Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Pemerintah bakal terapkan sistem digital untuk program MBG

    Pemerintah bakal terapkan sistem digital untuk program MBG

    Nanti misalnya seperti Makan Bergizi Gratis, semua akan kami digitalkan. Jadi, kita akan tahu persis berapa penerima manfaat, di mana yang sudah ada, apa kurangnya, dan sebagainya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berencana untuk menerapkan sistem berbasis digital pada pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas penyaluran program.

    Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

    “Nanti misalnya seperti Makan Bergizi Gratis, semua akan kami digitalkan. Jadi, kita akan tahu persis berapa penerima manfaat, di mana yang sudah ada, apa kurangnya, dan sebagainya,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Dengan cara itu, lanjut Luhut, Presiden Prabowo Subianto bisa mendapatkan data yang lengkap untuk menjadi landasan pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Karena ide yang diberikan oleh Presiden dengan Makan Bergizi Gratis itu menurut saya ide yang sangat hebat. Tapi, eksekusinya perlu kita sama-sama bantu, sehingga itu bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan memimpin Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.

    Mandat percepatan transformasi digital pemerintahan pertama kali diberikan Presiden sekitar tujuh bulan lalu. Menindaklanjuti arahan tersebut, tim kecil dibentuk untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat dijalankan.

    Komite ini bertugas melaksanakan tiga agenda utama, yaitu digitalisasi program bansos, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

    Untuk digitalisasi program bansos, komite bakal memulai implementasi perdana pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi wilayah uji coba (piloting project).

    Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain bila uji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil yang baik. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

    “Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional. Dan kalau ini terjadi, saya kira dalam 1-2 tahun ke depan, kita secara bertahap terus akan menjadi satu,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DEN sebut digitalisasi bansos bakal kurangi 34 juta orang miskin

    DEN sebut digitalisasi bansos bakal kurangi 34 juta orang miskin

    kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memproyeksikan penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bisa mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bakal menerapkan digitalisasi bansos perdana di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Nantinya, implementasi ini bakal diperluas secara bertahap ke daerah-daerah lainnya.

    Implementasi itu merupakan salah satu dari fokus agenda komite, yaitu digitalisasi program bansos, digitalisasi perizinan usaha dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

    Proses backend akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN hingga Samsat.

    Akan tetapi, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 yaitu sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini lebih kecil dari proyeksi penurunan jumlah orang miskin oleh DEN.

    Dikonfirmasi terpisah, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menjelaskan proyeksi itu merupakan potensi pengurangan jumlah orang miskin selama periode pemerintahan Prabowo dengan dua catatan.

    Pertama, target pertumbuhan ekonomi tercapai cukup baik. Kedua, program pemerintah yang berpihak pada orang miskin juga berjalan dengan baik, termasuk digitalisasi bansos.

    Namun, Arief pun menggarisbawahi proyeksi itu bisa diwujudkan bila tingkat kemiskinan diukur dengan metode yang lebih mencerminkan realitas.

    “Kalau metode yang digunakan tidak diperbaiki, yang notabene sudah tidak merefleksikan kondisi ekonomi di masyarakat karena sudah tidak diperbarui selama 27 tahun, pengurangan kemiskinan itu diperkirakan hanya di angka 2 jutaan,” jelas Arief.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut Sebut Digitalisasi Layanan Bikin Anggaran Hemat sampai Rp 400 T

    Luhut Sebut Digitalisasi Layanan Bikin Anggaran Hemat sampai Rp 400 T

    Jakarta

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi layanan pemerintah berpotensi menghemat anggaran hingga ratusan triliun. Hitungannya mencapai Rp 350-400 triliun penghematan bisa terjadi.

    Pemerintah sendiri akan memulai digitalisasi layanan pemerintah untuk pertama kali lewat program penyaluran bantuan sosial (bansos). Luhut mengatakan program ini akan berjalan di Banyuwangi sebagai proyek uji coba mulai September.

