anak Buah Luhut Sebut Kondisi Dunia Makin Tidak Jelas, Ekonomi Juga Lesu

    Anak Buah Luhut Sebut Kondisi Dunia Makin Tidak Jelas, Ekonomi Juga Lesu

    Jakarta –

    Dunia sedang menghadapi puncak ketidakpastian tertinggi sepanjang sejarah. Hal ini dihitung berdasarkan Global Economic Policy Uncertainty Index yang membaca sejumlah indikator perkembangan global.

    Menurut Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat ketidakpastian itu berasal dari berbagai dinamika, misalnya kenaikan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump hingga pecahnya konflik di berbagai kawasan. Sekadar informasi, DEN merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberi nasihat kepada presiden terkait kebijakan ekonomi. DEN dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Saat ini kita menghadapi situasi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian. Kalau kita lihat ini ada Global Uncertainty Index yang menggambarkan ketidakpastian yang ada di dunia. Tahun 2025 kita mencapai titik yang paling tinggi dalam sejarah indeks ini pernah ada,” ujarnya dalam Katadata Policy Dialogue di Hotel Luwansa di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    “Faktornya ada banyak, ada Trump Tarif, ada perang dan lain-lain termasuk perubahan. Perubahan yang sifatnya structural seperti perubahan iklim dan AI. Jadi kita sedang menghadapi situasi dunia yang penuh ketidakpastian,” tambah dia.

    Beberapa faktor lain mencakup pelambatan ekonomi China, pertumbuhan ekonomi Eropa yang rentan, perubahan global supply chain, isu ketahanan pangan global, hingga divergensi kebijakan global.

    Tingginya ketidakpastian menggerus angka pertumbuhan ekonomi dunia. Tahun ini saja International Monetary Fund (IMF) sudah mengoreksi angka pertumbuhan ekonomi dunia sebanyak 3 kali.

    “Di Januari mereka memprediksi 3,3%, tapi di bulan April mereka koreksi menjadi 2,8%. Minggu lalu mereka koreksi menjadi 3% lagi, tetapi masih relatif lebih rendah dibandingkan bulan Januari,” tuturnya.

    Seiring dengan penurunan ekonomi dunia, volume perdagangan dunia juga anjlok. Harga komoditas internasional, terutama batu bara juga terkoreksi cukup dalam, hingga foreign direct investment yang kian menyusut.

    “Jadi kita dihadapkan pada situasi yang kurang kondusif. Sementara di satu sisi kita juga memiliki target-target yang cukup tinggi. Untungnya semua tekanan global ini membuat hampir semua negara dikoreksi ke bawah. Indonesia proyeksinya IMF di 4,8% untuk tahun 2025. Tapi kan kita punya targeting lebih tinggi daripada itu. Tahun 2025 kita targetnya 5,2%. tutupnya.

    Lihat juga Video: Video Fenomena Rojali di Tengah Krisis Daya Beli

    (ily/kil)

  • Silang Pendapat Pengusaha & BGN soal Impor Food Tray untuk MBG

    Silang Pendapat Pengusaha & BGN soal Impor Food Tray untuk MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah melonggarkan impor food tray atau nampan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai penolakan dari kalangan pengusaha di dalam negeri.

    Pengusaha menilai kebijakan tersebut tidak tepat karena dapat mengancam nasib industri lokal. Apalagi, para pelaku industri lokal disebut telah mengucurkan investasi yang cukup besar untuk bisa memproduksi food tray.

    Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI) mengatakan industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG untuk 82,9 juta penerima di 2025.

    Pengurus APMAKI Robert Susanto menyampaikan, anggota APMAKI sendiri sudah mampu memproduksi hingga 10 juta food tray per bulannya. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa produksi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan food tray untuk program MBG.

    “Itu pun belum dalam kondisi digas [produksi] secara maksimum. Dengan kondisi yang sedang-sedang saja, sudah mampu produksi 10 juta [food tray] per bulan,” kata Robert dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).

    Menurutnya, adanya perbedaan pandangan terkait dengan produksi food tray ini terjadi lantaran tidak ada koordinasi antara produsen dengan pemerintah. 

    Selama ini, Robert mengaku bahwa produsen dalam negeri berjalan sendiri tanpa adanya pendampingan dari kementerian terkait. “…sehingga seolah-olah produsen dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk program MBG ini,” ujarnya.

    Di sisi lain, asosiasi keberatan dengan hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu. Regulasi itu memberikan kelonggaran impor food tray untuk kebutuhan program MBG. 

    Hapus Izin Impor

    Sekretaris Jenderal APMAKI Alie Cendrawan mengatakan, kebijakan itu dapat merugikan produsen lokal lantaran produk impor yang masuk kemungkinan memiliki harga yang lebih rendah dari produksi dalam negeri. Kendati begitu, dia tidak mengungkap negara asal impor food tray yang dimaksud.

    Agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk impor, Alie mengharapkan agar pemerintah dapat melonggarkan bahkan menghapus izin impor untuk kepentingan industri dalam negeri, khususnya bahan baku.

    “Kalau bisa peraturan itu dihapus. Itu lebih penting daripada [impor] barang jadi, sedangkan kami ini pengusaha kesulitan untuk cari bahan baku dan bahan baku lokal masih mahal, terlalu mahal,” tuturnya.

    Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). -JIBI/Bisnis/Arief Hermawan

    Lebih lanjut, Alie juga mengungkapkan bahwa pengusaha saat ini memilih untuk menahan investasinya dalam program MBG imbas kebijakan pemerintah membuka keran impor food tray.

    Alie menjelaskan sejak pemerintah memperkenalkan program MBG, sejumlah pengusaha di sektor wadah makanan turut terlibat dengan berinvestasi langsung dalam program tersebut.

    “Kami ini berangkat dari ingin membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis, itu awalnya,” ujarnya.

    Alie mengungkap, investasi ini berangkat dari pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangannya yang sempat mengajak pengusaha dalam negeri untuk membangun pabrikan food tray atau peralatan makan lainnya guna mendukung program MBG, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor.

    Diharapkan, pembangunan pabrik-pabrik baru dapat berkontribusi terhadap ekonomi nasional hingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.

    “Berangkat dari situ, maka kami-kami ini berinvestasilah di pabrikan. Dalam investasi pabrikan ini tidak satu perak dua perak, miliar, Rp300-an miliar,” ungkapnya.

    Namun dalam perjalanannya, para pengusaha menahan investasinya, usai pemerintah melonggarkan impor food tray untuk program MBG.

    “Tiba-tiba datanglah regulasi [Permendag No.22/2025] sehingga terbukalah semua pihak bisa mengimpor food tray,” ujarnya.

    Respons BGN

    Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara usai pengusaha lokal keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang melonggarkan importasi food tray untuk program MBG.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, pemerintah sejak tahun lalu telah meminta produsen yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makanan (ASPRADAM) dalam negeri meningkatkan produksi food tray guna memenuhi kebutuhan MBG.

    Namun, Dadan mengungkap bahwa permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh para pengusaha.

    “Saya sudah meminta kepada ASPRDAM sejak Juni 2024 untuk produksi dan mereka tidak bergeming untuk menindaklanjuti,” ungkap Dadan kepada Bisnis, Minggu (3/8/2025).

    Sejumlah murid menyantap menu makanan di SDN Cilangkap 5, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Pemerintah resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan serentak di 26 Provinsi di Indonesia. JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

    Menurutnya, pengusaha dalam negeri baru mulai bergerak ketika program MBG berjalan dan animo mitra mengalami peningkatan. Dia menilai, jika pengusaha sejak awal memenuhi permintaan food tray untuk kebutuhan MBG, kebijakan pelonggaran impor food tray mungkin tidak akan dilakukan.

    Dadan menuturkan, BGN setidaknya membutuhkan sekitar 70 juta unit food tray untuk November 2025. Dengan produksi dalam negeri yang diklaim mencapai 10 juta unit per bulan, artinya kata dia, hanya 40 juta unit food tray yang dapat disiapkan oleh pengusaha lokal hingga November 2025.

    “Andaikan, ASPRADAM lebih awal memenuhi permintaan, pemerintah tidak perlu membuka keran impor,” katanya.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu.

    Melalui beleid itu, pemerintah memberikan kelonggaran impor food tray untuk kebutuhan program MBG. Keputusan ini diambil lantaran pemerintah menilai produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk program MBG yang ditargetkan mencapai 82,9 juta orang tahun ini.

    Kala itu, Dadan mengungkap bahwa industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 2 juta unit food tray.

    “Kalau 2 juta [food tray] per bulan dikalikan sisa bulan ini, 6 [bulan]. Berarti kan 12 juta [food tray]. Sementara kita kan pasti akan masih membutuhkan lebih dari itu,” kata Dadan ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

  • Prabowo dan Luhut Cs Bahas Strategi Ekonomi di Hambalang

    Prabowo dan Luhut Cs Bahas Strategi Ekonomi di Hambalang

    Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk membahas kondisi perekonomian nasional dan arah kebijakan strategis ke depan. 

    Adapun anggota DEN yang hadir adalah Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Anggota DEN yakni Firman Hidayat, Septian Hario Seto, Arief Anshory Yusuf, dan Heriyanto Irawan. Presiden Prabowo berharap agar pertemuan ini bisa menciptakan keberhasilan bagi Indonesia.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan keterangan DEN yang disampaikan kepada Presiden tentang tantangan ekonomi global dan peluang strategis Indonesia di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Pertemuan Prabowo dan DEN tersebut digelar di kediaman pribadi Prabowo, tepatnya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Kamis (31/7/2025). 

