Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Amien Rais Ingatkan Prabowo Soal Orang-orang Dekat Jokowi

    Amien Rais Ingatkan Prabowo Soal Orang-orang Dekat Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Partai Ummat, Amien Rais kembali menyindir pedas cawe-cawe Joko Widodo terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mantan ketua MPR RI itu menyebut segelintir orang dekat Jokowi yang berada di sekitar Prabowo sebagai manusia berbahaya.

    “Saya berpendapat, seharusnya circle inti di sekitar Pak Prabowo sudah sangat memahami apa yang sedang dan terus dilakukan oleh manusia berbahaya yang terus nempel ke Jokowi memberikan berbagai usulan bagaimana melemahkan kepemimpinan Prabowo,” kata Amien Rais, dilansir dari unggahannya di Instagram, Rabu (10/9/2025).

    Menururnya, apa yang dilakukan pihak tersebut merupakan strategi untuk menjebak Prabowo dengan berbagai skenario politik.

    Selain itu, Amien juga mengutip pandangan Prof. Sutoyo mengenai tujuh tantangan besar yang harus dihadapi Prabowo.

    Ia menegaskan bahwa tantangan ini sangat nyata dan tidak boleh dianggap sepele.

    “Menurut Prof. Sutoyo, ada tujuh tantangan yang harus dihadapi Prabowo,” Amien menuturkan.

    Pertama, orang-orang terdekat dari keluarga yang berbeda pandangan dengan Presiden.

    Amien menilai perbedaan visi dalam lingkaran keluarga bisa menjadi celah untuk memecah fokus kepemimpinan Prabowo. Kedua, tokoh kuat yang menyembunyikan agenda pribadi.

    “Menurut saya itu Luhut Binsar Pandjaitan dan Jokowi,” kata Amien secara terang-terangan.

    Ketiga, mantan rekan yang kini menjadi musuh dalam selimut. Amien bilang, mereka yang tampak mendukung di permukaan, tetapi sesungguhnya menyimpan sikap antipati, termasuk dalam kategori ini.

  • Video Cerita Luhut Belajar Digitalisasi Karena Pandemi

    Video Cerita Luhut Belajar Digitalisasi Karena Pandemi

    Video Cerita Luhut Belajar Digitalisasi Karena Pandemi

  • Luhut Kenang Pandemi Covid, Akui Pertahanan Kesehatan RI Masih Rapuh

    Luhut Kenang Pandemi Covid, Akui Pertahanan Kesehatan RI Masih Rapuh

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, kenang masa-masa Indonesia dihadapi situasi pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

    Luhut pun mengakui, sistem kesehatan Indonesia saat itu rapuh. Meski begitu, Indonesia berhasil berjuang dari Covid-19 karena kekompakan seluruh pihak.

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

  • Luhut Buka Suara soal Purbaya Gantikan Sri Mulyani

    Luhut Buka Suara soal Purbaya Gantikan Sri Mulyani

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara merespons Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    “Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus,” ujar Luhut di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, dikutip dari 20detik Selasa (9/9/2025).

    Luhut meminta masyarakat melihat dulu kinerja Purbaya seiring berjalannya waktu setelah pelantikan ini. Ia yakin mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mampu berbuat banyak untuk ekonomi nasional.

    “Saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja,” ujar Luhut.

    Sebagai informasi, Purbaya merupakan salah satu orang terdekat Luhut. Purbaya pernah menjadi anak buah Luhut saat menjabat Menteri Koordinator di era Presiden Joko Widodo.

    Saat Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Purbaya sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016).

    Kemudian saat Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Purbaya menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016-Mei 2018). Di tempat yang sama, ia pernah sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (Mei 2018-September 2020).

    (hns/hns)

  • Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung penuh penerapan inovasi untuk mempermudah pengurusan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa..

    Hal itu disampaikan Tito pada acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Selasa .

    Mendagri menjelaskan, Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu inovasi hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dibangun sejak lama.

    Layanan tersebut merupakan one roof system pelayanan publik yang terinspirasi dari inovasi di negara Georgia. Saat ini, telah banyak daerah yang menerapkannya.

    “Masih kami dorong terus daerah-daerah lain. Yang terbaik salah satunya adalah yang di Badung dan Gianyar. Kalau kita lihat ini, Banyuwangi juga bagus,” ujar Mendagri.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar yang mampu memodifikasi MPP sehingga tidak seperti suasana perkantoran. Sebaliknya, MPP tersebut dikemas lebih santai dan informal sehingga diminati masyarakat. Selain itu, petugas yang melayani juga menerapkan pelayanan prima.

    Mendagri berharap kiprah MPP tersebut dapat ditiru oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda) lainnya. Dengan begitu, pelayanan berlangsung cepat, efektif, dan mampu menghindarkan potensi korupsi.

    “Karena semuanya CCTV, transparan, bayarnya pun hanya di outletnya bank yang sudah ada. Nah, ini yang akan di-riding oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka perizinan ini,” kata dia.