    “Kami melihat potensi penghematan angka yang sangat luar biasa. Dengan penghematan-penghematan tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim itu hampir Rp 350-400 triliun,” sebut Luhut di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

    Dengan pencapaian penghematan sebesar itu, Luhut yang juga menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu juga mengatakan target Presiden Prabowo Subianto untuk menekan defisit anggaran bisa tercapai.

    Menurutnya, dalam waktu dekat mungkin belum tentu defisit akan menjadi 0%. Namun setidaknya defisit akan berkurang mulai tahun 2026, apalagi bila semua program digitalisasi layanan pemerintah dilakukan.

    “Jadi keinginan Presiden mungkin untuk budget defisit itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang. Seperti yang beliau pidato kan itu mungkin ya tidak nol tapi secara bertahap sampai 2026, kita kira akan bisa kita lakukan dengan baik,” sebut Luhut.

    Luhut yang diminta jadi Ketua Dewan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah ditugaskan untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan. Dia sudah membentuk tim kecil dibentuk untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat dijalankan.

    Agenda Komite akan difokuskan pada tiga sektor utama, yakni digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

    Lihat juga Video: Dasco Benarkan Tantiem BUMN Dihapus Bisa Hemat hingga Rp 18 T

    (acd/acd)

  • Digitalisasi bansos perdana dimulai bulan depan di Banyuwangi

    Digitalisasi bansos perdana dimulai bulan depan di Banyuwangi

    Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah akan memulai penerapan digitalisasi program bantuan sosial (bansos) perdana pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi wilayah uji coba (piloting project).

    “Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

    Proses backend nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

    Menurut Luhut, digitalisasi bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, sebab sistem akan membuat penerima bansos menjadi tepat sasaran.

    “Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, ini angka yang sangat besar,” ujar dia lagi.

    Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain bila uji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil yang baik. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

    “Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional. Dan kalau ini terjadi, saya kira dalam 1-2 tahun ke depan, kita secara bertahap terus akan menjadi satu,” tuturnya.

    Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.

    Komite menggelar rapat perdana pada hari ini yang dipimpin oleh Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

    Rapat digelar bersama kementerian dan lembaga terkait, dihadiri oleh Menteri PANRB, Menteri Sosial, Menteri Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BPS, Kepala BSSN, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta Bupati Banyuwangi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

    Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah melantik Dwisuryo Indroyono Soesilo menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Amerika Serikat (AS).

    Upacara pelantikan ini dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan Bisnis, upacara ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

    Kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar LBBP. Usai pembacaan keputusan presiden, Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    Adapun, dengan dilantiknya Dwisuryo Indroyono ini, maka telah mengakhiri kekosongan posisi Dubes RI untuk AS selama dua tahun terakhir.

    Berikut profil dan Rekam Jejak Dwisuryo Indroyono Soesilo kini jadi Dubes RI untuk AS

    Dalam catatan Bisnis, Dwisuryo Indroyono Soesilo merupakan pria kelahiran Bandung pada 27 Maret 1955. Dia tercatat pernah menjabat sebagai Menko Kemaritiman pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK).

    Indroyono menjabat sebagai Menko Kemaritiman hanya selama satu tahun saja, 2014-2015 sebelum akhirnya diganti oleh Rizal Ramli. Kemudian, kursi jabatan tersebut diteruskan oleh Luhut Binsar Pandjaitan hingga akhir dari 10 tahun pemerintahan Jokowi pada 2024 lalu.

    Dari segi pendidikan, Indroyono meraih gelar Sarjana Teknik Geoogi di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1978, Master of Science-Remote Sensing dari University of Michigan-USA pada 1981, serta Doctor of Philosophy (PhD) Geologic Remote Sensing dari University of Iowa, AS, 1987. 