    “Dunia saat ini tengah menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian bahkan tertinggi dalam sejarah. Situasi ini menuntut kewaspadaan dan kesiapan dalam mengambil langkah-langkah antisipatif,” tulis Teddy dalam keterangan tertulis.

    Kendati demikian, Teddy menyampaikan bahwa optimisme tetap mengemuka, Indonesia diperkirakan mampu menjaga pertumbuhan ekonominya di tingkat yang relatif tinggi dibandingkan negara lain.

    “Hal ini mencerminkan fundamental ekonomi nasional yang tetap solid,” ucapnya.

    Teddy juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo menegaskan pentingnya antisipasi dan strategi konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi. 

    “Kepala Negara pun memberikan arahan agar di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita harus tetap waspada dan menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menjaga daya tahan serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Teddy.

    Salah satu peluang strategis yang menjadi sorotan adalah keberhasilan Indonesia dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut dinilai mampu mendorong ekspor dan investasi, khususnya pada sektor padat karya yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

    Selain itu, deregulasi juga kembali ditekankan sebagai faktor kunci percepatan ekonomi. “Penyederhanaan regulasi akan menjadi katalis untuk percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

  • Presiden Prabowo rapat dengan Luhut, beri arahan DEN jaga pertumbuhan

    Presiden Prabowo rapat dengan Luhut, beri arahan DEN jaga pertumbuhan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta anggota DEN di kediaman pribadi Presiden, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberi arahan kepada Dewan Ekonomi Nasional untuk menyiapkan langkah-langkah konkret menjaga pertumbuhan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global.

    “Kepala Negara (Presiden Prabowo, red.) memberikan arahan agar di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita harus tetap waspada dan menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menjaga daya tahan serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Seskab Teddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis, membagikan salah satu isi arahan Presiden Prabowo saat rapat.

    Dewan Ekonomi Nasional, yang dipimpin oleh Luhut, melaporkan kepada Presiden Prabowo situasi global yang penuh ketidakpastian sehingga perlu waspada dan siap untuk mengantisipasi berbagai risiko dan gangguan yang dapat mengancam perekonomian nasional.

    Walaupun demikian, Seskab Teddy menyampaikan dalam rapat tersebut disampaikan oleh DEN bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tetap diproyeksikan pada tingkat yang lebih tinggi daripada negara-negara lain mengingat fundamental ekonomi Indonesia yang kuat dan solid.

    “Keberhasilan Indonesia dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat menjadi peluang strategis, terutama untuk mendorong ekspor dan investasi pada sektor padat karya yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja,” sambung Seskab Teddy.

    Di hadapan Presiden Prabowo, DEN juga menyampaikan deregulasi tetap menjadi kunci utama, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    “Penyederhanaan regulasi akan menjadi katalis untuk percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Seskab Teddy membagikan salah satu laporan DEN kepada Presiden.

    Di kediaman pribadi Presiden, Ketua DEN Luhut Binsar didampingi beberapa anggota DEN, salah satunya Arief Anshory. Jajaran dari DEN terlihat kompak mengenakan batik, sebagaimana dilihat dari foto-foto yang dibagikan oleh Sekretariat Kabinet.

    Sementara itu, Presiden Prabowo didampingi di antaranya oleh Seskab Teddy, dan profesional muda yang saat ini menjadi Staf Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Bahas Kondisi Ekonomi Terkini Bareng Luhut cs, Ini Hasilnya

    Prabowo Bahas Kondisi Ekonomi Terkini Bareng Luhut cs, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus membahas kondisi perekonomian nasional dan arah kebijakan strategis Pemerintah. Dia mengundang Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan serta jajarannya.

    Rapat berlangsung di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Jawa Barat, Kamis (31/7/2025). Dalam pertemuan ini, DEN menyampaikan dunia tengah menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian bahkan tertinggi dalam sejarah.

    Situasi ini menuntut kewaspadaan dan kesiapan dalam mengambil langkah-langkah antisipatif. Namun di tengah tantangan global tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berada pada tingkat yang tinggi dibandingkan negara-negara lain.

    “Hal ini mencerminkan fundamental ekonomi nasional yang tetap solid,” dikutip dari keterangan resmi di Instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (31/7/2025).

    Rapat Presiden Prabowo dengan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan jajaran Foto: Foto: Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden

    Pada rapat itu, Prabowo juga memberikan arahan khusus agar semua pihak tetap waspada dan menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menjaga daya tahan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi ketidakpastian di dunia.

    Keberhasilan Indonesia dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat disepakati menjadi peluang strategis, terutama untuk mendorong ekspor dan investasi pada sektor padat karya yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

    “Dalam kesempatan ini, DEN juga menekankan bahwa deregulasi tetap menjadi kunci utama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyederhanaan regulasi akan menjadi katalis untuk percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tulis keterangan Sekretariat Kabinet.

    Rapat Presiden Prabowo dengan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Seskab Teddy Foto: Foto: Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden

    (hal/hns)