Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Ini Bukti Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Orang Dekat Luhut

    Ini Bukti Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Orang Dekat Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Reshuffle Kabinet Merah Putih kali ini penuh kejutan. Sri Mulyani yang dalam tiga era presiden berbeda dipercaya sebagai menteri keuangan, kini justru terkena reshuffle kurang dari satu tahun Presiden Prabowo Subianto memerintah.

    Pengganti Sri Mulyani adalah Purbaya Yudhi Sadewa. Siapa dia?

    Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020. Sedianya masa jabatannya habis akhir tahun ini.

    Ia dikenal sebagai sosok kunci penjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Termasuk menangani likuiditas perbankan dan menyiapkan mekanisme jaminan simpanan yang aman bagi masyarakat.

    Pria kelahiran Bogor, 7 Juli 1964 itu menyelesaikan sarjananya bukan di bidang ekonomi. Melainkan teknik. S-1 nya di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum melanjutkan studi ke Amerika Serikat.

    Di Purdue University, ia meraih gelar MSc dan Ph.D di bidang Ilmu Ekonomi, yang kemudian menjadi fondasi kariernya di sektor ekonomi dan keuangan.

    Kariernya dimulai di sektor energi sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Kemudian beralih ke dunia riset ekonomi.

    Ia mulanya menjabat sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005), kemudian menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013).

    Selain itu, Purbaya pernah menjadi Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008) dan anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).

    Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero), menambah pengalaman manajerial di sektor keuangan dan industri strategis nasional.

  • Ferdinand Curiga Ada Maksud Tersembunyi Luhut Soal OTT: Jangan-Jangan Ingin Tutupi Sesuatu

    Ferdinand Curiga Ada Maksud Tersembunyi Luhut Soal OTT: Jangan-Jangan Ingin Tutupi Sesuatu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali menyemprot pernyataan Kepala Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan.

    Seperti diketahui, Luhut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terlalu sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

    Dikatakan Ferdinand, ucapan Luhut justru mengindikasikan adanya masalah serius.

    Ia menilai pernyataan itu seolah mengakui ada praktik yang tidak bersih dalam pemerintahan.

    “Dari pernyataan beliau kan menyatakan bahwa kita nggak sempurna, nggak bersih-bersih amat. Artinya kan ada kotoran, kotoran hukum yang layak ditindak secara hukum,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (5/9/2025).

    Ferdinand menegaskan, jika memang demikian, KPK harus menelusuri lebih jauh.

    “Tinggal KPK menelisik sejauh mana, apakah memang Pak Luhut pernah melakukan pelanggaran pidana dalam pemerintahan yang disebut korupsi atau tidak,” tegasnya.

    Kata Ferdinand, pernyataan Luhut yang terkesan tidak senang dengan OTT dapat diartikan sebagai sikap anti pemberantasan korupsi.

    “Saya pikir ini hanya sebuah respons terhadap sikap Luhut selalu tidak senang dengan OTT. Bahwa seolah-olah OTT itu mengganggu jalannya pemerintahan,” Ferdinand menuturkan.

    Ferdinand juga menekankan bahwa apa yang disampaikan Luhut bisa dianggap sebagai upaya menghalangi proses pemberantasan korupsi.

    “Jadi yang disampaikan Luhut itu bagi saya adalah sikap anti pemberantasan korupsi. Jadi kalau bahkan menghalang-halangi pemberantasan korupsi, kan boleh dong dipanggil KPK,” terangnya.

  • Jangan Sok Paling Bersih, Korupsi Tuntas Hanya di Surga

    Jangan Sok Paling Bersih, Korupsi Tuntas Hanya di Surga

    GELORA.CO – Korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan besar yang terus membelit penyelenggaraan negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa korupsi tidak mungkin benar-benar hilang, karena sifat dasar manusia yang cenderung memiliki kelemahan ketika ada peluang.

    Dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023), Luhut menyampaikan pandangan blak-blakan. Ia menekankan bahwa pernyataan tentang korupsi bisa dihapuskan sepenuhnya hanyalah ilusi.

    “Kalau ada yang bilang korupsi sudah habis, itu bohong. Habis korupsi itu nanti di surga saja. Jadi jangan sok paling bersih. Yang bisa kita lakukan adalah membangun sistem dan memperbaikinya terus-menerus,” ujar Luhut dalam acara Stranas PK di Jaksel yang kembali viral usai demo rakyat.

    Menurut Luhut, digitalisasi merupakan kunci utama dalam menekan praktik korupsi. Dengan sistem yang serba digital, peluang kecurangan bisa diminimalkan.