    Ia menyebut, tantangan dalam mengoptimalkan MPP perlu terus dipacu, termasuk dari sisi sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur, terutama pada pelayanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Secara khusus, Mendagri meminta dukungan dari Kemenkes untuk membantu daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama terkait penguatan MPP. Kemenkes dapat memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas perizinan di bidang kesehatan di MPP, melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Turut hadir pada kegiatan itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Hadir pula para pejabat tinggi kementerian/lembaga serta perwakilan kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada MPPDN, Luhut: Teknologi harus diarahkan guna permudah hidup rakyat

    Ada MPPDN, Luhut: Teknologi harus diarahkan guna permudah hidup rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan teknologi harus diarahkan untuk mempermudah hidup masyarakat, sebagaimana tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).

    “Bagi saya, sistem ini bukan sekadar perubahan administratif. Setiap menit yang terselamatkan dari proses birokrasi adalah waktu berharga yang dapat digunakan tenaga kesehatan untuk melayani pasien,” kata Luhut dalam Instagram @luhut.pandjaitan di Jakarta, Selasa.

    MPPDN merupakan platform terpadu yang menghubungkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam satu sistem digital.

    Melalui inovasi ini, pengurusan izin praktik (dokter) kini bisa dilakukan secara daring, lebih cepat, sederhana, dan tanpa biaya.

    Makin cepat izin terbit, maka makin cepat pula dokter, bidan, atau perawat dapat hadir di puskesmas, klinik, hingga pelosok negeri.

    Selain itu, makin sederhananya proses perizinan juga bisa mendorong makin banyak tenaga kesehatan yang siap bertugas. Kehadiran mereka pun makin merata di seluruh wilayah Indonesia.

    Semua itu, menurut Luhut, bermuara pada peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.

    Terlebih, mengingat pengalaman pandemi COVID-19, data dan teknologi berperan krusial dalam menyelamatkan kehidupan.

    Pemanfaatan berbagai aplikasi membuat Indonesia belajar bahwa digitalisasi adalah kebutuhan mendesak untuk menghadirkan terobosan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat.

    Dia pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L), baik pusat maupun daerah, yang telah bergotong royong mewujudkan inisiatif ini.

    Luhut menilai inovasi itu merupakan sebuah langkah nyata yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat Indonesia.

    Ketua DEN menjadikan momen ini sebagai pengingat bahwa teknologi perlu mendukung pengabdian tenaga kesehatan dan menjaga kesehatan seluruh elemen bangsa.

    “Semoga upaya baik ini menjadi fondasi bagi layanan kesehatan yang lebih adil, merata, dan berkualitas di masa depan,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kerja Diam-Diam, Luhut Siapkan Gebrakan Besar di Banyuwangi

    Kerja Diam-Diam, Luhut Siapkan Gebrakan Besar di Banyuwangi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan penugasan dirinya sebagai Ketua Government Technology (GovTech) menjadi langkah penting untuk mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia.

    Sebab digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

    “Saya juga tidak terbayang, 7 bulan yang lalu saya diperintahkan Presiden untuk tadi menangani Government Technology ini. Banyak juga yang tidak sadar. Prosesnya juga cukup panjang, tapi saya hanya pegang perintah Presiden, dia bilang ‘saya sudah tanda tangan 2 hari yang lalu Pak Luhut jadi Ketua Government Technology’,” ujar Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Adapun pengalaman saat menangani pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bahwa Indonesia membutuhkan sistem kesehatan dan layanan publik yang lebih tangguh serta terintegrasi.

    Dari situ lahirlah inisiatif digital seperti aplikasi PeduliLindungi yang terbukti efektif digunakan oleh lebih dari 120 juta pengguna.

    Kini, Luhut menekankan pengembangan GovTech berbasis kecerdasan buatan (AI). Sistem ini nantinya akan membaca, mengolah, dan menyatukan data dari berbagai layanan pemerintahan, termasuk Online Single Submission (OSS).

    Dengan AI, jelas Luhut, regulasi ribuan halaman dapat dianalisis hanya dalam hitungan detik sehingga mempercepat proses dan menutup celah penyalahgunaan.

    “Sehingga dengan demikian tidak akan bisa ada yang disogok lagi. Akan sangat kurang. Sampai pada OSS, Online Single Submission, kita akan berbasis AI,” ujar Luhut.

    Luhut menjelaskan, sistem GovTech ini akan diuji coba (piloting) di Banyuwangi pada bulan ini. Jika berjalan baik, integrasi digital tersebut akan diperluas ke 514 kabupaten/kota mulai awal tahun depan.

    Selain itu, GovTech juga akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) yang sedang dikembangkan untuk sektor kesehatan, khususnya perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Luhut menyebut integrasi ini ditargetkan dapat berjalan penuh dalam tiga tahun ke depan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ingatkan Prabowo Sebelum Terlambat, Amien Rais Ungkap Ada Manusia Berbahaya yang Terus Nempel ke Jokowi

    Ingatkan Prabowo Sebelum Terlambat, Amien Rais Ungkap Ada Manusia Berbahaya yang Terus Nempel ke Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah berada pada fase penting untuk merapikan lingkaran inti kekuasaannya.