    Sebelum menjabat Menko Kemaritiman Kabinet Kerja Jokowi-JK, Indroyono pernah melanglang buana di beberapa lembaga negara sejak 1993. Contohnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menjadi Sekretaris Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

    Setelah melepas jabatan Menko Kemaritiman, dia pernah menjabat sebagai penasihat Menteri Pariwisata, sebagai tenaga ahli di Lemhannas hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta committew reviewer di LPDP.

    Tidak hanya jabatan di dalam negeri, Indroyono pernah merasakan jabatan di organisasi internasional seperti Director, Fisheries and Aquaculture Resources, United Nations Food & Agriculture Organization (UN-FAO) Rome-Italia, 2012-2014, serta Utusan Khusus Menteri Perhubungan ke International Civil Aviation Organization (ICAO).

    Indroyono juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya Bintang Mahaputera Pratama RI (2009) serta Bintang Jasa Utama RI (1999).

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Penempatan Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, mengakhiri kekosongan posisi strategis ini selama dua tahun terakhir.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyebut, parlemen telah menyetujui penunjukan Soesilo setelah melewati uji kelayakan tertutup. Pria 70 tahun ini dikenal sebagai mantan Menko Kemaritiman, geolog, dan pakar kebijakan laut yang berkiprah di berbagai institusi nasional dan internasional.

    Kekosongan posisi dubes di Washington DC sejak Juli 2023—setelah Rosan Roeslani ditarik menjadi Wakil Menteri BUMN—menuai kritik dari mantan diplomat dan analis. Mereka menilai kevakuman ini telah melemahkan posisi Indonesia dalam percaturan global yang kian dinamis.

    Penunjukan Soesilo juga menjadi bagian dari rotasi besar dalam jajaran diplomatik, mencakup 24 pos, termasuk untuk Jerman, PBB, dan Korea Utara. Dalam susunan ini, Presiden Prabowo tampak memprioritaskan loyalitas politik dan kapasitas teknokratik dibanding latar belakang karier diplomatik konvensional.

  • Calon Ketua DK LPS 2025-2030, Ada Bankir hingga Orang Dekat Luhut

    Calon Ketua DK LPS 2025-2030, Ada Bankir hingga Orang Dekat Luhut

    JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Ketua Dewan Komisoner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 telah menetapkan tiga nama kandidat yang akan melangkah ke tahap berikutnya.

    Pengumuman resmi disampaikan langsung oleh Ketua Pansel, Sri Mulyani Indrawati, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 1 Agustus yang lalu.

    Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Seleksi yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Sri Mulyani menegaskan, proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner LPS dilakukan secara ketat dan berintegritas.

    Dari proses seleksi yang berlangsung sebelumnya, Pansel telah meloloskan tiga calon ketua dan tiga calon anggota Dewan Komisioner .

    Berbagai profil mulai dari bankir hingga birokrat turut meramaikan bursa calon pejabat lembaga strategis ini. 

    Profil Calon Ketua DK LPS

    Agresius R. Kadiaman

    Bankir kawakan ini memiliki pengalaman luas di industri perbankan. Melansir laman resmi China Construction Bank Indonesia (CCB), Agresius sudah berkarier di dunia perbankan sejak tahun 1991 dan sempat bekerja di sejumlah bank besar seperti Citibank, Danamon, dan Bank Bali.

    Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2000. 

    M. Iman NHB Pinuji

    Saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Iman memiliki jejak karier yang cukup matang di bidang pengawasan keuangan. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Grup Akuntansi dan Anggaran serta Direktur Grup Analisis Resolusi Bank di LPS. Awal kariernya diawali sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sosok yang menarik perhatian karena latar belakangnya yang dekat dengan Luhut Binsar Pandjaitan.

    Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS saat ini, Purbaya pernah menjabat Deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin Luhut. 

    Ia juga pernah menjadi Staf Khusus di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan serta Deputi di Kantor Staf Presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Kedekatannya dengan Luhut menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi ini.

    Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan Istana di era Presiden Joko Widodo.

    Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu.

