Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • 1 Cuma Megawati Presiden yang Absen di HUT ke-80 RI, Luhut Bilang Begini Nasional

    1 Cuma Megawati Presiden yang Absen di HUT ke-80 RI, Luhut Bilang Begini Nasional

    Cuma Megawati Presiden yang Absen di HUT ke-80 RI, Luhut Bilang Begini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, angkat bicara mengenai ketidakhadiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dalam upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
    Luhut mengatakan, dirinya sebenarnya berharap para mantan Presiden yang hadir dalam upacara perdana Prabowo lengkap.
    Namun, dia memaklumi jika memang Megawati berhalangan hadir.
    “Ya memang kita berharap lengkap, tapi mungkin Ibu Mega berhalangan, enggak apa-apa,” ujar Luhut, di Istana, Minggu.
    Luhut menyebut, kekompakan adalah kunci.
    Dia menekankan penting bagi pemerintah untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka bersatu.
    “Saya pikir seperti yang sudah katakan tadi, kekompakan itu menjadi kunci ya. Jadi, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Pak Presiden Prabowo, kan ini 3 presiden yang terpilih. Yang pertama dulu saya kira Pak SBY, kedua Pak Jokowi, yang ketiga sekarang Pak Prabowo,” tutur dia.
    “Saya kira 1 momen yang bagus untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa kita ini satu,” imbuh Luhut.
    Diketahui, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam upacara HUT RI perdana Presiden Prabowo Subianto.
    Namun, Megawati memilih hadir dalam acara di PDI-P pada hari ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sufmi Dasco, Zulhas, Luhut bagikan makna HUT Ke-80 RI bagi mereka

    Sufmi Dasco, Zulhas, Luhut bagikan makna HUT Ke-80 RI bagi mereka

    “Merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan,”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membagikan makna 80 tahun Republik Indonesia berdiri bagi diri mereka masing-masing.

    Di sisi samping Istana Merdeka, Jakarta, Minggu siang, selepas rangkaian Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi, Sufmi Dasco menyoroti makna kekompakan dalam peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    “Hari ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan, dengan kesan yang menurut saya berbeda dengan di waktu yang lalu. Ada kekuatan alutsista kita, dan kekompakan TNI-Polri dalam memperingati kemerdekaan, dan tadi macam-macam kesenian yang tidak biasa,” kata Dasco menjawab pertanyaan wartawan.

    Sementara itu, Menko Zulhas, di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, membagikan makna 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia bagi dirinya.

    “Merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan,” kata Zulhas menjawab pertanyaan wartawan.

    Zulhas, saat ditanya apakah optimistis mimpi-mimpinya untuk Indonesia itu dapat terwujud, menyebut tujuan untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, dan merdeka dari kemiskinan itu saat ini diupayakan melalui berbagai program pemerintah, yang merupakan tindak lanjut atas visi Presiden Prabowo Subianto, Asta Cita.

    “Itu program Asta Cita, prioritas pertama, merdeka dari kurang gizi, merdeka dari stunting, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kelaparan,” sambung Zulhas.

    Kemudian, ada juga Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen pengingat jajaran pemerintah untuk terus bekerja keras mewujudkan target-target yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo.

    “Ya kita lihat tadi, Presiden kasih target defisit kita mendekati 0 pada tahun 2027. Kita harus kerjalah,” kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan.

    Presiden Prabowo Subianto, yang mengenakan setelan beskap Melayu lengkap dengan kain songket di pinggang, memimpin untuk pertama kalinya Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperingati HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Minggu pagi.

    Sebanyak 8.000 orang memenuhi area Istana Merdeka mengikuti rangkaian upacara yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Sebagian besar peserta upacara merupakan masyarakat umum. Selepas mengikuti prosesi upacara, Istana Kepresidenan RI untuk pertama kalinya menggelar pesta rakyat di halaman tengah.