    Dikatakan Amien, langkah ini krusial agar visi dan misi membangun Indonesia tidak terganggu oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tersembunyi.

    “Saya berpendapat, seharusnya circle inti di sekitar Pak Prabowo sudah sangat memahami apa yang sedang dan terus dilakukan oleh manusia berbahaya,” kata Amien, dikutip pada Selasa (9/9/2025).

    Amien menegaskan, manusia berbahaya yang dimaksud adalah pihak yang terus berada di sekitar Jokowi dan memberikan masukan yang justru melemahkan kepemimpinan Prabowo.

    “Manusia berbahaya yang terus nempel ke Jokowi memberikan berbagai usulan bagaimana melemahkan kepemimpinan Prabowo,” ucapnya blak-blakan.

    Dalam pandangan Amien, apa yang dilakukan pihak tersebut merupakan strategi untuk menjebak Prabowo dengan berbagai skenario politik.

    Selain itu, Amien juga mengutip pandangan Prof. Sutoyo mengenai tujuh tantangan besar yang harus dihadapi Prabowo.

    Ia menegaskan bahwa tantangan ini sangat nyata dan tidak boleh dianggap sepele.

    “Menurut Prof. Sutoyo, ada tujuh tantangan yang harus dihadapi Prabowo,” Amien menuturkan.

    Pertama, orang-orang terdekat dari keluarga yang berbeda pandangan dengan Presiden.

    Amien menilai perbedaan visi dalam lingkaran keluarga bisa menjadi celah untuk memecah fokus kepemimpinan Prabowo. Kedua, tokoh kuat yang menyembunyikan agenda pribadi.

    “Menurut saya itu Luhut Binsar Pandjaitan dan Jokowi,” kata Amien secara terang-terangan.

  • Ini Bukti Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Orang Dekat Luhut

    Ini Bukti Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Orang Dekat Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Reshuffle Kabinet Merah Putih kali ini penuh kejutan. Sri Mulyani yang dalam tiga era presiden berbeda dipercaya sebagai menteri keuangan, kini justru terkena reshuffle kurang dari satu tahun Presiden Prabowo Subianto memerintah.

    Pengganti Sri Mulyani adalah Purbaya Yudhi Sadewa. Siapa dia?

    Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020. Sedianya masa jabatannya habis akhir tahun ini.

    Ia dikenal sebagai sosok kunci penjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Termasuk menangani likuiditas perbankan dan menyiapkan mekanisme jaminan simpanan yang aman bagi masyarakat.

    Pria kelahiran Bogor, 7 Juli 1964 itu menyelesaikan sarjananya bukan di bidang ekonomi. Melainkan teknik. S-1 nya di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum melanjutkan studi ke Amerika Serikat.

    Di Purdue University, ia meraih gelar MSc dan Ph.D di bidang Ilmu Ekonomi, yang kemudian menjadi fondasi kariernya di sektor ekonomi dan keuangan.

    Kariernya dimulai di sektor energi sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Kemudian beralih ke dunia riset ekonomi.

    Ia mulanya menjabat sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005), kemudian menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013).

    Selain itu, Purbaya pernah menjadi Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008) dan anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).

    Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero), menambah pengalaman manajerial di sektor keuangan dan industri strategis nasional.

  • Ferdinand Curiga Ada Maksud Tersembunyi Luhut Soal OTT: Jangan-Jangan Ingin Tutupi Sesuatu

    Ferdinand Curiga Ada Maksud Tersembunyi Luhut Soal OTT: Jangan-Jangan Ingin Tutupi Sesuatu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali menyemprot pernyataan Kepala Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan.

    Seperti diketahui, Luhut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terlalu sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

    Dikatakan Ferdinand, ucapan Luhut justru mengindikasikan adanya masalah serius.

    Ia menilai pernyataan itu seolah mengakui ada praktik yang tidak bersih dalam pemerintahan.

    “Dari pernyataan beliau kan menyatakan bahwa kita nggak sempurna, nggak bersih-bersih amat. Artinya kan ada kotoran, kotoran hukum yang layak ditindak secara hukum,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (5/9/2025).

    Ferdinand menegaskan, jika memang demikian, KPK harus menelusuri lebih jauh.

    “Tinggal KPK menelisik sejauh mana, apakah memang Pak Luhut pernah melakukan pelanggaran pidana dalam pemerintahan yang disebut korupsi atau tidak,” tegasnya.

    Kata Ferdinand, pernyataan Luhut yang terkesan tidak senang dengan OTT dapat diartikan sebagai sikap anti pemberantasan korupsi.

    “Saya pikir ini hanya sebuah respons terhadap sikap Luhut selalu tidak senang dengan OTT. Bahwa seolah-olah OTT itu mengganggu jalannya pemerintahan,” Ferdinand menuturkan.

    Ferdinand juga menekankan bahwa apa yang disampaikan Luhut bisa dianggap sebagai upaya menghalangi proses pemberantasan korupsi.

    “Jadi yang disampaikan Luhut itu bagi saya adalah sikap anti pemberantasan korupsi. Jadi kalau bahkan menghalang-halangi pemberantasan korupsi, kan boleh dong dipanggil KPK,” terangnya.