    Setelah melalui berbagai tahapan seleksi yang ketat, Pansel DK LPS telah menetapkan total enam nama, terdiri dari tiga calon Ketua dan tiga calon Anggota DK bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, yang kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Selanjutnya, nama-nama tersebut akan disaring dan dikirim ke DPR RI untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

    Proses ini penting untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan memimpin lembaga strategis yang bertugas menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.

    Menanggapi proses seleksi anggota Dewan Komisioner LPS ini, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menekankan, proses pemilihan DK LPS harus mengedepankan asas independensi.

    “Proses rekrutmen dan asesmen para calon juga harus berdasarkan kompetensi dan integritas. Hal ini bisa dilihat dari latarbelakang pengetahuan dan pengalamannya.  Kompetensi bisa dilihat dari background knowledge dan experience-nya,” ungkap Esther.

  • Sederet Kemeriahan HUT ke-80 RI: dari Proklamasi, hingga Karnaval Rakyat di Monas

    Sederet Kemeriahan HUT ke-80 RI: dari Proklamasi, hingga Karnaval Rakyat di Monas

    Bisnis.com, JAKARTA — Langit pagi Jakarta tampak bersih setelah semalaman diguyur hujan ringan. Udara yang biasanya padat dengan polusi, seolah memberi jeda pada Minggu (17/8/2025).

    Ribuan pasang mata menatap ke halaman Istana Merdeka, tempat Sang Saka Merah Putih akan dikibarkan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

    Di antara semarak musik, derap langkah pasukan, hingga riuh sorak masyarakat yang memenuhi undangan, ada banyak yang berbeda dari perayaan kali ini.

    Kemeriahan tidak hanya hadir di halaman utama upacara. Di sudut istana, berdiri photobooth dengan latar dedaunan dan ornamen khas daerah yang lengkap dibubuhi tulisan tagline “HUT Ke-80 RI Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Warga, undangan, hingga pejabat tampak antusias berfoto, mengabadikan momen bersejarah ini dengan senyum lebar. Tak jauh dari sana, sebuah pameran mobil klasik menarik perhatian. Deretan kendaraan dinas presiden terdahulu—mulai dari Mercedes Benz putih yang pernah ditumpangi Soeharto hingga Cadillac Fleetwood hitam era 1980-an—menjadi magnet nostalgia. Seakan waktu berhenti sejenak, menyambungkan generasi lama dan baru dalam satu ruang kebanggaan yang sama.

    Saat upacara berlangsung pun Presiden Prabowo Subianto, untuk pertama kalinya, membacakan naskah Proklamasi di hadapan rakyat—sebuah momen simbolis yang mengikat sejarah dengan masa kini.

    Tepat pukul 10.00 WIB, halaman Istana Merdeka yang biasanya teduh berubah hening. Semua mata tertuju pada mimbar utama ketika Presiden Prabowo Subianto berdiri dengan tegap. Dengan suara mantap, dia membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

    “Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia…” suara itu bergema melalui pengeras suara, lalu disambut hening khidmat di antara ribuan tamu undangan.

    Biasanya, pembacaan teks Proklamasi adalah tugas Ketua DPR atau MPR. Namun, tahun ini sejarah mencatat perubahan penting untuk pertama kalinya, teks sakral itu dibacakan langsung oleh Presiden setelah pertama kali dibaca oleh proklamator RI Soekarno.

    Setelah pembacaan Proklamasi, suasana hening beralih menjadi degup yang penuh harap. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) memasuki lapangan dengan langkah tegap. Seragam putih mereka berkilau di bawah sinar matahari.

    Sang Merah Putih, dilipat rapi dan dijaga dengan penuh kehormatan, perlahan dibawa menuju tiang utama. Ketika bendera mulai ditarik ke atas, hembusan angin membuatnya terbentang sempurna. Tepuk tangan bergemuruh.

    Bagi rakyat biasa yang lebih sering melihat megah dengan menonton dari luar pagar Istana, momen itu juga tak kalah emosional. Para pengunjung pun tampak tertib dan kooperatif, meski harus melewati beberapa lapisan pemeriksaan sebelum masuk ke area istana.