    Berbagai pedagang makanan dan pelaku UMKM yang biasa menjajakan dagangannya di sekitar Istana diajak untuk menyajikan makanan dan minuman serta cemilan-cemilan bagi seluruh peserta upacara saat pesta rakyat berlangsung. Di halaman tengah, ada juga panggung musik yang menghibur masyarakat selepas mengikuti upacara.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT ke-80 RI, Luhut Komitmen Kerja Keras Wujudkan Target Prabowo Defisit APBN 0%

    HUT ke-80 RI, Luhut Komitmen Kerja Keras Wujudkan Target Prabowo Defisit APBN 0%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri Upacara HUT ke-80 Republik Indonesia (RI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Luhut tiba di Istana lewat pintu Jalan Veteran, Jakarta Pusat, didampingi oleh istrinya, Devi Simatupang.

    Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi Kabinet Indonesia Maju itu kini memakai baju adat Toba. Luhut menyampaikan harapannya pada HUT ke-80 RI ini bisa mewujudkan target-target yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yakni ke depannya untuk mewujudkan tidak adanya defisit APBN.

    “Ya kita lihat tadi, Presiden kasih target defisit kita mendekati 0 pada 2027, kita harus kerja lah,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai titik nol pada 2028.

    Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di hadapan DPR, Prabowo menyatakan pemerintah akan terus melaksanakan efisiensi belanja negara secara konsisten.

    “Defisit ini ingin kami tekan sekecil mungkin. Adalah cita-cita saya, suatu saat — apakah dalam 2027 atau 2028 — saya ingin berdiri di majelis ini, menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan, salah satu untuk mewujudkan APBN tanpa defisit itu yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran seperti yang sudah diinstruksikannya sejak awal 2025.

    Adapun RAPBN 2026 sendiri memproyeksikan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu karena belanja negara lebih besar dari pendapatan negara.

    Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Sementara itu, pendapatan negara hanya sebesar Rp3.147,7 triliun.

    Sumber utama pendapatan negara sendiri akan berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Sumber pendapatan lain yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp334,3 triliun. Target itu naik 7,7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 sebesar Rp310,4 triliun.

    Di sisi lain, belanja negara akan banyak diarahkan untuk program-program unggulan pemerintah. Prabowo menjelaskan program-program yaitu ketahanan pangan (dialokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), hingga program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima.

    Selain itu, alokasi besar juga disiapkan untuk pendidikan (Rp757,8 triliun) dan kesehatan (Rp244 triliun).

  • Menko AHY hingga Sri Mulyani hadiri Sidang Tahunan MPR RI

    Menko AHY hingga Sri Mulyani hadiri Sidang Tahunan MPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah menteri dan pejabat bidang ekonomi Kabinet Merah Putih terpantau menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpantau tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 08.20 WIB.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan telah tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 08.15 WIB.

    Sejumlah pejabat bidang ekonomi lain yang terpantau menghadiri dan telah tiba di Kompleks Parlemen, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Kemudian, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

    Adapun, sejumlah menteri dan pejabat bidang ekonomi lainnya juga dijadwalkan akan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah siapkan deregulasi berbasis AI efisienkan layanan publik

    Pemerintah siapkan deregulasi berbasis AI efisienkan layanan publik

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Bayu Saputra

    Pemerintah siapkan deregulasi berbasis AI efisienkan layanan publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 06:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah dalam proses merampungkan deregulasi berbasis Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) atau penyederhanaan aturan berbasis AI.

    Konsep ini merupakan bagian dari pengembangan Government Technology (GovTech) yang bertujuan mengefisienkan layanan publik. Penerapan teknologi AI diharapkan dapat meminimalkan praktik penyelewengan.

    “Deregulasi nanti mau kita paparkan kepada Presiden Prabowo Subianto, itu juga sekarang berbasis AI, sedang kita kerjakan ini. Kalau itu terjadi, maka penyelewengan-penyelewengan itu pasti akan makin turun,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan, deregulasi berbasis AI itu nantinya akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

    Prosesnya melibatkan koordinasi antara DEN dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    “Kita ada koordinasi dengan Menteri Investasi karena ada PP 28. Nah PP 28 ini kita programkan supaya bisa masuk di AI,” jelasnya.