    Misalnya, dalam pengadaan barang dan jasa, transparansi anggaran, hingga pelayanan publik berbasis daring. Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya mempercepat proses birokrasi, melainkan juga menjadi instrumen pencegahan korupsi.

    “Kalau sistemnya jelas, peluang manipulasi bisa dikurangi,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang tiga fungsi penting dalam pemberantasan korupsi: perbaikan sistem, pencegahan, dan penindakan.

    Menurutnya, penindakan seharusnya menjadi jalan terakhir setelah sistem dan pencegahan dibangun dengan baik.

    “Kita jangan hanya bicara tangkap-tangkap saja. Fungsi KPK juga memperbaiki sistem dan mencegah agar praktik korupsi tidak berulang,” ucap Luhut.

    Pernyataan Luhut juga mengandung pesan moral kepada pejabat maupun masyarakat agar tidak bersikap sok bersih. Ia menilai bahwa tidak ada manusia yang sempurna.

    Oleh karena itu, yang terpenting adalah kesadaran untuk terus memperbaiki diri dan memperkuat sistem agar peluang korupsi semakin kecil.

    Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kerja kolektif dari pemerintah, penegak hukum, swasta, hingga masyarakat sipil

  • Luhut Ungkap Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank Nasional 27 Agustus 2025

    Luhut Ungkap Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank Nasional 27 Agustus 2025

    Luhut Ungkap Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Presiden RI Prabowo Subianto mendukung perkembangan
    government technology
    (GovTech) serta inisiatif pengembangan gen bank untuk menjaga plasma nutfah Indonesia.
    Luhut menyampaikan, pilot
    project
    GovTech akan dilaksanakan di Banyuwangi pada akhir September 2025 dan direncanakan dapat diluncurkan secara nasional pada 2026.
    “Presiden sangat senang bahwa progres dari pada
    government technology
    itu bisa berjalan dengan baik dan kita sudah
    kick off
    kemarin, dan Presiden mendukung semua tadi usulan-usulan atau penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh tim,” ujar Luhut usai bertemu Prabowo di Istana, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
    Menurut Luhut, Presiden RI juga menegaskan pertanian Indonesia ke depan harus ditopang oleh riset dan pengelolaan yang berbasis sains.
    Melalui sistem GovTech, penyaluran program pemerintah seperti bantuan sosial akan semakin akurat.
    Teknologi
    face recognition
    dan biometrik akan digunakan untuk meminimalkan kesalahan dalam pendataan penerima manfaat, sehingga distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
    Selain itu, Ketua DEN juga menyampaikan perihal
    genome sequencing
    kepada Presiden Prabowo.
    Luhut menekankan pentingnya pembangunan gen bank untuk pertanian Indonesia.
    Luhut menambahkan, Prabowo juga menekankan bahwa pembangunan gen bank harus sepenuhnya dikerjakan oleh anak-anak Indonesia.
    “Jadi saya kira Presiden betul-betul ingin melihat Gen Bank ini jalan untuk pertanian dan betul-betul dilakukan oleh anak-anak Indonesia,” ujar Luhut.
    Dalam kesempatan ini, Direktur Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura Indonesia Prof. Sri Fatmawati menekankan bahwa Indonesia perlu menjaga dan mengembangkan plasma nutfah melalui riset bibit unggul pertanian, herbal, dan hortikultura.
    Apalagi Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.
    “Jadi salah satu yang harus kita jaga sebagai negara mega biodiversitas, kita harus memiliki gen bank ya, dan itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan beliau sangat mendukung untuk menjaga plasma nutfah Indonesia,” ujar Fatmawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Luhut Boyong Ilmuwan Top Temui Prabowo, Ternyata Mau Ada Proyek Ini

    Luhut Boyong Ilmuwan Top Temui Prabowo, Ternyata Mau Ada Proyek Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Negara, Rabu (27/8/2025). Dalam pertemuan itu Luhut mengatakan melakukan pembahasan terkait upaya membuat bibit unggul pertanian di Indonesia.

    Dalam pertemuan itu Luhut juga hadir bersama beberapa para akademisi lainnya. Salah satunya adalah Pengajar di Institute Teknologi Surabaya dan juga Direktur Tamain Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura Sri Fatmawati, M.Sc., Ph.D. Sri merupakan ilmuwan peraih beberapa penghargaan internasional di bidang medis dan herbal.

    “Kedua, mengenai genome sequencing. Kamu jelaskan Prof. Fatma, jelaskan bagaimana kita bikin bibit unggul pertanian,” kata Luhut kepada wartawan.

    Luhut mengatakan Fatmawati turut memberikan paparan kepada Prabowo hampir kurang lebih satu terkait risetnya. Bahkan Presiden merespons ingin membantu untuk kebutuhan riset dalam upaya membangun gene bank untuk bibit pertanian di Indonesia.