    “Ini pertama kalinya saya ikut upacara di Istana. Tak sabar sekali saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera Merah Putih dikibarkan. Saya menangis,” ujar Clorinda Rahmania Revan, seorang siswi asal Padang yang datang bersama orang tuanya.

    Sejak beberapa tahun terakhir, setiap peringatan HUT RI di Istana selalu menghadirkan parade busana adat. Tradisi itu kembali hadir, dengan Presiden Prabowo tampil mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam dengan berkalung melati.

    Salah satu momen paling menyentuh datang dari Presiden Prabowo sendiri. Sebelum bendera dikibarkan, ia terlihat menundukkan badan dan mencium Sang Merah Putih.

    Gerakan sederhana itu sontak mengundang decak kagum. Banyak yang menilai, ciuman tersebut melambangkan penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

    “Saya sangat terharu. Itu simbol kecintaan pada bangsa, penghormatan pada sejarah,” ujar Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

    Upacara kenegaraan tahun ini juga mencatat pertemuan bersejarah: tiga presiden hadir dalam satu panggung. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto duduk berdampingan.

    Kebersamaan itu mengingatkan publik pada pentingnya kesinambungan kepemimpinan. Meski berbeda latar belakang politik, ketiga presiden itu tampil akrab dan saling melempar senyum.

    Meski begitu, ada satu kursi kosong yang menyita perhatian. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri absen dari upacara.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapinya santai. Saat ditanya mengenai absennya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Luhut menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan.

    “Ya memang kita berharap lengkap, tapi mungkin Ibu Mega berhalangan, enggak apa-apa,” tandas Luhut.

    Dari Istana ke Jalanan

    Seiring matahari bergeser ke barat, suasana berubah. Jika pagi hari khidmat, maka sore hingga malam hari adalah pesta rakyat. Ribuan warga berbondong-bondong menuju kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk menyaksikan karnaval rakyat.

    Mobil hias dari setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berparade dengan dekorasi khas. Ada yang menampilkan kapal phinisi, ada yang menghadirkan ondel-ondel raksasa, hingga miniatur naga barongsai.

    Anak-anak kecil bersorak gembira melihat pertunjukan tari daerah. Orang dewasa sibuk mengabadikan momen dengan kamera ponsel.

    Di tengah keriuhan karnaval, suara rakyat tetap menjadi inti perayaan. Bagi sebagian orang, HUT ke-80 RI bukan sekadar pesta, melainkan ruang untuk merenung. Namun, bagi generasi muda, perayaan ini lebih seperti ajang kebanggaan.

    “Seru sekali saya ikut acara dari pagi sampai malam. Capek, tapi seru sekali” kata Irfan warga asal Cibubur.

    Menjaga Api Persatuan

    Perayaan 80 tahun Indonesia bukanlah garis akhir, melainkan titik awal menuju masa depan. Pemerintah berjanji akan melanjutkan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis, pemerataan pendidikan, hingga transformasi energi.

    Namun, lebih dari sekadar program, peringatan HUT RI adalah ajakan untuk menjaga api persatuan.

    Jelang pergantian hari, di bawah langit Jakarta yang terang benderang dengan lampu malam, ribuan bendera kecil berkibar bersamaan. Di wajah-wajah rakyat, terpancar kebanggaan dan harapan. Delapan dekade Indonesia menjadi pengingat: bahwa kemerdekaan adalah hadiah yang harus dijaga, dan persatuan adalah kunci untuk melangkah lebih jauh.

  • Prabowo Bertekad Tak Ada Defisit APBN, Luhut: Kita Harus Kerja!

    Prabowo Bertekad Tak Ada Defisit APBN, Luhut: Kita Harus Kerja!

    Jakarta

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berharap dalam HUT RI ke-80 ini target-target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. Salah satunya yakni tidak ada lagi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2027.