    Lebih lanjut, terkait pengembangan GovTech, Luhut mengatakan pemerintah akan meresmikan proyek percontohan GovTech berbasis AI di Banyuwangi pada September 2025.

    “Kalau ini sukses, ya sudah terus kembangkan sehingga data-data kita itu betul-betul dengan berbasis AI, jadi bisa kita upgrade di-update setiap waktu, karena dia basisnya adalah AI,” ujarnya.

    Luhut meyakini proyek tersebut akan berhasil. Sebab, dirinya juga menyoroti sejumlah portofolio digital karya anak bangsa, mulai dari aplikasi PeduliLindungi, e-Katalog yang menghemat 40 persen belanja, hingga Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA).

    Dengan integrasi berbagai sistem digital tersebut, Luhut optimistis Indonesia akan menjadi lebih kompetitif.

    Sumber : Antara

  • Tim Luhut Godok Deregulasi Berbasis AI, Bakal Presentasi Depan Prabowo

    Tim Luhut Godok Deregulasi Berbasis AI, Bakal Presentasi Depan Prabowo

    Jakarta –

    Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah menggodok konsep deregulasi alias menyederhanakan aturan berbasis Artificial Intelligence (AI). Konsep tersebut akan dipaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Informasi ini disampaikan oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, dukungan teknologi AI harapannya mampu meminimalisir tindakan fraud atau penyelewengan dalam realisasi deregulasi itu sendiri.

    “Deregulasi nanti mau kita paparin juga kepada Presiden itu juga sekarang berbasis AI, sedang kita kerjakan ini. Kalau itu (konsep berbasis AI) terjadi, maka penyelewengan-penyelewengan itu pasti akan turun,” ujar Luhut, ditemui di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Luhut menjelaskan, deregulasi berbasis AI ini nantinya akan melibatkan sistem Online Single Submission (OSS). DEN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang juga terlibat dalam proses perizinan investasi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    “Kita ada koordinasi dengan Menteri Investasi (Rosan Roeslani), karena ada PP 28 nah PP 28 ini kita programkan supaya bisa melalui, masuk di AI,” terang Luhut.

    Pengembangan deregulasi berbasis AI ini juga selaras dengan rencana pemerintah mengintegrasikan seluruh layanan melalui government technology (GovTech). Pada September mendatang, Presiden Prabowo Subianto juga akan meresmikan pilot project dari GovTech di Banyuwangi.

    “Ini pilot project dari GovTech berbasis AI berbasis AI di Banyuwangi. Kalau ini successful, ya sudah terus kembangin, sehingga data-data kita itu betul-betul dengan berbasis AI jadi bisa kita upgrade setiap waktu,” jelas mantan menteri koordinator era Presiden Joko Widodo itu.

    Di sisi lain, Luhut juga membanggakan anak-anak bangsa di balik lahirnya sistem-sistem digital pemerintah, mulai dari PeduliLindungi, e-Katalog, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara), hingga GovTech itu sendiri.

    Menurut Luhut ini menjadi bukti bahwa masa depan Indonesia tidak gelap.

    “Jadi kalau ada orang bilang Indonesia misalnya gelap, silakan saja. Tapi saya mau beritahu, dengan ini tidak gelap, terang, yang bikin ini semua anak Indonesia,” kata Luhut.

    “Jadi kita harus bangga lah, apalagi ini 17 Agustus ya, kita harus bangga, lihat negara kita, bahwa ada di sana sini masih masalah ya masih banyak, dan tidak akan pernah habis juga,” sambungnya.

    (shc/hns)

  • Luhut Mau Bertemu Anak Buah Trump September, Bantu Nego Tarif

    Luhut Mau Bertemu Anak Buah Trump September, Bantu Nego Tarif

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana akan bertemu dengan Mentero Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick. Pertemuan tersebut seiring dengan langkah RI melakukan negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor resiprokal.