    “Presiden sangat senang dan nyaman sekali mendengarkan paparan dari Profesor Fatma,” tuturnya.

    Plasma Nutfah Kemenyan

    Pada kesempatan yang sama, Fatmawati juga mengungkapkan, Indonesia sebagai negara dengan mega biodiversitas harus memiliki gene bank di bidang pertanian. Khususnya pada tanaman herbal dan hortikultura.

    “Itu yang kita sampaikan ke presiden, dan beliau sangat mendukung untuk menjaga plasma nutfah Indonesia,” jelasnya.

    Dia juga bercerita saat ini timnya juga tengah menjalankan riset berupa ekspedisi untuk meneliti tanaman Kemenyan Sumatra. Menurutnya tanaman ini memiliki ekonomi yang baik.

    “karena memang nilai ekonominya cukup bagus dan juga kita wajib melindungi konservasi plasma nutfah kemenyan yang ada,” kata Fatmawati.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pilot Project GovTech Meluncur September, Begini Penjelasan Luhut

    Pilot Project GovTech Meluncur September, Begini Penjelasan Luhut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan program GovTech mulai uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, September mendatang. Hal ini dia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, saat rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (27/8/2025).

    “GovTech ini tadi sudah dilaporkan ke Presiden piloting-nya nanti ada di Banyuwangi dan semua sudah disiapkan secara final,” kata Luhut kepada wartawan.

    Rencananya pilot project layanan digitalisasi pemerintah yang terintegrasi ini akan dilakukan pada bulan September. Jika berjalan lancar maka akan diluncurkan secara nasional di tahun 2026.

    “Mungkin akhir September (pilot project),” ucapnya.

    “Kalau itu semua berjalan baik 2026 akan kita launching secara nasional. Jadi betul-betul bertahap tindak lanjut dan kemudian sambil melihat kekurangan di sana sini,” kata Luhut.

    Luhut menjelaskan bahwa nantinya Govtech ini akan digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Karena akan digunakan pendataan ulang bagi masyarakat penerima manfaat juga identifikasi yang lebih akurat.

    “Jadi akan dilakukan pendataan ulang lagi, face recognition atau biometeric, dengan begitu kesalahan untuk target bansos maupun transfer cash itu sangat kecil,” katanya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Luhut optimistis GovTech bisa bantu tekan defisit hingga Rp400 triliun

    Luhut optimistis GovTech bisa bantu tekan defisit hingga Rp400 triliun

    Defisit APBN, kalau saya tidak keliru, kira-kira Rp600 triliun. Dengan penghematan secara sepintas dihitung oleh tim itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis layanan digital pemerintah atau government technology (GovTech) bisa membantu menekan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Rp400 triliun.

    “Defisit APBN, kalau saya tidak keliru, kira-kira Rp600 triliun. Dengan penghematan secara sepintas dihitung oleh tim itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Luhut bersama tim mengerjakan GovTech untuk mereformasi sistem pemerintahan, sebagaimana mandat Presiden Prabowo Subianto yang ia terima sekitar tujuh bulan lalu.

    Secara khusus, pengembangan GovTech mulai mengadopsi akal imitasi (AI) sejak Maret 2025.

    Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang diketuai oleh Luhut. Komite ini dibentuk untuk memastikan program reformasi digital benar-benar berjalan dengan tepat sasaran.

    Hari ini, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menggelar rapat perdana untuk menandai dimulainya langkah konkret memperkuat fondasi Indonesia menuju pemerintahan digital yang inklusif, efisien, transparan, dan berdaulat.

    Ketua DEN menyebut akan menyerahkan laporan hasil rapat kepada Prabowo Rabu (27/8) besok. Laporan itu juga mencakup struktur, model, hingga potensi penghematan.

    “Jadi, keinginan Presiden untuk defisit APBN itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang, seperti yang beliau pidatokan, mungkin tidak nol, tapi secara bertahap sampai 2026 kami kira akan bisa kami lakukan dengan baik,” ujarnya lagi.

    Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, mengharapkan pada 2027 atau 2028, APBN RI tak memiliki defisit sama sekali.

    “Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo, Jumat (15/8).

    Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun, pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Diuji Coba Bulan Depan, Bisa Hemat Rp 500 T Nasional 26 Agustus 2025

    Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Diuji Coba Bulan Depan, Bisa Hemat Rp 500 T Nasional 26 Agustus 2025

    Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Diuji Coba Bulan Depan, Bisa Hemat Rp 500 T
    Tim Redaksi
    J
    AKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital  Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, program digitalisasi bantuan sosial (bansos) akan mulai diuji coba pada September 2025.
    Luhut menyebutkan, dengan sokongan digitalisasi, akurasi, efektivitas, dan efisiensi penyaluran bansos akan semakin presisi hingga mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah.
    “Kita akan menghemat Rp 500 triliun lebih, misalnya itu bansos,
    cash transfer
    , dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (Bila) semua itu betul-betul
    targeted
    ,” kata Luhut di Kantor DEN Jakarta, Selasa (26/8/2025).
    Luhut menambahkan, bansos dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 sampai 0,4 persen.
    Angka tersebut merupakan jumlah besar, dengan catatan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
    “Saya terus terang berterima kasih kepada Menteri Sosial karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik,” kata Luhut
    Digitalisasi ini merupakan pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah, yang menandai lahirnya implementasi Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI).
    Program perdana akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, pada pekan ketiga September mendatang, dan bakal dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk seluruh kementerian, termasuk penyaluran bansos oleh Kemensos agar lebih tepat sasaran.
    “Program Kementerian Sosial itu ada 45 persen
    mistargeted
    , tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan Presiden, salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN,” kata Gus Ipul.
    “Saya percaya kalau sistem yang dibangun ini, akan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran,” ujar dia.
    Gus Ipul melanjutkan, keunggulan lain dari program digitalisasi ini terletak pada kemudahan masyarakat terlibat aktif melakukan usul-sanggah bansos, yang akan diseleksi melalui sistem secara otomatis.
    Ia mengatakan, partisipasi aktif masyarakat akan berkontribusi besar bagi pemutakhiran data bansos, sehingga data semakin akurat dan bansos tepat sasaran.
    “Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data,” kata Gus Ipul.
    “Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Luhut Bocorkan Perintah Prabowo 7 Bulan Lalu, Begini Isinya

    Luhut Bocorkan Perintah Prabowo 7 Bulan Lalu, Begini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan langkah awal percepatan transformasi digital pemerintahan melalui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

    Luhut mengungkapkan, sekitar tujuh bulan lalu Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepadanya untuk mempercepat agenda digitalisasi pemerintahan. Sejak itu, dirinya mendalami berbagai aspek digitalisasi dan berdiskusi dengan sejumlah pakar, termasuk mencontoh pengalaman negara lain.

    “Di Amerika Serikat, pemanfaatan AI dan sistem digital mampu menghemat miliaran dolar per hari. Ini membuktikan betapa besar dampaknya jika digitalisasi dijalankan secara serius, menyeluruh, dan terkoordinasi,” tulis Luhut dalam unggahan Instagram resminya, dikutip Selasa (26/8/2025).

    Mengacu pada amanat Perpres 83 Tahun 2025, Luhut resmi memimpin kickoff meeting Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Pertemuan perdana ini disebut menjadi langkah awal untuk menerjemahkan visi Presiden menjadi aksi nyata dengan membangun fondasi pemerintahan digital yang inklusif, efisien, dan berdaulat.

    Sebagai tahap awal, digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) akan menjadi fokus utama, dengan Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai pilot project. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir langsung menyaksikan implementasi program ini.

    Sistem baru tersebut dirancang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. Penerima bantuan dapat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi, sementara data penerima akan diverifikasi lintas lembaga, mulai dari BPJS, BI-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat, agar bantuan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.

    Luhut yang juga sekaligus menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan digital bangsa.

    “Satu prinsip yang saya ingin komite sepakati: data milik bangsa harus dikelola rakyat Indonesia dan tetap berada di dalam negeri. Hanya dengan cara itulah kedaulatan digital negara ini terjaga,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa transformasi digital tidak boleh terhambat oleh ego sektoral. Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi dan integrasi seluruh kementerian dan lembaga.

    “Semoga pertemuan hari ini menjadi titik tolak menuju pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaulat. Dengan semangat gotong royong dan kepercayaan masyarakat, saya yakin digitalisasi pemerintahan akan menjadi perwujudan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” pungkas Luhut.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, Bupati Ipuk bersama 4 Menteri Bahas Finalisasi Program – Page 3

    Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, Bupati Ipuk bersama 4 Menteri Bahas Finalisasi Program – Page 3

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.

    Proses back-end nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

    Menurut Luhut, digitalisasi bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, sebab sistem akan membuat penerima bansos menjadi tepat sasaran.

    “Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar dia lagi.

    Rencana Diperluas ke Daerah Lain

    Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain setelah diterapkan di Banyuwangi. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

    “Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” tuturnya.

    Sementara Bupati Ipuk mengungkapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Banyuwangi berkomitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan digital.

    “Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, hingga ke level desa/ kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.