    Menurut Luhut, untuk mencapai target tersebut semua pembantu presiden harus kerja keras. “Ya kita lihat tadi, presiden kasih target defisit kita mendekati nol pada 2027, kita harus kerja lah,” kata Luhut usai menghadiri Upacara HUT RI ke-80 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Sebelumnya, Prabowo menyampaikan harapannya agar APBN tahun 2027 atau 2028 tidak defisit sama sekali. Di 2026 sendiri diperkirakan masih terjadi defisit Rp 638,8 triliun atau 2,48% PDB.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).

    “Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo.

    Untuk mencapai itu, Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menekan segala kebocoran APBN yang selama ini menjadi penyebab defisit.

    “Kita harus berani, kita harus berani dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran. Untuk itu, saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia,” tegasnya.

    (kil/kil)

  • Chusnuh Chotimah Sindir Pihak yang Persoalkan Ketidakhadiran Megawati di HUT ke-80 RI, Ini Kalimatnya

    Chusnuh Chotimah Sindir Pihak yang Persoalkan Ketidakhadiran Megawati di HUT ke-80 RI, Ini Kalimatnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peringatah HUT ke-80 RI di Istana Negara pada Minggu (17/8) mendapat sorotan tersendiri dari masyarakat. Sejumlah hal dari perayaan ini turut menjadi perhatian.

    Salah satunya adalah ketidakhadiran Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Ada pihak yang kurang senang dengan ketidakhadiran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

    Merespons hal itu, pegiat media sosial, Chusnul Chotimah pun angkat suara terkait respons segelintir orang yang mempersoalkan ketidakhadiran Megawati pada HUT ke-80 RI di Istana Negara.

    “Dulu waktu pak SBY ga hadir kami pendukung ibu Mega biasa aja, ga menghina pak SBY.
    Tapi giliran ibu Mega ga hadir Krn kurang sehat dan diwakili mba Puan, ternak @jokowi
    seharian menghina ibu Mega, dibenturkan dgn pak @SBYudhoyono,” begitu cuitan Chusnul Chotimah, Minggu (17/8).

    Chusnul Khotimah menyesalkan pihak-pihak yang mempersoalkan ketidakhadiran Megawati di HUT RI kali ini. Apalagi kata dia, Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak mempersoalkan bahkan memuji putri proklamator RI tersebut.

    “Padahal pendukung pak SBY biasa aja, bahkan pak Prabowo di pidatonya memuji ibu Mega.
    Dari sini terbukti lagi, ternak Jokowi memang suka bikin gaduh dan perpecahan,” tandas Chusnul Chotimah.

    Sebelumnya diberitakan, perayaan HUT ke-80 RI di Istana Negara pada Minggu (17/8) dihadiri dua mantan Presiden RI. Keduanya adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan menanggapi ketidakhadiran Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri saat upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara.

  • Luhut Nilai Kehadiran Presiden Terdahulu di HUT ke-80 RI Simbol Kekompakan

    Luhut Nilai Kehadiran Presiden Terdahulu di HUT ke-80 RI Simbol Kekompakan

    Bisnis.com, JAKARTA –Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai hadirnya para presiden terdahulu dalam peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI menjadi simbol kekompakan bangsa.

    “Saya pikir seperti yang sudah katakan tadi, kekompakan itu menjadi kunci ya. Jadi ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Pak Presiden SBY, kan ini tiga presiden yang terpilih. Yang pertama dulu saya kira Pak SBY, kedua Pak Jokowi, yang ketiga sekarang Pak Prabowo,” ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut kehadiran mereka merupakan momentum penting untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa para pemimpin bangsa dapat menunjukkan persatuan.

    “Saya kira satu momen yang bagus untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa kita ini satu,” tambahnya.

    Saat ditanya mengenai absennya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Luhut menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan.

    “Ya memang kita berharap lengkap, tapi mungkin Ibu Mega berhalangan, enggak apa-apa,” tandas Luhut.