    Pertemuan Luhut dan Lutnick direncanakan pada September mendatang. Luhut mengatakan sudah melaporkan rencana pertemuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya kira saya sudah minta waktu, izin presiden untuk bertemu dengan dengan Secretary Lutnick. Karena dia teman baik juga dan kita lagi (akan bertemu) dia mungkin bulan September 8-9 ya, saya lupa tanggalnya,” kata Luhut, ditemui di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Seiring dengan rencana pertemuan Luhut dengan Lutnick, saat ini sejumlah data yang diperlukan untuk negosiasi tengah disiapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Selain itu, Luhut juga bilang bahwa pihaknya memiliki relasi sangat baik dengan sejumlah pihak di AS. Oleh karena itu, ia optimistis proses negosiasi Indonesia-AS menyangkut tarif ini dapat berjalan dengan lancar.

    “Saya kira semua (proses negosiasi) berjalan bagus, Menko Perekonomian kerja yang bagus, tapi kami dari Dewan Ekonomi membantu dan kita punya kontak-kontak yang saya boleh bilang sangat baik dengan Amerika,” terang mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

    Sebelumnya Presiden AS Donald Trump sendiri telah menetapkan tarif impor untuk produk-produk asal RI sebesar 19% dan berlaku sejak 7 Agustus 2025. Namun Indonesia masih berupaya untuk bisa mendapatkan tarif nol persen atas impor beberapa komoditas.

    Luhut menjelaskan, saat ini proses negosiasi tengah merundingkan topik tentang tarif sektoral secara lebih mendetail. Hal ini termasuk barang-barang yang tidak diproduksi AS, seperti kelapa sawit.

    “Ini detail misalnya barang-barang yang tidak diproduksi di Amerika seperti kelapa sawit, tarifnya gimana. Kita juga sudah kemarin dengan Lutnick, saya juga bicara industri-industri yang padat karya seperti garmen, sepatu itu kita jangan terlalu direpotkan,” kata Luhut.

    “Tapi dengan 19%, selisih 1% dengan Vietnam, negara-negara ASEAN, di ASEAN kan kita paling rendah, nanti sektor, tarif, kita bisa juga negosiasikan, mestinya posisi kita sangat baik kita negosiasi,” tutur Luhut.

    (shc/hns)

  • Pengusaha Ragu Tarif Trump Bikin Pemain Tekstil Global Relokasi Pabrik ke RI

    Pengusaha Ragu Tarif Trump Bikin Pemain Tekstil Global Relokasi Pabrik ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) meragukan potensi relokasi pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) dari negara lain ke Indonesia di tengah pemberlakuan tarif bea masuk ke Amerika Serikat. Adapun, Indonesia mendapatkan penurunan tarif dari semula 32% menjadi 19%. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan tarif bea masuk produk Indonesia ke AS masih setara dengan sejumlah negara kompetitor, Vietnam (20%), Kamboja, Thailand, Filipina dan Malaysia (19%). 

    “Kalau di sektor TPT agak sedikit sulit, karena Vietnam dan Kamboja tarifnya hampir setara. Tapi ini tergantung pada perkembangan dan insentif yang diberikan pemerintah,” kata Redma kepada Bisnis, dikutip Senin (11/8/2025). 

    Redma tak memberikan rinci insentif yang dapat menggerakkan investor masuk ke Indonesia. Namun, stimulus berupa harga energi dan logistik dapat menjadi angin segar di sektor tekstil nasional. 

    Kendati demikian, menurut Redma, ada hal yang lebih penting untuk memastikan dunia usaha sektor ini terjaga, yakni jaminan perlindungan pasar domestik dari produk impor ilegal. 

    “Karena pasar yang paling potensial adalah pasar dalam negeri, namun ini pun masih menjadi tantangan karena maraknya barang impor murah dari China,” ujarnya. 

    Di sisi lain, Redma mengatakan pihaknya cukup lega dengan penurunan tarif dari 32% menjadi 19%. Namun, tambahan tarif bea masuk ke AS itu tetap dinilai tinggi dan dapat berpotensi menurunkan ekspor tekstil Indonesia. 

    “Dengan adanya tambahan tarif ini, importasi AS kemungkinan besar akan turun drastis sehingga pangsa pasar produk impor juga turun dan ini akan berimbas pada penurunan ekspor kita,” kata Redma kepada Bisnis, Kamis (7/8/2025).  

    Meskipun demikian, dengan tarif China (30%) dan India (25%) yang masih lebih tinggi dari Indonesia, maka ada porsi sisa impor AS yang ditinggalkan China dan India.  

    “Ekspor kita bisa stabil atau bahkan bisa naik jika bisa mengisi pangsa pasar yang ditinggalkan China dan India,” jelas Redma. 

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) optimistis dampak penurunan tarif bea masuk produk Indonesia ke Amerika Serikat(AS) yang kini menjadi 19% dapat membuka berbagai peluang investasi untuk masuk ke dalam negeri. 

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tak sedikit investor dari Vietnam dan Taiwan yang mulai minat untuk merelokasi usahanya ke Indonesia dikarenakan tarif ke AS yang lebih rendah. 

    Adapun, tarif produk Vietnam ke AS dipatok sebesar 20%, sedangkan produk asal Taiwan ke AS mencapai 32%. Meski berbeda tipis, Indonesia dinilai lebih diuntungkan. 

    “Tarif 19% ini masih banyak breakdown yang dibawa yang akan membuat ekonomi kita bagus ke depan, lapangan kerja, bahkan banyak orang dari Vietnam, Taiwan pengen juga relokasi karena 1% very meaningfulsebenarnya,” kata Luhut di Jakarta, belum lama ini.

  • Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan ke Sejumlah Purnawirawan TNI, Ini Daftar Lengkapnya – Page 3

    Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan ke Sejumlah Purnawirawan TNI, Ini Daftar Lengkapnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar jenderal kehormatan bintang empat kepada sejumlah purnawirawan TNI dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    Salah satu tokoh yang dianugerahi yakni, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sjafrie sebelumnya berpangkat Letnan Jenderal (Purn) dan merupakan mantan ajudan Presiden kedua RI Soeharto. Dia merupakan sahabat akrab sejak menempuh pendidikan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Selain Sjafrie, Prabowo menganugerahkan gelar jenderal kehormatan kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) M. Herindra, mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) Agus Sutomo, mantan Menteri Penerangan Letjen (Purn) Yunus Yosfiah, dan mantan Gubernur DKI Letjen (KKO) Ali Sadikin. Dengan begitu, mereka kini bergelar Jenderak Kehormatan.

    Jenderal Kehormatan ini juga pernah didapat Prabowo saat menjadi Menteri Pertahanan pada 28 Februari 2024. Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mendapat gelar serupa.

    Prabowo juga memberikan gelar jenderal kehormatan bintang 2 dan 3. Pemberian gelar jenderal kehormatan bintang 4, 3, dan 2 ini karena mereka dianggap berjasa dan berhasil dalam menjalankan tugas-tugasnya.

     

  • Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun? Nasional 8 Agustus 2025

    Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun? Nasional 8 Agustus 2025

    Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto akan melantik Wakil Panglima TNI dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, pada 10 Agustus 2025.
    Posisi tersebut akan kembali diisi, setelah 25 tahun kosong. Nama terakhir yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI adalah Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada 1999-2000.
    Jabatan Wakil Panglima TNI diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perpres tersebut diteken oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Dalam Pasal 15 ayat (1) Perpres 66/2019, Wakil Panglima TNI merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas atau Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
    Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2) Perpres 66/2019 mengatur empat tugas Wakil Panglima TNI, yakni:
    Namun sebelum Jokowi meneken Perpres 66/2019, posisi Wakil Panglima TNI sesungguhnya telah dihapus oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Keputusan penghapusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 65/TNI/2000 tanggal 20 September 2000 yang ditandatangani oleh Gus Dur.
    Dikutip dari pemberitaan
    Harian Kompas
    pada 21 September 2000, Marsekal Muda Budhy Santoso yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Militer mengatakan bahwa alasan Gus Dur menghapus jabatan Wakil Panglima itu sebagai upaya perampingan dan efisiensi di jajaran TNI.
    Dengan keluarnya Keppres 65/TNI/2000, Fachrul Razi yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI pun diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
    Dalam Keppres itu juga disebutkan bahwa Gus Dur menyampaikan terima kasih atas tugas yang telah diemban oleh Fachrul Razi.
    Setelah 19 tahun berselang, Jokowi meneken Perpres 66/2019 yang kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI.
    “Panglima dibantu oleh Wakil Panglima,” bunyi Pasal 14 ayat (3) Perpres 66/2019.
    Meski Jokowi sudah menerbitkan peraturan presiden yang menghidupkan lagi pos wakil panglima TNI, tetapi belum ada jenderal bintang empat yang ditunjuk mengisi kursi tersebut.
    “Kelembagaannya kan sudah ada, sudah ditanda tangan. Untuk pengisian memang belum,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
    Jokowi menambahkan, langkahnya yang memunculkan kembali pos wakil panglima TNI ini berdasarkan usulan yang telah lama disampaikan. Tujuannya adalah untuk membantu Panglima mengelola manajemen TNI yang begitu besar.
    “Ini kan mengelola sebuah manajemen yang besar. Coba berapa TNI kita yang tersebar dari sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” kata Jokowi.
    Dok. Puspen TNI Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau pelaksanaan Geladi Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lanud Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/8/2025).
    Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan respons soal kabar akan dilantiknya Wakil Panglima oleh Prabowo.
    Menurut Agus, jabatan Wakil Panglima TNI memang selama ini sudah ada dalam organisasi korps militer. Hanya saja, sosok Wakil Panglima TNI baru akan dilantik.
    “Itu organisasinya sudah ada Wakil Panglima TNI itu. Sudah ada organisasinya, cuma, baru dilantik sekarang,” ujar Agus, usai memberikan pembekalan pengarahan retret Kadin Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Kendati demikian, Kristomei belum mengungkap nama yang akan mengisi posisi Wakil Panglima TNI yang terakhir ditempati oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
    Adapun dalam Lampiran Perpres 66/2019, dijelaskan bahwa Wakil Panglima TNI diisi oleh perwira tinggi (Pati) bintang 4.
    Berdasarkan penelusuran Kompas.com, saat ini setidaknya terdapat tiga perwira aktif berbintang 4 di tubuh TNI.
    Pertama adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ia diketahui merupakan perwira tinggi dengan empat bintang sejak 29 November 2023
    Maruli Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) pada 1992 yang berasal dari kecabangan infanteri (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra. Ia diketahui juga merupakan menantu dari Luhut Binsar Panjaitan.
    Sebelum menduduki posisi KSAD, Maruli Simanjuntak menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis AD (Pangkostrad).
    Nama kedua adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. Ia dilantik sebagai KSAL pada 28 Desember 2022
    Muhammad Ali adalah lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989 dan mengawali kariernya sebagai Perwira Depops KRI Sigalu 857 pada 1990.
    Ia juga merupakan ajudan Wakil Presiden Boediono pada 2012-2014. Muhammad Ali juga pernah menjabat sebagai Pangkogabwilhan pada 2021 hingga 2022.
    Nama terakhir yang tercatat sebagai perwira bintang empat adalah Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.
    Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1993. M Tonny Harjono juga dipercaya menjadi Ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga 2016.
    Tonny juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus KSAU dan Pangkogabwilhan II. Hingga pada 5 April 2024, Tonny resmi dilantik sebagai KSAU.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.